Isu Sepekan

Vol. III / PUSLIT - Maret 2021

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat mengeluarkan revisi UU atau RUU Pemilu dari daftar Prolegnas 2021. RUU Pemilu rencananya akan digantikan dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pengambilan keputusan tersebut dilakukan saat rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Menkum HAM Yasonna Laoly di gedung DPR/MPR pada tanggal 9 Maret 2021. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri oleh Yasonna Laoly ini memutuskan RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2021. Berdasarkan pandangan fraksi, Supratman mengatakan hanya PKS yang menolak RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2021. Sementara fraksi lainnya sepakat agar RUU Pemilu dikeluarkan. Dengan demikian tentu pemerintah akan tetap melaksanakan pemilu seperti jadwal sebelumnya. Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi II, Menteri Dalam Negeri, KPU,Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU memaparkan simulasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. KPU memiliki dua alternatif hari pemungutan suara Pemilu serentak 2024 yakni 14 Februari atau 6 Maret. Adapun untuk pemungutan suara Pilkada 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yakni pada 13 November 2024.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Isu:
Pada tahun 2020, meski penyelenggaraan ibadah haji tidak ditutup sama sekali, namun Pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jamaah haji maksimal 1000 orang jamaah. Dari pembatasan tersebut, jumlah jamaah haji Indonesia sebesar 221 ribu jamaah batal berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ini, Pemerintah Arab Saudi memberi sinyal akan membuka penyelenggaraan ibadah haji pada bulan Juli 2021/Dzulhijjah 1442 H. Meskipun demikian, hingga saat ini, Pemerintah Arab Saudi belum memberi pengumuman resmi akan penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Pemerintah Arab Saudi juga memberikan pengumuman resmi apakah masing-masing Negara akan memperoleh jumlah kuota seperti yang diberikan Sebelum terjadinya pandemic covid-19. Indonesia setiap memperoleh kuota haji sebesar 221 ribu jamaah. Sinyal bahwa penyelenggaraan haji tahun 2021 akan dibuka terlihat pada pernyataan Menteri Urusan Haji dan Umrah Pemerintah Arab Saudi yang meminta kepada Negara-negara yang memiliki kuota jamaah haji agar memberikan prioritas vaksin kepada calon jamaah haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Isu:
Berawal dari wacana yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo, pro dan kontra perlu tidaknya revisi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terus berlangsung. Pada dasarnya berbagai pihak sepakat UU ITE masih diperlukan untuk memastikan ruang digital tetap bersih dan beretika, tidak kebablasan dengan dalih kebebasan berpendapat. Namun, pihak yang menginginkan revisi berpendapat bahwa banyak penindakan kasus ujaran kebencian yang didasarkan pada ketentuan UU ITE multitafsir dan menimbulkan diskriminasi pada tataran implementasinya. Sementara pihak yang keberatan terhadap revisi UU ITE berpendapat norma yang perlu direvisi sudah masuk dalam substansi RUU KUHP. Data dari SAFEnet menyebutkan, pada 2018 dan 2019 pemidanaan terhadap jurnalis dan media menggunakan UU ITE paling banyak terjadi. Sejumlah pasal yang dianggap karet dan multitafsir menjadi alat bagi sebagian pihak untuk memidanakan jurnalis dan pegiat media sosial. Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto, setidaknya terdapat 9 (sembilan) pasal atau ayat UU ITE bermasalah yang dapat digunakan untuk mulai merevisi UU ITE, dengan terlebih dulu Pemerintah mengajak dialog lembaga dan paguyuban korban ITE untuk menyampaikan masalah yang timbul akibat penerapan aturan tersebut. Kesembilan pasal atau ayat tersebut, yaitu: Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 26 ayat (3), Pasal 36, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 45 UU ITE. Pasal-pasal dalam UU ITE ini rawan disalahgunakan, karena multitafsir, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian berbasis SARA yang dianggap sebagai pasal “karet” dalam penegakannya. Sayangnya RUU ITE tidak masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, sehingga harapan untuk merevisi UU ITE tertunda. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, rencana revisi UU ITE ditunda karena Pemerintah masih menampung aspirasi publik. Pada sisi lain substansi UU ITE berkaitan dengan RUU KUHP. Pemerintah juga telah membentuk Tim Kajian UU ITE yang hasil kajiannya akan memutuskan perlu tidaknya merevisi UU ITE. Namun, sebagian kalangan yang menghendaki segera dilakukannya revisi UU ITE, menyayangkan hal ini karena pasal-pasal dalam UU ITE rawan disalahgunakan. Pemerintah juga diharapkan segera memulai dialog untuk membahas permasalahan yang timbul akibat penerapan aturan tersebut, serta mengharapkan Pemerintah dan DPR melakukan revisi daftar Prolegnas dengan memasukkan RUU ITE dalam perubahan Prolegnas.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Isu:
Negara-negara di dunia sedang berusaha memenuhi kebutuhan vaksin untuk mencegah terus menyebarnya virus Covid-19. Dalam hal vaksinasi, Indonesia menempati urutan kedua setelah Singapura di tingkat ASEAN. Pemerintah Indonesia melakukan pembelian vaksin dari banyak negara karena adanya kekhawatiran negara pembuat vaksin akan menahan penjualan vaksin. Kekhawatiran ini muncul setelah pemerintah Inggris menahan vaksin AstraZeneca yang dimilikinya. Indonesia membeli vaksin AstraZeneca bukan dari Inggris tetapi dari Korea Selatan dan India. Pada 9 Maret 2021, Indonesia sudah mendatangkan vaksin tersebut untuk mengakselerasi program vaksin serta menciptakan kekebalan komunitas (herd community). Pengawasan pada vaksin AstraZeneca sangat penting dilakukan pemerintah agar aman bagi masyarakat. Kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian pemerintah mengingat lebih dari 10 negara Eropa, menunda penggunaan vaksin AstraXeneca setelah muncul laporan vaksin tersebut dapat mengakibatkan penggumpalan darah. Walaupun banyak negara menghentikan sementara penggunaannya, pemerintah Indonesia berpendapat vaksin AstraZeneca aman digunakan untuk populasi Indonesia. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan dan kepercayaan dari pihak terkait sehingga penggunaan vaksin tersebut nantinya dapat dilakukan secara tepat dan aman.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Isu:
Pemerintah berencana kembali melakukan impor garam sebanyak 3,07 ton pada tahun ini, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2,7 juta ton. Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebutkan bahwa produksi garam nasional tahun 2021 diperkirakan berjumlah 2,1 juta ton. Sementara kebutuhan garam nasional diperkirakan sebanyak 4,67 juta ton. Kebijakan impor garam ini utamanya dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku garam bagi industri dalam negeri yang kebutuhannya memang cukup besar. Petani garam meminta kepada pemerintah agar rencana impor garam dibatalkan mengingat stok garam lokal yang menumpuk di sejumlah sentra produksi garam masih belum terserap pasar dan menyebabkan anjloknya harga garam. Namun demikian, dari sisi konsumen industri permasalahannya bahwa tingkat produksi dan kualitas dari garam lokal masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan bahan baku garam industri dalam negeri. Permasalahan terkait tingkat produksi dan kualitas garam lokal yang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan bahan baku garam industri dalam negeri merupakan masalah lama yang sampai saat ini belum terselesaikan. Lagi-lagi, persoalan yang sama terus berulang.

Vol. II / PUSLIT - Maret 2021

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.


Isu:
Dukungan masyarakat terhadap wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tampaknya direspons berbeda oleh pihak-pihak terkait. Yang terbaru adalah revisi UU ITE secara resmi tidak dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dikarenakan revisi tersebut masih dikaji dan dalam tahap public hearing oleh Pemerintah. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan di masyarakat. UU ITE pertama kali ditetapkan pada tahun 2008, lalu direvisi secara terbatas tahun 2016. Namun seiring dengan perkembangan pemanfaatan teknologi, UU ITE ini dianggap tidak dapat menjawab tantangan tersebut, misalnya seperti sistem elektronik, dokumen elektronik, perlindungan data elektronik, hingga kejahatan siber. Belum lagi permasalahan klasik yakni terdapat beberapa pasal yang dinilai beririsan dengan peraturan dan norma-norma lain. Penundaan revisi UU ITE diharapkan tidak berlarut-larut agar segera terciptanya model pengaturan pemanfaatan teknologi internet yang relevan dan seiring dengan kondisi terkini.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.


Isu:
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2020 ada 113.173 PMI, terdiri dari 36.784 orang PMI sektor formal dan 76.389 orang PMI sektor informal. Lebih dari setengah adalah penempatan PMI informal, dengan komposisi 22.673 orang laki-laki dan 90.500 orang perempuan, dengan status 49.898 orang menikah, 41.139 orang belum menikah dan 22.136 orang cerai. Meski tak semua PMI memiliki persoalan sama, sejumlah Anak Pekerja Migran (APM) yang ditinggalkan orangtua tidak mendapat pengasuhan yang layak seperti anak-anak lain. Hasil riset Tim Kementerian Sosial (2018) terhadap APM dari PMI perempuan di Cirebon, Jombang, Sambas, Lampung Timur, Lombok Timur, Soe, Gowa, dan Deli Serdang menyampaikan persentase usia APM sebagai berikut: a) < 1 tahun sebesar 12%; b) 1–3 tahun sebesar 25%; c) 4–6 tahun sebesar sebesar 22%; d) 7–9 tahun sebesar 20%; e) > 10 tahun sebesar 21%. Dampak APM yang ditinggal orangtua sangat mengkhawatirkan, seperti: a) Perkembangan dan pertumbuhan pada usia emas (1–5 tahun) terhambat; b) Kurang gizi; c) Perkembangan psikososial terganggu; d) Tidak bersekolah; e) Menjadi pekerja anak; f) Korban perkawinan anak, hamil di usia muda, dan praktik aborsi ilegal; g) Rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual; h) Rentan menjadi korban perlakuan salah, eksploitasi, bahkan perdagangan anak; i) Bermasalah dengan hukum; j) Anak merasa asing dengan orangtua yang bekerja sebagai pekerja migran. Beberapa hak APM yang tidak terpenuhi, di antaranya adalah: a) Hak atas nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (akta kelahiran); b) Hak anak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga; c) Hak mendapat air susu ibu; d) Hak jaminan kesehatan; e) Hak perlindungan untuk mendapat rasa aman; f) Hak pendidikan formal dan informal; g) Hak pendidikan moral dan agama.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.


Isu:
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta DPD RI telah menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2021. Dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dan PPUU DPD RI pada 9 Maret 2021, diputuskan menarik RUU tentang Pemilihan Umum dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan diganti dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang diusulkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 tetap berjumlah 33 RUU berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara Baleg DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI pada Rapat Kerja tanggal 14 Januari 2021, akan tetapi belum disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Adapun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yaitu: 1. RUU tentang Penyiaran; 2. RUU tentang Kejaksaan; 3. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 4. RUU tentang Jalan; 5. RUU tentang BUMN; 6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan; 7. RUU tentang Penanggulangan Bencana; 8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan; 9. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 11. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga; 12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; 13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; 14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat; 15. RUU tentang Pendidikan Kedokteran; 16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; 17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; 18. RUU tentang Aparatur Sipil Negara; 19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; 20. RUU tentang Praktik Psikologi; 21. RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama; 22. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 23. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; 24. RUU tentang Landas Kontinen Indonesia; 25. RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 26. RUU tentang Narkotika; 27. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (tertulis RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah); 28. RUU tentang Ibukota Negara; 29. RUU tentang Hukum Acara Perdata; 30. RUU tentang Wabah (tertulis RUU Wabah Penyakit Menular); 31. RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 32. RUU tentang Daerah Kepulauan; 33. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa. Fungsi Legislasi DPR RI sempat terhambat dengan belum disahkanya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yang menyebabkan alat kelengkapan dewan DPR RI (AKD) tidak dapat melaksanakan fungsinya pada awal tahun 2021. Hal ini menjadi perhatian masyarakat, dikarenakan banyak yang menunggu disahkannya beberapa RUU yang langsung berkaitan erat dengan masyarakat. Penyebab belum disahkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yaitu dikarenakan adanya polemik perubahan UU Pemilu. Akan tetapi, berdasarkan hasil kesepakatan fraksifraksi serta sesuai dengan surat dari pimpinan Komisi II DPR RI selaku pengusul RUU Pemilu, DPR RI melalui Baleg DPR RI menarik dan mengeluarkan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Isu:
Jumlah penganggur menjadi tantangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir telah menghambat pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Kecepatan pemulihan ekonomi sangat tergantung pada kemampuan mengatasi gelombang kedua COVID-19. Selanjutnya pemulihan akan menentukan seberapa cepat pengurangan tingkat pengangguran di masing-masing negara ASEAN. Dalam kerangka menyiasati percepatan pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah pandemi, Indonesia bekerja sama dengan Singapura memanfaatkan jejaring lama yaitu konsep SIJORI (Singapura-Johor-Riau) untuk meningkatkan kemakmuran bersama. Secara geografis, ketiga wilayah ini sangat berdekatan sehingga memudahkan pergerakan barang dan orang. Melalui pendekatan seperti ini kedua negara telah meratifikasi Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT). Pertanyaannya, mengapa Indonesia dan Singapura memanfaatkan lagi konsep kerja sama pembangunan SIJORI? Indonesia dan Singapura sama-sama terpukul oleh pandemi COVID-19. Produk domestik bruto kedua negara mencapai aras minus pada tahun 2020. Karena itu, kedua negara membutuhkan semua modal dan sarana untuk bangkit lagi. Dampak pandemi yang yang besar membuat tidak ada satu negarapun yang mampu menanggungnya sendiri. Semua harus bekerja sama menanggulangi pandemi yang memaksa jutaan orang menjadi pengangguran dan defisit APBN. Menurut Menlu Retno Marsudi, Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 9,8 milyar dolar AS di tahun 2020, meningkat tajam dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,5 milyar dolar AS. Menlu Retno mengungkapkan hal itu disela-sela pertukaran dokumen ratifikasi Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) Indonesia-Singapura.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Isu:
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan stimulus diskon tarif listrik dan pembebasan abonemen bagi 34 juta pelanggan listrik rumah tangga, bisnis, dan industri sampai triwulan II atau periode April-Juni 2021. Namun, stimulus untuk diskon tarif listrik dan pembebasan abonemen pada triwulan II ini akan dikurangi dari Rp3,79 triliun (diskon tarif listrik) dan Rp844,5 miliar (pembebasan abonemen) pada triwulan I-2021 menjadi Rp1,88 triliun untuk diskon tarif listrik dan Rp421,72 miliar untuk pembebasan abonemen karena kondisi perekonomian telah menunjukkan arah perbaikan. Kebijakan stimulus ini diberikan pemerintah sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia mulai Maret 2020. Kategori penerima stimulus tarif listrik adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA yang digratiskan sepenuhnya, rumah tangga 900 VA subsidi mendapat diskon tarif 50%, serta pelanggan bisnis kecil dan industri kecil, 450 VA, yang juga dibebaskan 100% dari tagihan listriknya. Seperti halnya pelanggan rumah tangga dan pelanggan bisnis dan industri kecil, stimulus pembebasan rekening minimum dan biaya beban (abonemen) juga diberikan 100% bagi pelanggan industri. Secara umum, stimulus triwulan II tersebut dikurangi 50%, di mana pelanggan rumah tangga golongan 450 VA akan mendapat diskon tarif 50% dan pelanggan 900 VA subsidi mendapat diskon 25%. Adapun pelanggan bisnis kecil dan industri kecil diberikan diskon tarif 50%. Untuk stimulus berupa pembebasan biaya beban atau abonemen untuk pelanggan industri akan diberikan sebesar 50%. Melihat sebaran penerima kebijakan tersebut, Pemerintah juga dapat mempertimbangkan perluasan insentif pada golongan 900 VA nonsubsidi dan 1300 VA, karena dampak pandemi Covid-19 tidak mengenal golongan masyarakat atas atau bawah. Pihak yang paling terpukul oleh pandemi adalah masyarakat yang tinggal di perkotaan, mengingat 1,6 juta orang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tidak termasuk pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi.

Vol. I / PUSLIT - Maret 2021

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)


Isu:
TNI Angkatan Udara berencana untuk membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern secara bertahap hingga tahun 2024, dalam rangka pemenuhan rencana strategis tahap ke-III program Minimum Essential Force (MEF) TNI. Beberapa alutsista yang akan dibeli TNI AU di antaranya 8 unit pesawat multirole combat aircraft F-15 EX (Amerika Serikat) dan 36 unit jet tempur Dassault Rafale (Perancis). Meskipun terdapat pedoman postur, renstra maupun MEF, pengadaan alutsista pada dasarnya bergantung pada kondisi lingkungan strategis yang terus berubah secara dinamis. Selain itu, pengadaan alutsista juga memiliki kontribusi upaya diplomasi pertahanan dengan negara lain yang bernilai strategis terhadap konstelasi politik global. Pembelian kedua pesawat tempur ini juga dapat meningkatkan efek gentar (deterrence effect) bagi Indonesia di kawasan. Melalui pengadaan ini, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang mengoperasikan Rafale. Sebelumnya, TNI AU berencana untuk melakukan pengadaan pesawat tempur buatan Rusia yaitu Sukhoi Su-35, namun rencana pembelian tersebut tidak diteruskan oleh Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Adapun rencana pembelian Dassault Rafale & F-15 Ex dinilai sebagai langkah bijak ditengah penerapan The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) oleh Amerika Serikat. CAATSA merupakan aturan diterapkan untuk memberikan hukuman berupa sanksi dan embargo terhadap negara yang membeli senjata dari Rusia, Iran dan Korea Utara.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.


Isu:
Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menetapkan bahwa industri minuman beralkohol sebagai Daftar Positif Investasi (DPI) terhitung tanggal tersebut, khususnya di empat provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua. Sebelum ditetapkannya Perpres tersebut, industri minuman beralkohol masuk dalam kategori bidang usaha tertutup untuk investasi. Salah satu pertimbangan Pemerintah untuk membuka investasi miras di empat provinsi tersebut adalah demi kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Usulan ini datang dari pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal itulah maka Pemerintah membuka peluang investasi dalam Perpres tersebut. Sejak ditetapkannya Perpres tersebut, muncul pro-kontra di tengah masyarakat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) misalnya, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan pemerintah untuk menjadikan industri minuman keras yang sebelumnya masuk daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III nomor 31, 32, dan 33. Bagi PBNU, membuka investasi memang baik namun jika investasinya terkait industri miras justru bukan kebaikan yang didapat melainkan mudharat di tengah masyarakat. PBNU berprinsip pada kaidah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan).

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.


Isu:
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal berlaku sejak 2 Februari 2021. Perpres tersebut sempat menjadi polemik karena di antaranya mengatur peluang investasi minuman beralkohol di Lampiran III Perpres yang kemudian Lampiran tersebut akhirnya dicabut kembali oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2021. Pasal 2 ayat (1) Perpres pada intinya mengatur bahwa “Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat”. Bidang usaha terbuka salah satunya yaitu “Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu” (Pasal 3 ayat (1) huruf c). Kemudian dalam Lampiran III Perpres aquo (yang kemudian dicabut) di antaranya menetapkan pada angka 31, 32, dan 33, bahwa Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman Mengandung Alkohol (Anggur), dan Industri Minuman Mengandung Malt masuk dalam “Daftar Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu (Bidang Usaha Terbuka). Dengan persyaratan: a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra di antara berbagai kalangan, terutama dari lembaga keagamaan, dan juga mendapat atensi dari beberapa anggota DPR RI. Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara spesifik Pasal 77 UU Ciptaker telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kebijakan yang sempat menimbulkan polemik ini berbeda dengan kebijakan pada Perpres sebelumnya yang mengatur hal yang sama (Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal). Tiga Bidang Usaha terkait minuman beralkohol tersebut masuk dalam daftar bidang usaha yang tertutup.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Militer telah menguasai pemerintahan Myanmar melalui aksi kudeta pada 1 Februari lalu. Pasca kudeta, kondisi Myanmar cukup mengkhawatirkan. Militer menggunakan kekerasan untuk menghalau aksi protes damai rakyat Myanmar yang menolak kudeta. Militer juga menerapkan berbagai aturan yang menghambat hak-hak sipil dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. ASEAN dianggap belum memberi respons yang memadai terhadap perkembangan di Myanmar. Bahkan beberapa negara anggota ASEAN menganggap kudeta yang terjadi sebagai urusan dalam negeri Myanmar. Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang cukup serius mendorong ASEAN untuk mencapai kesatuan sikap atas persoalan ini. Menlu Retno telah memulai langkah ke arah itu dengan mengunjungi Brunei pada 16 Februari yang dilanjutkan ke negara ASEAN lainnya, serta beberapa negara Barat guna menggalang dukungan. ASEAN untuk pertama kalinya berkumpul sejak kudeta terjadi, secara virtual, membicarakan persoalan Myanmar dan isu kawasan lainnya dengan menggelar Pertemuan Informal Tingkat Menteri Luar Negeri pada 2 Maret. Melalui pertemuan itu, Menlu RI Retno LP Marsudi menegaskan pentingnya setiap negara anggota ASEAN mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam ASEAN secara utuh. Retno menegaskan pentingnya prinsip non-intervensi bagi ASEAN, dan juga mengingatkan tidak kalah pentingnya untuk menghormati dan menjalankan prinsip dan nilai lain dalam Piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghormatan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia mendesak militer Myanmar untuk menahan diri serta tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Isu:
Hanya dalam waktu dua bulan pada tahun 2021, pemerintah telah menaikkan pagu anggaran program PEN untuk kelima kalinya. Anggaran pemulihan tersebut dinaikan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam UU APBN 2021. Semula, anggaran pemulihan tersebut sebesar Rp372,3 triliun dan kini menjadi Rp699,4 triliun. Anggaran PEN 2021 difokuskan pada lima bidang, yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dan insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Kenaikan alokasi pagu anggaran tersebut dilatarbelakangi oleh proyeksi pemerintah terhadap program vaksinasi Covid-19 yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Semula pemerintah meyakini program vaksinasi bisa dilaksanakan pada kuartal IV-2020. Ternyata, program vaksinasi baru bisa dilaksanakan pada pertengahan Januari. Dengan demikian, proyeksi pemulihan ekonomi akibat pandemi ini akan menempuh jalan terjal. Salah satu penyebabnya adalah kinerja penyaluran stimulus program PEN pada tahun lalu dinilai belum efektif. Dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 695,2 pada tahun 2020, sampai di penghujung tahun 2020 penyalurannya belum seluruhnya terealisasi. Sampai 31 Desember 2020, penyalurannya baru mencapai 83,4% atau senilai Rp 579,78 triliun dari total anggaran yang dialokasikan

Vol. IV / PUSLIT - Februari 2021

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.


Isu:
Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian lesu, salah satu yang terimbas adalah UMKM. Banyak UMKM harus beradaptasi dengan mengurangi pegawai, menurunkan biaya produksi dan operasional usaha, serta berganti usaha demi bisa bertahan hidup. Gempuran produk impor semakin melemahkan posisi UMKM. Produk impor menjadi lebih menarik karena dari sisi harga produk tersebut lebih kompetitif. Hal ini karena kebijakan di negara asal produk mereka sudah terintegrasi, baik industri kecil, sedang, maupun besar sehingga skala ekonomi bisa terus ditingkatkan. Selain itu, tentunya dukungan kebijakan yang lebih business-friendly, paket stimulus, dan program-program pendukung lainnya sehingga produk bisa dikembangkan dan diproduksi secara lebih efisien. Di sisi lain, daya beli masyarakat akibat pandemi juga melemah sehingga masyarakat lebih sensitif terhadap harga. Sementara keberadaan UMKM akan sangat tergantung pada tingkat daya beli masyarakat, strategi jitu mengenai bagaimana cara meningkatkan daya beli tersebut perlu segera ditetapkan untuk bisa membantu pemulihannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah strategi lain agar masyarakat setelah daya belinya terdongkrak tetap memilih produk dalam negeri khususnya produk UMKM bukan sebaliknya produk impor. Terakhir, tersedianya data tunggal UMKM yang akurat akan sangat membantu ketepatan intervensi bagi UMKM.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Kehadiran China di Laut China Selatan (LCS) semakin ekspansif, agresif, intensif, dan progresif. Reklamasi karang dan pulau serta pembangunan berbagai fasilitas, diantaranya pangkalan militer, pelabuhan, perumahan rakyat, dan infrastruktur lain dilakukan China untuk terus memperkuat klaimnya. Situs Bloomberg (19/2/2021) melaporkan, China telah memiliki kota terluas di dunia di LCS, yakni kota Sansha. Kota yang didirikan di Pulau Woody pada 2012 itu telah memiliki luas total 800.000 mil persegi persegi dalam nine-dash line atau sembilan garis putus-putus hasil imajinasi China. Pembangunan “kota pulau” itu diyakini sebagai langkah lanjutan multifase China untuk mendeklarasikan zona pengecualian LCS, termasuk zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ), yang secara efektif akan mengubah perairan internasional menjadi perairan internal China. Kebijakan ekspansif China di LCS, yang mengabaikan hukum internasional, menjadi bukti semua kerja diplomasi selama ini untuk menyelesaikan sengketa LCS tidak berhasil. Apa yang terjadi di LCS menunjukkan, realisme politik masih dipraktikkan dalam politik antarbangsa. Tampak pula ada kebuntuan dalam upaya-upaya diplomasi. Mekanisme multilateral yang telah diupayakan komunitas internasional juga belum mampu menghadirkan penyelesaian yang tuntas.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Isu:
Pada tanggal 19 Februari 2021, Kapolri menerbitkan Surat Edaran (SE) No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudukan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan Presiden supaya Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE).

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.


Isu:
Secara umum total sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia sebesar 181.445.4365 orang. Pada tahap 1 vaksinasi Covid-19 diberikan pada nakes sebagai kelompok prioritas, karena memiliki risiko tertular yang tinggi dan interaksi dengan pasien. Total sasaran nakes yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 adalah 1.468.764 orang. Sampai 25 Februari 2021 cakupan jumlah vaksinasi dosis 1 nakes telah mencapai 99,53% atau 1.461.920 nakes dan dosis 2 telah mencapai 58,13 persen atau 853.745 nakes. Tahap 2 vaksinasi Covid-19 berlangsung mulai tanggal 17 Februari 2021, diberikan pada petugas layanan publik dan lansia (berumur 60 tahun keatas), dengan pertimbangan sebagai pembentukan herd immunity. Target penerima vaksin tahap 2 sekitar 38 juta orang dan dibutuhkan sekitar 75 juta dosis vaksin. Sampai 25 Februari 2021 Bio Farma sudah mendistribusikan 7,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke Kemkes. Sampai saat ini Kemkes sudah 7 juta dosis vaksin Covid-19 yang didistribusikan ke seluruh provinsi dengan proporsi 70% atau sekitar 5 juta ke pulau Jawa dan Bali dan 2 juta di 7 provinsi ke luar Jawa dan Bali.

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Wacana merevisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus mencuat di berbagai media setelah Presiden Jokowi menyampaikan agar impelementasi terhadap Undang-Undang tersebut tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pesan Presiden memberikan angin segar berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh pasal yang dianggap “multitafsir” dalam pelaksanaannya untuk mendukung revisi dalam Undang-Undang tersebut. Laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), UU ITE telah menjerat 375 warganet sejak 2008 hingga awal 2021 dan kebanyakan dari mereka adalah jurnalis, aktivis, dan warga yang kritis terhadap pemerintahan. Mereka berpendapat jika UU ITE tidak direvisi hal itu akan memberangus kebebasan sipil, sebab memunculkan ketakutan menyampaikan kritik kepada pemerintahan yang sedang berjalan.

Vol. III / PUSLIT - Februari 2021

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Isu:
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebutkan, wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo karena gaduhnya media sosial. Presiden melihat, UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke Kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan. Selain wacana revisi UU ITE, Pemerintah berencana segera menyusun pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menghendaki agar implementasi UU ITE berjalan adil. Menanggapi hal tersebut Johnny G Plate, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) Erasmus Napitupulu menegaskan, pemerintah seharusnya mencabut pasal-pasal karet dalam UU ITE, bukan membuat pedoman interpretasi.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.


Isu:
Pemerintah akan memberikan insentif melalui pengurangan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor. Kebijakan itu diambil tentu dilandasi dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan terpenting misalnya, industri otomotif merupakan salah satu industri manufaktur yang mengalami penurunan sangat parah dan memiliki multiplier effect yang besar. Pemerintah berharap bahwa relaksasi ini akan memberikan dampak positif berantai ke sektor-sektor manufaktur pendukung otomotif dan industri pembiayaan. Dengan insentif ini konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah-atas diskenariokan akan meningkat dan meningkatkan utilisasi industri otomotif, kondisi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini. Selain itu, dengan relaksasi harga mobil baru akan lebih murah dan mendekati daya beli konsumen sehingga diharapkan akan merangsang pemulihan produksi dan penjualan. Dengan demikian, jika pemulihan itu dapat terdorong, dampaknya akan dapat dirasakan secara luas bagi sektor industri lain yang berhubungan dengan industri otomotif seperti industri komponen dan industri terkait rantai distribusi. Industri terkait rantai distribusi di antaranya keberadaan dealer, lembaga pembiayaan, dan lembaga layanan purna jual

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Isu:
Di kala militer meningkatkan tekanan, ribuan orang kembali berunjuk rasa di Yangon, kemarin (17/2/2021). Massa memprotes kudeta yang dilakukan militer pada 1 Februari silam. Pengunjuk rasa menyuarakan keraguan atas janji junta bahwa akan ada pemilihan yang adil dan akan menyerahkan kekuasaan. Apalagi, aparat justru mengajukan tuntutan tambahan terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Utusan Khusus PBB Christine Schraner memperingatkan tentara Myanmar tentang konsekuensi dari setiap tanggapan keras mereka terhadap pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang kudeta. Schraner Burgener telah menegaskan bahwa hak berkumpul secara damai harus dihormati sepenuhnya dan para demonstran tidak mengalami tindakan balasan. Dunia sedang mengawasi dengan saksama dan segala bentuk tanggapan keras kemungkinan besar memiliki konsekuensi yang parah. Apa yang dapat dilakukan Indonesia agar masalah kudeta di Myanmar tidak menjadi masalah bagi ASEAN

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.


Isu:
Kondisi penularan kasus covid di Indonesia masih cukup tinggi. Laporan Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan dalam sepekan rasio tes positif di Indonesia adalah 28,2 %. Bahkan, pada 16 Februari rasio tes positif nasional mencapai 38,3%. WHO menyatakan bahwa rasio tes positif Covid-19 lebih dari 20% menandai penularan kasus di komunitas dalam skala tertinggi. Di sisi lain, tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan (menjaga jarak dan memakai masker) kurang dari 85%. Meskipun diberlakukan PPMK, nyatanya tidak semua provinsi di Jawa dan Bali memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-10 adalah dengan melakukan vaksinasi massal secara nasional yang targetnya akan menyasar 181,5 juta penduduk Indonesia hingga 2022 mendatang. Tujuannya untuk menurunkan angka kasus kematian dan kasus positif Covid-19, mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, mencapai kekebalan kelompok, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta melindungi dan memperkuat sistem kesehatan menyeluruh. Strateginya dilakukan berdasarkan klaster, menambah tenaga vaksinator, menambah tenaga vaksinasi dengan penggunaan fasilitas umum, memperkuat manajemen pelaksanaan vaksinasi di daerah, dan menambah jumlah vaksin di Indonesia.

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Pro dan Kontra mewarnai keberlanjutan Dana Otsus Papua hingga pada akhirnya disepakati untuk melanjutkan Dana Otsus Papua melalui Revisi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Adapun pemerintah mengatur kenaikan plafon alokasi khusus menjadi 2,25%. Namun demikian, beberapa hal patut dicermati dengan lebih baik lagi keberlanjutan Dana Otsus ini. Karena apabila berkaca dari pengalaman Otsus Papua Jilid I yang dinilai kurang berhasil terlihat dari IPM Papua Barat hanya mencapai 63,74 dan Papua 60,6. Selain itu adanya dugaan penyelewengan anggaran Otsus Papua dan Papua Barat sebelumnya yaitu sebesar 9,67 miliar terkait pembayaran fiktif pembangunan PLTA dan penyelewengan dana sebesar lebih dari 1,8 triliun rupiah.

Vol. II / PUSLIT - Februari 2021

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.


Isu:
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian kembali terulang dengan tewasnya Deki Susanto pada 27 Januari 2021 yang diduga dilakukan oleh anggota polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kekerasan juga terjadi terhadap Herman, pelaku pencurian yang tewas dengan tubuh penuh luka pada Desember 2020 setelah dijemput secara paksa oleh tiga orang tidak dikenal ke Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut Sandra Moniaga, Koordinator Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), yang juga Komisioner Komnas HAM, beberapa kasus kekerasan masih cukup banyak terjadi. Terkait dengan kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian, Staf Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekeraan (Kontras), Andi Rezaldy, menyatakan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran aturan internal kepolisian yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Beberapa peraturan lainnya yang juga dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasioanal tentang Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan, agar kasus-kasus kekerasan aparat penegak hukum tidak terulang kembali maka kasus-kasus kekerasan agar diproses hukum. Proses hukum terhadap oknum aparat kepolisian akan menjadi contoh bagi aparat kepolisian lainnya agar tidak menggunakan kekerasan dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka. Terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, Polri terus menindaklanjuti kasus tewasnya Herman dan Deki Santoso. Divisi Propam Polri dan Polda Kalimantan Timur telah menetapkan enam orang oknum anggota Polresta Balikpapan sebagai tersangka. Sedangkan untuk kasus tewasnya Deki, Wakapolda Sumbar Brigjen Edi Mardianto mengatakan bahwa proses hukum sudah berjalan dan Mapolda Sumbar sudah melakukan penahanan terhadap Brigadir KS.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Isu:
Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Aturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tersebut menyatakan, pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama. Mendikbud menyatakan bahwa SKB 3 Menteri ini merupakan upaya untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat dan bukan memaksakan agar sama, tetapi masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif, bukan hanya simbolik. • SKB 3 Menteri ini diterbitkan setelah adanya beberapa kasus mengenai pemaksaan penggunaan seragam sekolah beratribut agama. Kasus antara lain terjadi di SMKN 2 Padang di mana siswa perempuan non-muslim diwajibkan menggunakan jilbab. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi terbitnya SKB 3 Menteri ini dan berharap SKB tersebut dapat segera dijalankan di sekolah-sekolah negeri untuk mewujudkan toleransi umat beragama dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai pihak juga mendukung SKB 3 Menteri ini, antara lain organisasi besar seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Isu:
Misi khusus World Health Organization (WHO) ke China yang berakhir pada 9 Februari 2021 memberi angin segar bagi pemerintah China untuk terus melakukan akselerasi penyebaran vaksin di beberapa negara dalam mengatasi pandemi. WHO pada awalnya mempertanyakan asal muasal virus COVID-19 yang semula disinyalir berasal dari pasar hewan di Wuhan ternyata tidak terbukti. Tidak hanya itu salah satu anggota misi khusus WHO Peter Dzasak dalam twitternya bahkan menyatakan bahwa intelijen AS tidak dapat diandalkan dalam melakukan investigasi tentang asal usul COVID-19 sebagai respons atas sebuah artikel yang merujuk pada komentar Departemen Luar Negeri AS yang meragukan transparansi kerja sama China dengan misi WHO.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.


Isu:
Tahun 2010-2020, PMN yang diberikan negara ke BUMN mencapai Rp187,47 triliun. Sebagai impact-nya, tahun 2010-2020 BUMN telah menyetorkan pendapatan kepada negara dalam bentuk deviden sebesar Rp377,8 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp1.518,7 triliun. Dalam 5 tahun terakhir suntikan anggaran negara (investasi pemerintah) ke BUMN naik secara signifikan karena pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. • Pada tahun anggaran 2021, pemerintah mengalokasikan PMN untuk BUMN sebesar Rp42,38 triliun. Suntikan dana ini dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja perseroan BUMN tersebut dan diarahkan untuk memberikan dampak signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Pada tahun 2021, PMN akan diberikan kepada 9 BUMN, yaitu: PT PLN (Rp5 triliun), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Rp20 triliun), PT Hutama Karya (Rp6,2 triliun), PT Sarana Multigriya Finansial (Rp2,25 triliun), PT Pelabuhan Indonesia III (Rp1,2 triliun), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Rp470 miliar), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Rp977 miliar), PT PAL Indonesia (Rp1,28 triliun), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Rp5 triliun). • Investasi pemerintah di BUMN dibutuhkan sebagai katalis pemacu pembangunan dan kegiatan ekonomi nasional. BUMN juga diyakini dapat menjadi agen pembangunan karena aktivitasnya dapat mendorong perekonomian yang memiliki keluaran (outcome) yang tinggi secara sosial dan ekonomi. Tentu saja, peran investasi pemerintah ini perlu upaya efektivitas dan efisiensinya sehingga dapat merespons penilaian pihak swasta yang menilainya investasi tersebut kurang menguntungkan.

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.


Isu:
Pada 2024 pemilu akan digelar secara serentak dengan menggabungkan pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dengan menambah Pilkada ke dalam keserentakan, publik mempertanyakan mitigasi masalah yang berkaitan dengan persoalan manajemen penyelenggara pemilu yang pernah terjadi pada Pemilu 2019. Mengawali persiapan mitigasi, Kemendagri mendorong KPU untuk melakukan simulasi Pemilu Serentak 2024. Langkah pertama yang dilakukan KPU adalah melakukan pemetaan simulasi jadwal dan normalisasi waktu terkait paslon-paslon yang nantinya masih terlibat di program dan APBN 2025. Berikutnya adalah melakukan pemetaan terkait logistik dan perencenaan sumber daya. Masalah-masalah teknis membutuhkan rencana mitigasi yang matang. Berkaca dari Serentak 2019 yang menyuguhkan lima kotak bagi pemilih, proses penghitungan suara mengalami berbagai macam kendala. Dikhawatirkan pada Pemilu Serentak 2024 memungkinkan pola masalah akan terjad bahkan memungkinkan terjadinya keterlambatan dalam penghitungan suara. Di samping itu, KPU harus siap melakukan penyediaan perlengkapan dan fasilitas untuk mengantisipasi petugas Pemilu KPPS yang kelelahan.

Vol. I / PUSLIT - Januari 2021

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Angka kasus penambahan positif Covid-19 melonjak tinggi secara tiba-tiba merupakan hal yang mengejutkan. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat kepatuhan serta disiplin masyarakat menjalankan protokol kesehatan yang mengendur atau akibat keterlambatan verifikasi data oleh pusat akibat penumpukan pelaporan data yang dikirim dari daerah menyebabkan angka positif Covid-19 melonjak tinggi. ‘Delay’ data ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan kebijakan oleh pusat untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Isu:
Penanganan dampak bencana alam baik dalam pendistribusian kebutuhan korban bencana alam termasuk penyediaan layanan bagi pengungsi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tantangan tidak hanya mengatasi kebutuhan selama di pengungsian tetapi sekaligus mencegah agar Covid-19 tidak menyebar. Banyaknya pengungsi yang berdesak-desakan di barak pengungsian berpotensi untuk penyebaran Covid-19.

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Isu:
Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil meringkus 15 orang sindikat pemalsuan surat hasil swab test PCR Covid-19. Surat tersebut digunakan sebagai syarat penumpang melakukan penerbangan ke Provinsi Bali dan Kalimantan Barat. Sindikat tersebut beraksi sejak Oktober 2020 dengan modus memalsukan dan menjual surat swab test yang diterbitkan oleh klinik atau rumah sakit resmi. Pemalsuan surat tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana dan perdata tetapi juga penyebaran Covid-19.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Isu:
Terjadinya musibah dan bencana alam saat pandemi Covid-19 memberi tantangan tugas lebih bagi Indonesia dalam menguji kemandirian negara dalam mengatasi dan menangani kejadian secara cermat, fokus dan merata sehingga kebutuhan bagi para pengungsi dapat terpenuhi. Terkait dengan bantuan dari luar negeri, yang terbaru adalah tawaran bantuan dari pemerintah Taiwan untuk upaya penanganan pasca-bencana gempa. Bantuan tersebut seperti halnya dalam penyelidikan jatuhnya Sriwijaya Air perlu diapresiasi mengingat posisi diplomasi Indonesia yang berhubungan baik dengan banyak negara.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Isu:
Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) mengeluhkan lonjakan harga daging sapi. Para pedagang daging sapi juga mogok berdagang karena harga yang diterima terus naik sehingga menggerus laba penjualannya. Lonjakan harga itu disebabkan oleh tingginya harga sapi impor dari Australia. Kondisi tersebut akan memengaruhi jumlah permintaan terhadap daging sapi oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah berusaha membantu dengan menghimbau agar Gapuspindo tidak menaikkan harga dalam 2 bulan ke depan, berjanji untuk mengumumkan kenaikan harga yang bersifat anomali, dan memberi izin impor sapi dari Meksiko dan sapi slaugther dari Australia.

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →