Jurnal Kepakaran

Vol. 9 / No. 2 - Desember 2018

Penulis: Hotmaria Elecktawati Lumbangaol

Abstrak:
Bank Dunia mengklasifikasikan negara Indonesia ke dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower-middle income country) selama 13 tahun terakhir. Hal ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stagnan dalam waktu yang lama dan membuat potensi Indonesia masuk jebakan pendapatan menengah (Middle Income Trap) sangat besar. Penelitian ini, diantaranya bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Indonesia telah masuk dalam MIT. Analisis time series ECM digunakan sekaligus untuk mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan dalam jangka panjang untuk keluar atau terhindar dari jebakan pendapatan menengah. PNB per kapita sebagai dasar pengklasifikasian kelompok pendapatan negara-negara di dunia digunakan sebagai variabel untuk melihat MIT. Didapatkan hasil bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sektor jasa dan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi akan berpengaruh positif terhadap PNB per kapita. Sektor pertanian berpengaruh positif hanya dalam jangka pendek, sedangkan sektor manufaktur berpengaruh negatif dalam jangka panjang. Struktur perekonomian yang tidak didukung bersama-sama oleh sektor-sektor ekonomi ini menunjukkan bahwa transformasi struktur ekonomi tidak berjalan dengan baik dan mengindikasikan Indonesia telah masuk dalam jebakan pendapatan menengah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sektor jasa, PMTB, dan tenaga kerja berpendidikan tinggi (human capital), serta memperbaiki sektor pertanian dan manufaktur di Indonesia sebagai upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah dan bertransisi menuju negara maju.

Penulis: Radot Manalu

Abstrak:
Kakao (Theobroma cacao L) merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional untuk peningkatan devisa negara. Namun demikian, mutu kakao Indonesia khususnya produksi biji kakao perkebunan rakyat masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani perkebunan rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan belum memerhatikan mutu biji kakao karena pada umumnya petani menjual biji kakao hasil pertaniannya yang belum difermentasi. Jika petani perkebunan kakao rakyat mengolah biji kakao dengan teknologi fermentasi akan mendapatkan mutu dan nilai ekonomi yang lebih baik karena harga biji kakao fermentasi lebih tinggi dari harga biji kakao yang tidak difermentasi dengan selisih harga sekitar Rp3.000,-/kg – Rp5.000,-/kg. Selain peningkatan mutu untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pakan ternak dari limbah biji kakao yang difermentasi juga lebih baik dibandingkan dengan biji kakao yang tidak fermentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan merumuskan saran kebijakan guna meningkatkan mutu biji kakao produksi perkebunan rakyat untuk meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, bimbingan teknis pengelolaan biji kakao dari pemerintah daerah kepada petani perkebunan rakyat sangat penting agar mutu biji kakao petani dapat ditingkatkan. Selanjutnya, secara berkelanjutan program pengembangan kakao di masa depan harus diarahkan kepada upaya mewujudkan produk biji kakao yang bermutu tinggi, sehingga dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik terutama bagi petani sebagai pemasok biji kakao. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif eksploratif dengan kerangka penelitian pengolahan biji kakao pascapanen sehingga dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Penulis: Dr. Indra, S.Si, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini berfokus pada pengembangan model yang mampu melakukan pengujian tekanan makro (macro stress test) terhadap risiko kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan beberapa analisis skenario. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi sekaligus mengkomparasi daya tahan sistem keuangan kedua sistem perbankan tersebut dari berbagai guncangan makro. Variabel risiko kredit yang digunakan adalah NPL untuk perbankan konvensional dan NPF untuk perbankan syariah. Variabel makro eksogenus yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), kurs, indeks harga konsumen (IHK), dan tingkat suku bunga. Spesifikasi model yang digunakan adalah ARDL, yang diestimasi untuk setiap tipe kredit perbankan yang diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor dan total seluruh sektor. Studi ini menemukan bahwa, penurunan PDB, depresiasi kurs, kenaikan IHK (inflasi) dan tingkat suku bunga (BI Rate) berkontribusi dalam mendorong kenaikan level NPL maupun NPF. IHK (inflasi) merupakan sumber kerentanan terbesar bagi risiko kredit pada kedua kelompok bank, diikuti oleh PDB, kurs, dan tingkat suku bunga. Fakta ini mengindikasikan bahwa kerentanan sistem keuangan pada kedua kelompok bank tidak hanya bergantung pada kinerja internal pada setiap bank, namun juga dinamika makro eksternal. Hasil ini mengonfirmasi bahwa meski bank syariah dan bank konvensional menggunakan sistem operasi yang berbeda, namun keduanya tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro yang terjadi.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini berfokus pada pengembangan model yang mampu melakukan pengujian tekanan makro (macro stress test) terhadap risiko kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan beberapa analisis skenario. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi sekaligus mengkomparasi daya tahan sistem keuangan kedua sistem perbankan tersebut dari berbagai guncangan makro. Variabel risiko kredit yang digunakan adalah NPL untuk perbankan konvensional dan NPF untuk perbankan syariah. Variabel makro eksogenus yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), kurs, indeks harga konsumen (IHK), dan tingkat suku bunga. Spesifikasi model yang digunakan adalah ARDL, yang diestimasi untuk setiap tipe kredit perbankan yang diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor dan total seluruh sektor. Studi ini menemukan bahwa, penurunan PDB, depresiasi kurs, kenaikan IHK (inflasi) dan tingkat suku bunga (BI Rate) berkontribusi dalam mendorong kenaikan level NPL maupun NPF. IHK (inflasi) merupakan sumber kerentanan terbesar bagi risiko kredit pada kedua kelompok bank, diikuti oleh PDB, kurs, dan tingkat suku bunga. Fakta ini mengindikasikan bahwa kerentanan sistem keuangan pada kedua kelompok bank tidak hanya bergantung pada kinerja internal pada setiap bank, namun juga dinamika makro eksternal. Hasil ini mengonfirmasi bahwa meski bank syariah dan bank konvensional menggunakan sistem operasi yang berbeda, namun keduanya tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro yang terjadi.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal secara signifikan telah meningkatkan jumlah dana yang ditransfer ke daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dari beberapa hasil kajian, kebijakan tersebut ternyata belum berdampak pada peningkatan penerimaan daerah bagi Provinsi Kalimantan Timur. Studi ini dilakukan untuk mengkaji apakah transfer fiskal melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan Pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam cukup besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pada Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH SDA dan Pajak yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu faktornya adalah dampak menurunnya jumlah produksi SDA dalam hal ini produksi batu bara yang bersamaan akibat penurunan harga secara drastis di pasaran dunia. Faktor ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Oleh Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mencari alternatif dalam membelanjakan dana yang bersumber dari DBH untuk investasi yang produktif yang berdampak ganda terhadap perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,90 persen.

Penulis: Muhammad Ilham Riyadh

Abstrak:
Kurang meratanya ketersediaan pangan, dan timpangnya jalur distribusi dari produsen ke konsumen menunjukkan bahwa sistem produksi dan sistem distribusi beberapa pangan terganggu karena kualitas sarana dan prasarana transportasi yang banyak rusak sehingga kenaikan harga di tingkat konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga di tingkat produsen. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis (1) saluran pemasaran komoditas pangan, (2) efisiensi tata niaga pada setiap saluran pemasaran, dan (3) kebijakan tata niaga komoditas pangan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan 5 daerah kabupaten yang memiliki keunggulan komoditas pangan, yaitu Simalungun (beras), Karo (jagung), Dairi (bawang merah), Tapanuli Utara (cabai merah), dan Langkat (sapi). Metode analisis margin tata niaga, farmer’s share, dan B/C ratio. Panjangnya saluran pemasaran akan meningkatkan disparitas harga yang tinggi sehingga dapat merugikan petani dan konsumen. Komoditas padi mengalami disparitas paling tinggi yaitu sebesar 132 persen, rasio keuntungan petani komoditas cabai merah tertinggi yaitu sebesar 45,31 persen. Farmer share tertinggi komoditas cabai merah 89 persen. Tata struktur pasar yang dihadapi oleh petani beras, jagung, bawang merah, cabai merah, dan daging sapi potong cenderung persaingan pasar tidak sempurna. Harga kesepakatan penjual dan pembeli merupakan hasil dari tawar-menawar, sedangkan cara pembayaran pembeli atas harga kesepakatan bisa dengan cara tunai dan angsuran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran adalah mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan terampil dalam kewirausahaan dalam upaya pembinaan petani serta mengkhususkan diri untuk pelayanan dan pemasaran komoditas.

Penulis: Kumara Jati

Abstrak:
Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat dan secara signifikan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Terkadang intervensi pasar harus dilaksanakan oleh pemerintah di luar musim panen untuk mengendalikan dan mengelola harga beras dan inflasi, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana aspek komunikasi sangat penting sebagai mekanisme intervensi pasar untuk mengendalikan harga dan stok beras di Indonesia. Autoregressive and Moving Average and Autoregressive Conditional Heteroskedasticity /Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity serta the Structural Time-Series Model digunakan dengan variabel dummy pada data stok dan harga beras, baik harian maupun bulanan, antara 1 Januari 2015 hingga 27 Juni 2016. Hasil analisis menyimpulkan bahwa komunikasi massa oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pelaku usaha dan konsumen) dapat berjalan dengan baik terutama untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga beras. Namun demikian, model ARMA(1,1)-GARCH(1,1) dengan variabel dummy yaitu komunikasi massa, serta jumlah operasi pasar dan kebijakan beras kurang berpengaruh terhadap harga beras namun lebih berpengaruh terhadap stok beras. Kemudian, the Structural Time-Series Model menunjukkan bahwa naik turunnya harga dan stok beras berasal dari komponen musiman dan siklus terutama lebih berfluktuasi pada bulan Januari-Maret. Oleh karena itu, otoritas terkait diharapkan dapat memaksimalkan kebijakan beras untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Vol. 9 / No. 2 - November 2018

Penulis: Oly Viana Agustine

Abstrak:
Pembubaran partai politik merupakan kewenangan yang dimonopoli, baik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia maupun Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Pembubaran partai politik berbeda dengan pembubaran organisasi lain, dikarenakan partai politik memiliki peran yang penting dalam penentuan kebijakan pemerintah yang pembatasannya perlu diatur khusus dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman hingga saat ini telah menerima sembilan kali permohonan pembubaran partai politik dengan lima putusan yakni dua permohonan pembubaran dikabulkan dan tiga permohonan pembubaran partai politik ditolak. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Indonesia sejak berdiri belum pernah memeriksa pembubaran partai politik. Dengan demikian, menjadi hal penting dan menarik untuk menganalisa mekanisme pembubaran partai politik di Jerman agar dapat ditemukan mekanisme yang tepat dalam pembubaran partai politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan perbandingan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah pembubaran partai politik merupakan pembatasan hak berserikat dan berkumpul yang disahkan oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi Jerman telah melaksanakan pembubaran partai politik secara proporsional dengan memeriksa dan memutus pembubaran partai politik tidak hanya secara teks tetapi juga konteksnya yang memenuhi kriteria “clear and present danger” terhadap kedaulatan Pemerintah Federal Jerman dan tatanan demokrasi yang bebas. Oleh karena itu, perlu dilakukan desain ulang mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia dengan kajian sosiologis dan psikologis secara empiris agar memenuhi kriteria “clear and present danger”.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-undang yang mengatur Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan, masing-masing mensyaratkan perlunya persetujuan presiden dalam proses pidana terhadap pejabat negara yang berada di lembaga tersebut. Sorotan masyarakat lebih sering ditujukan kepada politisi. Hal ini terlihat dari permohonan uji materi yang diajukan, padahal ketentuan tersebut juga berlaku untuk hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah apa esensi persetujuan presiden dalam proses pidana anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, serta bagaimana sinkronisasi pengaturan tersebut. Esensi persetujuan presiden dikaji berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam pertimbangan putusannya, sejarah pengaturan dalam undang-undang, dan rujukan norma tersebut di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sinkronisasi pengaturan dilihat berdasarkan peristilahan, tindak pidana yang dikecualikan, dan pelaku penegakan hukum pidana. Berdasarkan hasil kajian, sulit mendapatkan kepastian esensi dari persetujuan presiden, kecuali dalam konteks untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan yang itu pun tidak tepat apabila kemudian dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan persetujuan dalam proses pidana. Hasil kajian juga menemukan adanya 6 (enam) ketidaksinkronan pengaturan mengenai persetujuan presiden tersebut. Berdasarkan hasil kajian tersebut direkomendasikan 3 (tiga) opsi, yaitu menghapus ketentuan persetujuan presiden tersebut dan mengkaji kemungkinan pembentukan forum previligiatum; mengatur dalam undang-undang tersendiri, atau dimasukkan sebagai bagian dari undang-undang hukum acara pidana.

Penulis: Mei Susanto

Abstrak:
Saat ini, hampir di seluruh sistem ketatanegaraan di berbagai negara, secara umum disepakati bahwa lembaga eksekutif memiliki peran fundamental dalam menyusun draf anggaran negara untuk kemudian dipresentasikan kepada lembaga legislatif. Lembaga legislatif kemudian memiliki hak untuk membahas, memperdebatkan, dan dalam beberapa kasus melakukan perubahan, untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap proposal anggaran dari lembaga eksekutif. Hak lembaga legislatif tersebut, dalam praktiknya akan berbeda-beda. Secara umum terdapat tiga bentuk hak lembaga legislatif di antaranya: budget making, legislatif memiliki kapasitas untuk menerima atau menolak proposal anggaran dari eksekutif serta memiliki kemampuan memformulasikan anggaran secara sendiri; budget influencing, legislatif memiliki kapasitas menerima atau menolak proposal anggaran dari eksekutif namun lemah dalam memformulasikan anggaran secara sendiri; dan budget approving, legislatif tidak memiliki kapasitas menerima atau menolak proposal anggaran dari eksekutif termasuk memformulasikan anggaran secara sendiri. Artikel ini membahas peran lembaga legislatif Indonesia yaitu DPR dan DPD dalam proses penganggaran. DPR memiliki peran kuat yakni membahas, mengubah, dan menerima atau menolak namun lemah dalam kapasitas menyusun anggarannya sendiri sehingga disebut budget influencing, dibandingkan DPD yang hanya memberikan pertimbangan sehingga disebut budget approving. Artikel ini menyarankan agar ada reposisi peran DPR dan DPD yang lebih kuat dan berimbang, sehingga akan dapat menciptakan pengawasan ganda, revisi penganggaran yang diperlukan, penundaan anggaran yang memiliki kepentingan konstitusi, debat publik, dan menghasilkan anggaran yang berpihak pada rakyat. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas dan sumber daya pendukung bagi DPR dan DPD agar dapat setara dengan eksekutif dalam pembahasan anggaran sehingga mampu menjadi lembaga legislatif pembentuk anggaran (budget making).

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Pengaturan hukum mengenai pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana (residivisme) yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini dipandang cukup rumit untuk diterapkan. RUU Hukum Pidana membawa perubahan terhadap konsep residivisme. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana konsep residivisme dalam doktrin, dalam pengaturannya saat ini, dalam draft RUU Hukum Pidana, serta mengkaji implikasi perubahan konsep tersebut bagi penegakan hukum pidana secara umum. Dalam pembahasan diketahui bahwa KUHP yang selama ini berlaku, menerapkan sistem residivis khusus dengan sistem antara, akan diubah menjadi sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum, yang artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. RUU Hukum Pidana diantaranya mengatur bahwa jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Beberapa implikasi dari perubahan tersebut antara lain bahwa konsep recidivis dalam draf RUU Hukum Pidana relatif lebih simpel dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu konsep tersebut akan lebih memudahkan penegak hukum dalam penerapannya. Penerapan konsep residivis perlu diikuti dengan perubahan instrumen hukum acara pidana (RUU KUHAP) serta peraturan lain terkait prosedur teknis di masing-masing lembaga penegak hukum. Perubahan sistem residivis juga perlu diikuti dengan upaya pembenahan terhadap sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum. Akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta pailit mulai dari sita perdata, pidana dan pajak. Tulisan ini membahas tentang bentuk-bentuk sita dalam proses kepailitan, kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam kepailitan dan dampak dari kedudukan sita umum terhadap pembayaran utang kepada para kreditor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan maupun studi dokumen. Berbagai data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penulisan ini menemukan bahwa adanya aturan dalam UU lain seperti Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 telah mengesampingkan kedudukan sita umum. Ahli masing-masing bidang ilmu juga memiliki pandangan yang berbeda terkait kedudukan sita umum. Kondisi ini berdampak pada munculnya pergesekan antara penegak hukum, inkonsistensi putusan hakim, lamanya proses kepailitan, terjadi ketidakadilan, ketidakjelasan data harta pailit, berkurang bahkan hilangnya harta pailit. Oleh sebab itu, pemahaman penegak hukum tentang asas hukum terutama asas lex specialis derogate legi generalis perlu ditingkatkan. Penggunaan lembaga sita jaminan dalam proses kepailitan harus disosialisasikan untuk memaksimalkan penguasaan terhadap harta pailit. Supaya proses kepailitan tidak berlarut-larut, UU kepailitan harusnya membatasi jangka waktu penyelesaian aset kepada kurator.

Penulis: Yeni Rosdianti

Abstrak:
“Bekerja” memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia, tidak hanya dalam arti ekonomi namun juga bermakna pemuliaan martabat manusia. Bekerja, selain dapat menjamin penghidupan, juga merupakan alat pencapaian inklusi dan partisipasi setara dalam relasi sosial. Martabat manusia menjadi landasan prinsip kesetaraan untuk membentuk masyarakat inklusif dimana kelompok rentan secara penuh dihormati hak-haknya hingga dapat berpartisipasi secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) memegang peranan penting dalam hal ini, khususnya terkait dengan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas dalam kerangka prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Atau selanjutnya disebut CRPD) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2011, meletakkan dasar yang kokoh bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam penerapan kaidah-kaidah dasar HAM. Konvensi ini dianggap sebagai model disabilitas terkini yang mengacu pada pendekatan HAM. Terkait dengan hak atas pekerjaan khususnya untuk penyandang disabilitas, pasal 27 CRPD meletakkannya dalam rangka mencapai dunia kerja yang inklusif dan setara. Untuk itu, CRPD mendorong langkah-langkah positif (positive measures) sebagai sarana menyingkirkan hambatan struktural yang dihadapi oleh penyandang disabilitas selama ini.

Vol. 9 / No. 2 - November 2018

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Situasi dunia dewasa ini ditandai dengan bermunculannya pemimpin populis di negara-negara berbagai benua. Mulai dari benua Eropa, Amerika dan Asia, setelah pemilu di Jerman, Filipina, dan Brasil, para pemimpin populis muda memperoleh dukungan politik yang terus meningkat untuk mengendalikan negara dan menjalankan politik dan kebijakan populis mereka. Memburuknya ekonomi nasional dan kesejahteraan publik, serbuan masif kaum imigran untuk mencari suaka, dan suburnya pertumbuhan agama para pendatang telah membantu dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi munculnya para pemimpin populis baru untuk memenangkan pemilu dengan memanfaatkan mesin demokrasi nasional. Analisis yang komprehensif akan membantu menjelaskan realitas yang berkembang di tingkat global, dengan melakukan pendekatan komparatif terhadap kasus-kasus yang tengah berlangsung. Analisis ini lebih jauh akan mengungkap arah perkembangan populisme global dan kemungkinan konsekuensinya, dan dapat menjelaskan apakah kecenderung bangkitnya populisme di banyak negara merefleksikan pandangan dan kepentingan masyarakat ataukah kaum elit, serta apakah perkembangan ini bersifat sementara atau jangka panjang.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Isu Rohingya bagi DPR RI tidak saja menjadi persoalan domestik Myanmar, tetapi telah menjadi persoalan kawasan, bahkan internasional. Hal tersebut terlihat dari arus pengungsi Rohingya di kawasan yang telah menjadi beban bagi sejumlah negara tetangga, dan dibentuknya Tim Pencari Fakta PBB untuk menyelidiki dugaan terjadinya kejahatan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine. DPR RI, sebagai salah satu aktor internasional, sudah tentu, tidak boleh tinggal diam menyaksikan krisis kemanusiaan Rohingya, apalagi ASEAN, yang tadinya diharapkan dapat mengatasi persoalan ini, tidak memperlihatkan perannya. DPR RI telah berupaya bersikap kritis, dan melalui diplomasi parlemen, terus menyuarakan pentingnya penanganan isu Rohingya di fora internasional, khususnya fora antarparlemen. Hal itu dilakukan oleh DPR RI dalam kerangka diplomasi kemanusiaan agar penanganan isu Rohingya mendapatkan perhatian internasional. Diplomasi DPR RI ini tidak saja bertujuan untuk memberikan perlindungan HAM etnis Rohingya, tetapi juga untuk terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di Myanmar dan juga di kawasan.

Penulis: Rahmah Daniah

Abstrak:
Walapun pihak pemerintah Indonesia merasa telah melewati fase darurat terorisme namun bukan berarti kondisinya bena-benar bebas dari ancaman terorisme, buktinya aksi terror yang diluar dugaan muncul di Kalimantan Timur yang kondisi masyarakatnya sangat majemuk dengan tingkat kenyamanan dan keamanan kota yang cukup ideal, yaitu jauh dari ancaman bom, malah terjadi pada November 2016, dimana bom meledakkan gereja Oikumene dan ledakan tersebut menimbulkan korban. Aksi tersebut malah dilakukan oleh mantan narapidana pelaku terror bom buku di Tangerang yang mendapatkan remisi tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendekatan manajemen identitas ethnopolitical pemerintah Indonesia pasca bom gereja Oikumene, Samarinda dengan fokus pada pendekatan pemerintah melalui jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terutama pada pihak-pihak terkait dan telaah dokumen dari instansi pemerintah, serta menggunakan data sekunder yaitu buku, jurnal, media cetak dan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan social learning theory, munculnya peledakan bom gereja Oikumene disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari masyarakat Sengkotek yang memiliki sikap yang terbuka dan perilaku toleransi yang tinggi terhadap pendatang dikarenakan kondisi budaya heterogen etnis yang tinggi. Lingkungan pemicu konteks juga diakibatkan oleh UU No.015/2003 yang mengatur tindak penangkapan terhadap perilaku terorisme. Sehingga pemerintah masih memiliki kendala-kendala yang cukup tinggi dalam memanajemen identitas etnopolitikal terutama dalam jangka panjang.

Penulis: Prawita Meidi Handayani

Abstrak:
Kebangkitan politik identitas dikatakan banyak berpengaruh terhadap politik dalam negeri, bahkan mempengaruhi Pilkada Jakarta yang lalu. Oleh karena itulah, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari bangkitnya politik identitas islam di Indonesia terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam isu Rohingnya. Pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok minoritas muslim Rohingya mendorong Indonesia untuk bereaksi terhadap isu tersebut. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, juga telah melakukan upaya diplomasi terkait menanganan isu ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada kelompok Rohingya dan menampung pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Menjelang Pilpres 2019, beberapa survey menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandiaga. Survey mengenai kepuasan dan ketidakpuasan atas kinerja Jokowi selama menjadi Presiden RI adalah relatif seimbang. Beberapa kalangan menilai bahwa Presiden Jokowi telah berhasil meraih kemajuan-kemajuan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sementara pihak lain berpandangan sebaliknya. Tulisan ini mengkaji kekuatan dan kelemahan politik Jokowi dalam konteks menghadapi Pilpres 2019. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisa deskriptif. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa kekuatan politik Jokowi terutama terletak pada aspek political image sebagai pemimpin yang merakyat, keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur, positioning prestasi sebagai Presiden RI secara nasional dan internasional, positioning dalam kehidupan ke-Islam-an nasional, dan dukungan prestasi beberapa Menteri Kabinet Kerja secara nasional dan internasional. Adapun kelemahan politik Jokowi terutama terletak pada belum terpenuhinya beberapa janji kampanye pada Pilpres 2014. Kelemahan politik yang paling utama Jokowi adalah dalam bidang perekomian yang belum memenuhi target pencapaian sebagaimana yang dijanjikan.

Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018

Penulis: Ia Arga Dhelia

Abstrak:
Sektor perikanan berperan penting dalam pembentukan PDB nasional dengan tumpuan utama sektor perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Dirjen Perikanan Budidaya menyatakan ikan bandeng merupakan salah satu pilihan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang belum optimal meskipun harganya terjangkau, kaya akan kandungan gizi, budidaya mudah dilakukan, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Provinsi Jawa Barat menjadi produsen bandeng terbesar ke tiga di Indonesia dan lebih dari setengah produksinya dihasilkan di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu memiliki potensi tambak terluas di Jawa Barat. Produksinya selalu melampaui target dan meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi faktual perikanan bandeng di Kabupaten Indramayu, menganalisis daya saing industri bandeng di Kabupaten Indramayu, dan merumuskan strategi kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri bandeng di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah model Porter’s diamond, analisis gap, dan analytical hierarchy process (AHP). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, terciptanya kemudahan akses sumber daya modal, penguatan infrastruktur, serta kemudahan kerjasama dengan industri pendukung dan industri terkait. Faktor utama adalah sumber daya modal, dengan aktor dan tujuan utama adalah pelaku usaha dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Strategi alternatif berdasarkan prioritas secara berturut-turut adalah strategi meningkatkan produksi, strategi penguatan infrastruktur, strategi peningkatan kerjasama antar stakeholder, strategi penyuluhan, serta strategi perbaikan regulasi.

Penulis: Agung Sulistyo Purnomo

Abstrak:
Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak kejatuhan rezim otoriter sampai saat sekarang. Perubahan ini ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pelayanan publik. Imigrasi adalah salah satu dari beberapa instansi publik yang sedang memaksimalkan perkembangan teknologi informasi ini dengan meluncurkan berbagai inovasi di bidangnya. Akibatnya, menurut data dari survei internal Direktorat Jenderal Imigrasi, indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan keimigrasian meningkat cukup tajam di tahun 2015. Pencapaian yang sangat memuaskan ini, bagaimanapun, menjadi target pembantahan dari sudut pandang dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam paradigma new public service dan critical system heuristics. Sebagai penunjang terhadap dua teori ini, model kolaborasi dari theory of change juga akan dijabarkan. Sangat diharapkan bahwasanya model kolaborasi ini, nantinya, dapat digunakan untuk membantu pencapaian kualitas pelayanan publik yang prima. Kajian ini menggunakan data-data sekunder yang didapat dari Imigrasi dan di olah menggunakan metode kualitatif. Tulisan ini menyimpulkan penentuan cara yang tepat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang pelayanan paspor online dan inovasi-inovasi yang mengikutinya beserta implikasinya terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Beberapa rekomendasi seperti pencanangan program partisipasi publik dan penggunaan sistem kerja mandiri untuk kantor pelayanan di daerah diyakini dapat menjadi jalan keluar untuk menuju pelayanan publik berskala dunia.

Penulis: Ready Prima Dudesy

Abstrak:
Kinerja pasar modal tidak hanya ditentukan oleh faktor internal perusahaan saja, tetapi juga oleh faktor eksternal perusahaan. Faktor eksternal perusahaan salah satunya adalah kondisi ekonomi. Investor dapat menggunakan indikator kondisi perekonomian nasional yaitu tingkat inflasi untuk keputusan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh guncangan tingkat inflasi Indonesia terhadap imbal hasil saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tingkat inflasi Indonesia yang tidak signifikan memengaruhi imbal hasil indeks saham gabungan di BEI. Hasil penelitian menemukan satu hubungan kausalitas atau saling memengaruhi yaitu antara variabel tingkat inflasi nasional dan variabel imbal hasil saham sektor industri dasar dan kimia. Hasil penelitian juga mendekteksi bahwa terdapat empat hubungan satu arah yaitu antara imbal hasil saham sektor pertanian yang signifikan memengaruhi tingkat inflasi, imbal hasil saham sektor keuangan yang signifikan memengaruhi tingkat inflasi, imbal hasil indeks saham gabungan di BEI yang signifikan memengaruhi tingkat inflasi, dan tingkat inflasi yang signifikan memengaruhi imbal hasil saham sektor infrastruktur. Guncangan tingkat inflasi Indonesia direspon negatif oleh imbal hasil saham sektor industri dasar dan kimia. Sebaliknya guncangan imbal hasil saham sektor industri dasar dan kimia juga direspon negatif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan Imbal hasil saham sektor pertanian direspon positif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan Imbal hasil saham sektor keuangan direspon negatif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan Imbal hasil indeks Harga Saham Gabungan direspon negatif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan tingkat inflasi Indonesia direspon negatif oleh imbal hasil saham sektor infrastruktur, pekerjaan umum, dan transportasi.

Penulis: Mardianis

Abstrak:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Sementara kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil. Peningkatan jumlah tempat wisata sampai dengan tahun 2014 dan penetapan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menjadi potensi peningkatan PAD dari sektor pariwisata sehingga menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kerinci ke depannya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji potensi sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci sebagai sektor unggulan sehingga memberikan dampak ekonomi terhadap PAD dan bagaimana strategi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci. Metode penelitian dengan analisis deskriptif dari data sekunder selama periode tahun 2010-2014, alat analisis digunakan Metode Location Quotient, Dynamic Location Quotient dan Indeks Spesialisasi. Analisis SWOT digunakan untuk analisis strategi pengembangan sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, akan tetapi merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kerinci ke depannya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada periode penelitian hanya 0,57 persen atau relatif tidak berperan. Adapun strategi pengembangan ke depannya difokuskan pada peningkatan keunikan Kabupaten Kerinci sebagai destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata berbasis partisipasi masyarakat, pembinaan masyarakat yang sadar wisata, diversifikasi produk wisata yang bisa menjadi ciri khas daerah dibanding daerah lainnya, menumbuhkan gerakan sadar wisata “tradisi mudik/pulang kampung”, melestarikan budaya lokal sebagai keunikan wisata dan peningkatan promosi dan publikasi.

Penulis: Ragimun

Abstrak:
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dibentuk sebagai wujud dari respon ASEAN terhadap dinamika ekonomi di kawasan dan global berupa integrasi negara-negara ASEAN dengan perekonomian global. RCEP memiliki tujuan progresif menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antar negara anggota. Penyatuan 16 negara dalam satu skema perjanjian perdagangan bebas akan menjadikan RCEP menjadi blok perdagangan besar yang menguasai sepertiga dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi perdagangan barang dengan diberlakukannya RCEP dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat atas perdagangan barang bagi Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan-pendekatan ekonomi yang lebih menekankan pada dampak pembentukan RCEP terhadap perdagangan barang bagi Indonesia melalui pendekatan deskriptif. Sebagai hasilnya adalah bahwa optimalisasi peningkatan ekspor Indonesia jangka menengah dan jangka panjang akan dapat dicapai, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui percepatan penyelesaian perundingan RCEP khususnya terkait tiga isu penting yaitu isu perdagangan barang (trade in goods), perdagangan jasa (trade in services), dan investasi. Upaya-upaya lainnya adalah mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi menjadi produk dan jasa yang bernilai tambah, memanfaatkan seluruh skema preferensi yang ada selama ini dan request delegasi Indonesia terkait pembukaan akses pasar dengan menargetkan pasar secara spesifik. Demikian juga senantiasa fokus pada skala untuk membantu perbaikan neraca perdagangan serta menyusun “negative list” beberapa negara tujuan ekspor yang selama ini perlu dioptimalkan seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan.

Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Prosedur pencantuman identitas pada Consolidated United Nations Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organizations and Individual yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai saat ini dianggap belum melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat internasional, khususnya prinsip untuk mendapatkan persidangan yang adil (fair trial). Hal tersebut karena tidak tersedianya pembelaan/klarifikasi dari objek yang akan dan/atau telah ditetapkan dalam daftar tersebut. PBB telah berupaya memperbaiki prosedur pencantuman identitas pada Consolidated United Nations Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organizations and Individual dengan mengadopsi due process of law model dalam proses pencantuman identitas. Perubahan prosedur tersebut sampai saat ini masih belum cukup memberikan pelindungan HAM bagi individu yang menjadi subjek karena belum menerapkan due process of law secara utuh. Hal tersebut dibuktikan dengan masih belum adanya pihak peradilan yang berwenang, bebas, dan terbuka untuk memutuskan apakah sesorang patut dicantumkan identitasnya dalam daftar tersebut. Indonesia juga mengeluarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. Prosedur yang digunakan dalam mencantumkan identitas orang, organisasi, dan/atau korporasi dalam daftar tersebut telah berupaya menghadirkan pihak yudisial, namun prosedur pelibatan pihak yudisial hanya sebatas pemberi legalitas dari daftar melalui penetapan. Perlu dilakukan penyempurnaan prosedur bagi pencatuman identitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris untuk menyesuaikan dengan kesepakatan dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa sebuah organisasi terorisme dapat juga ditetapkan melalui putusan pengadilan agar pelindungan HAM bagi subjek yang telah/akan dicantumkan di daftar dapat terwujud.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2017, KPK telah melakukan sebanyak 77 OTT. Selain KPK, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) dengan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016, yang juga melakukan OTT berkaitan dengan pungutan liar. Namun, istilah OTT tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. Ketentuan hukum acara hanya mengatur penangkapan dan tertangkap tangan. Oleh karena itu, permasalahan hukum dalam tulisan ini adalah apakah pelaksanaan OTT oleh KPK dan Satgas Saber Pungli telah sesuai dengan hukum acara pidana. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pembahasan diuraikan pelaksanaan OTT oleh KPK, yang didahului dengan penyadapan, sementara mekanisme dan prosedur penyadapan harus diatur dalam UU, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli berdasarkan laporan dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, OTT yang dilakukan oleh KPK dan Satgas Saber Pungli, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, tidak menyalahi hukum acara pidana. Namun, untuk harmonisasi, kewenangan penyadapan perlu diberikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani kasus korupsi, dan persyaratan tertangkap tangan dalam KUHAP harus dipertegas kriteria dan syaratnya, agar pelaksanaannya tidak tergantung pada penafsiran aparat.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai suatu karya kreativitas, produk ekonomi kreatif (ekraf) merupakan kekayaan intelektual yang perlu mendapat penghargaan sebagai suatu karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh pelindungan hukum. Penelitian ini menganalisis mengenai regulasi yang dibentuk Pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap produk ekraf dan penerapan regulasi tersebut di Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan empiris, data sekunder dan primer diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan, kebijakan pelindungan HKI terhadap produk ekraf telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan bidang HKI dan kebijakan daerah terkait pelindungan HKI untuk produk ekraf mengacu pada kebijakan tingkat nasional. Pelindungan preventif diberikan melalui UU berupa manfaat ekonomi bagi pelaku ekraf yang mendaftarkan HKInya. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman pentingnya HKI, sifat komunal pelaku ekraf di Indonesia, dan sifat HKI yang harus didaftarkan untuk mendapat pelindungan hukum, menyebabkan pelindungan HKI untuk pelaku ekraf belum optimal. Pada tataran implementasi, kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya menjadi kunci keberhasilan pelindungan HKI yang dilakukan oleh pemerintah. Minimnya keberpihakan daerah berdampak pada belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pelaku ekraf. Oleh karenanya pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi HKI dan memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf. Dukungan kelembagaan dan regulasi pada tingkat daerah juga penting dilakukan untuk mengembangkan dan melindungi produk ekraf.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Saat ini banyak BUMD yang berkualitas rendah karena belum dikelola dengan baik. Salah satu hal yang mempengaruhi pengelolaan BUMD adalah bentuk hukumnya. Untuk itu kajian ini menganalisa implikasi dari bentuk hukum BUMD terhadap pengelolaannya. Berdasarkan hasil kajian ada dua bentuk hukum BUMD yaitu Perumda dan Perseroda. Bentuk hukum Perumda berorientasi pada pelayanan umum. Namun Perumda juga harus mencari keuntungan. Sedangkan bentuk hukum Perseroda berorientasi pada mencari keuntungan. Agar tujuan tersebut tercapai, Perumda dan Perseroda harus dikelola dengan baik sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017, selain juga harus didukung dengan SDM yang handal dan modal yang memadai. Organ Perumda dan Perseroda juga harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Implikasi lain dari Perumda dan Perseroda adalah kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan kebijakan Perumda dan Perseroda. Akibatnya visi, misi, dan itikad baik kepala daerah menentukan perkembangan Perumda dan Perseroda. Apabila kepala daerah memiliki visi, misi, dan itikad yang baik maka Perumda dan Perseroda dapat berkembang dengan baik. Namun jika sebaliknya, maka Perumda dan Perseroda akan sulit untuk berkembang. Agar Perumda dan Perseroda dapat dikelola dan berkembang dengan baik maka kepala daerah harus memiliki visi, misi, niat baik, dan keseriusan untuk mengembangkannya; organ dan pegawai Perumda dan Perseroda harus direkrut dengan benar sesuai PP No. 54 Tahun 2017; organ Perumda dan Perseroda juga harus memiliki kemandirian dan independensi dalam menjalankan tugasnya tanpa ada campur tangan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: Zaka Firma Aditya

Abstrak:
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diubah sebanyak 4 (empat) kali, namun masih mengandung permasalahan-permasalahan yuridis di dalamnya. Permasalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan tumpang tindihnya aturan-aturan yang ada. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman hierarki perundang-undangan yang dianggap dapat mengatasi masalah dalam undang-undang sebelumnya, namun juga mengalami masalah yang sama. Beberapa problematika yang ada dalam UU No. 12 Tahun 2011 berkaitan dengan dikembalikannya kedudukan ketetapan MPR, tidak tegasnya kedudukan peraturan menteri, kedudukan peraturan lembaga negara, dan peraturan desa, serta materi muatan peraturan presiden yang dianggap sama dengan peraturan pemerintah. Tulisan ini akan membahas mengenai (1) legal historis dan politik hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia beserta permasalahan-permasalahannya; dan (2) rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun hasil penulisan ini bahwa pembentukan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki politik hukum masing-masing sesuai dengan rezim pemerintahan pada saat itu. Setiap hierarki memiliki problematikanya masing-masing, meskipun tujuan awalnya sama yaitu untuk menertibkan dan memperbaiki kerancuan dari peraturan sebelumnya, sehingga rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan penting dilakukan agar menjamin konsistensi dan keselarasan norma-norma pada berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Adapun rekonstruksi yang dimaksud adalah dengan menata kembali hierarki peraturan perundang-undangan dengan membedakannya antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah.

Penulis: Budi Suhariyanto

Abstrak:
Penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia mengalami kendala akibat tidak jelasnya pengaturan penanganan tindak pidana korporasi. Dalam rangka mengatasi ketidaksempurnaan pengaturan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Ada pertanyaan yang mengemuka yaitu apa saja kendala yang dihadapi Penegak Hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana korporasi dan bagaimana peran Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi tersebut? Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Secara normatif, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi subjek tindak pidana, tidak dirumuskan detail tata cara penanganan korporasi sehingga penegak hukum mengalami kendala dalam melakukan proses pemidanaan terhadap korporasi. Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut. Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dijadikan pedoman bagi Penegak Hukum untuk mengatasi kendala teknis hukum acara pidana korporasi. Namun, Perma tersebut memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana korporasi dalam RKUHAP.

Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018

Penulis: Wenny Lestari

Abstrak:
Kejadian balita pendek (stunting) di Indonesia masih menempati urutan ke-5 di dunia. Terdapat lima Juta (38,6% dari 12 juta) Balita di Indonesia yang memiliki tinggi badan dengan kategori pendek. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan terkait pemaknaan sehat dan sakit pada balita, dan pola pengasuhan anak terkait dengan stunting. Metode penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Penelitian dilakukan di wilayah perkotaan (Kecematan Kalisat) dan perdesaan (Kecamatan Jelbuk) dengan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Jember. Waktu penelitian adalah 7 bulan (Juni-Desember 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah stunting terkait erat dengan konstruksi sosial masyarakat. Terdapat perbedaan konstruksi sosial yang membentuk pemahaman sehat/sakit dan pola asuh balita stunting di perdesaan dan perkotaan di Jember. Konstruksi sosial tersebut dipengaruhi oleh pendidikan ibu, usia perkawinan dini, tempat tinggal setelah menikah, tanggung jawab pengasuhan balita, dan prioritas ekonomi pada masyarakat yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kejadian stunting bukan merupakan akibat tunggal masalah kesehatan balita, namun terkait erat dengan konstruksi sosial masyarakat. Penyebabnya terletak pada perbedaan konstruksi sosial yang dibangun, pola komunikasi dan pemaknaan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, sehingga tidak ada titik temu untuk keberhasilan program peningkatan gizi balita.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Kualitas lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat selama ini merupakan hal yang menjadi perhatian dan perlu terus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kualitas lingkungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Metode gabungan kuantitatif (dengan penyebaran kuesioner) dan kualitatif (dengan wawancara) dilakukan dalam pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian di Provinsi Banten menunjukkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali indeks keanekaragaman hayati. Berdasarkan uji korelasi didapatkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini berarti, apabila terjadi kenaikan kualitas udara,kualitas air, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan maka pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Indeks kualitas udara dan tutupan lahan mempunyai konstanta yang paling besar di antara indeks lainnya. Dengan demikian, kenaikan dari nilai tersebut akan berdampak lebih besar pada kenaikan pemenuhan dasar, demikian juga sebaliknya.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Di tahun 2015, dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia, Provinsi Bali menempati peringkat kedua. Provinsi Bali memeroleh nilai 81,6 persen dan berada di bawah Provinsi NTT yang memeroleh nilai 83,3 persen. Perolehan indeks kerukunan tersebut menunjukkan secara umum hubungan antarumat beragama di Bali adalah harmonis. Meskipun demikian, ini bukan berarti Bali terhindar dari problema hubungan antarumat beragama. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan antarumat Islam dan Hindu di Bali. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, data-datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan beberapa informan yang dipilih secara purposive. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa pola hubungan antarumat Islam dan Hindu tidak tunggal, tetapi beragam. Ada pola hubungan yang asosiatif dan ada pula pola hubungan yang disasosiatif. Hubungan yang asosiatif dipilah menjadi tiga yakni kerja sama, akomodatif, dan toleransi, sementara hubungan yang diasosiatif dibagi menjadi dua, yakni kompetitif dan konflik. Faktor yang mendorong lahirnya hubungan yang asosiatif adalah faktor historis, kepentingan ekonomi, dan faktor integrasi. Sementara faktor penentu lahirnya hubungan yang disasosiatif adalah faktor kecemburuan ekonomi, ketidakemengertian terhadap ajaran agama Islam, komunikasi dan kuatnya adat yang berlaku di Bali.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Saat ini pariwisata berkembang pesat. Permasalahannya, kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Tulisan ini merupakan hasil penelitian, ingin mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa sampai akhirnya Nglanggeran disepakati sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seputar manajemen desa wisata. Masyarakat kemudian disatukan dalam wadah organisasi, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Pokdarwis menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan musyawarah sebagai bentuk pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pendayaan diberikan kepada masyarakat yang telah mempunyai kapasitas sehingga tercapai kemandirian. Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan untuk pembangunan sarana pendukung wisata maupun pengembangan usaha wisata dari berbagai pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya telah meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Selfie atau swafoto telah berkembang menjadi fenomena global. Kepopuleran swafoto ikut membawa sejumlah kekhawatiran besar tentang identitas, privasi, keamanan, dan pengawasan. Kebiasaan yang menyertai saat mengunggah swafoto adalah memberikan informasi yang terlalu banyak. Artikel ini berusaha mengkaji budaya swafoto terkait dengan privasi menggunakan teori manajemen privasi komunikasi atau communication responden dalam mengunggah swafoto. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Pengalaman yang menjadi fenomena dalam penelitian ini adalah swafoto. Penelitian fenomenologi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari orang-orang yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mengembangkan deskripsi dari esensi pengalaman untuk semua individu. Deskripsi ini terdiri dari “apa” yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya. Responden yang pernah mendapatkan kondisi private informacy turbulence berusaha untuk menimbang tuntutan-tuntutan situasi dengan kebutuhan dirinya dan pendapat orang lain yang ada disekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelompok usia remaja awal 12 s.d. 17 tahun justru memiliki tingkat privasi yang lebih tinggi saat melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial bila dibanding dengan kelompok usia lainnya. Perlu penelitian lanjutan tentang swafoto antara lain penelitian yang bertanya tentang motivasi mereka yang gemar melakukan swafoto, penelitian terkait dengan persepsi publik berkaitan dengan selfie oleh pejabat publik.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap profesi guru dan dosen. Dalam implementasi UUGD, tata kelola guru seringkali berjalan sangat kompleks dan dihadapkan pada berbagai masalah. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa tata kelola guru belum baik? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih karena sifatnya yang terbuka dan fleksibel. Melalui wawancara terbuka (individual dan kelompok) serta beberapa FGD ditemukan bahwa problematika tata kelola guru dalam implementasi UUGD berkaitan dengan banyak sekali persoalan, misalnya: kurang jelasnya definisi guru beserta implikasinya pada tugas tambahan (struktural) dan fungsional pengawas, perubahan kurikulum, kuantitas-distribusimutasi guru, kualitas-spesialisasi-workshop guru PNS dan non-PNS, perlindungan guru, penghargaan guru, dan organisasi profesi guru.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Makalah ini menyajikan beberapa isu utama tentang apa yang harus dilakukan guru dalam kelas yang mengajar bahasa Inggris (EFL) (EFL) mereka, dalam kaitannya dengan pekerjaan utama mereka sebagai guru (yaitu mengajar) dan pekerjaan tambahan untuk pengembangan profesional mereka (yaitu penelitian). Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk memberikan informasi yang mendalam bagi para guru dan calon guru tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan diri mereka sendiri melalui kegiatan mengajar dan meneliti. Selain itu, tulisan ini juga dimaksudkan untuk membahas cara tertentu bagi mereka untuk dapat mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi di ruang kelas mereka sendiri melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Penulis: Anggi Afriansyah

Abstrak:
Sektor industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menyaratkan dua prasyarat bagi pekerjanya, yaitu: jenjang pendidikan tinggi dan keterampilan sesuai bidang keahlian. Permasalahannya, latar pendidikan tinggi yang dimiliki tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan, utamanya bagi pekerja kontrak dan outsourcing (alih daya). Oleh karena itu, tulisan ini menelaah kesejahteraan pekerja dari tiga aspek: (i) kondisi sosial ekonomi, (ii) hak yang diperoleh, dan (iii) jaminan sosial. Untuk mendapat potret kesejahteraan dan strategi pemenuhan kebutuhan hidup pekerja kontrak dan alih daya bidang TIK di DKI Jakarta, dilakukan wawancara mendalam kepada sepuluh pekerja, terdiri dari delapan orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan rentang usia dua puluh tiga tahun sampai empat puluh tahun. Tulisan ini menjelaskan kondisi pekerja kontrak dan alih daya di sektor TIK yang meskipun memiliki pendidikan tinggi tetapi tidak memiliki posisi tawar memadai. Seperti halnya pekerja sektor lain, mereka pun harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka harus berstrategi mulai dari berhemat, menabung, pemilihan tempat tinggal, mencari lemburan, mencari tambahan pekerjaan, dan berusaha hidup sehat. Merujuk pada temuan tersebut, pemerintah harus secara aktif berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri agar pekerja yang masuk ke dunia industri memiliki posisi tawar yang lebih baik. Kata Kunci: pekerja kontrak dan alih daya, kesejahteraan, strategi bertahan hidup, Teknologi Informasi dan Komunikasi

Vol. 9 / No. 1 - Mei 2018

Penulis: Efriza

Abstrak:
Tulisan ini membahas relasi Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pengelolaan koalisi berdasarkan tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan akibat dari perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai. Awalnya, Presiden Jokowi memiliki keinginan untuk mewujudkan koalisi yang berbasis ideologis dan program yang sama (concensus coalition) antar partai politik, namun realitasnya, sulit mewujudkannya disebabkan stabilitas pemerintahan terganggu di awal pemerintahan, akhirnya Presiden Jokowi memilih mewujudkan koalisi “semua partai.” Menggunakan dasar pemikiran dari Scott Mainwaring dan David Altman mengenai kombinasi sistem presidensial dan multipartai serta koalisi dalam sistem presidensial, dilengkapi juga dengan beberapa pemikiran lainnya mengenai Koalisi. Berikutnya, dilengkapi analisis dari Otto Kirchheimer tentang Catch All Party, untuk menguraikan tranformasi kepartaian di era modern ini. Disertai pembahasan mengenai orientasi partai-partai politik di Indonesia, berdasarkan uraian Yasraf Amir Piliang tentang nomadisme politik. Berdasarkan realitas dan pemikiran di atas, dihasilkan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai dan cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, adalah Pengelolaan koalisi bersifat “gemuk” dengan kepemimpinan yang akomodatif dan cenderung transaksional. Sifat pengelolaan tersebut sebuah upaya menjaga hubungan harmonis antara Presiden dan DPR dengan konsekuensi bahwa Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan Koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan. Pengelolaan koalisi itu dapat dilakukan karena pilihan partai bergabung sebagai pendukung pemerintahan turut didasari bukan saja kebutuhan pencitraan politik berdasarkan dorongan elektoral dalam pasar politik, tetapi juga dalam upaya partai politik tersebut mendanai kelangsungan hidupnya.

Penulis: Ramdhan Muhaimin

Abstrak:
Salah satu pembaharuan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia terbaru yang diterbitkan tahun lalu adalah penamaan Laut Natuna Utara di sebelah utara Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, perairan tersebut masuk dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS). Kebijakan pemerintah Indonesia mengubah nama kawasan perairan ini dalam peta terbarunya mendapat protes keras dari pemerintah Tiongkok. Sebab kawasan yang dinamai pemerintah Indonesia sebagai Laut Natuna Utara diklaim pemerintah Tiongkok masuk ke dalam Laut Tiongkok Selatan berdasarkan peta tradisional Tiongkok. Tentu ada aspek politik dan keamanan dalam penamaan kawasan tersebut sehingga memicu kritik keras dari Tiongkok menyusul dinamika konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan selama ini. Kebijakan penamaan Laut Natuna Utara tidak bisa dilihat sebagai kebijakan pertikular yang tidak tekait sama sekali dengan tindakan politik lainnya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia sebelumnya, seperti pembuatan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) hingga peningkatan kapasitas militer di sekitar perairan Natuna. Termasuk visi maritim Pemerintah Indonesia yang termuat dalam Nawa Cita. Oleh karena itu, kajian ini mencoba menganalisis aspek keamanan pada kebijakan tersebut menggunakan pendekatan Persepsi Ancaman (Threat Perception) dan Teori Sekuritisasi yang dikembangkan Mazhab Copenhagen (Copenhagen School).Tujuan pendekatan konseptual dalam studi keamanan ini, untuk melihat sejauh mana kebijakan penamaan Laut Natuna Utara dapat dilihat sebagai upaya sekuritisasi kedaulatan kepentingan nasional Indonesia dari ancaman eksternal.

Penulis: Anggara Raharyo

Abstrak:
Mega-regional has become a major trend of the global political economy in this contemporary era. The most talked mega-regional negotiations are centered in East Asia, where Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and Trans-Pacific Partnership (TPP) seemed to be contested toward each other. The two mega-regional negotiations promised solution and advancement from stagnant multilateralism and regional trade agreement redundancy. Both regimes also promised possibility for East Asia regionalism, as an inevitable consequence of deeper integration created by the two regimes. Regional leadership is thus becoming a prominent issue, as great powers such as Japan, China, and ASEAN, will struggle to become a regional leader. While participating countries are motivated to conclude negotiation, major event occurred with the withdrawal of the US from TPP and the establishment of its successor, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). This study is aimed to understand East Asia political economy leadership constellation, regarding the current development of mega-regional trade agreements involving the region. We use “leadership” and “regional leadership” as our conceptual frameworks. We use the qualitative method in our study, in which data is obtained from the latest journals and books through literature review. Based on our analysis, we argue that this major shock event has created disruption in East Asia Regionalism, as it provided a new playing field for Japan, changing the balance of regional leadership. To conclude our study, we also propose scenarios for each East Asia great power as an initial discussion responding to this changing event.

Penulis: Hendra Manurung

Abstrak:
Relations between Indonesia and Russia seem to be getting closer after agreeing to speed up the drafting of a new strategic partnership agreement in Moscow. A Plan of Consultation for 2017-2019 was signed by Ministers Retno L.P Marsudi and Sergey Lavrov aimed at intensifying dialogue between the two countries. Indonesia is important to Russia not only as a partner on international level, but as a country that plays a major role in the Southeast Asia. Under the Russia-ASEAN dialogue partnership, a road map for economic cooperation has been agreed upon and implemented. Over the past two decades, economic cooperation between Russia and Southeast Asia has lagged behind political cooperation. The writer argues efforts to strengthen closer trade and economic cooperation are needed to overcome existing barriers. This paper attempts to elaborate Indonesia-Russia trade relations in searching for a new strategic partnership. It is further argued that Russia is important to Indonesia and vice versa considering both countries are promising and reliable partner in economy and defense cooperation.

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)

Abstrak:
Pemerintah Indonesia mengesahkan penambahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pelibatan TNI melalui tugas perbantuan dalam penanganan terorisme. Lebih jauh, pengaturan mengenai teknis pelibatan TNI melalui tugas perbantuan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan maksimal satu tahun setelah pengesahan penambahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari criminal justice model yang mengedepankan penegakan hukum, ke war model yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer. Walaupun pada prakteknya, pelibatan TNI dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mengenai mekanisme tugas perbantuan militer. Tulisan ini membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan criminal justice model, termasuk hal-hal apa saja yang penting untuk diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.

Vol. 8 / No. 2 - Desember 2017

Penulis: Muhammad Aris Nurcholis

Abstrak:
Dalam rangka melaksanakan amanat reformasi birokrasi khususnya program penguatan akuntabilitas serta dalam rangka meningkatkan kinerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kebijakan untuk mengimplementasikan manajemen kinerja dengan pendekatan balanced scorecard dalam proses penyusunan rencana strategis sejak tahun 2013. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan implementasi strategi dan mengevaluasi implementasi strategi balanced scorecard ditinjau dari prinsip-prinsip strategy-focused organization, serta melakukan analisis apakah balanced scorecard telah dipahami dan digunakan dengan baik oleh para pimpinan dan seluruh pegawai untuk pencapaian strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sequential explanatory research. Data diambil dari 231 responden pegawai dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap sembilan responden terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi strategi di Kementerian Kelautan dan Perikanan ditentukan oleh faktor-faktor kualitas tahapan strategi dan faktor-faktor pendukung implementasi strategi. Di antara faktor-faktor kualitas tahapan strategi, kejelasan indikator kinerja berbasis posisi mempunyai nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah nilainya adalah kejelasan penilaian kinerja. Untuk faktor pendukung yang paling menentukan adalah program manajemen perubahan, sedangkan faktor pendukung yang masih kurang dan harus diperbaiki adalah dukungan anggaran dan peran unit manajemen strategi. Penelitian juga menyimpulkan bahwa ditinjau dari lima prinsip strategy-focused organization, level implementasi balanced scorecard untuk pencapaian strategi oleh para pimpinan sudah baik. Namun pemahaman pegawai secara keseluruhan terhadap balanced scorecard masih belum baik.

Penulis: Lesmana Rian Andhika

Abstrak:
Konsep tata kelola pemerintahan dari good governance, sound governance, dynamic governance, dan open government merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintah apa pun yang diadopsi menyiratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Tujuan penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi konseptual teoritis dan membandingkan di antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang relevan, berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintah yang diadopsi bisa dan sukses dilaksanakan pada tempat yang berlainan. Artikel penelitian ini merupakan synthesis of qualitative research, dengan menggunakan metode meta-theory (the analysis of theory). Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa bukti tertulis yang ada mengenai tema penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan, tata kelola pemerintah diadopsi karena kebutuhan untuk merespon berbagai masalah aktivitas pemerintah. Berbagai model tata kelola pemerintah itu muncul akibat adanya pemikiran baru untuk mengisi kekurangan dari konsep yang telah ada sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Hasil lain juga mengungkapkan bahwa konsep tata kelola pemerintah memiliki intisari dan merujuk kepada inovasi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola aktivitas pemerintah, dan berkontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah akan tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif.

Penulis: Joko Tri Haryanto

Abstrak:
Pemetaan kemampuan keuangan daerah sangat penting untuk melihat tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan kewenangannya. Dalam beberapa kasus, rendahnya kemandirian daerah, selain disebabkan oleh lemahnya penerimaan PAD juga disebabkan oleh beban pengelolaan belanja APBD yang besar. Di sisi lain, kondisi daerah di Indonesia sangat bervariasi. Beberapa daerah merupakan penghasil SDA dan beberapa lainnya tergolong non-SDA, namun memiliki basis pajak yang besar. Sementara sebagian besar daerah lainnya justru tidak memiliki kekayaan apapun. Dengan kondisi yang sangat bervariasi tersebut, tentu dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif dalam pengambilan kebijakan secara nasional dengan tetap memerhatikan karakteristik masing-masing daerah. Sayangnya, penelitian dengan mendasarkan karakteristik daerah tersebut belum banyak dilakukan. Untuk itulah di tahap awal, kajian ini memfokuskan analisis pada perbandingan daerah penghasil SDA dan non-SDA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuadran dengan pendekatan analisis share dan growth dari masing-masing daerah. Dari hasil analisis share, disimpulkan bahwa daerah penghasil SDA memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan daerah non-SDA. Sebaliknya dari analisis growth, daerah non-SDA memiliki nilai lebih besar dibandingkan daerah penghasil SDA. Dari analisis metode kuadran, hanya Kabupaten Badung yang masuk di kuadran I. Seluruh daerah non-SDA masuk di kuadran II, sementara keseluruhan daerah penghasil SDA masuk di kuadran III minus Kabupaten Indragiri Hilir. Di dalam kuadran IV, dari seluruh lokus penelitian hanya ada Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah wajib memfokuskan kebijakan transfer ke daerah kepada daerah-daerah yang berada kuadran IV sehingga ke depannya mereka dapat melakukan berbagai perbaikan menuju kondisi yang lebih baik.

Vol. 8 / No. 2 - Desember 2017

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan restorasi gambut diluncurkan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut. Provinsi Riau dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang menjadi prioritas lokasi pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di tahun 2016. Permasalahannya adalah bagaimana kesiapan kedua provinsi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih siap melaksanakan kebijakan restorasi gambut, terlihat dari program yang dilaksanakan, sumber daya yang disiapkan, dan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Namun pelaksanaan kebijakan terkendala oleh tidak adanya regulasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di daerah. Untuk itu, ke depan perlu ada: (1) koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam setiap rencana kegiatan; (2) regulasi yang mendukung pemanfaatan dana donor untuk pelaksanaan restorasi gambut di daerah; (3) pemetaan sosial dan pemetaan ekonomi dalam pemetaan KHG; (4) evaluasi moratorium izin di lahan gambut; dan (5) peningkatan penegakan hukum. Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan, kebijakan restorasi gambut, Riau, Sumatera Selatan

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
This study analyzes urban poor fishing families’ livelihoods in Teluk Penyu Cilacap and Kedonganan Bali as a group of fishing families underwent rapid changes of urban growth, which ultimately succeeded in changing their livelihoods strategy. By conducting in-depth interviews and field observations, this research seeks to capture their livelihoods strategies in the face of natural and structural limitations of the fishing families’ world. The result indicates that people in both areas have adaptation strategies for their livelihoods, such as establishing good relationships with those who control the resources i.e. owners of motorboats or early stage capital providers, involving family members in their livelihoods, and saving expenses especially during the period of famine. In addition, as the poverty of fishing families is multidimensional in nature, the key is not to have a makeshift way but to bring a holistic and comprehensive approach to the problems. Keywords: livelihood, urban poor fishing family, adaptation strategy

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Penelitian yang disusun berdasarkan asumsi terhadap fenomena yang dijadikan obyek kajian dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan pertanahan di Pemerintah Kota Adminsitrasi Jakarta Utara yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Merujuk pada maksud penelitian yang dicapai, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk interpretasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 2) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pengorganisasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 3). Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan mengutamakan pandangan informan. Hasil penelitian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah ini bertugas untuk mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya serta melakukan inventarisasi atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Kata kunci: kebijakan, pengadaan tanah, kepentingan umum.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa dari kalangan miskin. Yang menjadi permasalahan, bagaimana implementasi kebijakan PIP di lapangan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang. Kedua kota dipilih sebagai unit analisis karena termasuk wilayah yang menerima bantuan PIP terbanyak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang belum optimal, akibat adanya intervensi dari elit politik lokal berupa pemaksaan nama- nama siswa yang harus diberi bantuan. Rekomendasi yang dikemukakan adalah 1) Evaluasi yang komprehensif terhadap PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 2) Regulasi yang jelas, agar tidak ada lagi intervensi politik praktis dalam PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 3) Perbaikan mekanisme dalam pengusulan calon penerima bantuan PIP; 4) Perbaikan mekanisme dalam rangka kontrol pemanfaatan bantuan PIP. Kata kunci: Program Indonesia Pintar (PIP), implementasi kebijakan jaminan sosial, pendidikan, Kota Kupang, Kota Palembang

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Membaca adalah kegiatan yang membantu mengembangkan pemikiran mahasiswa sehingga mendukung performa dan pencapaian akademik. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran dosen dalam membentuk perilaku membaca mahasiswa di era digital. Dengan mewawancarai 26 dosen, 38 mahasiswa, 2 pimpinan perpustakaan kampus, dan 1 pejabat dinas pendidikan provinsi, peneliti menemukan bahwa perilaku membaca mahasiswa tidak tumbuh karena kurangnya pembinaan di jenjang pendidikan sebelumnya. Interaksi dengan teknologi informasi dan telekomunikasi di era digital semakin menjauhkan mahasiswa dari perilaku membaca yang diharapkan. Intervensi dari dosen menjadi penting dalam mengondisikan perilaku membaca, yaitu dengan penugasan mencatat dan penugasan membaca. Selain itu, perguruan tinggi perlu mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuhnya perilaku membaca mahasiswa. Kata kunci: perilaku membaca, mahasiswa, dosen, pengondisian

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Hak pekerja perempuan telah dijamin dalam konstitusi, undang-undang, dan beberapa peraturan pelaksananya. Dalam konstitusi, persamaan hak perempuan untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang layak terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 33. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja perempuan antara lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/ Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Hak pekerja perempuan tersebut antara lain: pelindungan jam kerja, perlindungan dalam masa haid (cuti haid), pelindungan selama hamil dan melahirkan, termasuk ketika pekerja perempuan mengalami keguguran (cuti hamil dan melahirkan), pemberian lokasi menyusui (hak menyusui dan/atau memerah ASI), hak kompetensi kerja, hak pemeriksaan selama masa kehamilan dan pasca-melahirkan. Jaminan hak tersebut sejalan dengan konvensi internasional yang mengatur tentang hak pekerja perempuan yang terdapat dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan beberapa konvensi terkait lainnya. Dengan perspektif feminisme, studi ini menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum semua hak pekerja perempuan tersebut dapat dipenuhi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal tampak pada masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pekerja perempuan mengenai hak yang dimiliknya. Sementara faktor eksternal tampak pada: adanya budaya patriarki, marginalisasi dalam pekerjaan, adanya stereotype kepada perempuan, dan kurangnya sosialisasi. Kata kunci: ketenagakerjaan, pelindungan, pekerja perempuan, hak pekerja perempuan

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Kondisi sosial budaya masyarakat dewasa ini makin mengkhawatirkan, baik dilihat dari relasi antar individu ataupun kelompok yang tidak harmonis, juga kecenderungan masyarakat yang menggunakan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapinya. Kekhawatiran tersebut perlu segera diselesaikan, dan revolusi mental sebagai sebuah gagasan mendapatkan momentumnya. Pendekatan yang dibangun dalam analisis ini adalah konsep-konsep praktik dan pelaksanaan tindakan, dengan mengkaji peran kebudayan Jawa. Pemilihan Budaya Jawa sebgai dasar bagi pengembangan nilai Revolusi Mental, tidak terlepas dari budaya atau etnik Jawa merupakan etnik terbesar di Indonesia yang mencapai 40 persen dari populasi. Kebudayaan dominan adalah sebuah model substantif yang merefleksikan kenyataan yang memperlihatkan adanya aturan main dalam kehidupan sosial yang disetujui bersama dalam interaksi sosial yang muncul. Kebanyakan orang Jawa dimanapun berada, cenderung untuk mempertahankan kesukubangsaan mereka yang Jawa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kata kunci: struktural, habitus, budaya Jawa, Revolusi Mental

Penulis: Mohammad Jehansyah Siregar PhD

Abstrak:
Faktor psikologi perkembangan keluarga dalam penyediaan perumahan di perkotaan yang didasarkan pada hubungan alami antara manusia dan huniannya masih belum cukup diperhatikan. Makalah ini memaparkan sebuah hasil kajian kebutuhan perumahan (housing need) yang sangat penting untuk kehidupan keluarga muda di perkotaan. Kajian ini menghasilkan model arsitektur perumahan berdasarkan metodologi perancangan arsitektur. Ciri-ciri kehidupan dalam tahap-tahap siklus perkembangan keluarga menjadi sumber inspirasi untuk merumuskan prinsip-prinsip perancangan perumahan untuk keluarga muda perkotaan. Model perumahan untuk keluarga muda perkotaan yang dihasilkan dari kajian ini memberikan gambaran perumahan sebagai tempat tinggal yang terpisah, dalam bentuk rumah sewa perkotaan. Model perumahan ini berbentuk unit-unit hunian yang kecil, kompak dan fleksibel, di lingkungan yang aman dari bahaya dan dilengkapi dengan fasilitas yang memperhatikan kebutuhan hunian pasangan muda, serta menjadi wadah yang optimal untuk interaksi ibu dan anak. Sebagai sebuah model umum untuk perancangan perumahan perkotaan, hasil penelitian arsitektur ini dapat dilanjutkan untuk membuat prototipe dasar perancangan perumahan keluarga muda di kawasan perkotaan di Indonesia. Kata kunci: keluarga muda, perkotaan, model perumahan.

Vol. 8 / No. 2 - November 2017

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pelaksanaan hak angket diatur dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR (UU Angket) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Melalui permohonan pengujian undang-undang, MK membatalkan keberlakuan UU Angket karena sudah tidak sesuai dengan sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945. Pelaksanaan hak angket saat ini hanya berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penggantian UU No. 27 Tahun 2009 menjadi UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ternyata tidak mengakomodasi beberapa substansi UU Angket yang telah dibatalkan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat urgensi untuk membentuk Undang-Undang tentang Hak Angket DPR RI. Urgensi tersebut, selain sebagai tindak lanjut putusan MK, juga untuk menutup celah kekosongan hukum pada pengaturan saat ini dan untuk menghindari multi-interpretasi norma, misalnya terhadap subjek dan objek hak angket. Pengaturan mengenai hak angket perlu diatur di dalam undang-undang yang terpisah dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dengan materi muatan yang berisi tentang pengertian-pengertian, mekanisme, dan hukum acara. Pembentukan Undang-Undang tentang Hak Angket diperlukan guna memenuhi amanat Pasal 20A ayat (4) UUD 1945.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penguasaan negara terhadap tanah merupakan amanat yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Negara diamanatkan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang didasari oleh semangat mensejahterakan masyarakat. Pembaruan agraria di bidang pertanahan merupakan salah satu bentuk perombakan atau penataan ulang terhadap pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Penguasaan negara terhadap tanah dapat berupa pengaturan, pengelolaan, kebijakan, pengurusan, dan pengawasan. Bentuk penguasaan negara terhadap tanah ini perlu diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang yang mengatur tentang pertanahan. Salah satu bentuk penguasaan negara yaitu dengan melakukan redistribusi tanah. Redistribusi tanah untuk rakyat dilakukan dengan mengidentifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk kemudian dikelola sebagai bagian dari Reforma Agraria. Selain itu, dalam rangka mendukung program redistribusi tanah, pemerintah dapat melakukan moratorium penggunaan tanah untuk pembangunan yang berorientasi pada bisnis, membatasi kepemilikan dan penguasaan tanah, pengendalian harga tanah, dan mencabut hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
In 2017, Constitutional Court has received three calls for judicial reviews regarding treachery (makar) article in the Criminal Code. These articles deemed to be contradicting with the principle of legal certainty and freedom of expression. This study analyzes the important issue that is being debate in those judicial reviews. One of those is about the argument which says that the absence of the definition of treachery in the Criminal Code has caused a violation of legal certainty. Besides, the rule of treachery in the Criminal Code has also considered to have caused a violation of freedom of expression which has been guaranteed by Constitution. Analysis shows that the absence of treachery definition in the Criminal Code is not something that instantly becomes a problem in its application that causing the loss of legal certainty. Law enforcer, especially judge, in enforcing the rule of law must always use the method of law interpretation which appropriate with legal norm. With systematic interpretation, treachery can be interpreted according to the sentence of the rule as a unity of the legal system. In this case, the term treachery as regulated in Article 87 of the Criminal Code can be systematically interpreted as the basis for Article 104-Article 108 of the Criminal Code, Article 130 of the Criminal Code, and Article 140 of the Criminal Code which regulates various types of treason and their respective legal sanctions for the perpetrators. Further, on the argument that the articles of treachery in the Criminal Code also can not necessarily be said to limit the freedom of expression, because every citizen’s freedom has limitation, including the limitation of law and human rights.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dengan tujuan menyelesaikan masalah secara singkat murah dan transparan. Mekanisme kepailitan diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Namun dalam praktiknya UU Kepailitan memiliki banyak permasalahan terutama berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tulisan ini akan membahas pengaturan kedudukan konsumen terkait kepailitan dan implementasinya. Penulis menemukan bahwa yang mengatur kedudukan konsumen dalam kepailitan tidak hanya UU Kepailitan akan tetapi juga KUHPerdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pengaturan tersebut memiliki beberapa permasalah yaitu adanya ketidakjelasan dan ketidaksingkronan pengaturan serta pelanggaran asas peraturan perundang-undangan. Akibatnya dalam pelaksanaanya kedudukan konsumen menjadi sangat lemah. Konsumen kerap dikategorikan sebagai kreditor konkuren yang akan menerima ganti kerugian setelah kreditor separatis dan preferen. Sebaliknya, kedudukan kurator, pengurus, hakim pengawas sangat kuat sehingga memungkinkan terjadi penyimpangan seperti praktik mafia kepailitan yang merugikan konsumen. Berkaitan dengan budaya hukum, penegak hukum telah mengakui kedudukan konsumen sebagai kreditor dalam kepailitan hanya saja putusan hakim belum berpihak terhadap konsumen. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui cara di luar kepailitan. Oleh sebab itu UU Kepailitan perlu mengatur kedudukan konsumen secara jelas; aturan tentang pengawasan juga perlu diperketat; dan sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang melanggar juga perlu diatur. Sedangkan UU lain perlu menyesuaikan aturan dengan UU Kepailitan supaya dapat dilaksanakan.

Penulis: Adi Haryono

Abstrak:
Berbagai skema PMA industri pertahanan di berbagai negara mengalami tahapan reformasi demi tercapainya revitalisasi industri dalam negeri maupun terciptanya industri yang berkesinambungan. Reformasi yang dilakukan meliputi peraturan penanaman modal dan tata kelola industri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi PMA di industri pertahanan, dan bagaimana pemerintah membentuk Joint Venture (JV) yang berkesinambungan. Pemerintah telah mengatur tingkat partisipasi PMA di industri pertahanan berdasarkan tingkat nilai strategis suatu klaster industri pertahanan, melalui derajat pengendalian pihak asing di suatu perseroan pertahanan, dari sektor tertutup atau 0%, bersyarat di bawah BUMN hingga 49%, dan sektor terbuka hingga 100%. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengatur bahwa Industri Alat Utama merupakan Industri yang tertutup bagi partisipasi asing, sementara UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bahwa industri senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang tertutup bagi asing, sehingga harmonisasi peraturan diperlukan. Untuk membentuk JV yang berkesinambungan, perencanaan Pemerintah dan pengendalian JV memegang peranan penting. Penentuan sektor industri pertahanan yang berdaya saing dan ekonomis dilakukan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), termasuk penentuan BUMN dan Mitra PMA yang akan menjalankan organ perseroan JV. Pengendalian JV yang 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN, akan dilakukan sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan munculnya invensi-invensi baru, menyebabkan batasan ruang dan waktu semakin menipis. Dalam kaitannya dengan IPR, perkembangan tersebut menjadi tantangan untuk mewujudkan perlindungan HKI khususnya paten, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Akan tetapi, persoalannya selama ini, sangat sulit melakukan penyeragaman pengaturan perlindungan paten antara satu negara dan negara-negara lainnya. Tiap-tiap negara menerapkan aturan pengelolaan dan pelindungan patennya sendiri dengan alasan bahwa paten merupakan suatu hak eksklusif yang diberikan oleh suatu negara dan karenanya segala hal yang terkait dengan pengelolaannya tidak bisa tidak menyentuh masalah kedaulatan suatu negara. Perkembangan global, terutama perkembangan iptek, memudahkan penyeragaman pengaturan paten secara internasional sekaligus memberikan pelindungan hukum terhadapnya. Hal itu tampak pada tersedianya suatu sistem yang terintegrasi, yang dapat diberlakukan secara seragam di semua negara yang meratifikasinya, yaitu Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations Under the PCT. Masalah yang menjadi fokus tulisan ini adalah bagaimana pengaturan pelindungan paten melalui PCT dan bagaimana penerapan pelindungan paten melalui PCT. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan pelindungan paten melalui PCT terdapat dalam beberapa konvensi internasional, antara lain pengaturan Trip’s, PCT, dan WIPO. Dalam hukum nasional, PCT telah diratifikasi dengan Keppres No. 16 Tahun 1997 dan diatur dalam Pasal 33 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan bahwa permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten. Dalam penerapannya, permohonan dan pelindungan paten melalui PCT belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan masih banyak ditemukan kendala.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →