Jurnal Kepakaran

Vol. 3 / No. 2 - November 2012

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini menganalisis tentang perlunya Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat tersendiri, bukan digabung dengan MPR, DPD, dan DPRD sebagaimana undang-undang yang berlaku sekarang ini. Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu dengan meninjau dari ketentuan konstitusi yang memberikan mandate dan dari aspek peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan undang-undang organik, juga perbandingan dengan undang-undang yang mengatur mengenai lembaga Negara lainnya. Berdasarkan hasil analisis jelas diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar agar MPR, DPR, dan DPD diatur dalam undang-undang tersendiri, sementara DPRD menjadi bagian dari undang-undang pemerintahan daerah. Keberadaan undang-undang tentang DPR juga akan menunjang pengembangan dan penguatan lembaga perwakilan rakyat tersebut, karena dapat mengatur secara lebih komprehensif, termasuk masalah keuangan dan sistem pendukung.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Perjanjian Kerjasama Sosek-Malindo merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam bentuk kerjasama di bidang sosial dan ekonomi. Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah atas nama Negara perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan nasional yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menegaskan daerah yang memiliki rencana untuk melakukan perjanjian Internaional dengan negara lain harus terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Pemerintah Pusat). Oleh karena itu pelaksanaan perjanjian kerjasama Sosek-Malindo oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam pelaksanaannya masih minim minat advokat untuk melakukan kewajiban ini beserta pelaporannya. Kajian ini bermaksud untuk mengetahui penyebab pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat masih minim dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dikaji dengan menggunakan konsep bantuan hukum sebagai hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan profesi advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Dari kajian ini diketahui bahwa rendahnya minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma antara lain disebabkan oleh, bentuk sanksi yang terlalu ringan bagi advokat yang tidak melakukan kewajiban ini; kurangnya sosialisasi mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya; serta kurangnya political will dari masing-masing Organisasi Advokat untuk meningkatkan jumlah pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat dalam organisasinya. Berdasarkan analisis maka penulis merekomendasikan dilakukan perubahan dalam UU Advokat yaitu penempatan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma pada bab mengenai hak dan kewajiban dan memasukkan pengaturan kewajiban pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat ke dalam UU Advokat. Rekomendasi berikutnya adalah perlunya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma khususnya Pasal 14 yang mengatur mengenai sanksi.

Penulis: Lucky Raspati

Abstrak:
Masuknya seorang ahli ke dalam suatu persidangan perkara pidana sesungguhnya bukan sesuatu hal yang diperbolehkan begitu saja. Hakim sebagai pemegang kekuasaan administratif di pengadilan diberikan kewenangan untuk menerima atau menolak seorang ahli yang ingin memberikan opininya di hadapan persidangan. Hakim bertindak sebagai gate keeper untuk menilai apakah ahli tersebut mempunyai kompetensi atau tidak dalam hal membantu hakim atau juri dalam menemukan kebenaran materiil, sehingga keputusan yang adil bisa ditegakkan. Dalam penelitian ini, fokus permasalahan dibatasi, pertama, apakah pemeriksaan ahli di dalam suatu persidangan perkara pidana sudah sejalan dengan upaya mencari kebenaran materiil? dan kedua, bagaimanakah implikasi pemeriksaan ahli terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan? Dari hasil penelitian ditemukan fakta-fakta bahwa pemeriksaan ahli dalam suatu perkara pidana tidak sejalan dengan fondasi dasar dan tujuan dilahirkannya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana, sehingga menjadi tidak mengherankan kalau sekarang ini kehadiran ahli dalam suatu persidangan perkara pidana seringkali tidak membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Seiring dengan keadaan tersebut, kehadiran ahli dalam perkara pidana sekarang ini cenderung bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kondisi itu tentu sangat merugikan bagi terdakwa, JPU maupun Hakim itu sendiri.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Keberadaan PRT anak di Indonesia cukup besar. Kondisi ini membuat penulis ingin mengetahui perspektif hukum Indonesia terhadap keberadaan PRT anak. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa peraturan yang ada saat ini telah melarang mempekerjakan anak sebagai PRT dengan dasar telah terjadi eksploitasi ekonomi. Namun larangan tersebut tidak di indahkan karena ketiadaan sanksi bagi pihak yang melanggar. Oleh sebab itu penulis merekomendasikan supaya dalam RUU PRT dicantumkan larangan mempekerjakan PRT beserta sanksi bagi pihak yang melanggar serta beberapa aturan pendukung lainnya, seperti pengawasan.

Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penilai Pertanahan memiliki peran penting dalam menentukan ganti kerugian terhadap hak atas tanah, khususnya tanah bagi kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penilaian Penilai Pertanahan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti kerugian dalam musyawarah antara Pemerintah dengan pemegang hak atas tanah sebelum ganti kerugian ditetapkan. Sejak pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Penilai Pertanahan memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih kuat dibandingkan dengan pegaturan sebelumnya dalam Perpres No. 65 Tahun 2006. UU memberikan kedudukan yang independen dan profesional. Sedangkan kewenangan Penilai Pertanahan tidak hanya terbatas pada menilai harga tanah, tetapi juga berwenang menilai benda atau bangunan di atas tanah, ruang di bawah tanah, serta kerugian-kerugian sebagai dampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun, beberapa ketentuan dalam UU tersebut membuka kemungkinan intervensi Lembaga Pertanahan sekaligus mencerminkan tidak adanya transparansi dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Perkebunan membutuhkan tanah sebagai modal utama. Lahan yang digunakan untuk perkebunan kadang-kadang dimiliki oleh masyarakat adat selama beberapa generasi. Pembebasan tanah adat untuk perkebunan harus dilakukan dengan konsultasi bersama masyarakat adat. Tapi banyak intrik terjadi selama musyawarah sehingga pengambilalihan tanah adat menyebabkan kerugian finansial kepada masyarakat adat. Bahkan ada tanah adat yang diserahkan langsung oleh aparat kepada investor karena dianggap milik negara. Hal ini terjadi karena tidak ada bukti hukum formal atas keberadaan tanah adat. Untuk mengatasi masalah pembebasan tanah adat, berbagai upaya harus dilakukan, seperti perubahan hukum agraria, merevisi UU No. 18/2004, memberikan bimbingan terhadap masyarakat adat, menerapkan pola yang tidak menyerahkan tanah kepada investor, dan menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Konsumen mempunyai hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hak konsumen ini diatur oleh UUPK. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian barang/jasa diatur mengenai hak konsumennya. Konsumen perlu dilindungi, hal ini untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Akan tetapi dalam kenyataannya selama ini pelaku usaha tidak memperhatikan hak konsumen. Banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga merugikan konsumen. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan memberlakukan klausula baku pada perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha. Keberadaan konsumen yang lemah dan juga keberadaan pelaku usaha yang menguasai berbagai sektor menjadikan kedudukan yang tidak seimbang. Perlindungan konsumen di Indonesia mutlak diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Upaya peningkatan perlindungan konsumen yaitu dengan melakukan perubahan UUPK, penguatan lembaga perlindungan konsumen, memberikan pendidikan konsumen dan komitmen terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Wacana merger CDMA Flexi dan Esia dirasakan berpotensi untuk menciptakan pengaturan harga yang dapat mengarah kepada distorsi pasar sehingga menimbulkan praktek monopoli di dalamnya yang dapat merugikan konsumen. Peran KPPU sangat dibutuhkan sebagai lembaga pengawas mengingat perlindungan hukum diperlukan karena fenomena globalisasi telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi dunia bisnis khususnya telekomunikasi seluler di Indonesia sehingga tanpa sadar telah menciptakan adanya celah persaingan usaha di dalamnya, mengingat persaingan usaha pada dasarnya merupakan syarat mutlak (condition sine qua non) bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang mendalam supaya tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang nantinya dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Sumber daya laut tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Untuk penanganan tindak pidana tersebut, politik hukum pidana dalam tahap formulasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menetapkan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Kepolisian RI. Undang-undang tidak menetapkan batasan kewenangan secara tegas bagi tiga institusi penyidik tersebut, tetapi mengamanatkan dibentuknya forum koordinasi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugasnya timbul konflik kewenangan. Sementara itu, forum koordinasi yang diamanatkan oleh undang-undang, belum terbentuk sampai di tingkat daerah. Berdasarkan hal itu, maka kajian ini menyarankan perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan mengefektifkan forum koordinasi sampai ke tingkat daerah.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 instansi yang berbeda-beda yaitu, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Terdapat perdebatan mengenai legalitas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa berpatokan pada dua peraturan hukum yang berbeda, yaitu Ketentuan Peralihan KUHAP dan Penjelasan UU Kejaksaan. Hal tersebut menarik untuk dikaji sebab terdapat waktu berlaku terbatas untuk ketentuan peralihan, dan masih terdapat perdebatan mengenai ketentuan hukum mengikat dari sebuah penjelasan pasal. Artikel ini ditulis untuk mengkaji legalitas kewenangan jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang terletak pada dua peraturan hukum tersebut. Hal tersebut guna menegaskan pijakan yang digunakan jaksa dalam menjalankan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Dalam mengamankan unjuk rasa, kepolisian memiliki kewajiban untuk menghormati standar dan prinsip HAM. Kajian ini secara khusus membahas mengenai hal itu dan juga menelusuri tentang bagaimana pelaksanaan prinsip dan standar tersebut dalam praktiknya dilapangan. Salah satu kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa prinsip dan standar HAM yang wajib dihormati oleh aparat kepolisian terkait pengamanan aksi unjuk rasa, antara lain yaitu: Prinsip kebebasan berpendapat, Prinsip-prinsip yang tertera dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum, serta Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum Tahun 1980.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Kesehatan sebagai modal pembangunan memerlukan dukungan dari tenaga kesehatan termasuk perawat. Tenaga keperawatan ini merupakan potensi terbesar bagi sumber daya manusia kesehatan, namun eksistensinya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan secara komprehensif. Perawat tidak mempunyai jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, tidak diakui secara internasional, dan tidak dapat bersaing dalam perdagangan bebas. Hal ini merupakan konsekuensi belum adanya undang-undang keperawatan. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui perlunya undang-undang keperawatan dan mengetahui norma hukum yang perlu diatur dalam undang-undang keperawatan. Analisis data dan interpretasi menunjukkan bahwa muatan materi undang-undang keperawatan harus jelas dan tegas mengatur sistem pendidikan keperawatan, penyelenggaraan praktik keperawatan, kompetensi (registrasi dan lisensi), serta kelembagaan. Undang-undang keperawatan sangat diperlukan bagi keperawatan di Indonesia, oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera membentuk undang-undang keperawatan.

Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Sejak krisis global tahun 2008, perkembangan ekonomi global terutama sektor keuangan menunjukkan perbaikan, termasuk di kawasan ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari indikator keuangan beberapa negara ASEAN seperti rasio money supply terhadap PDB, rasio tingkat kredit terhadap PDB, dan rasio investasi terhadap PDB. Peningkatan sektor keuangan juga disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Berdasarkan fakta ini, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh indikator keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Indikator keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio money supply terhadap PDB, rasio tingkat kredit terhadap PDB, dan rasio investasi terhadap PDB. Dengan menggunakan data panel untuk periode 1990-2010, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua indikator keuangan yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, yaitu rasio money supply terhadap PDB dan rasio investasi terhadap PDB.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang kaya keragaman sumber daya alam namun belum bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ancaman krisis pangan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui pengaruh antara PDRB, harga beras, dan kemiskinan dengan menggunakan data tahun 2005-2009 dan metode estimasi regresi data panel fixed effect untuk setiap kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agregat PDRB sektor pertanian dan migas saling bertentangan pengaruhnya terhadap kemiskinan di mana sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sektor migas berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sementara harga beras berpengaruh negatif terhadap prevalensi kemiskinan. Apabila dilihat per daerah, maka kabupaten yang memiliki tanda fixed effect cross positif di mana PDRB sektor pertanian negatif adalah Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kampar.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Lahan tebu menjadi salah faktor produksi yang penting bagi kegiatan budidaya tanaman tebu, kesejahteraan petani tebu, dan pencapaian ketahanan pangan. Namun demikian kompetisi penggunaan sumber daya, termasuk lahan, menjadi tidak terhindarkan. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menganggu capaian sasaran swasembada gula dan swasembada komoditas lainnya, khususnya padi. Bagaimanapun juga padi masih menjadi makanan pokok terpenting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis penggunaan lahan untuk tebu dan padi terhadap pencapaian sasaran swasembada gula. Pendekatan ekonometrika digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa (1) penggunaan luas lahan tebu, salah satu upaya mencapai keberhasilan swasembada gula, dipengaruhi harga gula dan tebu dan harga padi, (2) harga gula dan tebu belum menjadi insentif bagi perluasan pengusahaan tanaman tebu. Oleh sebab itu apabila hal tersebut tidak didukung oleh keberpihakan Pemerintah melalui regulasi dan infrastruktur, dikhawatirkan swasembada gula sulit tercapai, (3) komoditas padi menjadi komoditas yang sangat dominan dalam menentukan pergeseran penggunaan lahan tebu, khususnya di pulau Jawa, dan (4) harga padi lebih menstimulasi penggunaan lahan padi dibandingkan dengan harga gula dan tebu serta harga kedelai.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Industri konstruksi telah menjadi sektor ekonomi yang penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Posisinya di tempat ketiga terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena sektor ini sangat menarik bagi pengusaha jasa konstruksi. Selain itu, produk konstruksi telah menjadi modal aset bagi bangsa, negara, masyarakat, dan menjadi simbol kemajuan bangsa. Besarnya daya tarik sektor ini, mengarah ke kompetisi dan menarik kepentingan antara negara dan masyarakat, antara negara-negara atau antara sekelompok orang di mana hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi perkembangan sektor ini. Untuk mengatur hal itu, Indonesia memerlukan penataan sektor, karena perubahan dalam tantangan global, dinamika sosial, dan politik di tingkat nasional harus dikelola dengan baik untuk pertumbuhan sektor konstruksi. Hal ini seharusnya dapat diatur melalui perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kostruksi.

Penulis: Asep Ahmad Saefuloh

Abstrak:
Brain drain merupakan fenomena umum yang terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Masalah ini mendorong Pemerintah untuk melakukan strategi reverse brain yang diimplementasikan ke dalam berbagai kebijakannya sehingga merubah dari brain drain menjadi brain gain. Hal ini diperkuat dengan analisis literatur yang memperlihatkan bahwa memang sedang terjadi gejala brain drain. Untuk itu perlu dikembangkan kebijakan dengan pengembangan sistem inovasi nasional yang didukung dengan peningkatan penelitian dan pengembangan yang dibarengi dengan penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan Iptek, dan pendekatan ini perlu disinerjikan dengan perencanaan pembangunan.

Penulis: Riyanto

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kinerja dan efisiensi dari industri batik di Kota Pekalongan sebelum dan setelah pelaksanaan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) dan (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi industri batik di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensi untuk menguji perbedaan kinerja dan efisiensi industri batik di Kota Pekalongan sebelum dan setelah pelaksanaan ACFTA. Pendekatan stochastic frontier digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dan analisis multiple regression digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi industri batik. Penelitian ini menemukan bahwa setelah pelaksanaan ACFTA, maka (1) profit margin industri batik di Kota Pekalongan turun secara signifikan, (2) efisiensi teknis industri batik di Kota Pekalongan terus melonjak tajam hingga 84 persen (sebelum pelaksanaan ACFTA) menjadi 88 persen, dan (3) faktor yang mempengaruhi efisiensi dari industri batik di Kota Pekalongan adalah paguyuban (mewakili modal sosial), pendidikan (mewakili kualitas sumber daya manusia), dan penggunaan teknologi blower.

Penulis: Galuh Prila Dewi

Abstrak:
Krisis pangan dunia merupakan ancaman bagi semua negara, termasuk Indonesia. Paradigma kebijakan pangan yang diterapkan di Indonesia harus berubah dari ketahanan pangan menjadi kemandirian pangan agar Indonesia tidak tergantung pada negara lain terutama untuk masalah pangan. Salah satu kebijakan yang sesuai untuk untuk diterapkan dalam mencapai kemandirian pangan dan mengantisipasi krisis pangan adalah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan suatu proses penganekaragaman pangan atau upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Salah satu kendala pengembangan pangan lokal adalah belum dikembangkan produk turunan yang mudah diterima dan dijangkau masyarakat. Selain itu diversifikasi pangan juga terhambat oleh pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa hanya beras makanan pokok mereka. Salah satu cara untuk mengembangkan produk pangan lokal adalah dengan diberikannya insentif bagi perusahaan atau industri pangan yang berbahan dasar pangan lokal.

Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012

Penulis: Edi Suharto

Abstrak:
ABSTRACT In addition to describing the progress and challenges faced by the Family Hope Program (PKH), this paper also aims to explain the theoretical basis of social protection programs that underlie PKH. This paper was based on a series of direct observation combined with a desk review of the CCT implementation unit level and regional centers as well as a focus group discussion with partners/facilitator in the field, experts of PKH, are a coordinator, regional coordinator and RTSM beneficiaries. This study showed that the CCT provide significant support for the poorest households, rumah tangga sangat miskin (RTSM) in order not to “produce” the next generation who were malnourished and uneducated. The program also gave an opportunity for scholars working in the area to engage in these activities. Until2012, PKH absorbed nearly 10,000 young work force as mentors, operators, area coordinators from higher education graduates. Keywords: The free market, the role of the state, social security, the welfare state. ABSTRAK Di samping untuk mendeskripsikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), tulisan ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan landasan teoretis program perlindungan sosial yang melatari PKH. Tulisan ini disusun berdasarkan rangkaian pengamatan langsung dan dikombinasikan dengan desk review dari Unit Pelaksana PKH di tingkat pusat dan daerah serta serangkaian focus group discussion (FGD) dengan para pendamping/ fasilitator di lapangan, tenaga ahli PKH, koordinator wilayah, koordinator regional, dan rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima manfaat.Kajian ini menunjukkan bahwa PKH memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi RTSM agar tidak “memproduksi” generasi penerus yang kekurangan gizi dan tidak berpendidikan.Program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi para sarjana di daerah untuk terlibat dalam kegiatan ini.Sampai tahun 2012, PKH menyerap hampir 10.000 tenaga kerja sarana sebagai pendamping, operator, koordinator wilayah, yang telah diisi oleh tenaga muda lulusan berbagai perguruan tinggi. Kata Kunci: Pasar bebas, peran negara, perlindungan sosial, dan negara kesejahteraan

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
ABSTRACT The increase in juvenile brawl aggressively alarming. As it occurred not only in big cities, but also in rural, the acts have become major concern in psychological work. This qualitative study collects data from various mass media reports from 2011 to 2012 in order to determine two major themes that encourage the brawl. There are two reasons to start a brawl: the state of idleness and the feeling of helplessness. The root of aggressive act is suspected to be an indicator for mental disorder. That’s why any intervention is needed to prevent the acts to transform in to serious illness. Character building is believed to be the tool to help students developing resilience and self-control for mentally health self. Students paired in character education are hoped to maintain positive behavior. DPR RI must pull out the Mental Health Act to support the system. Keywords: Brawl, aggressiveness, mental disorders, character education. ABSTRAK Peningkatan perkelahian remaja menunjukkan peningkatan agresivitas, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga dipedesaan. Hal ini telah menjadi perhatian utama dalam bidang psikologis. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari laporan media massa pada tahun 2011 dan 2012 untuk menentukan tema utama yang mendorong terjadinya perkelahian. Terdapat dua alasan dimulainya sebuah perkelahian, yaitu kemalasan dan perasaan tidak berdaya. Akar dari tindakan agresif diduga menjadi indikator untuk gangguan mental. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah intervensi untuk mencegah perilaku tersebut berubah kearah penyakit yang lebih serius. Character building diyakini menjadi alat untuk membantu siswa mengembangkan ketahanan dan kontrol diri untuk kesehatan mentalnya. Siswa yang diberi pendidikan karakter diharapkan dapat menjaga perilaku agar lebih positif. Di samping itu, DPR RI juga harus segera mengesahkan RUU Kesehatan mental untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Kata Kunci: Tawuran, agresivitas, gangguan mental, pendidikan karakter.

Penulis: Reni Marlinawati

Abstrak:
ABSTRACT This paper is interpreting the provision of Article 31 paragraph (2), ‘the government shall establish and conduct a national education system’. Method of interpreting Article 31 paragraph (2) is by using the method of socio-historical interpretation. This method is very suitable to the method used in excavating Pancasila by the President Soekarno. The main system in the national education system should be an Islamic education system (Pesantren) and not educational system which brought by colonizers. For a system that brought by the colonizers are not intended for the people of Indonesia, but for the colonizers. Therefore, the founding fathers passed a mandate ofArticle 31 paragraphs (2) that the government shall establish and conduct a national education system which is not discriminatory. Keywords: Educational system, pancasila-the five principles of Indonesia’s national ideology, boarding Schools of Islamic. ABSTRAK Tulisan ini menafsirkan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, pada kalimat, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”. Metode penafsiran pasal 31 ayat (2) dengan menggunakan metode interpretasi sosio-historis. Metode ini sangat cocok dengan metode yang digunakan dalam penggalian Pancasila oleh Presiden Soekarno. Seharusnya sistem utama dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan sistem Islam (Pesantren) dan bukan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah. Untuk sistem yang dibawa oleh para penjajah tidak dimaksudkan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk penjajah. Oleh karena itu, para founding fathers mengamanatkan Pasal 31 ayat (2): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang tidak diskriminatif. Kata Kunci: Sistem pendidikan, pancasila, pesantren.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
ABSTRACT Islamic Religious Education in Public Schools aims at providing an understanding of religion to students and at the same time instilling the noble values of religion and mold them into a person who believes and fear Allah, as well as noble, critical, independent, innovative, tolerant, and responsible. However, the instructional practices of Islamic religious education in schools are likely more important for the mastery of the teachings of Islam and ignore the cultivation of cognitive values and habituation of students to run the Islam religion. The practice is often judged by the observer of education as a form of fundamental weakness of Islamic religious education in schools, because of Islamic religious education instructional practices for students only produce a “good faith” rather than learners who “righteous and noble.” To overcome the weakness of such Islamic religious education instructional practices, the city of Yogyakarta apply affection-based Islamic religious learning in elementary school, junior high schools, and high school. Affection-Based Islamic Religious Education aims at forming students who believe and fear Allah, as well as with morality in school life, family, community, and the State. Keywords: Affection, role model, internalization, habituation. ABSTRAK Pendidikan Agama Islam di sekolah umum bertujuan untuk memberikan pemahaman agama kepada siswa dan pada saat yang sama menanamkan nilai-nilai luhur agama, serta membentuk mereka menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan mulia, kritis, mandiri, inovatif, toleran, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah mungkin lebih menekankan pada penguasaan pengajaran ajaran Islam dan mengabaikan penanaman nilai kognitif dan pembiasaan siswa untuk menjalankan agama Islam. Praktik tersebut sering dinilai oleh pengamat pendidikan sebagai kelemahan mendasar dari pendidikan agama Islam di sekolah, karena praktik pembelajaran hanya menghasilkan “peserta didik yang cerdas” daripada peserta didik yang “berakhlak mulia.” Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Kota Yogyakarta menerapkan pendidikan agama Islam berbasis afeksi di jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendidikan Agama Islam berbasis afeksi bertujuan untuk membentuk sisway ang beriman, bertakwa, bermoral, di lingkup sekolah, keluarga, masyarakat, dan Negara. Kata Kunci: Afeksi, keteladanan, internalisasi, habituasi.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
ABSTRACT Forest firesthat had occurred in Indonesia often caused smoke hazewhich had a negative impact not only in Indonesia but also in neighboring countries.The negative impact of the smoke haze occurred in the health sector and the environmental, economic, and transportation sectors, as well ascross-border pollution. Strategic policies to reduce these impacts were discussed with an alytical descriptive approach. The study results showed that what has been done is still a forest fire prevention efforts, not much shaped prevention.Thus the efforts and policies were still needed, including preventive conservation efforts, strengthening legal protection an dactive participation of the local government. Keywords:Forest firesand smokehaze, border regions ABSTRAK Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk tidak saja di wilayah Indonesia tetapi juga sampai ke negara tetangga. Dampak buruk dari asap kabuttersebut terjadi pada sektor kesehatan dan lingkungan, sektor ekonomi dan transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Kebijakan strategis untuk memininalisir dampak tersebut dikaji dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hal yang telah dilakukan masih berupa upaya penanggulangan kebakaran hutan, belum banyak berbentuk pencegahannya. Dengan demikian upaya dan kebijakan yang bersifat preventif masih harus ditingkatkan termasuk upaya pelestarian lingkungan, penguatan payung hukum, dan peran serta aktif dari pemerintah daerah. Kata kunci: Kebakaran hutan, asap kabut, wilayah perbatasan.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
ABSTRACT Gorontalo is one of the youngest provinces in Indonesia. As a new province Gorontalo is facing problems of public service infrastructure, including those to manage the mental health problems. This research tries to find out how the local government of Gorontalo manages to solve all the problems despite the limitations. Method of literature review and in-depth interview has been used to find the answer for the two research questions: how the local government of Gorontalo manage the mental health problem? And what ought to be done so that mental health issue can be managed properly? Researcher found that the province health service has listed people with severe mental health problem from each municipality and give them haloperidol medicine. Unfortunately all those actions is thanks to the special program from Ministries of health (center government), not the initiative from the local government. The State should therefore propose a bill to force the local government to pay more attention to the mental health problem. Keywords: Gorontalo province, mentalhealth, mental health legislation. ABSTRAK Gorontalo adalahsalah satu provinsi termuda di Indonesia. Sebagai provinsi baru Gorontalo menghadapi masalah infrastruktur pelayanan publik, termasuk masalah kesehatan mental. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah Gorontalo berhasil menyelesaikan masalah kesehatan mental tersebut meskipun dengan berbagai keterbatasan. Metode kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka dan wawancara mendalam digunakan untuk menemukan jawaban atas dua pertanyaan penelitian berikut: bagaimana Pemerintah Daerah Gorontalo menangani permasalahan gangguan kesehatan mental di wilayahnya? Hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar orang dengan masalah mental dapat lebih tertangani dengan baik? Berdasarkan kajian ini ditemukan bahwa terdapat penduduk yang mengalami kesehatan mental dan telah mendapat pengobatan medis dengan obat haloperidol. Pengobatan tersebut berkat program khusus yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, bukan inisiatif dari pemerintah daerah sendiri. Oleh karena itu negara harus membuat regulasi untuk memaksa pemerintah daerah agar lebih memperhatikan masalah kesehatan mental. Kata kunci: Provinsi Gorontalo, Penanganan Kesehatan Mental.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
ABSTRACT Indonesia is faced with crisis of moral issues that will hinder the development of the nation in the future. One solution to overcome this issue is through national policy of character education. However, the implementation of character education policy is still facing variety of problems. This is due to misunderstanding concepts of character education, character education policy, and the development of character education. This paper meant to give the description of concept of character and character education, character education policy in Indonesia, and also development of character education in formal, nonformal, and informal education. Keywords: Character, character building, character education, character education policy. ABSTRAK Indonesia dihadapkan pada persoalan krisis moral yang dapat menghambat pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter. Namun implementasi kebijakan pendidikan karakter masih mengalami banyak masalah. Hal tersebut disebabkan belum dipahaminya tentang konsep pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter, dan pengembangan pendidikan karakter. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang konsep karakter dan pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter di Indonesia, serta pengembangan pendidikan karakter dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal. Kata Kunci: Karakter, pembangunan karakter, pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Judul Buku : Celebrity Culture and the American Dream: Stardom and Social Mobility Penulis : Karen Sternheimer Penerbit : Routledge Tahun : 2011, Cetakan I Tebal : 304 halaman

Vol. 3 / No. 1 - Mei 2012

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Gagasan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wakil kepala daerah yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menarik untuk dikaji. Kajian dilakukan dengan cara melihat alasan yang dikemukakan dan selanjutnya dianalis menurut teori administrasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa alasan yang dikemukakan penggagas tidak tepat diatasi dengan pengangkatan PNS sebagai wakil kepala daerah. Gagasan tersebut belum jelas membedakan antara posisi wakil kepala daerah sebagai jabatan politik dengan sumber pengangkatannya, yaitu dari birokrasi. Tulisan ini merekomendasikan sumber pengangkatan wakil kepala daerah dibuka baik dari kalangan partai politik maupun PNS, sepanjang dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Melalui amandemen UUD 1945 telah melahirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara yang berposisi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedaulatan berada langsung ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Posisi demikian, menghasilkan transisi politik kedaulatan rakyat yang tidak lagi tampak menjadi mediator perwakilan dari setiap utusan, tetapi dicerminkan oleh pemilu sebagai agenda nasional. Bagi MPR, transisi kedaulatan rakyat memberikan dampak pada karakter pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Situasi perekonomian global saat ini tengah menghadapi masalah akibat krisis di Eropa. Namun kondisi tersebut belum separah kondisi akhir tahun 1990-an akibat kriris Asia terutama Indonesia. Situasi tersebut merupakan dampak dari proses globalisasi dan liberalisme yang melanda dunia dalam kurun waktu satu abad ini. Pertanyaannya, bagaimana posisi negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur (regulating)? Padahal selain sisi globalisasi yang memang tidak terbendung, tetap harus ada nasionalisme di setiap negara. Atas dasar itu perlu kiranya kita melihat pengalaman negara-negara di dunia dalam mengatasi dan mengelola krisis yang terjadi seperti di India, Cina, Korea, dan Taiwan. Indonesia bisa belajar dari pengalaman tersebut meskipun tidak harus persis sama, sebab setiap negara memiliki karakteristik masing-masing dan solusinya pun tidak selalu sama.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan juga kerja sama secara regional dalam mengamankan perairan kawasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing di perairan Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun dan dilaksanakan secara serius untuk mengatasi persoalan ini. Tulisan hasil penelitian ini akan membahas perihal kegiatan dan penyebab terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia, dan bagaimana penanganannya secara bilateral di kawasan Asia Tenggara.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Kepulauan Raja Ampat, kabupaten pemekaran baru, di Provinsi Papua Barat, merupakan bagian dari pulau-pulau terluar Indonesia yang rawan dari berbagai bentuk ancaman keamanan, terutama keamanan sosial dan keamanan lingkungan. Karena, potensi sumberdaya alam dan posisinya yang sangat penting secara geopolitik dan geostrategis, khususnya sebagai wilayah konservasi terumbu karang dunia. Studi atas keamanan sosial dan keamanan lingkungan mendesak dilakukan mengingat berbagai kepentingan yang mengancam kepulauan itu, yakni meningkatnya kehadiran asing dan kondisi ancaman keamanan di sana. Studi ini dilengkapi dengan kunjungan lapangan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak pada tahun 2011.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Populasi penduduk dunia yang terus meningkat tanpa diikuti kemampuan bumi untuk menyediakan pangan dan sumberdaya agar manusia bisa hidup layak, telah menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Penulis berpendapat bahwa respon negara untuk mencegah degradasi lingkungan dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka. Dengan demikian, diperlukan kerjasama internasional yang adil dan setara serta saling menguntungkan antara negara berkembang dan negara industri maju untuk mengatasi masalah ini. Tulisan ini membahas upaya Inter Parliamentary (IPU) untuk melestarikan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam tulisan ini diketahui bahwa IPU sejak tahun 1992, telah memperkenalkan sebuah inisiatif yang difokuskan pada persiapan dan petunjuk pelaksana untuk melindungi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, berbasis rekomendasi UNCED. Namun efektifitas dari solusi IPU telah dipertanyakan karena keterbatasan kemampuannya dalam penerapan.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Makalah ini membahas tentang demonstrasi di Suriah yang menuntut pergantian pemerintahan agar lebih demokratis. Dengan menggunakan teori permainan atau Game Theory, penulis berpendapat bahwa keberhasilan reformasi di Suriah akan sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan pihak eksternal sebab pihak-pihak yang bertikai di negara itu, baik pemerintah maupun oposisi, telah menggalang dukungan dari masyarakat internasional. Dukungan semacam itu semakin mempertajam perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dengan oposisi. Akibatnya peluang terjadinya proses transisi demokrasi secara damai semakin sulit tercapai.

Vol. 2 / No. 2 - Desember 2011

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Outsourcing menjadi sah pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tulisan ini ingin menganalisis posisi pekerja outsourcing dalam Undang- Undang tersebut dari tiga dimensi, yaitu hubungan kerja, serikat pekerja serta konflik industrial dan penyelesaiannya. Dari dimensi hubungan kerja, status hubungan kerja pekerja outsourcing tidak jelas karena perjanjian kerja dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan hubungan kerja dan akan mengurangi hak-hak pekerja.

Penulis: Herlina Astri

Abstrak:
Mengkaji sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat, semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Tulisan ini untuk memberikan gambaran mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam penguatan kearifan lokal agar dapat digunakan untuk penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan interpretasi konsep-konsep yang terkait dengan pemahaman tentang konflik sosial dan kearifan lokal.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Merupakan kajian kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah endemis penyakit malaria. Angka kejadian malaria klinis menurun tajam dari 81,3‰ pada tahun 2003 menjadi 38‰ pada tahun 2010. Penurunan angka kejadian yang demikian tajam tergolong luar biasa dan ditengarai sebagai hasil dari pengembangan Malaria Center yang telah berjalan sejak tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Malaria Center dikembangkan. Konsep semacam Malaria Center kiranya dapat ditumbuh-kembangkan, mungkin dengan beberapa adaptasi, di wilayah endemis malaria lainnya.

Penulis: Priadi Surya

Abstrak:
Abstract Educational supervisor is a professional position that is intended to provide professional development. It is supporting the principals, teachers, and school institutions. Supervisor provides the supervision of academic, administrative and managerial to the education unit. Supervisor is must have the competencies of personality, managerial supervision, supervision of academic, evaluation of education, research and development and social competence. Regional autonomy provides flexibility of creation in school management. Supervisor is assisting the school principal and teachers to develop educational programs that based on their self-environment as well as potential insight of the institution into the international relations. The main model which proposed by the ministry of education in the context of regional autonomy is the School Based Management (SBM) and the implementation of the Education Unit Level Curriculum (EULC). Keywords: Supervisor, educational supervision, professional, regional autonomy Abstrak Pengawas pendidikan adalah posisi profesional yang bertujuan untuk memberikan pengembangan profesional. Hal ini ditujukan untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas melakukan pengawasan akademik, administrasi dan manajerial ke unit pendidikan. Pengawas harus memiliki kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial. Otonomi daerah menyediakan fleksibilitas penciptaan dalam pengelolaan sekolah. Pengawas membantu kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan program pendidikan yang didasarkan pada diri lingkungan mereka serta wawasan potensi lembaga ke dalam hubungan internasional. Model utama yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dalam konteks otonomi daerah adalah Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum Tingkat Satuan atau Pendidikan (KTSP). Kata kunci: Pengawas, pengawasan pendidikan, profesional, otonomi daerah

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Abstracts Sectarian conflict has increased in recent years. The Physical and psychological harm is experienced by those who become the victim of violent conflict, especially the children. Government’s handling of the Ahmadiyah conflict seems slow The process of post-conflict rehabilitation of Ahmadiyah children who suffered in various regions, such as by providing facilities for the suffered family felt so less. It gives the impression that the victims get no proper attention from centre and local government. The method used in this paper is literature study, in which the data obtained is from books, articles, newspapers and websites. Government as policy makers has the power to provide protection to citizens who are in conflict situations. A positive process of dialogue must be done between central vs local governments, communities vs governments, and also communities vs communities, so that potential conflict can be anticipated, and therefore the problem can be solved immediately. Keywords: Child, ahmadiyah, conflict, refugee, violence Abstrak Konflik antar umat beragama akhir-akhir ini semakin meningkat, kerugian fisik dan psikis tentunya harus diterima oleh mereka yang menjadi korban kekerasan konflik, terutama anak. Proses rehabilitasi anak pascakonflik yang dialami Ahmadiyah di berbagai daerah, memberikan fasilitas di pengungsian terhadap keluarga juga dirasakan kurang bahkan terkesan dibiarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka, memperoleh data yang berasal dari buku, artikel, dan berita di surat kabar dan website. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tentunya memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada dalam situasi konflik. Proses dialogis harus terus dilakukan baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat yang memiliki potensi konflik agar paling tidak konflik tidak muncul tiba-tiba dan segera dapat diatasi. Kata Kunci: Anak, ahmadiyah, konflik, pengungsi, kekerasan

Penulis: Hubertus Ubur

Abstrak:
Abstracts This paper aims to address the subject matter, “Why does poverty still exist, while many theoretical and practical efforts put forward to the direction of the solution?.” In connection with the subject matter, the author describes some of the theories of poverty and some examples of poverty reduction. One practical example is taken from the results of field research on community Wudi, West Flores. The authors propose an alternative notion of a process approach in solving the poverty problem. The process approach consists of two things: 1) Active involvement of the poor in the assessment, planning, implementation and evaluation of poverty reduction programs; and 2) Sustainability of a poverty reduction program. Approach made the process so that poverty reduction programs not only shaped “project” alone, so it does not seem as activities just to spend the budget you have available. Philosophical basis of this approach is the concept of man which is a ‘creature is not at all be a’ but ‘a creature that continues to be’. Keywords: Poverty, a process approach, poverty alleviation Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, “Mengapa kemiskinan masih saja ada, sedangkan sudah banyak teori dan upaya praktis yang dikemukakan untuk arah pemecahannya?” Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, maka penulis menguraikan beberapa teori-teori kemiskinan dan beberapa contoh penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh praktis diambil dari hasil penelitian lapangan pada masyarakat Wudi, Flores Barat. Penulis mengemukakan sebuah gagasan alternatif yaitu pendekatan proses dalam pemecahan masalah kemiskinan. Pendekatan proses terdiri dari dua hal yaitu: 1) Pelibatan aktif masyarakat miskin dalam asesmen, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; dan 2) Sustainability sebuah program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan proses dilakukan agar program-program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbentuk “proyek” saja, sehingga tidak terkesan sebagai kegiatan sesaat untuk menghabiskan anggaran yang telah tersedia. Dasar filosofis pendekatan ini konsep mengenai manusia yang merupakan ‘makhluk bukan sekali jadi’ tetapi ‘makhluk yang terus-menerus menjadi’. Kata Kunci: Kemiskinan, pendekatan proses, penanggulangan kemiskinan

Penulis: Hana Nika Rustia

Abstrak:
Judul Buku : Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan? Penulis : Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fittousi Penerjemah : Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur Penerbit : Marjin Kiri Tahun: : 2011, catakan I Tebal: : 180 + XXVIII halaman

Vol. 2 / No. 2 - Desember 2011

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Hingga saat ini kebijakan subsidi BBM terus diberlakukan dan menjadi dilema bagi Pemerintah ketika posisi APBN mengalami defisit. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan maka akan menyebabkan inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan turun, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Posisi ini terus menjadi dilema bagi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada kurun waktu kondisi terkini terkait dengan kebijakan subsidi. Berdasarkan analisis tersebut, salah satu upaya untuk mengurangi beban anggaran subsidi dalam APBN adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Pilihan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan alternatif yang paling tepat di antara berbagai alternatif. Beberapa strategi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu (1) kenaikan secara bertahap (perlahan dan tidak drastis), (2) ada periodisasi, dan (3) mempertimbangkan atau memperhitungkan kondisi perekonomian nasional terakhir.

Penulis: Telisa Aulia Falianty

Abstrak:
Krisis global telah menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan pesimisme di berbagai belahan dunia. Krisis di Amerika Serikat dan Eropa telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia secara rata-rata melambat. Krisis global ini harus ditangani dengan menggunakan kebijakan publik yang tepat. Makalah ini akan membahas desain kebijakan publik untuk menangani krisis baik dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dilengkapi dengan metodologi kuantitatif di beberapa bagian. Analisis dari kajian menunjukkan bahwa Indonesia harus mengambil serangkaian kebijakan baik di kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral untuk menangani dan memitigasi krisis.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kebijakan perizinan kepemilikan saham perbankan melalui PP Nomor 29 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak krisis finansial pada tahun 1997-1998 membuka kesempatan pihak asing untuk memiliki saham perbankan hingga 99 persen proporsi saham industri bank. Hingga saat ini, kebijakan tersebut masih terus berjalan dan menyebabkan semakin meningkatnya kepemilikan saham perbankan oleh pihak asing. Hal ini memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap pertumbuhan industri perbankan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kepemilikan asing saham perbankan di Indonesia, dan mengetahui pemberlakuan asas kesetaraan kepemilikan saham perbankan terhadap pertumbuhan industri perbankan yang perlu diterapkan di Indonesia, dengan melakukan perbandingan atas kebijakan pembatasan kepemilikan di negara lain.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Garam memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab garam digunakan untuk konsumsi dan industri setiap hari. Produksi garam nasional masih jauh di bawah kebutuhan masyarakat Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas lautnya lebih luas dari daratan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah dan alternatifnya dalam mendorong peningkatan produksi garam. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan industri garam seperti lemahnya institusi kelembagaan, dan posisi tawar petambak garam akibat tidak memadainya infrastruktur dan fasilitas produksi akibat lahan potensial tidak semuanya dimanfaatkan untuk memproduksi garam dan masih dikelola secara tradisional. Selain itu masalah permodalan, regulasi yang menyangkut pengaturan penetapan harga awal dan pengaturan garam impor, isu tata niaga yang terkait dengan impor, serta masih tingginya deviasi harga, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam pada tingkat lokal dan regional. Kebijakan penanganan impor garam dan pemberdayaan usaha garam rakyat diharapkan mampu meningkatkan produksi garam nasional. Di samping itu pembentukan buffer stock (stok penyangga) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pangan nasional, khususnya garam, sudah mendesak untuk segera direalisasikan.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Penanaman modal asing dan hutang luar negeri merupakan indikator ekonomi yang sering menjadi pembicaraan akan pengaruhnya terhadap pertumbuhan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh hutang luar negeri dan penanaman modal langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis terhadap data sekunder. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1981 sampai tahun 2010. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear. Di mana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebagai variabel dependen dan hutang luar negeri dan penanaman modal asing sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan hutang luar negeri dan penanaman modal asing. Besarnya pengaruh variabel tersebut sebesar 57,4 persen, sedangkan 42,6 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara lengkap variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan dengan probabilitas 5 persen. Untuk variabel hutang luar negeri diperoleh probabilitas sebesar 0,003 dengan arah positif. Ini menunjukan bahwa hutang luar negeri memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan probabilitas untuk penanaman modal asing adalah 0,009 dengan arah positif. Ini menunjukan bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Hubungan antara sektor finansial dan pertumbuhan ekonomi telah diteliti sejak awal abad ke-20 dan telah menjadi bahan perdebatan diantara para ahli ekonomi. Pasar modal merupakan salah satu dari sektor finansial yang berkembang sangat pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hubungan antara pasar modal dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang digunakan adalah data IHSG dan pertumbuhan ekonomi kuartalan dari tahun 1999 sampai tahun 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah Vektor Autoregresi (VAR). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pasar modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan,variabel yang mempengaruhi PDBt secara signifikan yaitu variabel IHSGt-3,PDBt-2,PDBt-3, dan PDBt-4. Namun pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi perkembangan pasar modal di Indonesia, Variabel yang mempengaruhi IHSGt secara signifikan hanya variabel IHSGt-1.

Penulis: Sukarna Wiranta

Abstrak:
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pilar penting dalam pemasukan pendapatan negara melalui kinerja atau kontrubusi keuangan yang besar terhadap pembangunan nasional. Lagi pula, peningkatan kontribusinya terhadap PDB dan modalnya harus ditingkatkan supaya BUMN siap untuk meningkatkan pengeluarannya dalam upaya perbaikan sarana dan prasarana BUMN tersebut. Di sini, PT. KAI (Kereta Api Indonesia) sebagai BUMN dibidang transportasi perlu diprivatisasi dalam upaya meningkatkan modalnya tersebut guna menutupi pengeluaranpengeluaran dalam biaya operasional serta perbaikan sarana dan prasarananya melalui skema IPO (Initial Procedure Obligation) atau PSO (Public Service Obligation). Makalah ini akan menginvestigasi kinerja PT. KAI, terutama kinerja atau pengelolaan PT. KCJ melalui skema PSO.

Vol. 2 / No. 2 - November 2011

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Pulau-pulau terluar Indonesia selama ini kurang memperoleh parhatian pemerintah pusat, padahal kondisinya rawan dari ancaman pihak asing. Laporan penelitian lapangan ini memetakan berbagai jenis ancaman keamanan yang dihadapi pagar terdepan NKRI yang sangat strategis di Samudera Pasifik, yaitu Morotai. Dengan memadukan library study dan in-depth interview, penelitian ini mengungkapkan jenis-jenis ancaman keamanan non-tradisional di sana, selain ancaman keamanan utama. Analisis yang menggunakan metode kualitatif ini menjelaskan kondisi Kabupaten Kepulauan Morotai yang sangat rawan dari berbagai bentuk ancaman keamanan yang ada, terutama non-tradisional, sekalipun ia telah dimekarkan sebagai sebuah kabupaten baru.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kehadiran wakil menteri berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ternyata menimbulkan masalah baru. Fenomena bertambahnya jumlah wakil menteri dan posisi wakil menteri sebagai pegawai karir dan bukan anggota kabinet namun diangkat oleh Presiden telah menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri diintervensi oleh pejabat politik. Wakil menteri telah menimbulkan implikasi baru dalam birokrasi Indonesia. Tulisan ini berupaya menjelaskan posisi wakil menteri menurut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ke depan, posisi wakil menteri direkomendasikan untuk diperjelas agar terjadi hubungan yang harmonis antara jabatan politik dan jabatan karir dalam birokrasi Indonesia.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penulisan ini bertujuan untuk melihat beberapa akar permasalahan konflik Ambon dan solusinya. Beberapa hal yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang perjalanan konflik di Ambon hingga memunculkan konflik September 2011 ini. Peran aparat dalam menjaga keamanan di daerah Ambon, dan solusi untuk mengatasi konflik Ambon pada masa yang akan datang. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yang bercorak deskriptif analisis.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA

Abstrak:
Moratorium penerimaan pegawai baru (CPNS) telah ditetapkan pemerintah dalam rangka penghematan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Kebijakan pengelolaan SDM aparatur dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi. Tulisan ini untuk menganalisis langkah-langkah dan implikasi yang dilakukan pemerintah dalam menata ulang organisasi PNS dengan mengeluarkan kebijakan moratorium tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, selain bertujuan untuk penghematan anggaran belanja pegawai, juga harus dijadikan upaya penataan organisasi dan PNS dalam rangka optimalisasi agenda reformasi birokrasi terutama bidang SDM aparatur di Indonesia.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Televisi lokal memiliki peranan sangat penting dalam mengelola perubahan budaya bangsa, sebab TV lokal merupakan representasi identitas dan eksistensi budaya lokal. Namun, disisi lain, televisi lokal juga berkembang dengan format yang tidak jauh berbeda dengan televisi komersial lainnya. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang lebih jelas tentang konsep dan regulasi televisi lokal yang dapat mendukung penguatan budaya lokal.

Penulis: Prof. Lili Romli

Abstrak:
Pada era reformasi ini, partai politik menghadapi persoalan terkait dengan pelembagaan partai. Umumnya, partai-partai politik menghadapi persoalan pelembagaan partai yang belum kuat, yaitu masalah ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kederisasi. Selain itu, sistem kepartaian yang ada ternyata belum kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensil sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif.

Vol. 2 / No. 2 - November 2011

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Salah satu substansi baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penempatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR ditempatkan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatas undang-undang. Penempatan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah tepat mengingat masih terdapat Ketetapan MPR yang masih berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. Ketetapan MPR juga merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara (staatsgrundgesetz) sebagaimana halnya dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan Ketetapan MPR menjadi landasan pembentukan undang-undang (formell gezetz) dan peraturan lain yang lebih rendah sebelum perubahan UUD Tahun 1945.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, seni, dan budaya memiliki berbagai pengetahuan tradisional yang memerlukan pengakuan dan pelindungan hukum yang mampu menjaga terpeliharanya kepemilikan pengetahuan tradisional tersebut sebagai karya bangsa yang diakui secara internasional. Regulasi di bidang HKI, khususnya UU Paten bertujuan memberikan perlindungan hukum atas suatu penemuan karya intelektual kepada penemunya dan memberikan keuntungan ekonomis atas hasil temuannya. Namun UU Paten yang mengadopsi HKI negara-negara maju dalam implementasinya belum mampu memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pengetahuan tradisional secara optimal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konsep antara HKI yang eksklusif dan individual dengan pengetahuan tradisional yang memiliki karakteristik tradisional, komunal, dan terbuka. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap HKI serta penguasaan teknologi yang belum memadai serta minimnya anggaran juga menjadi kendala untuk mematenkan pengetahuan tradisional.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Kewajiban serah simpa karya cetak dan karya rekam menurut UU No. 4/1990 melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu koordinasi antara para pihak menjadi penting. Penulisan ini akan difokuskan kepada koordinasi berdasarkan kewenangan Perpusda. Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bentuk, faktor penghambat dan pengaturan koordinasi yang efektif antar Perpusda dengan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan studi perpustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian dapat diketahui bentuk koordinasi antar Perpusda dengan para pihak dalam rangka serah simpan karya cetak dan karya rekam adalah intern dan ekstern. Koordinasi antara para pihak ini terhambat akibat minimnya sosialisasi, kurang optimal upaya penegakan hukum dan lemahnya subtansi UU No. 4/1990 serta peraturan pelaksananya. Oleh sebab itu, revisi terhadap UU No. 4/1990 perlu dilakukan, terutama terkait kejelasan subjek hukum dan batasan kewenangan antara para pihak.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
UJJN telah mengatur mengenai kewenangan yang dapat dijalankan oleh seorang Notaris, akan tetapi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN disebutkan Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ini tidak berjalan dengan baik, bahkan pada saat ini banyak perbedaan pendapat antara Notaris dengan PPAT mengenai kewenangan Notaris membuat akta di bidang pertanahan. Permasalahan yang timbul adalah adanya dua pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pertanahan. Tulisan ini ingin melihat dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan dan apa yang menjadi kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan. Apabila melihat kembali pasal-pasal yang memberikan kewenangan kepada seorang Notaris, maka dapat dilihat, adanya kewenangan-kewenangan seorang Notaris yang dibatasi. Pembatasan ini diberikan kepada pejabat-pejabat lain yang dapat membuat akta otentik yang diamanatkan oleh undang-undang.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penelitian ini menganalisis pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi pemilik tanah yang belum terdaftar dan Pemerintah (BPN) serta permasalahan yang terjadi saat ini terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi pemilik tanah yang belum terdaftar. Pendaftaran tanah untuk pertama kali sangat penting, karena bidang tanah yang sudah terdaftar akan mendapat sertifikat serta memiliki kepastian hukum. Sekarang ini, prosentase kepemilikan sertifikat bidang tanah dari pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia masih rendah. Padahal masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanahnya sebagai pendukung untuk memperoleh uang yakni sebagai jaminan memperoleh kredit di lembaga perbankan serta untuk mengurangi ruang gerak para tengkulak, spekulator dan manifulator tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali serta permasalahan apa yang terjadi saat ini terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali. Permasalahan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen serta referensi yang telah dipublikasikan oleh penulisnya. Data sekunder disusun secara sistematik dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendaftaran tanah sistematik yang memberikan kepastian hukum sangat diharapkan bagi pemilik bidang tanah yang belum terdaftar terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius di Indonesia, dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan pencucian uang. Kejahatan narkotika di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dianggap tidak cukup efektif, dan karenanya perlu ada upaya hukum lain. Tulisan ini mendeskripsikan bahwa sanksi pidana penjara tidak membuat jera penyalahguna narkotika, dan karenanya harus disertai sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Double track system yang berarti kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dianut dalam UU tentang Narkotika, dan hakim berhak memutuskan hal itu.

Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Konsep ecosettlement merupakan konsep tempat bermukim/bertempat tinggal yang ekologis yang dikembangkan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengharmonisasikan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi dan ekologi yang didukung oleh institusi yang mapan. Terkait dengan konsep eco-settlement, Undang-Undang Perkim telah mengakomodir beberapa parameter dalam konsep tersebut, namun beberapa hal seperti kriteria rumah sehat dan berwawasan lingkungan, proses pendidikan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan perlu diatur dalam peraturan lain yang lebih rinci.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Kekerasan terhadap anggota Jamaah Ahmadiyah dilihat dari sudut pandang Psikologi Sosial untuk mencari tahu bagaimana proses terbentuknya sikap negatif tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Beberapa faktor mempengaruhi pembentukan sikap negatif terhadap anggota Jamaah Ahmadiyah, diantaranya kebijakan negara lain terhadap Jamaah Ahmadiyah, keputusan pemerintah, fatwa dari kelompok ulama Islam, pernyataan dari tokoh-tokoh, lemahnya penegakan hukum. Tindakan yang komprehensif harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Penelitian ini mendalami permasalahan rehabilitasi yang dirasakan perokok berat, yang memiliki pengalaman relapse lebih kompleks dibanding tingkat perokok yang lain, dengan pendekatan kognisi, yaitu Health Belief Model (HBM). Untuk memahami permasalahan secara mendalam, metode kualitatif digunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa kendati sudah menjalani masa rehabilitasi, perokok belum menyadari sepenuhnya bahaya merokok bagi dirinya.

Penulis: Dumilah Ayuningtyas

Abstrak:
Kebijakan dan politik di sektor kesehatan harus diarahkan untuk memastikan bahwa negara tidak hanya menjadi ajang para pihak yang berkepentingan serta berpotensi konflik baik sosial maupun politik. Peran negara sebagai regulator dan pembuat kebijakan harus disampaikan secara adil dan proporsional untuk menjamin kepentingan masyarakat di bidang kesehatan menjadi prioritas utama daripada orientasi keuntungan, termasuk peran dan keterlibatan sektor swasta dan elit penguasa lainnya.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Tulisan ini menggambarkan bagaimana penjaminan mutu yang telah dilaksanakan di Indonesia seperti yang diatur dalam UU Sisdiknas. Namun arah dan koordinasi dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi masih belum jelas dan mengakibatkan mutu pendidikan tinggi tidak terjamin. Untuk itu, perlu dibuat grand disain sistem penjaminan mutu untuk mengatasi masalah masih rendahnya mutu pendidikan tinggi yang ada di Indonesia.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sistem digital pada dasarnya bebas kontrol, yang dapat mengarahkan pada berbagai sudut pandang, termasuk penyalahgunaan produk. Pemerintah tidak hanya bertugas melindungi hak cipta, namun disisi lain juga memberikan keluasan akses pengetahuan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu merumuskan aturan sistem perbukuan secara hati-hati.

Penulis: Israr Iskandar

Abstrak:
Demokratisasi di Era Reformasi telah mempengaruhi “persepsi” masyarakat lokal terhadap kepemimpinan perempuan. Kemenangan perempuan sebagai Wali Nagari Batu Bahasa tidak hanya refleksi sikap egaliter masyarakat, tetapi juga memperlihatkan kompetensi sosok perempuan yang ada. Tentu saja faktor penentu lainnya adalah terkait dengan menurunnya popularitas lawan yang pada waktu itu masih menjabat.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →