Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Abstrak:
Kegagalan dalam memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prospek demokratisasi di Indonesia
telah dipertanyakan dalam tulisan ini. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik, penulis
mempresentasikan sebuah analisis kritis mengenai perkembangan politik di Indonesia pasca-Soeharto.
Penulis mengritik para institusionalis, khususnya Indonesianis, yang mempertahankan cara pandang
mereka dalam memahami Indonesia. Dibandingkan dengan institusionalisme, pendekatan ekonomi
politik, menurut penulis, lebih menolong dalam memberikan penjelasan yang lebih baik mengapa modal
atau politik uang semakin dominan mengontrol perkembangan politik Indonesia pasca-1998, sehingga
telah menyebabkan kegagalannya dalam mewujudkan konsolidasi demokratis dalam beberapa tahun
sesudahnya. Penulis mengemukakan mengenai pentingnya sebuah solusi sosialis atas praktek demokrasi
liberal Barat dan model pembangunan kapitalisnya, serta neo-feodalisme, neo-liberalisme, dan bentukbentuk
baru oligarki yang muncul di negara demokrasi baru seperti Indonesia. Dengan demikian, solusi
terhadap permasalahan sistem politik dan kekuasaan di Indonesia tidak lagi bersifat institusional di
permukaan, namun efektif menjawab akar permasalahannya.
Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Aksi-aksi terorisme terkait Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) membangunkan kewaspadaan
banyak negara di dunia. Seperti juga negara lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani
kelompok teroris yang tergabung dalam jaringan ISIS. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui
perkembangan terorisme ISIS dalam mengancam keamanan nasional Indonesia. Tulisan ini sampai pada
kesimpulan bahwa perkembangan ISIS sudah mengancam Indonesia. Karenanya, diperlukan strategi
yang efektif untuk menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Secara khusus, pemerintah harus
segera meningkatkan kemampuan unit anti-terornya.
Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.
Abstrak:
Partisipasi politik masyarakat di tengah maraknya izin pertambangan perlu memperoleh perhatian
yang lebih serius. Melalui penggunaan metodologi kualitatif, penelitian mengenai masalah ini berupaya
mengungkap partisipasi politik masyarakat dalam masalah pertambangan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk memperoleh informasi mengenai politik pertambangan oleh pemerintah daerah dan dampaknya.
Hasil penelitian menunjukkan, konsultasi publik mengenai kebijakan pertambangan masih lemah
dampaknya bagi tata kelola kebijakan pertambangan yang baik penulis mengusulkan agar pengaturan
utama masalah pertambangan di bawah UU Pemerintahan Daerah, dan jangan tersebar mengikuti
pengaturan secara sektoral operasi pertambangan.
Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.
Abstrak:
Paradiplomasi dengan pelibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari diplomasi multijalur Indonesia
merupakan tuntutan riil dalam hubungan internasional di era globalisasi ini. Dalam paradiplomasi
terdapat korelasi erat dan timbal balik antara dinamika hubungan internasional dan realitas domestik
yang diperlukan untuk menempatkan substansi permasalahan diplomasi ekonomi secara integratif dan
intermestik. Paradiplomasi di bidang ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi kebijakan luar negeri
Indonesia guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa paradiplomasi belum berjalan secara efektif karena belum terpadunya kepentingan pusat dan
daerah.
Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.
Abstrak:
Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan kebijakan perberasan di Indonesia dan
mengkaji solidaritas pangan ASEAN dalam mendukung ketersediaan beras di Indonesia. Metodologi
yang digunakan adalah analisis deskriptif dan perhitungan sederhana, seperti tingkat rasio swasembada
beras dan arus perdagangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diterbitkan Comtrade,
IMF, FAO, IRRI, BPS, Kementerian Pertanian, dan Bulog. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan
perberasan mengalami perubahan secara dinamis mulai dari rezim Orla hingga saat ini. Kebijakan stabilisasi
harga padi/beras menjadi kebijakan yang utama, namun cenderung ditujukan untuk menjaga inflasi atau
kepentingan konsumen. Ketika ketersediaan beras melalui swasembada beras sulit diwujudkan, kerja
sama pangan ASEAN menjadi opsi untuk mendukung kebijakan perberasan di Indonesia, khususnya
dalam rangka mendukung stabilisasi harga.
Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Abstrak:
Semenanjung Korea adalah kawasan strategis di Asia Timur yang masih menghadapi persoalan
keamanan, akibat isu nuklir Korea Utara yang menimbulkan kecemasan negara-negara di sekitarnya.
Ketegangan juga kerap terjadi di kawasan ini akibat aksi manuver militer dari masing-masing negara
yang saling ‘berlawanan’ satu sama lain. Ketegangan di Semenanjung Korea menimbulkan keprihatinan
internasional, karena berimplikasi luas terhadap stabilitas kawasan. Situasi keamanan di Semenanjung
Korea yang tidak stabil berpotensi menimbulkan konflik terbuka, jika tidak ada upaya damai untuk
mengatasinya. Parlemen, sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan dalam kerangka diplomasi
multi-jalur, seharusnya dapat mengambil peran dalam mendukung upaya damai di kawasan tersebut
melalui diplomasi parlemen. Melalui studi kepustakaan, esai ini membahas upaya damai parlemen atas
masalah keamanan di Semenanjung Korea, terutama dalam kerangka pelaksanaan diplomasi parlemen
APPF, baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun individual anggota parlemen.
Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Abstrak:
Digitalisasi penyiaran mampu meningkatkan kinerja pengelolaan infrastruktur penyiaran yang efisien dan
menghasilkan produk siaran berupa audio dan audio visual yang maksimal. Pilihan model pengelolaan
digitalisasi penyiaran tidak boleh lepas dari prinsip efisiensi pengelolaan infrastruktur penyiaran dan
menghasilkan digital deviden yang maksimal. Digitalisasi penyiaran juga memberikan kesempatan yang
lebih bervariasi dalam memilih teknologi penyebarluasan dan cara penerimaan isi siaran bagi masyarakat.
Regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia harus dituangkan dalam undang-undang yang materinya
mengatur tentang penyiaran.
Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh keluarnya kebijakan Presiden SBY
dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa di tengah berbagai permasalahan yang dihadapi UP4B, namun kebijakan pembentukan UP4B telah
dirasakan manfaatnya khususnya oleh orang asli Papua pada dua tahun terakhir keberadaannya. Tulisan
ini merekomendasikan agar UP4B dapat terus dilanjutkan keberadaannya namun lebih menekankan
pada aspek pendampingan dan penguatan kelembagaan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,
transparan dan akuntabel.
Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP
Abstrak:
Sebagai pemilik hutan tropis yang luas meskipun pada saat yang sama juga masih harus dihadapkan
pada upaya mengatasi merosotnya sumber daya kehutanan, upaya-upaya mitigasi sektor kehutanan di
Indonesia memiliki arti yang sangat strategis menyongsong pelaksanaan agenda RPJMN 2015-2019.
Bagi pemerintah, upaya ini semua menjadi semakin strategis seiring dengan lemahnya implementasi tata
kelola sektor kehutanan seperti diindikasikan dengan masih tingginya deforestasi dan degradasi hutan,
kebakaran hutan, konflik kepemilikan lahan dan perubahan alih fungsi lahan dan hutan. Arti pentingnya
hal ini tidak hanya terkait dengan lemahnya pengelolaan hutan selama ini tetapi juga bagaimana
serangkaian kebijakan kehutanan dalam jangka menengah dapat dikawal secara berkesinambungan.
Implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan sangat akan terkait dengan peran
daerah. Oleh karena itu, menempatkan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dalam RPJMN dalam
konteks peran daerah menjadi salah satu prioritas utama. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif
analitis dan dengan mempertimbangkan sejumlah pandangan sejumlah narasumber pemerintah dan
swasta di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh, riset ini menemukan bahwa kedua provinsi tersebut belum
berperan optimal dalam menopang kebijakan yang sama secara nasional. Dalam konteks inilah, kemauan
politik pemerintah masih sangat dibutuhkan sedemikian rupa dapat membuka peran daerah dalam isu
tersebut. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan mendesak untuk penguatan koordinasi dan upaya
sinergis lainnya antara pusat dan daerah, dan upaya yang sama dalam mengelola dukungan masyarakat
secara umum.
Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Abstrak:
Poros Maritim Dunia telah dicanangkan oleh Pemerintah Joko Widodo dan tengah diawasi
implementasinya oleh DPRRI. Negara dari dalam dan luar kawasan Asia Tenggara memberikan respons
mereka masing-masing yang beragam, terutama terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur
dan penegakan hukum yang tegas di lapangan. Tulisan ini adalah bagian dari hasil penelitian lengkap
mengenai kebijakan Poros Maritim Dunia pemerintah baru Indonesia under Joko Widodo dan respons
negara lain terhadapnya, yang mengungkap reaksi, argumen, alasan, dan sikap yang berbeda. Penelitian
ini dilakukan pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera, Maluku, dan Papua melalui teknik pengumpulan
data dengan studi kepustakaan, Focus Group Discussions (FDG), dan wawancara mendalam terhadap
para pengambil keputusan dan ahli pembangunan sektor maritim. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode kualitatif. Temuan memperlihatkan respons negara lain yang tidak konsisten
dalam kebijakan investasi mereka terhadap pembangunan infrastruktur, serta munculnya sikap yang
kritis dan bahkan asertif terhadap penegakan hukum di laut Indonesia.
Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.
Abstrak:
Realitas politik Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) masih lemah dalam membangun perlakuan yang
konstruktif di antara tingkatan pemerintahan. Berdasarkan data-data dari hasil penelitian di Provinsi
Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan, kelemahan ini berasal dari saling keterkaitan dua faktor seperti
ketidaktegasan dari sikap Pemerintah itu sendiri terhadap daerah, dan keterbatasan wewenang gubenur
berhadapan dengan luasnya otonomi kabupaten/kota. Penulis menyarankan penguatan kewenangan
politik gubernur untuk mengelola pemda, termasuk memberikan hukuman bagi kepala daerah kabupaten/
kota di wilayahnya yang tidak mengikuti arahan program provinsi.
Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.
Abstrak:
Pengembangan konektivitas maritim dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan
ketersediaan produk yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar
wilayahnya terdiri dari laut, menyebabkan perlunya penguatan sarana dan prasarana kemaritiman untuk
melakukan kegiatan distribusi barang dan sarana transportasi laut. Sampai saat ini terindikasi bahwa masih
banyak inefisiensi dalam transportasi laut domestik. Tulisan ini merupakan sebuah kajian yang berupaya
memahami rencana tol laut yang akan dilakukan pada pemerintahan periode ini, kendala yang dihadapi,
dan kebijakan yang diperlukan guna mewujudkan rencana tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan konektivitas maritim dapat dibagi dua, yaitu: aspek internal kepelabuhanan, dan aspek
eksternal. Agar tujuan dari pengembangan konektivitas maritim, maka diperlukan sejumlah perbaikan
yang terdiri dari peningkatan fasilitas infrastruktur, ketersediaan energi, inovasi teknologi dan informasi,
kualitas sumber daya manusia, pendanaan, dan kapasitas eksisting.
Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Abstrak:
Penyelundupan narkoba ke Indonesia makin intens dilakukan oleh sindikat internasional. Hal itu
terjadi karena Indonesia merupakan pasar potensial dan menguntungkan bagi pemasaran narkoba.
Sindikat internasional, melalui jaringan lintas batas dan berbagai modusnya, terus berupaya melakukan
penyelundupan narkoba ke Indonesia. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, penyelundupan
narkoba ke Indonesia tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, dan oleh karena itu perlu ada upaya untuk
mengatasinya. Tulisan ini, bagian dari laporan penelitian 2014, membahas hal tersebut, utamanya yang
terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, dua daerah yang berbatasan dengan Malaysia
dan rentan dari penyelundupan narkoba.
Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.
Abstrak:
Kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional
di forum internasional. Hal tersebut ditempuh Pemerintah Indonesia dengan kebijakan soft power sebagai
negara pemberi bantuan dalam Kerja sama Selatan Selatan (KSS) antar negara berkembang. Peran aktif
dalam KSS juga menjadi politik prestise bagi Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
manfaat keterlibatan aktif Indonesia di KSS. Tulisan ini merupakan penelitian individu yang dilakukan
tahun 2014, dengan pengumpulan data di Surabaya, Jawa Timur dan Gorontalo. Penelitian bersifat
deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan KSS
berdaya guna untuk meraih dukungan bagi kepentingan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Namun
belum bermanfaat banyak bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan daerah.
Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.
Abstrak:
Tulisan ini membahas tentang problematika dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Dalam beberapa hal memang
pelaksanaan Pilpres 2014 lebih baik daripada pelaksanaan Pileg 2014, misalnya terkait transparansi proses
penyelenggaraan Pilpres. Hal-hal yang masih belum optimal implementasinya antara lain adalah terkait
DPT yang masih belum akurat, adanya praktek kampanye hitam, penyelenggara pemilu dan media massa
yang kurang bisa menjaga netralitasnya. Permasalahan DPT dapat diatasi dengan pemberian otoritas
sumber data kependudukan pada satu lembaga saja. Praktek kampanye hitam serta keberpihakan politik
oleh penyelenggara pemilu dan media massa dan lembaga dapat diminimalisir dengan penyempurnaan
regulasi Pilpres dan penegakkan hukum yang adil dan tegas.
Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Abstrak:
Perkembangan situasi global dewasa ini ditandai dengan meningkatnya migrasi manusia, yang melibatkan
aktor non-negara secara masif, terutama di Asia Pasifik. Aktifitas manusia lintas-kawasan dalam berbagai
bentuk, seperti masuknya imigran legal dan ilegal, aksi penyelundupan manusia, masuknya tenaga kerja
migran, pengungsi, dan kelompok radikal, serta kasus-kasus penyelundupan manusia dan lain-lain telah
membawa implikasi lebih jauh terhadap hubungan antar-negara dan stabilitas di kawasan tersebut.
Tulisan ini adalah bagian dari laporan penelitian kualitatif yang menggunakan sumber-sumber tertulis
dan wawancara mendalam. Analisisnya mengungkapkan aktifitas aktor non-negara yang semakin intens
dengan implikasinya yang mengancam stabilitas negara dan hubungannya dengan negara lain.
Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.
Abstrak:
Statuta Roma merupakan perjanjian internasional yang mengatur penegakan hukum atas kejahatan
HAM berat di dunia internasional. Walaupun Indonesia mengikuti konferensi yang mengesahkan
Statuta Roma pada tahun 1998, namun sampai saat ini tidak menjadi negara pihak dari Statuta Roma.
Salah satu alasan karena masih adanya kekhawatiran yurisdiksi Statuta Roma akan menghukum warga
negara Indonesia (WNI) dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hasil kajian ini mengungkapkan
bahwa kekhawatiran itu tidak benar, karena Mahkamah Internasional menganut prinsip non-retroaktif
dan komplementer. Juga, penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di Negara Pihak akan
dilakukan dengan lebih mengutamakan hukum nasional, terkait pelanggaran HAM berat, untuk bisa
diterapkan lebih efektif. Indonesia sebenarnya akan mendapatkan banyak manfaat dengan menjadi
Negara Pihak dari Statuta Roma dan melakukan pengadopsian ketentuan yang terdapat dalam Statuta
Roma ke dalam hukum nasional di Indonesia.
Penulis: Dewi Amelia Tresna Wijayanti
Abstrak:
Masyarakat global saat ini menghadapi ancaman bahaya meluasnya wabah Ebola. Tulisan ini membahas
ancaman wabah Ebola sebagai bentuk ancaman keamanan non tradisional dan perlunya organisasi
regional di kawasan Asia Tenggara untuk mempertimbangkan dan melakukan gagasan baru dalam bentuk
kerjasama multilateral untuk menanggulangi ancaman tersebut. Hasil analisa deskriptif ini menunjukkan
bahwa wabah Ebola, sebagai ancaman keamanan non tradisional dapat menjadi katalis bagi terciptanya
bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang keamanan yang lebih formal dan terinstusionalisasi.
Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.
Abstrak:
Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan menyeimbangkan kapasitas fiskal antara
pusat-daerah dan antar-fiskal daerah. Secara konsep, desentralisasi fiskal merupakan sebuah model
yang tepat dari politik desentralisasi fiskal. Jenis penelitian ini analisis deskriptif dengan menggunakan
sumber data sekunder dari berbagai literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan topik. Metode
penelitiannya mengaplikasikan pendekatan kualitatif tentang politik desentralisasi fiskal, yang bertujuan
menganalisa implementasinya dalam kaitan dengan masalah kemampuan anggaran daerah (APBD),
khususnya kapasitas pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah yang semakin
meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, masih terdapat
permasalahan terkait masih lemahnya kapasitas fiskal daerah walau politik desentralisasi fiskal sudah
dilaksanakan sejak otonomi daerah diberlakukan.
Penulis: Ade Armando
Abstrak:
Sistem siaran televisi berjaringan sesungguhnya merupakan bentuk tanggungjawab dari media penyiaran
yang telah menggunakan spektrum frekuensi radio. Sistem siaran televisi berjaringan merupakan sistem
siaran di mana lembaga penyiaran induk yang memancarluaskan siarannya ke beberapa atau banyak
wilayah siar melalui lembaga penyiaran lokal secara tetap pada jam siaran tertentu. Sistem siaran televisi
berjaringan berangkat dari pemikiran sistem penyiaran yang demokratis dalam rangka mendorong
partisipasi dan pemberdayaan lembaga penyiaran lokal, keberagaman isi siaran, dan perlindungan
terhadap hak masyarakat dalam memperoleh materi siaran
Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.
Abstrak:
Tulisan ini membahas tentang upaya pelestarian lingkungan oleh LSM internasional di Indonesia.
Melalui kemitraan global yang diamanatkan oleh KTT Bumi di tahun 1992, semua pihak diharapkan
dapat berperan penuh untuk berperan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Deforestasi kawasan
hutan tropis di Pulau Sumatera telah menjadi perhatian dunia. Kondisi tersebut mendorong LSM
internasional untuk melakukan konservasi di kawasan Hutan Harapan Provinsi Jambi yang memiliki
tingkat keanekaragaman hayati cukup tinggi. Upaya menjadikan kawasan Hutan Harapan sebagai
kawasan konservasi ekosistem berhasil dilaksanakan namun mendapatkan tanggapan pro dan kontra.
Kata kunci: LSM internasional, pelestarian lingkungan, hutan harapan
Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
Abstrak:
Meskipun telah berlangsung selama empat tahun, hingga saat ini, konflik Suriah belum tampak akan
berakhir. Sejak Maret 2011 konflik ini telah menelan korban yang tidak sedikit, ribuan pengungsi, dan
ribuan anak menjadi yatim akibat kehilangan orang tua mereka. Ribuan rumah, infrastruktur dan sarana
publik hancur. Tulisan ini berupaya memahami akar persoalan yang menjadi penyebab konflik Suriah,
siapa aktor kunci yang terlibat dalam konflik, dan dampak konflik itu bagi Suriah dan dunia internasional.
Data-data tentang konflik Suriah dikumpulkan dari buku, jurnal, dan web. Data-data tersebut kemudian
dikategorisasi, disistematisasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan. Tulisan ini menyimpulkan
bahwa sumber masalah atau penyebab lahirnya konflik Suriah bukanlah perbedaan mazhab keagamaan
melainkan kepentingan politik dan ekonomi dari oposisi penentang Assad dan negara-negara pendukung
oposisi, ada tiga aktor yang berperan dan terlibat dalam konflik, Presiden Bashar al-Assad dan para
pendukungnya, oposisi Suriah, dan kelompok Jihadis. Dampak konflik bagi Suriah jatuhnya korban jiwa
dan pengungsi. Sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013 jumlah korban
meninggal sebanyak 150.000 jiwa. Sementara warga yang mengungsi sebanyak 2.4 juta orang, 3/4 di
antara pengungsi itu adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan
tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang. Bagi dunia internasional, konflik Suriah
berdampak dalam penanganan pengungsi.
Kata Kunci: Syi’ah, sunni, al-Qaeda, perang sipil, pengungsi
Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Abstrak:
Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan salah satu penyelenggara penyiaran yang ada di Indonesia.
Kegiatannya tidak komersial dan didirikan oleh komunitas tertentu. Komunikan yang loyal dan
daya jangkau frekuensinya yang terbatas, menyebabkan program siarannya fokus pada informasi,
pendidikan dan budaya komunitasnya. Kendala operasionalnya yaitu ijin penyelenggara penyiaran
yang sulit didapatkan, anggaran dan kualitas program siaran yang terbatas. Penataannya dimaksudkan
memaksimalkan kemanfaatan lembaga penyiaran ini bagi masyarakat. Penataan yang perlu dilakukan
terkait dengan dasar hukum kelembagaan, sumber anggaran, ketersediaan dan daya jangkau frekuensi,
serta peningkatan kualitas program siaran.
Kata kunci: Lembaga penyiaran komunitas, LPK, penyiaran, frekuensi siaran, program siaran
Penulis: Hanif Nurcholis
Abstrak:
Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas dua lapis: provinsi dan kabupaten/kota. Di bawah
kabupaten/kota terdapat Pemerintahan Desa. Awalnya, pada zaman Belanda Pemerintahan Desa
dijadikan sebagai persekutuan rakyat pribumi di bawah pengaturan hukum adat. Akan tetapi, di bawah
UU No. 19/ 1965 status pemerintahan desa demikian dihapus. Kemudian UU No. 5/ 1979 membentuk
model pemerintahan desa baru. Dilihat dari perspektif administrasi negara, model baru tersebut
memunculkan pertanyaan: apakah ia daerah otonom, wilayah administrasi, organisasi nonpemerintah,
atau komunitas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian di Desa Jabon MekarBogor-Jawa
Barat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui pengamatan
lapangan, wawancara mendalam, kajian dokumen, dan FGD. Data yang terkumpul dianalisis secara
deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Desa Jabon Mekar adalah lembaga antara lembaga
masyarakat dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi
pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”.
Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Indonesia saat ini tengah dalam keadaan mendesak cyber-security atau keamanan dunia maya karena
melihat kenyataan bahwa tingkat kejahatan di dunia maya atau cyber crime di IndonIndonesia saat ini tengah dalam keadaan mendesak cyber-security atau keamanan dunia maya karena
melihat kenyataan bahwa tingkat kejahatan di dunia maya atau cyber crime di Indonesia sudah mencapai
tahap memprihatinkan. Namun berbeda dengan penangganan kejahatan lainnya, cyber-security
membutuhkan pemikiran yang komprehensif untuk menangganinya. Karena itu tulisan ini membahas
tentang bagaimana kebijakan cyber-security yang telah dijalankan di Indonesia selama ini dan bagaimana
prospek dan tantangan bagi pengembangan kebijakan cyber-security di Indonesia.
Kata kunci: Kejahatan cyber, keamanan cyber, cyber-security, pertahanan, Indonesia
esia sudah mencapai
tahap memprihatinkan. Namun berbeda dengan penangganan kejahatan lainnya, cyber-security
membutuhkan pemikiran yang komprehensif untuk menangganinya. Karena itu tulisan ini membahas
tentang bagaimana kebijakan cyber-security yang telah dijalankan di Indonesia selama ini dan bagaimana
prospek dan tantangan bagi pengembangan kebijakan cyber-security di Indonesia.
Kata kunci: Kejahatan cyber, keamanan cyber, cyber-security, pertahanan, Indonesia
Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.
Abstrak:
Perdagangan beras berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan
kebutuhan domestik negara. Pengekspor dan pengimpor beras utama dunia di antaranya
berada di wilayah Asia Tenggara, sehingga perubahan jumlah beras yang diperdagangkan
dapat mempengaruhi aliran perdagangan tersebut. Mengingat beras sebagai komoditas
yang sangat strategis maka banyak negara mengintervensi pasar beras domestiknya guna
mewujudkan ketahanan pangan dan bahkan bagi kepentingan keamanan politik negaranya.
Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan perdagangan beras di wilayah
Asia Tenggara terkait dengan ketahanan pangan.Metode analisis deskriptif digunakan untuk
menjawab tujuan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2012, laju
pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08 persen dan dengan
kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22 persen terhadap konsumsi beras dunia.
Sedangkan laju pertumbuhan ekspor berasnya mencapai 2,21 persen dan dengan produksi
padi lebih dari 30 persen terhadap produksi padi dunia. Pada umummya negara-negera
Asia Tenggara mengintervensi pasar beras melalui kebijakan perdagangan internasional,
baik berupa larangan ekspor maupun lisensi, dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik,
untuk menjaga stok beras guna menguatkan tingkat ketahanan pangan. Integrasi ekonomi
Asia Tenggara melalui ASEAN Economy Comunnitymenjadi momen penting untuk
menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan pada level regional dan sekaligus
menjadikan pasar beras lebih terbuka antarnegara-negara Asia Tenggara.
Kata kunci: beras, perdagangan, Asia Tenggara, kebijakan
Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.
Abstrak:
Dinamika pemikiran politik Islam memiliki peran strategis dalam kehidupan
kenegaraan, dengan segala perdebatan yang mengiringinya di tingkat pelaksanaan.
Salah satu di antara yang berkembang di Indonesia, antara lain adalah aliran
pemikiran politik Islam Liberal. Aliran ini mencoba menawarkan kebebasan gagasan
rasionalitas ajaran Islam yang sangat berlawanan dengan model pemahaman secara
literal. Kehadirannya justru menjadi kontroversi politik tersendiri terkait dengan
sistem politik demokrasi di Indonesia yang sedang berusaha menuju transisi ke arah
konsolidasi, dalam peta jalan secara kelembagaan sebagaimana diinginkan oleh
sebagian elit dan mayoritas publik. Substansi perdebatan yang penting dicermati
dalam warna pemikiran politik Islam Liberal bersentuhan erat dengan berbagai
hal, antara lain adalah mengenai isu sekularisasi di satu sisi dan isu pluralisme di sisi lainnya.
Kata Kunci: Islam liberal, sekularisasi, pluralisme, demokrasi
Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Abstrak:
Penjarahan lahan dewasa ini semakin marak berlangsung di berbagai wilayah di
Indonesia seiring dengan meningkatnya aktifitas investasi perusahaan multinasional
dan menyusutnya secara cepat lahan produktif. Indonesia sebagai negara yang
memiliki lahan yang luas sangat terancam oleh laju konversi lahan yang tinggi untuk
memenuhi kebutuhan kapitalisme internasional. Tulisan ini adalah hasil penelitian
deskriptis-analitis, yang dilakukan pada tahun 2013 dengan menggunakan metode
kualitatif. Field researches dilakukan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi NTT.
Beberapa temuan penelitian mengungkapkan laju konversi lahan yang cepat
terjadi akibat perkebunan sawit, pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi SDA.
Temuan penelitian juga mengungkapkan terjadinya degradasi lingkungan, krisis
pangan, dan bermunculannya konflik-konflik sosial akibat maraknya penjarahan
lahan. Keterlibatan aparat di balik berbagai praktek penjarah lahan oleh MNCs
dan lemahnya penegakan hukum juga terungkap dalam hasil penelitian ini.
Kata Kunci: Penjarahan lahan, kapitalisme internasional, konversi lahan, konflik
sosial, MNC, TNC
Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA
Abstrak:
Pendidikan bukan hanya merupakan pilar penting dalam upaya mencerdaskan
bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang berkeadilan. RSBI sebagai suatu kebijakan publik di bidang
pendidikan dianggap telah gagal mencapai tujuan dan harapan yang ingin
diwujudkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kebijakan RSBI
dianggap menyalahi konstitusi walaupun telah diamanatkan dalam Pasal 50 ayat
3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut
dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dalam konstitusi yang mengamanatkan
pemerataan pendidikan bagi semua rakyat. Oleh karena banyaknya kontroversi
tentang RSBI dari berbagai kalangan terhadap dunia pendidikan, Mahkamah
Konstitusi akhirnya membatalkan RSBI.
Kata Kunci: RSBI, pendidikan, kebijakan publik
Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan
demokrasi secara konstitusional dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional
bangsa Indonesia. Sementara itu, Pemilu adalah arena untuk mengekpresikan
kebebasan rakyat dalam memilih dan menseleksi pemimpinnya. Namun demikian
Partai politik sebagai mesin politik yang sangat efektif, harus dapat memahami
selera publik terutama terkait penentuan calon legislatif, calon presiden dan calon
wakil presiden dalam strateginya untuk menghadapi Pemilu 2014. Jika tidak, partai politik akan ditinggalkan publik.
Kata Kunci: Pemilu 2014, partai politik, demokrasi, marketing politik, strategi
partai
Penulis: M. Imaduddin Nasution
Abstrak:
Di Indonesia, kelompok-kelompok minoritas memiliki kesadaran politik yang
cukup tinggi. Minoritas di Indonesia bagaimanapun juga telah turut mewujudkan
Indonesia yang sangat demokratis, dengan tingkat partisipasi politik warga di atas
tingkat partisipasi warga Amerika Serikat. Akan tetapi, sebenarnya partisipasi politik
minoritas di Indonesia menghadapi persoalan besar. Diskriminasi, isu non-Muslim, isu
aliran sesat dan isu non pribumi senantiasa mewarnai ritual demokrasi di Indonesia.
Sementara itu, adanya kewajiban warga negara untuk memilih satu dari enam agama
“resmi” negara, menjadi sebuah bentuk diskriminasi terhadap agama-agama lain
selain keenam agama resmi tersebut. Artikel ini pada awal pembahasannya, akan
membahas konsep-konsep partisipasi dan representasi politik minoritas, persoalan
integrasi kelompok minoritas ke dalam entitas domisili mereka dan hak-hak identitas
kelompok minoritas, yang harus diperjuangkan, dalam konteks politik minoritas dan
politik identitas. Pada paruh keduanya, artikel ini akan membahas politik minoritas
Kristen di Indonesia, yang diteruskan dengan pembahasan mengenai politik identitas
kelompok-kelompok minoritas lainnya yang ada di Indonesia. Artikel ini ditulis untuk
memperlihatkan bagaimana politik minoritas di Indonesia, partisipasi politik kelompok
minoritas tertentu dalam politik Indonesia, hak dan kewajiban minoritas, serta
pengaruh keberadaan kelompok minoritas terhadap kehidupan politik di Indonesia.
Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.
Abstrak:
Analisis dalam tulisan ini didasarkan atas teori Coordinated Border Management yang
menuntut perlunya koordinasi antar-lembaga pemerintah secara vertikal maupun
horisontal, serta koordinasi dengan negara tetangga, agar perdagangan lintas
batas antar-negara dapat berjalan efektif. Indonesia yang bercita-cita menjadikan
perbatasan sebagai beranda depan masih sulit mewujudkannya karena masih
sulitnya koordinasi dimaksud, walaupun potensi ekonomi yang dimiliki kabupaten
di kawasan perbatasan telah cukup memadai untuk melakukan perdagangan
lintas batas antar-negara seperti di Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan
Barat yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Kabupaten Belu di Provinsi
Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Pembentukan
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ternyata tidak serta merta dapat
menyelesaikan masalah. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tengah membahas
Rancangan Undang Undang (RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Kata Kunci: Perdagangan lintas batas, BNPP, coordinated border management,
Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Belu
Penulis: Dinna Wisnu
Abstrak:
Ketahanan pangan adalah isu strategis bagi negara-negara ASEAN, namun
pencapaiannya masih luput dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan,
ketidakmampuan mengakses pangan dan gizi cukup memprihatinkan. Tulisan
ini menyoroti sudut pandang pembuatan kebijakan dan kerjasama antar
pemerintah di bidang pangan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
Model kebijakan dimana pemerintah mengarahkan perhatian pada produsen
melalui subsidi, impor, kuota impor, atau pembangunan lumbung bersama
sebenarnya memperpanjang ketidakcocokan pendekatan kebijakan untuk
produsen dan konsumen, menghambat pengembangan agribisnis, meningkatkan
risiko kenaikan harga pangan dan mendorong petani serta nelayan untuk
meninggalkan pekerjaannya. Diusulkan suatu model kebijakan pangan dimana
kebijakan pangan akan berpusat pada perlindungan lapangan kerja, penyediaan
instrumen kerjasama antar komunitas dan pengembangan kapasitas agribisnis.
Petani, nelayan dan agribisnis perlu diperlakukan sebagai subyek dan diberi
kemampuan inovasi serta infrastruktur untuk berkompetisi dengan baik di
sektor ini.
Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.
Abstrak:
Studi ini membahas kondisi dewas ini di Provinsi Kepulauan Riau yang
memerlukan pendekatan yang khusus. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan
studi literature dan hasilkunjungan lapangan pada saat penyusunan Rancangan
Undang-Undang Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan. Penelitian ini
bertujuan melihat lebih lanjut apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Temuan memperlihatkan terdapat banyak
kendala yang dihadapi oleh provinsi yang berbasiskan kepulauan. Di antaranya,
kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri enyulitkan pembangunan, rendahnya
dana alokasi umum yang diterima, dan kendala pelayanan dalam bidang pendidikan
dan kesehatan. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah pusat untuk
mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan bersama-sama Dewan Perwakilan
rakyat mengeluarkan kebijakan khusus guna mempercepat proses pembangunan
di daerah kepualauan.
Kata Kunci: Provinsi kepulauan, keuangan daerah, pelayanan publik
Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Abstrak:
Sejak akhir 2011, perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia
Pasifik tampak semakin jelas. Presiden Obama telah menyatakan secara tegas
kehadiran kembali AS di kawasan ini setelah selama ini lebih menitikberatkan
kebijakan AS di Timur-Tengah dan Eropa. Tulisan ini bagian dari hasil penelitian
mengenai perubahan orientasi kebijakan keamanan AS di kawasan. Penelitian
bersifat deskriptis-analitis, dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan
data dilakukan melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara mendalam.
Temuan penelitian memperlihatkan relevansi kepentingan nasional AS dan
perubahan orientasi kebijakan keamanannya di Asia Pasifik.
Kata Kunci: AS, Indonesia, RRC, kebijakan keamanan, paradigma keamanan,
kepentingan strategis, Asia-Pasifik
Penulis: Yudha Akbar Pally
Abstrak:
Kerangka hukum internasional telah memberi ruang hadirnya The Guiding Principles
on Business and Human Rights yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang
memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam penghormatan dan penegakkan
HAM dewasa ini. Berkolaborasi dengan peran negara yang sebelumnya telah
berdiri kokoh, korporasi mulai memetakan dan mengarahkan kebijakan mereka
agar seusai dengan kerangka solusi remedy atau penanganan pelanggaran HAM
yang ditawarkan oleh Guiding Principles. Kolaborasi ini harus sungguh-sungguh
dijalani baik oleh korporasi maupun negara itu sendiri. Jika tidak, korporasi akan
menuai kerugian materi dan non-materi yang tidak sedikit dan negara pun akan
menghadapi sanksi internasional.
Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.
Abstrak:
Indonesia telah berhasil mencapai beberapa tujuan yang terdapat di dalam
MDGs. Kendati demikian, masih terdapat beberapa tujuan lainnya yang masih
memerlukan kerja keras dari pemerintah Indonesia. untuk mencapai tujuantujuan
ini, Indonesia membutuhkan bantuan. Tulisan ini mengemukakan bahwa
bantuan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama internasional
tidak hanya dengan Negara maju akan tetapi juga dengan Negara berkembang
sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2015.
Kata Kunci: Indonesia, tujuan pembangunan millennium, kerjasama internasional
Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Abstrak:
Konflik horizontal terjadi berulang-ulang di Kota Ambon dalam jeda waktu yang tidak
terlalu lama, setelah konflik lama usai pada tahun 2001, satu dasawarsa lalu. Banyak
pihak yang menganalisis masalah itu di ujungnya, dengan melihat faktor pemicu
konflik, dan mengabaikan yang mendasar atau muaranya, yakni faktor demografis.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mengungkap relevansi berulangnya konflik
primordial di Kota Ambon dengan tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk, serta
penyebarannya. Tulisan ini juga mengungkap relevansi segregasi penduduk dan malfungsi
pembangunan, yang telah menyediakan penyebab yang cukup bagi terciptanya konflik
massal berulang kali di Kota Ambon, yang faktor pemicunya seringkali hanya masalah
individual. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi studi literatur dari sumbersumber
data resmi dan wawancara dengan aparat pemkot dan kalangan akademisi lokal.
Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Tulisan hasil penelitian ini
mengungkap kondisi yang cukup bagi munculnya setiap saat konflik sosial yang bersifat
horizontal di Kota Ambon, akibat absennya kebijakan pemerintah pusat dan kota yang
terencana untuk bisa mencegah konflik di kemudian hari. Sehingga, bersama-sama
dengan malfungsi pembangunan, warga Kota Ambon dibiarkan sendiri harus mengatasi
massalahnya, yang setiap saat berujung pada konflik masal.
Kata Kunci: keamanan demografis, konflik agama, konflik perkotaan, konflik
horizontal, Ambon
Penulis: Prof. Lili Romli
Abstrak:
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca Orde Baru mengalami perubahan signifikan.
Amandemen UUD 1945 menghasilkan format baru DPR, dimana peranan dan
kewenangan DPR kuat vis a vis eksekutif. Dalam bidang legislasi, menjadi hak
sepenuhnya ada pada DPR. Sebagai pembentuk UU DPR memiliki kewenangan
membuat UU. Dalam melakukan kontrol dan pengawasan dengan sejumlah hak
yang dimiliki secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Dengan ini maka akan
memperkuat mekanisme cheks and balances dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dengan menyebutkan hak-hak yang dimiliki DPR dalam batang tubuh UUD 1945
semakin menegaskan perlunya fungsi kontrol dan pengawasan DPR atas jalannya
pemerintahan. DPR juga memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan
atau menyeleksi dan memberikan persetujuan atas sejumlah lembaga-lembaga negara
dan pejabat publik.
Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Konflik Sampang Madura pada dasarnya terjadi antara dua kelompok yaitu
kelompok sunni dengan kelompok syiah yang saling berinteraksi dalam satu wilayah
yang sama. Karena itu tulisan ini bermaksud mengkaji latar belakang terjadinya
konflik sosial dan alternatif pemecahannya dari pendekatan sosiologi komunikasi.
Dengan mengunakan pendekatan sosiologi komunikasi diharapkan akan dapat
diketahui proses interaksi yang terjadi antar dua kelompok dalam kasus konflik
Sampang antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah termasuk didalamnya
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik hingga dapat diketahui
alternatif pemecahan permasalahannya dari telaah sosiologi komunikasi.
Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Desa adalah unit pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika
masyarakat. Kewenangan Desa atas otonominya memungkinkan Desa untuk
bertanggungjawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri bagi kepentingan
masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia pun menyusun draft
Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang sudah lama menjadi aspirasi dari
desa-desa di Indonesia. Berbeda dengan negara Cina, Cina pada dasarnya tidak
memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang desa, namun pemerintah
pusat dan daerahnya selalu memprioritaskan masalah desa hingga Cina memiliki
beberapa desa yang maju. Tulisan ini ingin mengkaji tentang Otonomi Desa di
Indonesia serta langkah yang perlu diperhatikan dan ditempuh oleh pemerintah
pusat dan daerah Indonesia dalam hal penguatan otonomi desa
Penulis: Siti Nur Solechah
Abstrak:
Studi Kedudukan dan Kewenangan Desa Dinas Dan Desa Pakraman di Provinsi Bali
(Desa Ekasari Kecamatan Melaya dan Desa Asah Duren Kecamatan Pakutatan,
Kabupaten Jembrana, Bali) Study on the Position and Authority of Desa Dinas and
Desa Pakraman in the Bali Province (Ekasari Village in Melaya District and Asah Duren
Village in Pakutatan District, Jembrana Municipality, the Bali Province).
Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Abstrak:
Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat ke DPR RI mendatangkan hasil
yang cukup siginifikan, baik yang diterima melalui surat pengaduan masyarakat,
melalui media online dan melalui SMS Aspirasi. Namun demikian kondisi ini tidak
sebanding dengan kemampuan Dewan dalam menindaklanjuti surat pengaduan
masyarakat yang jumlah hingga saat ini masih kurang maksimal. Optimalisasi
tindaklanjut surat pengaduan masyarakat perlu diwujudkan dengan kecepatan
Alat Kelengkapan DPR RI atau membentuk Pansus/Tim untuk memberikan
respon berupa tanggapan atas surat pengaduan masyarakat tersebut.
Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Gagasan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai
wakil kepala daerah yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah menarik untuk dikaji. Kajian dilakukan dengan cara melihat alasan yang dikemukakan dan selanjutnya dianalis menurut teori administrasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa alasan yang dikemukakan penggagas tidak tepat diatasi dengan pengangkatan PNS sebagai wakil kepala daerah. Gagasan tersebut belum jelas membedakan antara posisi wakil kepala daerah sebagai jabatan politik dengan sumber pengangkatannya, yaitu dari birokrasi. Tulisan ini merekomendasikan sumber pengangkatan wakil kepala daerah dibuka baik dari kalangan partai politik maupun PNS, sepanjang dapat menjalankan tugas dan fungsinya.
Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.
Abstrak:
Melalui amandemen UUD 1945 telah melahirkan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) yang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara yang berposisi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedaulatan berada langsung ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Posisi demikian, menghasilkan transisi politik kedaulatan rakyat yang tidak lagi tampak menjadi mediator perwakilan dari setiap utusan, tetapi dicerminkan oleh pemilu sebagai agenda nasional. Bagi MPR, transisi kedaulatan rakyat memberikan dampak pada karakter pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan.
Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.
Abstrak:
Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan juga kerja sama secara regional dalam mengamankan perairan kawasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing di perairan Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun dan
dilaksanakan secara serius untuk mengatasi persoalan ini. Tulisan hasil penelitian ini akan membahas perihal kegiatan dan penyebab terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia, dan bagaimana penanganannya secara bilateral di kawasan Asia Tenggara.
Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Abstrak:
Kepulauan Raja Ampat, kabupaten pemekaran baru, di Provinsi Papua
Barat, merupakan bagian dari pulau-pulau terluar Indonesia yang rawan dari
berbagai bentuk ancaman keamanan, terutama keamanan sosial dan keamanan lingkungan. Karena, potensi sumberdaya alam dan posisinya yang sangat penting secara geopolitik dan geostrategis, khususnya sebagai wilayah konservasi terumbu karang dunia. Studi atas keamanan sosial dan keamanan lingkungan mendesak dilakukan mengingat berbagai kepentingan yang mengancam kepulauan itu, yakni meningkatnya kehadiran asing dan kondisi ancaman keamanan di sana. Studi ini dilengkapi dengan kunjungan lapangan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak pada tahun 2011.
Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.
Abstrak:
Populasi penduduk dunia yang terus meningkat tanpa diikuti kemampuan bumi
untuk menyediakan pangan dan sumberdaya agar manusia bisa hidup layak, telah menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Penulis berpendapat bahwa respon negara untuk mencegah degradasi lingkungan dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka. Dengan demikian, diperlukan kerjasama internasional yang adil dan setara serta saling menguntungkan antara negara berkembang dan
negara industri maju untuk mengatasi masalah ini. Tulisan ini membahas upaya Inter Parliamentary (IPU) untuk melestarikan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam tulisan ini diketahui bahwa IPU sejak tahun 1992, telah memperkenalkan sebuah inisiatif yang difokuskan pada persiapan dan petunjuk pelaksana untuk melindungi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, berbasis rekomendasi UNCED. Namun efektifitas dari solusi IPU telah dipertanyakan karena keterbatasan kemampuannya dalam penerapan.
Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.
Abstrak:
Makalah ini membahas tentang demonstrasi di Suriah yang menuntut pergantian pemerintahan agar lebih demokratis. Dengan menggunakan teori permainan atau Game Theory, penulis berpendapat bahwa keberhasilan reformasi di Suriah akan sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan pihak eksternal sebab pihak-pihak yang bertikai di negara itu, baik pemerintah maupun oposisi, telah menggalang dukungan dari masyarakat internasional. Dukungan semacam itu semakin mempertajam perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dengan oposisi. Akibatnya peluang terjadinya proses transisi demokrasi secara damai semakin sulit tercapai.
Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Abstrak:
Pulau-pulau terluar Indonesia selama ini kurang memperoleh parhatian
pemerintah pusat, padahal kondisinya rawan dari ancaman pihak asing. Laporan
penelitian lapangan ini memetakan berbagai jenis ancaman keamanan yang
dihadapi pagar terdepan NKRI yang sangat strategis di Samudera Pasifik, yaitu
Morotai. Dengan memadukan library study dan in-depth interview, penelitian ini
mengungkapkan jenis-jenis ancaman keamanan non-tradisional di sana, selain
ancaman keamanan utama. Analisis yang menggunakan metode kualitatif
ini menjelaskan kondisi Kabupaten Kepulauan Morotai yang sangat rawan
dari berbagai bentuk ancaman keamanan yang ada, terutama non-tradisional,
sekalipun ia telah dimekarkan sebagai sebuah kabupaten baru.
Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Kehadiran wakil menteri berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara ternyata menimbulkan masalah baru. Fenomena
bertambahnya jumlah wakil menteri dan posisi wakil menteri sebagai pegawai
karir dan bukan anggota kabinet namun diangkat oleh Presiden telah
menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri diintervensi oleh pejabat politik.
Wakil menteri telah menimbulkan implikasi baru dalam birokrasi Indonesia.
Tulisan ini berupaya menjelaskan posisi wakil menteri menurut UU No. 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ke depan, posisi wakil menteri
direkomendasikan untuk diperjelas agar terjadi hubungan yang harmonis
antara jabatan politik dan jabatan karir dalam birokrasi Indonesia.
Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Penulisan ini bertujuan untuk melihat beberapa akar permasalahan konflik
Ambon dan solusinya. Beberapa hal yang akan dibahas dalam penulisan ini
adalah tentang perjalanan konflik di Ambon hingga memunculkan konflik
September 2011 ini. Peran aparat dalam menjaga keamanan di daerah Ambon, dan solusi untuk mengatasi konflik Ambon pada masa yang akan datang. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yang bercorak deskriptif analisis.
Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA
Abstrak:
Moratorium penerimaan pegawai baru (CPNS) telah ditetapkan pemerintah
dalam rangka penghematan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia
(SDM) aparatur. Kebijakan pengelolaan SDM aparatur dilaksanakan
berdasarkan arah kebijakan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi
Birokrasi. Tulisan ini untuk menganalisis langkah-langkah dan implikasi
yang dilakukan pemerintah dalam menata ulang organisasi PNS dengan
mengeluarkan kebijakan moratorium tersebut. Dengan adanya kebijakan ini,
selain bertujuan untuk penghematan anggaran belanja pegawai, juga harus
dijadikan upaya penataan organisasi dan PNS dalam rangka optimalisasi
agenda reformasi birokrasi terutama bidang SDM aparatur di Indonesia.
Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.
Abstrak:
Televisi lokal memiliki peranan sangat penting dalam mengelola perubahan
budaya bangsa, sebab TV lokal merupakan representasi identitas dan eksistensi budaya lokal. Namun, disisi lain, televisi lokal juga berkembang dengan format yang tidak jauh berbeda dengan televisi komersial lainnya. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang lebih jelas tentang konsep dan regulasi televisi lokal yang dapat mendukung penguatan budaya lokal.
Penulis: Prof. Lili Romli
Abstrak:
Pada era reformasi ini, partai politik menghadapi persoalan terkait dengan
pelembagaan partai. Umumnya, partai-partai politik menghadapi persoalan
pelembagaan partai yang belum kuat, yaitu masalah ideologi dan platform,
kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kederisasi. Selain
itu, sistem kepartaian yang ada ternyata belum kompatibel dengan sistem
pemerintahan presidensil sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif.