Jurnal Kajian

Vol. 25 / No. 4 - Desember 2020

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Meski diera pandemi, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 desember 2020. Salah satu tahapan penting dalam Pilkada ialah tahapan kampanye. KPU menggagas metode kampanye secara daring sebagai pengganti metode kampanye dengan tatap muka yang dapat menciptakan kerumunan masyarakat. Dalam prakteknya, metode daring ini memang belum umum bagi masyarakat dan masih jarang digunakan oleh pasangan calon kepala daerah. Tulisan ini ingin mengkaji bagaimana kampanye daring paslon yang mengikuti Pilkada serentak 2020? Diharapkan strategi paslon pilkada serentak 2020 dapat dijadikan evaluasi bagi pelaksanaan kampanye pilkada mendatang. Ditemukan bahwa transformasi kampanye secara virtual sudah terjadi namun belum optimal. Paslon lebih menyukai kampanye secara fisik dengan metode pertemuan terbatas. Cara tersebut masih dianggap efektif untuk menjaring dukungan. Interaksi langsung secara fisik lebih diminati untuk memperkuat relasi pemilihan calon. Selain itu, akun media sosial para paslon untuk berinteraksi belum tersosialisasi dengan baik. Berbagai kendala juga ditemui untuk mengoptimalkan kampanye daring. Beberapa kendala tersebut ialah keengganan masyarakat untuk mengikuti kampanye online, kendala teknis internet dan sinyal internet serta sulitnya menyampaikan visi misi secara tepat pada masyarakat. Selanjutnya, implikasi keberhasilan kampanye daring saat ini akan terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada. Hal ini karena suara yang diraih paslon dalam pemilihan umum tersebut akan merupakan hasil konkret dari keseluruhan kerja politik termasuk komunikasi politik melalui kampanye daring. Meski demikian untuk Pemilu dan Pilkada mendatang penyebarluasan informasi melalui daring harus terus ditingkatkan untuk menjangkau pemilih secara virtual lebih banyak serta sebagai sarana pendidikan demokrasi masyarakat. Kata Kunci: kampanye; kampanye daring; pilkada serentak 2020; peraturan KPU; pasangan calon

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap semua sektor termasuk salah satunya adalah perekonomian. Penelitian ini dengan menggunakan mix method bertujuan meneliti perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melakukan peramalan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV tahun 2020 dan kuartal I tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 menunjukkan tren yang semakin meningkat dengan sebaran hampir seluruh provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini juga menemukan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah pasien positif Covid-19 terbanyak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi year on year di kuartal I, II, dan III. Lebih lanjut forecast kuartal IV year on year tahun 2020 pun diperkirakan masih akan negatif di angka -1,53 persen. Satu-satunya pertumbuhan laju PDB berdasarkan pengeluaran berasal dari pengeluaran pemerintah. Untuk itu Pemerintah harus tetap memberikan stimulus fiskal terhadap perekonomian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya meningkatkan konsumsi masyarakat. Kata Kunci: pandemi Covid-19; pertumbuhan ekonomi; peramalan.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Kegiatan perdagangan baik Indonesia maupun dunia saat ini masih mengalami hambatan, salah satunya disebabkan oleh implementasi non-tariff measures (NTMs) dari berbagai negara. Untuk menghilangkan NTMs, Indonesia ikut serta dalam beberapa perjanjian perdagangan internasional seperti AFTA, ACFTA, AKFTA, AJFTA, AIFTA, AANZFTA, dan IJEPA. Selain meningkatkan nilai perdagangan, perjanjian-perjanjian perdagangan internasional tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi asing ke Indonesia. Tulisan ini menganalisis (1) peran perjanjian perdagangan internasional terhadap kegiatan perdagangan dan investasi di Indonesia, dan (2) kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam implementasi perjanjian perdagangan internasional serta solusinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan analisis deskriptif terhadap data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa informan, focus group discussion (FGD) dengan pihak akademisi, dan studi dokumentasi seperti laporan instansi pemerintah dan berbagai tulisan ilmiah. Hasil analisis menunjukkan nilai perdagangan Indonesia setelah implementasi perjanjian perdagangan internasional mengalami tren peningkatan, namun, kinerja neraca perdagangan Indonesia berfluktuatif. Sebagian besar neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, kecuali neraca perdagangan antara Indonesia dan India. Selain itu, perjanjian-perjanjian perdagangan internasional tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap aliran FDI ke Indonesia kecuali negara-negara ASEAN dan Jepang. Tingkat utilisasi perjanjian perdagangan internasional oleh Indonesia juga masih rendah karena negara ini masih menghadapi berbagai masalah baik dengan negara mitra maupun aspek domestik. Agar pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional oleh Indonesia dapat optimal maka permasalahan-permasalahan tersebut harus secepatnya diselesaikan seperti penyelesaian masalah non tarif, deregulasi aturan yang tumpang tindih, dan mengurangi ekspor raw material. Kata kunci: tingkat utilisasi perjanjian perdagangan internasional; neraca perdagangan; aliran FDI

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Aturan penggunaan lampu isyarat dan sirene diatur dalam Pasal 59 UU LLAJ yaitu untuk mobil polisi, kendaraan tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, mobil jenazah, kendaraan patrol jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, derek kendaraan, serta angkutan barang khusus. Dalam praktek di lapangan ternyata terjadi penyalahgunaan lampu isyarat dan sirene pada kendaraan bermotor menjadi sangat meresahkan masyarakat saat ini. Pengguna kendaraan dinas dan juga kendaraan pribadi banyak yang tanpa hak menggunakan lampu isyarat dan sirene di kendaraannya. Selain itu, pengguna atas lampu isyarat dan sirene tanpa hak ini juga seringkali meminta untuk diberikan hak utama dalam penggunaan jalan. Hal ini menjadi sangat meresahkan bagi para pengguna jalan yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk menggunakan jalan. Permasalahan dalam tulisan ini, yaitu tentang pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang penggunaan lampu isyarat dan sirene pada kendaraan bermotor tertentu dan penegakan hukum atas penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat dan sirene tersebut. Tulisan ini diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada setiap orang terhadap penggunaan lampu isyarat dan sirene serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pihak pembuat regulasi. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap penggunaan lampu isyarat dan sirene yaitu tentang penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh polisi jalan raya untuk menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan ketentuan Pasal 59 UULAJ. Polisi jalan raya sebagai penegak hukum berkewajiban untuk memberikan sanksi terhadap siapapun yang melanggar ketentuan Pasal 59 UULAJ, karena setiap orang sama di depan hukum (the equality before the law). Kata kunci: penegakan hukum; lampu isyarat; sirene; kesamaan di hadapan hukum

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Esports menjadi fenomena global yang popular khususnya di kalangan milenial. Meskipun mengalami perkembangan yang begitu pesat, esports masih menuai polemik. Tulisan ingin mengkaji tantangan dan peluang esports dalam keolahragaan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi esports di antaranya gangguan kesehatan akibat minim aktivitas fisik dan gaming disorder, persoalan konten gim esports, regulasi belum kuat, kompetisi esports berjenjang masih minim, terdapat beberapa lembaga yang menaungi esports sehingga berisiko tumpang tindih kewenangan, kesetaraan gender, dan hak cipta karena esports membutuhkan platform online. Indonesia menempati urutan ke-16 pada 2017 dalam pasar industri gaming tingkat global. Pemain esports nasional mempunyai banyak prestasi di kompetisi internasional, penyelenggaraan kompetisi esports di Indonesia semakin banyak, pengakuan esports sebagai olahraga prestasi oleh pemerintah, dukungan pihak swasta semakin besar serta peluang esports dalam pasar industri. Kata Kunci: esports; olahraga; gim

Vol. 25 / No. 3 - September 2020

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Rencana Pemindahan Ibukota Negara (IKN) memiliki catatan sejarah yang panjang bagi Republik Indonesia, bahkan baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan RI tahun 1945. Pemerintahan Jokowi setelah Pemilu 2019 lalu menunjukkan, gagasan untuk memindahkan Ibukota semakin kuat ditegaskan dan telah menunjuk Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan peta perencanaan langkah untuk realisasi pemindahan Ibukota Negara. Meskipun ditahun 2020, pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amien sudah mengambil keputusan untuk menunda realisasi gagasan pemindahan Ibukota Negara sebagai akibat terpaan bencana global pandemi Covid 19, tetapi rencana IKN masih dipandang penting sebagai basis pengembangan kewilayahan Indonesia di masa depan. Terdapat aspek politik pemerintahan yang strategis terkait rencana pemindahan IKN yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan satu sama lain guna keberhasilan tujuan yang ingin dicapainya. Aspek politik pemerintahan rencana IKN memiliki muatan substansi yang saling terkait tadi yaitu: pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, sebagai simbol identitas nasional, dan peta politik kepartaian. Tulisan ini dengan menggunakan konsep tentang pemerintahan wirausaha dan kapasitas politik memerintah menemukan indikasi bahwa rencana IKN perlu diwujudkan dalam kerangka yang jelas di setiap tahapannnya. Point mendasar dari kerangka tadi adalah mengenai keperluan periode transisi dari pemindahan Ibukota di Jakarta ketika dipindahkan di areal IKN kawasan Kaltim. Di sini membutuhkan semacam kepemimpinan politik yang kuat sekalipun level City Manager dalam Badan Otorita IKN. Kebutuhan kepemimpinan bagi Badan Otorita demikian mengingat tugas tugas dan kewenangan mengelola IKN akan berhadapan tidak saja dengan soal-soal teknis pengelolaan kota, tetapi juga akan berhadapan dengan kepentingan politik organisasi politik kepartaian dan para pebisnis yang memiliki jaringan kuat. Kata kunci: ibukota negara; aspek politik pemerintahan; pusat pemerintahan; Kalimatan Timur; rencana pemindahan ibukota negara.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Dengan masuknya era digital yang dipadukan dengan fenomena dan potensi big data maka data pribadi telah menjelma menjadi suatu komoditas berharga. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat pengembangan ekonomi digital terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki nilai ekonomis tinggi sayangnya pelindungan data pribadi konsumen masih belum maksimal. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen yang meresahkan masyarakat. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif, membahas faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan data pribadi konsumen di era digital serta peran negara dalam pelindungan hukum data pribadi konsumen. Analisa permasalahan menggunakan teori kepastian dan pelindungan hukum. Penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen di antaranya minimnya negara dalam memberikan pelindungan, minimnya pengetahuan konsumen, dan sebagainya. Pada dasarnya materi pelindungan data pribadi telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, hanya saja cakupan pelindungannya belum maksimal. Adanya beberapa aturan menyebabkan tumpang tindih mekanisme dan kewenangan dalam melakukan pelindungan data pribadi itu sendiri sehingga yang paling dirugikan adalah pihak konsumen. Oleh karena itu, perlu ada aturan khusus yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi konsumen. Selain itu, peran negara untuk melindungi data pribadi konsumen dapat dilakukan dengan cara segera membahas dan mengesahkan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, membentuk lembaga khusus, dan pengaturan sanksi yang tegas dan mengikat. Kata kunci: era digital; data pribadi konsumen; pelindungan hukum; RUU Pelindungan Data Pribadi.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Banyaknya aturan perundang-udangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan adanya ketidaksingkronan antar aturan menjadi salah satu faktor penyebab investasi di Indonesia berjalan stagnan. Demi meningkatkan investasi, Pemerintah bersama DPR membentuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan termasuk aturan ketenagakerjaan dengan menggunakan teknik omnibus law. Omnibus law merupakan proses penyederhanaan peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik ini menimbulkan pro dan kontra para ahli hukum terkait legitimasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Tulisan ini akan membahas mengenai penerapan omnibus law dalam hukum ketenagakerajaan di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan bahwa omnibus law telah diterapkan dalam pembuatan beberapa UU. Di bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hasil penyederhanaan dari enam ordinansi dan sembilan undang-undang. Hanya saja memang proses pembentukan UU No. 13 tahun 2003 tidak mudah karena harus mengakomodir banyak kepentingan, memakan waktu lama dan biaya besar. Sedangkan yang terbaru, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses pembahasannya di DPR memang tidak memakan waktu lama hanya saja telah lama dipersiapkan oleh Pemerintah dan saat diundangkan langsung menghadapi banyak judicial review. Kata kunci: omnibus law; ketenagakerjaan; UU Cipta Kerja.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M. --- Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E. --- Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. --- Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, tingkat penetrasi aset syariah tergolong rendah yaitu dibawah 8 persen. Sementara Malaysia, Kuwait, Bahrain, Brunei, dan Saudi Arabia, rata-rata di atas 20 persen. Potensi pasar yang besar, belum dapat mengantar Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Hal ini mendorong pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisiatif melakukan merger antara Bank Mandiri Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan Bank Negara Indonesia Syariah. Melalui merger ini diharapkan kapasitas modal, skala pembiayaan dan market share dapat meningkat, sehingga Indonesia dapat masuk ke pasar global dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi syariah. Namun beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa merger tidak selalu menjadikan kinerja perbankan efisien bahkan menunjukkan kegagalan. Lalu sejauh mana, tujuan merger bank syariah BUMN ini dapat tercapai? Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT dengan menggunakan data primer (wawancara dan focus group discussion dengan stakeholder terkait) serta data sekunder, penelitian ini menemukan bahwa langkah merger tersebut harus dilengkapi dengan fitur kebijakan afirmatif lainnya sehingga industri perbankan syariah dapat tumbuh pesat. Diantaranya mendorong integrasi ekosistem bisnis syariah dalam kawasan ekonomi halal, kemudahan akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, penguatan sinergi dengan sektor Zakat Infaq Sadaqah Waqaf, mendorong transaksi keuangan pemerintah melalui perbankan syariah, menghindari pengurangan pegawai dalam proses merger, serta menyusun detail tahapan operasional merger. Intervensi pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada merger, harus ada upaya lebih pemerintah dalam memperbesar pangsa pasar perbankan syariah sehingga dapat meningkatkan market share perbankan syariah di pasar industri perbankan nasional maupun global. Kata kunci: bank syariah BUMN; merger; analisis SWOT.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Reformasi birokrasi membawa tantangan dalam kehidupan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fokus pemerintah dalam hal ini adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia di organisasi Pemerintahan Kota Yogyakarta. Psychological capital menjadi konsep yang penting diangkat, begitupun halnya dengan workplace well-being. Kedua konsep tersebut diyakini memiliki hubungan. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah, apakah ada hubungan antara workplace well-being dan psychological capital pada PNS di Pemerintah Kota Yogyakarta? Penelitian dilakukan terhadap 90 PNS yang berada di Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara workplace well-being dan psychological capital, dengan nilai korelasi yaitu r = 0.36, p < 0.01. Diperoleh hasil R2 sebesar 0,126, artinya 12,6 % varians psychological capital dapat dijelaskan oleh workplace well-being. Sementara terhadap masing-masing komponen psychological capital, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara workplace well-being dan komponen harapan, dengan nilai korelasi yaitu r = 0.46, p < 0.01. Sementara pada komponen efikasi diri, resiliensi, dan optimistis, tidak ada hubungan yang signifikan dengan workplace well being. Kata kunci: reformasi birokrasi; workplace well-being; psychological capital; PNS; Yogyakarta.

Vol. 25 / No. 2 - Juni 2020

Penulis: Satria Rangga Putra

Abstrak:
Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 menimbulkan implikasi hukum terhadap hak subpoena DPRD. Hak subpoena memberi kewenangan DPRD memanggil paksa pejabat pemerintah daerah, badan hukum atau warga masyarakat untuk hadir memberi keterangan dan menunjukkan dokumen. Tulisan ini menggunakan pendekatan doktrinal dan perbandingan hukum, mencoba menganalisis implikasi hukum Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018 terhadap hak subpoena DPRD serta bagaimana mendesain ulang hak tersebut. Penulis mengajukan gagasan perubahan konsep hak subpoena dari sebelumnya menggunakan bantuan Kepolisian, menjadi pemanggilan terakhir bersifat memaksa melalui surat resmi DPRD. Tidak dapat dipenuhinya pemanggilan terakhir tersebut dapat dikategorikan sebagai contempt of parliament. Desain tersebut menghendaki “kriminalisasi” tindakan menolak memberi keterangan dan dokumen serta menolak hadir memenuhi panggilan paksa DPRD (dalam konteks hak angket) tanpa alasan sah sebagai contempt of parliament. Kata kunci: hak subpoena; DPRD; contempt of parliament.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat. --- Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E. --- Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Indonesia mempunyai pasar yang sangat potensial dalam industri retail. Laporan hasil survei perusahaan konsultan global A.T. Kearney dalam Global Retail Development Index tahun 2016, juga menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat urutan 5 dari 30 negara berkembang perihal sektor bisnis retail paling potensial di dunia. Pertumbuhan industri retail tersebut tidak berlanjut di tahun 2017. Fenomena-fenomena tersebut dikhawatirkan merupakan ancaman akan masuknya pendatang baru dan produk subtitusi (seperti perdagangan elektronik/e-commerce), mengharuskan pelaku retail untuk menggunakan strategi pemasaran yang tepat agar produknya tetap diminati konsumen sehingga penjualan produk mereka terus meningkat. Analisis ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa retail tradisional membutuhkan suatu sistem atau teknologi yang berperan untuk mengumpulkan barang dari pengecer tradisional, melakukan perencanaan logistik, menjamin standarisasi barang, ketepatan waktu pengiriman, dan pengendalian kualitas. Sementara itu, pelaku bisnis retail modern di dorong untuk mengubah strateginya dalam menghadapi persaingan ekonomi. Melibatkan elemen-elemen wisata kasual atau liburan di setiap produknya adalah salah satu strategi untuk membangun sinergi, yang merupakan cerminan dari perubahan terbaru dalam pola konsumsi publik. Pengusaha retail modern tersebut juga dapat meningkatkan produk tradisional ke tingkat nasional dengan membantu mereka memenuhi standar sehingga mereka dapat dijual di pengecer modern, bekerja sama dengan UKM untuk memasuki distribusi rantai retail modern perdagangan berbasis e-commerce. Kata kunci: retail tradisional; retail modern; e-commerce.

Penulis: Moh. Zainor Ridho

Abstrak:
Desentralisasi telah memicu lahirnya fenomena “orang kuat lokal” di berbagai daerah, seperti Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Jambi, dan Bangkalan. Dalam sebuah kontestasi politik lokal, fenomena keberadaan “orang kuat lokal” membentuk segitiga akomodasi antara birokrat, politisi dan elit non-formal. Segitiga akomodatif tersebut, menjalankan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan legitimasi politik dari arena politik lokal. Desentralisasi atau demokrasi lokal, secara substansial telah melahirkan “orang kuat lokal” yang memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar di ranah politik lokal. Secara kultural, “orang kuat lokal” memanfaatkan agen-agen kekerasan yang dibentuk bersama jaringan-jaringannya. Maka tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan yaitu; Mengapa blatèr terlibat dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Bangkalan? dan Bagaimana kuasa politik blatèr pada kontestasi politik lokal di Bangkalan? Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Blatèr sebagai bos lokal memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menentukan pergantian kepemimpinan politik lokal di daerah dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menciptakan bos lokal baru atau orang kuat lokal seperti, blatèr untuk menguasai penguasaan politik di daerah. Ketiga, kuatnya pengaruh penguasaan politik lokal oleh seorang blatèr dapat buktikan ketika Fuad Amin (blatèr) terpilih sebagai Anggota DPR RI FPKB periode 1999-2004. Bukti kedua yaitu pada tahun 2003, Fuad Amin (blatèr) terpilih sebagai Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2012. “orang kuat lokal” memanfaatkan linkage family baik hubungan darah, keturunan dan hubungan kerabat. Terdapat berbagai unsur kekuatan yang dimiliki oleh “orang kuat lokal” (blatèr) yaitu kekuatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Kata kunci: orang kuat lokal; blatèr; demokrasi lokal.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (good governance), serta penerapan international best practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Reformasi keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Salah satu tolok ukur penerapan sistem akuntansi yang baik adalah opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam rentang waktu enam tahun (2011-2016), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat secara berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan opini yang diperoleh tersebut provinsi Jawa Barat tentunya telah memiliki sistem dan sumber daya yang cukup memadai untuk melaksanakan prosedur akuntansi sesuai dengan standar dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Provinsi Jawa Barat menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual pada instansinya dilihat dari perspektif Komitmen Pimpinan, Regulasi, Sumber Daya Manusia (SDM), serta Teknologi Informasi. Selain itu juga, bermaksud mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemprov Jawa Barat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada instansinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data empiris yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan utama studi ini yakni bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor komitmen pemimpin, regulasi, teknologi informasi dan SDM. Keempat faktor penentu tersebut terbukti sangat berpengaruh dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintahan. Namun dari keempat faktor tersebut, komitmen pimpinan merupakan faktor penentu. Sedangkan yang menjadi kendala dalam penerapan sistem ini adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten terutama di bidang akuntansi. Selain itu, belum terintegrasinya sistem aplikasi yang digunakan juga menjadi kendala tersendiri. Kata kunci: sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual; basis akuntansi; laporan keuangan; sistem akuntansi keuangan daerah.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Pandemi COVID-19 tidak semata menyerang kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Pandemi COVID-19 dan kebijakan lockdown telah membuat masyarakat mengalami stres, cemas dan melakukan tindakan diluar ambang batas kewajaran seperti membunuh anak sendiri, bunuh diri dan lain-lain. Pada artikel ini penulis mencoba menjawab pertanyaan, bagaimanakah efek psikologis kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan pandemi wabah coronavirus disease (covid) 19 di indonesia? Tulisan ini menggunakan metode riset kepustakaan dimana penulis melakukan penelaahan terhadap jurnal, buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Kajian literatur menunjukkan adanya kontribusi positif dari pendekatan psikologis dan agama bagi kesehatan fisik maupun mental. Langkah-langkah ini perlu dilakukan untuk melengkapi intervensi medis. Tulisan ini mengusulkan pendekatan penanganan pandemi Coronavirus Disease (COVID) 19 yang bersifat integral-holistik antara kesehatan fisik dan mental. Kata kunci: agama, covid-19, pandemi, psikologi, kesehatan mental .

Vol. 25 / No. 1 - Maret 2020

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pemilu tahun 2019 sudah terlewati, tetapi pelaksanaannya menyisakan permasalahan, khususnya kampanye hitam yang beredar di media sosial. Media sosial saat ini sudah mengalami perubahan pemanfaatannya, salah satunya yaitu sebagai tempat melakukan kegiatan politik (kampanye). Aturan mengenai kampanye hitam berada pada berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun sudah ada aturan, akan tetapi masih banyak kampanye hitam di media sosial. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu, apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kampanye hitam di media sosial dan bagaimana upaya penanggulangan kampanye hitam di media sosial. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kampanye hitam di media sosial yaitu, faktor peraturan undang-undang UU No 7 Tahun 2017 yang belum mengatur secara jelas dan tegas tentang kampanye hitam, penegak hukum yang kurang personil dan keahlian dalam penegakan hukum kampanye hitam, sarana dan fasilitas yang terbatas, masyarakat yang sudah terbiasa dengan kampanye hitam, dan kebudayaan masyarakat yang belum memahami secara pasti mengenai media sosial. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan preventif dengan literasi media, kerja sama antar lembaga, dan aplikasi pendeteksi dini konten negatif. Selain itu upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum dan pentupan akun atau situs yang melakukan kampanye hitam. UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi dengan mengatur secara jelas dan tegas tentang kampanye hitam, memperkuat penegak hukum dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, penambahan anggaran bagi unit cyber crime Polri perlu ditambah untuk fasilitas dan sarana, selain itu literasi media perlu dilakukan dilakukan sejak usia dini. Kata Kunci: kampanye hitam; media sosial; penegakan hukum

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.

Abstrak:
Penerapan kuota 30% tetap tidak membuat keterwakilan perempuan di parlemen menembus representasi 30% padahal ambang batas parlemen mengalami kenaikan menjadi 4% dan partai politik juga mengikuti aturan kuota dan sistem zipper. Isu tentang keterwakilan perempuan menjadi sangat penting karena banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan masih banyak lagi padahal meskipun belum mencapai kuota tetapi tahun ini representasi perempuan mengalami kenaikan. Perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah representasi perempuan di politik. Khofifah Indar Parawansa dalam tulisannya tentang hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia menjelaskan bagaimana budaya, proses seleksi partai politik, media, jaringan organisasi yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di politik. Ani Widyani Soetjipto juga mendefinisikan secara umum affirmative action sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang. Penelitian ini mengambil data dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga data yang diolah oleh penulis. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara kepada anggota DPR RI Perempuan agar memberikan gambaran tentang apakah mereka mengalami ketidakadilan pada proses kampanye dan apa dampak terhadap perempuan secara umumnya dari posisi mereka sebagai anggota dewan. Pada akhirnya pertanyaan penelitian yang akan muncul adalah mengapa dengan adanya aturan yang di berlakukan tetapi keterwakilan perempuan masih belum mencapai target dan permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah apa peranan anggota legislatif perempuan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu perempuan dan pertanyaan terakhir apakah ada dampak dari representasi mereka di pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan meskipun ada kenaikan dalam representasi perempuan di politik tetapi dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan belum terlalu kelihatan terutama para perempuan-perempuan ini belum banyak yang menempati posisi-posisi pimpinan. Partai politik juga memegang peranan yang sangat penting dalam hal menjaring kader perempuan yang berkualitas agar nantinya bisa memberikan perubahan besar untuk isu-isu perempuan. Tujuan penelitian untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi para anggota DPR RI, khususnya alat kelengkapan dewan terkait terutama Komisi VIII dan juga Komisi IX mengenai isu-isu penting yang di hadapi perempuan seperti kesehatan dan ketenagakerjaan. Kata Kunci: kuota 30%; sistem zipper; kebijakan pro perempuan; gender; anggota DPR perempuan; komisi VIII; komisi IX

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
ASEAN Tourism Forum (ATF) memiliki peran sangat penting dalam mempromosikan pariwisata karena ATF melibatkan semua pemangku kepentingan sektor pariwisata dari negara anggota ASEAN. Tulisan ini hendak menganalisis bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan berbagai kegiatan ATF dalam memajukan sektor pariwisata kawasan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Kerangka teori yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada pentingnya peran para pemangku kepentingan di sektor pariwisata, baik state actor maupun non-state actor serta penjelasan tentang pariwisata dan promosi produk pariwisata. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang berdasarkan pada pedoman wawancara agar mendapatkan data primer. Narasumber pun dipilih secara sengaja. Selain wawancara, kegiatan penelitian ini juga melakukan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan pustaka sehingga diperoleh data-data sekunder. Selama ini, ATF telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di kawasan ASEAN. Upaya ini berhasil karena sektor pariwisata di negara-negara ASEAN maupun di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus. Selain berupaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di ASEAN, ATF juga memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor pariwisata Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan ATF setiap tahunnya perlu dimanfaatkan secara optimal untuk semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang unggul di sisi potensi destinasi wisata budaya dan alam. Selain melakukan upaya promosi pariwisata Indonesia di ATF, Pemerintah perlu mengajak semua pemangku kepentingan seperti pihak swasta dan masyarakat untuk menata destinasi wisata di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal sarana dan prasarana penunjang pariwisata sehingga dapat meningkatkan sektor pariwisata Indonesia. Kata Kunci: forum pariwisata ASEAN; pariwisata; ASEAN; Indonesia; promosi

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menginformasikan bahwa masyarakat sering mengeluhkan tidak terakomodasinya aspirasi mereka dalam pembuatan Perda. Tulisan ini membahas bagaimana Alat Kelengkapan dan Komisi-komisi DPRD melakukan sinergitas kinerja dalam pembuatan kebijakan politik atau Perda. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada DPRD tentang bagaimana memperkuat perannya agar dapat lebih efektif dalam menyalurkan keluhan dan atau aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sinergitas diantara Alat Kelengkapan dan Komisi-komisi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses pembuatan Perda masih tidak optimal atau lemah, begitu pula dalam sinergitas dengan Badan Anggaran serta dengan Pemerintah Provinsi, terutama bila dikaitkan dengan prosedur kerja dalam proses pembuatan kebijakan politik atau Perda. Kata Kunci: DPRD; Provinsi Kalimantan Selatan; DPRD Provinsi Kalimantan Selatan; peran politik; kebijakan di daerah; pembuatan kebijakan di daerah.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan terkena masalah kesehatan. Program kesehatan ibu dan anak (KIA) selama ini dianggap belum berjalan dengan baik sehingga Indonesia termasuk Negara dengan AKI tinggi di Asean. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka. Analisis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kajian ini ditujukan untuk memberikan informasi dan menganalisis terkait capaian dan beberapa faktor yang memengaruhi pencapaian status kesehatan ibu dan bayi, dan harapan ke depan agar lebih baik. Hasil temuan didapat capaian status kesehatan ibu dan bayi sudah mencapai target nasional, tetapi masih ada beberapa provinsi yang capaiannya di bawah capaian nasional. Faktor geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masih rendahnya dukungan pemerintah daerah ikut memengaruhi keberhasilan program KIA di beberapa provinsi. Kata kunci: status kesehatan; kesehatan ibu dan bayi; kesehatan reproduksi

Vol. 24 / No. 4 - Desember 2019

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Penggunaan mekanisme konsultasi DPRD dan kepala daerah terkait kebijakan daerah mengandung muatan yang belum seimbang dalam konteks relasi sebagai mitra sejajar. Konteks relasi tadi adalah masih dominannya peran dari eksekutif menyangkut inisiatif kebijakan daerah dibandingkan DPRD. Konsultasi menjadi sekedar bersifat formal dan belum menyentuh secara signifikan terhadap upaya penyelesaian persoalan di tingkat lapangan. Penelitian yang dilakukan terhadap dua daerah, yaitu kasus di DPRD Sumsel dan Kalsel, menunjukkan ketidakseimbangan posisional kelembagaan tadi. Bahkan, konsultasi mudah terjebak pada kompromi antar elit lokal dalam menjaga status quo kepentingan masing-masing. Ini terjadi di tataran pembahasan Raperda, pertanggungjawaban publik pemda, dan di tataran penyelesaian persoalan riil di lapangan. Sehingga, dari temuan penelitian tadi, maka dianggap penting dalam rangka memulihkan mekanisme konsultasi DPRD ke arah yang lebih substantif. Struktur DPRD melalui konsultasi yang dilakukannya diangkat pada kapasitasnya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memiliki daya paksa untuk ditaati oleh eksekutif dan memiliki konsekuensi politik manakala diabaikan. Kata Kunci: Konsultasi, DPRD, eksekutif, kebijakan daerah, pemda.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E. --- Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kartel merupakan salah satu perilaku pasar anti-persaingan dimana pelaku usaha melakukan perjanjian/koordinasi dengan pelaku usaha pesaing dengan tujuan membatasi atau menghilangkan persaingan. Selama periode tahun 2012 hingga tahun 2017, jumlah perkara yang telah ditangani oleh KPPU adalah sekitar 18 perkara kartel antara lain kartel gula, garam, dan telekomunikasi. Beberapa penelitian di Eropa menunjukkan bahwa praktik kartel berdampak negatif terhadap efisiensi ekonomi sehingga diperlukan kebijakan untuk membatasi atau menghapus praktik kartel ekonomi di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa upaya mengatasi praktik kartel di Indonesia, dengan mengkaji perkara praktik kartel yang terjadi di Indonesia berikut sanksi dan kerugian ekonomi yang diakibatkan serta perbaikan regulasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, media daring, maupun sumber resmi lainnya. Penguatan KPPU diperlukan dalam pemberian kewenangan untuk mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan. Program leniensi sebagai whistle-blower telah diterapkan oleh beberapa negara menjadi insentif bagi para pelaku usaha yang mengakui atau melaporkan perbuatan kartelnya. Program leniensi ini diharapkan dapat diatur dalam mekanisme pengurangan denda atau penghapusan hukumanyang jelas dan terperinci, dengan tujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat di Indonesia. Revisi besaran denda administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kartel dan pemublikasian dalam daftar hitam bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Kata kunci: Kartel; leniensi; persaingan usaha; KPPU; pembangunan berkelanjutan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Reformasi birokrasi berarti perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan. Setiap perubahan di dalam birokrasi menimbulkan pengalaman baru bagi PNS yang ada di dalamnya. Pengalaman ini kemudian berpengaruh pada kesejahteraan pegawai itu sendiri. Workplace well-being (WWB) merupakan konsep yang menjelaskan kesejahteraan pegawai di tempat kerja. Apa saja upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan WWB PNS dan bagaimana gambaran WWB PNS pada instansi pemerintah yang sudah melakukan reformasi birokrasi menjadi pertanyaan dalam penelitian ini. Pengembangan sistem merit di dalam kebijakan dan manajemen kepegawaian menjadi upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan pegawai. Dengan sistem merit, akan tercipta lingkungan birokrasi yang sehat dan mendorong tercapainya sasaran reformasi birokrasi. Sebagian besar partisipan berada pada skor WWB tinggi (54,4%). Lebih spesifik lagi, rata-rata skor dimensi ekstrinsik lebih tinggi dibanding dimensi instrinsik. Apabila dilihat dari domainnya, makna kerja adalah domain dengan skor tertinggi dibanding domain yang lainnya, diikuti kemampuan dan pengetahuan di pekerjaan. Sementara upah yang merupakan bagian dari dimensi ekstrinsik adalah domain dengan skor terendah. Selain itu, tidak terdapat perbedaan skor WWB secara signifikan berdasarkan jenis kelamin, usia, status pernikahan, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan rata-rata jam kerja per hari. Pengukuran WWB perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi efek dari perbaikan sistem manajemen kepegawaian. Kata kunci: reformasi birokrasi, sistem merit, kesejahteraan pegawai di tempat kerja

Penulis: Ana Ramadhayanti

Abstrak:
Memasuki awal tahun 2018 program kebijakan pemerintah Sistem One Karcis One Trip (OK OTRIP) hadir dimasyarakat. One Karcis One Trip (OK OTRIP) merupakan perpaduan antara angkutan umum dan transjakarta. Win-Win Collaboration antara angkutan umum dan tranjakarta memberikan keuntungan tersendiri, satu sisi Kehadiran OK OTRIP dengan biaya terjangkau membantu masyarakat dari sisi financial serta disisi lain diharapkan dapat mengurangi kemacetan. Namun dibalik keunggulan One Karcis One Triptmenimbulkan permasalahan yakni bahwa supir organda belum memahami penggunaan One Karcis One Trip. Keterampilan supir organda dalam menggunakan One Karcis One Trip masih sangat rendah. Belum adanya pelatihan penggunaan One Karcis One Trip kepada supir organda maka tidak heran jika kehadiran One Karcis One Trip belum terlalu banyak di masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh daya guna masyarakat dan supir organda terhadap kebijakan win-win collaboration antara angkutan umum dan TransJakarat dalam menggunakan kartu OK OTRIP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif dengan pengumpulan data melalui pembagian kuesioner kepada para pengguna One Karcis One Trip. Sementara itu olah data digunakan dengan perhitungan menggunakan software (SPSS). Hasil penelitian menujukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Kebijakan Win-Win Collaboration Angkutan Umum dan Transjakarta Terhadap Daya Guna Masyarakat dan Keterampilan Supir Organda Dalam Penggunaan Uji Coba Kartu One Karcis One Trip (OK OTRIP). Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah dan pengguna One Karcis One Trip (OK OTRIP). Sebaiknya lebih spesifik masukannya. Kata Kunci: One Karcis One Trip, OK OTRIP, Organda, Tranjakarta

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Upaya untuk mewujudkan kemajuan ekonomi yang salah satunya melalui penyediaan energi listrik menjadi sangat penting. Pemerintahan Joko Widodo sangat serius untuk mewujudkan ketersediaan energi listrik melalui kebijakan pembangunan infrastruktur listrik yang direncanakan mencapai 35.000 MW pada tahun 2019. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mengimplementasikan rencana ini tidak mudah. Oleh karena itu, tulisan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur listrik yang sudah direncanakan dan mengetahui apa saja kendala/tantangan yang masih dihadapi khususnya di provinsi Riau dan Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasilnya dijelaskan secara deskriptif. Secara umum perkembangan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur listrik sampai pertengahan tahun 2017 memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Namun demikian, tantangan yang dihadapi utamanya meningkatnya kebutuhan listrik dan kondisi wilayah untuk menjangkau daerah terpencil. Sementara itu, kendala masih dihadapi kedua provinsi antara lain pembebasan lahan, perizinan, anggaran pemerintah daerah, koordinasi antarsektor masih menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Berdasarkan temuan di kedua provinsi ini, perlu adanya terobosan kebijakan terkait kawasan hutan lindung, pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan komunikasi agar sinergi antarsektor dapat lebih diperbaiki dan mendorong minat swasta turut terlibat dalam penyediaan energi listrik. Keywords: tantangan, kendala, pembangunan, infrastruktur, energi, listrik

Vol. 24 / No. 3 - September 2019

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Walaupun sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sektor yang strategis, penyerap tenaga kerja dan kontributor terhadap produk domestik bruto (PDB) terbesar, namun kontribusinya terhadap ekspor masih sangat rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya ekspor produk-produk UMKM, dan upaya-upaya untuk mendorong ekspor produk-produk UMKM. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik wawancara (wawancara mendalam dan focus group discussion) dan studi dokumentasi kemudian dilakukan analisis berdasarkan pendekatan kualitatif- deskriftif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab rendahnya ekspor produk-produk UMKM dibedakan menjadi dua jenis yaitu internal dan eksternal. Kendala-kendala internal antara lain manajemen masih tradisional, pengusaha tidak mempunyai dokumen surat keterangan asal (SKA) produk, kualitas produk dan SDM masih rendah, dan sebagainya. Kendala eksternal antara lain melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, inkonsistensi kebijakan pusat terkait ekspor, tidak ada tempat keluar untuk mengirim produk ke luar negeri, minimnya tenaga kerja terampil, dan lain-lain. Beberapa upaya dilakukan untuk mendorong ekspor produk-produk UMKM antara lain produsen UMKM dianjurkan mengurus surat keterangan asal, bimbingan teknis tentang manajerial ekspor, meningkatkan market share di pasar internasional, memberikan fasilitasi kegiatan-kegiatan pameran, fasilitasi sertifikat produk, dan lain-lain. Ada beberapa rekomendasi terkait temuan tersebut, pertama, pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelatihan tentang manajerial ekspor, dan kedua, memperbanyak kegiatan promosi ke luar negeri. Kata kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Ekspor; Surat Keterangan Asal; Tenaga Kerja.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Gaya hidup halal telah menjadi tren kebutuhan dunia. Indonesia mengambil kesempatan tersebut melalui pengembangan pariwisata halal. Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang menyediakan layanan wisatawan dengan merujuk pada aturan-aturan Islam. Namun, masih terdapat pemahaman yang berbeda mengenai pariwisata halal di masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi salah satu hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan pariwisata halal di Indonesia dan menganalisis strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata halal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT. Sumber data yang digunakan yaitu data primer (diskusi dengan Kementerian Pariwisata, Majelis Ulama Indonesia, dan akademisi Universitas Dharma Andalas serta data sekunder. Sejak tahun 2015, pertumbuhan industri pariwisata halal di Indonesia mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya peringkat Indonesia setiap tahun dari posisi keenam (2015) hingga posisi pertama (2019) dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) sebagai negara dengan destinasi halal terbaik. Ada 3 strategi utama yang dilakukan pemerintah untuk meraih prestasi tersebut, yaitu: 1) pengembangan pemasaran; 2) pengembangan destinasi; dan 3) pengembangan industri dan kelembagaan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, terdapat 4 strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia, yaitu: melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan konektivitas ke daerah tujuan wisata, penyusunan peraturan perundangan, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat dan kemudahan berusaha sehingga terjadi efek ganda akibat pengembangan pariwisata halal ini. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan berbagai stakeholder juga sangat diperlukan dalam mengelola kekuatan dan memanfaatkan peluang bagi pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Kata kunci: pariwisata halal; Islam; SWOT; Indonesia; sosialisasi; konektivitas.

Penulis: Rizka Amalia Nugrahapsari --- Rima Setiani --- Nur Qomariah Hayati --- Sulusi Prabawati

Abstrak:
Kementerian Pertanian telah membagikan benih secara gratis pada saat SPEKTA HORTI 2018 dalam program pengentasan kemiskinan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi eksisting penerapan teknologi petani penerima benih jeruk, kentang, bawang putih, dan durian sebelum menerima bantuan benih. Penelitian dilakukan pada Oktober – Desember 2018 di Lembang, Cianjur, Pemalang dan Tegal. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan 79 petani menggunakan kuesioner terstruktur. Data diolah dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan teknologi budidaya bawang putih, jeruk, durian dan kentang masih rendah. Hal ini karena komoditas tersebut merupakan komoditas yang baru saja dikembangkan, komoditas yang dikembangkan lagi setelah lama vakum, dan beberapa kecamatan merupakan pengembangan baru. Oleh karena itu agar benih unggul Balitbangtan yang dibagikan dapat diadopsi dengan baik oleh petani dan mampu berkontribusi pada peningkatan pendapatan petani, maka bimbingan teknis yang telah dilakukan perlu diikuti dengan pengawalan lanjutan khususnya pada komponen teknologi budidaya yang memiliki tingkat penerapan paling rendah. Kata kunci: penerapan; benih; kemiskinan; teknologi petani.

Penulis: Mochammad Ridwan Ristyawan --- Hansen Tandra

Abstrak:
Kinerja UMKM merupakan salah satu indikator utama yang berperan untuk peningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementrian Industri Republik Indonesia Tahun 2017, kontribusi UMKM terhadap PDB dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 60,34%. Data dari Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menunjukkan nilai yang fluktuatif menurun, iklim makro ekonomi yang terkendali namun cenderung minim peningkatan. Penyebab faktor tersebut ialah kontribusi UMKM Indonesia yang sedikit di pasar global dan merupakan yang terendah di lingkup ASEAN. UMKM Indonesia cenderung memiliki kualitas dan mutu produk yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya nilai daya saing. Berdasarkan permasalahan berikut, maka dirumuskan suatu metode Resource Base-View (RBV) merupakan pemetaan sumber daya perusahaan pioritas dalam meningkatkan keunggulan kompetitif UMKM. RBV dirumuskan dengan output pengembangan model Artificial Intelligence yang dinilai dapat membantu pemetaan RBV dengan praktis. Jenis penelitian adalah penelitian berbasis kualitatif. Fokus dari populasi dan sampel yang diteliti adalah Lingkup UMKM Kota Pontianak yang telah melakukan proses ekspor. Teknik analisis data menggunakan Analytical Hierachy Process (AHP) berdasarkan evaluasi model RBV terbaru untuk memperoleh sumber daya strategis. Selanjutnya dikembangkan menjadi kerangka dasar berbentuk Artificial Intelligence (AI) berbasis RBV. Hasil penelitian adalah terciptanya Kerangka AI berbasis RBV yang dirancang berfungsi untuk menilai sumber-sumber daya strategis untuk dikelola menjadi keunggulan kompetitif (competitive advantage) perusahaan. Kata kunci: artificial intelligence (AI); resource base view (RBV); UMKM.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
BUMDes dibentuk dalam upaya meningkatkan ekonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes Panggung Lestari sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pada tahap penyadaran potensi masyarakat, kegiatan sosialisasi, himbauan untuk lebih peduli pada sampah, dan pengetahuan tentang manfaat sampah telah membuka pikiran masyarakat sehingga aktif terlibat di Rumah Pengelolaan Sampah. Pada tahap pengkapasitasan, BUMDes memberikan pendampingan berupa pelatihan dan bimbingan, melakukan kerja sama dengan pihak terkait, merekrut kalangan profesional dan pekerja kreatif, serta melakukan studi banding ke sejumlah tempat. Peran BUMDes pada tahap perlindungan terlihat dari upayanya membuka peluang sejumlah usaha yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Selain itu, BUMDes bekerja sama dengan pihak swasta dalam rangka mengembangkan unit usahanya. Berbagai upaya yang dilakukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan menunjukkan hasil baik dari segi ekonomi, penyerapan tenaga kerja maupun kesehatan lingkungan. Ke depan, BUMDes perlu menggali lebih jauh dan merevitalisasi kearifan lokal yang masih relevan untuk disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat. Kata kunci: BUMDes; pemberdayaan; masyarakat desa.

Vol. 24 / No. 2 - Juni 2019

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Perselisihan hak asuh anak seringkali menjadi persoalan yang rumit dalam suatu perceraian pada perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Hak asuh anak akibat perceraian dari perkawinan campuran telah diatur dalam hukum di Indonesia, namun kerap terjadi pengambilan paksa atau penculikan oleh orang tua si anak dari tempat kediaman sehari-hari anak ke negara lain. Tulisan ini hendak menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian pada perkawinan campuran, pengaturan international child abduction dalam The Hague Convention 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, dan sikap Indonesia terhadap konvensi tersebut. Analisa permasalahan menggunakan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi anak korban perceraian pada perkawinan campuran telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada anak yang sudah dapat menentukan pilihan untuk memilih berada dalam pengasuhan ayah atau ibunya sesuai keinginannya. Namun dalam pelaksanaannya, kerap terjadi perselisihan pengasuhan anak dan mengakibatkan international child abduction. International child abduction belum diatur di Indonesia, namun telah diatur secara internasional dalam Hague Convention 1980 yang bertujuan melindungi anak dari dampak berbahaya dari pemindahan yang salah dan menetapkan prosedur untuk memastikan mereka segera kembali ke negara tempat tinggal kebiasaan mereka. Indonesia belum menjadi peserta Hague Convention 1980. Dari beberapa kasus terlihat penanganan kasus international child abduction di Indonesia yang belum mengutamakan kepentingan terbaik anak. Indonesia perlu segera meratifikasi Hague Convention 1980 demi memberikan perlindungan hukum bagi anak korban international child abduction agar proses pengembalian anak dapat dilakukan sesegera mungkin demi mengutamakan kepentingan terbaik dari anak. Kata Kunci: perkawinan campuran, perlindungan hukum, tempat kediaman anak sehari-hari.

Penulis: Yayan Hidayat --- Anang Fajar Sidik

Abstrak:
Tulisan ini menjelaskan pola pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh komunitas masyarakat sekitar, maupun di dalam kawasan hutan. Per tahun 2018 terdapat 25.863 desa di dalam kawasan hutan. Ragam ketentuan regulasi melarang aktivitas pemanfaatan hutan di dalam kawasan hutan, sementara penetapan status kawasan hutan cenderung bersifat politis. Dibuktikan dengan masih ada 48,8 juta orang yang mendiami kawasan hutan dan 10,2 juta nya tergolong sebagai penduduk miskin di dalam kawasan hutan. Output penelitian mencoba menawarkan solusi mengenai pengentasan kemiskinan di dalam dan sekitar kawasan hutan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi langsung. Pendekatan utama yang digunakan adalah perspektif pembangunan berkelanjutan. Studi dilakukan di 6 komunitas adat yang berada di dalam kawasan hutan yakni Komunitas Karang - Lebak, Komunitas Kajang - Bulukumba, Komunitas Kallupini - Enrekang, Komunitas Seberuang - Sintang, Komunitas Saureinu - Mentawai, dan Komunitas Moi Kelim - Sorong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi yang didapatkan di beberapa komunitas di dalam maupun sekitar kawasan hutan ternyata lebih menguntungkan apabila dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Kata Kunci: kemiskinan, kawasan hutan, komunitas adat, pembangunan berkelanjutan.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E. --- Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.

Abstrak:
Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang menganut sistem keuangan syariah di Indonesia. BMT juga memiliki landasan filosofis yang berorientasi pada pemberdayaan sehingga terjalin kemitraan antara BMT dengan nasabah. BMT memiliki kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan, cepatnya pelayanan, dan sistem “jemput bola”, yang menjadi kekuatan bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun sayangnya share BMT terhadap sistem keuangan formal syariah di Indonesia masih sangat kecil. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan BMT sebagai lembaga jasa keuangan mikro yang dapat diakses UMKM dan berbagai permasalahannya. Artikel ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BMT memiliki kekuatan untuk bersaing dengan lembaga jasa keuangan formal lain sebagai alternatif pembiayaan. Ditambah adanya dukungan pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi syariah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang menetapkan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan peningkatan manajemen usaha koperasi secara berkelanjutan. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh BMT, yakni kesulitan permodalan, terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi sertifikasi di bidang perkoperasian dan keuangan syariah, pemahaman masyarakat akan sistem keuangan syariah yang masih sangat rendah, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas koperasi. Untuk itu diperlukan strategi pengembangan usaha BMT dengan peningkatan kemampuan SDM, penguatan manajemen usaha koperasi, edukasi ke masyarakat melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Selain itu juga adanya penyediaan SDM, penguatan otoritas pembinaan dan pengawasan, serta kemudahan proses sertifikasi DPS yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait, sangat diperlukan bagi BMT. Kata kunci: BMT, UMKM, Pembiayaan, Koperasi Syariah.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Desentralisasi fiskal merupakan bentuk dari otonomi keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya transfer dana bagi pemerintah daerah merupakan pendanaan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dan melaksanakan fungsi kewenangan sedangkan sumber pendapatan diharapkan dari pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataanya, transfer fiskal menjadi sumber utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Dengan menggunakan data periode tahun 2013-2018 dan menggunakan metode penelitian kuantatitf dengan memakai metode panel regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga model yang digunakan baik belanja total, belanja publik sektor pendidikan dan belanja publik sektor kesehatan terjadi flypaper effect. Hasil ini berdampak setiap peningkatan dana perimbangan akan mendorong belanja total, belanja publik sektor pendidikan dan belanja publik sektor kesehatan. Peningkatan belanja publik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Kata kunci: desentralisasi fiskal, panel regresion model, belanja daerah, flypaper effect.

Penulis: Nanda Puspita

Abstrak:
Nias Selatan terpilih sebagai venue perlombaan World Surf League (WSL) tingkat dunia pada Agustus 2018. Tidak hanya ketinggian ombak yang sempurna tetapi juga panorama alam yang memukau menjadikan Nias Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan perhelatan surfing bertaraf internasional. Peluang ini seyogyanya menjadi pendorong bagi pemerintah setempat dalam menentukan langkah tepat dan perencanaan strategis untuk mendukung pengembangan daya saing lokal utamanya sektor pariwisata. Namun demikian, sampai saat ini Kabupaten Nias Selatan nyatanya masih menjadi salah satu kawasan daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kawasan pariwisata dan strategi pengembangan pariwisata yang telah di terapkan di Kabupaten Nias Selatan untuk kemudian memberikan rekomendasi alternatif kebijakan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalisasikan potensi daerah guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi lapangan dan studi literatur dalam proses pengumpulan data. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kawasan wisata selain faktor anggaran, karakteristik masyarakat nias juga upaya kelembagaan yang belum mendapatkan tanggapan dari lembaga legislasi setempat Kata Kunci: potensi pariwisata, strategi pengembangan, Ripparkab, Kabupaten Nias Selatan.

Vol. 24 / No. 1 - Maret 2019

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Intervensi asing dan keterlibatan aktor non-negara, sejak masa persiapan pemilu dan kampanye berjalan, menjadi salah satu isu krusial dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), termasuk di Indonesia, yang menyelenggarakan pemilu legislatif (pileg) dan presiden (pilpres) secara simultan pada 17 April 2019. Investigasi mengenai kasus ini di pengadilan AS semakin menyingkap tudingan intervensi Rusia melalui metode propaganda firehose falsehood dengan operasi intelijen terselubung (covert intelligent operation) yang sukses dijalankan. Praktik yang berbuah sukses pada kemenangan Trump telah menyadarkan masyarakat Indonesia atas kemungkinan dijalankannya praktik serupa di negara ini. Esai ini membahas tudingan intervensi Rusia yang mungkin terjadi dalam pemilu presiden (pilpres) di Amerika Serikat dan Indonesia. Dengan menerapkan metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Temuan mengungkap intervensi asing dengan menggunakan metode propaganda firehose falsehood, dengan pembuatan dan penyebaran hoax secara meluas dan intensif, juga terjadi dalam pemilu presiden di Indonesia. Implikasinya bisa serius, tidak hanya bagi prospek demokrasi, tetapi juga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta persatuan nasional pasca-pemilu. Tulisan ini merekomendasikan perlunya upaya aparat negara dan masyarakat sipil, tidak hanya KPU dan Bawaslu, untuk merespon praktik propaganda tersebut, sehingga dapat mencegah dan mengatasinya sejak dini secara konsisten. Kata kunci: pemilihan umum, pemilu presiden, pilpres, demokrasi, intervensi asing, Indonesia.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Pemindahan narapidana antarnegara merupakan salah satu jenis kerjasama Internasional yang saat ini sedang banyak dipraktikkan. Hal tersebut karena pemindahan narapidana antarnegara dianggap dapat memberikan pelindungan hak asasi manusia (HAM) dengan melakukan proses rehabilitasi kepada narapidana di dalam wilayah negaranya sendiri. Terdapat beberapa permintaan untuk melakukan pemindahan narapidana antarnegara pada pemerintah Indonesia, namun Indonesia belum pernah mempraktikkan pemindahan narapidana antar negara karena ketiadaan payung hukum yang mengatur mengenai proses pemindahan narapidana dalam sistem hukum di Indonesia. Artikel ini akan mengkaji mengenai konsep kerjasama pemindahan narapidana antarnegara di dunia internasional baik dari prinsip dasar yang akan digunakan dalam pelaksanaan kerjasama pemindahan narapidana antarnegara maupun landasan hukum atau perjanjian yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara. Artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum Pemerintah dan DPR RI dalam membentuk peraturan terkait dengan kerjasama pemindahan narapidana antarnegara. Setelah pembahasan diketahui bahwa praktik pemindahan narapidana antarnegara belum cukup dipraktikkan secara meluas karena belum banyak konvensi yang mengangkat mengenai metode kerjasama ini dan belum banyak manfaat yang dirasakan oleh negara-negara di dunia internasional. Pengaturan mengenai pemindahan narapidana antarnegara melalui undang-undang merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan lagi sebab dengan melakukan pemindahan WNI yang menjalani penjara di luar negeri dapat mewujudkan rehabilitasi narapidana dengan mempermudah proses reintegrasi sosial. Pengaturan atas pemindahan narapidana antarnegara akan lebih baik jika dituangkan dalam undang-undang tersendiri, sebab sebuah kerjasama internasional antarnegara harus memiliki landasan yang kuat dan bersifat mengikat yang harus dituangkan melalui sebuah undang-undang dan perlindungan HAM dalam praktik pemindahan lebih mudah diukur. Kata kunci: pemindahan narapidana antarnegara, rehabilitasi, kerjasama internasional, Indonesia.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Pariwisata adalah sektor yang mendapat perhatian penting karena dapat memulihkan ekonomi dengan cepat, terutama ekonomi masyarakat daerah. Keragaman pariwisata dapat mendukung perekonomian Indonesia. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman pariwisata. Kondisi pariwisata di Jawa Tengah tidak homogen, sehingga akan sulit untuk memantau dan membuat rencana pariwisata di daerah itu. Berdasarkan yang disyaratkan, pengelompokan kabupaten dan kota di Jawa Tengah berdasarkan kesamaan karakteristik kondisi pariwisata, sehingga proses pemantauan dan perencanaan akan dilakukan oleh kabupaten dan kelompok kota terbentuk. Pengelompokan kabupaten / kota di Jawa Tengah akan menggunakan metode cluster K-Means. Dalam Penelitian ini, data jumlah objek wisata; desa wisata; wisatawan nasional; turis asing; tenaga kerja; hotel bintang; hotel non-bintang; dan pendapatan pariwisata digunakan untuk menentukan kelompok daerah wisata di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga (3) kelompok kawasan wisata di Provinsi Jawa Tengah, yaitu daya saing rendah, daya saing menengah, dan kawasan wisata daya saing tinggi. Kesimpulannya, ada banyak kabupaten atau kota yang memiliki potensi bagi pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata yang disesuaikan dengan kelompok kawasan pariwisata yang memiliki keunggulan atau potensi untuk pengembangan. Kata kunci: analisis klaster, klaster K-Means, pariwisata, Jawa Tengah.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Keberadaan masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan konservasi sering dianggap sebagai penyebab utama kerusakan hutan konservasi. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem belum mengatur secara komprehensif tentang peran dan partisipasi masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Model pengelolaan kolaboratif memungkinkan para pemangku kepentingan berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana masyarakat sekitar hutan konservasi berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam konsep pengelolaan kolaboratif? Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan di 5 tipe kawasan konservasi (Suaka Margasatwa Paliyan, Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Hutan Raya Gunung Bunder, Taman Wisata Perairan Kapoposang, dan Taman Buru Komara) ditemukan bahwa masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi dapat berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan kolaboratif. Adapun peran dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada saat penetapan blok atau zonasi, dalam memanfaatkan zona atau blok pemanfaatan, dalam menjaga kelestarian kawasan, dan dalam rehabilitasi kawasan konservasi. Untuk menguatkan peran dan partisipasi masyarakat tersebut dapat dituangkan dalam RUU Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem. Kata kunci: kawasan konservasi, pengelolaan kolaboratif, masyarakat sekitar kawasan konservasi, peran dan partisipasi masyarakat.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya merupakan kondisi utama untuk menjaga pembangunan ekonomi wilayah. Hal ini karena pertumbuhan populasi diiringi kebutuhan ekonomi yang membutuhkan tambahan pendapatan tiap tahun. Kondisi wilayah yang terkena bencana alam atau rawan bencana alam membutuhkan tuntutan pemenuhan kebutuhan tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sektor unggulan dan basis di Jawa Tengah sebagai daerah dengan tingkat bencana dan kerawanan bencana tinggi. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung Location Queotient (LQ) dan Shift Share (SS) untuk berbagai sektor. Data yang digunakan adalah data sekunder Produk Domestik Nasional Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2017 untuk mengindikasikan pertumbuhan ekonomi, sektor kompetitif dan juga sektor unggulan. Sektor unggulan dan berpotensi unggul untuk dikembangkan di Jawa Tengah adalah: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makan dan minum, Jasa pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor unggulan dan berpotensi unggul untuk dikembangkan di Jawa Tengah adalah: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi makan dan minum, Jasa pendidikan. Sedangkan sektor-sektor yang unggul, mengalami pertumbuhan dan pergeseran positif di Provinsi Jawa karena faktor- faktor dan kemampuan provinsi Jawa Tengah sendiri antara lain: sektor perdagangan besar dan eceran, kemudian diikuti reparasi mobil dan motor; pertambangan dan penggalian; jasa pendidikan; dan real estate. Kata kunci: Location Queotient, Shift Share, pertumbuhan ekonomi, bencana.

Vol. 23 / No. 4 - Desember 2018

Penulis: Prof. Lili Romli

Abstrak:
Penelitian ini akan membahas perdebatan sistem pemilihan legislatif, yaitu sistem pemilihan umum (pemilu), ambang batas parlemen, besaran alokasi kursi di daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi anti klimaks melalui voting yang menyetujui sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, ambang batas parlemen 4%, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10 kursi, dan metode konversi suara sainte lague murni. Sikap Pemerintah terhadap pembahasan UU Pemilu cenderung mengikuti kesepakatan partai karena konsep penyederhanaan sistem multipartai dan penguatan sistem presidensial yang diusulkan tidak begitu jelas. Dengan demikian, tujuan UU Pemilu untuk menyederhanakan sistem multipartai agar kompatibel dengan sistem presidensial akan sulit terwujud. Kata Kunci: sistem pemilihan umum, pemilihan legislatif ambang batas parlemen, besaran kursi per daerah pemilihan, metode konversi suara, dan sistem kepartaian.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemanfaatan hasil usaha BUMDes untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam pelaksanaannya BUMDes tidak selalu berhasil mencapai tujuan tersebut. Kajian ini hendak menganalisa pengaturan pemberdayaan masyarakat desa oleh BUMDes dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa oleh BUMDes di Kabupaten Malang dan Kabupaten Berau, serta solusi atas permasalahan tersebut. Analisa permasalahan menggunakan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam UU Desa sebagai salah satu kewenangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, serta diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 47 Tahun 2015. Namun, tidak ada pengaturan secara detil mengenai pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes. Dalam hal ini desa diberikan kesempatan untuk menentukan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai prioritas kebutuhan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam implementasinya, sebagian BUMDes atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Malang dan Kabupaten Berau berhasil memberdayakan masyarakat desa dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa dan pemasukan bagi Pendapatan Asli Desa. Permasalahan yang dihadapi antara lain, sumber daya manusia yang kurang memahami substansi UU Desa, unit usaha tidak berkembang, dan sarana prasarana belum mendukung. Dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi atau bimbingan teknis bagi warga desa atau kampung berkaitan dengan substansi dari UU Desa, pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat desa, studi banding dengan BUMDes atau BUMK lainnya; dan percepatan penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan BUMDes atau BUMK. Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat desa, badan usaha milik desa, Undang-Undang Desa.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas. Frekuensi dipergunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari penerbangan sampai dengan penyiaran. Keberadaan frekuensi saat ini mengalami berbagai permasalahan mulai dari dipergunakan secara illegal sampai dengan jual beli yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu bagaimana peranan negara dalam mengelolan spektrum frekuensi radio dan bagaimana penegakan hukum dalam pengelolaan frekuensi. teori yang digunakan yaitu konsep penguasaan negara dan konsep penegakan hukum. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengelolaan, mengeluarkan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Penggunaan frekuensi merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka melakukan pengelolaan, pengendalian, pengaturan, dan evaluasi terhadap penggunaan frekuensi. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), faktor sarana dan fasiltias, dan faktor penegak hukumnya. Peraturan perundang-undangan belum secara komperhensif dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran. Selain itu, penegak hukum yang ada saat ini juga perlu diperkuat dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menjalankan penegakan hukum secara baik dan benar. Kata kunci: frekuensi, pengelolaan, peran negara, penyiaran.

Penulis: Tommy Hendra Purwaka, S.H., L.LM., Ph.D

Abstrak:
Sumber daya alam Indonesia (SDA) dikelola dan dimanfaatkan oleh negara dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB: IPTEK) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, hukum yang mengatur SDA, SDM dan SDB perlu diharmonisasikan agar tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan secara optimal. Salah satu sarana bantu yang dapat membantu, memudahkan dan memandu upaya harmonisasi adalah matrix segiempat (L-matrix) dan matrix segitiga (C-matrix) yang berisi kolom dan baris. Pertemuan kolom dan baris di dalam matrix tersebut mampu menunjukan kekuatan hubungan antara unsur-unsur hukum dan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya yang akan diharmonisasikan. Hasil harmonisasi hukum yang dinyatakan di dalam matrix merupakan landasan bagi pengembangan pengelolaan sumber daya secara terpadu. Kata kunci: L-matrix, C-matrix, harmonisasi hukum, pengelolaan sumber daya.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Indonesia yang rukun dalam keberagaman suku dan agama kerap menjadi negara contoh bagaimana sebuah negara membangun toleransi dan harmoni. Banyak negara ingin belajar dari Indonesia. Hal ini menjadi aset soft power diplomasi dan berpengaruh positif pada posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Dengan aset tersebut Indonesia berupaya turut berperan membantu menciptakan solusi damai pada masalah konflik di dunia, diantaranya berupaya membantu menyelesaikan konflik Rohingya dan membangun perdamaian di Myanmar. Tulisan ini bertujuan melihat efektifitas diplomasi soft power interfaith dialogue dalam isu Rohingya di Myanmar. Penelitian ini akan membantu DPR dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah di bidang politik luar negeri, khususnya dalam membangun diplomasi soft power interfaith dialogue. Merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori soft power dari Joseph Nye. Penelitian lapangan dilakukan di Surabaya (Jawa Timur) dan Kupang, Alor (NTT) tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi soft power melalui interfaith dialogue tidak mudah diterapkan untuk membantu perdamaian dan kehidupan harmonis antar etnis dan umat beragama di Myanmar karena kurang adanya political will pemerintah Myanmar dalam membangun interfaith dialogue diantara rakyat Myanmar. Indonesia harus mencari solusi lain untuk mencari solusi isu Rohingya di Myanmar. Di antaranya dengan membangun kerjasama internasional dengan pihak dan negara-negara yang berkepentingan dengan isu Rohingya. Kata kunci: diplomasi damai, interfaith dialogue, Rohingya, soft power, Myanmar.

Vol. 23 / No. 3 - September 2018

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Mutu pelayanan di puskesmas, masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas sangat erat hubungannya dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu. Tujuan penelitian untuk mengetahui berbagai masalah sumber daya manusia kesehatan yang muncul di puskesmas yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan puskesmas, dan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait manajemen Sumber Daya Manusia sehingga mutu pelayanan di puskesmas dapat ditingkatkan. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Data didapat dari berbagai literatur diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil didapat, ada masalah Sumber Daya Manusia di puskesmas yang mempengaruhi mutu pelayanan, yaitu belum terintegrasinya sistem perencanaan dan prosedur distribusi tenaga kesehatan; kurangnya kapasitas unit perencanaan Sumber Daya Manusia di semua tingkat dalam pendistribusian tenaga kesehatan; kurangnya komunikasi yang baik sehingga ada perbedaan pemahaman, informasi dan pengetahuan tentang distribusi tenaga kesehatan antara unit perencanaan dan penyedia pelayanan kesehatan; kurangnya dukungan dari pemerintah daerah; perencanaan yang tidak terintegrasi diberbagai tingkat admisistrasi di pemerintah daerah; serta kurangnya penyelenggaraan dan penganggaran diklat bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Kata Kunci: Mutu Pelayanan, Puskesmas, Tenaga Kesehatan, Manajemen Sumber Daya Manusia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pilgub Jabar 2018 dipandang sebagai Pilkada yang sangat strategis karena memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, sehingga dianggap berpengaruh dalam Pileg dan Pilpres 2019. Pilgub Jabar 2018 ini dimenangkan Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Sebelum masa kampanye, Ridwan Kamil diisukan akan “diserang” dengan menggunakan isu agama agar kalah dalam Pilgub Jabar 2018, dan berita-berita negatif banyak dikeluarkan di media-media sosial untuk menjatuhkan citra Ridwan Kamil. Dengan demikian, kajian tentang bagaimana strategi kampanye politik Ridwan Kamil dalam memenangkan Pilgub Jabar 2018 menjadi menarik. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dan data-data atau fakta-fakta yang ada dikaji secara deskriptif analitis. Tujuan tulisan ini adalah sebagai masukan dan pembelajaran bagi calon-calon pemimpin pada pilkada-pilkada selanjutnya, terkait dengan penerapan strategi politik yang efektif untuk memenangkan pilkada. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Ridwan Kamil menggunakan strategi kampanye political images dan political positioning yang tepat, dimana kombinasi kedua strategi tersebut sulit ditiru oleh Pasangan Cagub-Cawagub lainnya, yang baru menampilkan janji-janji program yang belum teruji secara konkret. Kata Kunci: Kampanye Politik, Pilkada, Jawa Barat, Pilgub Jabar 2018, Ridwan Kamil.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
UKM memegang peran vital bagi perekonomian domestik dan internasional. Penelitian menunjukkan bahwa UKM telah menjadi bagian yang integral dari industri skala besar. Namun beberapa penelitian menyatakan bahwa UKM harus mampu melakukan ekspansi terhadap bisnis melampaui peran sebagai pendukung bagi industri besar. Dalam konteks ini, UKM harus menformulasikan dan mengimplementasikan strategi pemasaran bagi usaha mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari strategi pemasaran dan permasalahan dalam implementasi yang dihadapi oleh UKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memberikan penjelasan awal terhadap implementasi strategi pemasaran UKM beserta permasalahan yang dihadapi. Hasil menunjukkan bahwa UKM yang memproduksi produk low involvement memberikan fokus terhadap kualitas produk dan kemasan, menggunakan formula harga sederhana, berusaha untuk mendekati pembeli potensial dalam pemilihan tempat penjualan, dan menggunakan media cetak serta bundling produk sebagai alat promosi. Sementara untuk produk high involvement, UKM hanya fokus kepada kualitas produk, tidak berusaha untuk mendekati pembeli potensial dalam memilih tempat penjualan, dan menggunakan pendekatan komunitas dalam aktifitas promosinya.Permasalahan utama yang dihadapi oleh produk low involvement adalah intensitas persaingan yang tinggi yang mengurangi margin keuntungan. Sementara untuk produk high involvement permasalahan yang dihadapi dalam hal ekspansi ke pasar internasional. Dari temuan ini kebijakan pemerintah bagi UKM terhadap produk low involvement hendaknya membatasi jumlah produk sejenis di pasaran dalam rangka mengurangi intensitas kompetisi. Sementara kebijakan untuk produk high involvement hendaknya difokuskan untuk mendukung ekspansi ke pasar luar negeri. Kata kunci: low involvement, high involvement, UKM, pemasaran.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Menurut Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses penjualan harta pailit dilakukan dengan dua cara yaitu penjualan di muka umum (lelang) dan penjualan dibawah tangan. Penjualan di bawah tangan akan dilakukan setelah penjualan dimuka umum tidak berhasil dilakukan. Penjualan harta pailit memiliki banyak permasalahan salah satunya adanya mafia kepailitan. Mafia kepailitan merupakan mafia hukum yang berusaha mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik sehingga menyimpang dari aturan kepailitan. Mafia kepailitan merupakan oknum, hakim pengawas, kurator, appraisal, pejabat lelang, petugas pajak dan pengacara. Tulisan ini akan membahas mengenai proses penjualan harta pailit, peran mafia kepailitan dalam penjualan harta pailit, dampak negatif adanya mafia kepailitan terhadap penjualan harta pailit dan upaya perlawanan terhadap mafia kepailitan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan dan studi dokumen. Berbagai data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penulis menemukan bahwa permasalahan penjualan harta pailit didominasi oleh masalah yang bersumber pada penegak hukum, seperti keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kurator dan appraisal, lemahnya pengawasan oleh hakim pengawas, dan pelanggaran hukum dari penegak hukum. Maraknya permasalahan dalam diri penegak hukum dalam proses penjualan harta pailit membuat keberadaan mafia kepailitan sudah tidak terbantahkan lagi. Adapun modus yang dipergunakan adalah penggelapan, penyuapan, manipulasi transaksi atau perjanjian dan penyalahgunaan prosedur lelang. Keberadaan mafia pailit membuat harta pailit menjadi tidak laku terjual, terlantar, musnah, terjual murah, dikuasai secara tidak patut, pembagian harta menjadi lama dan ketidakadilan bagi pihak yang beriktikadbaik. Oleh karena itu keberadaan mafia kepailitan perlu dihilangkan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan prefentif dilakukan dengan mengatur peningkatan peran hakim pengawas dalam proses penjualan di muka umum, dan peran appraisal pada proses penjualan di bawah tangan serta menekankan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh organisasi profesi dalam UU Kepailitan. Sedangkan tindakan represif melalui penegakan sanksi hukum oleh penegak hukum dan sanksi etik oleh organisasi profesi terhadap para mafia kepailitan. Kata kunci: mafia kepailitan, mafia hukum, penjualan harta pailit, lelang, penjualan di bawah tangan.

Penulis: Lokot Zein Nasution

Abstrak:
Kinerja kredit mikro di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, baik dari aspek program maupun nominal pembiayaan. Namun, kinerja yang tinggi masih diiringi dengan tingkat NPL yang juga tinggi, sehingga masih berdampak rendah terhadap pengurangan kemiskinan. Fakta ini mengarahkan pada penilaian bahwa ekspansi program kredit mikro di Indonesia pada dasarnya masih belum dikelola secara ideal. Secara teoritis, tata kelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ideal mengacu pada kemampuan organisasi/perusahaan dalam menjaring masyarakat miskin dan mampu mentransformasikannya menjadi lebih sejahtera. Modal satu-satunya yang melekat pada masyarakat miskin adalah modal sosial, sehingga mengoptimalkannya merupakan tata kelola yang dinilai ideal. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modal sosial mampu menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalisir risiko kredit mikro. Berdasarkan analisa Treatment Effect yang dilakukan kepada 249 responden, hasilnya menunjukkan bahwa dampak modal sosial yang diwujudkan melalui pinjaman berkelompok merupakan faktor determinan dari peningkatan profitabilitas usaha anggota. Keberhasilan tersebut disebabkan keunggulan pinjaman berkelompok yang mampu menciptakan nilai-nilai modal sosial, yaitu: (i) nilai kebersamaan; (ii) nilai keterbukaan; (iii) nilai musyawarah; (iv) nilai saling percaya; (v) nilai disiplin; dan (vi) nilai tanggung jawab. Keenam nilai tersebut telah berdampak pada dua hal penting, yaitu: (i) perubahan perilaku anggota; dan (ii) berkembangnya usaha anggota. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi percontohan dalam mengkonstruksi pentingnya modal sosial dalam meminimalisir risiko kredit mikro. Kata Kunci: Kredit Mikro, Modal Sosial, Pinjaman Berkelompok.

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →