Jurnal Kepakaran

Vol. 4 / No. 2 - Desember 2013

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk tentu membawa dampak timbulnya kemiskinan. Berbicara masalah kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan sejak tahun 1976. Ada dua tujuan dari kajian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dan tujuan yang kedua adalah mengetahui pengaruh pertumbuhan sektor keuangan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode VAR dengan estimasi data dari tahun 2000 hingga tahun 2012. Penurunan kemiskinan ini dapat terjadi akibat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor keuangan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dari penelitian juga didapatkan hasil bahwa pertumbuhan sektor keuangan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Penetapan upah minimum berperan dalam meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja. Kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upah pekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak ke seluruh distribusi upah, harga, iklim usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Paper ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penetapan upah minimum dan kebijakan yang mempengaruhi penetapan upah minimum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam membahas studi ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang ada. Penetapan upah minimum masih menghadapi kendala di antaranya mekanisme bersifat adhoc dan tidak pasti sehingga upah minimum sulit diprediksi dan diperhitungkan. Penetapan upah minimum yang ada saat ini hanya memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan belum memperhatikan faktor lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan usaha marjinal. Pemerintah perlu berhati-hati dalam menaikkan upah minimum untuk menghindari sejumlah masalah berupa tingkat ketidakpatuhan yang tinggi dan menghambat ekspansi lapangan kerja. Upah minimum yang ideal akan mampu memenuhi harapan pekerja, pengusaha, dan pencari kerja.

Penulis: Misdawita

Abstrak:
Permasalahan kemiskinan di Indonesia bukanlah sebuah isu yang baru lagi. Kemiskinan, di samping pengangguran dan ketimpangan sosial merupakan masalah klasik yang besar dan mendasar di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dampak pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengeluaran subsidi terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode estimasi Error Corection Model (ECM) dan Ordinary Least Square (OLS). Dari penelitian ini ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan, namun tidak dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan dan subsidi akibat tidak tepat sasarannya pengguna subsidi di lapangan.

Penulis: Rita Helbra Tenrini

Abstrak:
Penelitian ini ingin mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bangka Belitung menggunakan analisa Tabel Input Output (I-O) Tahun 2005. Metode penelitian menggunakan analisa kuantitatif deskriptif, yang berasal dari data sekunder, dokumen dan literatur yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis Indeks Daya Penyebaran (IDP) atau forward linkages effect ratio dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau backward linkages effect ratio,yang berasal dari pengolahan Tabel I-O. Dari pengolahan Tabel I-O terdapat 4 sektor kunci yang memiliki IDP dan IDK di atas rata-rata (>1) yaitu: (a) bangunan, (b) industri besi dan baja, (c) usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan (d) komunikasi. Sementara itu sektor unggulan yang ditetapkan dalam Misi Pembangunan Daerah periode 2007-2012 di Provinsi Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Dasa Bhakti Era EMAS adalah (a) kelautan, (b) pertambangan dan energi, (c) perindustrian dan perdagangan, dan (d) perbankan dan penanaman modal. Implikasi dari penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dalam menetapkan perencanaan pembangunan daerah yang terdapat dalam APBD sebaiknya menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan Tabel I-O. Jika pemerintah daerah memfokuskan belanja daerah pada sektor-sektor yang menjadi sektor kunci dalam perekonomian sesuai dengan analisa Tabel I-O, maka kualitas belanja daerah akan meningkat dan menciptakan nilai tambah yang lebih dan multiplier effect yang lebih besar dalam perekonomian.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan desentralisasi melalui pemberian kewenangan daerah dalam menentukan perencanaan dan arah pembangunan perekonomian, menuntut pemerintah daerah berupaya lebih serius dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sebagai sektor potensial. Implementasi otonomi yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa, dalam pelaksanaan di beberapa daerah otonom belum menunjukkan hasil yang diharapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut bisa terjadi pada daerah otonom mengingat masih menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan potensi ekonominya. Demikian pula bila melihat secara spesifik Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu provinsi yang memiliki karakteristik berpeluang dalam menggali berbagai potensi ekonomi yang ada dalam rangka menjadikan basis ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Untuk itu dalam menganalisis masalah ini, diambil studi Kota Batam dan Kabupaten Karimun dengan tujuan untuk mengetahui dan membandingkan struktur, pola pertumbuhan dan potensi yang menjadi basis ekonomi. Dengan menggunakan data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, baik pertumbuhan, kontribusi, dan per kapitanya akan diketahui potensi basis ekonomi kedua wilayah tersebut. Melalui metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu metode dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan alat analisis Location Quotients (LQ). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Batam dan Kabupaten Karimun memiliki basis ekonomi yang berbeda, di mana Karimun memiliki potensi ekonomi lebih banyak sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menjadi andalan. Namun demikian, Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang merupakan kawasan perdagangan bebas, belum mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Pengembangan sektor perikanan hanya dapat dirumuskan secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan pengguna sumber daya tersebut. Sektor perikanan, baik perikanan budi daya maupun perikanan tangkap, sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan hutan mangrove. Saat ini, kondisi ekosistem pesisir sangat menurun. Salah satu bentuk pelestarian ekosistem pesisir dilakukan dengan menetapkan kawasan konservasi laut di wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara parsial, harus memperhatikan faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial secara terintegrasi.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Penelitian empiris mengenai twin deficit (budget deficit dan current account deficit) telah banyak dilakukan di banyak negara dengan metode dan hasil yang berbeda-beda. Tetapi belum ada yang memasukkan pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap current account deficit. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengestimasi hubungan antara current account deficit dan budget deficit dari perekonomian ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Phillipina). Secara spesifik, diuji validitas twin deficit dan mempertimbangkan pengaruh indikator keterbukaan ekonomi antar negara yaitu trade openness terhadap current account deficit. Hasil dari analisis data panel perekonomian ASEAN-5 periode tahun 2006-2012, current account deficit tidak merespon perubahan yang terjadi pada budget deficit. Hasil ini mendukung teori konvensional hubungan positif antara budget deficit dan current account deficit meskipun tidak siginifikan terjadi pada perekonomian ASEAN-5. Selain itu, tabungan dan investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap current account deficit. Meningkatnya satu persen tabungan dan investasi mendorong current account deficit meningkat/menurun masing-masing sebesar 0,98 dan 0,92 persen. Hasil estimasi juga menunjukkan trade openness tidak mempengaruhi current account deficit pada perekonomian ASEAN-5.

Penulis: Deny Dwi Hartomo

Abstrak:
Industri kreatif di Kota Surakarta merupakan salah satu jenis industri yang berkembang cukup baik. Terdapat delapan faktor yang menjadi penentu keberlangsungan usaha di antaranya adalah faktor keluarga, kebijakan pemerintah, kemitraan usaha, dan manajemen usaha. Permasalahannya adalah faktor-faktor tersebut belum diperingkat berdasarkan prioritasnya dalam keberlangsungan usaha. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemeringkatan faktor-faktor penentu keberlangsungan usaha industri kreatif di Kota Surakarta. Metode analisis penelitian adalah analytic hierarchy process (AHP). Metode sampling penelitian adalah purposive sampling dan jumlah responden penelitian adalah dua puluh pelaku usaha industri kreatif di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas faktor penentu keberlangsungan usaha industri kreatif di Kota Surakarta adalah faktor keluarga, kondisi lingkungan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, kemitraan usaha, manajemen dan keuangan, produksi, pasar dan pemasaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka rekomendasinya adalah (a) langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh para pelaku usaha terkait erat dengan prioritas faktor penentu keberlangsungan usaha, dan (b) langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terkait erat dengan kebijakan pengembangan usaha kreatif dan integrasi pelaksanaan program dengan berbagai instansi.

Vol. 4 / No. 2 - November 2013

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Perdagangan beras berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan domestik negara. Pengekspor dan pengimpor beras utama dunia di antaranya berada di wilayah Asia Tenggara, sehingga perubahan jumlah beras yang diperdagangkan dapat mempengaruhi aliran perdagangan tersebut. Mengingat beras sebagai komoditas yang sangat strategis maka banyak negara mengintervensi pasar beras domestiknya guna mewujudkan ketahanan pangan dan bahkan bagi kepentingan keamanan politik negaranya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan perdagangan beras di wilayah Asia Tenggara terkait dengan ketahanan pangan.Metode analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2012, laju pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08 persen dan dengan kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22 persen terhadap konsumsi beras dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor berasnya mencapai 2,21 persen dan dengan produksi padi lebih dari 30 persen terhadap produksi padi dunia. Pada umummya negara-negera Asia Tenggara mengintervensi pasar beras melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor maupun lisensi, dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik, untuk menjaga stok beras guna menguatkan tingkat ketahanan pangan. Integrasi ekonomi Asia Tenggara melalui ASEAN Economy Comunnitymenjadi momen penting untuk menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan pada level regional dan sekaligus menjadikan pasar beras lebih terbuka antarnegara-negara Asia Tenggara. Kata kunci: beras, perdagangan, Asia Tenggara, kebijakan

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Dinamika pemikiran politik Islam memiliki peran strategis dalam kehidupan kenegaraan, dengan segala perdebatan yang mengiringinya di tingkat pelaksanaan. Salah satu di antara yang berkembang di Indonesia, antara lain adalah aliran pemikiran politik Islam Liberal. Aliran ini mencoba menawarkan kebebasan gagasan rasionalitas ajaran Islam yang sangat berlawanan dengan model pemahaman secara literal. Kehadirannya justru menjadi kontroversi politik tersendiri terkait dengan sistem politik demokrasi di Indonesia yang sedang berusaha menuju transisi ke arah konsolidasi, dalam peta jalan secara kelembagaan sebagaimana diinginkan oleh sebagian elit dan mayoritas publik. Substansi perdebatan yang penting dicermati dalam warna pemikiran politik Islam Liberal bersentuhan erat dengan berbagai hal, antara lain adalah mengenai isu sekularisasi di satu sisi dan isu pluralisme di sisi lainnya. Kata Kunci: Islam liberal, sekularisasi, pluralisme, demokrasi

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Penjarahan lahan dewasa ini semakin marak berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia seiring dengan meningkatnya aktifitas investasi perusahaan multinasional dan menyusutnya secara cepat lahan produktif. Indonesia sebagai negara yang memiliki lahan yang luas sangat terancam oleh laju konversi lahan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan kapitalisme internasional. Tulisan ini adalah hasil penelitian deskriptis-analitis, yang dilakukan pada tahun 2013 dengan menggunakan metode kualitatif. Field researches dilakukan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi NTT. Beberapa temuan penelitian mengungkapkan laju konversi lahan yang cepat terjadi akibat perkebunan sawit, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi SDA. Temuan penelitian juga mengungkapkan terjadinya degradasi lingkungan, krisis pangan, dan bermunculannya konflik-konflik sosial akibat maraknya penjarahan lahan. Keterlibatan aparat di balik berbagai praktek penjarah lahan oleh MNCs dan lemahnya penegakan hukum juga terungkap dalam hasil penelitian ini. Kata Kunci: Penjarahan lahan, kapitalisme internasional, konversi lahan, konflik sosial, MNC, TNC

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA

Abstrak:
Pendidikan bukan hanya merupakan pilar penting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. RSBI sebagai suatu kebijakan publik di bidang pendidikan dianggap telah gagal mencapai tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kebijakan RSBI dianggap menyalahi konstitusi walaupun telah diamanatkan dalam Pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dalam konstitusi yang mengamanatkan pemerataan pendidikan bagi semua rakyat. Oleh karena banyaknya kontroversi tentang RSBI dari berbagai kalangan terhadap dunia pendidikan, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan RSBI. Kata Kunci: RSBI, pendidikan, kebijakan publik

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sementara itu, Pemilu adalah arena untuk mengekpresikan kebebasan rakyat dalam memilih dan menseleksi pemimpinnya. Namun demikian Partai politik sebagai mesin politik yang sangat efektif, harus dapat memahami selera publik terutama terkait penentuan calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden dalam strateginya untuk menghadapi Pemilu 2014. Jika tidak, partai politik akan ditinggalkan publik. Kata Kunci: Pemilu 2014, partai politik, demokrasi, marketing politik, strategi partai

Penulis: M. Imaduddin Nasution

Abstrak:
Di Indonesia, kelompok-kelompok minoritas memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Minoritas di Indonesia bagaimanapun juga telah turut mewujudkan Indonesia yang sangat demokratis, dengan tingkat partisipasi politik warga di atas tingkat partisipasi warga Amerika Serikat. Akan tetapi, sebenarnya partisipasi politik minoritas di Indonesia menghadapi persoalan besar. Diskriminasi, isu non-Muslim, isu aliran sesat dan isu non pribumi senantiasa mewarnai ritual demokrasi di Indonesia. Sementara itu, adanya kewajiban warga negara untuk memilih satu dari enam agama “resmi” negara, menjadi sebuah bentuk diskriminasi terhadap agama-agama lain selain keenam agama resmi tersebut. Artikel ini pada awal pembahasannya, akan membahas konsep-konsep partisipasi dan representasi politik minoritas, persoalan integrasi kelompok minoritas ke dalam entitas domisili mereka dan hak-hak identitas kelompok minoritas, yang harus diperjuangkan, dalam konteks politik minoritas dan politik identitas. Pada paruh keduanya, artikel ini akan membahas politik minoritas Kristen di Indonesia, yang diteruskan dengan pembahasan mengenai politik identitas kelompok-kelompok minoritas lainnya yang ada di Indonesia. Artikel ini ditulis untuk memperlihatkan bagaimana politik minoritas di Indonesia, partisipasi politik kelompok minoritas tertentu dalam politik Indonesia, hak dan kewajiban minoritas, serta pengaruh keberadaan kelompok minoritas terhadap kehidupan politik di Indonesia.

Vol. 4 / No. 2 - November 2013

Penulis: Dr. Inosentius Samsul

Abstrak:
Perlindungan Konsumen di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari hukum perlindungan konsumen. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis 2 (dua) permasalahan, yaitu pertama hubungan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2011. Kedua, menganalisis sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Analisis terhadap permasalahan pertama adalah mengenai hubungan komplementer antara Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memperkuat hukum perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedua, peraturan OJK No. 1 Tahun 2013 mengatur secara rinci tentang upaya perlindungan konsumen. Namun masih terdapat substansi yang belum dijabarkan dalam peraturan tersebut. Ada beberapa materi dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tidak daitur lebih lanjut dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, saran penting dari tulisan ini adalah pelaksanaan dari beberapa ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2011 haruslah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Di samping itu, OJK perlu mengeluarkan peraturan tersendiri mengenai pembelaan hukum yang belum terakomodasi dalam Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Perjanjian kerja memiliki arti penting untuk melindungi TKI. Untuk itu UU No. 39 Tahun 2004 telah mengatur masalah perjanjian kerja. Namun perjanjian kerja ternyata belum berfungsi secara optimal untuk melindungi TKI. Beberapa penyebabnya adalah perjanjian kerja berbentuk baku dan substansinya ditentukan oleh pengguna sehingga lebih mengakomodasi kepentingan pengguna. Syarat subyektif TKI yang dipalsukan usianya tidak terpenuhi karena masih anak-anak. Penandatanganan perjanjian kerja tidak di hadapan pejabat yang berwenang. Jangka waktu perjanjian kerja tidak diperpanjang. TKI yang pindah kerja/majikan tidak membuat perjanjian kerja baru. Untuk mengoptimalkan perjanjian kerja perlu dilakukan beberapa upaya diantaranya PPTKIS hati-hati dalam membuat perjanjian kerjasama penempatan karena menjadi acuan dalam membuat perjanjian kerja; pejabat perwakilan RI di negara tujuan hendaknya selektif dalam memberikan persetujuan perjanjian kerja; penandatanganan perjanjian kerja dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang; syarat subyektif dan obyektif harus dipenuhi, TKI harus memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja yang telah berakhir jika masih ingin bekerja di luar negeri, dan TKI yang pindah kerja harus membuat perjanjian kerja baru.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini menjelaskan tentang penyebab, tipologi dan upaya penyelesaian sengketa atas tanah partikelier. Penyebab sengketa tanah partikelir ada yang langsung dan adapula tidak langsung berhubungan dengan tanah partikelir. Tipologi sengketa partikelir terbagi atas 2 kelompok besar yang saling berkaitan yaitu tipologi berdasarkan permasalahan dan berdasarkan aktor. Terhadap sengketa dapat diupayakan penyelesaian secara administratif, alternatif penyelesaian sengketa atau melalui jalur pengadilan. Penyelesaian administratif dapat diterapkan pada sengketa vertikal sederhana. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa sesuai diterapkan pada sengketa bertipe horizontal. Untuk sengketa vertikal dan segitiga lebih tepat diselesaikan di pengadilan.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Mahkamah Konstitusi telah menetapkan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan DPD berkenaan dengan kewenangannya di bidang legislasi. Dengan menggunakan kerangka pemikiran bikameralisme dan penafsiran konstitusi, tulisan ini menganalisis bagaimana MK melakukan penafsiran tentang kewenangan legislasi DPD dan bagaimana melaksanakan putusan tersebut. MK menafsirkan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk membahas Prolegnas, mempunyai kedudukan yang sama dengan Presiden dalam hal pengajuan RUU kepada DPR, dan tidak hanya memberikan pandangan melainkan ikut membahas RUU bersama dengan Presiden dan DPR. Namun menurut MK, DPD tetap tidak equal dengan DPR karena permohonan untuk memberi persetujuan terhadap RUU dan kewenangan lebih dari sekedar memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN, ditolak. Meskipun Putusan MK sifatnya langsung dapat dilaksanakan, namun secara sistematis dan komprehensif perlu adanya koordinasi dengan Presiden dan DPR untuk mengatur lebih lanjut mekanismenya. Secara ideal, hal ini perlu dirumuskan dalam undang-undang, namun untuk keperluan jangka pendek bisa dilakukan melalui pembentukan Peraturan Bersama.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
UU Penyiaran merupakan landasan hukum bagi lembaga penyiaran maupun regulator dibidang penyiaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pengaturan dalam UU Penyiaran tidak lagi dapat menjangkau seluruh aspek kegiatan penyiaran di Indonesia. Pengaturan dalam UU Penyiaran masih dianggap lemah oleh berbagai kalangan. Kelemahan dalam UU Penyiaran terkait dengan upaya pelemahan KPI, Sistem Siaran Berjaringan yang tidak terlaksana, lemahnya status kelembagaan LPP, lemahnya pengaturan tentang LPK, dan belum terlaksananya pembatasan kepemilikan LPS. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendasar bagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait dengan upaya penguatan KPI, penegasan kembali sistem siaran jaringan, penguaran kelembagaan LPS, penguatan LPK dan penegasan pembatasan kepemilikan LPS.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pendanaan merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan terorisme. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme mengatur mengenai upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (follow the money). Pelaksanaan pemblokiran aliran dana terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris , dan organisasi teroris yang diatur dalam undang-undang tersebut rentan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin melalui undang-undang. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu dengan pengaturan mengenai pengajuan keberatan atas pemblokiran aliran dana terorisme dan penempatan dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, pengecualian pemblokiran aliran dana terorisme, pemulihan nama baik dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau rehabilitasi, dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilakukannya pemblokiran dan pencantuman dalam daftar terduga teroris.

Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dalam rangka memberikan masukan bagi pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di DPR RI. Latar belakang penelitian adalah adanya program jaminan sosial milik pemerintah daerah di tengah ketidakmampuan pemerintah pusat memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan maksud untuk menganalisis penyelenggaraan jaminan sosial di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya koordinasi dan sharing sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat.

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Penelitian ini dilakukan terhadap keluarga miskin perkotaan yang pada umumnya terikat bersama dalam jaringan hubungan yang kompleks, bersilangan dan berubah-ubah yang secara bersama menguatkan eksistensi masyarakat itu. Produktivitas ekonomi keluarga miskin ditopang oleh semua anggota keluarga termasuk anak-anak dengan pembagian kerja yang pasti. Dengan pendekatan kualitatif- fenomenologis, penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian rumah tangga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, saling percaya diantara sesama anggota keluarga, saling berbagi, dan kebersamaan dalam memecahkan masalah. Interaksi antar keluarga dalam komunitas yang juga didasari oleh norma kepercayaan, tolong menolong, dan kebersamaan, sebagai modal sosial yang penting bagi terbentuknya jaringan sosial.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Artikel ini hendak memahami pendidikan karakter di pesantren dan menjelaskan nilai-nilai pembentuk karakter santri dan strategi pelaksanaan pendidikan karakter di pesantren. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Pesantren merupakan institusi pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter secara integral dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran yand ada dalam pesantren. Karena itu terbentuklah kultur khas pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan di luar pesantren. Nilai-nilai yang dikembangkan pesantren dalam membentuk karakter santrinya meliputi lima nilai yakni: keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan yang dilandasi oleh semangat agama, dan kebebasan. Di samping itu Pondok pesantren moderm pada umunya mengembangkan motto yang dibuat oleh Pondok Modern Gontor, motto tersebut adalah: berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Nilai-nilai pembentuk karakter pesantren modern itu kemudian diimplementasikan baik dalam proses pembelajaran, pembentukan budaya pesantren, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Penulis: Fita Nilam Pratiwi

Abstrak:
Belum banyak penelitian empiris yang menghubungkan perilaku seksual seseorang dengan perspektifnya memandang dunia (atau: pandangan dunia), meskipun kajian-kajian spekulatif yang berkenaan dengan hal tersebut telah banyak terdapat dalam literatur. Penelitian ini melakukan pengukuran empiris terhadap pandangan dunia partisipan dengan Worldview Analysis Scale dan perilaku seksual partisipan dengan Garos Sexual Behavior Inventory. Partisipan penelitian ini terdiri atas 200 orang (52% laki-laki, 48% perempuan; Rerata usia 24.23 tahun; Simpangan baku usia 1.92 tahun), yang dijaring dengan teknik penyampelan convenience insidental di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara pandangan dunia komunalisme dengan ketidaknyamanan seksual (r = 0.239, p ‹ 0.01) dan pandangan dunia realisme terukur dengan ketidaknyamanan seksual (r = -0.187, p ‹ 0.01).

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Dinamika program transmigrasi sejak zaman kolonial hingga memasuki era desentralisasi (otonomi daerah) banyak memberikan output dan outcome baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Pada level implementasi program transmigrasi masih ditemui kendala dan persoalan di lapangan. Diperlukan upaya untuk mengkaji kembali mengenai strategi yang komprehensif dan lintas sektor agar implementasi program transmigrasi tidak mengalami kendala. Sebagai upaya pertahanan negara maka ke depan lokasi transmigrasi dapat ditempatkan pada wilayah-wilayah perbatasan negara. Tulisan ini berupaya mengulas perubahan dan peran strategis ketransmigrasian dengan berdasarkan pada paradigma baru

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Pemerintah telah menyusun kurikulum yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. Perubahan kurikulum juga mengubah peran guru dalam implementasi kurikulum. Tulisan ini disusun berdasarkan kajian dari berbagai sumber seperti buku, makalah, dan media massa. Pada kurikulum 2013 peran guru berkurang dibandingkan peran guru pada KBK dan KTSP yaitu sebagai pelaksana teknis. Hal ini membuka peluang bagi guru untuk dapat mengoptimalkan efektivitas pembelajaran di kelas dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru serta optimalisasi guru dalam pembelajaran.

Penulis: Eri Devras

Abstrak:
Salah satu isu kesejahteraan anak yang sedang tumbuh keprihatinan nasional adalah masalah tingkat harga diri (self-confidence) anak jalanan. Fenomena luas anak jalanan dengan tingkat rendah harga diri di Jakarta adalah masalah yang kompleks. Menghadapi hal tersebut pemerintah harus responsif terhadap fenomena meningkatnya jumlah anak jalanan. Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan tingkat harga diri anak jalanan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari perilaku yang cenderung negatif seperti kekerasan, masalah penyalahgunaan obat, pelecehan seksual, prostitusi, masalah penyakit menular seksual (PMS/ HIV/AIDS) dan lain-lain. Upaya untuk meningkatkan harga diri anak jalanan membutuhkan upaya ekstra dari pemerintah DKI antara lain dengan mentoring, konseling, pendidikan, menyediakan pekerjaan, dan sebagainya.

Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Kebijakan moneter merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro. Perubahan yang terjadi pada kebijakan moneter akan mempengaruhi variabel-variabel ekonomi yang lain. Berdasarkan hal tersebut, studi ini bertujuan untuk melakukan analisis shocks kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka terhadap variabel-variabel ekonomi dengan menggunakan data Indonesia periode tahun 2000:1 - tahun 2012:2. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode Vector Autoregression (VAR). Hasil yang diperoleh dalam studi ini menunjukkan bahwa (1) shock kebijakan moneter terhadap variabel-variabel ekonomi menunjukkan adanya suatu fenomena puzzle atau tidak sesuai teori dan (2) kontribusi BI rate yang paling besar dirasakan oleh variabel harga (inflasi).

Penulis: Rizki Maulana

Abstrak:
Rata-rata saldo kas harian yang optimal diperlukan untuk mengatasi trade-off antara profitabilitas dan risiko likuiditas dari suatu aktivitas perbankan. Nilai tersebut diperoleh dengan meminimumkan model biaya yang diperoleh dari penjumlahan biaya transfer dan biaya kas menganggur berdasarkan kendala-kendala yang ada. Pendekatan random walk digunakan untuk mendapatkan rata-rata banyaknya transfer yang terjadi dan rata-rata saldo kas harian dirumuskan dengan pendekatan distribusi generalized logistic. Optimasi dari model biaya yang diperoleh dengan pendekatan distribusi generalized logistic ini memberikan nilai saldo kas harian optimal sebesar Rp4.105.000.163,94

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Bank memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat suatu negara, dan bank syariah dapat menjadi alternatif dalam membantu pencapaiannya. Perbankan syariah membutuhkan landasan hukum dalam operasionalisasinya sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kinerja perbankan syariah pra dan pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta permasalahan yang dihadapinya dan strateginya dalam mengembangkan perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melakukan review dan sintesis serta analisis tren terhadap perkembangan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang tersebut telah mendukung kinerja perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan kinerja perbankan syariah dilihat dari sisi aktiva, penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran pembiayaan, jumlah jaringan kantor bank, serta rasio-rasio keuangan. Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak luput dari permasalahan yang dihadapi oleh Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas serta pelaku industri dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Permasalahan tersebut antara lain, belum adanya fatwa dan peraturan teknis operasionalisasi beberapa produk perbankan syariah yang prospektif untuk dikembangkan, minimnya tenaga profesional di bidang perbankan syariah, dan kebutuhan modal yang tinggi untuk melakukan spin off bagi unit usaha syariah. Strategi yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan pelaku industri perbankan syariah antara lain yaitu (a) proaktif mempromosikan sistem perbankan syariah kepada masyarakat luas, dan (b) meningkatkan layanan dan permodalan untuk mewujudkan perbankan syariah yang kuat dan sehat.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Salah satu keterlibatan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengembangan sektor industri, yaitu membangun infrastruktur fisik. Pembangunan ini mempunyai andil besar dalam upaya meningkatkan produktivitas dan mendorong minat investor sektor industri untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan infrastruktur fisik yang ada, rencana pembangunan, dan kendala yang dihadapi dalam membangun infrastruktur fisik di Provinsi Sumatera Utara. Untuk menjawab tujuan tersebut maka digunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara dan literatur. Hasil yang diperoleh adalah infrastruktur fisik (jalan non tol dan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, energi listrik) yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara belum dapat memenuhi kebutuhan sektor industri. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memiliki rencana pembangunan infrastruktur dan sebagian sedang dalam proses pembangunan. Namun demikian dalam rangka mewujudkan pembangunan tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan pembiayaan, kendala penyediaan lahan, dan kendala koordinasi antar pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu mengefektifkan program kemitraan dengan merangkul pihak swasta untuk pendanaan pembangunan infrastruktur, perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat akan manfaat dari pembangunan ini dan yang terpenting adalah melakukan koordinasi antar pemerintah daerah agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Pemerintah ASEAN telah menyepakati untuk mengimplementasikan kebijakan ASEAN open sky pada tahun 2015. Kebijakan ini akan memberikan dampak kepada dunia penerbangan, khususnya pada aspek kebebasan terbang melintasi negara-negara ASEAN. Kajian ini akan menganalisis potensi dari sektor transportasi udara terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi dari industri penerbangan Indonesia, posisi dari industri penerbangan Indonesia terhadap negara ASEAN lainnya, dan strategi untuk menghadapi ASEAN open sky. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data sekunder digunakan untuk basis analisis. Kajian ini menyimpulkan bahwa sektor transportasi udara memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi penawaran maupun permintaan. Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam industri transportasi udara, di mana potensi Indonesia pada sektor ini lebih menguntungkan dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pemerintah harus mengantisipasi implementasi ASEAN open sky terutama pada aspek manajemen lalu lintas udara dan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Penelitian ini mengkaji pengaruh produk domestik bruto, infrastruktur, risiko politik, dan inflasi terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah Johansen Multi Variate Cointegration Analysis untuk estimasi parameter jangka panjang dan Error Correction Model untuk estimasi parameter jangka pendek. Hasil uji kointegrasi membuktikan bahwa terdapat kointegrasi antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam jangka panjang variabel PDB, Infrastruktur, dan Inflasi secara signifikan memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel FDI, sementara variabel risiko politik secara signifikan memiliki pengaruh yang negatif. Dalam jangka pendek hanya variabel perubahan inflasi saja yang signifikan berpengaruh terhadap perubahan variabel FDI. Namun kiranya dicatat bahwa hasil dugaan parameter yang bertanda positif untuk inflasi berbeda dari harapan teoritis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam jangka pendek model ini memiliki speed of adjustment yang signifikan dan cepat melakukan koreksi ketika terjadi shock sehingga dapat kembali ke titik keseimbangan jangka panjangnya.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terbukti mampu bertahan pada masa krisis ekonomi nasional tahun 2009. UMKM bahkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, barang-barang murah, dan melahirkan wirausaha-wirausaha baru. Perkembangan UMKM mengalami beberapa masalah salah satunya adalah masalah pemasaran khususnya terkait branding. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada saat pengembangan merek sehingga bisa mendapatkan masukan untuk proses pengembangannya. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa UMKM memang harus melakukan branding sehingga memiliki keunggulan kompetitif untuk bisa bersaing di pasar global.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Keberadaan UMKM di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan membantu program pemerintah karena merupakan usaha padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sumber daya manusia yang potensial dari segi akademis, merupakan sumber calon-calon enterpreneur muda yang kreatif dan inovatif. Namun tanpa dukungan dan dorongan yang maksimal dari pemerintah daerah, hal tersebut akan menjadi kendala. Adapun beberapa kendala yang masih dihadapi oleh UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah (1) pemasaran, (2) modal atau pendanaan, (3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, (4) ketersediaan bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, dan (8) kesiapan menghadapi tantangan eksternal. Masih adanya tumpang tindih kebijakan antar daerah, juga antar daerah dan pusat, sehingga pemerintah daerah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas ekspor.

Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Land reform dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang tidak memiliki tanah. Secara yuridis pelaksanaan land reform di Indonesia didasarkan pada UUPA yang mengatur pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah dan kemudian dijabarkan dengan UU No. 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UUPT). Land Reform dalam UU ini diwujudkan melalui pengaturan luas maksimum dan minimum tanah pertanian dan redistribusi tanah. Namun, implementasi UU ini belum efektif karena beberapa ketentuan berpotensi dilakukannya penyelundupan hukum untuk menghindari ketentuan pembatasan luas tanah pertanian serta kebijakan pendukung yang belum memadai.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pemanfaatan dan penggunaan tanah di atas permukaan tanah sudah overload yang disebabkan oleh arus urbanisasi yang semakin meningkat khususnya ke kota-kota besar. Peningkatan arus urbanisasi tersebut tidak diimbangi oleh jumlah luas tanah di atas permukaan bumi yang pada akhirnya mencari ruang di bawah tanah untuk digunakan sebagai kepentingan tempat tinggal, usaha, publik. Kepastian hukum atas kepemilikan atas tanah sudah ada payung hukumnya, namun terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan pemanfaatan ruang di bawah tanah. Ruang-ruang bawah tanah seperti di Kota dan Blok-M bukan hanya dimanfaatkan sebagai terminal kedatangan keberangkatan bus-way, namun juga dimanfaatkan untuk kegiatan usaha masyarakat. Pemanfaatan ruang bawah tanah tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan bidang agraria yang mengaturnya. Hukum harus merespon terhadap kekosongan hukum tersebut dimana diperlukan suatu kebijakan yang mengatur alas hak penggunaan ruang di bawah tanah, agar tidak terjadi konflik di masa depan dan terjaminnya suatu kepastian hukum di bidang agraria.

Penulis: Nikolas Simanjuntak

Abstrak:
Para sarjana post-kolonial kita telah mewariskan pengetahuan mengenai hukum adat yang bersendikan pada dasar hubungan kesedarahan (genealogis) dan kedaerahan (territorial). Dari mereka itu kita ketahui ada lebih dari 200an hukum adat yang khas tersebar di seantero wilayah nusantara, yang kemudian masing-masing adat itu secara terpisah berkembang lagi dengan hukumnya dan lembaga pengadilan adat yang khusus, baik yang berada dalam situasi wilayah yang tertutup rapat di daerah pedesaan maupun di wilayah yang terbuka dalam konteks modern sebagai masyarakat perantau di perkotaan (urban migran). Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan telah diberlakukan dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999, yang sebelumnya dipersiapkan pada masa-masa awal terjadinya multi-krisis Indonesia menuju era reformasi. Dengan Undang-undang itu diharapkan banyak hal akan dapat diselesaikan untuk memotong rantai rumitnya kompleksitas soal di dalam praktik pelaksanaan hukum acara yang selama ini terjadi. Makalah ini bermaksud menyajikan gambaran apa adanya mengenai lembaga hukum adat, apakah itu bisa dikembangkan dengan penguatan yang menjadi praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut hukum yang berlaku saat ini. Bahkan mungkin pula dengan itu diharapkan, apakah bisa digunakan untuk mencapai pelaksanaan konsep hukum restoratif yang berkeadilan, yakni dengan menerapkan kombinasi hukum adat dalam situasi masyarakat pedesaan yang tertutup di masa lalu, ke arah konteks masyarakat yang terbuka di era global modern masa kini.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Redenominasi merupakan salah satu wacana yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengefektifkan perekonomian agar menjadi lebih efisien serta untuk meningkatkan kebanggaan rupiah di mata dunia Internasional. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, mengingat masih banyaknya pro-kontra di dalamnya. Redenominasi memang memberikan banyak manfaat namun juga dapat menimbulkan dampak negatif yakni inflasi akibat pembulatan harga. Kiranya perlu adanya persiapan yang harus dilakukan oleh Indonesia seperti mempersiapkan landasan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum, menyiapkan infrastuktur yang sudah disetting dengan tepat serta sosialisasi intensif kepada masyarakat. Pengaturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum mengingat hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah bagi banyak orang.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, banyak kasus yang belum terungkap. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat bukti keterangan saksi. Saksi merasa enggan memberikan kesaksian karena mungkin mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Saksi dan pelapor kurang mendapat perlindungan hukum. Dalam penanganan kasus korupsi muncul istilah whistleblower (pelapor) dan justice collaborator (saksi pelaku yang bekerjasama). Penulisan kajian ini dimaksudkan untuk mengkaji formulasi norma hukum yang mengatur perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana korupsi serta pelaksanaannya. Kebijakan perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi saksi telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan ketentuan perlindungan saksi dan korban umumnya secara khusus diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara perlindungan terhadap pelapor tidak diatur secara rinci dalam UU No. 13 Tahun 2006 tersebut. Oleh karena itu, menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 dibuat untuk mengadopsi istilah whistleblower dan justice collaborator. Namun ketentuan SEMA tersebut menimbulkan permasalahan. Salah satunya, ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006 menutup peluang bagi Pelapor sebagai whistleblower, yang memiliki itikad baik, untuk dituntut baik secara pidana maupun perdata. Namun, SEMA No. 4 Tahun 2011 justru memberi peluang untuk memproses Pelapor atas laporan yang disampaikannya. Oleh karena itu, dalam revisi UU No. 13 Tahun 2006 perlu diatur perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator secara rinci.

Penulis: Andy Wijayanto

Abstrak:
Penghapusan tahapan penyelidikan dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana akan mengubah sistematika hukum acara pidana di Indonesia. Tulisan ini bermaksud mengkaji penghapusan penyelidikan dan konsekuensi yang akan ditimbulkan. Mengingat penyelidikan telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia dan banyak tindak pidana yang menggantungkan pemecahan perkara melalui tahapan penyelidikan seperti tindak pidana narkotika dan tindak pidana korupsi, hal tersebut dapat mengakibatkan perubahan mendasar dalam praktik hukum acara pidana dan menimbulkan hambatan bagi penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana temuan.

Penulis: Andy Wiyanto

Abstrak:
Historiografi ketatanegaraan Indonesia telah mencatat bahwa telah sebanyak dua kali Presiden di Indonesia diturunkan ditengah masa jabatannya. Catatan sejarah tersebut rupanya menyisakan polemik. Untuk itulah kemudian di bawah kepemimpinan Mohammad Amien Rais, MPR melakukan perubahan UUD 1945 yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi. Perubahan tersebut tidak hanya memperbaiki mekanisme pemakzulan di Indonesia, namun juga menjadikan UUD 1945 tidak lagi sebagai UUD sementara sebagaimana yang diutarakan Soekarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Sejatinya proses pemakzulan pasca reformasi merupakan bentuk check and balances atas pemilihan Presiden secara langsung. Sehingga ada legitimasi yang besar dalam pemerintahan pada satu sisi, juga dalam sisi yang lainnya hal itu diimbangi dengan proses pertanggungjawaban yang terukur. Secara akademik, konsep tersebut tentu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tinggal bagaimana hal ini terimplementasi dalam bentuk regulasi, mulai dari undang-undang dasar hingga aturan-aturan lain dibawahnya yang menjadi penjabaran-penjabaran yang lebih rinci dan jelas. Tulisan ini mencoba untuk membedah hal tersebut dengan dimulai dari pembahasan struktur ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi yang menganut prinsip checks and balances di dalamnya, kemudian dilanjutkan dengan ulasan mengenai proses pemakzulan di Indonesia, yang pada akhirnya dari kedua variabel tersebut dibedah dengan teori-teori yang mengulas tentang sistem chesks and balances dalam sistem ketatanegaraan pada sebuah Negara.

Vol. 4 / No. 1 - Mei 2013

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Analisis dalam tulisan ini didasarkan atas teori Coordinated Border Management yang menuntut perlunya koordinasi antar-lembaga pemerintah secara vertikal maupun horisontal, serta koordinasi dengan negara tetangga, agar perdagangan lintas batas antar-negara dapat berjalan efektif. Indonesia yang bercita-cita menjadikan perbatasan sebagai beranda depan masih sulit mewujudkannya karena masih sulitnya koordinasi dimaksud, walaupun potensi ekonomi yang dimiliki kabupaten di kawasan perbatasan telah cukup memadai untuk melakukan perdagangan lintas batas antar-negara seperti di Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ternyata tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tengah membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kata Kunci: Perdagangan lintas batas, BNPP, coordinated border management, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Belu

Penulis: Dinna Wisnu

Abstrak:
Ketahanan pangan adalah isu strategis bagi negara-negara ASEAN, namun pencapaiannya masih luput dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan, ketidakmampuan mengakses pangan dan gizi cukup memprihatinkan. Tulisan ini menyoroti sudut pandang pembuatan kebijakan dan kerjasama antar pemerintah di bidang pangan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Model kebijakan dimana pemerintah mengarahkan perhatian pada produsen melalui subsidi, impor, kuota impor, atau pembangunan lumbung bersama sebenarnya memperpanjang ketidakcocokan pendekatan kebijakan untuk produsen dan konsumen, menghambat pengembangan agribisnis, meningkatkan risiko kenaikan harga pangan dan mendorong petani serta nelayan untuk meninggalkan pekerjaannya. Diusulkan suatu model kebijakan pangan dimana kebijakan pangan akan berpusat pada perlindungan lapangan kerja, penyediaan instrumen kerjasama antar komunitas dan pengembangan kapasitas agribisnis. Petani, nelayan dan agribisnis perlu diperlakukan sebagai subyek dan diberi kemampuan inovasi serta infrastruktur untuk berkompetisi dengan baik di sektor ini.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Studi ini membahas kondisi dewas ini di Provinsi Kepulauan Riau yang memerlukan pendekatan yang khusus. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan studi literature dan hasilkunjungan lapangan pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan. Penelitian ini bertujuan melihat lebih lanjut apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Temuan memperlihatkan terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh provinsi yang berbasiskan kepulauan. Di antaranya, kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri enyulitkan pembangunan, rendahnya dana alokasi umum yang diterima, dan kendala pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan bersama-sama Dewan Perwakilan rakyat mengeluarkan kebijakan khusus guna mempercepat proses pembangunan di daerah kepualauan. Kata Kunci: Provinsi kepulauan, keuangan daerah, pelayanan publik

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Sejak akhir 2011, perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifik tampak semakin jelas. Presiden Obama telah menyatakan secara tegas kehadiran kembali AS di kawasan ini setelah selama ini lebih menitikberatkan kebijakan AS di Timur-Tengah dan Eropa. Tulisan ini bagian dari hasil penelitian mengenai perubahan orientasi kebijakan keamanan AS di kawasan. Penelitian bersifat deskriptis-analitis, dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Temuan penelitian memperlihatkan relevansi kepentingan nasional AS dan perubahan orientasi kebijakan keamanannya di Asia Pasifik. Kata Kunci: AS, Indonesia, RRC, kebijakan keamanan, paradigma keamanan, kepentingan strategis, Asia-Pasifik

Penulis: Yudha Akbar Pally

Abstrak:
Kerangka hukum internasional telah memberi ruang hadirnya The Guiding Principles on Business and Human Rights yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam penghormatan dan penegakkan HAM dewasa ini. Berkolaborasi dengan peran negara yang sebelumnya telah berdiri kokoh, korporasi mulai memetakan dan mengarahkan kebijakan mereka agar seusai dengan kerangka solusi remedy atau penanganan pelanggaran HAM yang ditawarkan oleh Guiding Principles. Kolaborasi ini harus sungguh-sungguh dijalani baik oleh korporasi maupun negara itu sendiri. Jika tidak, korporasi akan menuai kerugian materi dan non-materi yang tidak sedikit dan negara pun akan menghadapi sanksi internasional.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Indonesia telah berhasil mencapai beberapa tujuan yang terdapat di dalam MDGs. Kendati demikian, masih terdapat beberapa tujuan lainnya yang masih memerlukan kerja keras dari pemerintah Indonesia. untuk mencapai tujuantujuan ini, Indonesia membutuhkan bantuan. Tulisan ini mengemukakan bahwa bantuan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama internasional tidak hanya dengan Negara maju akan tetapi juga dengan Negara berkembang sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2015. Kata Kunci: Indonesia, tujuan pembangunan millennium, kerjasama internasional

Vol. 3 / No. 2 - Desember 2012

Penulis: Hariyanto

Abstrak:
ABSTRACT Aristocrat (priayi) closely related to the attributes of power, wealth, and prestige in the social structure of Java. This paper revisited the relationship between aristocrat-aristocracy and growing corruption, collusion and nepotism (CCN) prior to Indonesian Independence in 1945 to date from socio-culture point of view. The study showed that over those periods, there were relations between the aristocratic attributes of honor, power, and the practice of CCN at Sleman Regency. Keywords: Priayisme, corruption, collusion and nepotism. ABSTRAK Priayi terkait erat dengan atribut kekuasaan, kekayaan dan kehormatan dalam struktur sosial masyarakat Jawa. Tulisan ini menunjukkan hubungan antara priayisme dengan tindak korupsi yang berkembang sebelum kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang dalam sudut pandang sosial budaya. Hasil penelitian di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan yang melekat pada atribut priayi masyarakat Sleman pada berbagai periode terkait dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kata Kunci: Priayisme, korupsi, kolusi, nepotisme.

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Variousissues in social are common amongst the urban poor. Similarly, areas along the banks of Ciliwung River are regularly face the risk of flooding. Quantitative approach was usedto investigate the role of social capital in increasing the economic resilience of poor families along the banks of Ciliwung River. The results showed that collective action and willingness to work together are two instrumental variables in predicting families’ resilience, followed by information and communication variables, as well as by the actors compare to by communities along the banks which gave greater role in families’ economic resilience. Keywords: Economic resilience, social capital, communities along the banks of Ciliwung River. ABSTRAK Berbagai permasalahan sosial terjadi pada penduduk miskin perkotaan. Begitu pula pada masyarakat bantaran Sungai Ciliwung yang sering mengalami musibah banjir. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan penelitian untuk mengetahui keberadaan peran modal sosial dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga miskin di Komunitas Bantaran Sungai Ciliwung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi kolektif dan bekerja bersama adalah variabel yang paling berperan dalam memprediksi ketahanan keluarga, kemudian diikuti variabel informasi dan komunikasi, serta peran aktor dalam ketahanan ekonomi keluarga yang lebih besar dibandingkan dengan peran masyarakat sekitarnya. Kata kunci: Ketahanan ekonomi, modal sosial, komunitas bantaran Sungai Ciliwung.

Penulis: Herlina Astri

Abstrak:
ABSTRACT Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia should adapt to local situation and characteristics of the human being. This paper aimsat elaborating the implementation and benefits of CSR in Indonesia. The writing process was conducted by consulting a number of sources to draw conclusions. The results showthat the realization of CSR to its surrounding community can be done through a variety of community development programs. It is a new way to fram esustainable benefits of CSR to society maximizing building potential. Keyword: CSR, Quality of Life, Socio-Economic Welfare. ABSTRAK Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, sebaiknya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi lokal karakteristik manusianya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai pelaksanaan dan manfaat CSR di Indonesia. Penulisan dilakukan denga nmencari acuan dari berbagai sumber-sumber referensi dan menarik simpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitarnya dapat dilakukan dengan membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Ini merupakan suatu cara baru untuk memberikan manfaat CSR secara berkelanjutan pada masyarakat dengan membangun potensi yang dimilikinya. Kata kunci: CSR, kualitas hidup, kesejahteraan sosial-ekonomi.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Community Empowerment Program is not just the responsibility of the government in tackling social problems in a community. Community Empowerment is also the responsibility of all parts of the nation, including community organizations. This conceptempha sizes empowerment to create a self-sufficient community. Orphanage’s Purse (Dompet Dhuafa) is one of many community organizations in Indonesia and now has spent quite alot of community empowerment efforts. Some of them are health care and education to name but a few. Keywords: Empowerment, organizations, community. ABSTRAK Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi berbagai masalah sosial yang terdapat di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya adalah organisasi masyarakat. Konsep ini menekankan pada pemberdayaan dengan menciptakan kemandirian masyarakat. Dompet Dhuafa adalah salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia dan saat ini telah cukup banyak melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan. Kata Kunci: Pemberdayaan, organisasi, masyarakat

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
ABSTRACT Nursing in Indonesia began develop into a profession through a National Workshop on Nursing in 1983. Along the times, there is a transfer of nurses, not only work in the country but also abroad. Therefore, ASEAN established MRA on Nursing Services in 2006 as a joint commitment to the ASEAN countries in facilitating the movement of nurses. However, Indonesia, Lao PDR and Viet Nam hasn’t ratified the commitment. On the other hand, many Indonesian nurses are working abroad, especially in ASEAN countries. So the MRA on Nursing Services give impact on nursing Indonesia. This paper would like to analyze the condition of nursing in Indoneia, the regulations related to nursing, main attention the arrangement and impact on nursing services in Indonesia. Keywords: Nurse, MRA on nursing services, nursing board, nurse’s license. ABSTRAK Perawat di Indonesia mulai berkembang menjadi sebuah profesi melalui sebuah Lokakarya Nasional Keperawatan pada tahun 1983. Seiring perkembangan zaman, terdapat perpindahan perawat bukan hanya bekerja di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Untuk mengatur perpindahan perawat, ASEAN membuat kesepakatan Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services pada tahun 2006 sebagai komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam memfasilitas pelayanan jasa perawat. Namun Indonesia, Laos dan Vietnam belum meratifikasi komitmen tersebut. Di lain pihak, perawat Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri terutama di negara-negara ASEAN. MRA on Nursing Services memiliki dampak pada keperawatan Indonesia. Tulisan ini ingin menganalisis kondisi keperawatan di Indonesia, peraturan yang mengatur keperawatan, fokus perhatian dalam MRA on Nursing Services dan dampak MRA on Nursing Services pada profesi perawat Indonesia. Kata Kunci: Perawat, MRA on nursing services, badan keperawatan, lisensi perawat.

Penulis: Susanto

Abstrak:
ABSTRACT This paper aims at explaining some factors that led to the practice of underage marriage in Sukabumi West Java. Using qualitative research methods, it was found that the five factors are: the perception on puberty term, sustenance perception, the perception of the age limit of marriage, perceptions about who is more deal to get married first, and perceptions to reduce the economic burden of the family. In addition, the practice of underage marriage that occurred are followed by a variety of issues such as: gender discrimination, divorce, lack of family stability, and parenting mistake. The practice of underage marriage is also reinforced by factors such as religious texts and cultural interpretations adopted by the community. Keywords: Interpretations of religion, culture patron, puberty, gender discrimination, and divorce. ABSTRAK Praktik perkawinan dini umumnya diperkuat oleh penafsiran ajaran agama yang keliru dan budaya yang dianut masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik perkawinan dini yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif, ditemukan lima hal pembentuk persepsi masyarakat untuk melegalkan perkawinan dini, yaitu: akil balig, rezeki, batas usia perkawinan, siapa yang lebih ideal untuk menikah terlebih dahulu, dan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Praktik perkawinan ternyata juga menyebabkan terjadinya beberapa masalah sosial lain, yaitu: diskriminasi gender, perceraian, lemahnya stabilitas keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik. Praktik pernikahan dini juga diperkuat oleh faktor budaya dan tafsir agama yang tekstual yang diterima oleh masyarakat. Kata Kunci: Tafsir agama, patron budaya, akil balig, diskriminasi gender, perceraian.

Penulis: M. Arwan Hamidi

Abstrak:
ABSTRACT The development of Islamic education, especially in Madrasah or Islamic school is needed to improve the quality of religious education. Madrasah is the representation of an implementation of a devoted Islam (kaffah), because Madrasah is believed to be able to integrate the religion and modern knowledge to the students. The best education will produce the best students too. This is reflected on the activities that students do in education process. The succeed of the school’s principal in managing his educational institution is the key to successfully improve the quality of the school especially to develop human resources. Keywords: Principal, management, human resources ABSTRAK Pengembangan pendidikan Islam, khususnya madrasah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Madrasah merupakan representasi yang mampu mengimplementasikan Islam kaffah, karena madrasah diyakini dapat mengintegrasikan agama dan pengetahuan modern kepada peserta didik. Pendidikan yang terbaik juga akan menghasilkan peserta didik yang terbaik. Hal ini mencerminkan kegiatan yang dilakukan para peserta didik dalam proses pendidikan. Suksesnya seorang kepala madrasah dalam mengelola institusi pendidikannya adalah kunci pokok keberhasilan madrasah untuk menunjukkan kualitas madrasah, khususnya untuk dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kata Kunci: Kepala madrasah, manajemen, sumber daya manusia.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Judul buku : Dialog Paradigma Metodologi Penelitian Sosial Penulis : Prof. Muslim Salam. Ir., M.Ec., Ph.D Penerbit : Masagena Press Tahun : 2011, Cetakan I Tebal : xxii + 244 halaman

Vol. 3 / No. 2 - Desember 2012

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Nasabah debitur yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Beberapa kebijakan dan ketentuan telah diberlakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penanganan kredit bermasalah yang dilakukan selama ini sudah memberikan hasil.Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kuantitatif perbedaan rata-rata dengan uji T berpasangan untuk membandingkan rata-rata dari kondisi kredit bermasalah ketika terjadi bencana alam erupsi Gunung Merapi dan pasca erupsi Gunung Merapi, agar diketahui apakah terdapat pengaruh dari kebijakan yang diberlakukan dalam mengatasi kredit bermasalah akibat erupsi Gunung Merapi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan-kebijakan tersebut masih bisa diterapkan pada kasus pasca erupsi Gunung Merapi ini, paling tidak secara aplikatif dan evaluatif kebijakan Bank Indonesia tersebut mampu mendorong pemulihan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. Sebagian besar penurunan tentu juga dipengaruhi oleh upaya-upaya persuasif oleh bank dan debitur yang kooperatif, dengan tetap mempertimbangkan kondisi debitur (business to business).

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Obligasi merupakan suatu kontrak utang dari penerbit kepada investor dengan janji akan mengembalikan pokoknya pada waktu yang telah ditentukan. Dan sebagai kompensasinya investor atau bondholder akan memperoleh kupon (bunga obligasi) yang dibayarkan secara periodik. Rating obligasi memberikan informasi dan sinyal mengenai tingkat profitabilitas dan kegagalan utang suatu perusahaan. Pemeringkatan obligasi dilakukan oleh lembaga rating independen, baik yang berskala nasional maupun internasional. Lembaga pemeringkat obligasi memiliki metode tersendiri dalam menentukan peringkat suatu obligasi. Tulisan ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemeringkatan obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun perusasahaan privat. Selanjutnya dipaparkan mengenai dampaknya terhadap pengambilan keputusan yang diambil oleh investor. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut penulis melakukan literature review terhadap berbagai artikel, buku, maupun hasi-hasill penelitian. Dari review tersebut penulis menyimpulkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian obligasi, baik pemerintah maupun perusahaan privat. Rating obligasi pemerintah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, fiskal, politik, dan sosial seperti tingkat pengangguran. Sedangkan yang mempengaruhi rating obligasi perusahaan terbagi atas dua faktor yaitu faktor-faktor akuntansi dan nonakuntansi. Faktor-faktor akuntansi yang berpengaruh adalah rasio kas, profitabilitas, likuiditas, leverage, growth, dan size. Sedangkan faktor nonakuntansi adalah tingkat jaminan obligasi, singking fund, reputasi auditor, maturity, dan corporate governance. Dampak dari pemeringkatan obligasi pemerintah terhadap perilaku investor terlihat dari meningkatnya jumlah investasi luar negeri. Akan tetapi hal ini tidak berdampak secara signifikan pada perilaku investor perusahaan. Sedangkan pemeringkatan obligasi perusahaan terlihat berdampak secara signifikan terhadap expected return investor.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas semakin memperkuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa biaya Corporate Sosial Responsibility (CSR) dimasukkan menjadi biaya perseroan. Peraturan Pemerintah ini mengatur perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang SDA dan/atau berkaitan dengan SDA, khususnya sektor pertambangan yang memiliki potensi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto yang cukup signifikan. Dengan melihat manfaat CSR yang diterima oleh masyarakat sekitar dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan maka kebijakan insentif perpajakan merupakan suatu alternatif kebijakan untuk menggenjot perusahaan mengalokasikan anggaran CSR kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui realisasi tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Semen Baturaja dan PT. Bukit Asam, menganalisis dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 terhadap pelaku usaha, dan mengetahui sisi positif dan negatif kebijakan CSR sebagai pengurangan pajak dan strategi dalam pembuatan wacana pemberian insentif perpajakan yang perlu diterapkan di Indonesia, dengan melakukan perbandingan atas kebijakan pemberian insentif perpajakan di negara lain. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Semen Baturaja dan PT. Bukit Asam telah memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar perusahaan pada Provinsi Sumatera Selatan dan telah mengalokasikan besaran CSR sesuai dengan Permen BUMN. Namun masih banyak perusahaan pertambangan yang menggunakan metode perhitungan besaran CSR yang berbeda-beda. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 saat ini telah dilaksanakan, namun implementasinya akan lebih berdampak positif terhadap peningkatan alokasi CSR bagi masyarakat apabila pemerintah mengatur mengenai minimal besaran dana CSR yang seharusnya dianggarkan oleh perusahaan, pemberlakuan reward dan punishment, pedoman tentang sasaran pelaksanaan CSR dan sektor-sektor yang kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk penggunaan dana CSR dengan jelas. Untuk itu dalam mengimplementasikan kebijakan CSR sebagai pengurangan pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif yang akan dirasakan oleh perusahaan sebagai pemberi manfaat, masyarakat sebagai penerima manfaat, dan bahkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, sehingga kebijakan tersebut diharapkan akan mendorong semakin besarnya alokasi CSR di Indonesia.

Penulis: Muhammad Ilham Riyadh

Abstrak:
Ditinjau dari potensi sumber daya wilayah, sumber daya alam Indonesia memiliki potensi ketersediaan pangan yang beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik sebagai sumber karbohidrat maupun protein, vitamin, dan mineral, yang berasal dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah, dan biji berminyak. Potensi sumber daya pangan tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal sehingga pola konsumsi pangan rumah tangga masih didominasi beras. Keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi yang sesuai dengan kaidah nutrisi yang seimbang belum terwujud. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) menghitung angka kecukupan energi penduduk Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010, dan (2) menganalisis perencanaan konsumsi pangan ideal bagi Kota Medan tahun 2010-2015 untuk mencapai skor PPH ideal. Angka Kecukupan Energi Rata-Rata Penduduk (AKERP) Kota Medan tahun 2010 adalah Energi sebesar 2.421,94 Kkal dan protein sebesar 74,03 gram di atas kandungan gizi yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu energi sebesar 2000 Kkal dan protein sebesar 52 gram kapita/hari. Pola konsumsi penduduk Kota Medan adalah pola pangan pokok beras dengan distribusi kelompok padi-padian sebesar 55,07 persen dari total kalori, sedangkan kelompok pangan dengan distribusi kalori terkecil adalah kelompok gula sebesar 1,37 dari total kalori. Perencanaan konsumsi pangan di Kota Medan menuju ideal mengacu pada kondisi harapan secara nasional yaitu skor pola pangan sebesar 95 diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015 dengan peningkatan skor PPH sebesar 3,5 poin/tahun. PPH Kota Medan untuk tahun 2010 sebesar 82,50. Dengan komposisi mutu dan skor PPH tersebut, maka dapat dinyatakan pola konsumsi pangan penduduk Kota Medan menyerupai pola konsumsi nasional.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Penelitian ini mendeskripsikan tentang kondisi yang masih dihadapi oleh para pelaku ekonomi dalam era perdagangan bebas yang harus dihadapi Indonesia. Demikian pula para pelaku usaha perdagangan di Provinsi Bali. Kata kunci dalam menghadapi tantangan liberalisasi perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk. Hasil produksi yang berdaya saing merupakan hasil dari proses ekonomi yang efisien. Melalui penelitian lapangan serta serangkaian wawancara, penelitian ini menunjukkan bagaimana Pemerintah Provinsi Bali menghadapi kendala dan tantangan menghadapi ACFTA. Kesulitan dialami oleh Pemda Bali sebagai regulator dan para pelaku usaha dalam menghadapi kondisi tersebut dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala seperti peraturan, lisensi, birokrasi, dan infrastruktur pendukung dalam kegiatan perdagangan baik di dalam negeri dan perdagangan luar negeri yang berlangsung di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam mencari informasi melalui wawancara dan observasi, karena penelitian bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam beberapa informan, baik pelaku usaha di KADINDA dan ASEPHI maupun para regulator dalam hal ini Dinas Perindag. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi perdagangan di Provinsi Bali masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam era perdagangan bebas, di mana situasi ini akan berimplikasi terhadap daya saing produk-produk di antara anggota ACFTA.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Unit analisis adalah kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan menggunakan data sekunder periode 2006-2009. Analisis klasifikasi perkembangan ekonomi dilakukan dengan tipologi Klassen, ketimpangan regional dengan indeks entropi Theil, sektor unggulan dengan Location Quotient, dan spesialisasi regional dengan indeks Krugman. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh, Kabupaten Sumbawa dan Dompu tergolong daerah maju tapi lamban tumbuh, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah tergolong daerah berkembang cepat, serta Kabupaten Lombok Timur, Bima, Lombok Utara, dan Kota Bima tergolong daerah relatif tertinggal. Ketimpangan regional tergolong tinggi, ketimpangan terbesar terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, dan terkecil di Kabupaten Lombok Tengah. Sektor unggulan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Lombok Utara adalah sektor tanaman bahan makanan, Kabupaten Sumbawa Barat unggul pada sektor perdagangan, Kota Mataram unggul pada sektor pengangkutan, Kota Bima unggul pada sektor pemerintahan, sedangkan Lombok Barat tidak memiliki sektor unggulan. Kabupaten/kota di NTB tidak memiliki indeks spesialisasi yang tinggi.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Rumah dan kelengkapannya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebagai daerah yang sedang membangun, kebutuhan perumahan di Batam cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kinerja ketersediaan dan kebutuhan perumahan rakyat, serta kebijakan antisipatif dalam pengembangannya. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan pakar, serta melalui kajian literatur dan Undang-Undang pendukungnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di Batam menunjukkan prospek yang baik. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan dalam hal kemudahan proses pembiayaan dan suku bunga KPR yang kondusif, sehingga mampu mendorong perkembangan ekonomi perumahan, khususnya perumahan tipe menengah dan sederhana.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Pertumbuhan yang cukup baik dan kontribusi yang cukup besar dari sektor industri manufaktur menunjukkan bahwa sektor ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur jauh lebih baik lagi sepertinya akan sulit karena terkendala permasalahan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan infrastruktur dan upaya seperti apa yang harus dilakukan dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur agar kinerja sektor industri manufaktur dapat meningkat, di samping juga untuk mengetahui hambatan-hambatan lainnya. Metode yang digunakan dalam membahas tulisan ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang ada. Dari hasil analisis diketahui bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur tidak hanya sebatas pada infrastruktur fisiknya saja, tetapi juga mencakup keseluruhan sistem. Ketersediaan infrastruktur dengan kualitas yang baik dapat memaksimalkan efisiensi biaya dan efektivitas distribusi, serta dapat meningkatkan arus investasi di sektor industri manufaktur. Selain itu, ketergantungan sektor industri manufaktur terhadap impor bahan baku juga harus diatasi dengan memperkuat struktur industri manufaktur.

Vol. 3 / No. 2 - November 2012

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Konflik horizontal terjadi berulang-ulang di Kota Ambon dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, setelah konflik lama usai pada tahun 2001, satu dasawarsa lalu. Banyak pihak yang menganalisis masalah itu di ujungnya, dengan melihat faktor pemicu konflik, dan mengabaikan yang mendasar atau muaranya, yakni faktor demografis. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mengungkap relevansi berulangnya konflik primordial di Kota Ambon dengan tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk, serta penyebarannya. Tulisan ini juga mengungkap relevansi segregasi penduduk dan malfungsi pembangunan, yang telah menyediakan penyebab yang cukup bagi terciptanya konflik massal berulang kali di Kota Ambon, yang faktor pemicunya seringkali hanya masalah individual. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi studi literatur dari sumbersumber data resmi dan wawancara dengan aparat pemkot dan kalangan akademisi lokal. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Tulisan hasil penelitian ini mengungkap kondisi yang cukup bagi munculnya setiap saat konflik sosial yang bersifat horizontal di Kota Ambon, akibat absennya kebijakan pemerintah pusat dan kota yang terencana untuk bisa mencegah konflik di kemudian hari. Sehingga, bersama-sama dengan malfungsi pembangunan, warga Kota Ambon dibiarkan sendiri harus mengatasi massalahnya, yang setiap saat berujung pada konflik masal. Kata Kunci: keamanan demografis, konflik agama, konflik perkotaan, konflik horizontal, Ambon

Penulis: Prof. Lili Romli

Abstrak:
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca Orde Baru mengalami perubahan signifikan. Amandemen UUD 1945 menghasilkan format baru DPR, dimana peranan dan kewenangan DPR kuat vis a vis eksekutif. Dalam bidang legislasi, menjadi hak sepenuhnya ada pada DPR. Sebagai pembentuk UU DPR memiliki kewenangan membuat UU. Dalam melakukan kontrol dan pengawasan dengan sejumlah hak yang dimiliki secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Dengan ini maka akan memperkuat mekanisme cheks and balances dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan menyebutkan hak-hak yang dimiliki DPR dalam batang tubuh UUD 1945 semakin menegaskan perlunya fungsi kontrol dan pengawasan DPR atas jalannya pemerintahan. DPR juga memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan atau menyeleksi dan memberikan persetujuan atas sejumlah lembaga-lembaga negara dan pejabat publik.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Konflik Sampang Madura pada dasarnya terjadi antara dua kelompok yaitu kelompok sunni dengan kelompok syiah yang saling berinteraksi dalam satu wilayah yang sama. Karena itu tulisan ini bermaksud mengkaji latar belakang terjadinya konflik sosial dan alternatif pemecahannya dari pendekatan sosiologi komunikasi. Dengan mengunakan pendekatan sosiologi komunikasi diharapkan akan dapat diketahui proses interaksi yang terjadi antar dua kelompok dalam kasus konflik Sampang antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah termasuk didalamnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik hingga dapat diketahui alternatif pemecahan permasalahannya dari telaah sosiologi komunikasi.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Desa adalah unit pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika masyarakat. Kewenangan Desa atas otonominya memungkinkan Desa untuk bertanggungjawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri bagi kepentingan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia pun menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang sudah lama menjadi aspirasi dari desa-desa di Indonesia. Berbeda dengan negara Cina, Cina pada dasarnya tidak memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang desa, namun pemerintah pusat dan daerahnya selalu memprioritaskan masalah desa hingga Cina memiliki beberapa desa yang maju. Tulisan ini ingin mengkaji tentang Otonomi Desa di Indonesia serta langkah yang perlu diperhatikan dan ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah Indonesia dalam hal penguatan otonomi desa

Penulis: Siti Nur Solechah

Abstrak:
Studi Kedudukan dan Kewenangan Desa Dinas Dan Desa Pakraman di Provinsi Bali (Desa Ekasari Kecamatan Melaya dan Desa Asah Duren Kecamatan Pakutatan, Kabupaten Jembrana, Bali) Study on the Position and Authority of Desa Dinas and Desa Pakraman in the Bali Province (Ekasari Village in Melaya District and Asah Duren Village in Pakutatan District, Jembrana Municipality, the Bali Province).

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat ke DPR RI mendatangkan hasil yang cukup siginifikan, baik yang diterima melalui surat pengaduan masyarakat, melalui media online dan melalui SMS Aspirasi. Namun demikian kondisi ini tidak sebanding dengan kemampuan Dewan dalam menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat yang jumlah hingga saat ini masih kurang maksimal. Optimalisasi tindaklanjut surat pengaduan masyarakat perlu diwujudkan dengan kecepatan Alat Kelengkapan DPR RI atau membentuk Pansus/Tim untuk memberikan respon berupa tanggapan atas surat pengaduan masyarakat tersebut.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →