Jurnal Kepakaran

Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011

Penulis: Asep Ahmad Saefuloh

Abstrak:
Penulis melihat bahwa hampir setiap negara memiliki sisi penawaran yang selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong produksi dengan tujuan menyerap angkatan kerja. Salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap penting adalah legalisasi penerapan outsourcing. Penulis melihat bahwa praktek penerapan outsourcing menimbulkan banyak permasalahan, terutama masih terjadi praktek outsourcing pada usaha-usaha yang dapat dikategorikan core business-nya.

Penulis: Sukarna Wiranta

Abstrak:
penulis melihat kinerja BUMN seharusnya dinilai berdasarkan tiga tolok ukur yakni profitabilitas, likuiditas, dan sovabilitas. Atas dasar ini, diperoleh 4 kategori BUMN yaitu, sangat sehat, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Jika kinerja BUMN tidak sehat dan tidak dapat diperbaiki, maka BUMN itu lebih baik diprivatisasi saja. Kebijakan ini bisa ditafsirkan, pertama, menekan pimpinan BUMN untuk memperbaiki kinerjanya dan kedua, peluang untuk melakukan privatisasi tanpa terikat dengan komitmen ideologis.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memperbaiki dan mengawasi mutu baik untuk produk perikanan untuk ekspor dan pasar dalam negeri. Fokus dari penulis adalah pada potensi dan kendala apa saja yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut agar dapat mendukung ketahanan pangan di Indonesia yang berkelanjutan dan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kualitas sumber daya ikan.

Penulis: Galuh Prila Dewi

Abstrak:
mengkaji persoalan budidaya tanaman merupakan salah satu kegiatan yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas produksi komoditas pertanian terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang mengatur tentang Sistem Budidaya Tanaman. Penulis berpandangan bahwa pelaksanaan budidaya tanaman yang efektif seharusnya menghasilkan produksi yang berdaya saing dan mampu meningkatkan peranan pemasukan sektor pertanian terhadap pendapatan negara.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Mengupas persoalan produk-produk UMKM Indonesia yang kalah bersaing dengan produk-produk UMKM dari luar negeri terutama Cina sehingga berakibat neraca perdagangan Indonesia sektor non-migas mengalami defisit. Salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor sektor UMKM adalah peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk UMKM. Rendahnyadaya saing produk-produk Indonesia terlihat dari indeks yang dikeluarkan oleh World Economic Forum yakni Global Competitiveness Index (GCI).

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Tulisan ini mengkaji mengenai struktur beserta kebijakan sektor hulu dan hilir gas bumi pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, terutama dampaknya pada usaha penggunaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Persoalan yang menghambat usaha tersebut serta mengkaji lebih jauh upaya-upaya mengurangi ketergantungan pada sektor industri dan peningktan penggunaan gas kota pada sektor rumah tangga dan Bahan Bakar Gas (BBG) pada sektor transportasi.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Mengangkat persoalan manajemen pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Persoalannya bersumber dari banyaknya organisasi-organisasi pengelola zakat. Sampai dengan 2010 terdapat 33 BAZ tingkat Provinsi, 429 BAZ tingkat Kota/Kabupaten, 4771 BAZ tingkat Kecamatan, dan 18 LAZ tingkat Nasional. Namun mekanisme kerja dari pengelola zakat ini belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bertahan hidup di tengah globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia sangat penting bagi Indonesia setidaknya untuk dua alasan. Pertama, UKM secara historis telah menjadi salah satu aktor ekonomi utama dalam perekonomian Indonesia, terhitung lebih dari 90 persen dari semua perusahaan di seluruh sektor dan menyediakan peluang kerja untuk lebih dari 90 persen dari total tenaga kerja negara. Kedua, rezim perdagangan Indonesia telah bergeser secara signifikan dari pasar yang sangat dilindungi ke sistem ekonomi yang lebih terbuka. Dengan berfokus pada UKM di Indonesia, makalah ini menganalisis bagaimana meningkatkan daya beli permintaan dari negara lain, dan upaya pemerintah untuk infra-struktur yang lebih baik, standarisasi produk, dan tata kelola yang baik untuk UKM yang sangat penting untuk dilaksanakan. Pemerintah juga, terutama di tingkat kabupaten (misalnya provinsi atau kotamadya), memiliki peran terbaik untuk dimainkan, seperti dengan memberikan bantuan teknis, informasi, pinjaman lunak, serta memfasilitasi kerja sama antara UKM dan universitas lokal. , R & D institutes, dan asosiasi bisnis.

Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Paradigma penganggaran berbasis kinerja mendorong pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik melalui upaya mewiraswastakan pemerintah dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik melalui pembentukan Badan Layanan Umum. Implementasi perangkat perundang-undangan tentang BLU memiliki aspek yuridis, khususnya berkaitan dengan penerapan asas-asas keuangan negara yang dianut dalam undang-undang di bidang keuangan negara.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Hutan mangrove memiliki manfaat penting, oleh karenanya perlu dijaga kelestariannya. Dalam rangka menjaga kelestarian hutan mangrove, di desa Surodadi dibentuk Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 tentang Pelestarian Hutan Mangrove. Peraturan desa tersebut cukup efektif, ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh warga desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004, yaitu faktor hukum (peraturan desanya), faktor aparat, dan faktor masyarakat. Faktor hukum, proses pembuatan Peraturan Desa partisipatif dan substansinya mendatangkan manfaat bagi warga desa. Faktor aparat, aparat menegakkan dan mensosialisasikan Peraturan Desa dengan baik; peraturan desa juga mendapat dukungan dan pengakuan dari pemda setempat. Faktor masyarakat, adanya kesadaran masyarakat bahwa Peraturan Desa dapat menjaga kelestarian hutan mangrove yang bermanfaat bagi warga desa.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
BUMN adalah pelaku usaha dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945. Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN dilakukan salah satunya melalui privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN melalui IPO merupakan mekanisme yang efektif dimana pemerintah memiliki peluang untuk mewujudkan demokrasi ekonomi melalui perluasan basis kepemilikan saham BUMN. Masuknya pemegang saham baru pada BUMN dapat mendorong peningkatan kinerja BUMN yang selanjutnya dapat memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat. Privatisasi Krakatau Steel dan Garuda Indonesia dilakukan dengan menggunakan mekanisme IPO. Dalam proses kedua IPO tersebut terdapat permasalahan yang akhirnya berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk melakukan perubahan terhadap UU BUMN dengan mengatur lebih detil proses privatisasi secara demokratis dan transparan serta pengaturan lebih tegas mengenai kriteria Persero yang tidak dapat diprivatisasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini membahas mengenai peluang penerapan konsep cyber notary dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep cyber notary merupakan suatu konsep mengenai pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Penulis berpandangan bahwa perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi serta dunia perdagangan dewasa ini membuat Indonesia perlu mengadopsi konsep ini. Penerapan konsep ini akan meningkatkan peranan notaris dalam rangka pembagunan ekonomi bangsa. Jadi penulis merekomendasikan agar konsep cyber notary perlu dipertimbangkan untuk digunakan dalam perubahan UU JN. Akan tetapi Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengadopsi konsep ini karena berasal dari negara common law yang kewenangan dan sistem pembuktiannya berbeda dengan Indonesia. Disamping itu, prinsip perubahan peraturan yang efektif haruslah menjadi perhatian dalam proses perubahan UUJN karena banyaknya peraturan menyangkut kewenangan notaris.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di Indonesia. Tanah merupakan tempat untuk berpijak bagi masyarakat. Selain itu juga dapat digunakan untuk membangun rumah, kantor, bercocok tanam, dan dapat digunakan sebagai jaminan dalam meminjam di bank. Tanah yang digunakan sebagai jaminan di bank biasanya menggunakan Hak Tanggungan. Di dalam Hak Tanggunan terdapat Roya yang merupakan penghapusan dari sebagian hutang yang telah dibebani Hak Tanggungan. Pelaksanaan Roya di dalam UUHT harus disebutkan di dalam APHT. Peraturan pelaksana dari UUHT adalah PMA. Didalam PMA, Roya tidak perlu disebutkan dalam APHT. Adanya perbedaan pengaturan membuat kreditur menjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan peraturan khususnya mengenai aturan pelaksanaan Roya. PMA memberikan kemudahan bagi kreditur dalam pelaksanaan Roya, oleh karena itu, UUHT perlu dirubah, khususnya mengenai pelaksanaan Roya.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Tulisan ini akan membahas mengenai upaya transformasi konsep jarimah qisash-diyat yang merupakan ancaman pidana bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dalam hukum islam, pada hukum positif di Indonesia melalui RUU KUHP. Dalam melakukan upaya transformasi konsep tersebut digunakan cara alternatif yaitu menggunakan teori objektifikasi yang mengupayakan agar konsep yang ada dalam hukum Islam khususnya jarimah qisash-diyat harus dapat dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan. Dalam proses transformasi ini, jarimah qisas yang dapat ditransformasikan adalah qisas terhadap pembunuhan sengaja (berencana), baik KUHP maupun RUU KUHP telah mengakomodasi konsep tersebut. Sedangkan dalam jarimah diyat, perlu dilakukan penambahan pidana ganti rugi yang berbeda jenisnya dengan denda. Pidana ganti rugi tersebut berdiri sendiri dan merupakan bagian dari pidana pokok. Besaran ganti rugi yang dijatuhkan, ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Prinsip Peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain: 1)Perkara perdata (perkara gugatan kecil); 2)Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda); 3)Hukum perkawinan (perkara perceraian), dan 4)Perkara Hubungan Industrial. Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Vol. 2 / No. 1 - Mei 2011

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Gerakan reformasi tidak hanya telah berhasil menjatuhkan rejim otoriter Soeharto, tetapi juga tuntutan untuk perbaikan peran parlemen dan militer. Sebagai bagian dari transisi demokratis, upaya reformasi kedua institusi negara itu telah dimulai dengan amandemen konstitusi. DPR kemudian muncul sebagai ‘superbody,’ dan tekanan untuk menuntaskan reformasi sektor keamanan terus berlanjut. Studi ini menilai bahwa posisi parlemen yang kuat itu secara realistis belum dapat mendorong reformasi sektor keamanan secara komprehensif dan signifikan sebagaimana yang diaspirasikan gerakan reformasi selama ini.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia, Pemilu merupakan instrumen untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Guna menghasilkan sebuah pemilu berkualitas, dibutuhkan lembaga profesional yang mengelola pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu profesional di Indonesia sudah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya lembaga penyelenggara pemilu harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya. Saat ini masih terdapat UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu disertai tugas dan wewenangnya. Namun demikian berkaca pada evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2009, terdapat banyak masalah penyusunan daftar pemilih hingga penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Beberapa permasalahan tersebut akibat integritas dan kemampuan para komisioner yang rendah selain belum sinkronnya pengaturan tentang kep-pemilu-an yang masih tersebar. Tulisan ini merekomendasikan agar semua pengaturan tentang pemilu harus sinkron dan salah satunya bisa dilakukan integrasi pengaturan secara komprehensif tentang pemilu dalam satu undang-undang. Revisi terbatas atau penggantian terhadap UU No. 22 Tahun 2007, harus dijadikan sasaran antara untuk sasaran utamanya menciptakan sebuah pengaturan tentang pemilu yang baik.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Salah satu materi muatan amandemen konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah tentang calon perseorangan pemilu Presiden. Usulan ini cenderung merefleksikan penilaian publik terhadap peran partai dalam nominasi bakal pasangan calon sebelum menjadi pasangan calon definitif presiden dan wakil presiden ditahap berikutnya. Dominasi partai membawa akibat tidak hanya kesan oligarki elit dan kepentingan partisannya masing-masing, tetapi juga diwarnai oleh dugaan transaksi politik uang.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2009, PDIP menjalankan metode kaderisasi yang menekankan pada aspek ideologis Partai, namun ternyata hal ini tidak didukung oleh pemberian muatan atau materi kaderisasi yang memperhatikan peningkatan kualitas dan kapabilitas individu Kader PDIP itu sendiri, terutama dalam hal kepemimpinan, kedisiplinan, militansi, dan loyalitas. Hal ini juga mengindikasikan masih adanya perbedaan pandangan mengenai muatan-muatan yang perlu diberikan dalam setiap program kaderisasi Partai di antara para pengambil keputusan tertinggi PDIP.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Permasalahan yang timbul sebagai akibat penerapan prinsip desentralisasi dalam pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat ini telah menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Indonesia. Berbagai permasalahan yang timbul akibat beberapa kekeliruan dalam pengaturan mengenai PNS, antara lain PNS tidak netral, jumlah dan struktur PNS di daerah menjadi tidak terkendali, kualitas PNS daerah sangat bervariasi antara daerah yang satu dan daerah lainnya, serta manajemen kepegawaian di daerah yang memerlukan banyak pembenahan. Tulisan ini mengemukakan bahwa paradigma desentralisasi masih tetap menjadi pilihan terbaik dengan berbagai perbaikan terhadap peraturan yang mengatur mengenai PNS.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Pangan merupakan komoditas penting karena secara langsung menentukan keberlangsungan hidup manusia. Saat ini rejim pangan murah telah berlalu, penyebabnya laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, sedangkan laju produksi pangan terus menyusut sebagai akibat lahan pertanian semakin berkurang dan perubahan iklim. Krisis pangan dapat mempengaruhi instabilitas keamanan nasional dan pada akhirnya berpengaruh pula pada stabilitas keamanan dunia. Negara yang memiliki ketahanan pangan mempunyai posisi yang lebih baik dalam politik internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mandiri mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya, jika tidak ingin masuk dalam perangkap pangan negara maju di era perdagangan bebas saat ini.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat telah terbina sejak Indonesia merdeka. Akan tetapi, hubungan bilateral tersebut tidak selalu terjalin erat. Hubungan ini bahkan memburuk pada waktu Kongres Amerika Serikat menetapkan embargo kepada Indonesia terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Timor Timur. Pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif pada tahun 2010 diharapkan hubungan kedua negara akan semakin baik dan saling menguntungkan. Kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Kemitraan Komprehensif dengan tujuan meningkatkan hubungan terutama pada bidang perdagangan dan keamanan karena kedua pihak memiliki ketergantungan pada kedua bidang tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini hendak menganalisa mengenai pentingnya Indonesia bagi Amerika Serikat dan keuntungan apa yang diperoleh Indonesia pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif.

Vol. 1 / No. 2 - Desember 2010

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Bebagai permasalahan ketidakhalalan produk makanan yang merugikan konsumen dalam persfektif Islam dan kesehatan dicoba dicari solusi penyelesaiannya. Peran pemerintah, produsen, maupun konsumen itu sendiri diuraikan agar konsumen terutama konsumen muslim dapat menerapkan hak-haknya dalam pengkonsumsian produk pangan halal.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
UN dalam konteks evaluasi dijadikan sebagai umpan balik untuk semua pihak, bagi pihak sekolah; UN dapat berfungsi sebagai acuan selektif, diagostik, acuan perbaikan sistem, pertanggunjawaban pemerintah kepada masyarakat, serta penentuan tindak lanjut hasil pengembangan.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Mengingat vitalnya peran lahan gambut sebagai penyokong ekosistem dan penyimpan karbon, perlu dilakukan perlindungan yang terencana terhadap keberadaan ekosistem ini. Tidak tersediannya basis data sebaran lahan gambut merupakan salah satu kendala dalam menentukan lahan gambut sebagai kawasan yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, permasalahan mendasar dan penting untuk segera dilakukan pembenahan dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia adalah sistem informasi sebaran lahan gambut itu sendiri.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Melakukan kajian melalui pengukuran tingkat QWL PNS Sekretariat Jenderal DPR RI. Pengukuran ini bisa menjadi masukan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI berkenaan dengan kesejahteraan PNS sekaligus guna meningkatkan kinerja PNS. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tingkat QWL bertaraf rendah. Program tambahan adalah dimensi yang paling berkontribusi terhadap tingginya tingkat QWL pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dan sebaliknya, lingkungan kerja adalah dimensi yang perlu dikembangkan lagi untuk meningkatkan QWL pegawai.

Vol. 1 / No. 2 - Desember 2010

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Dalam analisis regresi metode time series pada tahun 1990 hingga 2008, penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendukung lain dari variabel‐variabel, yakni, pengeluaran pemerintah dan jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil yang cukup menarik. Berdasarkan hasil estimasi tahun lalu menemukan bahwa hubungan positif yang signifikan antara PDB dan angka kemiskinan di Indonesia terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah (GE) dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah (GE) harus ditingkatkan karena terkait dengan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Studi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara memiliki kesanggupan dalam mengalokasikan dua puluh persen untuk pendidikan dilihat dari tren penerimaan negara yang terus meningkat, hanya saja peningkatan penerimaan tersebut selalu dibarengi dengan peningkatan belanja negara sehingga menimbulkan kebijakan anggaran defisit. Oleh karena itu DPR bersama pemerintah perlu komitmen untuk memprioritaskan anggaran tersebut setiap tahun melalui perencanaan anggaran, pengawasan dalam penggunaan anggaran maupun pertanggungjawaban anggaran pendidikan tersebut dalam memenuhi hak publik atas pendidikan.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Terhambatnya pembangunan sektor infrastruktur selama ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Dana yang dibutuhkan untuk membangun sektor ini cukup besar sedangkan pemerintah juga harus mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan pembangunan dibidang‐bidang lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus merangkul pihak‐pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam pembangunan infrastruktur. Skema kemitraan publikswasta yang telah dikembangkan oleh pemerintah selama ini harus dilaksanakan secara lebih serius, mengingat skema ini merupakan salah satu jalan keluar bagi pemerintah untuk mengatasi keterbatasan anggaran

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar moderen berkembang sangat pesat sementara pasar tradisional tetap pada kondisi yang sama dan cenderung tidak ada perbaikan. Yang dibutuhkan pasar tradisional saat ini adalah peraturan pemerintah yang tegas dan jelas agar dapat mendorong pasar tradisional agar dapat perkembang sejalan dengan perkembangan pasar moderen dalam kebersamaan, saling melengkapi, saling menguatkan dan juga saling menguntungkan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Kementerian pertanian telah mencanangkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010‐2014 dengan menargetkan tercapainya swasembada pangan. Salah satu target swasembada tersebut ditujukan pada upaya peningkatan target swasembada daging sapi mencapai produksi 550 ribu ton pada tahun 2014. Upaya ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan daging sapi yang terus meningkat dan menyaingi ketersediaan daging sapi. Namun demikian, upaya pencapaian target swasembada daging sapi perlu didukung oleh peningkatan jumlah ternak. Tulisan ini membahas lebih jauh tentang kebijakan untuk mencapai swasembada daging sapi.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan permintaan karet dunia dan luas areal tanam yang dimiliki, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara penghasil karet terbesar di dunia. Meskipun Indonesia memiliki areal kebun karet terbesar di dunia, mutu dan produktivitas karet Indonesia masih berada di bawah kedua negara produsen utama lainnya. Dalam analisis menggunakan metode perhitungan Revealed Comparative Advantage (RCA), Acceleration Ratio (AR), dan Trade Specialization Index (TSI) ditemukan bahwa karet Indonesia yang memiliki daya saing dan spesialisasi ekspor hanyalah merupakan karet alam yang masih mentah (kode HS 4001 dan 4003), sementara produk barang‐barang dari karet lainnya belum memiliki daya saing.

Vol. 1 / No. 1 - November 2010

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
In 2009, Indonesia is a country with the highest level of corruption in Southeast Asia. It shows that eradication of corruption in Indonesia is less effective. Proof upside down, is expected to be one solution to increase the eradication of corruption. Evidence has been poured upside down in the Act No.31 of 1999. However, until now has not be applied as a system of evidence in solving criminal cases of corruption. This paper discusses the obstacles in the implementation of proof reversed in the completion of corruption.
Obstacles in the implementation of evidence found on the reverse inequality formulation of proof upside down in Act No. 31 of 1999. Proof inversely regulated without being accompanied by formal law regulating the implementation mechanism of proof is reversed. The importance of these mechanisms is that the arrangement of proof reversed a lex specialist of the Penal Code. In addition, law enforcement officials, not knowing the substance and how the application of proof upside down so that it also inhibits the implementation of proof reversed in the completion of corruption.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
The State control of the land does not mean that the State owns the land, but rather the State regulate land use through the development of which is directed to achieve prosperity for all citizens. Land acqusition for development is one way to increase prosperity for the people, but the available land is extremely limited. Government policies as legal foundation to acquire the land has not been effective and no longer appropriate to solve the problem for the implementation of land acquisition for development. These problems include the concept of public interest and the basic for calculating compensation in land acquisition process for development. The concept of public interest must clearly type that devoted to the interests of the people and the market value of land should be the basic for calculating damages in the process of land acquisition for development. It is time our country has a higher legal foundation for regulating the provision of land for development to improve people's welfare. The author recommends that these issues be taken into consideration in the process of the Draft Law on Land Acquisition for Development Interest

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
The intelligence body is the foremost line in national security system by conducting early detection and early warning system in preventing and overcoming any threat to national security. The confidential character of the intelligence body equipped with special authority has made possible it becomes a subject of human right violation. However, the acknowledgement and protection of the human right have been regulated in our constitution and the human right law number 39 year 1999. This essay attempts to examine the complexion problems between the implementation of intelligence function to ensure the national security and the necessity of human right’s protection. In solving the problem, it is important to have the national intelligence law. The law must regulate the consideration of human right’s protection in the implementation of intelligence task and authority; in its profesional etic code and sworn; penalty sanction given in the event any violation; and the multilayered oversight to intelligence bodies.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Cooperatives as a form of business entities need capital to run its business. This paper discussed about the issues and the legal aspect of capital, which was related in the act of cooperation No. 25/1992. The results of this study showed that the unclear about rules on reserve funds and the ineffectiveness of rules on bond. In addition there were problem related to the usage of the term “saving”, the distribution of reserve funds, the existence of grants and the lack of private sector role in order to promote the cooperatives effort. So, I recommended that the act of cooperatives should regulate clearly about the reserve fund. Also the abolishing rules regarding grants because it was in conflict with the principle of self-reliance in cooperative. Beside that, the involvement of private sector was highly needed to optimize the cooperatives through loans and equity capital.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
The Constitutional Court verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/ 2009, dated March 31st, 2010, related to judicial review of Law Number 9 in 2009 on Educational Legal Entity, granted the request of the applicant for the most part. One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contrary to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay analyzes the juridical implications of The Constitutional Court Verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Juridical implications of the verdict related to the existence of a legal vacuum (rechtvacuum) and the implementation levels of education. The juridical implications influence legislation governing the management and implementation of education, especially the education unit of governance. Therefore, it is necessary immediately to establish a law as a substitute for The Law of Educational Legal Entity and do a redesign for the conductor of the educational unit.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Road infrastructure is one that must be constructed in Indonesia. Road construction requires huge capital. Government in order to build roads, make a joint venture with infrastructure financing institution. Financing institutions is one important institution in Indonesia. Financial institution regulated in Presidential Regulation No. 9 of 2009 on Financing Institutions. Juridical arrangements regarding financing institutions have been inadequate. This is because the arrangement of financing institutions are regulated in the presidential and ministerial decrees. The importance of these financial institutions need a clear arrangement and can also be a "legal foundation" in the regulation of financial institutions. This paper will analyze the legal aspects of infrastructure financing in Indonesia.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
The economic globalization has influenced natural resources legislation. It happens because the basic values of neo economic-liberalism has slipped into the current of globalization, which causing the natural resources legislation can be cancelled by the constitutional court because is not incompatible with the spirit nationalism of our nation. This is what truly happended in Indonesia if an economic constitutional policy is controlled by the constitution of 1945, so the impact is our constitutional wont allow the market mechanism walking freely without a state interference. To overcome this situation, the constitution must collaborate with market mechanism.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
The robbery cases which being occurred in Indonesia currently are not just usual type such as house robbery with sharp weapon, but armed robbery with bank as target, jewelry stores, vehicle dealers, and pawnshop. There are many kind of robberies, each typology has a different approch how to overcome it. Therefore, to find a strategy which more responsif and accurate, demand a good comprehension concerning the typology of robbery. The purpose of this study is to find out about typology of robbery in Indonesia. This is a library research, which means more more deeply analyze secondary data collected. The data which being search is about general typologies of robbery as well as news and information concerning robbery cases that taken place in Indonesia. Based on the result of the research which had been done, researcher concluding that: First, Typologi Based on the Occasion, namely robbery based on the target and robbery based on the tactics of the execution all things occurred in Indonesia. Second, Typologi Based on the Offender, namely four general typologi of robbery (professional robbers, opportunist robbers, addict robbers, and alcoholic robbers), all types of the robbers are exist in Indonesia. From the investigation concerning robbery cases in Indonesia, researcher discover another classifications which is not exist in general typologies of robbery, namely: recidivist robbers type, amateur robbers type, aggravated robbers type, and impostor robbers type.

Vol. 1 / No. 1 - Juni 2010

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif adalam perhitungan estimasi beban pencemar CO yang bersumber dari transportasi kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan kemudian digabungkan dengan metoda kualitatif dalam mencari alternatif strategi kebijakan penanganannya. Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa total estimasi emisi CO dari dari tahun 2001 sampai 2009 mengalami peningkatan hampir dua kali lipatnya, mobil pribadi merupakan penyumbang beban emisi CO terbesar dan disusul kemudian oleh sepeda motor.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 70 orang responden. Berdasarkan penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari intensitas mengikuti informasi terorisme terhadap sikap mengenai terorisme.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Tulisan ini mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan remaja dalam menggunakan Facebook dan bagaimana pengaruh negatif Facebook terhadap remaja. Kepopuleran Facebook tidak terlepas dari partisipasi aktif remaja yang penuh rasa ingin tahu. Nilai-nilai yang dimiliki remaja menjadi pemicu cara penggunaan Facebook.

Vol. 1 / No. 1 - Juni 2010

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial diulas tentang persoalan lembaga-lembaga penyelenggara jaminan sosial selama ini yang ternyata memiliki karakteristik yang sangat berbeda sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Tulisan ini mengulas perlunya reorientasi kebijakan pemerintah dalam rangka ketahanan energi yang berbasis pada penggunaan batubara yang cadangannya masih sangat besar dan dapat digunakan sampai 100 tahun ke depan. Kedua penulis menyoroti perlunya reorientasi kebijakan dari sisi hulu dan hilir, permintaan, pengembangan teknologi baru dan kebijakan diversifikasi energi secara umum.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas potensi panas bumi sebagai energi alternatif pembangkit tenaga listrik di Indonesia dalam rangka menopang kebijakan ekologis dan penghematan subsidi listrik ke depan. Hasil kajiannya menunjukkan potensi energi panas bumi Indonesia mencapai 28.000 MW (sekitar 40% dari cadangan dunia). Untuk itu, pemerintah untuk mengambil kebijakan yang kondusif untuk menindaklanjuti UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan roadmap pengembangan panas bumi tahun 2004-2025.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas politik pajak negara, khususnya pajak penghasilan (PPh). Dari serangkaian revisi UU terkait, penulis menemukan tidak adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah penerimaan PPh sebagai akibat masih kuatnya berbagai faktor dan kepentingan yang mendasarinya.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan serat kapas sebagai langkah awal memetakan persoalan terjadinya gap antara kebutuhan serat kapas dengan pasokannya di dalam negeri. Penulis merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan lebih lanjut baik secara ekonomis dan non-ekonomis dalam rangka penyediaan serat kapas di Indonesia.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas faktor fundamental ekonomi yang mempengaruhi resiko pinjaman luar negeri. Dalam kajiannya, penulis mengajukan argumen rekomendatif bahwa pemerintah harus senantiasa meningkatkan kemampuan untuk membayar utang dalam jangka pendek dalam rangka menurunkan resiko gagal bayar (default) dan menjaga stabilitas variabel-variabel makroekonomi

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →