Jurnal Kepakaran Politica

Vol. 8 / No. 1 - Mei 2017

Penulis: Ikhsan Darmawan

Abstrak:
Pilkada calon tunggal tahun 2015 terjadi di tiga daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam praktiknya, tidak semua pihak setuju dengan Pilkada calon tunggal tahun 2015. Di tiap daerah yang Pilkadanya terdiri dari calon tunggal, terdapat kelompok “tidak setuju” yang awalnya tidak setuju dengan putusan MK tentang Pilkada calon tunggal lalu mereka menyuarakan kesetaraan hak dan pengakuan untuk pilihan “tidak setuju”. Akan tetapi, pada kenyataannya, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan calon atau kelompok “setuju”. Artikel ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: Mengapa kelompok “tidak setuju” diperlakukan tidak setara dalam Pilkada calon tunggal di tahun 2015? Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsekuensi dari aturan pemilu dan hubungan antara demokrasi dan pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam di ketiga daerah disertai pengumpulan data-data sekunder dari sumber internet. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyebab tidak diakomodirnya kelompok “tidak setuju” di ketiga daerah yang melaksanakan Pilkada calon tunggal di tahun 2015 adalah ketiadaan aturan yang dapat mengakomodir persoalan-persoalan yang muncul terkait Pilkada calon tunggal. Sebagai reaksi dari hal itu, ketiga kelompok “tidak setuju” di ketiga daerah melakukan usaha perlawanan dan protes kepada penyelenggara Pilkada. Simpulan penelitian ini yaitu fenomena tidak diberi ruang yang sama untuk kelompok “tidak setuju” dalam Pilkada calon tunggal disebabkan oleh aturan yang tidak menempatkan kelompok “tidak setuju” sebagai pihak yang sama dan setara dengan calon kepala daerah.

Penulis: Anggalih Bayu Muh. Kamim

Abstrak:
Pertumbuhan pariwisata di Parangtritis telah berpengaruh terhadap kehidupan komunitas. Kenaikan tingkat pariwisata telah menyebabkan adanya masalah sampah dan tekanan sosial pada komunitas. Sistem politik intrakomunitas mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendorong terbentuknya Bank Sampah. Penelitian ini dirancang dengean metode kualitatif untuk melihat proses Bank Sampah sebagai elemen dari sistem politik intrakomunitas mengatur komunitas sosial di Mancingan XI. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil dari penelitian menunjukan Bank Sampah sebagai elemen sistem politik intrakomunitas di Mancingan XI memiliki peranan penting dalam melakukan manajemen konflik, mendorong proses pemberdayaan dan demokratisasi di aras lokal.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Solusi damai atas konflik Palestina-Israel yang belum berhasil dicapai perlu menjadi perhatian internasional, termasuk parlemen. Asian Parliamentary Assembly (APA), sebagai organisasi antarparlemen negara-negara Asia, perlu mengambil peran dalam mendukung solusi damai atas konflik Palestina-Israel tersebut. Peran APA, sejalan dengan konsep network diplomacy, adalah memperkuat jejaring diplomasi di antara anggota parlemen negara-negara APA, dan juga dengan anggota parlemen lainnya di fora internasional, yang ditujukan untuk menjaga dan mengawal agar proses perdamaian Palestina-Israel dapat terus berlangsung dan perundingan perdamaian dapat dilanjutkan kembali. Peran APA tersebut dijalankan melalui aktivitas diplomasi di dalam lingkup sidang APA dan juga di luar sidang APA, khususnya forum antarparlemen. Peran APA, dengan jaringan diplomasinya, adalah penting untuk mendukung proses perdamaian Palestina-Israel, meski hal itu tidak menyelesaikan konflik secara langsung. Tulisan ini membahas peran APA tersebut.

Penulis: Anak Agung Banyu Perwita

Abstrak:
China’s strategic position in the South China Sea dispute has created lots of controversy, particularly with the claimants. The activities done by China have triggered heightened tensions especially with Vietnam as one of the biggest claimants in the disputed sea. China did oil drilling in the disputed water with Vietnam and attacked oil exploration vessel which operates in the Vietnamese ZEE as a part of the South China Sea water. Those examples of Beijing actions have made Hanoi worries upon their claims in the South China Sea. In 2009 Vietnam released Defense White Paper which contained the defense policy of Vietnam as well as Vietnam’s concerns upon the South China Sea dispute. Vietnam has implemented its defense policy in the field of economy, military, politics, and technology. The implementation of Vietnam defense policy is a part of Vietnam’s action in encountering China’s strategic position in the disputed waterways. In general, this writing aimed to analyze the particular issues by using the theories of defensive realism and defense policy to answer the research question on how Vietnam implemented its defense policy in encountering China’s strategic position in the South China Sea dispute.

Vol. 7 / No. 2 - November 2016

Penulis: Arya Sandhiyudha

Abstrak:
The Global War on Terror discourse in Southeast Asian countries has been responded in various ways in order to face religious-motivated terrorism. Among those, there are hardline approaches in state level classified as military-focused, intelligence-focused, and law enforcement-focused approaches. Each has different policy backgrounds and is influenced by different actors. The analysis on each’s strength and weakness is presented in this writing by focusing on four countries, i.e Philippines, Singapore, Malaysia, and Indonesia. The result shows that military-focused approach implemented in Philippines has proven as the most risky one even though has also proven as effective to paralyses terrorist group capability. Meanwhile, the use of excessive power undermines many achievement of intelligence-focused approach in Singapore and Malaysia. In both countries, neutralizing the terrorist groups is achieved by using less firepower, then decreasing the support and legitimacy of the groups in wider society. In Indonesia herself, law enforcement-focused approach has proven gaining success even though the terrorism threats remain.

Penulis: Hidayat Chusnul Chotimah

Abstrak:
Amerika Serikat telah menginisiasi pembentukan norma internasional dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme melalui slogan “global war on terror” dan bertindak sebagai norm entrepreneur dalam meluaskan slogan tersebut melalui pengaruh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan sejumlah resolusi untuk menangani aksi dan jaringan terorisme. Siklus pembentukan norma internasional terkait penanggulangan terorisme ini diawali dengan norm emerge yang muncul dari tahun 1990-an, yang kemudian diikuti dengan norm cascade dalam rangka menyebarluaskan norma tersebut secara global, serta proses internalisasi. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia juga melakukan proses internalisasi yang didasarkan pada identitas nasionalnya yaitu filsafat Pancasila dan konstitusi dasar negara Indonesia. Proses internalisasi sebagai wujud respons Indonesia dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme global melahirkan respons aktif-reaktif yaitu respons profesional dan respons politik.

Penulis: Indra Cahyadi

Abstrak:
Perkembangan teknologi internet memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di sisi lain, teknologi internet juga turut meningkatkan jumlah dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan suatu negara di dunia maya. Kedaulatan di dunia maya menjadi topik penting dalam pembahasan keamanan nasional maupun internasional, terutama setelah Edward Snowden mengungkapkan program pengawasan rahasia milik pemerintah Amerika Serikat. Artikel ini bertujuan untuk memahami perdebatan internasional mengenai tata kelola dunia maya dan mengidentifikasi tantangan dalam penegakan kedaulatan di dunia maya. Untuk itu, artikel ini membahas isu-isu terkait kedaulatan di dunia maya termasuk; konsep kedaulatan di dunia maya, tantangan dalam pembentukan tata pemerintahan dunia maya yang berdasarkan kesetaraan kedaulatan, serta strategi yang sudah dilakukan Indonesia dalam menegakan kedaulatan di dunia maya. Artikel ini berkesimpulan bahwa China dan Amerika Serikat telah menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan untuk memandu tata pemerintahan dunia maya global, dan oleh karena itu Indonesia harus segera menyusul dan bertindak secara terintegrasi agar dapat melindungi dan menjaga kedaulatannya di dunia maya secara efisien.

Penulis: Yandry Kurniawan

Abstrak:
Tulisan ini membahas Inisiatif ‘One Belt, One Road (OBOR)’ yang ditawarkan oleh pemerintah Tiongkok sebagai mekanisme kerja sama multilateral lintas kawasan, yang meliputi Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika hingga ke Eropa Timur. Inisiatif OBOR ini penting untuk ditelaah melalui berbagai perspektif ilmiah karena merupakan gagasan kerja sama multilateral yang paling ambisius yang pernah ditawarkan oleh satu negara. Dari segi geografis, kerja sama OBOR akan lebih besar dari Uni Eropa dan hanya akan lebih kecil dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian, sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak melihat inisiatif OBOR dengan menggunakan sudut pandang ekonomi-politik, dinamika politik domestik Tiongkok, dan kajian kawasan tanpa mengulas lebih dalam aspek paradigmatik yang mendasari pemikiran dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah Tiongkok melalui gagasan ini. Dengan menggunakan sudut pandang pemikiran liberal sebagai kerangka analisis, tulisan ini membingkai inisiatif OBOR sebagai agenda pemerintah Tiongkok untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan. Argumen utama dalam tulisan ini adalah stabilitas keamanan kawasan merupakan syarat penting bagi Tiongkok untuk menjaga kebangkitannya dalam kancah politik internasional. Melalui mekanisme multilateral pemerintah Tiongkok pada dasarnya mengajak negara-negara di kawasan untuk terlibat aktif dalam berbagi peran (division of labor) dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas kawasan dengan kerja sama ekonomi sebagai sektor penjuru.

Penulis: Retnaningtyas Dwi Hapsari

Abstrak:
Tulisan naratif ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara reformasi pendidikan pada masa Hindia Belanda terhadap orientasi nasionalisme penduduk Tionghoa. Pembahasannya meliputi pelopor pergerakan, dampak reformasi pendidikan, dan peran komunitas Tionghoa dalam upaya kemerdekaan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang peristiwa yang telah lama terjadi, yang menggunakan metode sejarah, bertumpu pada empat hal yaitu, heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi. Adanya diskriminasi pendidikan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda membuat pendirian sekolah Tionghoa secara mandiri yang diprakasi oleh sebuah organisasi. Jalinan kerjasama antara sekolah ini dengan negeri China menimbulkan kecurigaan tentang orientasi nasionalisme penduduk Tionghoa. Dualisme nasionalisme terjadi di dalam tubuh penduduk Tionghoa, adanya yang memihak kepada negeri China, adanya tetap setia kepada Belanda, tetapi ada pula yang memihak ke Indonesia. Perpecahan ini membuat penduduk Tionghoa sulit untuk dapat membuat suatu kesepakatan baik dalam bidang pendidikan maupun politik.

Vol. 7 / No. 1 - Mei 2016

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Aksi-aksi terorisme terkait Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) membangunkan kewaspadaan banyak negara di dunia. Seperti juga negara lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani kelompok teroris yang tergabung dalam jaringan ISIS. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan terorisme ISIS dalam mengancam keamanan nasional Indonesia. Tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa perkembangan ISIS sudah mengancam Indonesia. Karenanya, diperlukan strategi yang efektif untuk menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Secara khusus, pemerintah harus segera meningkatkan kemampuan unit anti-terornya.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Partisipasi politik masyarakat di tengah maraknya izin pertambangan perlu memperoleh perhatian yang lebih serius. Melalui penggunaan metodologi kualitatif, penelitian mengenai masalah ini berupaya mengungkap partisipasi politik masyarakat dalam masalah pertambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai politik pertambangan oleh pemerintah daerah dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan, konsultasi publik mengenai kebijakan pertambangan masih lemah dampaknya bagi tata kelola kebijakan pertambangan yang baik penulis mengusulkan agar pengaturan utama masalah pertambangan di bawah UU Pemerintahan Daerah, dan jangan tersebar mengikuti pengaturan secara sektoral operasi pertambangan.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Semenanjung Korea adalah kawasan strategis di Asia Timur yang masih menghadapi persoalan keamanan, akibat isu nuklir Korea Utara yang menimbulkan kecemasan negara-negara di sekitarnya. Ketegangan juga kerap terjadi di kawasan ini akibat aksi manuver militer dari masing-masing negara yang saling ‘berlawanan’ satu sama lain. Ketegangan di Semenanjung Korea menimbulkan keprihatinan internasional, karena berimplikasi luas terhadap stabilitas kawasan. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang tidak stabil berpotensi menimbulkan konflik terbuka, jika tidak ada upaya damai untuk mengatasinya. Parlemen, sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan dalam kerangka diplomasi multi-jalur, seharusnya dapat mengambil peran dalam mendukung upaya damai di kawasan tersebut melalui diplomasi parlemen. Melalui studi kepustakaan, esai ini membahas upaya damai parlemen atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, terutama dalam kerangka pelaksanaan diplomasi parlemen APPF, baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun individual anggota parlemen.

Vol. 6 / No. 2 - Agustus 2015

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Digitalisasi penyiaran mampu meningkatkan kinerja pengelolaan infrastruktur penyiaran yang efisien dan menghasilkan produk siaran berupa audio dan audio visual yang maksimal. Pilihan model pengelolaan digitalisasi penyiaran tidak boleh lepas dari prinsip efisiensi pengelolaan infrastruktur penyiaran dan menghasilkan digital deviden yang maksimal. Digitalisasi penyiaran juga memberikan kesempatan yang lebih bervariasi dalam memilih teknologi penyebarluasan dan cara penerimaan isi siaran bagi masyarakat. Regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia harus dituangkan dalam undang-undang yang materinya mengatur tentang penyiaran.

Vol. 6 / No. 1 - Maret 2015

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Realitas politik Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) masih lemah dalam membangun perlakuan yang konstruktif di antara tingkatan pemerintahan. Berdasarkan data-data dari hasil penelitian di Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan, kelemahan ini berasal dari saling keterkaitan dua faktor seperti ketidaktegasan dari sikap Pemerintah itu sendiri terhadap daerah, dan keterbatasan wewenang gubenur berhadapan dengan luasnya otonomi kabupaten/kota. Penulis menyarankan penguatan kewenangan politik gubernur untuk mengelola pemda, termasuk memberikan hukuman bagi kepala daerah kabupaten/ kota di wilayahnya yang tidak mengikuti arahan program provinsi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Penyelundupan narkoba ke Indonesia makin intens dilakukan oleh sindikat internasional. Hal itu terjadi karena Indonesia merupakan pasar potensial dan menguntungkan bagi pemasaran narkoba. Sindikat internasional, melalui jaringan lintas batas dan berbagai modusnya, terus berupaya melakukan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, penyelundupan narkoba ke Indonesia tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, dan oleh karena itu perlu ada upaya untuk mengatasinya. Tulisan ini, bagian dari laporan penelitian 2014, membahas hal tersebut, utamanya yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, dua daerah yang berbatasan dengan Malaysia dan rentan dari penyelundupan narkoba.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Tulisan ini membahas tentang problematika dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Dalam beberapa hal memang pelaksanaan Pilpres 2014 lebih baik daripada pelaksanaan Pileg 2014, misalnya terkait transparansi proses penyelenggaraan Pilpres. Hal-hal yang masih belum optimal implementasinya antara lain adalah terkait DPT yang masih belum akurat, adanya praktek kampanye hitam, penyelenggara pemilu dan media massa yang kurang bisa menjaga netralitasnya. Permasalahan DPT dapat diatasi dengan pemberian otoritas sumber data kependudukan pada satu lembaga saja. Praktek kampanye hitam serta keberpihakan politik oleh penyelenggara pemilu dan media massa dan lembaga dapat diminimalisir dengan penyempurnaan regulasi Pilpres dan penegakkan hukum yang adil dan tegas.

Vol. 5 / No. 2 - November 2014

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Statuta Roma merupakan perjanjian internasional yang mengatur penegakan hukum atas kejahatan HAM berat di dunia internasional. Walaupun Indonesia mengikuti konferensi yang mengesahkan Statuta Roma pada tahun 1998, namun sampai saat ini tidak menjadi negara pihak dari Statuta Roma. Salah satu alasan karena masih adanya kekhawatiran yurisdiksi Statuta Roma akan menghukum warga negara Indonesia (WNI) dalam pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa kekhawatiran itu tidak benar, karena Mahkamah Internasional menganut prinsip non-retroaktif dan komplementer. Juga, penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di Negara Pihak akan dilakukan dengan lebih mengutamakan hukum nasional, terkait pelanggaran HAM berat, untuk bisa diterapkan lebih efektif. Indonesia sebenarnya akan mendapatkan banyak manfaat dengan menjadi Negara Pihak dari Statuta Roma dan melakukan pengadopsian ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma ke dalam hukum nasional di Indonesia.

Penulis: Dewi Amelia Tresna Wijayanti

Abstrak:
Masyarakat global saat ini menghadapi ancaman bahaya meluasnya wabah Ebola. Tulisan ini membahas ancaman wabah Ebola sebagai bentuk ancaman keamanan non tradisional dan perlunya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara untuk mempertimbangkan dan melakukan gagasan baru dalam bentuk kerjasama multilateral untuk menanggulangi ancaman tersebut. Hasil analisa deskriptif ini menunjukkan bahwa wabah Ebola, sebagai ancaman keamanan non tradisional dapat menjadi katalis bagi terciptanya bentuk kerjasama antar negara ASEAN di bidang keamanan yang lebih formal dan terinstusionalisasi.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan menyeimbangkan kapasitas fiskal antara pusat-daerah dan antar-fiskal daerah. Secara konsep, desentralisasi fiskal merupakan sebuah model yang tepat dari politik desentralisasi fiskal. Jenis penelitian ini analisis deskriptif dengan menggunakan sumber data sekunder dari berbagai literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan topik. Metode penelitiannya mengaplikasikan pendekatan kualitatif tentang politik desentralisasi fiskal, yang bertujuan menganalisa implementasinya dalam kaitan dengan masalah kemampuan anggaran daerah (APBD), khususnya kapasitas pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah yang semakin meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi, masih terdapat permasalahan terkait masih lemahnya kapasitas fiskal daerah walau politik desentralisasi fiskal sudah dilaksanakan sejak otonomi daerah diberlakukan.

Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014

Penulis: Ade Armando

Abstrak:
Sistem siaran televisi berjaringan sesungguhnya merupakan bentuk tanggungjawab dari media penyiaran yang telah menggunakan spektrum frekuensi radio. Sistem siaran televisi berjaringan merupakan sistem siaran di mana lembaga penyiaran induk yang memancarluaskan siarannya ke beberapa atau banyak wilayah siar melalui lembaga penyiaran lokal secara tetap pada jam siaran tertentu. Sistem siaran televisi berjaringan berangkat dari pemikiran sistem penyiaran yang demokratis dalam rangka mendorong partisipasi dan pemberdayaan lembaga penyiaran lokal, keberagaman isi siaran, dan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh materi siaran

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Meskipun telah berlangsung selama empat tahun, hingga saat ini, konflik Suriah belum tampak akan berakhir. Sejak Maret 2011 konflik ini telah menelan korban yang tidak sedikit, ribuan pengungsi, dan ribuan anak menjadi yatim akibat kehilangan orang tua mereka. Ribuan rumah, infrastruktur dan sarana publik hancur. Tulisan ini berupaya memahami akar persoalan yang menjadi penyebab konflik Suriah, siapa aktor kunci yang terlibat dalam konflik, dan dampak konflik itu bagi Suriah dan dunia internasional. Data-data tentang konflik Suriah dikumpulkan dari buku, jurnal, dan web. Data-data tersebut kemudian dikategorisasi, disistematisasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan penulisan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sumber masalah atau penyebab lahirnya konflik Suriah bukanlah perbedaan mazhab keagamaan melainkan kepentingan politik dan ekonomi dari oposisi penentang Assad dan negara-negara pendukung oposisi, ada tiga aktor yang berperan dan terlibat dalam konflik, Presiden Bashar al-Assad dan para pendukungnya, oposisi Suriah, dan kelompok Jihadis. Dampak konflik bagi Suriah jatuhnya korban jiwa dan pengungsi. Sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013 jumlah korban meninggal sebanyak 150.000 jiwa. Sementara warga yang mengungsi sebanyak 2.4 juta orang, 3/4 di antara pengungsi itu adalah anak-anak dan perempuan. Sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang. Bagi dunia internasional, konflik Suriah berdampak dalam penanganan pengungsi. Kata Kunci: Syi’ah, sunni, al-Qaeda, perang sipil, pengungsi

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan salah satu penyelenggara penyiaran yang ada di Indonesia. Kegiatannya tidak komersial dan didirikan oleh komunitas tertentu. Komunikan yang loyal dan daya jangkau frekuensinya yang terbatas, menyebabkan program siarannya fokus pada informasi, pendidikan dan budaya komunitasnya. Kendala operasionalnya yaitu ijin penyelenggara penyiaran yang sulit didapatkan, anggaran dan kualitas program siaran yang terbatas. Penataannya dimaksudkan memaksimalkan kemanfaatan lembaga penyiaran ini bagi masyarakat. Penataan yang perlu dilakukan terkait dengan dasar hukum kelembagaan, sumber anggaran, ketersediaan dan daya jangkau frekuensi, serta peningkatan kualitas program siaran. Kata kunci: Lembaga penyiaran komunitas, LPK, penyiaran, frekuensi siaran, program siaran

Penulis: Hanif Nurcholis

Abstrak:
Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas dua lapis: provinsi dan kabupaten/kota. Di bawah kabupaten/kota terdapat Pemerintahan Desa. Awalnya, pada zaman Belanda Pemerintahan Desa dijadikan sebagai persekutuan rakyat pribumi di bawah pengaturan hukum adat. Akan tetapi, di bawah UU No. 19/ 1965 status pemerintahan desa demikian dihapus. Kemudian UU No. 5/ 1979 membentuk model pemerintahan desa baru. Dilihat dari perspektif administrasi negara, model baru tersebut memunculkan pertanyaan: apakah ia daerah otonom, wilayah administrasi, organisasi nonpemerintah, atau komunitas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian di Desa Jabon MekarBogor-Jawa Barat. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui pengamatan lapangan, wawancara mendalam, kajian dokumen, dan FGD. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Desa Jabon Mekar adalah lembaga antara lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, Pemerintahan Desa dalam sistem birokrasi pemerintah Indonesia adalah “unit pemerintahan palsu”.

Vol. 4 / No. 2 - November 2013

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Dinamika pemikiran politik Islam memiliki peran strategis dalam kehidupan kenegaraan, dengan segala perdebatan yang mengiringinya di tingkat pelaksanaan. Salah satu di antara yang berkembang di Indonesia, antara lain adalah aliran pemikiran politik Islam Liberal. Aliran ini mencoba menawarkan kebebasan gagasan rasionalitas ajaran Islam yang sangat berlawanan dengan model pemahaman secara literal. Kehadirannya justru menjadi kontroversi politik tersendiri terkait dengan sistem politik demokrasi di Indonesia yang sedang berusaha menuju transisi ke arah konsolidasi, dalam peta jalan secara kelembagaan sebagaimana diinginkan oleh sebagian elit dan mayoritas publik. Substansi perdebatan yang penting dicermati dalam warna pemikiran politik Islam Liberal bersentuhan erat dengan berbagai hal, antara lain adalah mengenai isu sekularisasi di satu sisi dan isu pluralisme di sisi lainnya. Kata Kunci: Islam liberal, sekularisasi, pluralisme, demokrasi

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA

Abstrak:
Pendidikan bukan hanya merupakan pilar penting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. RSBI sebagai suatu kebijakan publik di bidang pendidikan dianggap telah gagal mencapai tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kebijakan RSBI dianggap menyalahi konstitusi walaupun telah diamanatkan dalam Pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dalam konstitusi yang mengamanatkan pemerataan pendidikan bagi semua rakyat. Oleh karena banyaknya kontroversi tentang RSBI dari berbagai kalangan terhadap dunia pendidikan, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan RSBI. Kata Kunci: RSBI, pendidikan, kebijakan publik

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sementara itu, Pemilu adalah arena untuk mengekpresikan kebebasan rakyat dalam memilih dan menseleksi pemimpinnya. Namun demikian Partai politik sebagai mesin politik yang sangat efektif, harus dapat memahami selera publik terutama terkait penentuan calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden dalam strateginya untuk menghadapi Pemilu 2014. Jika tidak, partai politik akan ditinggalkan publik. Kata Kunci: Pemilu 2014, partai politik, demokrasi, marketing politik, strategi partai

Penulis: M. Imaduddin Nasution

Abstrak:
Di Indonesia, kelompok-kelompok minoritas memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Minoritas di Indonesia bagaimanapun juga telah turut mewujudkan Indonesia yang sangat demokratis, dengan tingkat partisipasi politik warga di atas tingkat partisipasi warga Amerika Serikat. Akan tetapi, sebenarnya partisipasi politik minoritas di Indonesia menghadapi persoalan besar. Diskriminasi, isu non-Muslim, isu aliran sesat dan isu non pribumi senantiasa mewarnai ritual demokrasi di Indonesia. Sementara itu, adanya kewajiban warga negara untuk memilih satu dari enam agama “resmi” negara, menjadi sebuah bentuk diskriminasi terhadap agama-agama lain selain keenam agama resmi tersebut. Artikel ini pada awal pembahasannya, akan membahas konsep-konsep partisipasi dan representasi politik minoritas, persoalan integrasi kelompok minoritas ke dalam entitas domisili mereka dan hak-hak identitas kelompok minoritas, yang harus diperjuangkan, dalam konteks politik minoritas dan politik identitas. Pada paruh keduanya, artikel ini akan membahas politik minoritas Kristen di Indonesia, yang diteruskan dengan pembahasan mengenai politik identitas kelompok-kelompok minoritas lainnya yang ada di Indonesia. Artikel ini ditulis untuk memperlihatkan bagaimana politik minoritas di Indonesia, partisipasi politik kelompok minoritas tertentu dalam politik Indonesia, hak dan kewajiban minoritas, serta pengaruh keberadaan kelompok minoritas terhadap kehidupan politik di Indonesia.

Vol. 4 / No. 1 - Mei 2013

Penulis: Dinna Wisnu

Abstrak:
Ketahanan pangan adalah isu strategis bagi negara-negara ASEAN, namun pencapaiannya masih luput dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan, ketidakmampuan mengakses pangan dan gizi cukup memprihatinkan. Tulisan ini menyoroti sudut pandang pembuatan kebijakan dan kerjasama antar pemerintah di bidang pangan yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Model kebijakan dimana pemerintah mengarahkan perhatian pada produsen melalui subsidi, impor, kuota impor, atau pembangunan lumbung bersama sebenarnya memperpanjang ketidakcocokan pendekatan kebijakan untuk produsen dan konsumen, menghambat pengembangan agribisnis, meningkatkan risiko kenaikan harga pangan dan mendorong petani serta nelayan untuk meninggalkan pekerjaannya. Diusulkan suatu model kebijakan pangan dimana kebijakan pangan akan berpusat pada perlindungan lapangan kerja, penyediaan instrumen kerjasama antar komunitas dan pengembangan kapasitas agribisnis. Petani, nelayan dan agribisnis perlu diperlakukan sebagai subyek dan diberi kemampuan inovasi serta infrastruktur untuk berkompetisi dengan baik di sektor ini.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Studi ini membahas kondisi dewas ini di Provinsi Kepulauan Riau yang memerlukan pendekatan yang khusus. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan studi literature dan hasilkunjungan lapangan pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan. Penelitian ini bertujuan melihat lebih lanjut apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Temuan memperlihatkan terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh provinsi yang berbasiskan kepulauan. Di antaranya, kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri enyulitkan pembangunan, rendahnya dana alokasi umum yang diterima, dan kendala pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah pusat untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan bersama-sama Dewan Perwakilan rakyat mengeluarkan kebijakan khusus guna mempercepat proses pembangunan di daerah kepualauan. Kata Kunci: Provinsi kepulauan, keuangan daerah, pelayanan publik

Penulis: Yudha Akbar Pally

Abstrak:
Kerangka hukum internasional telah memberi ruang hadirnya The Guiding Principles on Business and Human Rights yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam penghormatan dan penegakkan HAM dewasa ini. Berkolaborasi dengan peran negara yang sebelumnya telah berdiri kokoh, korporasi mulai memetakan dan mengarahkan kebijakan mereka agar seusai dengan kerangka solusi remedy atau penanganan pelanggaran HAM yang ditawarkan oleh Guiding Principles. Kolaborasi ini harus sungguh-sungguh dijalani baik oleh korporasi maupun negara itu sendiri. Jika tidak, korporasi akan menuai kerugian materi dan non-materi yang tidak sedikit dan negara pun akan menghadapi sanksi internasional.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Indonesia telah berhasil mencapai beberapa tujuan yang terdapat di dalam MDGs. Kendati demikian, masih terdapat beberapa tujuan lainnya yang masih memerlukan kerja keras dari pemerintah Indonesia. untuk mencapai tujuantujuan ini, Indonesia membutuhkan bantuan. Tulisan ini mengemukakan bahwa bantuan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama internasional tidak hanya dengan Negara maju akan tetapi juga dengan Negara berkembang sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2015. Kata Kunci: Indonesia, tujuan pembangunan millennium, kerjasama internasional

Vol. 3 / No. 2 - November 2012

Penulis: Prof. Lili Romli

Abstrak:
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca Orde Baru mengalami perubahan signifikan. Amandemen UUD 1945 menghasilkan format baru DPR, dimana peranan dan kewenangan DPR kuat vis a vis eksekutif. Dalam bidang legislasi, menjadi hak sepenuhnya ada pada DPR. Sebagai pembentuk UU DPR memiliki kewenangan membuat UU. Dalam melakukan kontrol dan pengawasan dengan sejumlah hak yang dimiliki secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Dengan ini maka akan memperkuat mekanisme cheks and balances dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan menyebutkan hak-hak yang dimiliki DPR dalam batang tubuh UUD 1945 semakin menegaskan perlunya fungsi kontrol dan pengawasan DPR atas jalannya pemerintahan. DPR juga memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan atau menyeleksi dan memberikan persetujuan atas sejumlah lembaga-lembaga negara dan pejabat publik.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Desa adalah unit pemerintahan yang secara langsung bersentuhan dengan dinamika masyarakat. Kewenangan Desa atas otonominya memungkinkan Desa untuk bertanggungjawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri bagi kepentingan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia pun menyusun draft Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang sudah lama menjadi aspirasi dari desa-desa di Indonesia. Berbeda dengan negara Cina, Cina pada dasarnya tidak memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tentang desa, namun pemerintah pusat dan daerahnya selalu memprioritaskan masalah desa hingga Cina memiliki beberapa desa yang maju. Tulisan ini ingin mengkaji tentang Otonomi Desa di Indonesia serta langkah yang perlu diperhatikan dan ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah Indonesia dalam hal penguatan otonomi desa

Penulis: Siti Nur Solechah

Abstrak:
Studi Kedudukan dan Kewenangan Desa Dinas Dan Desa Pakraman di Provinsi Bali (Desa Ekasari Kecamatan Melaya dan Desa Asah Duren Kecamatan Pakutatan, Kabupaten Jembrana, Bali) Study on the Position and Authority of Desa Dinas and Desa Pakraman in the Bali Province (Ekasari Village in Melaya District and Asah Duren Village in Pakutatan District, Jembrana Municipality, the Bali Province).

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat ke DPR RI mendatangkan hasil yang cukup siginifikan, baik yang diterima melalui surat pengaduan masyarakat, melalui media online dan melalui SMS Aspirasi. Namun demikian kondisi ini tidak sebanding dengan kemampuan Dewan dalam menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat yang jumlah hingga saat ini masih kurang maksimal. Optimalisasi tindaklanjut surat pengaduan masyarakat perlu diwujudkan dengan kecepatan Alat Kelengkapan DPR RI atau membentuk Pansus/Tim untuk memberikan respon berupa tanggapan atas surat pengaduan masyarakat tersebut.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →