Jurnal Kepakaran

Vol. 11 / No. 1 - Mei 2020

Penulis: Dian Herdiana

Abstrak:
Rencana pemindahan ibu kota ditujukan sebagai upaya mewujudkan pusat pemerintahan yang mampu mencerminkan karakter Indonesia dan mampu mengakomodasi pembangunan visioner untuk jangka waktu yang panjang. Dalam prosesnya, pemindahan ibu kota tidak hanya sebatas memindahkan fungsi pemerintahan ke tempat yang baru, melainkan menyangkut banyak hal yang kompleks sehingga diperlukan upaya yang konsisten, sistematis, terukur dan berkelanjutan. Atas dasar permasalahan tersebut maka artikel ini ditujukan untuk menggambarkan syarat seperti apa yang harus terpenuhi agar pemindahan ibu kota berhasil. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder baik dalam bentuk buku, jurnal maupun referensi lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukan setidaknya terdapat 6 (enam) syarat yang harus terpenuhi agar pemindahan ibu kota berhasil, yaitu: 1). Kepemimpinan visioner dan konsistensi komitmen, 2). Aturan hukum yang komprehensif, 3). Proses perencanaan yang partisipatif dan akomodatif, 4). Sumber daya manusia yang profesional, 5). Karakterik budaya dan keterbukaan masyarakat lokal, 6). Budaya organisasi pemerintahan dan nilai-nilai sosial. Keenam unsur tersebut di atas memiliki keterjalinan konstruktif satu dengan yang lainnya, sehingga dalam praktik pemindahan ibu kota yang akan dilaksanakan, pemerintah harus memastikan bahwa unsur tersebut mampu terpenuhi sebagai syarat bagi keberhasilan pemindahan ibu kota. Kata kunci: Ibu Kota; Pembangunan; Pemerintahan; Kebijakan.

Penulis: Ali Abdullah Wibisono

Abstrak:
Respons Indonesia terhadap problematika teroris-kombatan transnasional mengalami perubahan dari masa ke masa. Di era Order Baru hingga awal masa reformasi, sikap toleran diterapkan. Sementara itu, di era reformasi respons Indonesia berubah dari sikap humaniter menjadi kehati-hatian. Artikel ini menerapkan pemetaan teoretik kontra-terorisme dari David Crelinsten dan menjelaskan bahwa perubahan ini tak hanya diakibatkan persepsi terhadap potensi ancaman kombatan yang kembali ke tanah air, tapi juga kesiapan program reintegrasi sosial dan deradikalisasi, kepatuhan kepada rezim internasional, dan proses politik domestik. Selain mendapatkan data tentang dinamika dan jumlah kombatan Indonesia dari media massa dan artikel-artikel jurnal, artikel ini juga mengolah data yang berasal dari prosiding revisi undang-undang anti-terorisme yang disahkan tahun 2018. Sikap Indonesia terhadap problematika teroris-kombatan transnasional saat ini adalah selektivitas tinggi, bukan penolakan total atau pencabutan kewarganegaraan. Kurangnya kemampuan untuk melakukan reintegrasi sosial bagi mantan kombatan, domestik maupun transnasional, menandai pekerjaan rumah yang masih tersisa. Penolakan pemerintah untuk memfasilitasi repatriasi tidak berarti penolakan total terhadap kepulangan semua teroris-kombatan transnasional, sehingga kepulangan individual dengan fasilitasi mandiri masih dimungkinkan. Penolakan ini merefleksikan keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk merehabilitasi dan mereintegrasikan para teroris-kombatan, ketimbang reaksi terhadap potensi ancaman teroris-kombatan transnasional. Kata kunci: Teroris-Kombatan Transnasional; Kontra-Terorisme; Rezim Internasional; Politik Domestik.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Berbagai kalangan menyebutkan bahwa populisme dengan politik identitas sangat kuat pengaruhnya dalam kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dimana hal itu dinilai akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Populisme yang terjadi terutama lebih pada strategi politik pemenangan Pilpres yang bersifat politik identitas berdasarkan agama. Disparitas antara pendukung antar Capres/Cawapres dibuat sedemikian rupa sehingga perbedaannya terkesan pihak yang menjalankan nilai-nilai agama disatu sisi, dan di pihak lainnya adalah yang tidak mengamalkan nilai-nilai agama dengan benar. Dari kondisi tersebut, kajian ini ditulis berdasarkan perumusan masalah terkait apa bahaya populisme yang dipraktekkan dalam Pilpres 2019. Tulisan ini merupakan analisa deskriptif berdasarkan studi pustaka. Tulisan ini menemukan bahwa bahaya populisme dalam Pilpres 2019 adalah karena pengkotakan isu agama dalam persaingan politik diperkuat oleh berbagai pihak termasuk peserta Pilpres, yang mengakibatkan situasi politik yang dihasilkan dari hal itu menjadi rentan untuk ditunggangi dengan agenda politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memang bertujuan untuk memecah-belah bangsa dan merongrong kedaulatan NKRI. Ke depan, baik Pemerintah maupun Lembaga Perwakilan Rakyat harus mengajak para tokoh masyarakat untuk bekerja sama meningkatkan pendidikan politik dan pendidikan berdemokrasi yang lebih baik, dengan berlandaskan pada Demokrasi Pancasila yang dibangun atas kesadaran bahwa NKRI adalah suatu Negara yang bangsanya majemuk namun harus tetap bersatu agar demokrasi substansial dapat terwujud dengan semakin baik. Kata kunci: Populisme; Politik Identitas; Pemilihan Presiden; Pilpres 2019

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh melalui konsep desentralisasi asimetris bertujuan untuk merangkul provinsi Aceh agar tetap berada dalam kesatuan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Meski demikian dalam implementasinya ditemukan berbagai permasalahan. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dilaksanakan. Hal ini karena melalui kebijakan desentralisasi asimetris pemerintah pusat telah memberi konsesi-konsesi yang luas kepada Provinsi Aceh dengan melimpahkan berbagai kewenangan administrasi, politik, mengakomodasi identitas lokal, sampai memberikan sumber-sumber keuangan, sebagaimana yang diatur dalam UU PA. Akan tetapi yang menjadi tantangannya adalah, kebijakan desentralisasi asimetris itu bisa terancam gagal apabila dalam pelaksanaannya kinerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh tidak maksimal dalam melaksanakan amanat UU tersebut. Kata kunci: Otonomi Khusus; Pemerintahan Aceh; Desentralisasi Asimetris; Implementasi Kebijakan.

Penulis: Ary Aprianto

Abstrak:
Peran sains dalam pembangunan nasional dan memecahkan beragam masalah global telah diakui banyak pihak. Sudah banyak negara yang memanfaatkan sains sebagai salah satu sumber soft power. Namun demikian, sains sebagai salah satu sumber soft power belum banyak dikenal di Indonesia. Tulisan ilmiah mengenai interaksi antara sains dengan politik luar negeri pun minim. Masih banyaknya hal yang perlu dibenahi dalam dunia sains nasional dapat menjadi latar belakang situasi ini. Tulisan ini mendiskusikan dapat atau tidaknya sains dimanfaatkan sebagai sumber soft power Indonesia, dengan memanfaatkan metode kualitatif dan “resource-based theory of soft power” dari Geun Lee. Disimpulkan bahwa sains dapat dan harus dimanfaatkan sebagai sumber soft power Indonesia untuk mendukung tercapainya tujuan strategis pembangunan, mengingat besarnya kontribusi sains dalam era digital. Kata kunci: Sains; Ilmu Pengetahuan; Soft power; Politik Luar Negeri Indonesia; Diplomasi Indonesia.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Perumusan dan pembahasan kebijakan digitalisasi penyiaran yang menjadi salah satu materi dari perumusan penggantian UU Penyiaran, sudah dilakukan sejak DPR periode 2009-2014 dan dimulai kembali pada DPR periode 2014-2019. Lamanya perumusan dan pembahasan kebijakan digitalisasi penyiaran, menunjukkan materi ini memang sangat sarat kepentingan. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kontestasi perdebatan kepentingan yang terjadi dalam merumuskan kebijakan tentang digitalisasi penyiaran di Indonesia? Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pertanyaan penelitian mengenai kontestasi perdebatan kepentingan yang terjadi dalam merumuskan kebijakan tentang digitalisasi penyiaran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif studi kasus mengenai perdebatan kepentingan perumusan kebijakan digitalisasi penyiaran yang terjadi pada DPR periode 2009-2014 dan DPR periode 2014-2019. Berdasarkan hasil penelitian, pada DPR periode 2009-2014, perdebatan kepentingan terjadi antara DPR dengan Pemerintah, terkait dengan siapa yang berhak menjadi penyelenggara multipeksing yang berdampak juga pada definisi penyiaran yang berbeda. DPR tetap menyatakan penyelenggara multipleksing diserahkan kepada lembaga penyelenggara penyiaran multipleksing (LPPM). Sedangkan Pemerintah menyerahkan penyelenggara kepada lembaga penyiaran yang telah memiliki IPP. DPR periode 2014-2019 melalui Komisi I DPR, merumuskan secara rinci kebijakan digitalisasi penyiaran terkait kewajiban Pemerintah untuk menyusun peta alokasi frekuensi di setiap wilayah siar, model migrasi, ASO disetiap wilayah siar dan secara nasional, digital deviden, dan tarif penyelanggaraan multipleksing. Model migrasi yang diajukan yaitu model single mux, namun mendapatkan pertentangan dari Baleg DPR yang mengajukan model migrasi hybrid mux. Baleg menilai single mux berpotensi memunculkan praktek monopoli, insfrastruktur penyiaran TVRI sudah berusia tua, dan kurangnya kemampuan kompetensi SDM yang dimiliki TVRI. Kepastian hitungan peta alokasi frekuensi di setiap wilayah siar, digital deviden yang diperoleh, dan prospek lembaga penyiaran, harus menjadi dasar utama dalam menentukan model migrasi digital di Indonesia. Bisa jadi kita memiliki model migrasi yang khas Indonesia. DPR bersama Pemerintah, harus segera membahas RUU Penyiaran agar kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia terkait digitalisasi penyiaran benar-benar dapat terwujud. Kata kunci: Perdebatan Kepentingan; Kebijakan Digitalisasi Penyiaran, RUU Penyiaran.

Vol. 10 / No. 2 - Desember 2019

Penulis: Agustina

Abstrak:
Penanaman modal asing (PMA) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, bahkan di negara-negara berkembang. PMA dapat menyediakan sumber daya keuangan, transfer teknologi, meningkatkan praktik dan keterampilan organisasi dan manajerial, dan memberikan akses ke pasar internasional. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa PMA dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Paper ini bertujuan untuk mengukur kepentingan relatif dari berbagai jenis aglomerasi untuk penentuan lokasi PMA di sektor manufaktur di Indonesia. Data ini dianalisis dengan model multinomial logit di mana variabel dependen adalah pilihan lokasi. Paper ini meneliti faktor-faktor penentu PMA baru (greenfield) di sektor manufaktur di Pulau Jawa, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tingkat mikro dari izin prinsip yang tidak dipublikasikan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Penelitian ini menguji dari 23 kabupaten di Pulau Jawa yang menerima PMA di sektor manufaktur dalam lima tahun terakhir. Hasil dari temuan ekonomi agglomerasi (baik milik asing dan perusahaan domestik) menunjukkan dampak yang signifikan dan positif namun kecil. Variabel-variabel lain, termasuk fasilitas, dan kondisi pasar tenaga kerja-secara anomali dengan upah minimum yang lebih tinggi-menunjukan hasil yang lebih penting dibandingkan aglomerasi. Karena efek aglomerasi yang kecil, hal ini berarti bahwa ekonomi aglomerasi bukanlah faktor penentu dalam menarik PMA. Investor asing yang baru tidak hanya mencari kabupaten di mana pabrik asing atau domestik telah berada tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti kepadatan jalan dan ketersediaan tenaga kerja.

Penulis: Heru Santoso

Abstrak:
Studi ini mengeksplorasi pengaruh kepercayaan konsumen terhadap wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham terhadap tingkat konsumsi di 10 negara Asia. Studi ini menggunakan data triwulanan dari kuartal pertama tahun 2010 hingga kuartal keempat tahun 2017 dan menggunakan metode panel Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) untuk melihat hubungan jangka panjang antar variabel. Hasil studi menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham terhadap tingkat konsumsi. Secara rinci, interaksi dari kepercayaan konsumen dan wealth effect dari pasar perumahan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat konsumsi, berbeda dengan wealth effect dari pasar perumahan yang sebelumnya tidak signifikan terhadap tingkat konsumsi. Di lain sisi, interaksi antara kepercayaan konsumen dan wealth effect dari pasar saham memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat konsumsi, berbeda dengan wealth effect dari pasar saham yang sebelumnya positif dan signifikan terhadap tingkat konsumsi. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa (1) negara-negara dengan perkembangan sektor keuangan yang lebih tinggi memiliki wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham yang lebih kuat dibandingkan negara-negara dengan perkembangan sektor keuangan yang lebih rendah dan (2) negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi memiliki wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham yang lebih kuat dibandingkan negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Penulis: Ghina Saarah Nibras

Abstrak:
Indonesia merupakan negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, minyak sawit Indonesia dihadapi oleh beberapa hambatan. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan mampu melakukan diversifikasi pasar, salah satunya dengan menjadikan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sebagai negara tujuan ekspornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana daya saing, besarnya ekuivalen tarif, dan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan ekspor minyak sawit Indonesia di 28 negara OKI. Metode yang digunakan adalah Export Products Dynamics (EPD) dan regresi data panel. Metode analisis untuk mengestimasi ekuivalen tarif adalah model gravity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit Indonesia memiliki daya saing yang cukup kuat pada 15 negara OKI. Sedangkan, minyak sawit Indonesia pada 13 negara OKI lainnya menempati posisi falling star, lost opportunity, dan retreat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya beberapa negara OKI yang juga merupakan produsen dari minyak sawit, serta adanya kompetitor di negara tujuan. Hasil estimasi menggunakan metode regresi data panel menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara importir, jarak ekonomi, harga ekspor, populasi, dan nilai tukar riil berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor minyak sawit Indonesia ke negara OKI. Penelitian ini juga menemukan bahwa negara OKI memberlakukan hambatan nontarif terhadap minyak sawit Indonesia walaupun besarannya relatif rendah. Nilai ekuivalen tarif impor tertinggi dikenakan oleh negara Benin sebesar 19,67.

Penulis: Kadek Aris Prasetya

Abstrak:
Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga jumlah angkatan kerjanya juga tinggi. Namun apabila kualitas dari angkatan kerja tersebut rendah, maka hanya akan menimbulkan masalah dalam integrasi struktur ekonomi. Kualitas tenaga kerja daerah dapat diukur dengan nilai produktivitas pekerja. Salah satu faktor yang digunakan untuk melihat produktivitas pekerja adalah tingkat pekerja setengah menganggur khususnya pada sektor primer. Dalam menganalisis pekerja setengah menganggur terdapat kemungkinan adanya keterkaitan antarprovinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas pekerja setengah menganggur, baik efek langsung maupun tidak langsung serta perbandingannya dengan sektor primer. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif serta analisis inferensial dengan metode regresi spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas pekerja setengah menganggur di seluruh sektor dan sektor primer dipengaruhi oleh efek spasial yang berbeda. Produktivitas pekerja seluruh sektor dipengaruhi oleh spillover effect dari variabel independen, sedangkan pada sektor primer dipengaruhi oleh spillover effect variabel independen dan efek spasial variabel dependen. Produktivitas pekerja di seluruh sektor lebih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dibandingkan tingkat kesehatan, sedangkan di sektor primer lebih dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dibandingkan tingkat pendidikan. Tingkat upah dan tingkat investasi berpengaruh positif baik pada seluruh sektor maupun sektor primer. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk merevitalisasi sektor primer demi pengintegrasian perubahan struktur ekonomi serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan investasi demi peningkatan produktivitas.

Penulis: Margiyono

Abstrak:
Perkembangan kota-kota di Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh anugerah sumber daya alam yang dimiliki wilayah itu. Saat ini, perkotaan di Kalimantan Timur menghadapi permasalahan pengangguran, lahan kritis, tingginya kriminalitas, dan kecelakaan lalu lintas. Hal itu menunjukkan bahwa perkotaan di Kalimantan Timur menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penyelidikan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, studi ini menerapkan penilaian pembangunan berkelanjutan yang lebih komprehensif yang disebut Regional Sustainable Account (RSA). RSA adalah teknik perhitungan pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan tiga perhitungan sekaligus yaitu perhitungan ekonomi, perhitungan lingkungan, dan perhitungan sosial. Pendekatan ini hasil modifikasi Location Quotient (LQ) yang dikombinasikan dengan Geographical Information System (GIS). Hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan di perkotaan Kalimantan Timur mengalami ketidakseimbangan antardimensi; ekonomi, lingkungan, dan sosial. Diketahui pula bahwa perkotaan di Kalimantan Timur termasuk pada klasifikasi almost sustainable sampai dengan chronic unsustainable. Rekomendasi hasil studi untuk para pembuat kebijakan pembangunan daerah hendaknya melaksanakan pembangunan dengan prinsip keseimbangan untuk semua dimensi. Pembangunan kota yang sustainable membutuhkan upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatnya kriminalitas, banyaknya kecelakaan lalu-lintas, dan tingginya perceraian. Akhirnya, upaya merespons dengan segera berbagai isu unsustainability adalah bagian dari usaha untuk menghindari efek berantai yang lebih serius.

Penulis: Priyaji Agung Pambudi

Abstrak:
Kemiskinan menjadi isu yang terus diperbincangkan di seluruh belahan dunia, yang harus diselesaikan pada tahun 2030. Kemiskinan bersifat multi dimensi dan membutuhkan partisipasi dari semua pihak untuk menyelesaikannya. Kemiskinan berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan akibat akses sumber daya alam yang dilakukan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip eko-habitat (mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologi) di kawasan pedesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan. Penelitian dilakukan dengan mixed method melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 68 persen responden pernah melakukan tindakan yang mengarah pada perusakan lingkungan; 72 persen mengetahui bahwa tindakannya memiliki konsekuensi terhadap kepunahan organisme. Sementara 57 persen menyatakan hal tersebut dilakukan karena tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, 100 persen responden setuju dengan strategi pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan jenis-jenis organisme yang bernilai ekonomi. Pengelolaan lahan berbasis kesesuaian ekologis memberikan nilai produksi yang paling optimal. Pola pengelolaan dan jenis lahan yang justru memberikan nilai produksi yang sangat kecil, karena tingginya biaya tanam, serangan organisme pengganggu tanaman, dan pengendalian yang tidak ramah lingkungan. Perlu diutamakan pengelolaan lahan berbasis kesesuaian ekologis untuk memberikan nilai ekonomi dan ekologi yang tinggi. Tentunya prinsip ini memiliki banyak manfaat di antaranya menyerap CO2, menyerap, dan menyimpan air, menyediakan habitat organisme, dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Pada akhirnya dengan pola pemanfaatan lahan tersebut masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap ekosistem alam dan lingkungan, sehingga mereka memiliki kemauan untuk menjaga dan melestarikannya.

Vol. 10 / No. 2 - Desember 2019

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan kewenangan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di pemerintah kabupaten/kota, diambil alih oleh pemerintah provinsi. Serah terima ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2016, dan harus tuntas pada awal tahun 2017. Hasil audit BPK menemukan adanya selisih nilai aset sebesar Rp26 miliar dalam proses serah terima aset ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengalihan aset yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta perlakuan akuntansi terhadap aset yang dialihkan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses ini dimulai dari data catatan aset yang dimiliki oleh dindikbud kabupaten/kota. Data tersebut diserahkan oleh dindikbud kabupaten/kota kepada BPKAD kabupaten/kota. Selanjutnya tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan fisik terlebih dahulu catatan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan penghitungan jumlah aset yang akan diserahterimakan kepada pihak BPKAD provinsi pada bulan Oktober 2016. Nilai total aset yang dialihkan sebesar Rp1.738.599.434.341,84., selisih nilai yang ditemukan BPK disebabkan oleh tidak lengkapnya pelaporan hibah ke SMA/SMK yang bersumber dari APBN. Permasalahan yang cukup rumit terdapat pada kepemilikan tanah sekolah, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai, pencatatan aset ganda, kurang lengkapnya pelaporan, serta berbagai permasalahan administratif dan akuntansi lainnya. Kata kunci: aset, pemerintahan daerah, akuntansi pemerintahan, pendidikan menengah, pendidikan

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Desa wisata merupakan salah satu bentuk wisata yang menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat menjadi komponen terpenting dalam pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengembangan Desa Wisata Pentingsari dalam perspektif partisipasi masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Pentingsari mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pentingsari dan pemerintah daerah melalui partisipasinya dalam kegiatan wisata. Pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, masyarakat berpartisipasi mulai dari perencanaan, sosialisasi ke masyarakat dan pemerintah desa hingga pengambilan keputusan tentang pembentukan desa wisata. Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi dilakukan dengan memberikan pemikiran, materi, dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan pengembangan desa wisata serta berupaya menciptakan desa wisata yang siap bersaing di industri pariwisata. Partisipasi dalam tahap menikmati hasil ditunjukkan dengan peningkatan kondisi kehidupan masyarakat Pentingsari akibat kegiatan wisata. Hal ini berarti bahwa masyarakat menikmati hasil dari kegiatan wisata baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ditunjukkan melalui keterlibatannya dalam pertemuan rutin antarpengelola desa wisata, pemerintah desa, dan pemerintah daerah setempat. Kata kunci:partisipasi masyarakat, pengembangan desa, desa wisata

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Perbaikan terhadap sanitasi, lingkungan dan air bersih, secara substansial akan mengurangi tingkat kesakitan dan tingkat keparahan berbagai penyakit sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun, Indonesia masih dihadapi masalah sanitasi yaitu perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) yang mencemari lingkungan. Indonesia berada di urutan kedua setelah India (626 juta orang) sebagai negara dengan perilaku BABS terbanyak yaitu 63 juta orang. Begitu pun dengan Kota Serang, masih terdapat 27,2% masyarakat melakukan BABS seperti di sungai, sawah dan lainnya. Penyebab utamanya adalah faktor kebiasaan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui strategi promosi kesehatan yang terdiri dari upaya advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sanitasi di Kota Serang. Data dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian kelompok bersama Tim Peneliti pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Penelitian kualitatif dilakukan di Kota Serang pada bulan Maret 2019. Selain masalah kebiasaan, penyebab masih banyaknya masyarakat BABS adalah tidak tersedianya sarana jamban sehat di rumah dan tidak efektifnya program jamban komunal. Sulitnya mendapatkan air bersih di Kota Serang membuat masyarakat lebih enggan membuat dan menggunakan jamban sehat. Oleh karena itu, pemerintah daerah setempat melakukan strategi promosi kesehatan yang meliputi advokasi kepada anggota DPR dan DPRD agar memprioritaskan masalah sanitasi lingkungan di Kota Serang; meningkatkan dukungan sosial dari tokoh masyarakat serta melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tidak BABS. Kata kunci:promosi kesehatan, sanitasi, BABS

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Surabaya merupakan salah satu kota dengan timbulan sampah terbesar. Pemilahan sampah dari sumber merupakan kunci untuk mengelola sampah dengan efektif. Penelitian kualitatif ini bercorak studi kasus bertujuan mengetahui perilaku pemilahan sampah di Kota Surabaya. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, LSM Pemerhati Sampah, Bank Sampah Induk Surabaya. Pengamatan dilakukan di Pusat Daur Ulang Jambangan, taman kota dan jalan-jalan untuk mengetahui bagaimana masyarakat memilah sampah di tempat umum. Meskipun Surabaya memiliki program kebersihan yang diakui dunia, tidak serta merta menjadikan masyarakatnya peduli kebersihan dan melakukan pemilahan sampah. Pengetahuan tidak selalu menghasilkan perilaku pemilahan sampah. Perilaku pemilahan sampah masih berkaitan dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial masyarakat (faktor eksternal). Oleh karena itu, perilaku pemilahan sampah perlu dibentuk dengan 3 strategi: (1) penguatan kebijakan; (2) penyediaan sarana yang ergonomis; dan (3) pelibatan masyarakat dalam mengubah perilaku. Kata kunci:pemilahan sampah, perilaku, Surabay

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Banyak penelitian membuktikan bahwa religiositas terkait dengan kesehatan mental. Pesantren dianggap mampu memperkuat religiositas pada remaja. Banyak orang tua memasukkan anak-anak mereka ke pesantren dengan harapan anak-anak mereka akan menjadi orang dewasa yang positif. Masalah yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah: apakah ada hubungan antara religiositas dan kesehatan mental remaja di pondok pesantren remaja? dan apakah ada hubungan antara dimensi religiositas dan kesehatan mental? Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai korelasi antara skor religiositas dan skor kesehatan mental pada partisipan, yaitu r = 0.31, p < 0.01, two tailed. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara skor religiositas dan skor kesehatan mental pada remaja pesantren dengan 9,61% variansi kesehatan mental dapat dijelaskan oleh religiositas, sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Sementara hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa di antara dimensi kesehatan mental, religiositas memiliki hubungan positif dan signifikan hanya dengan kesejahteraan sosial, yaitu r = 0.3, p < 0.01, two tailed. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat religiositas yang dirasakan oleh remaja pesantren, maka semakin tinggi pula dimensi kesejahteraan sosial mereka, begitu pun sebaliknya. Kata kunci:kesehatan mental, religiositas, pesantren, remaja

Penulis: Asri Christiyani

Abstrak:
Artikel ini membahas mengenai pembangunan sosial oleh masyarakat yang dilakukan oleh Paguyuban Jamu Gendong Lestari di Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan melalui budaya dan kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa Paguyuban Jamu Gendong Lestari sebagai komunitas yang menjalankan usaha di bidang ekonomi kreatif yaitu jamu sebagai warisan budaya Indonesia telah berhasil melakukan proses pembangunan sosial berdasarkan tujuh karakteristik pembangunan sosial. Strategi pembangunan sosial yang dijalankan adalah strategi pembangunan sosial oleh masyarakat melalui wadah Paguyuban Jamu Gendong Lestari. Masyarakat yang menjadi anggota saling bekerja sama secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan mereka, memecahkan masalah mereka dan berupaya menciptakan kesempatan guna memperbaiki hidup melalui pengelolaan usaha jamu gendong. Kata kunci:pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, ekonomi kreatif, jamu

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Pengelolaan pesisir dan pantai sangat penting di Indonesia yang merupakan daerah kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia. Terlebih kondisi di sebagian pesisir di Indonesia kualitas lingkungannya menurun seperti di Kawasan Benoa Badung Bali. Tulisan ini bertujuan untuk menghitung pengaruh kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir di Kawasan Benoa Badung Bali. Metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa besaran indeks untuk kebijakan pemerintah di Kawasan Benoa adalah 67,45 (cukup), indeks peran serta masyarakat 78,06 (baik), indeks kondisi perairan 72,78 (baik) dan indeks kondisi daratan 74,62 (baik). Analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat terhadap kualitas lingkungan pesisir dan pantai (r=0,541). Kebijakan pemerintah dan peran serta masyarakat berpengaruh positif terhadap kondisi kualitas lingkungan pesisir dan pantai. Berbagai kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat dan kebijakan pemerintah di Kawasan Benoa misalnya adanya kelompok Pokmaswas Yasa Segara, pengembangan wisata konservasi di Badung, pengembangan usaha perikanan telah memenuhi prinsip-prinsip pembangunan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Kata kunci:kebijakan pemerintah, peran serta masyarakat, Kawasan Benoa, kualitas lingkungan, pembangunan pesisir terpadu dan berkelanjutan

Vol. 10 / No. 2 - November 2019

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Kedudukan kreditor memegang peranan penting dalam kepailitan. Kedudukan akan membuat kreditor mendapatkan pembayaran terlebih dahulu namun juga dapat membuat kreditor tidak mendapatkan perlunasan hutang. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013, kedudukan kreditor adalah kreditor separatis, preferen dan konkuren. Upah pekerja termasuk dalam kreditor preferen. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mengubah posisi tersebut dan meletakkan posisi upah buruh di atas kreditor lainnya. Putusan ini juga memposisikan hak pekerja lain pada posisi utama dibandingkan kreditor preferen lainnya. Oleh karena itu tulisan ini membahas Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dari perspektif kekuatan mengikat putusan dan implementasinya terhadap stakeholders terkait. Adapun dari hasil pembahasan dapat diketahui putusan MK memiliki kekuatan mengikat begitu diputuskan hanya saja karena Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 berpengaruh terhadap sejumlah undang-undang (UU) membuat UU terkait tersebut perlu disesuaikan. Saat ini penyesuaian belum dilakukan dan akibatnya dalam implementasi putusan terjadi ketidakpastian, ketidakadilan, ketidakefektifan, ketidakmanfaatan, dan penyelundupan hukum.

Penulis: Irna Nurhayati S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

Abstrak:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (PP OSS) menandai babak baru kemudahan berusaha di Indonesia. Artikel ini mengkaji, tepat atau tidaknya pendaftaran badan usaha diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia; dan legalitas PP OSS. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa, pendaftaran badan usaha yang diintegrasikan pada Kemenkumham untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia sudah tepat mengingat bahwa Kemenkumham merupakan lembaga eksekutif, dan proses pendaftaran merupakan proses administrasi pemerintahan yang seyogianya dilakukan oleh eksekutif. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya terkait hierarki peraturan perundang-undangan, PP OSS yang juga mengatur pendaftaran badan usaha merupakan materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan pendaftaran perusahaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun, pengaturan melalui PP merupakan alasan logis atas dasar asas kemanfaatan, mengingat PP OSS ini digunakan sebagai langkah strategis untuk mempercepat perolehan data badan usaha dan percepatan peningkatan kemudahan berusaha. Penulis Lengkap: Irna Nurhayati S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. Karina Dwi Nugrahati Putri S.H., M.Sc., LL.M. Veri Antoni S.H., M.Hum. Prof. Dr. Sulistiowati S.H., M.Hum. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Negara menghadapi sejumlah permasalahan dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Permasalahan tersebut menyangkut pelaksanaan proses pengadaan tanah dan belum adanya solusi untuk meredam konflik. Fokus permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan pengadaan tanah pada KEK pariwisata. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif pada KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kelayang. Hasil penelitian menemukan bahwa KEK Pariwisata atas dasar Peraturan Presiden termasuk proyek strategis nasional yang disesuaikan secara legislasi menjadi objek kepentingan umum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari hasil penelitian diketahui pula bahwa proses dan mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah di KEK Mandalika dan KEK Tanjung Kelayang mengakibatkan timbulnya konflik pertanahan. Pemerintah berupaya untuk tetap melaksanakan pembangunan KEK pariwisata meskipun penyelesaian konflik pertanahan memakan waktu panjang dan harus melewati proses negosisasi ganti rugi dengan masyarakat.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Hak atas rumah layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Uji materi undang-undang di bidang perumahan menunjukkan adanya permasalahan atas hak tersebut dan MK memiliki peran dalam penanganan persoalan pemenuhannya. Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran MK melalui pertimbangan hukum dalam putusannya terhadap uji materi undang-undang di bidang perumahan dan kesesuaiannya dengan instrumen hukum internasional. Pertimbangan hukum MK telah memerhatikan kepentingan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, serta telah sesuai dengan salah satu aspek dalam hak atas perumahan, yaitu keterjangkauan biaya. Keterjangkauan biaya tidak seharusnya mengabaikan aspek kelayakan. Persoalan perumahan sebagai hak asasi perlu lebih diutamakan dibandingkan perumahan sebagai komoditas. Kewajiban untuk memenuhi hak tersebut berada di tangan negara dan dilaksanakan oleh pemerintah. Terdapat disharmoni antara UU Perumahan dan UU Pemda. Dalam pembagian urusan, penyediaan rumah untuk MBR di UU Pemda hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan penyediaan rumah untuk MBR seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Salah satu norma dalam RUU KUHP yang mendapat perhatian publik adalah pengaturan perbuatan pidana mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan atau alat kontrasepsi. Norma ini sesungguhnya merupakan pengaturan kembali, karena secara substansi perbuatan ini sudah diatur dalam Pasal 534 KUHP yang saat ini masih berlaku. Kedua ketentuan tersebut jika dibandingkan konstruksi pasalnya sudah sangat berbeda satu sama lainnya. Pencantuman kembali norma tersebut, saat ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya lembaga-lembaga swadaya dan advokasi masyarakat yang bergerak dalam bidang penyuluhan pencegahan penyakit menular seksual. Kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengaturan kembali perbuatan tersebut sebenarnya bukan ditujukan untuk menjerat mereka yang bekerja di bidang keluarga berencana dan penyuluhan kesehatan, melainkan karena pertimbangan nilai dan moral keagamaan yang menjadikan pasal terkait alat pencegah kehamilan itu menjadi penting untuk tetap diatur kembali. Konstruksi pasal juga menunjukkan semangat perumus RUU KUHP dalam rangka perlindungan anak.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Keberadaan pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri menjadi persoalan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun belum meratifikasi kedua ketentuan internasional tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai amanat dari Pasal 27 UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sehubungan dengan itu, permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan penanganan pengungsi luar negeri dan bagaimana implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait penanganan pengungsi dari luar negeri tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional yaitu UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan Perpres tersebut, proses pemulangan pengungsi dilakukan pilihan secara sukarela atau deportasi. Hal ini tidak bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk menjunjung tinggi standar pelindungan pengungsi dan prinsip non-refoulement. Oleh karena itu, perlu harmonisasi antara Perpres tersebut dan UU Keimigrasian.

Vol. 10 / No. 2 - November 2019

Penulis: Aditya Dwinda Pratama

Abstrak:
Perseteruan antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia tentang kelapa sawit dipicu oleh pemboikotan UE terhadap komoditas kelapa sawit. Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit tentu merasa dirugikan oleh sikap UE tersebut karena kehilangan pasar. UE memboikot kelapa sawit karena tidak sesuai dengan komitmen UE dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang berfokus pada lingkungan. Kelapa sawit dinilai sebagai komoditas yang menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Indonesia menggugat perlakuan UE ke World Trade Centre (WTO) akibat diskriminasi UE terhadap kelapa sawit di pasar Eropa. Indonesia juga mempertanyakan komitmen UE terhadap SDGs yang seharusnya memperhatikan juga poin pemberantasan kemiskinan yang sedang diusahakan Indonesia. Perseteruan antara keduanya dengan pembelaan masing-masing menyisakan pertanyaan tentang kebenaran yang mereka bawa. Dunia yang masuk di era post truth memerlukan pemikiran yang kritis untuk menganalisa kebenaran akan suatu isu. Tulisan ini dibuat untuk mempertanyakan kembali kebenaran dari pembelaan yang dilakukan UE dan Indonesia sehingga masyarakat mampu menempati posisi yang benar-benar mereka inginkan. Kebenaran telah terlalu sering ditentukan oleh informasi yang paling masif diberitakan oleh media, sehingga untuk menganalisa isu pada tulisan ini penulis menggunakan pengamatan literasi, terutama mengamati berita-berita yang media distribusikan terkait isu ini. Untuk menganalisa kebenaran sesungguhnya tentang perseteruan Indonesia dan UE pada isu kelapa sawit perlu untuk memahami post truth theory, trade off theory, dan national theory sehingga mampu menganalisa segala kepentingan dibalik kebijakan UE dan Indonesia. Bersikap kritis dengan menggali kenyataan dibalik sebuah kebenaran yang telah terkontruksi oleh media yang mendistribusikan informasi adalah sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan oleh setiap individu di era post truth.

Penulis: Hidayat Chusnul Chotimah

Abstrak:
Dunia maya merupakan salah satu aspek yang saat ini ikut diperhitungkan dalam sebuah keamanan nasional suatu negara, di samping ranah darat, laut dan udara. Sebagai salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, telah menjadikan Indonesia rentan atau tidak luput dari ancaman siber. Oleh sebab itu, untuk merespon ancaman tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi siber nasional yang berfungsi menjaga keamanan dan kedaulatan siber. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi dari suatu hal melalui studi pustaka. Tulisan ini akan memaparkan lebih jauh mengenai peran BSSN dalam tata kelola keamanan siber di Indonesia sekaligus dalam pelaksanaan diplomasi siber Indonesia baik yang dilakukan melalui kerjasama bilateral maupun multilateral.

Penulis: Samti Wira Wibawati

Abstrak:
The Indo-Pacific is a conceptual idea aimed at enhancing economic connectivity and security among states in the Indo-Pacific region. In line with the high interest from many Indo-Pacific states, security problems like terrorism are of common concerns that need to be addressed. Various existing security cooperation mechanisms have been established to solve this latent problem. However, these mechanisms have not been able to decrease the number of terrorist acts in the region. This study discusses the urgency of terrorism issues in the Indo-Pacific region with the current security cooperation mechanisms. This research uses qualitative method which allows the researchers to describe and explore the observed phenomenon. Using the theory of international cooperation, this research found that it is necessary to recalibrate the existing security cooperation or to focus on making a new and integrated mechanism in the Indo-Pacific region.

Penulis: Joko Riskiyono

Abstrak:
Menghadapi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serentak merupakan momentum kedaulatan rakyat melalui pendidikan politik secara demokratis yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Untuk itu diperlukan penguatan dalam pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dan pemegang kedaulatan, dengan menempatkan pemilih sebagai subyek yang berkuasa mengawasi dan mengontrol calon anggota legislatif dan calon pimpinan eksekutif. Apakah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum telah menjadikan rakyat berdaulat sebagai sarana pendidikan politik berdemokrasi dan bagaimana pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam mengawasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum serentak. Sehingga partisipasi dan pengawasan masyarakat tidak sekedar pelengkap kontestasi, namun dapat berkonstribusi menjadikan pemilihan umum dilaksankan secara jujur dan adil serta terpercaya.

Penulis: Dodi Faedlulloh

Abstrak:
Artikel ini membahas tentang gerakan buruh dalam agenda membangun partainya sendiri untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi buruh yang selama ini tidak diakomodasi. Strategi yang bisa dilakukan oleh gerakan buruh untuk membuka kemungkinan membentuk partai politik yaitu dengan membangun konstituen yang kuat dengan cara melaksanakan penyerapan aspirasi dari bawah dalam mengidentifikasi masalah beserta tawaran solusi sebagai bentuk dari pendidikan politik bagi rakyat dan buruh. Selain itu, untuk mengurangi fragmentasi antar lintas organisasi, gerakan buruh juga harus segera melakukan konsolidasi. Seluruh aktivis buruh duduk bersama dan bermusyawarah merumuskan tujuan pembangunan partai buruh secara deliberatif. Hal yang tidak kalah penting dalam agenda membangun partai buruh ini yaitu pentingnya penyelenggaraan pemilu yang tidak mempersulit gerak partai-partai alternatif. Oleh karenanya, segala aturan administratif yang memberatkan dalam regulasi pembentukan partai politik saat ini perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas demokratisasi dan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Penulis: Anggalih Bayu Muh. Kamim

Abstrak:
Balai Sakinah ‘Aisyiyah memiliki peranan penting sebagai mitra pembangunan desa Kalibening, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Bantuan skema donor MAMPU mendorong keterlibatan BSA dalam mendorong inovasi perintisan sistem informasi desa di Kalibening. Perintisan sistem informasi desa dilakukan bersama dengan para mahasiswa, pemerintah desa dan sebagian warga. Pengkajian terhadap proses perintisan sistem informasi desa di Kalibening perlu didalami untuk mengevaluasi terlalu dominannya peran bantuan teknis dalam pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian partisipatif untuk menjadikan peneliti menjadi bagian dari fenomena yang dikaji untuk menggali paradoks yang muncul dari pelaksanaan bantuan teknis Balai Sakinah ‘Aisyiyah dalam perintisan sistem informasi desa di Kalibening, Dukun, Magelang. Pengumpulan dan analisis data dilakukan sepanjang pelaksanaan program perintisan sistem informasi di desa selama pelaksanaan KKN PPM UGM di Desa Kalibening selama 50 hari. Hasil penelitian menunjukan bahwa model bantuan teknis yang didorong BSA dalam perintisan SID memang membantu proses inovasi desa. Akan tetapi, muncul berbagai paradoks dalam peran organisasi masyarakat sipil yang terlalu banyak dibandingkan peran warga. Organisasi masyarakat sipil menentukan sendiri metode yang dipakai dalam perintisan SID tanpa terlebih dahulu melibatkan warga lain. Dominasi peran organisasi masyarakat sipil juga membawa masalah kesenjangan pengetahuan dengan warga. Warga semata menjadi objek yang kemudian coba dimediasi oleh mahasiswa KKN untuk dapat memanfaatkan data. Penelitian ini merekomendasikan kepada para pemangku kepentingan di Kalibening untuk melibatkan kelompok sasaran lain seperti kelompok tani, PKK, dan lain-lain dalam pemanfaatan sistem informasi desa.

Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019

Penulis: Saputri Kusumaningrum

Abstrak:
Pada tahun 2016, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi di beberapa provinsi di Indonesia ternyata diikuti pula ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan penganggurannya yang tinggi, seperti di Papua, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut tentu saja belum sesuai dengan konsep pertumbuhan inklusif, di mana dalam mencapai pertumbuhan ekonomi maka seluruh lapisan masyarakat harus ikut serta dalam prosesnya dan dapat menikmati hasilnya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat capaian pertumbuhan inklusif provinsi di Indonesia pada tahun 2016 dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan 2 metode, yaitu indeks komposit pertumbuhan inklusif yang diadopsi dari McKinley (2010) dan regresi berganda untuk menjawab terkait faktor-faktor yang memengaruhinya. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, dan Bank Indonesia. Hasil analisis menujukkan bahwa ternyata belum ada provinsi di Indonesia yang memiliki capaian pertumbuhan inklusif berkategori unggul (nilai indeks: 8-10) selama tahun 2016. Sebagian besar provinsi di Indonesia mencapai pertumbuhan inklusif dengan kategori memuaskan (nilai indeks: 4-7) dan terdapat dua provinsi yang memiliki kategori tidak memuaskan (nilai indeks: < 4), yaitu Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif provinsi di Indonesia menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap bruto, keterbukaan perdagangan, dan rasio kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap PDRB memengaruhi pertumbuhan inklusif.

Penulis: K. Riesta

Abstrak:
Meskipun perhatian terkait manfaat foreign direct investment (FDI) terhadap produktivitas semakin berkembang, masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh FDI spillovers terhadap produktivitas tenaga kerja pada perusahaan domestik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tiga hal. Pertama, menguji pengaruh FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik. Kedua, menginvestigasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik. Ketiga, menelaah lebih dalam dampak dari FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik pada kelompok industri yang berbeda berdasarkan intensitas faktor produksinya. Penelitian ini menggunakan mikro panel data yang mencakup kurang lebih 20.000 perusahaan industri manufaktur sedang dan besar tiap tahunnya pada tahun 2010-2014. Hasil estimasi menunjukkan bahwa, di industri yang sama, horizontal spillovers memiliki pengaruh negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik di jangka pendek namun positif pada jangka panjang. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa, di industri yang berbeda, backward spillovers berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik. Selain itu, FDI Spillovers memengaruhi produktivitas perusahaan domestik dengan lebih efektif ketika industri tersebut capital-intensive. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan pentingnya mempertahankan perspektif jangka panjang terhadap perusahaan investasi asing di Indonesia, dan pemerintah perlu untuk menstimulasi kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas perusahaan domestik dalam memasok barang setengah jadi dan barang modal ke perusahaan asing di pasar hilir dengan cara memotong kesenjangan teknologi antara perusahaan asing dan domestik.

Penulis: Euis Naya Sari

Abstrak:
Perkembangan tingkat perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah inflasi. Sementara itu tingkat inflasi sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti pengeluaran yang dikelompokkan menjadi berbagai subkelompok. Dengan demikian, pemahaman tentang perkembangan tingkat inflasi sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah daerah agar dapat mempertahankan tingkat inflasi dan mengeluarkan kebijakan ketika terjadi masalah. Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan menganalisis variabel-variabel pengeluaran subkelompok yang berperan dalam menjelaskan tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten. Penelitian ini fokus pada data ekonomi Provinsi Banten tahun 2011-2017, terutama pada Indeks Harga Konsumen (IHK) dari tiga kota besar di Banten, yaitu Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan menggunakan kajian pustaka yang ditunjang dengan analisis deskriptif kuantitatif dan Uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), Uji Bartlett, serta Analisis Faktor terhadap data sekunder. Dalam analisis faktor digunakan 5 faktor yang berasal dari data inflasi pada 35 subkelompok pengeluaran barang/jasa dengan data series bulanan tahun 2011-2017 (84 bulan). Masing-masing subkelompok terbentuk dari beberapa komoditas yang datanya berasal dari pencatatan harga barang/jasa di setiap minggu atau bulannya. Hasil kajian ini menunjukkan, berdasarkan hasil analisis faktor dari 35 variabel subkelompok yang dipilih, hanya 26 variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam 5 faktor, sisanya tidak masuk dalam faktor manapun. Sebanyak 26 variabel tersebut dapat menjelaskan variasi tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten, yaitu sebesar 34 persen. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang belum masuk di dalam model. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa inflasi di Provinsi Banten selama periode penelitian disebabkan oleh demand-pull inflation dan cost-push inflation.

Penulis: Margiyono

Abstrak:
Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 1990an hingga tahun 2000an mencapai lebih dari 7 persen per tahun, indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi ketiga di Indonesia, dan indeks kualitas lingkungan juga sangat baik. Namun saat ini, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -1,28 persen yang dibarengi pula dengan peningkatan kejadian bencana alam. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami paradoks kesejahteraan dan kelestarian. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui nilai kerugian ekologis, dampaknya terhadap kesejahteraan, dan penyebab kerugian ekologis. Untuk menjawab tujuan itu maka digunakan metode ecological account. Hasil studi menunjukkan bahwa kerugian ekologis tertinggi disebabkan oleh luasnya lahan kritis, kemudian secara berurutan kerugian akibat eksploitasi batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Kerugian ekologis tersebut telah mengoreksi tingkat kesejahteraan sampai 76 persen dari PDRB. Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa tingginya kerugian ekologis disebabkan oleh lemahnya peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan dan penegakan hukum. Akhirnya, studi ini merekomendasikan bagi para pembuat kebijakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur atau daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama maka perlu merehabilitasi lahan kritis untuk aktivitas yang produktif, diikuti dengan transformasi struktur ekonomi yang lebih berorientasi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, serta melakukan revisi peraturan daerah tentang lingkungan dengan menerapkan pendekatan insentif dan disinsentif.

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Fenomena masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya mencerminkan fenomena umum seiring dengan adanya pergeseran pola kehidupan, rasionalisme ekonomis, faktor pertumbuhan demografis, dan efek-tetesan gaya hidup masyarakat non-Suku Baduy sendiri. Di dalam jangka panjang, bagaimanapun fenomena ini dapat merugikan masyarakat Suku Baduy itu sendiri. Sangat terbatasnya tingkat pendidikan dan tingginya keterikatan terhadap nilai-nilai sosio-budaya mereka, fenomena ini akan menghadapkan mereka pada nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat urban. Studi ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya fenomena tersebut dan dampaknya terhadap keberadaan sistem kehidupan sosio-budaya mereka, serta apa yang perlu dilakukan pemerintah terhadap persoalan ini. Dengan menggunakan kerangka pemikiran tentang perubahan sosial dan pembangunan sistem kehidupan sosial budaya, kajian dasar dengan pendekatan kualitatif menyimpulkan bahwa konteks kuatnya nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomis setempat sebagai modal kehidupan utama, fenomena masyarakat Suku Baduy tersebut dapat berpotensi menggerus nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat Suku Baduy tersebut. Kajian ini merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah untuk mengawal implementasi program perhutanan sosial dan kebijakan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan sistem kehidupan sosio-ekonomi dan budaya masyarakat tersebut. Keperluan ‘intervensi’ pemerintah untuk mendorong kebijakan-kebijakan afirmatif untuk mengelola fenomena tersebut menjadi hal yang perlu mendapatkan kemauan politik pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penulis: Lesmana Rian Andhika

Abstrak:
Model Sistem Dinamis dapat menjadi alat pendukung pengambilan keputusan praktis yang memungkinkan untuk menguji berbagai skenario formulasi kebijakan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan Model Sistem Dinamis formulasi kebijakan dalam sebuah simulasi, tujuan dari penerapan model tersebut untuk mengamati berbagai struktur yang kompleks, dan mungkin memengaruhi tujuan berdasarkan fenomena masalah yang teridentifikasi. Selain itu, Model Sistem Dinamis dapat melihat perubahan perilaku kebijakan dan memungkinkan skema umpan balik untuk memberikan arus informasi merancang formulasi kebijakan yang lebih kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan meta-data-analysis, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan secara sistematis tentang fenomena tertentu melalui analisis data yang diolah dari data sekunder terpilih. Untuk mengembangkan argumentasi penelitian ini juga merujuk kepada beberapa kasus penelitian terdahulu dan diperlakukan sebagai bukti. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa dalam model simulasi formulasi kebijakan dengan sistem dinamis digunakan aspek analysis, planning, dan control. Ketiga aspek ini menyediakan sarana untuk menilai kemungkinan penyebab penyimpangan, menghasilkan berbagai kemungkinan analisis dari berbagai sumber informasi, metode, referensi untuk menetapkan umpan balik dari semua analisis yang terkait dalam sistem dinamis. Dengan demikian memberikan peringatan dini tentang perlunya tindakan lebih lanjut, namun dari ketiga aspek tersebut mungkin menimbulkan efek, perubahan dan penyimpangan satu bagian dari sistem, dan sering berbeda dari pada yang dimaksudkan. Untuk itu penyimpangan memberikan sinyal untuk analisis tambahan, apakah kebijakan/strategi telah diterapkan secara efektif.

Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.

Abstrak:
Kualitas pendidikan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidik. Guru sebagai pelaksana pendidikan pada jenjang dasar, menengah dan usia dini harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar nasional pendidikan. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan merupakan terobosan untuk menyiapkan calon guru profesional yang telah tersertifikasi. Persyaratan kualifikasi akademik guru setidaknya S-1 dan harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program sertifikasi. Dengan berakhirnya sertifikasi melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru maka seluruh proses sertifikasi ditempuh melalui Pendidikan Profesi Guru. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam pemenuhan kebutuhan guru profesional di Indonesia. Dalam pelaksanaannya Pendidikan Profesi Guru Prajabatan masih terkendala: (1) kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, (2) kualifikasi calon peserta didik, dan (3) penyerapan lulusan. Perlu adanya perbaikan dari sisi tata kelola dan regulasi guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Kata kunci: kualitas pendidikan, guru profesional, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jambi dan Kalimantan Selatan. Data diperoleh dari wawancara kepada pejabat pengelola PKH, pendamping PKH dan ibu hamil penerima PKH. Ditemukan bahwa tidak terdapat kaitan secara langsung antara PKH dan penurunan AKI, karena tidak ada ketentuan yang rinci mengenai persentase uang tunai yang diterima dari PKH yang harus dibelanjakan untuk meningkatkan kualitas gizi ibu hamil penerima PKH, sehingga berpengaruh pada kualitas kesehatan ibu hamil dan penurunan AKI. Selain itu, tidak semua ibu hamil memeriksakan diri minimal 4 kali selama kehamilan. Kedua provinsi tidak menyelenggarakan program khusus bagi ibu hamil penerima PKH. Meskipun demikian, ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi ibu hamil yang menjadi program Kementerian Kesehatan, yaitu melalui pemberian tablet tambah darah dan biskuit, serta penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil. Untuk meningkatkan efektivitas PKH dalam menurunkan AKI, perlu dilakukan pendampingan dan monitoring secara berkala kepada ibu hamil penerima PKH. Kata kunci: kesehatan reproduksi perempuan, Program Keluarga Harapan, Angka Kematian Ibu.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk melihat bagaimana peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jambi dan Kalimantan Selatan. Data diperoleh dari wawancara kepada pejabat pengelola PKH, pendamping PKH dan ibu hamil penerima PKH. Ditemukan bahwa tidak terdapat kaitan secara langsung antara PKH dan penurunan Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa sanitasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Sanitasi memengaruhi kualitas hidup manusia, termasuk di pesantren yang merupakan institusi penyelenggaran pendidikan keagamaan Islam. Di pondok tempat tinggal santri seyogyanya memenuhi standar sanitasi agar santri dapat beraktivitas dengan nyaman sesuai dengan tuntunan Islam. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk mengetahui kondisi sanitasi pesantren, dampak sanitasi pesantren terhadap kesehatan santri, dan kebijakan pemerintah terhadap masalah sanitasi yang dihadapi oleh pesantren. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur, yang kemudian dianalisis dengan teknik reduksi dan penarikan kesimpulan. Studi ini menyimpulkan bahwa sebagian besar pesantren di berbagai wilayah di Indonesia belum memiliki sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi sanitasi yang belum memenuhi syarat kesehatan tersebut memiliki dampak bagi kesehatan santri. Banyak santri yang pernah terkena skabies, diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Ada dua kebijakan pemerintah yang dilaksanakan untuk membantu pesantren keluar dari masalah sanitasi yang dihadapinya, yakni Pos Kesehatan Pesantren dari Kementerian Kesehatan dan eco-pesantren Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, belum semua pesantren dapat mengakses salah satu kebijakan tersebut. Untuk itu, Pemerintah perlu meningkatkan jangkauan program pos kesehatan pesantren dan eco-pesantren. Kata kunci: sanitasi, air, skabies, eco-pesantren, dan kesehatan.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang menyerap dana cukup besar dan langsung diterima oleh penerima bantuan, yaitu sekolah. Program BOS mulai dilaksanakan pada Juli 2005 dalam rangka percepatan Wajib Belajar 9 Tahun, menekan angka putus sekolah, dan membantu siswa dari keluarga miskin untuk dapat terus sekolah. Akan tetapi, ada keinginan dari pemerintah agar pemangku kepentingan, yakni sekolah dan komite sekolah, mau terlibat aktif dalam pelaksanaan program. Walaupun dana yang diterima oleh siswa melalui sekolah belum mencapai angka ideal, paling tidak kebutuhan standar pelayanan minimal dapat terpenuhi. Tulisan ini menggunakan studi pustaka dan studi lapangan di tiga provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara untuk perbandingan. Studi pustaka di antaranya adalah kajian dan penelitian yang dilakukan mengenai Program BOS oleh lembaga penelitian SMERU dan juga Bank Dunia. Studi di lapangan dilakukan untuk melihat kendala yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan Program BOS terutama dalam kaitannya dengan peran serta pemangku kepentingan. Dapat disimpulkan bahwa penambahan alokasi anggaran perlu terus mendengarkan masukan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan juga dari masyarakat. Partisipasi masyarakat, terutama jika menyangkut pendanaan, tidak berarti tanpa pengawasan. Harus ada kepastian transparansi dan akuntabilitas dari pemanfaatan dana yang tetap dilaporkan ke masyarakat dan tidak bersifat memaksa. Kata kunci: bantuan, pendidikan, sekolah.

Penulis: Indrawaty Gita

Abstrak:
Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) merupakan Program Pemerintah Kota Bekasi untuk pelaksanaan pembangunan lewat partisipasi dan swadaya masyarakat. Tulisan ini ingin mendeskripsikan implementasi kebijakan P3BK di Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Penelitian ini bersifat kualitatif di mana data dikumpulkan melalui wawancara pada pelaksana swakelola P3BK, kemudian data dianalisis dengan Model Miles dan Huberman. Secara keseluruhan program berjalan baik, yang didorong beberapa faktor yaitu: (1) komunikasi, yang meliputi penyaluran komunikasi yang cukup efektif, kejelasan yang cukup baik atas kebijakan P3BK oleh para pelaksana kegiatan, serta konsistensi dalam memberikan arahan yang cukup baik; (2) sumber daya, yang meliputi SDM pelaksana program yang dinilai cukup kompeten dan kapabel; (3) disposisi/sikap pelaksana P3BK, yang meliputi kapasitas dan kapabilitas pelaksana P3BK yang cukup memadai, dedikasi yang tinggi. (4) struktur organisasi/birokrasi, yang meliputi telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan P3BK dan masing-masing pelaksana program telah memahami dan melaksanakan SOP tersebut, serta fragmentasi birokrasi yang telah berjalan efektif. Kata kunci: Pembangunan, Partisipasi, Kebijakan, Komunitas.

Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Transaksi dagang melalui sistem elektronik di Indonesia terus berkembang. Sebagai transaksi yang memiliki karakteristik khusus yang melibatkan para pihak lintas yuridiksi tanpa harus bertemu fisik, sangat diperlukan pelindungan hukum bagi konsumen. Melalui metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini mengkaji pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik dan penyelesaian sengketanya. Hasil penelitian menunjukan pelindungan terhadap konsumen pada transaksi dagang melalui sistem elektronik belum dapat dilakukan secara optimal karena pengaturannya masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Di samping itu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu menjangkau pelindungan konsumen dalam transaksi dagang secara elektronik secara keseluruhan, khususnya dalam hal para pihak memiliki perbedaan yurisdiksi. Sedangkan dalam hal sengketa konsumen, para pihak dapat menempuh jalur pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak, namun alternatif penyelesaian sengketa secara online dapat dilaksanakan secara penuh. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah tentang transaksi dagang melalui sistem elektronik dan mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara online.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Alih fungsi lahan pertanian pangan terjadi di berbagai daerah, termasuk Karawang dan Tabanan. Akibatnya ketahanan pangan terancam. Tulisan ini mengkaji pentingnya pelindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan, upaya untuk melindunginya, penyebab pengalihan lahan pertanian pangan, dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer. Berdasarkan hasil penelitian, lahan pertanian pangan penting untuk dilindungi agar ketahanan pangan terwujud, hak rakyat atas pangan terpenuhi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya untuk melindungi dilakukan secara preventif dan represif. Meskipun dilindungi, alih fungsi lahan pertanian pangan tetap terjadi. Beberapa penyebabnya: ketentuan pelindungan lahan pertanian pangan belum ditindaklanjuti, desakan kebutuhan lahan untuk kepentingan lain, dan rendahnya penghasilan petani. Beberapa upaya untuk mengatasinya: membuat regulasi teknis mengenai pelindungan lahan pertanian pangan, mengendalikan LP2B, melindungi dan memberdayakan petani. Pemerintah/pemerintah daerah harus melakukan segala upaya untuk melindungi lahan pertanian pangan dan menjadikan sektor pertanian menarik.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Paten merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi untuk melindungi invensi di bidang teknologi, salah satunya obat-obatan. Maraknya kasus pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan untuk tujuan komersialisasi menunjukkan bahwa pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, membahas mengenai pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional dan implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016). Di dalam hasil penelitian, disebutkan meskipun Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) belum mengakomodasi pengetahuan tradisional namun hadirnya UU Paten 2016 melengkapi usaha pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan pengetahuan obat tradisional dari biopiracy dan misappropriation. Perlu pengaturan kewajiban disclosure di dalam Perjanjian TRIPs dan mekanisme lebih lanjut mengenai benefit sharing dan pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional.

Penulis: Yaris Adhial Fajrin

Abstrak:
Praktik prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama menimbulkan stigma negatif yang memandang perempuan sebagai insan yang bersalah. Padahal adapula perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi diakibatkan keterpaksaaan. Kondisi ini menimbulkan bias terhadap kedudukan korban dalam praktik prostitusi. Tulisan ini untuk mengkaji keterlibatan perempuan dalam praktik prostitusi sekaligus mengetahui kedudukan perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perempuan dalam jaringan prostitusi dapat teridentifikasi sebagai korban akibat tekanan internal maupun eksternalnya. Perempuan sebagai pelaku apabila terlibat tanpa tekanan dari pihak di luar dirinya. Perempuan sebagai korban apabila bertindak sebagai pemberi jasa, menderita, karena dan daya paksa dari orang lain, selain itu syarat relatif perempuan sebagai korban dalam prostitusi manakala terlibat dalam praktik prostitusi karena pernah menjadi korban kekerasan seksual dan prostitusi sebagai mata pencaharian. Diharapkan pembentuk undang-undang segera mungkin untuk merumuskan mengenai batasan korban dalam rangka pembaharuan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Selain dapat dijatuhi pidana pokok, terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa pembayaran uang pengganti. Artikel yang merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif ini, mengkaji pengembalian kerugian keuangan negara dari pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapatkah optimal?. Dalam pembahasan, pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Jumlah pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan pelaku. UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.

Penulis: Gema Perdana

Abstrak:
Netralitas ASN dan politisasi birokrasi masih menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi. Tulisan ini membahas mengenai sejarah pengaturan netralitas ASN; pengaruh politisasi birokrasi terhadap netralitas ASN; dan peran KASN untuk mewujudkan netralitas ASN. Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif (normative legal research), dengan menggunakan pendekatan sejarah (historical approach) dan peraturan perundang-undangan (statute approach). Tulisan ini bertujuan memberikan kontribusi dalam perumusan manajemen ASN yang bebas dari intervensi politik dan bekerja semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam sejarahnya, netralitas ASN sangat dipengaruhi oleh keinginan dari pembentuk undang-undang. Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak seharusnya menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Lembaga baru Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan sistem merit. Selanjutnya, diperlukan regulasi dalam rangka pengetatan akses pejabat publik untuk menyalahgunakan kewenangan, serta memberikan akses pengawasan yang ketat dari para pihak termasuk internal ASN untuk dapat melaporkan segala bentuk intervensi.

Penulis: Xavier Nugraha

Abstrak:
Wewenang Mahkamah Konstitusi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara penuh. Hal ini tercermin dari pengujian yang diakomodasi hanyalah melingkupi abstract review (belum adanya kasus konkrit di pengadilan). Kondisi ini menyebabkan tidak adanya upaya hukum menyelesaikan persoalan konstitusionalitas norma hukum di pengadilan (concrete review), padahal sering kali persoalan konstitusionalitas undang-undang justru ditemukan dari proses di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dogmatik. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa perlu diterapkannya constitutional question supaya undang-undang yang diujikan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus terkait kasus yang diujikan secara konkrit.

Vol. 10 / No. 1 - Mei 2019

Penulis: Jerry Indrawan

Abstrak:
Kajian ilmu politik sudah berkembang dari yang bersifat konvensional, yaitu menggunakan sarana kampanye yang bersifat fisik, menuju ke era politik non-konvensional, yaitu penggunaan medium siber. Penggunaan medium siber dalam kajian ilmu politik membuat banyak sektor, seperti demokrasi, keamanan, pertahanan, sosial dan budaya, pendidikan, sampai kampanye politik, dilakukan melalui medium siber. Cyberpolitics menjadi sebuah konsep baru yang sangat menarik untuk dibahas, serta diteliti lebih dalam. Cyberpolitics akan menjadi masa depan kampanye politik bagi setiap stakeholder politik, terutama bagi mereka yang akan berkontestasi dalam kompetisi pemilihan politik. Aktivisme politik sudah mulai digantikan oleh bentuk komunikasi secara virtual. Cyberpolitics dengan demikian dapat membantu demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami cyberpolitics secara lebih dalam, sehingga membutuhkan perspektif inter-disipliner, tidak hanya ilmu politik. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang berbeda kepada khalayak umum tentang perkembangan ilmu politik, yang sekarang mengarah ke arah penggunaan teknologi siber. Makalah ini akan membahas kajian cyberpolitics, yang dilihat sebagai sebuah perspektif baru dalam memahami politik di era siber. Penulis merekomendasikan bahwa kajian-kajian yang membahas tentang konsep cyberpolitics mulai lebih banyak dibahas dan diteliti di kalangan akademisi-akademisi ilmu politik, agar perpaduan antara ilmu politik dengan teknologi informasi ke depannya dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan masing-masing.

Penulis: Efriza

Abstrak:
Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik. Partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi di Indonesia, sebab peran penting dalam aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Mengingat pentingnya posisi partai politik di Indonesia pada era reformasi ini, malah ternyata letak permasalahan ada di partai politik. Penulisan ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan dan peran partai politik di era reformasi berdasarkan persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik. Dari tujuan itu diharapkan dapat dihasilkan kegunaan kajian ini, yakni memberikan pemahaman dan masukan terhadap perkembangan dan peran partai politik di era reformasi ini. Penulisan ini menemukan fakta bahwa persepsi publik atas kinerja partai politik sebagai infrastruktur politik masih buruk dan partai politik juga dianggap bertanggung jawab atas masih buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik. Oleh karena itu, rekomendasi yang ditawarkan adalah partai politik secara internal perlu melakukan penguatan institusionalisasi partai, di sisi lain perlu adanya upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.

Penulis: Andriani Florencia Dharmajaya

Abstrak:
Cooperation between cities and states/provinces has gained its attention in contemporary global affairs. Most scholars refer to it as para-diplomacy, which can be defined as cooperation between sub-national actors for the benefit or the interest of the national governments. This research focuses on the practice of para-diplomacy between West Java Province of Indonesia and South Australia. It aims to explain the progress of the sister province cooperation out of the renewal of its agreement in 2015 and their progress of cooperation until 2017. This research utilizes annual reports of the cooperation from both sides of the parties to identify the practices and progress of the cooperation. From the analysis, cooperation in agriculture, fisheries, and tourism, including culture and education are still in the developing progress. Nevertheless, several sectors have shown an improvement on the West Java’s side.

Penulis: Septyanto Galan Prakoso

Abstrak:
Pemanasan global merupakan isu yang penting pada abad ini. Sumber dari terjadinya fenomena ini adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Negara-negara di dunia tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sebagai akibat dari kurangnya aspek-aspek tersebut menyebabkan meningkatnya temperatur bumi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini kemudian menyebabkan dampak jangka panjang yaitu naiknya permukaan air laut. Negara-negara pesisir mulai merasakan dampak dan melakukan berbagai usaha untuk menghadapi isu lingkungan ini. Denmark menjadi salah satu negara yang berkeinginan untuk mengatasi masalah ini. Melalui Kementerian Luar Negerinya, Denmark telah melakukan kerja sama dengan negara-negara yang menjadi kontributor penyebab masalah lingkungan ini dengan tujuan untuk memperlambat laju pemanasan global. Melihat situasi ini, Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, melakukan kunjungan ke Indonesia pada November 2017. Kunjungan kenegaraan ini bertujuan untuk membahas kepentingan nasional Denmark terhadap Indonesia, khususnya mengenai isu lingkungan hidup. Pertemuan ini ditandai dengan pemberian hadiah diplomatik antara kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Denmark ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan serta tindakan apa yang pemerintah Denmark lakukan dalam mengurangi tingkat polusi di Indonesia dengan menggunakan konsep National Interest. Bagian terakhir jurnal ini menunjukkan hasil konkrit kerja sama Indonesia-Denmark yaitu dibangunnya fasilitas-fasilitas yang berorientasi Hijau untuk mengurangi polusi yang sebagian dihasilkan oleh Indonesia.

Penulis: Aji Widiatmaja

Abstrak:
Kebijakan luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebijakan luar negeri SBY cenderung outward looking dengan mengedepankan soft power dan bercorak high politics serta mencoba meningkatkan pengaruh Indonesia di forum global. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat inward looking yang berfokus pada penguatan sektor domestik. Permasalahan akan muncul jika suatu negara tidak berimbang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Perkembangan lingkungan strategis global dan regional membutuhkan respons kolektif yang dicapai dalam forum-foum multilateral. Hal ini membuat kerja sama dan keaktifan suatu negara dalam forum internasional menjadi penting. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dan Joko Widodo guna mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, penulis juga memberikan suatu rekomendasi kebijakan luar negeri yang menggabungkan corak inward dan outward looking dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal tersebut berupa mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN guna membuat ASEAN sebagai zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN), mencegah masuknya kekuatan asing, menajaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Hal tersebut penting dilakukan guna menjamin tercapainya kepentingan nasional Indoensia. Secara sederhana, kebijakan outward looking digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (inward looking).

Vol. 9 / No. 2 - Desember 2018

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Prinsip portabilitas merupakan salah satu dari sembilan prinsip dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Prinsip ini mengamanatkan agar setiap peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bisa mengakses layanan kesehatan di manapun mereka berada, di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip portabilitas sebenarnya sangat bagus, namun pelaksanaannya di lapangan tidak mudah. Penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis mengapa prinsip portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional belum dapat dilaksanakan secara optimal dan bagaimana strategi agar prinsip portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilaksanakan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip portabilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena sarana/prasarana kesehatan belum memadai. Keterbatasan sarana/prasarana mengakibatkan adanya aturan yang membatasi sehingga peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional hanya bisa mengakses layanan di luar wilayah tempat tinggalnya sebanyak 3 kali dan selebihnya harus memutuskan untuk pindah fasilitas kesehatan atau tidak. Adapun strategi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan prinsip portabilitas adalah peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan. Kata kunci: prinsip portabilitas, Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN), implementasi

Penulis: Fini Fajrini

Abstrak:
Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Hasil pemetaan Komnas Perempuan tahun 2017 di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa persebaran kekerasan terhadap perempuan semakin luas, bentuknya semakin beragam, bekas traumanya mendalam, dan jumlahnya terus berkembang mencapai 348.446 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Banten tergolong tinggi terhitung dari tahun 2010 hingga September 2017 mencapai 442 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor individu, keluarga, dan masyarakat dengan sikap setuju terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Analisis data dilakukan pada responden laki-laki dan perempuan menikah sebanyak 1.876 orang di Provinsi Banten pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan analisis statistik menggunakan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap setuju lebih diterima secara luas pada faktor individu (perempuan, orang berusia lebih muda, orang berpendidikan rendah, menikah muda, status ekonomi rendah, dan tinggal di pedesaan) dan faktor keluarga (pengambilan keputusan tunggal). Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sikap setuju, regresi logistik, faktor individu, faktor keluarga, faktor masyarakat.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Tidak seperti pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 dan 2019 yang mempertemukan Joko Widodo vs. Prabowo Subianto, menurut Profesor Kacung Marijan, Ph.D., pada pilpres tahun 2024 nanti banyak ‘menu’ yang bisa disajikan untuk masyarakat. Beberapa kandidat baru diprediksi akan meramaikan pilpres 2024, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penulis menambahkan dua orang dalam daftar tersebut, yaitu Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pengetahuan awal tentang profil psikologis para tokoh tersebut menjadi penting sebagai dasar untuk memilih calon pemimpin masa depan bagi masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini, penulis berusaha menganalisis profil salah satu tokoh potensial masa depan Indonesia, yaitu Ridwan Kamil (n=1). Metode pengukuran at-a-distance, digunakan untuk melakukan analisis biografi dan analisis big five. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ridwan Kamil adalah seorang dengan skor yang tinggi pada dimensi openness to experience dan extroversion, menengah pada conscientiousness, dan rendah pada agreeableness dan neuroticism. Ia tidak menyukai status quo. Ia suka menantang ambang batas, baik itu ambang batas dirinya maupun lingkungannya. Kata yang tepat untuk menggambarkan Ridwan Kamil adalah seorang pendobrak status quo. Kata kunci: Ridwan Kamil, kepribadian, big five, metode at-a-distance, politisi Indonesia.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Kompetensi merupakan landasan untuk mengetahui gambaran kualitas guru. Berbeda dengan tes potensi, penilaian kompetensi harus memotret sampel perilaku yang ditampilkan pada situasi kerja. Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan 4 kompetensi yang perlu dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Namun, pemerintah hanya mampu menguji kompetensi pedagogik dan profesional. Penulis menemukan bahwa (1) konsep kompetensi yang digunakan dalam kebijakan saat ini tidak sesuai dengan kasus nyata; dan (2) metode pengukuran saat ini yang tidak tepat. Penelitian ini menantang konsep kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen untuk mencocokkan kebutuhan yang sebenarnya. Data diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan pemerintah, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan guru selama penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang guru. Dengan menganalisis tugas guru sebagai pendidik dan administrator, maka penulis mengusulkan 3 kompetensi yang dibutuhkan dalam kebijakan berikutnya yaitu kompetensi: (1) individu; (2) kolektif; dan (3) organisasional. Kata kunci: kompetensi, kompetensi guru, pengukuran.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Lokasi geografis, wilayah kepulauan, populasi yang besar, dan kondisi iklim tropis telah menempatkan Indonesia sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi. Bagaimana Indonesia mengantisipasi dan menangani bencana-bencana alam tersebut menjadi masalah yang sangat penting untuk dipelajari, khususnya terkait dengan proses kesadaran masyarakat terhadap bencana dari dua studi kasus Letusan Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara dan tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi pustaka, penelitian ini menemukan fakta bahwa strategi yang digunakan dalam mengelola bencana alam di Indonesia, terutama dari sisi sadar bencana, selama ini masih bersifat reaktif. Meskipun kebanyakan orang masih hidup dan mencari kehidupan di tengah-tengah daerah berisiko tinggi, sebenarnya mereka tidak benar-benar siap menghadapi bencana. Pada kasus bencana Sinabung tampak tidak ada tradisi kesiapsiagaan masyarakat Karo dalam menghadapi bencana setelah sekian lama Gunung Sinabung tidak aktif. Sebaliknya, pada kasus bencana di Banjarnegara, telah tumbuh kesadaran tersebut walau belum seideal pada masyarakat Jepang. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan korban masih menggunakan pandangan fatalistik dalam menghadapi bencana. Mayoritas korban tidak takut untuk kembali ke tempat asal mereka yang dulunya merupakan daerah bencana. Kurangnya kesadaran ini dipengaruhi oleh perspektif masyarakat kebanyakan yang menerima apa yang diberikan alam dan melihat kejadian bencana alam sebagai takdir yang tak terelakkan. Kata kunci: masyarakat sadar bencana, adaptasi; pembangunan kapasitas, Sinabung, Banjarnegara.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pariwisata telah menjadi backbone perekonomian Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional meningkat menjadi 15% pada tahun 2019. Target tersebut mendorong dikembangkannya pariwisata di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata, seperti Karimunjawa. Karimunjawa erupakan daerah kepulauan dengan 27 pulau kecil di dalamnya dengan 22 pulau di antaranya berada dalam kawasan konservasi (Taman Nasional Karimunjawa). Pemerintah telah menyusun kebijakan untuk pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil agar berkelanjutan. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam pengembangan pariwisata di Karimunjawa dilihat dari sudut pandang penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target group (masyarakat Karimunjawa). Penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap pengembangan pariwisata di Karimunjawa memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata di Karimunjawa belum berkelanjutan. Karena meskipun secara ekonomi telah membuka lapangan kerja baru dan menambah penghasilan di masyarakat, namun secara sosial telah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat dan secara ekologis telah terjadi kerusakan lingkungan. Perlu ada satu perencanaan yang terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan stakeholders. Perencanaan tersebut memuat penataan ruangnya, perhitungan daya dukungnya (daya dukung ekologis, daya dukung fisik, dan daya dukung sosial), studi AMDAL atau UKL/UPL nya, pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan, serta peran dan tanggung jawab dari setiap stakeholders yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, perlu ada penetapan kuota pengunjung didasarkan perhitungan daya dukung dan menambah atraksi untuk meningkatkan lama kunjungan wisata. Kata kunci: implementasi kebijakan, pariwisata berkelanjutan, pulau-pulau kecil, kawasan konservasi, perencanaan terintegrasi.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Permasalahannya, berbagai kebijakan pusat maupun daerah telah dibuat untuk merespons KLB tersebut, namun belum efektif menekan laju prevalensi penyakit DBD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang; kebijakan penanggulangan KLB di Kabupaten Tangerang; dan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta kendalanya. Dari tahun 2013 hingga 2015, tercatat sebanyak 373, 412, dan 371 kasus DBD. Jumlah tersebut mengalami peningkatan drastis pada tahun 2016 menjadi 1.253 kasus DBD dengan kejadian meninggal sebanyak 22 orang. Peningkatan yang drastis tersebut membuat Kabupaten Tangerang dinyatakan dengan status KLB oleh Menteri Kesehatan. Upaya penanggulangan difokuskan pada kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, penyelidikan epidemiologi, fogging, dan penanganan penderita DBD. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya epidemiolog kesehatan di tingkat puskesmas dan kedinasan setempat. Hal ini berdampak pada belum maksimal pelaksanaan kegiatan penyelidikan epidemiologi dalam mendeteksi KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang. Selain itu, upaya penanggulangan KLB DBD terhambat oleh kesadaran masyarakat yang belum mengutamakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dibanding upaya fogging. Kata Kunci: demam berdarah, Demam Berdarah Dengue, Kejadian Luar Biasa, wabah, fogging.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sekolah asrama memiliki kekhasan tersendiri. Siswa yang berada di sekolah asrama akan menghabiskan seluruh waktunya di sekolah dan asrama, sementara siswa pada sekolah bukan asrama masih memiliki pengalaman dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan pengalaman ini akan menimbulkan perbedaan penilaian sehingga diasumsikan terjadi perbedaan kesejahteraan siswa pada kedua model sekolah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kesejahteraan siswa yang berada di SMA Negeri (SMAN) asrama dengan SMA Negeri (SMAN) bukan asrama di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di Kota Malang pada tanggal 19 hingga 26 Juli 2018. Total partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 186 orang, terdiri dari 89 siswa dari SMAN bukan asrama dan 97 siswa dari SMAN asrama. Hasil penelitian dengan menggunakan t-test menunjukkan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada variabel kesejahteraan siswa di sekolah antara siswa SMAN asrama dengan siswa SMAN bukan asrama (t = 5,29; p < 0,05). Rata-rata skor kesejahteraan siswa di SMAN asrama lebih tinggi dibanding SMAN bukan asrama. Dilihat dari aspeknya, ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek kondisi sekolah, tidak ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek hubungan sosial, ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek pemenuhan diri. Dilihat dari rata-rata skor tiap aspeknya, siswa SMAN asrama memiliki rata-rata skor aspek kesejahteraan siswa di sekolah lebih tinggi dibanding siswa SMAN bukan asrama. Artinya, jika dilihat secara per aspek kesejahteraan siswa di sekolah, siswa SMAN asrama merasa lebih baik dibanding siswa SMAN bukan asrama. Kata kunci: kesejahteraan siswa di sekolah, sekolah asrama, sekolah nonasrama, sekolah negeri, siswa SMA

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →