Jurnal Kepakaran Politica

Vol. 3 / No. 1 - Mei 2012

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Melalui amandemen UUD 1945 telah melahirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara yang berposisi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedaulatan berada langsung ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Posisi demikian, menghasilkan transisi politik kedaulatan rakyat yang tidak lagi tampak menjadi mediator perwakilan dari setiap utusan, tetapi dicerminkan oleh pemilu sebagai agenda nasional. Bagi MPR, transisi kedaulatan rakyat memberikan dampak pada karakter pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan juga kerja sama secara regional dalam mengamankan perairan kawasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing di perairan Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun dan dilaksanakan secara serius untuk mengatasi persoalan ini. Tulisan hasil penelitian ini akan membahas perihal kegiatan dan penyebab terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia, dan bagaimana penanganannya secara bilateral di kawasan Asia Tenggara.

Vol. 2 / No. 2 - November 2011

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penulisan ini bertujuan untuk melihat beberapa akar permasalahan konflik Ambon dan solusinya. Beberapa hal yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang perjalanan konflik di Ambon hingga memunculkan konflik September 2011 ini. Peran aparat dalam menjaga keamanan di daerah Ambon, dan solusi untuk mengatasi konflik Ambon pada masa yang akan datang. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yang bercorak deskriptif analisis.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA

Abstrak:
Moratorium penerimaan pegawai baru (CPNS) telah ditetapkan pemerintah dalam rangka penghematan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Kebijakan pengelolaan SDM aparatur dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi. Tulisan ini untuk menganalisis langkah-langkah dan implikasi yang dilakukan pemerintah dalam menata ulang organisasi PNS dengan mengeluarkan kebijakan moratorium tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, selain bertujuan untuk penghematan anggaran belanja pegawai, juga harus dijadikan upaya penataan organisasi dan PNS dalam rangka optimalisasi agenda reformasi birokrasi terutama bidang SDM aparatur di Indonesia.

Penulis: Prof. Lili Romli

Abstrak:
Pada era reformasi ini, partai politik menghadapi persoalan terkait dengan pelembagaan partai. Umumnya, partai-partai politik menghadapi persoalan pelembagaan partai yang belum kuat, yaitu masalah ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kederisasi. Selain itu, sistem kepartaian yang ada ternyata belum kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensil sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif.

Vol. 2 / No. 1 - Mei 2011

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Salah satu materi muatan amandemen konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah tentang calon perseorangan pemilu Presiden. Usulan ini cenderung merefleksikan penilaian publik terhadap peran partai dalam nominasi bakal pasangan calon sebelum menjadi pasangan calon definitif presiden dan wakil presiden ditahap berikutnya. Dominasi partai membawa akibat tidak hanya kesan oligarki elit dan kepentingan partisannya masing-masing, tetapi juga diwarnai oleh dugaan transaksi politik uang.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2009, PDIP menjalankan metode kaderisasi yang menekankan pada aspek ideologis Partai, namun ternyata hal ini tidak didukung oleh pemberian muatan atau materi kaderisasi yang memperhatikan peningkatan kualitas dan kapabilitas individu Kader PDIP itu sendiri, terutama dalam hal kepemimpinan, kedisiplinan, militansi, dan loyalitas. Hal ini juga mengindikasikan masih adanya perbedaan pandangan mengenai muatan-muatan yang perlu diberikan dalam setiap program kaderisasi Partai di antara para pengambil keputusan tertinggi PDIP.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat telah terbina sejak Indonesia merdeka. Akan tetapi, hubungan bilateral tersebut tidak selalu terjalin erat. Hubungan ini bahkan memburuk pada waktu Kongres Amerika Serikat menetapkan embargo kepada Indonesia terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Timor Timur. Pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif pada tahun 2010 diharapkan hubungan kedua negara akan semakin baik dan saling menguntungkan. Kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Kemitraan Komprehensif dengan tujuan meningkatkan hubungan terutama pada bidang perdagangan dan keamanan karena kedua pihak memiliki ketergantungan pada kedua bidang tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini hendak menganalisa mengenai pentingnya Indonesia bagi Amerika Serikat dan keuntungan apa yang diperoleh Indonesia pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →