Isu Sepekan

Vol. III / PUSLIT - Februari 2022

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Isu:
Pelaksanaan kebijakan Analog Switch Off (ASO) di Indonesia akan dilakukan sampai dengan tanggal 2 November 2022. Pemerintah telah menetapkan tiga tahapan ASO, tahap pertama paling lambat tanggal 30 April 2022 di 56 wilayah layanan siaran di 166 kabupaten dan kota, tahap kedua paling lambat tanggal 25 Agustus 2022 di 31 wilayah layanan siaran di 110 kabupaten dan kota, dan tahap ketiga paling lambat tanggal 2 November 2022 di 25 wilayah layanan siaran di 65 kabupaten dan kota. Total ada 112 wilayah layanan siaran di 341 kabupaten dan kota yang menjadi wilayah implementasi ASO. Penyediaan Set Top Box (STB) menjadi salah satu kunci sukses implementasi ASO di Indonesia. Panja ASO Komisi I DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait ASO dan penyediaan STB bagi masyarakat yang tidak mampu.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Isu:
Pada Selasa 8 Februari 2022 terjadi insiden di Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Insiden terjadi saat proses pengukuran bakal lokasi Proyek Waduk Bener dan pertambangan batu andesit oleh petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Desa Wadas. Tanggal 13 Februari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui warga Desa Wadas dan meminta maaf atas peristiwa tersebut. Selanjutnya, Ganjar meminta agar para pihak terkait untuk melakukan evaluasi terkait proyek Bendungan Bener. Evaluasi difokuskan pada tiga hal, yakni evaluasi teknis, evaluasi dialog dan evaluasi keamanan. Terkait evaluasi teknis, Ganjar meminta agar BPN dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk lebih proaktif dalam penyelesaian masalah. Pemprov Jateng juga akan membuka ruang dialog serta melakukan pendampingan pada warga Wadas yang trauma. Ganjar menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi agar tidak boleh ada kekerasan.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.


Isu:
MA, Polri, dan Kejagung telah mengeluarkan pedoman penerapan keadilan restoratif. Berdasarkan pedoman dari masing-masing institusi penegak hukum tersebut, terdapat sedikit perbedaan mengenai definisi keadilan restoratif, namun cukup banyak perbedaan dari kriteria atau persyaratannya. Dalam jajak pendapat Kompas, 83 persen responden setuju penegak hukum lebih mengedepankan mediasi dan kesepakatan damai dalam penyelesaian kasus pidana ringan, namun perlu diikuti dengan evaluasi berkala. Penerapan keadilan restoratif oleh institusi penegak hukum perlu mendapat perhatian Komisi III terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal penting pertama yang perlu dilakukan adalah menyamakan persepsi mengenai pengertian keadilan restoratif dan kriteria atau persyaratan penerapannya. Selanjutnya, perlu diagendakan untuk melakukan evaluasi secara berkala. Penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat menampilkan sisi humanis dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Penulis:


Isu:
Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, merupakan pemasok batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Kelak bendungan ini akan berfungsi memasok kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan sebagai sumber irigasi bagi 15.069 hektar sawah. Sebagian warga Desa Wadas menolak penambangan batuan andesit karena berpotensi merusak sumber mata air dan mengancam mata pencaharian mereka di sektor pertanian. Bagi Komisi IV DPR, sebaiknya mendorong pemerintah menghentikan kebijakan memasok batuan andesit dari Desa Wadas sampai kajian ekologis dan sosial-ekonomi masyarakat terhadap dampak penambangan batu andesit tersebut terbit. Hak masyarakat untuk livelihood restoration, bagaimana nasib masyarakat setelah relokasi, mata pencahariannya, dan pendampingan untuk adaptasi dengan lingkungan baru harus dipersiapkan oleh pemerintah.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.


Isu:
Pembebasan lahan di Desa Wadas untuk pertambangan andesit sebagai bahan baku pembangunan Bendungan Bener yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, berujung konflik saat pengukuran lahan (8 Februari 2022). Konflik terjadi antara aparat kepolisian dan ±200 warga pemilik lahan terdampak yang kontra terhadap penambangan. Terdapat 94 penolakan dari 579 bidang tanah yang dibebaskan, ±346 setuju untuk pembebasan lahan, dan sisanya ragu-ragu. Perbedaan pemahaman terhadap skema pengadaan tanah yang digunakan untuk pembebasan lahan di Desa Wadas berimplikasi terhadap kebutuhan perizinan dan analisa dampak lingkungan pertambangan yang mengacu pada regulasi mengenai pertambangan. Pilihan untuk mengalihkan penambangan andesit dari Desa Wadas ke daerah lain menjadi suatu pertimbangan untuk keberlanjutan pembangunan Bendungan Untuk keberhasilan suatu proyek pembangunan infrastruktur diperlukan keterbukaan informasi, konsultasi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta pemetaan risiko kepada publik, khususnya warga terdampak, agar bermanfaat bagi masyarakat.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.


Isu:
Para pelaku UMKM dan konsumen rumah tangga sedang merasakan dampak dari kenaikan harga kedelai dan CPO. Harga kedelai dunia melonjak tinggi sehingga berpengaruh terhadap harga kedelai impor yang merupakan bahan baku untuk produk tahu dan tempe. Kenaikan harga kedelai ini terjadi di tengah masih tingginya harga minyak goreng di dalam negeri. Komisi VI DPR RI perlu meningkatkan fungsi pengawasannya kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar dapat menjalankan kebijakannya yaitu menjaga distribusi dan menekan pengaruh kenaikan harga dunia.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.


Isu:
Presiden Jokowi telah mengumumkan tiga isu atau pilar yang akan dibahas Indonesia pada Presidensi G-20, yaitu Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi. Presidensi G-20 Indonesia mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia. Indonesia telah menargetkan pada tahun 2060 akan mencapai carbon neutralities, dan lebih cepat lagi dengan dukungan dari komunitas global. Pada Forum Transisi Energi G-20 Presidensi Indonesia akan mengangkat tiga hal krusial untuk transisi energi berkelanjutan, yakni fokus pada akses energi, teknologi, dan pendanaan. Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan membutuhkan dana yang fantastis sebesar Rp3.500 triliun untuk menurunkan tiga perempat dari 41% komitmen penurunan emisi pada tahun 2030. Dalam melakukan transisi energi diusahakan agar dampaknya seminimal mungkin terhadap sosial ekonomi masyarakat dan didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat yang akan dibangun pada forum G-20 Indonesia.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Isu:
Thailand adalah negara yang lebih dulu menyatakan diri sebagai the World Halal Kitchen atau Dapur Halal Global dengan kawasan industri halal di beberapa kota wisatanya seperti Phuket dan Chiang Mai. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia dapat menjadi the World Halal Kitchens. Untuk mencapai visi Indonesia sebagai the World Halal Kitchens, perlu dikembangkan ekosistem kuliner halal nasional. Pengembangan ekosistem kuliner halal penting sebab sektor kuliner menyumbang 36,4% dari total PDB nasional. Komisi VIII DPR perlu mendorong BPJPH untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) makanan dan minuman tentang urgensi sertifikat halal.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.


Isu:
Saat ini, jumlah kasus Covid-19 dengan varian Omicron pada anak-anak, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan klaster perkantoran cukup tinggi. Mayoritas penularan terjadi melalui transmisi lokal, yaitu penularan dari penderita Covid-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala di lingkungan terdekat. Kondisi ini harus diwaspadai dengan serius terutama bagi kelompok risiko tinggi terpapar Covid-19 seperti lansia; ibu hamil; serta orang yang memiliki penyakit penyerta, daya tahan tubuh rendah dan obesitas. Selain itu, perlu diwaspadai penularan pada orang yang belum divaksin Covid-19, baik primer maupun booster. Dalam menyikapi peningkatan kasus Covid-19, terdapat peran serta semua pihak, termasuk masyarakat. Beragamnya pengetahuan dan sikap masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 dapat menjadi faktor penentu keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. Di sisi lain, masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak semua kelompok masyarakat mempunyai ketahanan dalam menghadapi pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Oleh karena itu, agar upaya pengendalian pandemi Covid-19 dapat terlaksana dengan baik, diperlukan adanya data dan informasi yang benar, faktual, dan terbuka kepada masyarakat.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Isu:
MotoGP seri 21 akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika pada 18–20 Maret 2022. Berdasarkan hasil uji coba pramusim 11–13 Februari 2022, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu perlunya perbaikan kendala teknis sirkuit, terutama terkait kebersihan dan pengaspalan kembali lintasan sirkuit. Terkait kepentingan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, perlu dilakukan penambahan konter imigrasi di bandara bagi PPLN, begitu pun halnya dengan edukasi dan sosialisasi bagi pelaku wisata dan ekonomi kreatif. Tim khusus yang akan memverifikasi dan memvalidasi para pengelola hotel agar terhubung langsung dengan Satgas Covid-19 sebagai hotel karantina juga diperlukan, begitu pun halnya dengan panduan informasi untuk memudahkan mobilisasi wisatawan, pembalap, dan tim ofisial MotoGP. Komisi X perlu memonitor Pemerintah dan pihak penyelenggara dalam menindaklanjuti laporan evaluasi pramusim supaya penyelenggaraan MotoGP bisa berjalan sukses, diikuti dengan peningkatan kehidupan pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah sekitar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Penulis:


Isu:
Pembayaran digital QRIS meningkat pesat seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring. Penggunaan QRIS sejak 1 Januari 2020 terus meningkat baik jumlah transaksi dan nominalnya. Saat ini, memasuki tahapan kedua dengan pengembangan QRIS cross border dengan Bank of Thailand dan Bank Negara Malaysia. Tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital, kapabilitas digital, preferensi masyarakat dalam penggunaan uang tunai, dan masih ada yang belum memiliki rekening bank. Kolaborasi Pemerintah, BI, dan industri diperlukan agar akselerasi transformasi digital dapat terwujud. DPR dalam hal ini Komisi XI dan Komisi VI memberikan atensi melalui fungsi konstitusional dan pengawasannya memastikan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dan konsumen, memantau implementasi pricing QRIS yang dapat memajukan percepatan transformasi, mendorong BI segera mengadopsi new big data initiative, dan mencermati apabila struktur pasar jasa pembayaran nontunai mengarah oligopoli.

Vol. II / PUSLIT - Februari 2022

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Krisis politik yang terjadi di Myanmar perlu terus diupayakan solusinya. Selain dengan mengimplementasikan lima butir konsensus untuk mengatasi krisis Myanmar, ASEAN dapat mendorong Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) dan NGO untuk terlibat lebih banyak. Langkah itu dapat membantu Kamboja (yang saat ini menjabat Ketua ASEAN) untuk tetap mengarusutamakan isu Myanmar sebagai agenda penting ASEAN. Dengan kondisi internal di ASEAN sendiri yang memang sangat berbeda pemahaman dan derajat penerapan demokrasi di internal negaranya, tidak mudah bagi ASEAN untuk menegakkan demokrasi. Namun, di atas semuanya, sebagai komunitas yang berorientasi pada people of ASEAN, menjadi tanggung jawab ASEAN untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia Myanmar dalam prinsip human security. DPR, melalui Komisi I, perlu mengingatkan pemerintah (Kemenlu) agar Indonesia bersama ASEAN untuk terus mengupayakan solusi atas krisis politik yang terjadi di Myanmar.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.


Isu:
Spekulasi penundaan Pemilu 2024 berakhir seiring dengan kesepakatan penyelenggaraan pemilu yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada pada 27 November 2024. Kesepakatan tersebut diambil setelah Komisi II DPR, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu menyelenggarakan Rapat Kerja pada 24 Januari 2022. Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, KPU saat ini berusaha menyosialisasikan tanggal pemungutan suara pemilu dan pilkada dan sekaligus menyelesaikan draft Rancangan Peraturan KPU tentang program, tahapan, dan kegiatan. Rancangan PKPU ini nantinya akan disosialisasikan oleh DPR melalui Komisi II DPR yang akan mensupervisi dalam proses konsultasi. Ini sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, karena penyelenggaraannya menjadi bagian dari alokasi pendanaannya melalui APBN.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.


Isu:
Pernyataan Jaksa Agung bahwa pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara mendapat kritik dari beberapa kalangan. Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI menyampaikan bahwa pernyataan Jaksa Agung bukanlah untuk impunitas, namun karena pertimbangan ketidaktahuan pelaku dan sebatas kesalahan administratif. Usulan Jaksa Agung perlu dikaji lebih lanjut, bukan hanya dari aspek pengembalian uang negara, namun juga efek jera agar kasus korupsi tidak membudaya. Usulan Jaksa Agung akan dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi perlu mendapat hukuman yang berat, terlebih korupsi yang berdampak besar terhadap kerugian keuangan negara dan sistematis. Komisi III DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu mengingatkan Jaksa Agung agar usulan tersebut perlu disertai dengan kajian yang lebih mendalam dengan memperhatikan aspek yuridis, sosiologis, dan ekonomis.

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Isu:
Meskipun telah terjadi perlambatan laju deforestasi di tahun 2019-2020, namun masih banyak ancaman yang dapat memengaruhi deforestasi di Indonesia, antara lain masih maraknya perambahan hutan dan pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Akibatnya terjadi kerusakan habitat satwa yang dilindungi yang pada akhirnya menyebabkan konflik satwa dengan manusia. Penggunaan lahan untuk IKN juga perlu mendapatkan pengawasan agar tidak mengakibatkan peningkatan laju deforestasi. DPR RI melalui Komisi IV harus terus melalukan pengawasan terhadap penggunaan dan pelepasan kawasan hutan. Selain itu, DPR RI juga harus memastikan tersedia undang-undang yang secara tegas memastikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk di dalamnya untuk sumber daya yang berada di kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Hal itu dapat dilakukan DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu dengan melakukan perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Isu:
Surat Edaran (SE) Dirjen Perhubungan Kemenhub No. 11/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19 telah membuka empat bandara sebagai pintu masuk kedatangan bagi pelakuperjalanan luar negeri. Keempat bandara itu adalah Bandara Soekarno Hatta di Tangerang Banten, Bandara Ngurah Rai di Denpasar Bali, Bandara Hang Nadim di Batam Kepulauan Riau, dan Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Pembukaan empat bandara tersebut diharapkan akan membantu pemulihan ekonomi yang terdampak selama masa pandemi Covid-19, baik di sektor pariwisata maupun di sektor industri penerbangan. Aturan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan volume penerbangan menuju daerah wisata Indonesia. Penguatan fasilitas karantina bagi wisatawan yang berkunjung perlu dilakukan agar penyebaran virus Covid-19 dapat dikendalikan dan perekonomian dapat terus bergerak.

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.


Isu:
UMKM memiliki peran signifikan terhadap perekonomian nasional, sekaligus sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, khususnya di masa pandemi Covid-19. Saat ini yang dibutuhkan oleh UMKM adalah penyaluran kredit perbankan untuk mencukupi kebutuhan permodalan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran kredit tidak tumbuh signifikan. Dalam rangka membantu UMKM terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM. Di samping itu melalui PBI No. 23/13/PBI/2021, pada 2024 rasio kredit perbankan ke sektor UMKM menjadi paling sedikit 30%. DPR RI melalui Komisi VI mendorong pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan perlu mengajak pemerintah bersama-sama mencari mencari langkah-langkah strategis agar UMKM dapat memperoleh kredit perbankan guna mengatasi kendala permodalan, serta mendorong agar rasio kredit perbankan untuk UMKM sebesar 30% terwujud pada 2024.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Isu:
Transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi terobosan penting di sektor energi untuk dapat memanfaatkan energi bersih yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Pemerintah pun berkomitmen untuk melakukan transisi energi dengan meningkatkan pemanfaatan EBT pada bauran energi primer. Ditetapkannya RUPTL PLN tahun 2021-2030 yang lebih “hijau” menjadi langkah konkret untuk mendukung proses transisi energi ini. Namun, realisasi bauran energi primer yang bersumber dari EBT pada akhir tahun 2020 baru mencapai sekitar 11,2%, dari target 23% pada tahun 2025. Tantangannya terutama terkait dengan lokasi sumber energi terbarukan yang tersebar, keandalan listrik, biaya investasi yang masih mahal, dan proses transformasinya. Komisi VII DPR RI perlu terus mengawal dan mendorong pemerintah untuk merealisasikan kebijakan dan program terkait transisi energi. Dari sisi regulasi, RUU tentang EBT juga perlu segera dibahas agar dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Isu:
Era digital mendorong hadirnya jurnalisme ”clickbait” yang lebih mengedepankan sensasi daripada kualitas isi berita, sehingga konten tentang perempuan yang dimunculkan tidak sensitif gender. Masalah lain yang terkait dengan isu perempuan dalam media adalah tingginya kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis perempuan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih masif untuk menjadikan gender sebagai arus utama dalam media dan dunia jurnalistik melalui pengarusutamaan gender dalam media dan dunia jurnalistik. Melalui fungsi pengawasan DPR dapat mengawasi implementasi Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sedangkan melalui fungsi legislasi DPR dapat meningkatkan status Inpres No. 9 Tahun 2000 menjadi undang-undang, sehingga secara hukum kedudukannya lebih kuat sebagai dasar hukum pengarusutamaan gender.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Isu:
Kasus Covid-19 kembali mengalami peningkatan. Per 9 Februari 2022, tercatat 46.843 kasus baru sehingga total kasus menjadi 4.626.936. Kasus aktif bertambah 32.762 menjadi 265.824 kasus. Pasien sembuh bertambah 14.016 menjadi 4.216.328 orang; dan pasien meninggal bertambah 65 menjadi 144.784 orang. Daerah penyumbang kasus Covid-19 terbanyak yaitu Provinsi DKI Jakarta 14.353 kasus, Jawa Barat 11.201 kasus, dan Banten 6.026 kasus. Peningkatan kasus ini jauh melebihi puncak gelombang pertama pada 30 Januari 2021 (14.518 kasus). Pemerintah menetapkan PPKM Level 3 di wilayah aglomerasi Jabodetabek, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya pada 8 hingga 14 Februari 2022. Hal ini tertera dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.


Isu:
Pada awal tahun, Kemendikbudristek kembali memutuskan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% dimulai pada semester genap 2022. Langkah ini perlu diambil karena prediksi skor PISA Indonesia yang akan turun setelah pandemi. Proyeksi berkurangnya pendapatan tahunan di masa yang akan datang serta ancaman putus sekolah juga mendorong dipilihnya PTM sebagai sistem yang paling tepat untuk saat ini. Dalam praktiknya, penularan Covid-19 dengan varian Omicron merebak selama PTM. Presiden Joko Widodo sudah meminta para Menteri beserta jajarannya untuk terus mengevaluasi sistem PTM, terutama di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Memperhatikan perkembangan yang terjadi, Kemendikbudristek telah menerbitkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2022 tentang diskresi terhadap pelaksanaan SKB empat Menteri.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Isu:
Langkah pemerintah menata dan merapikan industri finansial teknologi (fintech) berpotensi menimbulkan fenomena merger dan akuisisi di kalangan penyelenggara fintech. Rencana kebijakan menaikkan batas modal inti disetor, dari sebelumnya Rp1 miliar menjadi Rp25 miliar bagi penyelenggara fintech, diharapkan dapat menyehatkan Industri Keuangan Nonbank (IKNB). Keberadaan perusahaan teknologi keuangan atau fintech P2P lending semakin terasa dukungannya kepada UMKM. Dukungan ini penting mengingat 84% UMKM mengalami penurunan pendapatan dan 62% UMKM mengalami kendala terkait pegawai dan operasional, sepanjang pandemi dan PPKM. Padahal UMKM telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan nasional. DPR RI perlu mengawal langkah pemerintah dalam menata dan merapikan industri fintech melalui regulasi tidak berdampak negatif pada inklusi keuangan. DPR RI juga terus memastikan keberpihakan pemerintah terhadap proses transformasi digital UMKM yang akan sangat bermanfaat dalam memajukan perekonomian nasional.

Vol. I / PUSLIT - Februari 2022

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.


Isu:
Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) sudah disahkan oleh DPR. Sebagai konsekuensi pemindahan ibu kota, Jakarta akan kehilangan statusnya sebagai daerah khusus. Sesuai konstitusi, jika status kekhususan tidak diperhatikan maka Jakarta akan menjadi provinsi pada umumnya. Hal ini berdampak pada perubahan struktur pemerintahan yang ada. Dalam perspektif ekonomi, status Jakarta yang bukan ibu kota akan berdampak negatif ke sektor bisnis dan ke daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang, Hal ini mendorong diskusi publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kepada DPR RI dan Pemerintah untuk merevisi Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Keistimewaan Jakarta. Usulan status Jakarta antara lain sebagai kota bisnis, kota pendidikan, dan kota kebudayaan. Status Jakarta yang bukan ibu kota, kemungkinan juga dapat memberi keuntungan berupa kelonggaran dan pengurangan volume kendaraan sebagai penyebab kemacetan yang akhirnya mengurangi inefisiensi mobilitas. Saat ini status baru sedang dirumuskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan penyampaian berkas sudah berada di Kementerian Dalam Negeri.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Isu:
Kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia yang terus terjadi mengindikasikan akan adanya gelombang 3 pandemi Covid-19. Selama sepekan terakhir, kasus harian terus meningkat yang diikuti naiknya angka positivity rate yang saat ini mencapai 20,8%. Peningkatan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir terjadi karena pemerintah menambah kuota surveilans seperti testing dan tracing di daerah. Per 30 Januari, jumlah orang yang dites adalah 5,75 per 1.000 penduduk per pekan. Jumlah pemeriksaan tersebut berada di atas angka anjuran Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni 1 per 1.000 penduduk per pekan. Pada 2 Februari 2022 terjadi penambahan kasus positif sebanyak 17.895 kasus, sehingga total menjadi 4.378.286 kasus. Merujuk data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, sejauh ini 6 (enam) provinsi dengan kasus aktif terbanyak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Bali, dan Jawa Timur. Saat ini Indonesia juga menghadapi varian Omicron yang juga terus mengalami peningkatan. Meskipun gejalanya lebih ringan, varian Omicron memiliki daya tular yang lebih tinggi dibandingkan varian Covid-19 lainnya. Sejauh ini mayoritas pasien Omicron memiliki gejala ringan hingga tanpa gejala, sehingga sebagian pasien masih bisa isolasi mandiri dan tidak begitu membebani fasilitas kesehatan. Kendati demikian, pemerintah harus tetap waspada dan menyiapkan langkah antisipasi. Pemerintah terus melakukan monitor mengenai peningkatan kasus Covid-19 di tanah air. Sebagai langkah antisipasi terhadap gelombang 3 Covid-19, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti: a) perbaikan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan karakter varian Omicron; b) Memperkuat layanan telemedicine; c) Penambahan tempat tidur bagi pasien Covid-19, total lebih dari 76 ribu tempat isolasi terpusat di seluruh Indonesia. Walaupun telah melakukan hal-hal tersebut, namun sebaiknya pemerintah perlu juga melakukan pengetatan kembali terhadap protokol kesehatan yang mulai longgar, seperti penggunaan masker dan pembatasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Dengan tingkat penularan varian Omicron yang lebih mudah menyebar, maka kewaspadaan masyarakat harus terus ditingkatkan. Sosialisasi dan edukasi masyarakat perlu terus dilakukan secara masif untuk meningkatkan kewaspadaan, dengan tanpa menimbulkan kekhawatiran yang berlebih. Vaksinasi Covid-19 berperan penting dalam mengendalikan pandemi saat ini, sehingga vaksinasi perlu terus didorong. Percepatan vaksin booster juga perlu dilakukan dan capaian vaksinasi primer terus ditingkatkan. Cakupan vaksin primer perlu terus ditingkatkan sesuai target terutama bagi kelompok usia lanjut, anak-anak, dan ibu hamil. Meskipun demikian, keberhasilan program vaksinasi akan sangat tergantung pada banyak sektor untuk mengatasi hambatan yang ada, salah satunya mengatasi kesalahan informasi vaksin.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.


Isu:
Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang telah disahkan oleh DPR RI menjadi UndangUndang pada tanggal 18 Januari 2022 banyak disorot karena pembahasan RUU IKN yang terlalu cepat. Banyak pihak khawatir akan ada persoalan yang timbul dari terburu-burunya pembahasan RUU IKN. Partisipasi publik atas terbentuknya UU IKN sangat penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam rangka memberikan kesempatan partisipasi masyarakat. Sosialisasi yang optimal bertujuan agar tidak ada keraguan dan silang pendapat berlarut-larut terkait UU IKN. Menurut jajak pendapat Libang Kompas, 50% responden yakin bahwa proyek IKN akan berhasil pada 2024. Sementara 45,5% responden tidak yakin. Sementara itu, 60% responden mengaku tidak mengetahui UU IKN telah disahkan DPR RI yang pembahasannya berjalan relatif singkat yaitu kurang dari 2 bulan. Publik menginginkan agar demokrasi tidak hilang di ibukota baru. Suatu produk perundang-undangan seperti UU IKN dapat disebut efektif nantinya apabila memenuhi 4 faktor efektivitas hukum yaitu (1) kaidah hukum atau peraturan itu sendiri; (2) penegak hukum; (3) sarana/fasilitas; dan (4) warga masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif adalah kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan tersebut. Minimnya keterlibatan publik dalam pembahasan RUU IKN akan membuat kesadaran warga masyarakat mematuhi UU IKN minim, karena warga masyarakat tidak mengetahui apa tujuan dan manfaat dari UU IKN tersebut. Pemerintah seyogyanya mengoptimalkan sisa waktu 2 tahun sebelum 2024 untuk menyosialisasikan UU IKN untuk menghindari perdebatan yang tidak substansi di kalangan warga masyarakat. Terakhir, UU IKN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak, mulai dari purnawirawan jenderal TNI hingga aktivis, antara lain Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, Letjen TNI. Mar (Purn) Suharto, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan sejumlah tokoh lainnya.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Korea Utara kembali menjalankan serangkaian uji coba rudal yang sebelumnya pernah mereka hentikan. Uji coba peluncuran rudal balistik jarak menengah, Hwasong-12 pada 30 Januari tercatat sebagai uji coba peluncuran rudal yang ketujuh dalam satu bulan terakhir, dan merupakan uji coba rudal terbesar pertama yang pernah dilakukan Korut sejak 2017. Korut mengklaim bahwa Hwasong-12 dapat membawa hulu ledak nuklir berukuran besar. Sejumlah analis juga memperkirakan rudal ini memiliki jangkauan hingga 4.500 kilometer, mampu mencapai wilayah AS di Guam. Tindakan Korut ini lalu telah memicu kekhawatiran masyarakat internasional akan stabilitas kawasan Semenanjung Korea. Sekretaris Jenderal PBB mengutuk peluncuran rudal itu. Amerika Serikat bersama Inggris dan Perancis meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas tindakan Korut itu. Indonesia perlu ikut mencermati perkembangan ini, dan mendorong semua pihak untuk menahan diri dan mencegah terjadinya krisis di kawasan. Korut pernah menggunakan rudal Hwasong-12 untuk mengancam AS saat hubungan kedua negara memburuk di tahun 2017. Korut mengancam akan menargetkan Hwasong ke wilayah AS di Guam. Pertama kali diuji coba pada 2016, kemampuan yang dimiliki Hwasong-12 saat ini mengagetkan banyak pihak. Korut mampu meningkatkan kemampuan rudal ini dengan sangat signifikan. Penguasaan teknologi rudal oleh Korut yang terlihat saat ini bahkan menimbulkan kekhawatiran bahwa Korut dapat mencapai kemampuan rudal balistik dengan jangkauan yang lebih jauh lagi.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Isu:
Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 20222027 telah merilis 155 nama calon anggota Dewan Komisioner yang lulus seleksi tahap pertama. Pemilihan ini penting untuk menggawangi upaya OJK terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Upaya OJK tersebut diantaranya melalui perbaikan implementasi forward looking and countercyclical policy dalam meredam volatilitas, memastikan implementasi kebijakan restrukturisasi kredit yang mendorong pergerakan sektor riil, dan menutup setiap peluang modus kejahatan keuangan yang merugikan masyarakat. 5 kebijakan prioritas OJK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan pada 2022 melalui (1) pemberian insentif untuk mendorong pembiayaan sektor prioritas pemerintah; (2) mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan untuk meningkatkan ketahanan permodalan dan likuiditas; (3) merumuskan skema pembiayaan berkelanjutan industri jasa keuangan; (4) memperluas akses keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan (5) memperkuat transformasi digital di sektor jasa keuangan. Menjaga stabilitas sektor keuangan juga harus didukung oleh penguatan investasi yang akan menopang perekonomian hingga dapat tumbuh dalam rentang 4,7-5,5 persen, memproyeksikan kredit perbankan tumbuh di kisaran 6,5-8,5 persen, dana pihak ketiga juga diperkirakan tumbuh dalam rentang 9-11 persen, sementara penghimpunan dana pasar modal diperkirakan meningkat Rp125-175 triliun. Menjaga stabilitas sektor keuangan juga dilakukan melalui upaya mempertahankan stimulus fiskal khususnya sektor yang memiliki multiplier effect tinggi yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga, selain peningkatan akses keuangan. Perluasan kredit atau pembiayaan mencapai Rp1,3 triliun kepada 133,9 ribu debitur sampai dengan triwulan III 2021. OJK juga melakukan kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan hingga mencapai 3,1 juta debitur, yang diperpanjang hingga 2023. Termasuk perluasan raising fund melalui security crowdfunding yang ditargetkan mencapai Rp251 miliar pada 2022.

Vol. IV / PUSLIT - Januari 2022

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
Pemungutan suara pada Pemilu 2024 disepakati akan digelar pada 14 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat rancangan tahapan dan jadwal pemilu. Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni mendatang atau sekitar lima bulan lagi. Beberapa program yang akan dilakukan pada Juni yaitu, penyusunan Peraturan KPU (PKPU), sosialisasi dan publikasi, dan bimbingan teknis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat tahapan pemilihan umum (pemilu) lebih efisien. KPU diharap punya skenario yang bisa memastikan Pemilu 2024 tak menimbulkan korban penyelenggara yang kelelahan seperti Pemilu 2019. Salah satu tahapan yang dibuat lebih efisien ialah pemotongan masa kampanye. DPR menyambut positif usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang meminta masa kampanye Pemilu 2024 dipotong dari 120 hari menjadi maksimal 90 hari dengan catatan hal partisipasi masyarakat tetap diperhatikan. Dalam draft rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), kampanye Pemilu 2024 digelar selama 120 hari. Menteri Dalam Negeri menilai waktu kampanye yang digelar selama tiga bulan sudah cukup. Sebab, perkembangan teknologi memudahkan peserta pemilu. Media sosial dan media-media elektronik lainnya bisa mempermudah akses masyarakat untuk mengetahui visi dan misi para calon. Sebelumnya, KPU mengusulkan masa kampanye Pemilu 2024 selama tujuh bulan. Hal ini menyesuaikan masa kampanye Pemilu 2019.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Isu:
Sudah satu tahun vaksinasi Covid-19 diselenggarakan di Indonesia. Vaksinasi bertujuan memperkuat daya tahan tubuh; mengurangi risiko tertular Covid-19; menurunkan angka kesakitan dan angka kematian; serta mempercepat berakhirnya pandemi. Saat ini, sudah terdata lebih dari 182 juta dosis vaksin I atau 87,80% dari total sasaran vaksin dan lebih dari 126 juta dosis vaksin II atau 60,58% dari total sasaran vaksin. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BIN, TNI, Polri dan lembaga lain turut serta dalam upaya mempercepat capaian vaksinasi Covid-19 di setiap daerah. Vaksinasi merupakan upaya yang paling efektif dalam mencegah terinfeksinya penyakit menular. Vaksinasi juga merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan). Vaksinasi juga merupakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU Wabah). Namun dalam penyelenggaraan vaksinasi masih ditemui berbagai permasalahan, salah satunya kasus penyuntikan vaksin kosong. Diberitakan, pada 21 Januari 2022 telah terjadi dugaan penyuntikan vaksin kosong oleh tenaga medis kepada beberapa siswa Sekolah Dasar (SD) Dr. Wahidin, Medan. Kegiatan vaksinasi tersebut diinisiasi dan diselenggarakan oleh Polres Pelabuhan Belawan dengan sasaran vaksin sebanyak 500 anak pada tanggal 17 Januari 2022. Saat ini, kasus tersebut tengah dalam proses penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, pada 6 Agustus 2021 juga diberitakan adanya kasus penyuntikan vaksin kosong di Sekolah IPEKA Jakarta Utara oleh tenaga keperawatan, namun kasus tersebut berakhir dengan damai dan telah dilakukan penyuntikan kembali pada korban. Terjadinya kasus penyuntikan vaksin kosong merupakan sebuah ironi di saat ditemukannya ribuan vaksin kedaluwarsa di berbagai daerah serta banyaknya masyarakat yang antusias mengikuti program vaksinasi Covid-19 baik primer maupun booster. Terjadinya kasus ini dapat memberikan citra buruk dan menambah hoaks seputar vaksinasi di tengah masyarakat. Hal ini pun akan menghambat percepatan capaian vaksinasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah, di mana kasus penyuntikan vaksin kosong dapat menimbulkan kekhawatiran orang tua dan pihak sekolah. Pada dasarnya tindakan penyuntikan merupakan wewenang dokter atau tenaga medis. Kewenangan ini dapat dilimpahkan secara delegatif (disertai dengan pelimpahan tanggung jawab) kepada tenaga keperawatan. Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu program pemerintah yang dapat dilimpahkan kepada tenaga keperawatan. Hal ini tertera dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (UU Keperawatan). Tentunya tenaga medis maupun tenaga keperawatan dalam menjalankan praktik profesinya wajib berlandaskan standar profesi, standar pelayanan, SOP, peraturan perundang-undangan dan kode etik. Penyuntikan vaksin kosong sudah pasti tidak sesuai standar. Pasal 14 UU Wabah mengatur tentang sanksi pidana terhadap seseorang yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah. Selain itu, penyuntikan vaksin kosong tidak sesuai dengan persetujuan yang dibuat di awal dengan klien; merugikan klien yang tidak mendapatkan manfaat vaksin; serta tidak menjunjung kepentingan kemanusiaan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap etika profesi.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.


Isu:
Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Januari 2022 setelah tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) sehari sebelumnya. Penetapan tersebut terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terbit bersama saudara kandungnya, Iskandar PA, mengatur pelaksanaan proyek pekerjaan infrastruktur di Langkat. Terbit memerintahkan pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Langkat untuk berkoordinasi dengan Iskandar dan memilih kontraktor yang akan menjadi pemenang proyek tersebut di Dinas PUPR. Kontraktor yang ingin menang proyek diduga harus memberikan fee sebanyak 15 persen dari nilai proyek kepada Terbit dan Iskandar, dan fee sebesar 16,5 persen bila proyek menggunakan mekanisme penunjukan langsung. Muara Perangin-angin merupakan kontraktor yang memenangkan proyek senilai 4,3 milyar rupiah. KPK menduga fee yang diberikan Muara kepada Terbit sebesar 786 juta rupiah. Beberapa proyek lainnya dikerjakan sendiri melalui perusahaan milik Iskandar. Atas perbuatannya, Terbit, Iskandar PA, Marcos Surya Abdi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. Muara Perangin-angin selaku pemberi suap dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain dugaan korupsi, diduga telah terjadi tindak pidana lainnya dalam kasus Bupati Nonaktif Langkat. Dalam proses penggeledahan di rumah pribadi Bupati Langkat ditemukan 2 (dua) ruangan masing-masing berukuran 6x6 meter dengan bagian depannya berjeruji besi seperti penjara yang dihuni 48 orang. Kegiatan kerangkeng manusia tersebut sudah dimulai sejak 2012, namun tidak memiliki perizinan penggunaan atau ilegal. Ruangan itu disebut sebagai panti rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga yang berwenang dalam program rehabilitasi narkoba menyatakan kerangkeng tersebut bukan tempat rehabilitasi pengguna narkoba. Kerangkeng tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan rehabilitasi medis yang terdapat dalam Permenkes No. 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat ini sedang melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan telah terjadinya praktik perbudakan manusia mengingat penghuni kerangkeng setiap pagi diminta bekerja di kebun milik Bupati Langkat. Sore hari selesai bekerja kembali masuk ke dalam kerangkeng. Mereka tidak dibayar dengan dalih memberi keahlian untuk para 'warga binaan' sebagai bekal bagi mereka selepas keluar dari tempat tersebut.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Isu:
Pada 25 Januari 2022, Presiden Joko Widodo telah menyepakati sejumlah kesepakatan saat melakukan pertemuan bilateral dengan PM Singapura Lee Hsien Loong di Bintan. Terdapat 3 kesepakatan strategis Indonesia-Singapura, yakni perjanjian ekstradisi, pelayanan ruang udara (Flight Information Region/FIR), dan kerja sama pertahanan. Perjanjian ekstradisi berfungsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika dan terorisme sehingga dapat menciptakan efek gentar bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura. Setelah kesepakatan ini, Pemerintah Indonesia melanjutkan proses penyesuaian FIR. Proposal penyesuaian FIR Jakarta akan disusun bersama Singapura kemudian dilaporkan ke Organisasi Penerbangan Sipil internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO). Terkait kerja sama pertahanan, kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan dan pengaturan area latihan perang.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.


Isu:
Ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG telah mendorong untuk dilakukan penghiliran batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Gasifikasi batu bara menjadi DME merupakan salah satu bentuk transformasi pemanfaatan energi ke ekonomi hijau serta energi baru dan terbarukan. Proyek gasifikasi batu bara menjadi DME di Kabupaten Muara Enim yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Januari 2022 merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam Tbk. (PTBA). Proyek ini menarik investasi UDS2,1 miliar dan akan menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun sehingga mengurangi impor LPG 1 juta ton per tahun atau Rp80 miliar per tahun. Proyek DME dapat menekan subsidi LPG sebesar Rp7 triliun per tahun dan menyerap tenaga kerja sekitar 13.000 orang pada masa konstruksi, yang terdiri dari 12.000 orang untuk pekerjaan hilir di Pertamina, dan 3.000 orang pada masa produksi. Gasifikasi batu bara juga mampu memberikan penghematan cadangan devisa hingga Rp9,7 triliun per tahun. Saat ini, terdapat 2 proyek strategis nasional yaitu DME Muara Enim dan penghiliran batu bara menjadi methanol di Bengalon, Kalimantan Timur. Untuk itu diperlukan dukungan insentif fiskal dan nonfiskal mengingat investasinya jangka panjang dan berisiko tinggi.

Vol. III / PUSLIT - Januari 2022

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Kesepakatan bahwa tidak ada revisi terhadap UU Pemilu yang di dalamnya juga terdapat UU Pilkada mengakibatkan sebanyak 272 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya di sepanjang tahun 2022 dan 2023, kekosongan kepala daerah tersebut akan diisi oleh penjabat (Pj) sampai dengan terpilihnya kembali kepala daerah definitif hasil dari Pilkada 2024. Perlu diketahui, jumlah kepala daerah yang akan mengakhiri jabatannya pada tahun 2022 sejumlah 101 ditambah dengan wakil-wakilnya yang terdiri dari 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 walikota. Sedangkan untuk tahun 2023 berjumlah 171 beserta para wakilnya yang terdiri dari 17 gubernur, 115 bupati, dan 39 walikota. Pada Pasal 201 Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan pada Ayat 10 untuk mengisi kekosongan gubernur maka akan diangkat penjabat dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan pada ayat 11 disebutkan untuk mengisi kekosongan bupati/walikota akan diangkat penjabat dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Rata-rata para penjabat tersebut akan memimpin daerahnya masing-masing lebih dari 20 bulan atau lebih dari 2 tahun diantara tahun 2022 sampai dengan 2024. Menyadari bahwa kewenangan seorang penjabat kepala daerah kurang memadai sehingga muncul kekhawatiran akan memperlambat upaya pemerintah di dalam mensejahterakan masyarakat, maka terdapat usul untuk melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap penjabat yang akan dipilih. Terlepas dari masalah netralitas dan kompetensi ASN yang akan menjadi penjabat kepala daerah, melalui uji ini diharapkan keleluasaan penjabat kepala daerah dalam membuat kewenangan juga akan ikut bertambah. Hal itu bertujuan agar roda pemerintahan tidak hanya berjalan stagnan dengan menunggu instruksi atau arahan dari Kementerian Dalam Negeri dalam mengambil keputusan sebuah kebijakan. Namun uji ini masih belum dapat dilakukan karena ketiadaan payung hukum yang mendasarinya.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Isu:
Kementerian Agama belum mendapatkan kepastian penyelenggaraan ibadah haji pada 1443 Hijriyah atau tahun 2022 dari Pemerintah Arab Saudi. Bahkan hingga awal tahun 2022, Indonesia dan Arab Saudi belum menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait persiapan haji 2022. Biasanya, MoU itu dilakukan pada bulan Desember hingga awal Januari. Seperti diketahui, pemerintah tidak memberangkatkan calon jemaah haji selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2021 dan 2020. Pertimbangan utamanya adalah kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda sejumlah negara termasuk Indonesia. Dalam hal ini kesehatan calon jemaah haji menjadi prioritas pemerintah. Tahun 2022 ini Pemerintah Arab Saudi belum dapat melakukan pembicaraan terkait penyelenggaraan ibadah haji, baik dengan Indonesia maupun negara-negara lain. Sementara, waktu persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 relatif terbatas. Sesuai kalender Hijriyah, jadwal pemberangkatan jemaah haji tahun 2022 diperkirakan 5 Juni 2022. Terbatasnya waktu persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2022 mendorong Pemerintah melakukan beberapa langkah mitigasi: pertama, terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi tentang kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji tahun 1443 H/2022 M; kedua, melakukan integrasi sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat) dengan aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna untuk mengidentifikasi status kesehatan dan vaksinasi para jemaah haji; dan ketiga, penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun demikian, mengingat pandemi Covid-19 yang belum berakhir ditambah kemunculan varian baru Omicron, maka pemerintah juga telah menyiapkan tiga opsi penyelenggaraan ibadah haji 2022, yaitu penyelenggaraan haji kuota penuh dengan jemaah yang berhak berangkat pada 1441 H/2020 M; kuota terbatas; dan tidak memberangkatkan jemaah haji sama sekali sebagaimana 2 tahun yang lalu.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Isu:
Pada 17 Januari 2022, Kepolisian melakukan penggerebekan rumah penampungan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Karimun, Kepulauan Riau. Tujuh orang calon PMI ditemukan dan telah bersiap untuk diberangkatkan secara ilegal. Karimun bukan daerah asal para calon PMI melainkan hanya sebagai tempat transit. Para calon PMI berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa. Tidak lama berselang, tepatnya 19 Januari 2022, polisi kembali melakukan penggerebekan terhadap 2 tempat penampungan dan mengamankan 11 orang calon PMI. Kali ini penampungan berada di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Menurut Komandan Pangkalan TNI AL Tanjung Balai – Asahan, Letkol Laut (P) Robinson Hendrik Etwiory, sepanjang 2021 mereka telah berhasil menggagalkan penyelundupan 227 calon PMI di wilayah mereka. Tindakan Polisi dan TNI menggerebek lokasi penampungan PMI memang marak dilakukan di sepanjang perairan Sumatera Utara (Sumut) dan Kepulauan Riau (Kepri) semenjak terjadi kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut 64 calon PMI ilegal yang tenggelam di Perairan Malaysia pada pertengahan Desember 2021. Kasus tersebut cukup menggemparkan karena menewaskan 21 calon PMI, 30 orang hilang, dan 13 orang selamat. Ironisnya sisa yang selamat justru ditahan oleh otoritas Malaysia karena dianggap masuk tanpa izin. Kondisi ini menunjukkan betapa minimnya pelindungan bagi PMI yang berangkat secara ilegal. Beberapa pihak telah ditangkap sehubungan dengan kasus ini. Ada pihak yang berperan sebagai calo di daerah asal, pengelola tempat penampungan, pemilik (cukong) kapal yang menyelundupkan calon PMI dan oknum aparat keamanan yang menjadi “backing”. Terhadap pelaku penyelundupan PMI ilegal setidaknya terdapat 3 aturan yang dapat dikenakan yaitu Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian Pasal 81 dan Pasal 83 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Selain itu juga dapat berlaku Pasal 3 juncto Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Perundang-undangan tersebut mengatur sanksi yang cukup tegas. Kasus pemberangkatan PMI secara ilegal bukan merupakan hal baru. Setiap tahunnya marak terjadi, apalagi pada saat pandemi Covid-19 yang mana pintu pemberangkatan resmi ditutup, sehingga minat calon PMI untuk berangkat melalui jalur ilegal semakin besar. Para pelaku sepertinya tidak takut dengan sanksi hukum yang ada. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya jalur tikus pengiriman PMI yang membentang sepanjang perairan Kepri, Sumut, dan Kalimantan, sehingga membutuhkan pengawasan yang cukup ketat. Keberadaan para calo di daerah asal juga tetap ada meski telah ada aturan pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap dalam UU PPMI. Tempat penampungan juga masih marak meski dalam UU PPMI sudah tidak diatur lagi.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Isu:
Sejak 1 Desember 2021 Indonesia resmi memegang presidensi G20. Dengan mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, beragam agenda pertemuan sudah mulai dilaksanakan pada Januari 2022. Indonesia menekankan tiga pilar pada presidensi 2022, yaitu mempromosikan produktivitas melalui penguatan sumber daya manusia, meningkatkan daya tahan perekonomian yang semakin tangguh dan berkelanjutan, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Peran Indonesia pada presidensi G20 telah membuka beragam kesempatan untuk bersama-sama mewujudkan perekonomian global yang lebih baik dan berkembang. Terbukanya isu-isu di luar keuangan seperti kesehatan, lingkungan, energi berkelanjutan, serta perubahan iklim tidak dapat dihindari mengingat kepentingan negara-negara anggota yang berbeda. Oleh karena itu, kepercayaan pada Indonesia dalam mewakili isu negara-negara miskin dan berkembang harus diupayakan secara maksimal sehingga kontribusi yang diharapkan dapat tercapai. DPR, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, dan juga diplomasi parlemen, harus mengawal dan turut memastikan presidensi Indonesia pada G20 dapat berjalan dengan baik dan sukses, terutama dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara miskin dan berkembang.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.


Isu:
Kenaikan harga crude palm oil (CPO) global selama tahun 2021 yang diakibatkan oleh tingginya permintaan CPO dari China untuk pengembangan bahan bakar biodiesel, terbatasnya pasokan CPO dari Malaysia akibat kondisi cuaca kurang baik, dan peningkatan permintaan konsumsi masyarakat akibat pelonggaran PPKM, telah menyebabkan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Harga CPO diproyeksikan akan tetap berada di level tinggi seiring dengan siklus cuaca yang menghambat proses penanaman dan panen sawit pada awal tahun 2022. Hal ini akan memperpanjang kelangkaan CPO setidaknya selama 6 bulan pertama pada tahun 2022. Untuk mengantisipasi tingginya harga minyak goreng, Pemerintah melakukan penekanan harga dengan memakai dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) senilai Rp3,6 triliun untuk penyediaan 1,2 miliar liter minyak goreng dengan satu harga Rp14.000 per liter. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 2/2021 tentang Perubahan atas Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mulai berlaku 24 Januari 2022. Kebijakan ini mengatur ekspor CPO, refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein, dan jelantah harus dilakukan melalui perizinan berusaha berupa pencatatan ekspor (PE). Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain menyerahkan Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan larangan terbatas (Lartas) pada ekspor produk kelapa sawit ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya pasokan minyak sawit untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan Lartas ini juga dilakukan untuk memastikan tidak adanya kebocoran minyak goreng subsidi ke luar negeri (ekspor). Dari sisi pelaku usaha, kebijakan penyaluran minyak goreng bersubsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap pelaku industri minyak goreng karena pelaku usaha masih bisa mendapatkan pendapatan maksimal dari ekspor produk CPO dan turunannya.

Vol. II / PUSLIT - Januari 2022

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menghadirkan e-KTP digital yang dapat disimpan melalui aplikasi di handphone. e-KTP digital saat ini masih dalam uji coba namun akan diluncurkan pada tahun 2022 ini. Rencananya e-KTP digital dilakukan secara bertahap dan menerapkan prinsip double track system service atau pemberian layanan melalui dua jalur yakni layanan digital dan layanan manual. Nantinya dalam satu aplikasi identitas digital selain KTP akan dilengkapi menu utama yang terdiri atas data keluarga, dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang terintegrasi e-KTP. Dokumen yang terintegrasi e-KTP diantaranya hasil vaksin, NPWP, Kepemilikan kendaraan dan status kepegawaian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Nantinya e-KTP digital hadir dalam bentuk foto dan QR Code ke smartphone. Tujuan dari digitalisasi e-KTP pertama mempermudah transaksi pelayanan public atau privat. Kedua, mencegah penyalahgunaan data kependudukan. Ketiga, menghemat biaya pembuatan identitas. Namun dibalik manfaat tersebut, digitalisasi e-KTP masih dihadapkan dengan tantangan terkait kebocoran data pribadi seperti yang pernah terjadi pada kasus kebocoran data BPJS beberapa waktu lalu. Berkaitan dengan keamanan data maka dalam penggunaan QR Code masih membutuhkan keamanan berlapis berupa verifikasi OTP yang dibutuhkan setiap kali konfirmasi data atau pengambilan data pribadi, hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Kepala Bagian Humas & Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara menginformasikan bahwa selama 19 hari pertama bulan Desember telah tercatat 58 ribu WNI bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta ke luar negeri. Bahkan, pada masa masa libur Natal dan Tahun Baru 2022 (22–29 Desember 2021), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 16.939 WNI pergi meninggalkan Indonesia. Pada saat yang bersamaan, 16.427 WNI juga terdata masuk ke Indonesia melalui titik tersebut. Meningkatnya jumlah kedatangan ini ditunjukkan dengan persentase keterisian karantina di Jakarta yang mencapai 82% dari total kapasitas yang ada. Satuan Tugas Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 2 Tahun 2022 yang mewajibkan WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri dari jalur manapun (darat, laut, atau udara) untuk menjalani karantina dengan jangka waktu: 1. 10 x 24 jam jika kembali dari negara/wilayah yang terkonfirmasi komunitas varian Omicron; secara geografis berdekatan dengan negara transmisi komunitas kasus varian Omicron; dan jumlah kasus konfirmasi Omicron melebihi 10.000 kasus. 2. 7 x 24 jam jika datang dari negara selain kriteria di atas. Kebijakan yang mulai diberlakukan pada 7 Januari 2022 ini memangkas durasi karantina dari yang sebelumnya maksimum 14 hari, karena pemerintah menganggap telah terjadi penurunan infeksi. Padahal, data menunjukkan hal sebaliknya. Positivity rate dari pelaku perjalanan luar negeri 65 kali (13%) lebih tinggi dibandingkan dengan transmisi lokal (0,2%). Hingga tanggal 11 Januari 2022, telah dideteksi 414 kasus Omicron, dengan dua di antaranya membutuhkan perawatan dengan oksigen karena memiliki komorbid. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan perjalanan luar negeri merupakan penyebab utama peningkatan kasus Omicron di Indonesia. Untuk membantu pengawasan karantina, Polri telah meluncurkan aplikasi Monitoring Karantina Presisi di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang, pada hari Kamis 6 Januari 2022. Selain memuat data monitoring, statistik karantina, dan hasil tes PCR masyarakat, aplikasi ini dapat melacak posisi karantina pelaku perjalanan luar negeri apabila berada di luar jarak tempat karantina yang sudah ditentukan. Upaya pemerintah ini patut diapresiasi, namun yang jadi masalah adalah implementasinya agar tidak ada satu pun pelaku perjalanan luar negeri yang lolos dari kewajiban karantina dengan alasan apapun. Jika pemerintah dapat memastikan hal tersebut, maka dapat memberikan motivasi masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, sekaligus meningkatkan rasa percaya publik terhadap eksekutif.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.


Isu:
Menteri BUMN melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia ke Kejaksaaan Agung Republik Indonesia. Laporan Menteri BUMN kepada Kejaksaan Agung dilengkapi dengan bukti audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun bukti tersebut untuk melengkapi penyelidikan yang saat ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus). Dugaan tindak pidana korupsi sudah terjadi sejak November tahun 2021, dimana ada dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dua kasus, yaitu mengenai mark-up pembelian dan sewa pesawat jenis ATR 72-600 serta menyangkut dugaan penipuan dalam pelaporan penggunaan bahan bakar. Adapun kasus ini diduga terjadi pada periode pengelolaan Garuda Indonesia sejak 2013 – 2021. Menteri BUMN dan Jaksa Agung mengatakan bahwa laporan dugaan tindak pidana korupsi merupakan upaya untuk melakukan “pembersihan” perusahaan BUMN dari praktik tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa lalu yang menyebabkan kerugian negara. Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diperlukan sebagai langkah untuk mengantisipasi adanya peluang atau usaha untuk melakukan tindak pidana korupsi. Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengatakan bahwa pemerintah perlu lebih serius dalam menuntaskan berbagai penyimpangan di sejumlah BUMN. Hal ini dikarenakan berdasarkan data pada September 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, tercatat terdapat 159 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN. Oleh karena itu, Amin AK mempertanyakan implementasi good corporate governance (GCG) di BUMN. PT Garuda Indonesia bukan pertama kali mengalami permasalahan yang cukup pelik. Pada tahun 2021, Pemerintah menilai bahwa PT Garuda Indonesia telah mengalami bangkrut secara teknis. Hal ini dikarenakan PT Garuda Indonesia menanggung utang yang sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh, kondisi keuangan PT Garuda Indonesia per September tahun 2021 mengalami ekuitas negatif sebesar 2,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 40 triliun. Artinya, PT Garuda Indonesia memiliki utang yang lebih besar daripada aset yang dimiliki, dimana kewajiban PT Garuda Indonesia mencapai 9,8 miliar dolar AS, sedangkan asetnya hanya sebesar 6,9 miliar dolar AS. Permasalahan PT Garuda Indonesia sudah cukup pelik dengan adanya utang yang sangat besar tersebut, ditambah lagi dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh perusahaan. Penyelamatan PT Garuda Indonesia menjadi sangat penting dilakukan, agar negara tidak kehilangan salah satu aset negara di bidang penerbangan. Oleh karena itu, menjadi penting lembaga Eksekutif bersama dengan lembaga Legislatif mencari cara yang tepat untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia dari kebangkrutan. Selain itu, menjadi penting juga adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia.

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Isu:
Kunjungan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen Ke Myanmar pada 7 Januari 2022 mendapatkan protes dari Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentarians for Human Rights/APHR). Bahkan Ketua APHR, Charles Santiago (Anggota Parlemen Malaysia) menekankan bahwa Hun Sen telah bertindak menentang ASEAN dengan secara sepihak melakukan lawatan ke Myanmar. Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (sebuah pemerintahan dalam pengasingan Myanmar yang mewakili para anggota parlemen Liga Nasional untuk Demokrasi) juga menunjukkan sikap protes terhadap kunjungan Hun Sen dengan mengatakan bahwa rakyat Myanmar marah atas lawatan Hun Sen. Kunjungan Hun Sen dilakukan setelah militer Myanmar membunuh 1.443 warga sipil, menurut catatan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Wakil PM Kamboja Prak Sokhonn, yang juga utusan ASEAN saat ini, berdalih kunjungan Hun Sen merupakan bentuk dialog yang inklusif untuk menciptakan kepercayaan bagi semua pihak.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Isu:
Mendekati pengujung 2021, strategi pemerintah dalam menangkal Covid-19 dengan varian terbaru Omicron dinilai selaras dalam mencegah transmisi virus. Hal itu mendorong bertumbuhnya ekonomi nasional. Indikatornya adalah inflasi per 3 Desember 2021 berada pada level yang rendah dan terkendali yaitu sebesar 0,25% dan perkiraan inflasi 2021 sebesar 1,55%. Pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 5,2 persen. Pemenuhan target ini akan sangat bergantung pada penanganan Covid-19 dan respons kebijakan ekonomi, termasuk di dalamnya program pemulihan ekonomi nasional (PEN), penciptaan lapangan kerja, dan kesiapan bertransformasi ke era digital. Kestabilan politik di Tahun 2022 juga harus dijaga supaya ekonomi bisa tumbuh.Di samping terus memperbaiki kinerja di sisi kesehatan, pemerintah berencana melanjutkan program PC-PEN pada 2022. Alokasi anggarannya sebesar Rp 414,1 triliun dengan fokus pada bidang kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Untuk optimalisasi pemanfaatan PEN 2022, beberapa program akan didorong sebagai front loading atau direalisasikan pada awal tahun antara lain: subsidi bunga KUR sebesar 3% selama Januari sampai Juni 2022; perluasan program BT-PKLW; insentif fiskal berupa PPN DTP untuk perumahan; dan PPnBM DTP untuk otomotif. Bank Dunia juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2022. Pertumbuhan ini didukung oleh penguatan permintaan domestik dan kenaikan harga komoditas. Sedangkan pertumbuhan tahun 2023 diperkirakan cenderung turun ke level 5,1%. Bank Dunia menyebutkan bahwa tahun ini negara dikawasan Asia akan mulai menormalisasi kebijakan dengan menarik stimulus kebijakan fiskal dan moneter secara bertahap. Secara keseluruhan negara-negara dikawasan Asia Timur dan Pasifik akan terus memperketat kebijakan fiskal dari semula hanya 20% menjadi lebih dari 70% pada 2022. Pengetatan diprediksi kembali meningkat tahun 2023 menjadi 80%. Pengetatan fiskal diharapkan menstabilkan rata-rata utang publik negara tersebut setelah terjadi peningkatan pada akhir 2021, dibandingkan tahun 2019. Faktor penguat utang publik berasal dari gangguan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 akan lebih tinggi, dibandingkan Malaysia sebesar 4,2% dan Thailand 5,1%, tetapi masih di bawah Vietnam sebesar 6,5% dan Filipina 5,9%.Oxford Economics memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 dapat mencapai 6% atau lebih tinggi dari proyeksi pemerintah. Namun, angka itu masih lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Filipina. Oxford Economics menilai bahwa terdapat prospek positif dari perekonomian kawasan Asia Tenggara pada 2022. Adanya pelonggaran pembatasan sosial dan percepatan vaksinasi Covid-19 mendorong pemulihan ekonomi berbagai negara.

Vol. I / PUSLIT - Januari 2022

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Isu:
Unit PPA Satreskrim Polres Minahasa Selatan (Minsel) mengungkap kasus prostitusi online melalui aplikasi MiChat yang beroperasi di sekitar Amurang. Petugas mengamankan seorang tersangka yang menggunakan aplikasi medsos menjajakan dirinya untuk jasa prostitusi bertransaksi dengan pelanggan. Kejadian serupa juga terjadi dengan ditangkapnya artis berinisial CA. Polda Metro Jaya menyebut bahwa artis sinetron CA yang terjerat prostitusi online menawarkan diri sendiri kepada pelanggan tanpa mucikari. Polisi menyebutkan para tersangka dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat I UU ITE dan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mereka juga dijerat Pasal 506 KUHP dan Pasal 296 KUHP. Saat ini memang belum ada permintaan resmi dari kepolisian mengenai akun-akun yang terkait dengan prostitusi daring. Namun, demikian, Kementerian Kominfo secara proaktif terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi agar ruang digital Indonesia bersih dan bermanfaat. Tim Cyber Drone Kominfo akan berkoordinasi bersama Polri terkait pemanfaatan konten MiChat, agar ruang digital bisa bersih dan bermanfaat sebagaimana amanat berbagai perundangan-undangan di Indonesia. Berdasarkan pantauan Kementerian Kominfo, hingga tahun 2020 telah ada 1.068.926 konten yang berkaitan dengan pornografi ditangani oleh Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika. Dari jumlah itu terdapat 10 konten yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak-anak. Kementerian Kominfo rutin melakukan pemantauan melalui mesin pengais konten atau yang dinamakan mesin Ais yang merupakan hasil pengadaan barang Kominfo dengan nilai yang mencapai Rp 200 miliar pada Oktober 2017.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.


Isu:
Dengan ditetapkannya Keppres No. 24 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, Presiden Joko Widodo menetapkan perpanjangan status pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelumnya pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai kedaruratan Kesehatan masyarakat berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 serta bencana non-alam berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2020. Pertimbangan lain dari Presiden adalah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan pentingnya pernyataan presiden atas status faktual pandemi Covid-19 di Indonesia. Dalam Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2021 dinyatakan, selama masa pandemi pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang. Selanjutnya undang-undang yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui persetujuan DPR, termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, dan setelah mendapatkan pertimbangan dari DPD, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Berikutnya, untuk penanganan, pengendalian, dan/atau pencegahan pandemi Covid-19 beserta dampak khususnya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial, pemerintah dapat menetapkan aturan kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan dan skema lainnya. Virus Covid-19 (Omicron) masih terus bermutasi dan menyebar di seluruh dunia dengan capaian 408 ribu kasus. Minggu sebelumnya kasus Covid-19 dunia varian Omicron ini sebanyak 184 ribu kasus dan dideteksi sudah menyebar di 132 negara yang minggu lalunya hanya di 115 negara. Di Indonesia kasus Covid varian Omicron ini sudah mencapai 152 kasus. Memang, paling banyak penyebaran virus ini adalah di wilayah Eropa, Inggris, Denmark, Amerika, di mana kasusnya di atas 20 ribu, padahal di Afrika Selatan sudah turun ke angka 1.800 kasus. Negara di Asia Tenggara yang memiliki kasus Covid-19 varian Omicron di atas Indonesia antara lain Singapura (1.600 kasus) dan Thailand (1.500 kasus). Indonesia per 3 Januari 2022, jumlahnya sebanyak 152 kasus. Kebanyakan yang terkena adalah mereka yang melakukan perjalanan luar negeri. Oleh karena itu, Indonesia harus waspada terhadap lonjakan kasus dunia atas Covid -19 varian Omicron ini, dengan tidak meninggalkan disiplin dan kepatuhan menjalankan protokol Kesehatan. Meskipun varian Omicron lebih cepat menyebar, virus ini tidak membuat penderitanya membutuhkan perawatan intensif serius di rumah sakit seperti varian-varian sebelumnya. Hal ini menurut Menkes. varian Omicron secara klinis bisa melewati antibodi yang berasal dari vaksin, namun sel T atau T cell masih memberikan perlindungan. Untuk itu, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan merencanakan untuk memberikan vaksinasi dosis ketiga (booster) untuk masyarakat Indonesia yang berusia di atas 18 tahun dengan menyasar 21 juta jiwa yang memenuhi kategori pada tanggal 12 Januari 2022. Yang menjadi prioritas utama vaksin booster ini adalah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria 70% suntikan vaksin pertama dan 60% suntikan kedua, yang hingga kini sebanyak 244 kabupaten/kota memenuhi kriteria tersebut. Ketersediaan vaksin yang dibutuhkan untuk penguat/booster sebesar 230 juta dosis dan sudah tersedia sebanyak 113 juta dosis vaksin Covid-19, dipastikan bahwa ketersediaan vaksin untuk penguat ini tidak mengganggu penyuntikan vaksinasi dosis pertama dan kedua bagi masyarakat yang masih belum tervaksinasi. Hal ini mengharuskan pemerintah memperbaiki cakupan vaksinasi pada kelompok-kelompok rentan, lebih mendekatkan distribusi vaksin ke basis-basis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dengan pengawasan distribusi vaksin guna mencegah penyelewengan.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Isu:
Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, oleh karenanya RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) penting untuk segera disahkan. Berdasarkan catatan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), sepanjang 2021 ada sebanyak 1.735 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, sebagian besar korban adalah anak perempuan yaitu sebanyak 1.173 kasus, sedangkan 562 kasus merupakan anak laki-laki. Kekerasan seksual terjadi sebanyak 557 kasus, hak asuh anak/perwalian 520 kasus, kekerasan fisik/psikis ada 240 kasus, eksploitasi ekonomi 80 kasus, korban napza 40 kasus, penelantaran ada 25 kasus, eksploitasi seksual ada 18 kasus, dan anak memerlukan pelindungan khusus lainnya ada 255 kasus. Sementara berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per November 2021, pada tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap anak sebanyak 11.057 kasus, meningkat pada tahun 2020 menjadi 11.279 kasus, dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebanyak 12.566 kasus. Dilihat dari usia Perempuan Korban Kekerasan pada tahun 2021, untuk usia 0-5 tahun ada 5% perempuan yang menjadi korban kekerasan, usia 6-12 tahun ada 14,6%, usia 13-17 tahun ada 31,8%, usia 18-24 tahun ada 13,7%, usia 24-44 tahun ada 28,6%, usia 45-59 tahun ada 5,5%, dan usia di atas 60 tahun ada 0,7%. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam Refleksi Akhir Tahun 2021 yang bertajuk Menelisik Indonesia, perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan paling banyak terjadi sepanjang 2016-2020 yaitu ada 7.338 kasus (29,61%) dari total kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Bahkan kekerasan seksual juga terjadi di dunia pendidikan. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sebanyak 88% dari total kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan (2020) berbentuk kekerasan seksual dan paling sering terjadi di lingkungan pendidikan. Dari kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2020), 27% terjadi di universitas, 19% di pesantren atau pendidikan berbasis Islam, 15% di tingkat SMA/SMU, dan 7% di tingkat SMP. Selain itu, ada 12% yang terjadi di TK, SD, SLB, dan pendidikan berbasis Kristen. Survei Ditjen Diktiristek (2020) juga mengungkapkan 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, sayangnya 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, RUU TPKS mendesak untuk segera disahkan. RUU TPKS diharapkan dapat memberikan pelindungan, keadilan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan dan marginal atau termarginalkan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat terpinggirkan yang acapkali menjadi korban kekerasan. Namun hingga saat ini, RUU TPKS belum dibahas dan disahkan menjadi undang-undang (UU). RUU ini direncanakan akan disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III pada pertengahan Januari 2022.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Lima negara pemilik kekuatan nuklir terbesar di dunia menyepakati bahwa perang nuklir harus dihindari. Persenjataan nuklir yang ada saat ini dan yang akan dikembangkan selanjutnya hanya dipakai sebatas untuk pertahanan, bukan untuk menyerang negara lain. Kesepakatan ditandatangani di Washington, Amerika Serikat, Senin (3/1/2022), yang melibatkan AS, China, Rusia, Inggris, dan Perancis. Mereka merupakan negara pemilik persenjataan nuklir terbesar di dunia sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Total, kelima negara ini memiliki 13.000 hulu ledak nuklir. Sekjen PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, mengatakan, satu-satunya cara menghilangkan risiko nuklir ialah perlucutan total, namun ini memberi harapan akan ada tindakan lebih komprehensif mengenai pengendalian dan pengurangan nuklir secara drastis. Namun, Direktur Eksekutif Kampanye Internasional untuk Perlucutan Senjata Nuklir (ICAN), Beatrice Fihn, memandang kesepakatan ini secara skeptis, yang disebutnya sekadar formalitas kelima negara menenangkan dunia. Menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat internasional sekarang adalah, tidak cukup hanya dengan kesepakatan lima kekuatan nuklir global untuk menghindari terjadinya perang nuklir, tetapi juga harus mendesak lima negara lain yang sudah mengembangkan persenjataan nuklir, yaitu India, Pakistan, Korea Utara, Iran, dan Israel, untuk juga berkomitmen menghindari penggunaan senjata nuklir. Indonesia, antara lain melalui diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI, harus menjadi bagian yang terus mengupayakan hal itu dalam kerangka mewujudkan harapan baru bagi umat manusia yang mendambakan dunia bebas nuklir.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Isu:
Kinerja perekonomian global mengalami penguatan di 2021, meskipun tertahan oleh penyebaran pandemi Covid-19 varian Delta, disrupsi di sisi supply serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya. Pelonggaran restriksi sosial di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global, tercermin pada menurunnya angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekpansi, serta meningkatnya aktifitas perdagangan dunia. Kinerja pertumbuhan global diperkirakan mengalami rebound cukup kuat di tahun 2021. Pelaksanaan APBN 2021 mencatatkan kinerja positif dan melebihi target dalam APBN 2021. Realisasi pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 mampu tumbuh Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun. Realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19. Sementara, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp269 triliun atau 125,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp215 triliun. Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp452 triliun atau 151,6 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp298,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 31,5 persen dibandingkan tahun 2020. Realisasi belanja negara pada tahun 2021 sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran endapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, realisasi belanja negara sementara pada tahun 2021 sebesar Rp 2.786,8 triliun. Peningkatan aktivitas ekonomi dalam negeri tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Inflasi domestik terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tercermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Di sisi lain, sektor perbankan juga relatif solid dengan tingkat kecukupan modal yang memadai, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh tinggi yang diikuti dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit. Kinerja APBN 2021 yang semakin baik menjadi sinyal positif berlanjutnya pemulihan ekonomi yang semakin kuat di tahun 2022.

Vol. V / PUSLIT - Desember 2021

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
Keterbukaan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan pengawas Pemilu diapresiasi setelah membuka tes wawancara untuk bisa diakses masyarakat secara daring. Namun, keterbukaan ini diharapkan dapat ditingkatkan dengan melibatkan publik dalam tes wawancara itu. Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum diharapkan lebih dalam menggali kepedulian para calon terhadap integritas pribadi ataupun kelembagaan. Integritas dipandang sebagai sesuatu yang penting karena kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu salah satunya juga ditentukan oleh integritas anggota KPU. Namun, keterbukaan ini diharapkan dapat ditingkatkan dengan melibatkan publik dengan tes wawancara seperti mengajukan pertanyaan terhadap calon. Elemen masyarakat juga mengharapkan Timsel juga membuka daftar riwayat hidup agar publik mengetahui rekam jejak, organisasi, dan afiliasi politik peserta, dan yang terakhir hasil tes tertulis juga perlu dipublikasikan agar jelas hasil tes para calon. Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027 punya tugas menggelar pemilu dan pilkada secara serentak pada tahun 2024. Pemilu 2019 mengajarkan, betapa rumit dan melelahkan menggelar pemilu secara serentak. Nasib pemilu dan pilkada serentak 2024 turut ditentukan oleh 11 anggota tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Saat ini kasus Covid-19 varian Omicron sudah terdeteksi di 115 negara. Di Indonesia, sudah ada 47 kasus Omicron, mayoritas Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perjalanan internasional dengan tanpa gejala atau gejala ringan. Selain itu, transmisi lokal varian Omicron juga telah ditemukan di Indonesia. Artinya, varian ini telah menular di tingkat populasi yang tidak memiliki riwayat perjalanan atau kontak dengan pelaku perjalanan internasional dalam beberapa bulan terakhir. Hingga saat ini, situasi Covid-19 di Indonesia tercatat masih terkendali. Selama 23 minggu berturut-turut, kasus Covid19 menurun hingga 99,6%, jumlah kasus aktif juga hanya 0,4% , dan tingkat kepositifan hanya 0,07%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan saat puncak kedua Covid-19 pada Juli 2021 yang mencapai 33,25%. Meskipun demikian, munculnya varian Omicron menjadi alarm untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Sekalipun tingkat keparahan yang diakibatkan Omicron cenderung lebih rendah dibandingkan varian Delta, lonjakan kasus bisa menyebabkan fasilitas kesehatan kewalahan. Studi yang dilakukan oleh Institut Ragon, Cambridge, menyatakan bahwa varian Omicron dua kali lebih menular daripada varian Delta dan empat kali lebih menular daripada virus asli. Artinya, varian Omicron tetap sangat berbahaya karena sangat menular dan bisa memicu infeksi ulang. Salah satu permasalahan yang muncul, di tengah merebaknya varian Omicron, mobilitas masyarakat pada masa liburan akhir tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan Covid-19 Community Mobility Report dari Google, per 25 Desember 2021, perjalanan masyarakat menuju mal terdata naik 5%, sementara perjalanan ke lokasi wisata, seperti taman umum kota, pantai, taman nasional, dan dermaga, naik 11%. Data Kementerian Perhubungan juga menunjukkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat dibandingkan pada hari biasa, khususnya melalui moda angkutan jalan. Data per 25 Desember 2021 menunjukkan, jumlah pergerakan penumpang di angkutan jalan meningkat 13,75% dibandingkan pergerakan rata-rata harian di hari biasa dan meningkat 30% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Permasalahan berikutnya, mobilitas yang tinggi seringkali diikuti abainya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Contoh paling mendasar adalah penggunaan masker yang tidak sebagaimana mestinya, terutama ketika berinteraksi di dalam kerumunan. Terhadap permasalahan-permasalahan ini, Pemerintah telah menyiapkan skenario untuk menghadapi kemungkinan peningkatan kasus varian Omicron, yaitu: • Tetap menggunakan level PPKM; • Menggunakan batas ambang 10 kasus/juta penduduk/hari; • Pembatasan diketatkan ketika kasus >500 dan 1.000 kasus per hari; • Pengetatan dilakukan saat tingkat rawat inap dan kematian nasional atau provinsi mendekati Level 2; • Pemantauan mobilitas masyarakat di tempat wisata saat Nataru; • Peningkatan cakupan vaksinasi, terutama daerah dengan capaian dosis pertama di bawah 50%; • Mempertimbangkan peningkatan masa karantina menjadi 14 hari.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Isu:
Kasus kecelakaan lalu lintas di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menewaskan Handi Harisaputra dan Salsabila menemui titik terang. Berdasar hasil penyelidikan, terduga pelaku kecelakaan merupakan oknum anggota TNI AD. Oleh karena itu, Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) melimpahkan proses penyelidikan kasus kecelakaan tersebut kepada Polisi Militer Kodam (Pomdam) III/Siliwangi). Pelimpahan proses hukum tersebut merupakan hasil koordinasi bersama TNI setelah mendapat sejumlah petunjuk terkait peristiwa kecelakaan yang jasad korbannya ditemukan di Jawa Tengah. Kejadian kecelakaan di Nagreg bermula saat Handi Harisaputra dan Salsabila menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional III, Nagreg, Kabupaten Bandung, Jabar. Keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor dan ditabrak oleh mobil yang dikendarai oleh Kolonel P, Kopral Satu DA, dan Kopral Dua A. Kedua korban tersebut dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Tindakan ketiga oknum TNI tersebut menuai reaksi luas dari masyarakat. Atas perbuatan ketiga oknum TNI AD tersebut dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal yang dilanggar yakni Pasal 310 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan Pasal 312 dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun. Ketiganya juga dinyatakan melanggar KUHP, antara lain Pasal 181 dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan, Pasal 359 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun, Pasal 338 dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, dan Pasal 340 dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. Selain akan dilakukan penuntutan hukuman maksimal, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, juga telah menginstruksikan penyidik TNI, TNI AD, serta Oditur Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada ketiga oknum anggota TNI AD tersebut.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Isu:
Pemantau dari Myanmar Witness mengonfirmasikan adanya laporan dari media lokal dan saksi dari pejuang lokal bahwa sebanyak 35 orang (termasuk perempuan dan anak-anak) yang telah dibakar oleh Junta Myanmar pada hari Jumat, 24 Desember 2021 pukul 13.00 waktu setempat di Desa Mo So, Kota Hpruso, Provinsi Kayah. Tindakan ini dikutuk oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Martin Griffiths. Dia pun menuntut agar Junta Myanmar bertanggungjawab dan membuka penyelidikan secara transparan dan menyeluruh. Utusan Khusus PBB yang baru untuk Myanmar, Noeleen Heyzer menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya kekerasan yang terjadi di Myanmar. Dia juga menyerukan gencatan senjata kepada semua pihak agar dapat memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Tidak hanya di Provinsi Kayah, Di Negara Bagian Kayin juga terjadi pertempuran antara Junta Myanmar dengan gerilyawan etnik Karen sampai mengakibatkan ribuan penduduk desa melarikan diri melintasi perbatasan antara Myanmar dan Thailand selama satu minggu terakhir. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Thailand telah bekerjasama dengan Badan Pengungsi PBB untuk memenuhi berbagai perlindungan dan kebutuhan para pengungsi.

Penulis:


Isu:
Pemerintah telah menetapkan penghapusan secara perlahan penggunaan premium (BBM RON 88) mulai tahun depan. Hal ini sejalan dengan penegasan Menteri ESDM Arifin Tasrif bahwa pemerintah akan mengurangi penggunaan BBM jenis premium. Strategi struktural untuk memastikan implementasi tersebut berjalan optimal akan dilakukan melalui pengurangan jumlah outlet penjualan premium yang sudah dimulai tahun ini. Setidaktidaknya ada dua alasan putusan tersebut. Pertama, kebutuhan untuk mengkonsumsi BBM yang ramah lingkungan dan kedua, mempercepat proses transisi energi untuk menurunkan tingkat emisi karbon. Untuk mempercepat proses ini, pemerintah bahkan berencana akan mengganti penggunaan pertalite dengan BBM jenis pertamax secara bertahap ke depan. Sebagaimana ditegaskan KESDM bahwa penggantian BBM jenis premium hanya dapat menurunkan emisi karbon kira-kira 14% sementara jika penggantian dilakukan terhadap BBM jenis pertalite ke pertamax penurunannya kira-kira mencapai 27%. Tentu saja faktor yang memperkuat putusan ini, yakni keyakinan pemerintah, khususnya PT Pertamina bahwa masyarakat semakin sadar untuk menggunakan BBM berkualitas sesuai dengan spesifikasi kendaraannya. Sebagian publik menilai bahwa keputusan ini harus diperhitungkan secara seksama dan implementasinya harus benar-benar bertahap untuk memastikan dapat terkelolanya dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pada gilirannya efek domino terhadap tingkat inflasi. Di atas kertas, potensi dampak tersebut diperkuat dengan masih tingginya selisih antara harga premium dan pertalite dengan pertamax. Oleh karena itu, penghapusan premium mulai 2022 dan pertalite pada tahun-tahun setelah itu masih harus disesuaikan dengan rampungnya penyiapan peta jalan BBM ramah lingkungan oleh KESDM.

Vol. IV / PUSLIT - Desember 2021

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)


Isu:
Pemerintah China mengirimkan surat protes yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran sumber daya gas dan minyak di Kawasan Laut Natuna Utara dan latihan militer Garuda Shield. Melalui konsep 'sembilan garis putus-putus' atau nine-dash-line, China selama ini sudah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yakni sekitar 90% yang meliputi area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi (1,4 juta mil persegi). Klaim teritorial sepihak China di Laut China Selatan sendiri kerap bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dimiliki oleh Indonesia (perairan Natuna), beberapa negara ASEAN lainnya, serta Taiwan. Tercatat, beberapa kali kapal patroli China dilaporkan memasuki wilayah ZEE milik Indonesia. Perairan Natuna memiliki nilai strategis bagi Indonesia. Selain merupakan salah satu batas terluar NKRI, wilayah ini menyimpan kekayaan alam yang cukup melimpah. Letak strategis dan kekayaannya berpotensi menimbulkan pelanggaran wilayah oleh negara lain yang dilakukan secara sistematis, baik ancaman militer maupun nirmiliter. Walaupun menyatakan diri sebagai non-claimant state, namun respons pemerintah Indonesia terhadap dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan cenderung bersifat antisipatif. Hal ini terlihat dari perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017, mendorong terbentuknya Declaration of Conduct untuk mengatur lalu lintas kelautan di wilayah sengketa, menempatkan angkatan bersenjata untuk patroli, mendirikan satuan Komando Wilayah Gabungan Pertahanan di wilayah Natuna, serta upaya-upaya diplomatis baik secara bilateral ataupun regional melalui ASEAN. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya diplomasi merupakan cara yang paling bijaksana untuk mengatasi konflik di Laut Natuna Utara, mengingat besarnya dampak keamanan yang mungkin ditimbulkan juga pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian Sayangnya, upaya tersebut saja belum cukup untuk menyelesaikan tumpang tindih klaim maupun berbagai aksi pelanggaran yang terjadi di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu upaya tersebut perlu didampingi dengan penguatan kapasitas pertahanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya diplomasi pemerintah. Posisi Indonesia sendiri sebenarnya tidak menginginkan terjadinya konflik bersenjata di wilayah ini. Sekalipun opsi penggunaan militer juga dipersiapkan sebagai bentuk antisipasi apabila dinamika keamanan semakin memburuk.

Penulis:


Isu:
Dunia saat ini sedang dicemaskan dengan penyebaran virus Covid-19 varian Omicron, sebab varian baru tersebut memiliki tingkat penularan lebih tinggi dibanding varian lainnya. Terlebih, varian Omicron juga telah ditetapkan sebagai Variant of Concern (VOC) atau termasuk dalam daftar varian yang mendapat perhatian dari organisasi kesehatan dunia (WHO). Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Indonesia waspada dan kembali mengeluarkan aturan terbaru terkait masa karantina bagi masyarakat yang kembali dari luar negeri saat pandemi Covid-19. Kebijakan terbaru merujuk pada Addendum Surat Edaran No. 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan di Jakarta, Kamis (2/12/2021) dan ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Suharyanto. Addendum tersebut menyatakan: 1. Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut: • Pada saat kedatangan, pelaku perjalanan wajib tes ulang RT-PCR dan karantina selama 10 x 24 jam • Untuk kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 10 x 24 jam 2. Untuk WNI dan WNA akan menjalani tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut: • Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam atau • Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam. Permasalahan yang muncul kemudian adalah banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang harus menunggu berjam-jam hingga dini hari untuk mendapatkan fasilitas karantina dari pemerintah sesuai keputusan Satgas Covid19 Nasional. Bahkan PMI terpaksa menunggu hingga dua hari di bandara tanpa fasilitas memadai. Padahal, esensi dari karantina adalah antisipasi penyebaran Covid-19 dengan memisahkan pelaku perjalanan. Menumpuknya PMI disebabkan adanya program pemulangan, tetapi tidak didukung infrastruktur di dalam negeri untuk karantina. Bahkan disinyalir, para PMI ditawari untuk karantina di hotel-hotel dengan biaya sendiri agar tidak menunggu antrean lebih lama. Padahal PMI seharusnya adalah kelompok yang mendapatkan fasilitas gratis karantina mandiri yang disediakan oleh pemerintah.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Isu:
Putusan inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam sidang terbuka tanggal 25 November 2021, menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’. MK juga menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan tersebut. Untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Putusan MK, maka MK memberi rambu-rambu yang pada intinya penyelenggara negara tidak diperkenankan melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU Cipta Kerja. Pemerintah juga dilarang menerbitkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang baru. Sayangnya Putusan MK ini tidak memberikan kejelasan makna mengenai apa yang dimaksud dengan “kebijakan strategis yang dapat berdampak luas”, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang keliru pada tataran implementasi. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, mengandung konsekuensi bahwa Putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Putusan MK juga harus dilaksanakan sejak putusan dibacakan dan mengikat semua pihak, baik individu maupun institusi/lembaga. Dengan demikian, terhadap Putusan MK terkait UU Cipta Kerja harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah. Berkaitan dengan hal ini Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa Pemerintah menghormati dan berkomitmen untuk segera melaksanakan Putusan MK tentang Cipta Kerja. Selaras dengan Pemerintah, DPR RI juga menyatakan kesiapannya menindaklanjuti Putusan MK sesuai mekanisme yang berlaku. Tindak lanjut Putusan MK penting dilakukan, sebagai konsekuensi sifat Putusan MK yang final dan mengikat serta untuk menghindari inkonstitusionalitas permanen yang berdampak pada pemberlakuan kembali berbagai UU yang telah diubah atau dicabut oleh UU Cipta Kerja.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Menteri Dalam Negeri Australia, Karen Andrews, melakukan lawatan ke Indonesia untuk memperkuat hubungan kedua negara dan memajukan kerja sama dalam isu-isu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Mendagri Australia bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia akan memimpin Pertemuan Tahunan Dewan Menteri Australia-Indonesia yang ke-8. Melalui pertemuan ini, perwakilan kedua negara akan membahas kelanjutan kerja sama terkait isu-isu yang menjadi prioritas bersama untuk kawasan, termasuk memerangi terorisme dan kekerasan ekstrimisme, meningkatkan keamanan maritim dan keamanan siber. Pertemuan para menteri di bidang hukum dan keamanan ini memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional masing-masing maupun bagi kepentingan keamanan dan stabilitas kawasan secara lebih luas, serta akan melengkapi Pertemuan 2+2 Dialogue yang sudah dilaksanakan pada September lalu. Kunjungan Menteri Karen ke Indonesia yang dimulai pada 22 Desember ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungannya ke Amerika Serikat dan Sri Lanka. Rangkain kunjungan itu dinyatakan berlandaskan pada komitmen dan kemitraan Pemerintah Australia di AS dan Indo-Pasifik. Lawatan Karen ke tiga negara ini dilakukan dalam rangka memperkuat hubungan dengan mitra-mitra dekat Australia dan memajukan kerja sama dalam isuisu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Di AS, Mendagri Karen akan bertemu dengan sejumlah pejabat senior dan mitra penegakan hukum untuk membahas dan memperdalam kerja sama, khususnya dalam bidang keamanan siber, melindungi infrastruktur penting, melawan terorisme, serta mencegah kejahatan serius dan terorganisir. Sedangkan dalam kunjungan ke Sri Lanka, Karen akan membangun lebih erat hubungan dengan berkolaborasi dalam bidang keamanan regional dan ancaman transnasional, termasuk melawan penyelundupan manusia.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Isu:
Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Peraturan BEI I-A Tahun 2021). Aturan ini mengubah syarat emiten untuk dapat tercatat di Papan Utama sehingga memungkinkan emiten seperti PT Bukalapak.com Tbk., GoTo (Gabungan Gojek dan Tokopedia), fintech ataupun perusahaan teknologi lain untuk pindah dari Papan Pengembangan ke Papan Utama. Papan Utama merupakan papan pencatatan untuk saham dari perusahaan besar dan memiliki pengalaman operasional yang cukup lama. Sedangkan Papan Pengembangan untuk mencatat saham dari perusahaan yang diharapkan dapat berkembang tetapi belum menghasilkan keuntungan atau perusahaan yang sedang dalam penyehatan. Perusahaan kini memiliki opsi lebih luas untuk dapat tercatat di bursa. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan baik konvensional maupun new economy untuk masuk ke pasar modal yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga 22 Desember 2021, BEI menerima 54 emiten baru. Penambahan perusahaan tercatat dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 9,21% year to date meningkatkan kapitalisasi pasar menjadi Rp8.189 triliun. Ketentuan mengenai perpindahan papan sebelumnya (Peraturan Bursa I-A tahun 2018) hanya dapat dilakukan dari Papan Pengembangan ke Papan Utama. Dengan Peraturan BEI I-A Tahun 2021 yang baru, perpindahan papan dapat dilakukan dari Papan Pengembangan ke Papan Utama maupun sebaliknya. Selama ini tidak banyak perbedaan antara emiten yang berada di Papan Utama ataupun Papan Pengembangan. Hal ini hanya akan menaikkan status emiten di mata investor menjadi lebih bonafide. Kelemahannya, hal tersebut memacu pencatatan saham di Papan Utama. Implementasi Peraturan BEI No. I-A tahun 2021 ini sejalan dengan dukungan BUMN melalui Merah Putih Fund (MPF) dalam mengembangkan potensi bisnis rintisan (startup) di Indonesia. Delapan sektor yang menjadi prioritas MPF, yaitu: edukasi, kesehatan, agrikultur, logistik, kelautan, e-commerce, fintech, dan socialpreneur.

Vol. III / PUSLIT - Desember 2021

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Isu:
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama 14 pemerintah daerah menandatangani perjanjian pinjam pakai lahan untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Target pembangunan BTS di 7.904 lokasi yang difasilitasi lahan oleh pemerintah daerah hingga kepala desa. Pada tahun 2021 diselesaikan 4.200 target dan di tahun 2022 diselesaikan 3.704 target. Dalam skema kerja sama itu, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB untuk membangun infrastruktur telekomunikasi. Posisi menara BTS berada di tengah desa agar bisa menjaga (jangkauan) populasi, bukan di luar desa atau bahkan di gunung. Pemerintah membuat kebijakan dalam rangka menjawab tantangan membangun infrastruktur telekomunikasi khususnya BTS 4G yaitu lokasinya terpencil dan tidak ada akses infrastruktur dasar seperti jalannya dan listriknya belum ada. Upaya mengatasi tantangan ini akan berhasil terjawab kalau ini difasilitasi oleh Pemda sebagai pemilik lokasi. Penyediaan lahan yang difasilitasi pemerintah daerah (Pemda) menjadi salah satu terobosan dalam menyelesaikan target pembangunan infrastruktur di daerah 3T. Skema pinjam pakai lahan bersama-sama akan mendatangkan manfaat terutama bagi desa atau wilayah kabupaten tersebut. Diharapkan dari 9.113 blankspot di daerah 3T termasuk 3.345 yang non 3T, ditargetkan selesai diatasi semuanya di akhir tahun 2022. Skema pinjam pakai lahan ini telah berhasil membangun 1.682 BTS pada periode empat tahun sebelumnya. Melalui kebijakan seperti ini, Pemerintah menilai akan memudahkan solusi atas masalah faktor pembiayaan dan lahan. Pemerintah juga memastikan tarif internet akan lebih terjangkau.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Isu:
Pada Kamis pagi, 16 Desember 2021, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,1 di Jember, Jawa Timur. Gempa tersebut dirasakan di beberapa wilayah seperti Denpasar, Kuta, Legian, Banyuwangi, Jimbaran, Puger, Karangkates, Lumajang dan Bondowoso. Dua hari sebelumnya (14 Desember 2021) gempa bumi yang diikuti 15 kali gempa susulan terjadi di Nusa Tenggara Timur, meliputi wilayah Larantuka dan Maumere. Gempa tersebut memicu munculnya peringatan dini tsunami di beberapa daerah, yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan termasuk daerah yang terdampak gempa berkekuatan magnitudo 7,4 tersebut. Sebanyak 230 rumah mengalami kerusakan beserta gedung sekolah dan juga tempat ibadah. Gempa di NTT ini seolah mengingatkan kembali gempa yang pernah terjadi di Flores pada 12 Desember 1992 yang diikuti oleh gelombang tsunami hingga menimbulkan korban jiwa sebanyak 2.100 orang. Tak hanya gempa bumi, erupsi gunung berapi pun terjadi di Gunung Semeru pada awal Desember ini (4 Desember 2021). Banjir lahar disertai letupan material dan hujan abu melanda Kabupaten Lumajang yang terkonsentrasi di Kecamatan Pronojiwo dan Sumberwuluh. Menurut pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) hingga 15 Desember 2021 masih ada letusan kecil yang menimbulkan guguran lava pijar dengan status level 2 atau waspada Berbagai bencana alam tersebut tak lepas dari posisi geologis Indonesia yang dijuluki sebagai kawasan cincin api (ring of fire). Hal ini karena Indonesia berada di pertemuan 2 lempeng yang saling bertumpuk sehingga muncul sabuk gunung berapi (sabuk pasifik dan sabuk mediteran). Dengan begitu, Indonesia akan sering mengalami bencana geologis seperti: gempa bumi, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Berdasarkan data BNPB, sepanjang 2010 hingga 2020 ada 156 letusan gunung api di Indonesia dan terbanyak pada tahun 2018 (sebanyak 63 letusan). Sementara itu gempa bumi di Indonesia juga meningkat pada 5 tahun terakhir, BMKG juga mencatat pada periode 2008-2018 saja rata-rata Indonesia mengalami gempa sebanyak 5.000 hingga 6.000 kali di berbagai wilayah mulai Sumatera, Sulawesi, hingga Papua. Kondisi demikian, menuntut pemerintah beserta segenap masyarakat Indonesia selalu waspada dan siap siaga. Kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Konsep kesiapsiagaan lebih ditekankan pada kemampuan untuk melakukan tindakan persiapan menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat. Hal ini dilakukan pada fase pra-bencana dan merupakan tahapan yang paling strategis dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Sejak tahun 2017, setiap tanggal 26 April diperingati sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) di Indonesia. Berbagai upaya dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang siap siaga menghadapi bencana di antaranya: perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan aspek-aspek pengurangan risiko bencana, pelibatan akademis dan pakar kebencanaan secara masif untuk dapat memprediksi ancaman dan dampak bencana, pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu, edukasi kebencanaan kepada masyarakat, serta melakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.


Isu:
Presiden Joko Widodo, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2021, mengungkapkan perlunya meningkatkan upaya penyelamatan, pengembalian, dan pemulihan keuangan negara, serta memitigasi pencegahan korupsi sejak dini. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah mendorong agar Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat dituntaskan tahun depan. Namun, di dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 7 Desember 2021, RUU tersebut belum tercantum. Selain RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, RUU lain yang juga akan didorong untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2022 adalah RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal dan Uang Tunai. Penetapan Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 oleh DPR didahului dengan pengusulan, pembahasan, dan persetujuan bersama antara DPR RI yang diwakili oleh Badan Legislasi dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Di dalam proses tersebut, Pemerintah memang tidak mengusulkan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, sehingga pada akhirnya tidak terdaftar dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa DPR RI menolak RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana pernah disepakati oleh DPR RI masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama. Namun, belum ada kesatuan pendapat di kalangan pemerintah terhadap substansi RUU mengenai pengelola dan penyimpan aset rampasan. Menurut Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, RUU ini sebelumnya sudah disepakati, namun tinggal satu hal saja yang perlu dibahas, yaitu mengenai pengelola dan penyimpan aset rampasan. Terdapat tiga alternatif untuk penyimpanan aset rampasan, yakni Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Badan Pengelola Aset Kejaksaan Agung; dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Artinya, ketidaksepakatan tersebut berasal dari dalam Pemerintah. Menurut Menkopolhukam, saat ini sudah ada kesatuan pendapat dari pemerintah, sehingga RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat diajukan kembali masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022. Menurut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavanda, Indonesia membutuhkan Undang-Undang Perampasan Aset karena masih maraknya korupsi. Regulasi tersebut dibuat sebagai payung hukum penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Sesuai dengan perkembangan hukum global, perampasan aset dalam rangka pengembalian hasil tindak pidana dapat dilakukan secara langsung terhadap properti atau kebendaan (in rem), selain individu (in personam). Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickal Hadjar, mengatakan adanya UU Perampasan Aset akan memudahkan negara memulihkan aset yang hilang akibat suatu tindak pidana, utamanya korupsi dan pencucian uang. Dengan undang-undang ini, negara dapat langsung menyita aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ke Asia Tenggara, antara lain ke Indonesia selama dua hari (13-14 Desember 2021), menunjukkan adanya kepentingan AS terhadap kawasan ini. Kerja sama ekonomi, isu kawasan, serta konsistensi pada pengembangan nilai-nilai demokrasi menjadi perhatian Indonesia dan AS. Isu-isu itu menjadi materi yang dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menlu Retno LP Marsudi dan Menlu Blinken. Menlu Retno mengapresiasi kerja sama ekonomi kedua negara yang mencatatkan peningkatan. Angka perdagangan kedua negara pada periode Januari-Oktober 2021 mencapai 29,6 miliar dollar AS, mengalami kenaikan 33,9 persen apabila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2020. Tahun 2020, investasi AS di Indonesia mencapai 749,7 juta dollar AS, dan pada periode Januari-September 2021, sudah mencapai 1,3 miliar dollar AS yang berarti meningkat 73 persen walaupun masih dalam hitungan 9 bulan. Capaian itu menunjukkan komitmen kuat kedua negara pada upaya peningkatan kerja sama ekonomi. Dalam kesempatan kunjungan Menlu Blinken ke Indonesia ini, juga ditandatangani perpanjangan nota kesepahaman tentang Kerja Sama Maritim, yang akan berlaku hingga tahun 2026, yang antara lain mencakup kerja sama keamanan maritim, sumber daya kelautan, konservasi dan pengelolaan perikanan, serta keselamatan dan navigasi maritim. Sementara itu, terkait kerja sama di bidang keamanan, kedua negara sepakat membentuk mekanisme dialog two plus two antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. DPR RI, melalui fungsi pengawasan, perlu mengawal dan memastikan bahwa kerja sama Indonesia dan AS ini membawa kemanfaatan bagi kepentingan nasional Indonesia.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Isu:
Digitalisasi keuangan merupakan salah satu pilar penting bagi pengembangan ekonomi di masa yad. Saat ini nilai ekonomi digital di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 70 miliar dolar AS---70%-nya kontribusi e-commerce. Berdasarkan riset Kearney, investasi pada sektor ekonomi digital di Indonesia mencapai 4,4 miliar dolar AS pada 2020. Pada tahun 2021, ekonomi digital ini mengalami pertumbuhan sebesar 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini diperkirakan semakin meningkat dengan akselerasi adopsi internet dan sarana digital. Pandemi Covid-19 juga turut memberikan perubahan yang signifikan kepada masyarakat dalam bertransaksi, di mana masyarakat lebih senang berbelanja secara online sebagai upaya mengurangi kontak langsung dan mengurangi resiko terinfeksi Covid-19. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usahanya. Digitalisasi keuangan juga diharapkan merambah ke pasar-pasar tradisional, yang saat ini nilai transaksinya diperkirakan mencapai Rp10 triliun per hari. Pasar tradisional dapat menggunakan skema pembayaran nontunai QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang dikembangkan Bank Indonesia. Dengan pemanfaatan skema pembayaran ini, masyarakat dapat meminimalisasi risiko kehilangan atau kerusakan jika membawa uang tunai dan meminimalisasi kontak dengan orang lain. Sementara itu, bagi pedagang dengan sistem ini tidak perlu menyiapkan uang kembalian, terhindar dari uang palsu, dan mengurangi biaya pengelolaan kas. Digitalisasi keuangan juga telah menumbuhkan entitas baru di sektor keuangan, salah satunya fintech. Hadirnya fintech dapat menjangkau nasabah lebih banyak dan lebih cepat, sehingga mempercepat inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Namun begitu, saat ini tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan digital masih rendah, yakni baru sebesar 36%. Masih rendahnya tingkat literasi ini telah dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya dengan kehadiran fintech ilegal. Selama periode 2018-2021, Satgas Waspada Investasi menutup 3.365 skema pinjaman fintech ilegal di Indonesia.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya →