Jurnal Kepakaran Ekonomi & Kebijakan Publik

Vol. 11 / No. 2 - Desember 2020

Penulis: Edy Can

Abstrak:
Indonesia dan 15 negara lainnya sedang bernegosiasi tentang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sejak tahun 2013 hingga penelitian ini ditulis. Ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang dianggap berbeda dengan yang telah ada sebelum-sebelumnya di Kawasan Asia Pasifik. RCEP akan menghapus tarif dan hambatan nontarif semua perdagangan barang secara substansial serta menghapus secara substansial pembatasan dana atau tindakan diskriminatif sektor jasa. Penelitian ini menguji faktor-faktor kedekatan pembangunan (development proximity) sebagai strategi untuk meningkatkan ekspor di pasar RCEP dengan Model Gravitasi. Model estimasi yang dipergunakan adalah Random Effect Generalized Least Squared dan Prais-Winsten dengan Panels Standard Corrected Errors. Hasil dari estimasi koefisien kemudian dipakai untuk mengetahui ruang pertumbuhan perdagangan dengan menggunakan rasio potensi perdagangan. Hasil dari model estimasi menunjukkan PDB per kapita, tingkat kesamaan PDB per kapita, jarak geografis dan investasi berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor di tujuh dari 14 negara di RCEP. Nilai rasio potensi perdagangan tertinggi di pasar RCEP adalah Selandia Baru, Thailand, Australia, Filipina, Korea Selatan, Kamboja, dan Malaysia. Di sektor pertanian, Indonesia mempunyai potensi ekspor dengan delapan dari 14 negara yang tergabung dalam RCEP. Delapan negara tersebut yakni Australia, Kamboja, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Sementara di sektor manufaktur, Indonesia mempunyai potensi ekspor dengan enam dari 14 negara. Keenam negara tersebut yakni Australia, Kamboja, Selandia Baru, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ini artinya Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor yang lebih baik di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor manufaktur.

Penulis: Warsito

Abstrak:
Indonesia dan 15 negara lainnya sedang bernegosiasi tentang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sejak tahun 2013 hingga penelitian ini ditulis. Ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang dianggap berbeda dengan yang telah ada sebelum-sebelumnya di Kawasan Asia Pasifik. RCEP akan menghapus tarif dan hambatan nontarif semua perdagangan barang secara substansial serta menghapus secara substansial pembatasan dana atau tindakan diskriminatif sektor jasa. Penelitian ini menguji faktor-faktor kedekatan pembangunan (development proximity) sebagai strategi untuk meningkatkan ekspor di pasar RCEP dengan Model Gravitasi. Model estimasi yang dipergunakan adalah Random Effect Generalized Least Squared dan Prais-Winsten dengan Panels Standard Corrected Errors. Hasil dari estimasi koefisien kemudian dipakai untuk mengetahui ruang pertumbuhan perdagangan dengan menggunakan rasio potensi perdagangan. Hasil dari model estimasi menunjukkan PDB per kapita, tingkat kesamaan PDB per kapita, jarak geografis dan investasi berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor di tujuh dari 14 negara di RCEP. Nilai rasio potensi perdagangan tertinggi di pasar RCEP adalah Selandia Baru, Thailand, Australia, Filipina, Korea Selatan, Kamboja, dan Malaysia. Di sektor pertanian, Indonesia mempunyai potensi ekspor dengan delapan dari 14 negara yang tergabung dalam RCEP. Delapan negara tersebut yakni Australia, Kamboja, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Sementara di sektor manufaktur, Indonesia mempunyai potensi ekspor dengan enam dari 14 negara. Keenam negara tersebut yakni Australia, Kamboja, Selandia Baru, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ini artinya Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor yang lebih baik di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor manufaktur.

Penulis: Christiana Ari Sabatina

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh aglomerasi terhadap produktivitas tenaga kerja industri pengolahan dengan mempertimbangkan adanya dependensi/keterkaitan spasial (spatial dependence) untuk 110 kabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2005, 2010, 2015, dan 2005-2010-2015. Estimasi dilakukan pada data cross section dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS) dan ekonometrika spasial. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terjadi hubungan nonlinier antara produktivitas tenaga kerja industri pengolahan dengan aglomerasi dalam bentuk kurva U terbalik. Peningkatan aglomerasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri pengolahan, namun kenaikan produktivitas tersebut semakin lama akan mengecil (increasing but diminishing) seiring dengan peningkatan kepadatan tenaga kerja industri pengolahan sebagai ukuran dari aglomerasi. Ketika disimulasikan nilai titik kritis aglomerasi pada kondisi di mana kenaikan kepadatan tenaga kerja sebesar 1 orang/ha hanya akan meningkatkan sebesar kurang dari (<) Rp1.000/orang maka dapat diketahui bahwa Kota Jakarta Utara pada tahun 2005 sudah melewati titik kritis, sementara wilayah lainnya masih berada di bawah titik kritis. Penggunaan estimator maximum likelihood dalam mengestimasi Model Spasial belum konsisten menunjukkan pengaruh terhadap hubungan dampak aglomerasi dan produktivitas tenaga kerja industri pengolahan. Terjadi pula efek curahan (spillover) spasial antarkabupaten/kota di Pulau Jawa pada tahun 2005 dan gabungan ketiga tahun (2005-2010-2015) berupa efek curahan (spillover) produktivitas tenaga kerja dari wilayah yang bertetangga serta dependensi/keterkaitan spasial (spatial dependence) pada error. Sementara itu, parameter kepadatan outputmenunjukkan hasil yang positif sehingga dapat menunjukkan bahwa aglomerasi menyebabkan eksternalitas positif terhadap outputper luas wilayah di Pulau Jawa.

Penulis: Salafi Nugrahani

Abstrak:
Sejak tahun 2004 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoperasikan moda transportasi publik Transjakarta dan mulai mengoperasikan moda transportasi publik baru berupa Mass Rapid Transit (MRT) pada tahun 2019. Akan tetapi, keberadaan kedua moda masih menyisakan beberapa tantangan dalam penataannya. Saat ini, sebagian wilayah operasional Transjakarta bersinggungan dengan wilayah operasional MRT dalam lingkup area yang sama. Selain itu, penataan moda Transjakarta juga masih terkendala integrasi fisik dengan moda baru MRT karena hanya dua halte Transjakarta yang memiliki aksesibilitas dan konektivitas langsung dengan stasiun MRT dalam satu kawasan transit. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan jumlah penumpang Transjakarta terhadap keberadaan moda baru MRT meski saat ini Transjakarta masih terkendala integrasi fisik dengan MRT. Penelitian ini juga bertujuan melihat hubungan komplementer ketika terjadi kenaikan harga tiket MRT terhadap penurunan jumlah penumpang Transjakarta melalui pendekatan elastisitas harga silang. Pengujian hubungan tersebut dilakukan menggunakan data harian di tingkat halte melalui metode regresi data panel dengan pendekatan Model Fixed Effect. Hasil estimasi menunjukkan bahwa keberadaan MRT berhubungan dengan peningkatan jumlah penumpang Transjakarta sebesar 36,5 persen pada halte Transjakarta yang berada dalam radius 250 meter terhadap stasiun MRT. Namun, penelitian ini belum menemukan cukup bukti adanya hubungan komplementer terkait kenaikan harga tiket MRT terhadap penurunan jumlah penumpang Transjakarta.

Penulis: Nopitasari

Abstrak:
Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih terkendala masalah modal. Banyaknya jumlah UMKM yang terkendala masalah pembiayaan mengindikasikan terdapat banyaknya permintaan akan pembiayaan namun belum diimbangi dengan jumah koperasi yang dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, saat ini sebaran koperasi belum merata ke setiap wilayah Indonesia sehingga banyak rumah tangga yang terkendala aksesiblitas untuk mengakses pembiayaan koperasi. Pada penelitian ini aksesibilitas koperasi diproksikan dengan kepadatan koperasi. Pada penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan antara kepadatan koperasi terhadap keputusan mengakses pembiayaan koperasi dengan data Susenas Maret 2018 dan sampel sebanyak 283.478 rumah tangga. Dengan mengidentifikasi hubungan tersebut, dapat diketahui apakah koperasi masih menjadi salah satu alternatif pilihan pembiayaan atau bukan. Berdasarkan hasil regresi Multinomial Logit menunjukkan bahwa kepadatan koperasi mempunyai hubungan terhadap keputusan rumah tangga mengakses pembiayaan di koperasi. Kepadatan koperasi meningkatkan keputusan mengakses pembiayaan pada rumah tangga di koperasi. Bertambahnya jumlah koperasi akan meningkatkan inklusi keuangan sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Pemerintah perlu melakukan program penumbuhan koperasi di Indonesia dalam rangka peningkatan inklusi keuangan. Namun kepadatan koperasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan rumah tangga mengakses pembiayaan di selain koperasi, sehingga program penumbuhan koperasi sebaiknya dilakukan pada daerah yang belum terdapat lembaga keuangan pada daerah tersebut.

Vol. 11 / No. 1 - Juni 2020

Penulis: Nathania Riris Michico Tambunan

Abstrak:
Sistem demokrasi menjadi salah satu jalan untuk mendukung terjadinya perdagangan antara negara satu dengan lainnya. Peningkatan perdagangan internasional berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, beberapa pihak mengklaim bahwa demokrasi dianggap menghambat atau bahkan dapat mengancam suatu aliran perdagangan. Dinamika dari situasi tersebut semakin terlihat jelas ketika melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan tinggi. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah demokrasi berdampak pada perdagangan, khususnya di Asia. Dengan menggunakan Model Gravitasi, studi ini difokuskan pada 11 negara yang dibagi berdasarkan pendapatan dari tahun 2009 hingga 2018. Negara berpendapatan tinggi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Brunei Darussalam, dan negara berpendapatan menengah adalah Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Pakistan, dan India. Berdasarkan pendekatan melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara demokrasi dan negara-negara di Asia memengaruhi perdagangan secara signifikan. Namun, ditemukan pula bahwa perdagangan di negaranegara berpenghasilan tinggi tidak terpengaruh oleh demokrasi, sedangkan perdagangan di negara-negara berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh demokrasi.

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.

Abstrak:
E-commerce merupakan salah satu bentuk kemajuan yang muncul dari pesatnya perkembangan internet dan menjadi tren di dunia selama sepuluh tahun terakhir. Di Indonesia, angka penggunaan situs belanja online dan transaksi toko online cenderung meningkat meskipun infrastruktur dan regulasinya masih tertinggal. Hal ini merupakan peluang besar dan membutuhkan kebijakan yang komprehensif guna dapat mengembangkan dan memanfaatkan aktivitas digitalisasi ekonomi secara optimal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis (a) potensi dari penerapan e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi, (b) peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan aktivitas e-commerce, dan (c) tantangan yang perlu diatasi agar mampu memaksimalkan potensi dari aktivitas e-commerce dalam ekonomi nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode tinjauan literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktik e-commerce mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat menghemat biaya transaksi, menghilangkan batasan ruang dan waktu, mengurangi biaya pengiriman, meminimalkan hambatan transportasi, memudahkan komunikasi penjual dan pembeli, dan mengurangi biaya periklanan dan transportasi. Di sisi lain, pemerintah berperan penting untuk melaksanakan enam strategi agar mampu mendorong praktik ekonomi digital, yaitu pembangunan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, subsidi, mobilisasi, pengarahan inovasi, dan penetapan standar. Sedangkan tantangan dalam rangka pengembangan aktivitas e-commerce adalah keamanan dan perlindungan konsumen, logistik dan infrastruktur, serta perpajakan terkait transaksi e-commerce.

Penulis: Andre Notohamijoyo

Abstrak:
World Bank dan FAO menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sebesar 75 persen sumber daya perikanan global mengalami ancaman deplesi atau penurunan stok akibat praktik penangkapan yang berlebihan dan merusak lingkungan. Indonesia juga menghadapi hal serupa di mana kelestarian sumber daya perikanan terancam akibat praktik penangkapan berlebih, merusak, dan ilegal. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya mekanisme pengendalian produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui ecolabelling. Namun demikian penerapan sistem sertifikasi tersebut di negara berkembang menemui banyak kendala. Minimnya perlindungan terhadap hak nelayan menjadi salah satu masalah utama ekolabel perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bobot kepentingan dan prioritas masing-masing skema ekolabel yang efektif mendorong pengelolaan perikanan yang lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method dengan metode Delphi berbasis purposive sampling serta metode Analytic Hierarcy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pilihan stakeholder termasuk nelayan kecil di Indonesia. Kepercayaan stakeholder terhadap skema ekolabel perikanan nasional menjadi modal dasar dalam penyusunannya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu segera melakukan inisiasi skema ekolabel perikanan tersebut. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan ekolabel perikanan nasional sebagai sebuah merek produk perikanan yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

Penulis: Lusia Tri Harjanti

Abstrak:
Konversi lahan sawah di Indonesia yang selalu meningkat setiap tahun bisa mengancam ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan. Pemerintah perlu melakukan tindakan yang nyata dan signifikan untuk menanggulangi isu tersebut. Salah satu langkah awal untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong konversi lahan sawah yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera sebagai lumbung padi nasional. Oleh karena itu, dengan menggunakan data panel dari 256 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera pada periode tahun 2010-2017, penelitian ini menganalisa faktor-faktor penentu konversi lahan sawah di Jawa dan Sumatera. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi konversi lahan sawah di Jawa adalah PDRB di sektor pertanian, PDRB di sektor jasa, dan kepadatan penduduk. Sebaliknya, PDRB di sektor jasa tidak berpengaruh terhadap perubahan luas lahan sawah di Sumatera, melainkan PDRB di sektor industri memberikan dampak terhadap konversi lahan sawah di Sumatera. Faktor-faktor lain yang memengaruhi konversi lahan sawah di Sumatera adalah PDRB di sektor pertanian dan kepadatan penduduk. Analisis geospasial juga digunakan di dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis geospasial, perubahan lahan sawah di Pulau Jawa didominasi menjadi area pemukiman, sedangkan sebagian besar perubahan sawah di Sumatera berubah menjadi area tanaman yang diduga adalah kelapa sawit. Kelapa sawit berkembang diduga karena pertumbuhan industri minyak kelapa sawit di Sumatera.

Penulis: Sahrul Paipan

Abstrak:
Beras merupakan kebutuhan pokok utama bagi penduduk Indonesia, namun pemerintah cenderung mencukupi kelebihan kebutuhan permintaan beras dengan impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan ketergantungan impor beras di Indonesia periode tahun 1992-2017. Model ECM digunakan untuk menjawab tujuan tersebut, baik melihat pengaruhnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara variabel bebas terhadap impor beras. Data sekunder bersumber dari World Bank, FAO dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang produksi beras tidak memengaruhi impor beras, namun dalam jangka pendek menjadi signifikan dan positif. Konsumsi beras, apresiasi rupiah, cadangan devisa, dan harga beras domestik berhubungan positif dan signifikan memengaruhi impor beras dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Di sisi lain, PDB memengaruhi impor beras dan harga relatif tidak signifikan memengaruhi impor beras, baik dalam jangka jangka pendek maupun panjang. Impor beras terjadi disebabkan karena kurang maksimal Bulog menyerap beras petani dan meningkatnya konsumsi beras. Pemerintah diharapkan mampu menyerap surplus beras yang dimiliki petani dengan menjalin kerja sama langsung. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan mendukung kebijakan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi aneka ragam pangan dan pangan bergizi.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Beberapa tahun terakhir pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting sebagai sumber penerimaan daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengelola objek pariwisata dengan baik akan memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Kabupaten Belitung menjadi salah satu daerah yang memiliki sumber penerimaan utama dari sektor pariwisata yang semakin terkenal sejak adanya film Laskar Pelangi. Namun demikian, tantangannya tidak mudah untuk mengembangkan sektor pariwisata agar tetap memberikan kontribusi yang tinggi terhadap proporsi pada penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah dan perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Belitung. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab penelitian tersebut. Data primer diperoleh melalui diskusi dan focus group discussion (FGD) terhadap stakeholders terkait, sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai terbitan yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung cenderung meningkat. Dampak langsung terhadap PAD diperoleh dari pembangunan hotel, restoran dan pengadaan transportasi. Sedangkan dampak tidak langsung diperoleh dari berbagai penerimaan pajak (hotel dan restoran) dan retribusi dari kegiatan pariwisata yang dilakukan para wisatawan. Namun apabila dilihat secara total dari pendapatan daerah, kontribusi penerimaan dari sektor pariwisata tersebut dinilai masih belum signifikan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan guna mengoptimalkan penerimaan dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung adalah mengatasi keterbatasan sarana pendukung objek pariwisata, mendorong kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, dan mendorong promosi pariwisata yang lebih intensif.

Vol. 10 / No. 2 - Desember 2019

Penulis: Agustina

Abstrak:
Penanaman modal asing (PMA) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, bahkan di negara-negara berkembang. PMA dapat menyediakan sumber daya keuangan, transfer teknologi, meningkatkan praktik dan keterampilan organisasi dan manajerial, dan memberikan akses ke pasar internasional. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa PMA dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Paper ini bertujuan untuk mengukur kepentingan relatif dari berbagai jenis aglomerasi untuk penentuan lokasi PMA di sektor manufaktur di Indonesia. Data ini dianalisis dengan model multinomial logit di mana variabel dependen adalah pilihan lokasi. Paper ini meneliti faktor-faktor penentu PMA baru (greenfield) di sektor manufaktur di Pulau Jawa, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tingkat mikro dari izin prinsip yang tidak dipublikasikan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Penelitian ini menguji dari 23 kabupaten di Pulau Jawa yang menerima PMA di sektor manufaktur dalam lima tahun terakhir. Hasil dari temuan ekonomi agglomerasi (baik milik asing dan perusahaan domestik) menunjukkan dampak yang signifikan dan positif namun kecil. Variabel-variabel lain, termasuk fasilitas, dan kondisi pasar tenaga kerja-secara anomali dengan upah minimum yang lebih tinggi-menunjukan hasil yang lebih penting dibandingkan aglomerasi. Karena efek aglomerasi yang kecil, hal ini berarti bahwa ekonomi aglomerasi bukanlah faktor penentu dalam menarik PMA. Investor asing yang baru tidak hanya mencari kabupaten di mana pabrik asing atau domestik telah berada tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti kepadatan jalan dan ketersediaan tenaga kerja.

Penulis: Heru Santoso

Abstrak:
Studi ini mengeksplorasi pengaruh kepercayaan konsumen terhadap wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham terhadap tingkat konsumsi di 10 negara Asia. Studi ini menggunakan data triwulanan dari kuartal pertama tahun 2010 hingga kuartal keempat tahun 2017 dan menggunakan metode panel Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS) untuk melihat hubungan jangka panjang antar variabel. Hasil studi menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham terhadap tingkat konsumsi. Secara rinci, interaksi dari kepercayaan konsumen dan wealth effect dari pasar perumahan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat konsumsi, berbeda dengan wealth effect dari pasar perumahan yang sebelumnya tidak signifikan terhadap tingkat konsumsi. Di lain sisi, interaksi antara kepercayaan konsumen dan wealth effect dari pasar saham memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat konsumsi, berbeda dengan wealth effect dari pasar saham yang sebelumnya positif dan signifikan terhadap tingkat konsumsi. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa (1) negara-negara dengan perkembangan sektor keuangan yang lebih tinggi memiliki wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham yang lebih kuat dibandingkan negara-negara dengan perkembangan sektor keuangan yang lebih rendah dan (2) negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi memiliki wealth effect dari pasar perumahan dan pasar saham yang lebih kuat dibandingkan negara-negara dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Penulis: Ghina Saarah Nibras

Abstrak:
Indonesia merupakan negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, minyak sawit Indonesia dihadapi oleh beberapa hambatan. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan mampu melakukan diversifikasi pasar, salah satunya dengan menjadikan negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) sebagai negara tujuan ekspornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana daya saing, besarnya ekuivalen tarif, dan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan ekspor minyak sawit Indonesia di 28 negara OKI. Metode yang digunakan adalah Export Products Dynamics (EPD) dan regresi data panel. Metode analisis untuk mengestimasi ekuivalen tarif adalah model gravity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit Indonesia memiliki daya saing yang cukup kuat pada 15 negara OKI. Sedangkan, minyak sawit Indonesia pada 13 negara OKI lainnya menempati posisi falling star, lost opportunity, dan retreat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adanya beberapa negara OKI yang juga merupakan produsen dari minyak sawit, serta adanya kompetitor di negara tujuan. Hasil estimasi menggunakan metode regresi data panel menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita negara importir, jarak ekonomi, harga ekspor, populasi, dan nilai tukar riil berpengaruh signifikan terhadap volume ekspor minyak sawit Indonesia ke negara OKI. Penelitian ini juga menemukan bahwa negara OKI memberlakukan hambatan nontarif terhadap minyak sawit Indonesia walaupun besarannya relatif rendah. Nilai ekuivalen tarif impor tertinggi dikenakan oleh negara Benin sebesar 19,67.

Penulis: Kadek Aris Prasetya

Abstrak:
Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga jumlah angkatan kerjanya juga tinggi. Namun apabila kualitas dari angkatan kerja tersebut rendah, maka hanya akan menimbulkan masalah dalam integrasi struktur ekonomi. Kualitas tenaga kerja daerah dapat diukur dengan nilai produktivitas pekerja. Salah satu faktor yang digunakan untuk melihat produktivitas pekerja adalah tingkat pekerja setengah menganggur khususnya pada sektor primer. Dalam menganalisis pekerja setengah menganggur terdapat kemungkinan adanya keterkaitan antarprovinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas pekerja setengah menganggur, baik efek langsung maupun tidak langsung serta perbandingannya dengan sektor primer. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif serta analisis inferensial dengan metode regresi spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas pekerja setengah menganggur di seluruh sektor dan sektor primer dipengaruhi oleh efek spasial yang berbeda. Produktivitas pekerja seluruh sektor dipengaruhi oleh spillover effect dari variabel independen, sedangkan pada sektor primer dipengaruhi oleh spillover effect variabel independen dan efek spasial variabel dependen. Produktivitas pekerja di seluruh sektor lebih dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dibandingkan tingkat kesehatan, sedangkan di sektor primer lebih dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dibandingkan tingkat pendidikan. Tingkat upah dan tingkat investasi berpengaruh positif baik pada seluruh sektor maupun sektor primer. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk merevitalisasi sektor primer demi pengintegrasian perubahan struktur ekonomi serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan investasi demi peningkatan produktivitas.

Penulis: Margiyono

Abstrak:
Perkembangan kota-kota di Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi oleh anugerah sumber daya alam yang dimiliki wilayah itu. Saat ini, perkotaan di Kalimantan Timur menghadapi permasalahan pengangguran, lahan kritis, tingginya kriminalitas, dan kecelakaan lalu lintas. Hal itu menunjukkan bahwa perkotaan di Kalimantan Timur menghadapi permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penyelidikan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, studi ini menerapkan penilaian pembangunan berkelanjutan yang lebih komprehensif yang disebut Regional Sustainable Account (RSA). RSA adalah teknik perhitungan pembangunan berkelanjutan yang menggabungkan tiga perhitungan sekaligus yaitu perhitungan ekonomi, perhitungan lingkungan, dan perhitungan sosial. Pendekatan ini hasil modifikasi Location Quotient (LQ) yang dikombinasikan dengan Geographical Information System (GIS). Hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan di perkotaan Kalimantan Timur mengalami ketidakseimbangan antardimensi; ekonomi, lingkungan, dan sosial. Diketahui pula bahwa perkotaan di Kalimantan Timur termasuk pada klasifikasi almost sustainable sampai dengan chronic unsustainable. Rekomendasi hasil studi untuk para pembuat kebijakan pembangunan daerah hendaknya melaksanakan pembangunan dengan prinsip keseimbangan untuk semua dimensi. Pembangunan kota yang sustainable membutuhkan upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran, meningkatnya kriminalitas, banyaknya kecelakaan lalu-lintas, dan tingginya perceraian. Akhirnya, upaya merespons dengan segera berbagai isu unsustainability adalah bagian dari usaha untuk menghindari efek berantai yang lebih serius.

Penulis: Priyaji Agung Pambudi

Abstrak:
Kemiskinan menjadi isu yang terus diperbincangkan di seluruh belahan dunia, yang harus diselesaikan pada tahun 2030. Kemiskinan bersifat multi dimensi dan membutuhkan partisipasi dari semua pihak untuk menyelesaikannya. Kemiskinan berimplikasi pada terjadinya kerusakan lingkungan akibat akses sumber daya alam yang dilakukan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip eko-habitat (mengintegrasikan aspek ekonomi dan ekologi) di kawasan pedesaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus melestarikan lingkungan. Penelitian dilakukan dengan mixed method melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 68 persen responden pernah melakukan tindakan yang mengarah pada perusakan lingkungan; 72 persen mengetahui bahwa tindakannya memiliki konsekuensi terhadap kepunahan organisme. Sementara 57 persen menyatakan hal tersebut dilakukan karena tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, 100 persen responden setuju dengan strategi pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan jenis-jenis organisme yang bernilai ekonomi. Pengelolaan lahan berbasis kesesuaian ekologis memberikan nilai produksi yang paling optimal. Pola pengelolaan dan jenis lahan yang justru memberikan nilai produksi yang sangat kecil, karena tingginya biaya tanam, serangan organisme pengganggu tanaman, dan pengendalian yang tidak ramah lingkungan. Perlu diutamakan pengelolaan lahan berbasis kesesuaian ekologis untuk memberikan nilai ekonomi dan ekologi yang tinggi. Tentunya prinsip ini memiliki banyak manfaat di antaranya menyerap CO2, menyerap, dan menyimpan air, menyediakan habitat organisme, dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Pada akhirnya dengan pola pemanfaatan lahan tersebut masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap ekosistem alam dan lingkungan, sehingga mereka memiliki kemauan untuk menjaga dan melestarikannya.

Vol. 10 / No. 1 - Juni 2019

Penulis: Saputri Kusumaningrum

Abstrak:
Pada tahun 2016, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi di beberapa provinsi di Indonesia ternyata diikuti pula ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan penganggurannya yang tinggi, seperti di Papua, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut tentu saja belum sesuai dengan konsep pertumbuhan inklusif, di mana dalam mencapai pertumbuhan ekonomi maka seluruh lapisan masyarakat harus ikut serta dalam prosesnya dan dapat menikmati hasilnya. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat capaian pertumbuhan inklusif provinsi di Indonesia pada tahun 2016 dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan 2 metode, yaitu indeks komposit pertumbuhan inklusif yang diadopsi dari McKinley (2010) dan regresi berganda untuk menjawab terkait faktor-faktor yang memengaruhinya. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, dan Bank Indonesia. Hasil analisis menujukkan bahwa ternyata belum ada provinsi di Indonesia yang memiliki capaian pertumbuhan inklusif berkategori unggul (nilai indeks: 8-10) selama tahun 2016. Sebagian besar provinsi di Indonesia mencapai pertumbuhan inklusif dengan kategori memuaskan (nilai indeks: 4-7) dan terdapat dua provinsi yang memiliki kategori tidak memuaskan (nilai indeks: < 4), yaitu Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif provinsi di Indonesia menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap bruto, keterbukaan perdagangan, dan rasio kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap PDRB memengaruhi pertumbuhan inklusif.

Penulis: K. Riesta

Abstrak:
Meskipun perhatian terkait manfaat foreign direct investment (FDI) terhadap produktivitas semakin berkembang, masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh FDI spillovers terhadap produktivitas tenaga kerja pada perusahaan domestik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tiga hal. Pertama, menguji pengaruh FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik. Kedua, menginvestigasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik. Ketiga, menelaah lebih dalam dampak dari FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik pada kelompok industri yang berbeda berdasarkan intensitas faktor produksinya. Penelitian ini menggunakan mikro panel data yang mencakup kurang lebih 20.000 perusahaan industri manufaktur sedang dan besar tiap tahunnya pada tahun 2010-2014. Hasil estimasi menunjukkan bahwa, di industri yang sama, horizontal spillovers memiliki pengaruh negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik di jangka pendek namun positif pada jangka panjang. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa, di industri yang berbeda, backward spillovers berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik. Selain itu, FDI Spillovers memengaruhi produktivitas perusahaan domestik dengan lebih efektif ketika industri tersebut capital-intensive. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan pentingnya mempertahankan perspektif jangka panjang terhadap perusahaan investasi asing di Indonesia, dan pemerintah perlu untuk menstimulasi kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas perusahaan domestik dalam memasok barang setengah jadi dan barang modal ke perusahaan asing di pasar hilir dengan cara memotong kesenjangan teknologi antara perusahaan asing dan domestik.

Penulis: Euis Naya Sari

Abstrak:
Perkembangan tingkat perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah inflasi. Sementara itu tingkat inflasi sendiri banyak dipengaruhi oleh beberapa variabel, seperti pengeluaran yang dikelompokkan menjadi berbagai subkelompok. Dengan demikian, pemahaman tentang perkembangan tingkat inflasi sangat penting untuk diketahui oleh pemerintah daerah agar dapat mempertahankan tingkat inflasi dan mengeluarkan kebijakan ketika terjadi masalah. Berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan menganalisis variabel-variabel pengeluaran subkelompok yang berperan dalam menjelaskan tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten. Penelitian ini fokus pada data ekonomi Provinsi Banten tahun 2011-2017, terutama pada Indeks Harga Konsumen (IHK) dari tiga kota besar di Banten, yaitu Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon, dengan menggunakan kajian pustaka yang ditunjang dengan analisis deskriptif kuantitatif dan Uji KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), Uji Bartlett, serta Analisis Faktor terhadap data sekunder. Dalam analisis faktor digunakan 5 faktor yang berasal dari data inflasi pada 35 subkelompok pengeluaran barang/jasa dengan data series bulanan tahun 2011-2017 (84 bulan). Masing-masing subkelompok terbentuk dari beberapa komoditas yang datanya berasal dari pencatatan harga barang/jasa di setiap minggu atau bulannya. Hasil kajian ini menunjukkan, berdasarkan hasil analisis faktor dari 35 variabel subkelompok yang dipilih, hanya 26 variabel yang dapat dikelompokkan ke dalam 5 faktor, sisanya tidak masuk dalam faktor manapun. Sebanyak 26 variabel tersebut dapat menjelaskan variasi tingkat inflasi bulanan di Provinsi Banten, yaitu sebesar 34 persen. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang belum masuk di dalam model. Selain itu, dapat dijelaskan pula bahwa inflasi di Provinsi Banten selama periode penelitian disebabkan oleh demand-pull inflation dan cost-push inflation.

Penulis: Margiyono

Abstrak:
Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia yang dikaruniai kelimpahan sumber daya alam. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 1990an hingga tahun 2000an mencapai lebih dari 7 persen per tahun, indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi ketiga di Indonesia, dan indeks kualitas lingkungan juga sangat baik. Namun saat ini, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga -1,28 persen yang dibarengi pula dengan peningkatan kejadian bencana alam. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami paradoks kesejahteraan dan kelestarian. Oleh karena itu, tujuan studi ini adalah untuk mengetahui nilai kerugian ekologis, dampaknya terhadap kesejahteraan, dan penyebab kerugian ekologis. Untuk menjawab tujuan itu maka digunakan metode ecological account. Hasil studi menunjukkan bahwa kerugian ekologis tertinggi disebabkan oleh luasnya lahan kritis, kemudian secara berurutan kerugian akibat eksploitasi batu bara, gas bumi, dan minyak bumi. Kerugian ekologis tersebut telah mengoreksi tingkat kesejahteraan sampai 76 persen dari PDRB. Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa tingginya kerugian ekologis disebabkan oleh lemahnya peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan dan penegakan hukum. Akhirnya, studi ini merekomendasikan bagi para pembuat kebijakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur atau daerah lain yang memiliki karakteristik yang sama maka perlu merehabilitasi lahan kritis untuk aktivitas yang produktif, diikuti dengan transformasi struktur ekonomi yang lebih berorientasi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, serta melakukan revisi peraturan daerah tentang lingkungan dengan menerapkan pendekatan insentif dan disinsentif.

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Fenomena masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya mencerminkan fenomena umum seiring dengan adanya pergeseran pola kehidupan, rasionalisme ekonomis, faktor pertumbuhan demografis, dan efek-tetesan gaya hidup masyarakat non-Suku Baduy sendiri. Di dalam jangka panjang, bagaimanapun fenomena ini dapat merugikan masyarakat Suku Baduy itu sendiri. Sangat terbatasnya tingkat pendidikan dan tingginya keterikatan terhadap nilai-nilai sosio-budaya mereka, fenomena ini akan menghadapkan mereka pada nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat urban. Studi ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya fenomena tersebut dan dampaknya terhadap keberadaan sistem kehidupan sosio-budaya mereka, serta apa yang perlu dilakukan pemerintah terhadap persoalan ini. Dengan menggunakan kerangka pemikiran tentang perubahan sosial dan pembangunan sistem kehidupan sosial budaya, kajian dasar dengan pendekatan kualitatif menyimpulkan bahwa konteks kuatnya nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomis setempat sebagai modal kehidupan utama, fenomena masyarakat Suku Baduy tersebut dapat berpotensi menggerus nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat Suku Baduy tersebut. Kajian ini merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah untuk mengawal implementasi program perhutanan sosial dan kebijakan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan sistem kehidupan sosio-ekonomi dan budaya masyarakat tersebut. Keperluan ‘intervensi’ pemerintah untuk mendorong kebijakan-kebijakan afirmatif untuk mengelola fenomena tersebut menjadi hal yang perlu mendapatkan kemauan politik pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penulis: Lesmana Rian Andhika

Abstrak:
Model Sistem Dinamis dapat menjadi alat pendukung pengambilan keputusan praktis yang memungkinkan untuk menguji berbagai skenario formulasi kebijakan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan Model Sistem Dinamis formulasi kebijakan dalam sebuah simulasi, tujuan dari penerapan model tersebut untuk mengamati berbagai struktur yang kompleks, dan mungkin memengaruhi tujuan berdasarkan fenomena masalah yang teridentifikasi. Selain itu, Model Sistem Dinamis dapat melihat perubahan perilaku kebijakan dan memungkinkan skema umpan balik untuk memberikan arus informasi merancang formulasi kebijakan yang lebih kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan meta-data-analysis, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan secara sistematis tentang fenomena tertentu melalui analisis data yang diolah dari data sekunder terpilih. Untuk mengembangkan argumentasi penelitian ini juga merujuk kepada beberapa kasus penelitian terdahulu dan diperlakukan sebagai bukti. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa dalam model simulasi formulasi kebijakan dengan sistem dinamis digunakan aspek analysis, planning, dan control. Ketiga aspek ini menyediakan sarana untuk menilai kemungkinan penyebab penyimpangan, menghasilkan berbagai kemungkinan analisis dari berbagai sumber informasi, metode, referensi untuk menetapkan umpan balik dari semua analisis yang terkait dalam sistem dinamis. Dengan demikian memberikan peringatan dini tentang perlunya tindakan lebih lanjut, namun dari ketiga aspek tersebut mungkin menimbulkan efek, perubahan dan penyimpangan satu bagian dari sistem, dan sering berbeda dari pada yang dimaksudkan. Untuk itu penyimpangan memberikan sinyal untuk analisis tambahan, apakah kebijakan/strategi telah diterapkan secara efektif.

Vol. 9 / No. 2 - Desember 2018

Penulis: Hotmaria Elecktawati Lumbangaol

Abstrak:
Bank Dunia mengklasifikasikan negara Indonesia ke dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower-middle income country) selama 13 tahun terakhir. Hal ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stagnan dalam waktu yang lama dan membuat potensi Indonesia masuk jebakan pendapatan menengah (Middle Income Trap) sangat besar. Penelitian ini, diantaranya bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Indonesia telah masuk dalam MIT. Analisis time series ECM digunakan sekaligus untuk mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan dalam jangka panjang untuk keluar atau terhindar dari jebakan pendapatan menengah. PNB per kapita sebagai dasar pengklasifikasian kelompok pendapatan negara-negara di dunia digunakan sebagai variabel untuk melihat MIT. Didapatkan hasil bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sektor jasa dan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi akan berpengaruh positif terhadap PNB per kapita. Sektor pertanian berpengaruh positif hanya dalam jangka pendek, sedangkan sektor manufaktur berpengaruh negatif dalam jangka panjang. Struktur perekonomian yang tidak didukung bersama-sama oleh sektor-sektor ekonomi ini menunjukkan bahwa transformasi struktur ekonomi tidak berjalan dengan baik dan mengindikasikan Indonesia telah masuk dalam jebakan pendapatan menengah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sektor jasa, PMTB, dan tenaga kerja berpendidikan tinggi (human capital), serta memperbaiki sektor pertanian dan manufaktur di Indonesia sebagai upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah dan bertransisi menuju negara maju.

Penulis: Radot Manalu

Abstrak:
Kakao (Theobroma cacao L) merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional untuk peningkatan devisa negara. Namun demikian, mutu kakao Indonesia khususnya produksi biji kakao perkebunan rakyat masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani perkebunan rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan belum memerhatikan mutu biji kakao karena pada umumnya petani menjual biji kakao hasil pertaniannya yang belum difermentasi. Jika petani perkebunan kakao rakyat mengolah biji kakao dengan teknologi fermentasi akan mendapatkan mutu dan nilai ekonomi yang lebih baik karena harga biji kakao fermentasi lebih tinggi dari harga biji kakao yang tidak difermentasi dengan selisih harga sekitar Rp3.000,-/kg – Rp5.000,-/kg. Selain peningkatan mutu untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pakan ternak dari limbah biji kakao yang difermentasi juga lebih baik dibandingkan dengan biji kakao yang tidak fermentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan merumuskan saran kebijakan guna meningkatkan mutu biji kakao produksi perkebunan rakyat untuk meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, bimbingan teknis pengelolaan biji kakao dari pemerintah daerah kepada petani perkebunan rakyat sangat penting agar mutu biji kakao petani dapat ditingkatkan. Selanjutnya, secara berkelanjutan program pengembangan kakao di masa depan harus diarahkan kepada upaya mewujudkan produk biji kakao yang bermutu tinggi, sehingga dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik terutama bagi petani sebagai pemasok biji kakao. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif eksploratif dengan kerangka penelitian pengolahan biji kakao pascapanen sehingga dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Penulis: Dr. Indra, S.Si, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini berfokus pada pengembangan model yang mampu melakukan pengujian tekanan makro (macro stress test) terhadap risiko kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan beberapa analisis skenario. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi sekaligus mengkomparasi daya tahan sistem keuangan kedua sistem perbankan tersebut dari berbagai guncangan makro. Variabel risiko kredit yang digunakan adalah NPL untuk perbankan konvensional dan NPF untuk perbankan syariah. Variabel makro eksogenus yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), kurs, indeks harga konsumen (IHK), dan tingkat suku bunga. Spesifikasi model yang digunakan adalah ARDL, yang diestimasi untuk setiap tipe kredit perbankan yang diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor dan total seluruh sektor. Studi ini menemukan bahwa, penurunan PDB, depresiasi kurs, kenaikan IHK (inflasi) dan tingkat suku bunga (BI Rate) berkontribusi dalam mendorong kenaikan level NPL maupun NPF. IHK (inflasi) merupakan sumber kerentanan terbesar bagi risiko kredit pada kedua kelompok bank, diikuti oleh PDB, kurs, dan tingkat suku bunga. Fakta ini mengindikasikan bahwa kerentanan sistem keuangan pada kedua kelompok bank tidak hanya bergantung pada kinerja internal pada setiap bank, namun juga dinamika makro eksternal. Hasil ini mengonfirmasi bahwa meski bank syariah dan bank konvensional menggunakan sistem operasi yang berbeda, namun keduanya tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro yang terjadi.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini berfokus pada pengembangan model yang mampu melakukan pengujian tekanan makro (macro stress test) terhadap risiko kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan beberapa analisis skenario. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi sekaligus mengkomparasi daya tahan sistem keuangan kedua sistem perbankan tersebut dari berbagai guncangan makro. Variabel risiko kredit yang digunakan adalah NPL untuk perbankan konvensional dan NPF untuk perbankan syariah. Variabel makro eksogenus yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), kurs, indeks harga konsumen (IHK), dan tingkat suku bunga. Spesifikasi model yang digunakan adalah ARDL, yang diestimasi untuk setiap tipe kredit perbankan yang diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor dan total seluruh sektor. Studi ini menemukan bahwa, penurunan PDB, depresiasi kurs, kenaikan IHK (inflasi) dan tingkat suku bunga (BI Rate) berkontribusi dalam mendorong kenaikan level NPL maupun NPF. IHK (inflasi) merupakan sumber kerentanan terbesar bagi risiko kredit pada kedua kelompok bank, diikuti oleh PDB, kurs, dan tingkat suku bunga. Fakta ini mengindikasikan bahwa kerentanan sistem keuangan pada kedua kelompok bank tidak hanya bergantung pada kinerja internal pada setiap bank, namun juga dinamika makro eksternal. Hasil ini mengonfirmasi bahwa meski bank syariah dan bank konvensional menggunakan sistem operasi yang berbeda, namun keduanya tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro yang terjadi.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal secara signifikan telah meningkatkan jumlah dana yang ditransfer ke daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dari beberapa hasil kajian, kebijakan tersebut ternyata belum berdampak pada peningkatan penerimaan daerah bagi Provinsi Kalimantan Timur. Studi ini dilakukan untuk mengkaji apakah transfer fiskal melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan Pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam cukup besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pada Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH SDA dan Pajak yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu faktornya adalah dampak menurunnya jumlah produksi SDA dalam hal ini produksi batu bara yang bersamaan akibat penurunan harga secara drastis di pasaran dunia. Faktor ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Oleh Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mencari alternatif dalam membelanjakan dana yang bersumber dari DBH untuk investasi yang produktif yang berdampak ganda terhadap perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,90 persen.

Penulis: Muhammad Ilham Riyadh

Abstrak:
Kurang meratanya ketersediaan pangan, dan timpangnya jalur distribusi dari produsen ke konsumen menunjukkan bahwa sistem produksi dan sistem distribusi beberapa pangan terganggu karena kualitas sarana dan prasarana transportasi yang banyak rusak sehingga kenaikan harga di tingkat konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga di tingkat produsen. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis (1) saluran pemasaran komoditas pangan, (2) efisiensi tata niaga pada setiap saluran pemasaran, dan (3) kebijakan tata niaga komoditas pangan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan 5 daerah kabupaten yang memiliki keunggulan komoditas pangan, yaitu Simalungun (beras), Karo (jagung), Dairi (bawang merah), Tapanuli Utara (cabai merah), dan Langkat (sapi). Metode analisis margin tata niaga, farmer’s share, dan B/C ratio. Panjangnya saluran pemasaran akan meningkatkan disparitas harga yang tinggi sehingga dapat merugikan petani dan konsumen. Komoditas padi mengalami disparitas paling tinggi yaitu sebesar 132 persen, rasio keuntungan petani komoditas cabai merah tertinggi yaitu sebesar 45,31 persen. Farmer share tertinggi komoditas cabai merah 89 persen. Tata struktur pasar yang dihadapi oleh petani beras, jagung, bawang merah, cabai merah, dan daging sapi potong cenderung persaingan pasar tidak sempurna. Harga kesepakatan penjual dan pembeli merupakan hasil dari tawar-menawar, sedangkan cara pembayaran pembeli atas harga kesepakatan bisa dengan cara tunai dan angsuran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran adalah mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan terampil dalam kewirausahaan dalam upaya pembinaan petani serta mengkhususkan diri untuk pelayanan dan pemasaran komoditas.

Penulis: Kumara Jati

Abstrak:
Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat dan secara signifikan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Terkadang intervensi pasar harus dilaksanakan oleh pemerintah di luar musim panen untuk mengendalikan dan mengelola harga beras dan inflasi, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana aspek komunikasi sangat penting sebagai mekanisme intervensi pasar untuk mengendalikan harga dan stok beras di Indonesia. Autoregressive and Moving Average and Autoregressive Conditional Heteroskedasticity /Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity serta the Structural Time-Series Model digunakan dengan variabel dummy pada data stok dan harga beras, baik harian maupun bulanan, antara 1 Januari 2015 hingga 27 Juni 2016. Hasil analisis menyimpulkan bahwa komunikasi massa oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pelaku usaha dan konsumen) dapat berjalan dengan baik terutama untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga beras. Namun demikian, model ARMA(1,1)-GARCH(1,1) dengan variabel dummy yaitu komunikasi massa, serta jumlah operasi pasar dan kebijakan beras kurang berpengaruh terhadap harga beras namun lebih berpengaruh terhadap stok beras. Kemudian, the Structural Time-Series Model menunjukkan bahwa naik turunnya harga dan stok beras berasal dari komponen musiman dan siklus terutama lebih berfluktuasi pada bulan Januari-Maret. Oleh karena itu, otoritas terkait diharapkan dapat memaksimalkan kebijakan beras untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018

Penulis: Ia Arga Dhelia

Abstrak:
Sektor perikanan berperan penting dalam pembentukan PDB nasional dengan tumpuan utama sektor perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Dirjen Perikanan Budidaya menyatakan ikan bandeng merupakan salah satu pilihan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya yang belum optimal meskipun harganya terjangkau, kaya akan kandungan gizi, budidaya mudah dilakukan, dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Provinsi Jawa Barat menjadi produsen bandeng terbesar ke tiga di Indonesia dan lebih dari setengah produksinya dihasilkan di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu memiliki potensi tambak terluas di Jawa Barat. Produksinya selalu melampaui target dan meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi faktual perikanan bandeng di Kabupaten Indramayu, menganalisis daya saing industri bandeng di Kabupaten Indramayu, dan merumuskan strategi kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri bandeng di Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah model Porter’s diamond, analisis gap, dan analytical hierarchy process (AHP). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, terciptanya kemudahan akses sumber daya modal, penguatan infrastruktur, serta kemudahan kerjasama dengan industri pendukung dan industri terkait. Faktor utama adalah sumber daya modal, dengan aktor dan tujuan utama adalah pelaku usaha dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Strategi alternatif berdasarkan prioritas secara berturut-turut adalah strategi meningkatkan produksi, strategi penguatan infrastruktur, strategi peningkatan kerjasama antar stakeholder, strategi penyuluhan, serta strategi perbaikan regulasi.

Penulis: Agung Sulistyo Purnomo

Abstrak:
Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak kejatuhan rezim otoriter sampai saat sekarang. Perubahan ini ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pelayanan publik. Imigrasi adalah salah satu dari beberapa instansi publik yang sedang memaksimalkan perkembangan teknologi informasi ini dengan meluncurkan berbagai inovasi di bidangnya. Akibatnya, menurut data dari survei internal Direktorat Jenderal Imigrasi, indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan keimigrasian meningkat cukup tajam di tahun 2015. Pencapaian yang sangat memuaskan ini, bagaimanapun, menjadi target pembantahan dari sudut pandang dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam paradigma new public service dan critical system heuristics. Sebagai penunjang terhadap dua teori ini, model kolaborasi dari theory of change juga akan dijabarkan. Sangat diharapkan bahwasanya model kolaborasi ini, nantinya, dapat digunakan untuk membantu pencapaian kualitas pelayanan publik yang prima. Kajian ini menggunakan data-data sekunder yang didapat dari Imigrasi dan di olah menggunakan metode kualitatif. Tulisan ini menyimpulkan penentuan cara yang tepat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang pelayanan paspor online dan inovasi-inovasi yang mengikutinya beserta implikasinya terhadap tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Beberapa rekomendasi seperti pencanangan program partisipasi publik dan penggunaan sistem kerja mandiri untuk kantor pelayanan di daerah diyakini dapat menjadi jalan keluar untuk menuju pelayanan publik berskala dunia.

Penulis: Ready Prima Dudesy

Abstrak:
Kinerja pasar modal tidak hanya ditentukan oleh faktor internal perusahaan saja, tetapi juga oleh faktor eksternal perusahaan. Faktor eksternal perusahaan salah satunya adalah kondisi ekonomi. Investor dapat menggunakan indikator kondisi perekonomian nasional yaitu tingkat inflasi untuk keputusan investasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh guncangan tingkat inflasi Indonesia terhadap imbal hasil saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tingkat inflasi Indonesia yang tidak signifikan memengaruhi imbal hasil indeks saham gabungan di BEI. Hasil penelitian menemukan satu hubungan kausalitas atau saling memengaruhi yaitu antara variabel tingkat inflasi nasional dan variabel imbal hasil saham sektor industri dasar dan kimia. Hasil penelitian juga mendekteksi bahwa terdapat empat hubungan satu arah yaitu antara imbal hasil saham sektor pertanian yang signifikan memengaruhi tingkat inflasi, imbal hasil saham sektor keuangan yang signifikan memengaruhi tingkat inflasi, imbal hasil indeks saham gabungan di BEI yang signifikan memengaruhi tingkat inflasi, dan tingkat inflasi yang signifikan memengaruhi imbal hasil saham sektor infrastruktur. Guncangan tingkat inflasi Indonesia direspon negatif oleh imbal hasil saham sektor industri dasar dan kimia. Sebaliknya guncangan imbal hasil saham sektor industri dasar dan kimia juga direspon negatif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan Imbal hasil saham sektor pertanian direspon positif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan Imbal hasil saham sektor keuangan direspon negatif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan Imbal hasil indeks Harga Saham Gabungan direspon negatif oleh tingkat inflasi nasional. Guncangan tingkat inflasi Indonesia direspon negatif oleh imbal hasil saham sektor infrastruktur, pekerjaan umum, dan transportasi.

Penulis: Mardianis

Abstrak:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Sementara kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil. Peningkatan jumlah tempat wisata sampai dengan tahun 2014 dan penetapan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional menjadi potensi peningkatan PAD dari sektor pariwisata sehingga menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kerinci ke depannya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji potensi sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci sebagai sektor unggulan sehingga memberikan dampak ekonomi terhadap PAD dan bagaimana strategi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kerinci. Metode penelitian dengan analisis deskriptif dari data sekunder selama periode tahun 2010-2014, alat analisis digunakan Metode Location Quotient, Dynamic Location Quotient dan Indeks Spesialisasi. Analisis SWOT digunakan untuk analisis strategi pengembangan sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi sektor unggulan, akan tetapi merupakan sektor yang prospektif untuk dikembangkan dalam mendukung pembangunan perekonomian dan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kerinci ke depannya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada periode penelitian hanya 0,57 persen atau relatif tidak berperan. Adapun strategi pengembangan ke depannya difokuskan pada peningkatan keunikan Kabupaten Kerinci sebagai destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata berbasis partisipasi masyarakat, pembinaan masyarakat yang sadar wisata, diversifikasi produk wisata yang bisa menjadi ciri khas daerah dibanding daerah lainnya, menumbuhkan gerakan sadar wisata “tradisi mudik/pulang kampung”, melestarikan budaya lokal sebagai keunikan wisata dan peningkatan promosi dan publikasi.

Penulis: Ragimun

Abstrak:
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dibentuk sebagai wujud dari respon ASEAN terhadap dinamika ekonomi di kawasan dan global berupa integrasi negara-negara ASEAN dengan perekonomian global. RCEP memiliki tujuan progresif menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif serta memfasilitasi dan meningkatkan transparansi antar negara anggota. Penyatuan 16 negara dalam satu skema perjanjian perdagangan bebas akan menjadikan RCEP menjadi blok perdagangan besar yang menguasai sepertiga dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi perdagangan barang dengan diberlakukannya RCEP dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat atas perdagangan barang bagi Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan-pendekatan ekonomi yang lebih menekankan pada dampak pembentukan RCEP terhadap perdagangan barang bagi Indonesia melalui pendekatan deskriptif. Sebagai hasilnya adalah bahwa optimalisasi peningkatan ekspor Indonesia jangka menengah dan jangka panjang akan dapat dicapai, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui percepatan penyelesaian perundingan RCEP khususnya terkait tiga isu penting yaitu isu perdagangan barang (trade in goods), perdagangan jasa (trade in services), dan investasi. Upaya-upaya lainnya adalah mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi menjadi produk dan jasa yang bernilai tambah, memanfaatkan seluruh skema preferensi yang ada selama ini dan request delegasi Indonesia terkait pembukaan akses pasar dengan menargetkan pasar secara spesifik. Demikian juga senantiasa fokus pada skala untuk membantu perbaikan neraca perdagangan serta menyusun “negative list” beberapa negara tujuan ekspor yang selama ini perlu dioptimalkan seperti Cina, Jepang dan Korea Selatan.

Vol. 8 / No. 2 - Desember 2017

Penulis: Muhammad Aris Nurcholis

Abstrak:
Dalam rangka melaksanakan amanat reformasi birokrasi khususnya program penguatan akuntabilitas serta dalam rangka meningkatkan kinerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan kebijakan untuk mengimplementasikan manajemen kinerja dengan pendekatan balanced scorecard dalam proses penyusunan rencana strategis sejak tahun 2013. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan implementasi strategi dan mengevaluasi implementasi strategi balanced scorecard ditinjau dari prinsip-prinsip strategy-focused organization, serta melakukan analisis apakah balanced scorecard telah dipahami dan digunakan dengan baik oleh para pimpinan dan seluruh pegawai untuk pencapaian strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sequential explanatory research. Data diambil dari 231 responden pegawai dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap sembilan responden terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi strategi di Kementerian Kelautan dan Perikanan ditentukan oleh faktor-faktor kualitas tahapan strategi dan faktor-faktor pendukung implementasi strategi. Di antara faktor-faktor kualitas tahapan strategi, kejelasan indikator kinerja berbasis posisi mempunyai nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah nilainya adalah kejelasan penilaian kinerja. Untuk faktor pendukung yang paling menentukan adalah program manajemen perubahan, sedangkan faktor pendukung yang masih kurang dan harus diperbaiki adalah dukungan anggaran dan peran unit manajemen strategi. Penelitian juga menyimpulkan bahwa ditinjau dari lima prinsip strategy-focused organization, level implementasi balanced scorecard untuk pencapaian strategi oleh para pimpinan sudah baik. Namun pemahaman pegawai secara keseluruhan terhadap balanced scorecard masih belum baik.

Penulis: Lesmana Rian Andhika

Abstrak:
Konsep tata kelola pemerintahan dari good governance, sound governance, dynamic governance, dan open government merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintah apa pun yang diadopsi menyiratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Tujuan penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi konseptual teoritis dan membandingkan di antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang relevan, berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintah yang diadopsi bisa dan sukses dilaksanakan pada tempat yang berlainan. Artikel penelitian ini merupakan synthesis of qualitative research, dengan menggunakan metode meta-theory (the analysis of theory). Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa bukti tertulis yang ada mengenai tema penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan, tata kelola pemerintah diadopsi karena kebutuhan untuk merespon berbagai masalah aktivitas pemerintah. Berbagai model tata kelola pemerintah itu muncul akibat adanya pemikiran baru untuk mengisi kekurangan dari konsep yang telah ada sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Hasil lain juga mengungkapkan bahwa konsep tata kelola pemerintah memiliki intisari dan merujuk kepada inovasi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola aktivitas pemerintah, dan berkontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah akan tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif.

Penulis: Joko Tri Haryanto

Abstrak:
Pemetaan kemampuan keuangan daerah sangat penting untuk melihat tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan kewenangannya. Dalam beberapa kasus, rendahnya kemandirian daerah, selain disebabkan oleh lemahnya penerimaan PAD juga disebabkan oleh beban pengelolaan belanja APBD yang besar. Di sisi lain, kondisi daerah di Indonesia sangat bervariasi. Beberapa daerah merupakan penghasil SDA dan beberapa lainnya tergolong non-SDA, namun memiliki basis pajak yang besar. Sementara sebagian besar daerah lainnya justru tidak memiliki kekayaan apapun. Dengan kondisi yang sangat bervariasi tersebut, tentu dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif dalam pengambilan kebijakan secara nasional dengan tetap memerhatikan karakteristik masing-masing daerah. Sayangnya, penelitian dengan mendasarkan karakteristik daerah tersebut belum banyak dilakukan. Untuk itulah di tahap awal, kajian ini memfokuskan analisis pada perbandingan daerah penghasil SDA dan non-SDA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuadran dengan pendekatan analisis share dan growth dari masing-masing daerah. Dari hasil analisis share, disimpulkan bahwa daerah penghasil SDA memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan daerah non-SDA. Sebaliknya dari analisis growth, daerah non-SDA memiliki nilai lebih besar dibandingkan daerah penghasil SDA. Dari analisis metode kuadran, hanya Kabupaten Badung yang masuk di kuadran I. Seluruh daerah non-SDA masuk di kuadran II, sementara keseluruhan daerah penghasil SDA masuk di kuadran III minus Kabupaten Indragiri Hilir. Di dalam kuadran IV, dari seluruh lokus penelitian hanya ada Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah wajib memfokuskan kebijakan transfer ke daerah kepada daerah-daerah yang berada kuadran IV sehingga ke depannya mereka dapat melakukan berbagai perbaikan menuju kondisi yang lebih baik.

Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017

Penulis: Wisnu Winardi

Abstrak:
Dalam beberapa tahun ini ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan diikuti tren penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun demikian, capaian tersebut menjadi kurang maksimal karena belum disertai dengan peningkatan kualitas distribusi pendapatan. Sebagai negara besar dengan penduduk yang heterogen dan menganut nilai sosial, budaya dan agama yang kuat, Indonesia memiliki modal potensial yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Salah satu modal tersebut di antaranya adalah transfer antar rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak peningkatan transfer antarrumah tangga sebagai refleksi dari peningkatan kepedulian sosial terhadap beberapa aspek ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah model computable general equilibrium, berdasarkan data sistem neraca sosial ekonomi Indonesia tahun 2008. Model yang digunakan termasuk dalam kelas neoklasik yang mengasumsikan analisis dampak bersifat jangka panjang. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan transfer antar rumah tangga berdampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan penerimaan pemerintah, penurunan tingkat harga komposit, dan peningkatan pemerataan distribusi pendapatan. Lebih lanjut, peningkatan transfer antar rumah tangga juga berpengaruh terhadap struktur ekonomi, terutama pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB menurut pengeluaran diperkirakan menjadi turun, sedangkan investasi meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan transfer antar rumah tangga memiliki manfaat yang luas, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Penulis: Ajeng Tri Wardhani

Abstrak:
Dalam menyikapi kenaikan harga bahan pangan yang tidak stabil, terdapat perubahan pola perilaku petani di negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya melalui swasembada pangan. Dalam hal ini, konsumsi bahan pangan di rumah tangga perdesaan dapat berasal dari hasil produksinya sendiri. Untuk menjamin ketahanan pangan rumah tangganya, petani sengaja mengalokasikan sebagian dari lahan yang dibudidayakan untuk menghasilkan tanaman pangan yang akan mereka konsumsi nantinya. Penelitian ini berusaha mempelajari apakah mengonsumsi hasil produksi sendiri menjadi strategi rumah tangga perdesaan dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, yaitu dengan menambahkan variabel konsumsi bahan pangan hasil produksi sendiri ke dalam sistem permintaan Linearly Approximated Almost Ideal Demand System (LA/AIDS). Peneliti juga membagi rumah tangga ke dalam tiga kelompok pendapatan yaitu rendah, menengah, dan tinggi untuk menangkap heterogenitas di tingkat rumah tangga perdesaan. Dari data Susenas 2008 dan 2011, variabel konsumsi bahan pangan hasil produksi sendiri terbukti memengaruhi share (proporsi) konsumsi rumah tangga di semua kelompok komoditas. Pada tahun 2011, semakin rendah pendapatan rumah tangga, maka konsumsi dari hasil produksi sendiri untuk kelompok umbi-umbian dan buah-buahan menjadi semakin tinggi, sedangkan konsumsi dari hasil produksi sendiri untuk kelompok padi-padian, telur dan susu, serta kelompok makanan lainnya menjadi semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga perdesaan masih bergantung pada hasil produksi sendiri dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarganya. Bila perilaku mengonsumsi hasil produksi sendiri dapat menjadi indikasi adanya ketidakpercayaan petani terhadap pasar (kegagalan pasar/pasar persaingan tidak sempurna) untuk komoditas pangan tersebut, maka pemerintah perlu memberi perhatian khusus agar pemenuhan gizi di perdesaan tidak terganggu.

Penulis: Lestari Agusalim

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pajak ekspor dan peningkatan produktivitas komoditas pertanian utama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, output agroindustri, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan rumah tangga. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model computable general equilibrium comparative static. Data yang digunakan adalah Tabel Input-Output 2008 dan Tabel Sistem Necara Sosial Ekonomi 2008, serta data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak ekspor berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam jangka panjang. Tetapi, apabila kebijakan ekspor tersebut disertai oleh peningkatan produktivitas pada sektor yang dikenai pajak, maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara sektoral, kebijakan pajak ekspor mampu meningkatkan output domestik agroindustri dalam jangka panjang, tetapi berdampak negatif dalam jangka pendek dengan atau tanpa disertai peningkatan produktivitas. Kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, di mana secara umum terjadi penurunan permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Sementara itu, dalam jangka panjang terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sebagian besar sektor ekonomi. Kebijakan pajak dalam jangka pendek akan menurunkan pendapatan riil pada seluruh kelompok rumah tangga, terutama kelompok rumah tangga yang berpenghasilan tinggi. Ketika kebijakan tersebut disertai oleh peningkatan produktivitas maka akan berdampak positif terhadap redistribusi pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam jangka panjang, kebijakan pajak ekspor mengakibatkan peningkatan pendapatan pada rumah tangga berpenghasilan tinggi, dan penurunan pendapatan pada kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah dengan atau tanpa peningkatan produktivitas.

Penulis: Lesmana Rian Andhika

Abstrak:
Barang publik tidak lagi didefinisikan secara teoritis, barang publik seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis yang disediakan oleh negara. Namun, secara praktis makna barang publik tersebut bergeser dari makna sesungguhnya, terutama terlihat pada negara-negara berkembang yang mengandalkan sumber anggaran negara dari pajak. Pajak dipungut bukan saja dari sektorsektor strategis, namun negara juga sudah memungut pajak dari penyediaan barang publik dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan barang publik secara berkelanjutan. Penelitian ini ingin memberikan gambaran pengelolaan barang publik bukan hanya disediakan oleh pemerintah tapi swasta juga bisa melakukan fungsinya untuk memproduksi barang publik. Fenomena yang terjadi, barang publik telah diprivatisasi, permainan monopoli dan kartel bisa meningkatkan angka kemiskinan. Sehingga untuk mendapatkan barang publik membutuhkan usaha agar dapat terpenuhinya kebutuhan dasar. Tujuan khusus penelitian ini berfokus pada pengelolaan barang publik ditinjau dari aspek kebijakan publik yang berasal dari berbagai literatur ilmiah. Metode dalam penelitian ini menggunakan systematic reviews technique, dilakukan secara deduktif atau theoretical & analytical framework (meta-theory). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan barang publik tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat secara gratis dengan kebijakan pemerintah yang memperhatikan pola penyediaan, moral, dan lingkungan eksekusi kebijakan. Kebijakan menjadi jawaban riil atas permasalahan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penulis: Anisya Nurjannah

Abstrak:
Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara inflasi dan ketidakpastian inflasi, serta pengaruh variabel moneter yaitu (jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga) terhadap inflasi di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan tiga metode analisis, yaitu analisis time series, Uji kausalitas Granger, dan data panel. Analisis time series dilakukan untuk mengestimasi ketidakpastian inflasi pada masing-masing negara, yaitu: Indonesia dengan metode ARMA(2,2), Filipina dengan metode AR(1), Malaysia dengan metode AR(2)–EGARCH(1,2), dan Thailand dengan metode ARMA(1,(1)(3))-TARCH(2). Sementara itu, analisis data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh ketidakpastian inflasi dan variabel moneter terhadap inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus Indonesia dan Thailand terdapat hubungan kausalitas satu arah antara inflasi dengan ketidakpastian inflasi. Sementara itu, hasil uji kausalitas di Filipina dan Malaysia menunjukkan terdapat hubungan kausalitas dua arah antara inflasi dan ketidakpastian inflasi. Estimasi data panel menunjukkan bahwa ketidakpastian inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan tingkat suku bunga deposito berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Saran dalam penelitian ini, yaitu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan tetap fokus untuk mencapai tingkat inflasi rendah dan stabil untuk menekan ketidakpastian inflasi. Selain itu, pemerintah pusat sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah uang kuasi dan mengurangi jumlah uang kartal untuk menekan tingkat inflasi.

Vol. 7 / No. 2 - Desember 2016

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Proses agenda-setting pembangunan PLTN yang pernah menjadi kebijakan formal pada masa pemerintahan sebelumnya dan pada akhirnya dibatalkan sampai sekarang belum menunjukkan arah perubahan yang berarti. Namun kuatnya persoalan politik dalam konteks kentalnya resistensi sosial yang beragam, baik dari masyarakat di sekitar tapak PLTN dan masyarakat secara umum, akademisi, pegiat anti-nuklir dan sebagian pemangku kepentingan utama menjadikan proses ini masih tetap belum mengarah pada proses pengambilan keputusan secara formal. Meskipun demikian, dalam hal untuk ketahanan listrik maka kelayakan pembangunan PLTN akan menjadi pilihan yang tetap rasional dalam jangka panjang. Studi dengan pendekatan kualitatif dan berbasis sumber data primer dan sekunder dilakukan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jateng dan Pangkal Pinang, Provinsi Babel, ditujukan untuk melihat sejauh mana gambaran perkembangan wacana dan kelayakan pembangunan PLTN selama ini dalam mendukung program pembangkit listrik nasional dalam jangka panjang. Hasil studi ini menunjukkan bahwa (1) dinamika agenda-setting pembangunan PLTN belum menunjukkan adanya kemauan politik dari pemerintah seiring dengan masih terbatasnya respons dukungan publik dan Pemda dan (2) kelayakan pembangunan PLTN bagaimana pun akan tetap menjadi pilihan yang rasional dalam jangka panjang untuk ketahanan energi (listrik) nasional. Dengan demikian, ketika proses agenda-setting pembangunan PLTN telah menjadi putusan formal, pemerintah masih harus mengelola tantangan implementasinya secara sosial dan politik.

Penulis: Abdul Aziz

Abstrak:
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu program kegiatan yang digulirkan adalah dengan pemberian fasilitas kredit kepada unit usaha mikro, baik melalui skema penjaminan kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun melalui skema subsidi bunga seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Namun demikian, terdapat permasalahan besar dalam implementasi, seperti besarnya risiko terjadinya default, prudentiality dari bank pelaksana yang terlalu tinggi, serta ketidaktepatan penyaluran. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari permasalahan dasar di credit market, yaitu asymmetric information yang meliputi adverse selection dan moral hazard. Oleh sebab itu, permasalahan ini pada akhirnya berujung pada tidak optimalnya penyerapan kredit program. Hal tersebut akan menghambat akses calon debitur kepada permodalan pada waktu yang tepat, sehingga tidak menutup kemungkinan calon debitur tersebut akhirnya mengandalkan akses modal dari lembaga keuangan informal dengan tingkat bunga yang cukup tinggi. Potret permasalahan tersebut mendasari penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut desain alternatif skema kredit program. Skema tersebut mencakup institusi yang seharusnya dilibatkan dalam implementasi program sehingga terwujud credit market yang berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM) dianggap dapat mengatasi kedua permasalahan dasar tersebut mengingat LKM memiliki akses informasi yang lebih bagus terkait calon debitur. Oleh sebab itu, salah satu rekomendasi yang diajukan adalah melakukan penyatuan format kredit program dan pada akhirnya mengusulkan LKM sebagai salah satu pelaksana dari kredit program untuk memperluas akses kredit bagi UMKM di Indonesia.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Salah satu industri yang memiliki keterkaitan dengan makroekonomi adalah industri perbankan, hal ini dikarenakan industri perbankan sangat peka dengan kondisi perekonomian suatu negara. Jika suatu perekonomian suatu negara sedang berkembang, maka industri perbankan juga dapat berkembang. Namun kondisi sebaliknya ketika perekonomian sedang mengalami krisis, maka hal ini dapat mengakibatkan dampak terhadap industri perbankan. Oleh karena itu kondisi makroekonomi Indonesia menjadi suatu hal yang harus diperhatikan bagi penyaluran kredit perbankan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kredit dan kredit macet (NPL) perbankan di Indonesia dan mengetahui pengaruh variabel makroekonomi terhadap NPL perbankan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode dynamic panel data yang menggunakan data dari tahun 2006-2014. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perkembangan kredit dalam periode tersebut mengalami tren meningkat, peningkatan kredit yang disalurkan oleh perbankan diikuti oleh peningkatan NPL perbankan. Studi ini juga menemukan bahwa ternyata kondisi makroekonomi, terutama GDP, memiliki pengaruh yang negatif terhadap NPL. Artinya jika semakin membaiknya perekonomian yang ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin mengurangi NPL dan memiliki pengaruh yang positif dengan variabel tingkat suku bunga pinjaman serta inflasi. Berdasarkan temuan tersebut maka diperlukan sinergitas antara pemerintah sebagai otoritas fiskal dengan Bank Indonesia untuk menciptakan kondisi makroekonomi yang baik yang dapat mengurangi kredit macet perbankan di Indonesia.

Penulis: Ahmadriswan Nasution

Abstrak:
Kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia cenderung mengandalkan pendekatan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur (modal fisik), bantuan kredit (modal keuangan), dan bantuan pendidikan dan kesehatan (modal manusia). Padahal, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, melibatkan banyak sumber daya termasuk modal sosial. Penelitian ini menganalisis peran modal sosial terhadap kemiskinan rumah tangga perdesaan di Indonesia. Modal sosial diukur berdasarkan indeks dimensi modal sosial (saling percaya, norma, gotong royong, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan jejaring sosial), sedangkan kemiskinan diukur dengan pengeluaran per kapita rumah tangga. Metode analisis menggunakan model regresi linier berganda pada sampel sebanyak 40.474 rumah tangga. Adapun sumber data dari hasil survei berskala nasional yang dilakukan oleh BPS, yaitu Susenas tahun 2012 dan Podes tahun 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata indeks modal sosial rumah tangga di perdesaan sebesar 52,18 (maksimum 100). Adapun komponen yang paling berperan dalam pembentukan modal sosial rumah tangga miskin adalah rasa saling percaya. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa modal sosial bersama-sama dengan modal manusia, modal keuangan, dan modal fisik memberikan efek positif terhadap pengeluaran per kapita rumah tangga, sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam pengurangan kemiskinan di perdesaan. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan membuat kebijakan yang memfasilitasi pengembangan modal sosial dalam upaya pengurangan kemiskinan di perdesaan Indonesia.

Penulis: Daru Mulyono

Abstrak:
Produktivitas kakao di Indonesia tergolong rendah, tercatat pada tahun 2013 produksi biji kakao hanya mencapai 414 kg/ha/tahun jauh di bawah rata-rata ideal yang mencapai 2.000 kg/ha/tahun. Demikian pula dalam industri pengolahan kakao yang mengalami kesulitan karena kekurangan pasokan bahan baku biji kakao sehingga belum berkembang optimal. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dalam upaya pengembangan agribisnis kakao nasional yang dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hulu-hilir dalam pengembangan budidaya dan industri pengolahan kakao. Kajian ini merupakan kajian deskriptif analitik dengan analisis data dilakukan melalui (a) penelaahan dokumen-dokumen kebijakan yang terkait dengan pengembangan kakao dan (b) perumusan konsep untuk meningkatkan produksi kakao dan mengembangkan industri pengolahan kakao dalam negeri. Untuk menunjang upaya pengembangan agribisnis kakao tersebut pemerintah telah melaksanakan program peningkatan produksi kakao melalui Gernas Kakao dan untuk pengembangan industri pengolahan kakao pemerintah telah pula menerapkan kebijakan pengenaan Bea Keluar ekspor biji kakao melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2010 untuk menjamin pasokan bahan baku biji kakao. Hasil dilaksanakannya program Gernas Kakao dan diberlakukannya BK tersebut menunjukkan bahwa volume ekspor kakao dalam bentuk biji terus menurun dan sebaliknya volume ekspor produk olahan kakao terus meningkat. Dampak kebijakan tersebut akan semakin nyata dalam pengembangan agribisnis kakao bila dilakukan melalui perumusan kebijakan yang harmonis dan sinergis antara aspek budidaya kakao (sektor hulu) dan industri pengolahan kakao (sektor hilir).

Penulis: Saut H. Siahaan

Abstrak:
Pengembangan industri hilir kelapa sawit melalui penerapan konsep klaster di Provinsi Sumatera Utara menjadi harapan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Namun demikian, apakah konsep ini dapat mendorong daya saing industri kelapa sawit yang berdaya saing ternyata masih menjadi tantangan. Hal ini terutama terkait dengan kondisi keragaman para pelaku dalam rantai pasokan industrinya serta adanya tuntutan persaingan usaha dalam pasar global yang mengikutkan aspek lingkungan. Oleh karena itu, analisis klaster industri yang dilihat dari perspektif rantai pasokan industri pengolahan kelapa sawit menjadi menarik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dan memperoleh data primer dari wawancara mendalam dengan para pelaku dalam rantai pasokan industri pengolahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkebunan rakyat mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam memasok bahan baku Tandan Buah Segar untuk industri pengolahan kelapa sawit, oleh karenanya keberadaan perkebunan rakyat tidak dapat dikesampingkan dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih perlu didorong pembangunan struktur tata kelola rantai pasokan industri kelapa sawit, strategi peningkatan, distribusi, dan keadilan agar distribusi manfaat bagi para pelaku dalam rantai pasokan dapat dirasakan. Berkenaan dengan hal ini maka upaya untuk mempromosikan usaha industri perkebunan yang berkelanjutan masih sangat perlu, terutama untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan menguntungkan para pelaku dalam rantai pasokan industri kelapa sawit.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Permen Kelautan dan Perikanan No. 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI 714 merupakan hal baru dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Permen KP tersebut berisikan larangan penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning pada titik koordinat 126 – 132° BT dan 4 – 6° LS di Laut Banda, di bulan Oktober–Desember. Kajian ini bertujuan (a) mengevaluasi konsep dan alasan diterbitkannya Permen KP No. 4 Tahun 2015; (b) menganalisis dampak teknis, sosial-ekonomi, dan lingkungan dan solusi yang perlu dilakukan akibat terbitnya kebijakan tersebut; serta (c) merumuskan reorientasi kebijakan yang diperlukan. Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Permen KP tersebut tidak didasarkan pada kajian akademis formal yang memadai. Dampak teknis yang ditemukan adalah pelarangan penggunaan pukat cincin sejak tahun 2015 dan modernisasi armada penangkapan hasil perikanan. Dampak sosial-ekonomi yang ditemui adalah pendapatan per kapita nelayan per tahun pada tahun 2015 meningkat 1,46 persen dan tidak ada gejolak sosial di nelayan. Dampak lingkungan, yaitu potensi Ikan Tuna Sirip Kuning tetap stabil dan kesadaran nelayan terhadap lingkungan tinggi. Reorientasi kebijakan pemerintah harus sudah mulai dilakukan yang mengarah pada inklusifitas perikanan. Keberanian pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan perikanan tertutup pada sebuah WPP didasarkan pada dimensi lokasi dan waktu harus bisa diterapkan di WPP yang sudah mengalami tangkap lebih dan daerah tempat bertelur ikan. Namun kebijakan ini harus didukung oleh kajian dan data memadai.

Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016

Penulis: Novita Erlinda

Abstrak:
Pembangunan berkelanjutan telah menjadi suatu keniscayaan agenda pembangunan, baik pada tatanan nasional maupun regional. Capaian indikator pembangunan berkelanjutan yang meliputi tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat penting untuk dilakukan, karena pembangunan dengan pola business as usual akan menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang cukup mahal. Namun demikian, pengukuran keberlanjutan sering terkendala dengan kompleksitas indikator keberlanjutan itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional di Provinsi Jambi dengan menggunakan metode multi-criteria analysis melalui pendekatan model FLAG. Tingkat keberlanjutan pembangunan daerah akan dianalisis dengan menentukan Critical Threshold Value (CTV) dari pembangunan, yang ditetapkan oleh tujuan kebijakan atau kendala eksogen. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer menyangkut nilai CTV diperoleh melalui Focus Group Discussion, sementara data sekunder terkait dengan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan diperoleh dari berbagai sumber. Data aktual capaian pembangunan di Provinsi Jambi digunakan sebagai informasi untuk mengetahui bagaimana pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi saat ini. Tingkat keberlanjutan pembangunan akan ditunjukkan oleh warna bendera, di mana bendera hijau menunjukkan pembangunan yang berkelanjutan, sedangkan bendera kuning, merah, dan hitam menunjukkan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Hasil analisis dengan FLAG menunjukkan bahwa skenario pembangunan eksisting cenderung menghasilkan bendera merah dan kuning dengan melewati batas ambang kritis. Strategi pembangunan baru berbasis sumber daya lokal dan ekonomi nonekstraktif diperlukan untuk menghasilkan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penulis: Bambang Juanda

Abstrak:
Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya memberikan pengaruh positif. Permasalahan kemiskinan, kesenjangan antardaerah dan individu yang memburuk, rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur masih mendominasi masalah daerah, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong terwujudnya belanja daerah yang berkualitas dalam rangka konsolidasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendefinisikan belanja pemerintah daerah yang berkualitas, mengidentifikasi regulasi yang bermasalah, dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang mendorong terwujudnya belanja berkualitas. Kebijakan belanja daerah yang berkualitas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar belanja daerah dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, yang digunakan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Namun masih terdapat berbagai regulasi saat ini yang cenderung belum sinkron dan menghambat terwujudnya belanja daerah yang berkualitas. Agenda reformasi kebijakan yang mendukung terwujudnya belanja daerah yang berkualitas perlu ditekankan pada aspek penguatan daerah dalam menyusun dan melaksanakan prioritas anggaran, penyederhanaan mekanisme pembahasan anggaran, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, alokasi DAK berdasarkan proposal kegiatan untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal dan prioritas nasional, penganggaran hibah dan bansos yang lebih transparan dan akuntabel, serta penyederhanaan dan pengintegrasian sistem pelaporan pemerintah daerah.

Penulis: La Ode Alwi

Abstrak:
Pengelolaan pertambangan pada suatu daerah sejatinya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya pada daerah penghasil tambang itu sendiri. Namun yang terjadi justru daerah penghasil tambang terjebak dalam natural resource curse dan dutch disease. Pendapatan daerah dari mineral fund merupakan instrumen cash transfer yang cenderung gagal menyejahterakan masyarakat yang disebabkan adanya bias sasaran, bias program, dan bias koordinasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah (1) menentukan indikator kunci tata kelola kelembagaan mineral fund dan (2) menentukan alternatif terbaik dalam pemanfaatan mineral fund. Hasil penelitian menunjukkan (i) indikator kunci yang mempunyai tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam tata kelola kelembagaan mineral fund adalah adanya ketersediaan regulasi, program yang tepat sasaran, adanya pengawasan terhadap biaya produksi tambang yang digunakan perusahaan, pengawasan hasil produksi tambang yang dihasilkan perusahaan, dan adanya badan pengelola mineral fund yaitu institusi multi pihak (ii) alternatif terbaik pemanfaatan mineral fund yang menunjang pembangunan daerah berkelanjutan, yakni (a) aspek sosial, meliputi peningkatan sarana kesehatan, pendidikan dan ibadah, peningkatan peran masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, kualitas SDM yang tinggi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, (b) aspek ekonomi, meliputi pengembangan lembaga ekonomi dan keuangan, diversifikasi ekonomi perdesaan, pembangunan investasi primer, peningkatan iklim investasi dan pengembangan produk lokal, dan (c) aspek ekologi/lingkungan, meliputi: penanganan pencemaran, proteksi dan keselamatan ekologi dan manusia, penanganan munculnya bencana alam dan penanganan lahan akhir sebagai sektor primer.

Penulis: Davy Hendri

Abstrak:
Studi ini membahas faktor-faktor penentu margin suku bunga (NIM) di Indonesia dengan menggunakan dataset panel bank periode tahun 2004-2012 yang mencakup sampel 42 bank umum komersial dari keseluruhan bank yang beroperasi. Studi ini menggunakan pengembangan teori dealership model dalam analisis guna menentukan variabel dominan penentu NIM. Hal ini dilakukan dengan memasukkan variabel kondisi makroekonomi, kelembagaan, dan regulasi dalam dunia perbankan. Dengan data perbankan yang mencakup kategori perbankan menurut kepemilikan saham terbesar (BUMN, asing, dan campuran) dan lingkup pelayanan (devisa), analisis regresi panel fixed effect dilakukan dengan mengkomparasikan determinan karakteristik khusus (time-variant) masing-masing bank tersebut. Hasil analisis studi ini menemukan fakta bahwa memang karakteristik spesifik perbankan, seperti ukuran, likuiditas, dan kekuatan pasar, serta struktur pasar di mana bank beroperasi, menjelaskan sebagian besar variasi NIM. Namun regulasi dan kualitas institusi ternyata tidak cukup membantu menjelaskan variasi biaya intermediasi keuangan ini. Temuan ini memang berbeda jauh dengan temuan pada studi perbankan pada negara maju. Hal ini setidaknya bisa dijelaskan oleh kemungkinan level regulasi perbankan Indonesia yang justru sudah pada standar maksimum dan kemungkinan indikator regulasi tidak bisa dipandang terisolasi dari struktur hak kepemilikan dan kompetisi yang sudah terbangun dalam dunia perbankan sebelumnya. Namun secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa ada potensi besar kebijakan untuk mendorong persaingan perbankan dan memperkuat kerangka kerja institusional guna lebih mengurangi biaya intermediasi sistem perbankan.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Melalui implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, kewenangan pemungutan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Kondisi tersebut akan menstimulasi pemerintah daerah untuk berupaya lebih keras mencari potensi pendapatan PAD dari sektor PBB-P2 pada wilayah kewenangannya, termasuk di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah di Kota Makassar dan (2) mengetahui faktor penghambat efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pemungutan PBB-P2 oleh Dispenda Makassar meliputi wilayah perkotaan. Data mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lembaga terkait dan data sekunder dari berbagai terbitan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan pemungutan Pajak Bumi Bangunan P2 dilaksanakan oleh Dispenda Pemerintah Kota Makassar dengan membentuk lembaga khusus yang berbentuk unit pelaksana tugas (UPT), yang kewenangan pemungutan mencakup daerah perkotaan. Beberapa upaya sosialisasi dalam meningkatkan pemungutan PBB-P2, antara lain dengan merevisi basis data yang diperoleh dari KPP, merevitalisasi pemungutan, meningkatkan pengawasan hasil pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, koordinasi dengan lembaga yang terkait, untuk pembayaran PBB. Efektivitas pemungutan PBB-P2 yang telah dilaksanakan oleh Dispenda melalui UPT khusus PBB Kota Makassar menunjukkan kriteria “sangat efektif”, namun demikian proporsi dari sisi penerimaan masih rendah. Kenaikan penerimaan tersebut semata-mata adanya kebijakan menaikkan tarif PBB yang diberlakukan oleh Pemkot. Sedangkan sumbangan PBB tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa peran penerimaan PBB terhadap realisasi PAD Kota Makassar termasuk dalam kriteria masih rendah.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Penyelenggaraan rumah dan perumahan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah karena setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, serasi, dan teratur sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain pengadaan perumahan secara fisik, pemerintah juga perlu memberikan perhatian terhadap masalah fasilitas pembiayaan perumahan tersebut karena tidak semua anggota masyarakat mampu memenuhi kebutuhan rumah secara tunai. Data sensus penduduk BPS tahun 2010 menunjukkan bahwa angka backlog mencapai 13,5 juta unit. Oleh karena itu, melalui program FLPP pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang terjangkau. Sementara itu, tujuan penulisan kajian ini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana program FLPP telah berjalan selama ini dan mencoba menyajikan alternatif kebijakan lain untuk memperbaiki kualitas FLPP khususnya terkait dengan permasalahan pembiayaan perumahan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mendasarkan pada sumber data sekunder dari jurnal, literatur, dan media daring serta sumber resmi lainnya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa FLPP yang bersumber APBN sejauh ini telah sesuai dengan yang direncanakan. Sementara itu, dua alternatif kebijakan dinilai akan dapat melengkapi program FLPP, yaitu Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Bantuan Uang Muka (BUM). Alternatif pilihan ini khususnya diharapkan mampu mengatasi kendala masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses kredit pemilikan rumah.

Penulis: Arman

Abstrak:
Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia masih terus berlangsung, di mana Pulau Jawa menguasai +60 persen aktivitas ekonomi. Penelitian ini menganalisis dampak keterkaitan ekonomi antarwilayah Pulau Sulawesi, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo diagregasi menjadi satu unit wilayah menjadi Sulawesi Lain. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat diagregasi menjadi satu unit wilayah menjadi Sulawesi Selatan. Data dasar tahun 2005 di-upgrade ke tahun 2011 dengan menggunakan teknik RAS. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi aliran barang antara wilayah Sulawesi Lain dengan Sulawesi Selatan masih sangat kecil. Kebutuhan input antara Sulawesi Lain dan Sulawesi Selatan lebih banyak dipasok dari wilayah Jawa Timur. Kedua wilayah tersebut lebih banyak bergantung pasokan aliran barang dari wilayah Jawa Timur. Keterkaitan ekonomi antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Lain terhadap Kalimantan Timur dipengaruhi aliran komoditas pertanian dan energi. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Lain banyak memasok kebutuhan pangan, sedangkan wilayah Kalimantan memasok kebutuhan energi ke Sulawesi. Wilayah Jawa Timur memperoleh manfaat ekonomi yang paling besar akibat interaksi ekonomi dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Lain, dan Kalimantan Timur. Hasil interaksi memberikan pengaruh spillover yang sangat besar terhadap wilayah Jawa Timur. Pengaruh spillover mengindikasikan kinerja ekonomi wilayah Jawa Timur meningkat bila keterkaitan ekonomi (aliran barang) dengan Pulau Sulawesi dan Kalimantan Timur semakin kuat. Dampak keterkaitan ekonomi pada keempat wilayah menunjukkan Jawa Timur memperoleh manfaat yang lebih besar. Namun kinerja dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memberikan pengaruh spillover yang masih sangat kecil terhadap wilayah Sulawesi dan Kalimantan.

Penulis: Ebed Hamri

Abstrak:
Penelitian ini dilakukan di Kota Tasikmalaya sebagai kota hasil pemekaran tahun 2001 dan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat. Penelitian bertujuan menganalisis perkembangan struktur perekonomian wilayah dan sektor unggulan yang menjadi daya saing perekonomian wilayah Kota Tasikmalaya dibandingkan daerah sekitarnya (hinterland). Penelitian menggunakan analisis tipologi Klassen, Indeks Diversitas Entropi (IDE), dan Location Quotient (LQ). Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis tipologi Klassen, Kota Tasikmalaya termasuk klasifikasi daerah berkembang cepat, dibandingkan wilayah hinterland-nya Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran, masuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal. Analisis IDE menunjukkan sektor-sektor perekonomian Kota Tasikmalaya lebih berkembang dibandingkan daerah hinterland-nya. Terlihat rata-rata indeks diversitas entropi Kota Tasikmalaya (0,85) lebih besar dibandingkan rata-rata nilai entropi wilayah sekitarnya (hinterland), yaitu Kabupaten Tasikmalaya (0,71), Kabupaten Garut (0,67), Kabupaten Ciamis (0,81), Kota Banjar (0,83), dan Kabupaten Pangandaran (0,74). Besarnya nilai entropi menunjukkan perekonomian wilayah Kota Tasikmalaya lebih maju dan berkembang. Sedangkan dari hasil analisis LQ menunjukkan rata-rata LQ Kota Tasikmalaya (12,80) lebih besar dibandingkan rata-rata LQ wilayah hinterland-nya, yaitu Kabupaten Tasikmalaya (9,73), Kabupaten Garut (9,25), Kabupaten Ciamis (11,23), Kota Banjar (10,91), dan Kabupaten Pangandaran (10,20). Sektor-sektor unggulan yang menjadi sektor basis ekonomi Kota Tasikmalaya adalah bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa keuangan, serta jasa-jasa.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →