Isu Sepekan

Vol. V / PUSLIT - November 2022

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Isu:
Raja Abdullah akhirnya memberikan persetujuan untuk menunjuk Anwar bin Ibrahim sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia ke-10. Dalam pernyataannya, Raja mengingatkan bahwa tidak ada yang menang dan kalah di pemilu kali ini, serta meminta seluruh anggota parlemen untuk merapatkan barisan dan saling bahu-membahu demi masa depan negeri Malaysia. PM Malaysia yang baru, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Indonesia adalah sahabat sejati. Hal tersebut perlu ditangkap oleh Indonesia sebagai sinyal positif untuk membangun kerja sama bilateral yang lebih baik. Presiden RI Jokowi berharap hubungan Indonesia-Malaysia semakin kuat dengan terpilihnya Anwar Ibrahim sebagai PM, begitu pula sebaliknya harapan Anwar Ibrahim. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI perlu ikut mengawal dan memastikan bahwa di bawah kepemimpinan PM Anwar Ibrahim hubungan Indonesia dan Malaysia akan semakin baik dan membawa kemajuan bagi kedua bangsa.

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
Bawaslu mengatakan bahwa politik uang melalui platform digital/e-wallet akan menjadi salah satu unsur dalam indeks kerawanan Pemilu 2024. Upaya memaksimalkan pengawasan di ranah digital penting dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang dapat disalahgunakan secara sepihak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Ketika politik uang melalui digital dipraktikkan secara masif di masyarakat, akan semakin mempersulit penegak hukum untuk mendeteksinya, karena memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi yang bersifat anonim. Bawaslu telah menyusun sejumlah langkah strategis, demi mengantisipasi peredaran politik uang, antara lain melakukan pengawasan melekat, khususnya dalam tahapan yang rentan terjadi politik uang; melakukan patroli pengawasan dengan menggerakkan semua jajaran pengawas dalam tahapan masa tenang; meningkatkan keberadaan "desa AMPUH" (desa antipolitik uang, SARA, dan hoaks), serta berkoordinasi dengan para penyedia jasa e-wallet untuk mencegah politik uang digital.

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Isu:
Pengakuan mantan Kadiv. Propam. Polri, Ferdy Sambo dan mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri Hendra Setiawan mengenai adanya aliran dana dari pengusaha tambang ilegal kepada para petinggi Polri cukup menarik perhatian publik. Permasalahan ini menambah daftar permasalahan besar yang terjadi sebelumnya di tubuh Polri. Hal ini juga menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa telah terjadi perang bintang di tubuh Polri yang saling bongkar aib. Kapolri perlu menindaklanjuti permasalahan tersebut agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Komisi III DPR RI perlu mengadakan rapat kerja dengan Kapolri dan meminta Kapolri untuk membentuk Tim Khusus yang bertanggung jawab langsung kepadanya untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Selain itu, Komisi III dapat mengundang dan meminta PPATK untuk melacak kebenaran adanya aliran dana tersebut. Diperlukan koordinasi yang baik antara Polri dan PPATK dalam penanganan kasus ini.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.


Isu:


Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.


Isu:
Indonesia terletak di wilayah rawan bencana sehingga kejadian bencana menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, bencana gempa Cianjur mengingatkan kembali pentingnya mitigasi bencana. Struktur bangunan yang tahan gempa wajib dipenuhi bagi permukiman yang berada tidak jauh dari peta risiko bencana gempa. Peta risiko bencana gempa ini harus dibuat detail untuk seluruh wilayah Indonesia kemudian disosialisasikan ke masyarakat secara masif. Semua pihak mesti bergerak cepat melakukan mitigasi bencana. Komisi V DPR RI perlu menegaskan agar institusi terkait harus mengantisipasi dampak gempa melalui mitigasi yang berbasis sains untuk memastikan kawasan yang rawan bencana. Komisi V DPR RI sangat mengharapkan pemerintah menerapkan manajemen risiko bencana yang terstruktur dan membangun konstruksi infrastruktur kebencanaan yang memiliki daya tahan terhadap beragam kebencanaan. Sejak dini, pemerintah bersama lembaga terkait hendaknya melaksanakan literasi dari hasil mitigasi untuk mencegah/mengantisipasi pengurangan risiko bencana, terutama korban jiwa.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.


Isu:
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) telah memasuki periode penyelesaian setelah sukses melalui uji coba yang disaksikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping secara virtual. Dalam periode penyelesaian ini, proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya sebesar Rp21,4 triliun sehingga Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3,2 triliun kepada PT KAI untuk penyelesaian proyek KCJB sesuai target pada Juni 2023. Komisi VI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atas penggunaan APBN perlu mengawasi penyelesaian proyek KCJB dengan memastikan KCJB dapat mendorong perekonomian negara, dipergunakan sesuai peruntukkannya, mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tidak bergantung ke keuangan negara, serta memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat sekitar, tidak hanya bagi perusahaan besar.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Isu:
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki di Indonesia sedang mengalami kinerja yang melambat karena menurunnya utilisasi di sektor industri serat, spinning, weaving dan knitting, garmen, pakaian bayi, dan alas kaki. Selain itu hingga November 2022 terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja di industri TPT dan alas kaki. Industri yang berorientasi ekspor terkena dampak penurunan order karena penurunan permintaan ekspor akibat kondisi ekonomi global yang melemah. Hal tersebut dikhawatirkan akan diikuti oleh PHK besar-besaran. Penurunan kinerja dan gelombang PHK di industri TPT dan alas kaki perlu perlu mendapat perhatian dari DPR RI. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah mitigasi bagi industri yang terkena dampak pandemi dan krisis global, dan memberikan kebijakan insentif dan relaksasi agar kinerja industri dapat meningkat dan meminimalisir PHK.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.


Isu:
Gempa bumi tektonik yang melanda Kabupaten Cianjur sekitarnya (21/11/2022) menyadarkan kita akan pentingnya mitigasi bencana atau upaya perlu dilakukan untuk mengurangi risiko, pencegahan atau minimalisasi dampak bencana. Besarnya angka korban jiwa dan infrastruktur mengindikasikan belum maksimalnya upaya mitigasi bencana di wilayah tersebut. Banyaknya rumah warga yang rusak membuktikan bahwa hunian warga dibangun dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah ketahanan gempa. DPR RI melalui Komisi VIII perlu melakukan pengawasan terhadap upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mencegah dan meminimalisasi korban bencana alam di masa kini dan mendatang dengan mewajibkan pembangunan kembali rumah warga terdampak gempa dengan menggunakan skema standar rumah antigempa sehingga tercipta mitigasi bencana.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Isu:
Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang mengatur mengenai kenaikan upah minimum paling tinggi 10%. Namun pengusaha menolak Permenaker tersebut dan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Perhitungan upah minimum dalam Permenaker tersebut bertentangan dengan PP No. 36 Tahun 2021. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga melarang pemerintah mengeluarkan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja termasuk aturan terkait pengupahan, sampai UU ini selesai direvisi. Melalui fungsi pengawasan, Komisi IX DPR RI perlu meminta penjelasan Menaker tentang permenaker ini. Melalui fungsi legislasi, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera melakukan revisi UU Cipta Kerja, guna mengurangi potensi munculnya aturan bermasalah dan demi kepastian hukum.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Tawuran pelajar masih menjadi momok dalam dunia pendidikan Indonesia. Kasus tawuran pelajar di berbagai daerah masih tinggi dan yang ironis, baru-baru ini tawuran pelajar terjadi pada saat Hari Guru. Pada praktiknya, penyuluhan dengan melibatkan kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan pendekatan rohani belum cukup mampu meredam kasus tawuran. Pendidikan karakter juga belum sepenuhnya terealisasi. Dalam hal ini, intervensi perlu mempertimbangkan permasalahan psikologis remaja. Sesuai tahap perkembangannya, remaja memiliki kebutuhan, salah satunya yang khas adalah mencari jati diri sebagai konsekuensi lepasnya remaja dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Remaja memerlukan ruang untuk bisa mengekspresikan diri sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya. Komisi X dapat mendorong Kemendikbudristek untuk menetapkan berbagai kebijakan yang dapat mengakomodasi penanganan secara komprehensif, termasuk menggunakan pendekatan psikologi dengan pemahaman karakteristik remaja. Selain itu, Komisi X perlu mendorong Kemendikbudristek untuk memfasilitasi kegiatan positif yang dapat mendukung potensi dan menumbuhkan pengembangan diri remaja sesuai dengan minat dan bakatnya.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Isu:
Realisasi penerimaan pajak sampai Oktober 2022 mencapai Rp1.446,2 triliun atau 97,5% dari target sebesar Rp1.485 triliun. Diperkirakan penerimaan pajak tahun 2022 ini akan mencapai Rp1.747,33 triliun atau 117% dari target. Realisasi belanja negara mencapai Rp2.351,1 triliun atau 75,7% dari target Rp3.106,4 triliun. Diperkirakan realisasi belanja tahun ini hanya mencapai 83 persen dari pagu APBN. DPR perlu memastikan dinamika kebijakan extraordinary untuk akselerasi pemulihan, reformasi struktural dan high quality fiscal consolidation defisit 3% PDB dapat terjadi di 2023. Pemerintah agar tetap berhati-hati dalam mengelola pembiayaan utang ditengah situasi pasar keuangan yang masih rentan akibat tren kenaikan suku bunga maupun fluktuasi nilai tukar rupiah. Namun demikian DPR juga tetap perlu memastikan fleksibilitas penguatan ketahanan fiskal semakin memerhatikan transformasi ekonomi yang hijau, inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Vol. IV / PUSLIT - November 2022

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.


Isu:
Pada tanggal 18 November 2022, dalam kunjungan kerjanya ke China, Menhan RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menhan China Jenderal Wei Feng He. Keduanya menyepakati kerja sama bidang pertahanan yang lebih kuat. Dalam kesempatan ini, Menhan China mengemukakan antara lain bahwa situasi di kawasan Asia-Pasifik tengah menghadapi tantangan yang berat dan kompleks, dan oleh karenanya, China dan Indonesia diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Terkait kerja sama bidang pertahanan, kerja sama transfer teknologi alutsista perlu mendapatkan perhatian, tidak saja yang terkait dengan pengembangan senjata rudal, tetapi juga untuk pengembangan alutsista lainnya. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI perlu ikut mengawal dan memastikan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia-China ini adalah untuk kepentingan nasional.

Penulis: Poedji Poerwanti, S.H., M.H.


Isu:
Proses Pemilu 2024 sedang berlangsung, seiring dengan hal tersebut Bawaslu melakukan pengawasan tahapan Pemilu. Untuk itu dalam rangka meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia terhadap regulasi kepemiluan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu secara tuntas, Bawaslu menyelenggarakan pelatihan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu, untuk memberikan pengetahuan manajemen pengawasan Pemilu. Sementara itu, dengan terbentuknya daerah otonom baru (DOB) di Papua berimplikasi pada hal-hal esensial penyelenggaraan Pemilu, seperti perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah. Oleh karenanya perlu penuntasan Perppu Pemilu dan merevisi Peraturan KPU. Pada sisi lain, sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dan KPU perlu bersinergi untuk menjalin hubungan kemitraan guna berjalannya proses Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.


Isu:
Penegakan hukum atas Tragedi Kanjuruhan dapat menjadi objek pengawasan Komisi III DPR RI. Hal tersebut menyusul kekecewaan pihak Tim Gabungan Aremania atas penetapan 6 orang sebagai tersangka, namun tidak terdapat personel Polri yang bertugas melakukan pengamanan di antara para tersangka. Komisi III melalui rapat kerja dengan Polri dapat memberikan masukan kepada Kapolri untuk segera mengumumkan putusan hasil sidang Kode etik Polri terhadap 20 Personel Polri terkait Tragedi Kanjuruhan. Selain itu, Komisi III dapat mengawasi kemungkinan pengalihan perkara dari Polda Jatim ke Mabes Polri agar proses penegakan hukum lebih maksimal. Komisi III DPR RI juga perlu mengawasi proses penanganan korban Tragedi Kanjuruhan oleh pihak terkait seperti LPSK, Penyelenggara Fasilitas Kesehatan, dan lain-lain. Proses penegakan hukum atas Tragedi Kanjuruhan tidak akan berarti jika penyintas, korban, dan keluarga korban tidak mendapatkan haknya.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Isu:
KTT Iklim PBB (COP 27) berlangsung tanggal 6 sampai 20 November 2022 di Sharm el-Sheikh Mesir. Pada COP 27 tersebut, delegasi Indonesia mengusung kepentingan nasional dengan mengangkat tema Stronger Climate Action Together. COP 27 telah menghasilkan berapa kesepakatan antara lain penghimpunan dana adaptasi krisis iklim dan akhirnya negara maju untuk pertama kalinya setuju untuk menyiapkan dana untuk memberikan dukungan dana kepada negara-negara berkembang yang menderita "kerugian dan kerusakan" akibat badai, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan yang didorong oleh iklim (lost and fund). Komisi IV DPR RI perlu mendorong Pemerintah agar Indonesia dapat berperan aktif dan tidak kehilangan momentum dalam menyerap alokasi dana tersebut dan dapat turut berperan penting dalam perumusan kebijakan mengatasi perubahan iklim tingkat global. Di lain pihak Komisi IV DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk lebih serius lagi dalam meninjau izin, dan menegakkan hukum pada berbagai kasus kebakaran hutan, dan konsesi yang berada di ekosistem gambut, agar sejalan dengan komitmen atas FOLU Net Sink 2030 yang disampaikan Wapres di COP 27.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.


Isu:
Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 terjadi 21 November 2022 pukul 13.21 WIB, di darat wilayah Sukalarang, Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 10 km. BMKG mencatat gempa Cianjur berupa gempa kerak dangkal (shallow crustal earthquake) berdaya destruktif dan guncangannya terasa di sejumlah wilayah Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Tengah. BNPB mencatat per23 Nov 2022 pukul 17.00 WIB, ada 271 orang meninggal dunia, 2.043 orang mengalami luka-luka, dan kerusakan infrastruktur akibat gempa Cianjur. Menyikapi hal ini, Komisi V DPR RI perlu mendorong Pemerintah agar berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk melakukan mitigasi bencana secara serius sebagai upaya penguatan ketahanan bencana melalui pemetaan wilayah rawan bencana dan menerapkan semua aspek penanganan bencana sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, didukung oleh alokasi dana dari APBN dan APBD yang memadai. Mengingat gempa bersiklus 20 tahun, Pemerintah melalui PUPR mewajibkan penerapan standar konstruksi tahan gempa pada wilayah rentan gempa, sehingga memberikan keamanan dan menghindari/mengurangi korban jiwa dan kerugian materiil yang akan terjadi.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Isu:
Perhelatan KTT G20 yang diselenggarakan di Bali, tanggal 15-16 November 2022 membawa hasil yang baik di bidang investasi. Indonesia telah menerima komitmen investasi di berbagai sektor dengan jumlah US$8 miliar (Rp125 triliun). Bahkan angka tersebut akan terus meningkat karena masih ada sejumlah komitmen yang belum secara resmi ditandatangani, yang jumlahnya sekitar kurang lebih US$10 miliar (Rp156,8 triliun). Meskipun komitmen belum ditandatangani, namun sudah ada kesepahaman dalam kesepakatan tersebut. Komitmen investasi tersebut berasal dari Korea Selatan, Cina, dan beberapa negara Eropa. Mengingat pentingnya investasi untuk kesejahteraan rakyat, maka penting bagi Komisi VI DPR RI untuk mendorong pemerintah: 1) menciptakan iklim investasi yang kondusif; 2) segera merealisasikan komitmen investasi yang telah ditandatangani dari hasil perhelatan KTT G20; dan 3) mempercepat kesepakatan-kesepakatan yang masih dalam pembahasan.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.


Isu:
Cadangan minyak bumi Indonesia terus menipis dan hanya akan dapat bertahan sampai sembilan tahun ke depan jika tidak ada penemuan cadangan minyak bumi baru. Sementara itu, emisi karbon yang berlebihan akibat penggunaan energi fosil menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Kondisi ini menjadi momentum untuk segera beralih ke energi baru dan energi terbarukan (EBET) yang lebih ramah lingkungan. Pengembangan EBET selama ini berjalan lambat karena biaya investasi yang masih cukup tinggi, namun pengembangan EBET merupakan bentuk investasi jangka panjang. Reformasi kebijakan di sektor energi sangat diperlukan dalam upaya mempercepat proses transisi energi dari energi fosil ke EBET, sekaligus upaya mencapai target Net Zero Emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Isu:
Gempa di Cianjur yang terjadi pada Senin 21 November 2022, Gempa itu menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah tinggal dan fasilitas umum. Ada 268 jiwa yang meninggal, 151 orang dinyatakan hilang, 1.083 orang luka-luka, 58.362 orang mengungsi. Sementara ada 22.198 rumah yang rusak parah, sedang atau ringan. Korban Gempa di Cinajur perlu mendapat perhatian ekstra dari DPR, terutama Komisi VIII. Gempa di Cianjur merupakan gempa siklus 10 tahunan yang menuntut perhatian sebab bisa saja terjadi lagi pada 10 tahun yang akan datang. Bantuan yang digulirkan Pemerintah terhadap korban bencana gempa tersebut perlu pengawasan lebih agar tidak terjadi penyimpangan sebab pada banyak kasus bantuan sosial ada saja oknum yang memanfaatkan situasi sosial semacam itu. Alokasi bantuan berupa perbaikan rumah yang rusak berat, sedang dan ringan seyogyanya menggunakan skema standar rumah antigempa dari PUPR agar jika dikemudian hari terjadi gempa susulan tidak melahirkan korban meninggal yang tinggi. Karena rata-rata korban yang meninggal dalam gempa di Cianjur akibat tertimpa bangunan yang rusak akibat gempa.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.


Isu:
Gempa yang melanda Cianjur dan sekitarnya pada 21 November 2022 telah berdampak pada 268 orang meninggal, 151 orang hilang, 1.083 orang luka, dan 58.362 orang mengungsi. Bencana berdampak pada gangguan kesehatan dan timbulnya penyakit menular. Langkah penanganan kesehatan yaitu penilaian cepat kebutuhan; evaluasi sumber daya; pencegahan dampak kesehatan; pengendalian strategi penyakit menular, tidak menular, maupun kronik beserta evaluasi dan perbaikan. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi upaya Pemerintah dalam menangani korban bencana, khususnya kelompok rentan. Komisi IX DPR RI perlu memastikan peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kesehatan. Komisi IX DPR RI perlu memastikan upaya Pemerintah dalam memenuhi sediaan farmasi, alat kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Komisi IX DPR RI perlu memastikan upaya Pemerintah untuk memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Isu:
Di Indonesia, kasus bullying di sekolah cukup memprihatinkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal yang seharusnya mampu memberikan tempat aman dan nyaman untuk siswa ironisnya menjadi tempat terjadinya bullying. KPAI mencatat sepanjang tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan fisik. Sementara UNICEF mempublikasikan pada tahun 2016 kasus kekerasan terhadap anak di sekolah di Indonesia mencapai persentase 84 persen. Langkah pencegahan bullying di sekolah dilakukan melalui deteksi awal Survei Karakter. Hasil survei menunjukkan 24,4 persen peserta didik di Indonesia berpotensi mengalami bullying di sekolah. Sekolah yang teridentifikasi menjadi sasaran bullying akan mendapat pelatihan anti bullying dan perlu membentuk zona zero bullying. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kemendikbudristek untuk meminta penjelasan mengenai pencapaian langkah pencegahan bullying yang telah dilakukan serta mengevaluasi penerapan pendidikan karakter.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Isu:
Bank Indonesia melihat situasi ekonomi dunia tahun depan akan semakin sulit. Tantangan ekonomi tahun depan mengarah ke reflasi atau kombinasi resesi dengan inflasi tinggi. Dampak perlambatan ekonomi dunia tahun depan diperkirakan tidak akan signifikan memengaruhi Indonesia. Selain dampak melambatnya ekonomi dunia yang dirasakan melalui banyaknya isu PHK di dalam negeri, adanya reflasi di Indonesia berdampak terhadap tertahannya daya beli masyarakat. Satu-satunya jalan untuk bisa meningkatkan daya beli adalah dengan menahan laju inflasi. Dukungan Komisi XI DPR RI menurunkan inflasi volatile food sangat diperlukan. Selain itu, koordinasi serta kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan, khususnya dalam menjaga inflasi administered price. Salah satu contohya adalah menjaga kenaikan upah minimum regional (UMR) agar tidak meningkatkan inflasi.

Vol. III / PUSLIT - November 2022

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Isu:
Pelaksanaan kebijakan ASO belum dilaksanakan serentak di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ASO memiliki dampak yang signifikan pada pengembangan bisnis layanan digital televisi, terutama dalam mendapatkan pemasukan iklan. Inovasi layanan televisi dapat dilakukan melalui layanan platform over the top atau layanan video streaming. Pengembangan segmen siaran digital dapat meningkatkan pendapatan media televisi. Bisnis layanan digital televisi pada TV lokal justru akan memunculkan pengiklan dengan skala lebih kecil yang tadinya tidak mampu melakukan promosi di media nasional. Permasalahannya, penerapan kebijakan ASO yang memiliki potensi pengembangan bisnis televisi, belum diikuti dengan regulasi yang mengatur soal penyelenggaraan platform digital penyiaran. Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi legislasi dapat merumuskan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan platform digital penyiaran masuk dalam materi penggantian Undang-Undang Penyiaran.

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.


Isu:
KPU Daerah tengah melakukan sosialiasi pemilu serentak kepada seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi KPU memuat informasi mengenai pentingnya pemilu, menghindari politik uang, aturan-aturan yang berlaku, potensi-potensi konflik, dan distorsi ruang digital. Problem utama dalam sosialisasi KPU adalah persoalan efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, KPU Daerah bersinergi dengan insan media dan pihak pemerintah. Di tingkat pusat, tengah dibentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dalam mengamankan Pemilu 2024, yang anggotanya terdiri dari badan-badan strategis. Satgasus memiliki peran dalam mengantisipasi setiap problem yang memecah persatuan. DPR-RI melalui Komisi II perlu memotivasi KPU dan seluruh elemen demokrasi bersinergi dalam sosialisasi pemilu serentak aman. DPR-RI berpihak pada kepentingan nasional dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan demokratis. Di samping itu, mendukung KPU untuk memperbaiki skema sosialisasi pemilu yang efektif dan efisien, serta sekaligus mengapresiasi pembentukan Satgasus.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Isu:
Penggelapan dana sosial ahli waris Lion Air JT-610 dari Boeing oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah masuk dalam proses persidangan. Ahyudin diduga menggunakan dana BCIF bukan untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial, sebagaimana yang ditentukan dalam protokol dan proposal kepada Boeing. Ahyudin bersama Presiden Yayasan ACT Periode 2019-2022, Ibnu Khajar dan eks Senior Vice President Operational Yayasan ACT, Hariyana Hermain dijerat dengan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terjadinya penyelewengan dana oleh yayasan ACT karena tumpang tindih peraturan perundang-undangan, sehingga membuat pengawasan terhadap suatu organisasi tidak maksimal. Komisi III perlu mendorong proses hukum penyelesaian penggelapan dana sosial oleh Yayasan ACT dengan cepat.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.


Isu:
Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang haknya dijamin dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan dalam UUD 1945. Negara wajib memenuhi hak pangan setiap warganya. Pandemi Covid-19, konflik geopolitik, dan krisis ekonomi global mengakibatkan terjadinya krisis pangan global, tidak terkecuali Indonesia. Krisis pangan pun menjadi agenda bahasan dalam KTT G20 dan melahirkan komitmen bersama untuk mengatasinya, yaitu menyepakati tidak adanya pembatasan ekspor produk pangan dan pupuk, memastikan pasokan pangan berkelanjutan, menjaga akses terhadap sumber makanan lokal, serta memastikan ketersediaan pupuk. Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis pangan nasional, yaitu dengan menyediakan pupuk bersubsidi, pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit, benih, kredit dan berbagai input lainnya, serta membangun food estate. Namun, upaya tersebut belum dapat menjamin pemenuhan hak pangan bagi masyarakat. Masih perlu dilakukan upaya lain, yaitu dengan pengembangan teknologi pertanian, teknologi pangan, dan diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber pangan lokal untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan dengan tetap memperhatikan keamanan dan gizi pangan.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.


Isu:
Bencana hidrometeorologi berupa banjir dan longsor melanda berbagai wilayah di Indonesia sepekan ini. Bencana tersebut telah menyebabkan ratusan rumah terendam, ribuan warga terdampak, jalan terputus, hingga merenggut korban jiwa. Penanganan bencana ini tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan keterlibatan semua pihak baik pusat, daerah, masyarakat, dan relawan dalam upaya penanganan bencana, antisipasi, mitigasi, serta mencari solusi ke depannya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana alam akibat cuaca ekstrem yang diprakirakan melanda Samudera Hindia beberapa hari ke depan. Kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana terutama untuk wilayah yang rawan bencana perlu dilakukan oleh semua pihak. Komisi V DPR RI dapat meminta Kementerian PUPR untuk melakukan normalisasi waduk dan sungai guna menambah kapasitas tampungan air, pembuatan dan peninggian tanggul beton, pengerukan sedimen di drainase atau peningkatan kapasitas gorong-gorong di sekitar lokasi dan titik banjir, serta penguatan lereng tebing sepanjang jalan rawan bencana. Komisi V DPR RI juga dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Jasa Marga untuk melakukan upaya antisipasi bencana yang menyebabkan terputusnya jalan nasional dan jalan tol.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.


Isu:
Resesi ekonomi global yang diprediksi terjadi pada tahun 2023 diperkirakan dapat menyebabkan banyak negara di dunia akan mengalaminya. Kondisi tersebut diprediksi akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dunia dan akhirnya berdampak terhadap kegiatan perdagangan dunia. Namun, sampai Oktober 2022 kinerja neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus selama 30 bulan berturut-turut. Surplus neraca perdagangan yang terjadi pada Oktober 2022 disebabkan nilai ekspor mengalami kenaikan sedangkan nilai impornya mengalami penurunan dibandingkan September 2022. Hal ini yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2022 lebih besar dibandingkan September 2022. Berdasarkan hal-hal tersebut, Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI, untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan kebijakan dalam rangka meningkatkan ekspor. Salah satunya melalui kegiatan promosi produk-produk Indonesia seperti event pertemuan G-20 di Provinsi Bali.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Isu:
Perubahan iklim membawa dampak yang merusak dan merugikan yang disebabkan oleh meningkatnya temperatur bumi sehingga perlu segera dilakukan gerakan netralitas karbon secara masif dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Sektor industri sebagai konsumen terbesar energi fosil perlu melakukan dekarbonisasi, dengan bertransisi menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Pengembangan dekarbonisasi industri akan memungkinkan penerapan pendekatan terintegrasi untuk transisi menuju emisi nol bersih. Upaya dekarbonisasi industri ini utamanya dilakukan dengan membangun kawasan industri nol emisi. Namun, dekarbonisasi industri bukanlah hal sederhana yang bisa langsung dilakukan, butuh perencanaan yang matang serta waktu dan proses yang panjang untuk merealisasikannya. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk secara serius melakukan dekarbonisasi industri dengan membangun kawasan industri nol emisi, dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan pencapaian target net zero emissions pada tahun 2060.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Isu:
Data BNPB menunjukkan, bencana tahun 2022 mengalami peningkatan 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Masyarakat terdampak dan pengungsi juga mengalami kenaikan 12%. BMKG memprediksi cuaca ekstrem pada musim hujan 2022 akan terjadi hingga awal tahun 2023 mendatang dan mengimbau semua pihak untuk waspada serta melakukan serangkaian upaya antisipasi dalam mengatasi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Kesiapsiagaan semua pihak, terutama pemerintah daerah, diperlukan untuk menghadapi bencana. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan RDP dengan BNPB dan Raker dengan Kemensos untuk meminta penjelasan terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Isu:
Pada tanggal 12 November 2022, Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang ke-58 dengan tema “'Bangkit Negeriku Sehat Indonesiaku”. HKN diharapkan menjadi momentum untuk membangkitkan Indonesia khususnya di sektor kesehatan untuk kembali pulih setelah pandemi. Melalui HKN, masyarakat kembali diingatkan untuk tetap waspada terhadap penularan Covid-19. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk terus menggalakkan penerapan protokol kesehatan dengan terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menuntaskan vaksinasi booster bagi seluruh masyarakat. Komisi IX DPR RI perlu melakukan diskusi dengan pemerintah terkait lonjakan kasus Covid-19 dan langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh untuk mengatasinya. Selain itu, Komisi IX DPR RI pelru melakukan diskusi dengan pemerintah terkait anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ke depan.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.


Isu:
Lomba lari Maraton Borobudur 2022 telah diselenggarakan pada 12 dan 13 November 2022 dengan tiga kategori, yakni Elite Race, Young Talent, dan Tilik Candi. Sebelumnya telah dilombakan Friendship Run di empat kota, yaitu Semarang, Jakarta, Medan, dan Makassar. Lomba lari di area Borobudur memiliki sejarah Panjang sejak tahun 90-an. Selain menjadi ajang olahraga, penyelenggaraan Maraton Borobudur telah menggerakkan ekonomi rakyat dan menjadi wadah rebranding potensi wisata Magelang dan sekitarnya. Pengelolaan wisata olahraga perlu terus melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat kementerian, pemerintah daerah, pihak swasta, dan juga masyarakat. Sesuai Pasal 91 UU 11/2022 tentang Keolahragaan, sport turism perlu dikembangkan bersama sebagai bagian dari industri olahraga nasional.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Isu:
Bank sentral dari lima negara di Asia Tengga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan. Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Kerja sama konektivitas pembayaran kawasan ini merupakan terobosan yang inovatif untuk mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, melalui sistem pembayaran. Interkoneksi pembayaran lintas batas ini tentunya akan memberikan kemudahan pada akses pembayaran dan berdampak positif terhadap perekonomian kawasan. Selain itu juga memungkinkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Risiko yang perlu diwaspadai adalah berkaitan dengan keamanan siber atau cybersecurity, risiko perlindungan data pribadi, dan fintech ilegal. Komisi XI DPR RI perlu mendorong BI selaku bank sentral dan otoritas terkait untuk memastikan lalu lintas pembayaran tersebut berjalan secara tertib dan aman.

Vol. II / PUSLIT - November 2022

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Hasil pemilihan umum Israel yang digelar pada 1 November 2022 menunjukkan bahwa koalisi yang dipimpin Benjamin Netanyahu berhasil memperoleh mayoritas kursi parlemen. Setelah digulingkan pada Juni 2021, Netanyahu membuktikan dirinya masih merupakan politisi berpengaruh Israel dan mampu merebut kembali posisi Perdana Menteri. Komposisi koalisi Netanyahu dan besarnya peran kelompok ultranasionalis bagi kemenangan ini, menimbulkan kekhawatiran terjadinya perubahan mendasar pada kebijakan Israel, termasuk pada upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Upaya internasional dalam mencari penyelesaian damai konflik Israel-Palestina tampaknya akan menghadapi tantangan besar pada era pemerintahan baru Israel ini. Komisi I melalui Fungsi Pengawasan perlu mengingatkan pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri untuk mengikuti dengan cermat perkembangan politik dalam negeri dan komposisi pemerintahan baru Israel. Pemerintah harus mengamati sejauh mana koalisi sayap kanan Netanyahu akan membawa pengaruh pada upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.


Isu:
Presiden Jokowi untuk kesekian kalinya mengingatkan agar persaingan politik menuju tahapan Pemilu 2024 tetap dijaga agar berlangsung secara sehat. Tanpa kehati-hatian di antara pemegang kendali partai-partai tersebut, maka persaingan politik mudah terjebak pada kondisi yang saling menjatuhkan di antara mereka dan figur-figur yang dicalonkan secara tidak sehat. Pihak penyelenggara pemilu, seperti halnya antara lain Bawaslu mulai mencoba melakukan pemetaan kerawanan pemilu melalui Indeks yang dibuatnya (IKP). DPR RI melalui Komisi II agar mendorong pihak penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu segera menyelesaikan pemetaan kerawanan polarisasi menjelang Pemilu 2024 dan melakukan penindakan sesuai aturan kewenangan yang ada terhadap pelanggaran dalam persaingan pemilu tersebut.

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Isu:
Tim KPK telah berhasil menemui Gubernur Papua, Lukas Enembe yang merupakan tersangka kasus dugaan gratifikasi Rp1 miliar untuk dilakukan pemeriksaan pada 3 November 2022. Pemeriksaan di tempat kediaman tersangka dilakukan karena tersangka beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit. Permasalahannya adalah keikutsertaan Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam pertemuan tersebut. Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019, pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik. Selain itu, Pasal 36 UU KPK melarang pimpinan KPK untuk mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tersangka dengan alasan apa pun. Komisi III DPR RI perlu mengadakan rapat kerja dengan Ketua KPK untuk meminta penjelasan secara langsung mengenai keikutsertaannya. Hasil rapat ini dapat dijadikan rujukan bagi Dewan Pengawas KPK untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran etik dan diharapkan dapat menjawab persepsi yang timbul dalam masyarakat.

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Isu:
Indonesia menyampaikan komitmen yang telah diperkuat pada acara Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP 27) dengan meningkatkan target pengurangan emisi di tahun 2030 dari yang semula 29% tanpa syarat/kemampuan sendiri (unconditionally) menjadi 31,89%, dan target pengurangan bersyarat/dengan dukungan internasional yang memadai (conditionally) dari 41% menjadi 43,20%. Sinergitas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan, ditambah dengan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. DPR RI melalui Komisi IV perlu mengawasi program kerja pemerintah agar berkontribusi nyata dalam mencapai target penurunan emisi yang tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). DPR RI juga perlu mengawasi kinerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam menerima dan mendistribusikan dana yang berasal dari berbagai instrumen keuangan dan proyek spesifik, mengingat pendanaan adalah faktor utama dalam menjamin keberlangsungan upaya mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi krisis iklim.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Isu:
Penerbangan perdana bagi jemaah umrah melalui BIJB Kertajati yang ditargetkan tanggal 7 November 2022 ditunda akibat kurangnya waktu persiapan dan sosialisasi maskapai dan biro perjalanan. BIJB Kertajati diprediksi memberangkatkan 500 ribu jemaah umrah dan 40 ribu jemaah haji setiap tahunnya. BIJB Kertajati sudah sangat siap melayani penerbangan jemaah umrah dengan menyiapkan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari Custom, Imigration, Quarantine (CIQ) dan berbagai operasional lainnya. Beberapa maskapai penerbangan juga telah berkomitmen melayani, yakni Garuda Indonesia yang telah menjadwalkan penerbangan tanggal 20 November 2022. Selanjutnya Lion Air berencana melayani penerbangan dengan frekuensi empat kali dalam seminggu. Sementara, Saudi Airlines masih dalam pengkajian untuk terbang dari BIJB Kertajati. Untuk itu, Komisi V DPR RI harus memastikan bahwa berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung bandara telah tersedia dan dapat berfungsi dengan baik. Komisi V dan VI DPR RI diharapkan berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk memberikan harga avtur yang sesuai sehingga penerbangan umrah melalui BIJB Kertajati dapat lebih kompetitif.

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.


Isu:
Jumlah kasus gagal ginjal akut pada anak terus meningkat dan menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Kasus tersebut mengancam generasi penerus bangsa sehingga perlu segera ditangani. Sehubungan dengan persoalan tersebut, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI perlu meminta kepada pemerintah untuk menaruh perhatian serius, saling berkoordinasi dan bersinergi dalam menangani kasus tersebut agar kasus bisa segera diselesaikan dengan baik. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu melakukan pengawasan terhadap BPKN dalam melaksanakan keputusan Raker tanggal 3 November 2022, yaitu: 1) membentuk posko pengaduan konsumen korban gagal ginjal akut agar penanganan korban dan identifikasi masalah cepat diselesaikan; 2) mencari fakta-fakta dan mengadvokasi hak-hak konsumen yang menjadi korban; dan 3) melindungi masyarakat terutama anak-anak selaku konsumen dengan memastikan obat yang beredar di pasar terjamin keamanan dan khasiatnya bagi kesehatan.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.


Isu:
Pemerintah secara resmi telah mematok batas minimum stok ketahanan energi di dalam negeri sebagai antisipasi serta penanggulangan terhadap situasi krisis dan darurat energi. Permen ESDM No. 12 Tahun 2022 memungkinkan pemerintah untuk memberikan kemudahan perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pembebasan lahan untuk tindakan penanggulangan krisis dan darurat energi. Stok ketahanan energi harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan energi terpenuhi. Pemerintah perlu memberikan kepastian anggaran terkait dengan pemenuhan stok ketahanan energi. Untuk itu, dukungan Komisi VII DPR RI sangat diperlukan dalam penyediaan anggaran untuk memastikan stok ketahanan energi selalu pada level aman. Selanjutnya, Komisi VII DPR RI perlu terus melakukan fungsi pengawasannya terkait stok ketahanan energi dan menyegerakan pembahasan RUU EBET sebagai pelaksanaan fungsi legislasi.

Penulis: BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S.A.P., M.AP.


Isu:
Cuaca ekstrim kembali terjadi di bulan November tahun 2022. Pemantauan masih terus dilakukan oleh BMKG terkait pergerakan bibit Siklon Tropis 93S di Samudera Hindia barat Bengkulu yang dapat menimbulkan cuaca ekstrem di Sumatera dan Jawa. Peringatan dini bencana hidrometeorologi diberlakukan di Sumatera Utara, Provinsi Aceh dan pulau Jawa pada umumnya. Kesiapsagaan menghadapi kondisi cuaca ekstrim juga turut diperhatikan berserta seluruh aspek yang menunjang. DPRI RI memiliki peran mendorong dan menghimbau pemerintah untuk melaksanakan sistem peringatan dini dan kesiapsagaan dengan sebaik-baiknya serta menjamin kemananan dan keselamatan masyarakat saat kondisi cuaca ekstrim. DPR RI juga perlu memberikan arahan kepada pemerintah bahwa kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana jika terjadi situasi darurat untuk mempermudah penyediaan anggaran ketika dibutuhkan.

Penulis: Efendi, S.Sos., M.AP


Isu:
Pemerintah kembali menetapkan kebijakan PPKM Level 1 sebagai respons terhadap peningkatan jumlah kasus Covid-19 subvarian Omicron XBB. PPKM berlaku mulai tanggal 8 hingga 21 November 2022. Pemerintah berupaya meningkatkan imunitas penduduk dengan memperbanyak akses vaksin. Beberapa vaksin nasional diharapkan dapat mengatasi persoalan kelangkaan vaksin. Komisi IX DPR RI perlu terus mendorong, mengawal, dan mengawasi distribusi vaksin termasuk vaksin produk nasional agar kemungkinan terjadinya kelangkaan stok vaksin dapat diantisipasi. Komisi IX DPR RI juga perlu mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi agar capaian vaksin lengkap dan vaksin booster dapat mencapai target yang diharapkan. Komisi IX juga perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Isu:
Pemerintah melalui Kemendikbudristek membuka kesempatan bagi guru honorer sebagai penghargaan atas pengabdiannya serta bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru melalui kebijakan penerimaan satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2021 kemudian dilanjutkan pada tahun 2022. Sayangnya penerimaan guru PPPK tersebut menyisakan berbagai permasalahan. Mulai dari adanya guru-guru yang telah lolos passing grade belum menerima SK, belum ditetapkan NI-PPPK, bahkan ada pula yang masih terkatung-katung belum mendapatkan formasi. Kemendikbudristek dinilai tidak dapat melakukan perencanaan dengan baik sebelum membuka pendaftaran, selain itu kurangnya koordinasi juga mengakibatkan pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab. Tidak adanya peta jalan pendidikan menjadikan tidak jelasnya pemenuhan guru ke depan. Komisi X DPR RI perlu mendesak Kemendikbudristek untuk menyusun peta jalan dan penyelesaian guru honorer/guru PPPK secara pasti, bersama-sama dengan K/L lainnya dan pemerintah daerah dengan timeline alur permasalahan yang dilandasi dengan data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.


Isu:
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai macam permasalahan di industri asuransi, terutama masalah gagal bayar pada asuransi jiwa. OJK perlu mewaspadai agar permasalahan ini tidak terjadi kembali. Salah satunya melalui rencana penyehatan keuangan (RPK). RPK sangat terkait dengan isu permodalan. Oleh karena itu OJK mendorong perusahaan asuransi terutama yang bermasalah dalam kinerja keuangan untuk menyusun RPK seoptimal mungkin. Dalam hal ini DPR melalui Komisi XI juga perlu ikut mendorong OJK memastikan perusahaan asuransi melakukan RPK dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, Komisi XI juga perlu ikut serta mendorong komitmen dari pemegang saham, direksi, dan komisaris perusahaan asuransi untuk mencari program-program penyehatan keuangan yang optimal. Dan terakhir, Komisi XI perlu mengawasi dan mendorong OJK agar segera menyelesaikan permasalahan asuransi sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Vol. I / PUSLIT - November 2022

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/10/2022), mengatakan antusiasme negara-negara peserta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 masih sangat tinggi hingga H-15. Menlu Retno menambahkan, sejauh ini sudah ada 18 pemimpin negara yang ingin mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR perlu ikut mengawal dan memastikan pelaksanaan KTT G20 yang akan dihadiri para pemimpin negara-negara G20 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pertemuan-pertemuan bilateral yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di sela-sela KTT G20 harus dimanfaatkan untuk menyuarakan kepentingan nasional dan juga kepentingan bersama G20. Melalui Presidensi Indonesia, G20 perlu menegaskan kembali komitmen untuk mendukung pemulihan berkelanjutan.

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.


Isu:
Mahkamah Konstitusi menyatakan menteri tak perlu mundur dari jabatan jika hendak mencalonkan diri sebagai presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres). Putusan itu tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 yang diajukan Partai Garuda. DPR RI melalui Komisi II, perlu melakukan antisipasi penyalahgunaan wewenang Menteri yang maju dalam pilpres dengan pertama, mendorong Presiden untuk sangat selektif dalam memberikan izin terhadap Menteri yang akan maju dalam pilpres. Kedua, mendukung Bawaslu dalam melakukan pengawasan, serta menyosialisasikan kepada masyarakat pentingnya mengoptimalkan peran serta publik untuk mengawasi. Ketiga, mendorong untuk dibuatnya aturan lebih lanjut untuk mengeliminasi kemungkinan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis pejabat terkait.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.


Isu:
Kementerian Kesehatan per 26 Oktober 2022 mencatat setidaknya terdapat 269 kasus Gagal Ginjal Akut (GGA) pada anak-anak, yang 157 di antaranya meninggal dunia. Ratusan anak yang sakit dan meninggal tersebut diduga dipicu oleh pemakaian obat sirop mengandung etilena glikol (EG) dan dietilena glikol (DEG) yang melebihi ambang batas. Penyidik Polri dan Badan POM telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga produsen obat sirop, dan meningkatkan status penanganan kasus GGA ke tahap penyidikan terhadap PT Afi Farma. Komisi III DPR RI perlu melakukan rapat kerja dengan Kapolri dan jajarannya, untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan, dan mendorong untuk melakukan pemeriksaan tidak hanya terbatas kepada produsen obat, tetapi juga kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan obat.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.


Isu:
Badan Legislasi DPR RI saat ini tengah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Meski telah membawa banyak perubahan, UU tersebut dinilai masih belum mampu mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di daerah, diantaranya anggaran yang terbatas, penegakan hukum yang lemah, atau ketergantungan terhadap fasilitas landfill yang sangat tinggi. Beberapa catatan terhadap substansi revisi, yaitu pertama, perlu terobosan dari aspek pembiayaan yang tidak bergantung penuh pada APBN/APBD dan perlu mengembangkan retribusi dengan prinsip pencemar membayar. Kedua, penerapan teknologi pengelolaan menyesuaikannya dengan kondisi di masing-masing daerah. Ketiga, penguatan aspek penegakkan hukum. Baik Badan Legislasi maupun Komisi IV dapat menjadi pengusul revisi UU ini yang diharapkan dapat dilakukan sebelum periode 2019-2024 berakhir.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Isu:
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gerak siklon tropis Nalgae yang menjauhi Indonesia berdampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia. Masyarakat diminta mewaspadai intensitas hujan yang meningkat dan gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Komisi V DPR RI perlu mengawal BMKG untuk meningkatkan peralatan dan instrumen seperti radar cuaca dan alat deteksi tsunami sebagai bagian early warning system dari upaya mitigasi bencana sejak dini. Komisi V DPR RI perlu mendorong BMKG untuk memperbanyak kegiatan sosialisasi, desiminasi, dan distribusi informasi yang lebih merata kepada masyarakat terkait prediksi cuaca ekstrim. Komisi V DPR RI juga perlu meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengantisipasi dampak dari bencana akibat cuaca ekstrim di Indonesia sehingga dapat meminimalisir korban jiwa dan kerugian lainnya.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Isu:
UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya menghadapi krisis ekonomi global. Mengantisipasi ancaman krisis ekonomi global yang diprediksi terjadi tahun 2023, Pemerintah menetapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru, antara lain berupa optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dengan mengalokasikan belanja sebesar 40% di setiap instansi pemerintah untuk membeli produk dalam negeri, khususnya produk UMKM. Langkah ini diwujudkan melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan menargetkan 30 juta UMKM terhubung platform digital pada 2024, agar dapat berkompetisi di era e-commerce. Kesenjangan akses internet dan keterbatasan pengetahuan menggunakan perangkat internet, menjadi kendala pencapaian target tersebut. Komisi VI DPR RI perlu memastikan pemerintah melakukan pemberdayaan UMKM melalui edukasi dan pendampingan UMKM terkoneksi dengan ekosistem platform digital. Koordinasi Komisi VI dan Komisi I dibutuhkan untuk meminimalisasi kesenjangan akses internet di daerah.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.


Isu:
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi industri TPT dalam negeri khususnya melalui tiga Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tetapi pasar domestik masih juga dibanjiri dengan produk-produk TPT dari luar negeri, seperti RRC, Bangladesh, dan Vietnam. Industri TPT dalam negeri masih mengalami kesulitan untuk menembus pasar internasional karena dampak dari pandemi Covid-19 dan ketergantungan impor bahan baku. Selain itu, Pasar TPT dunia masih stagflasi. Perayaan 100 tahun industri TPT nasional menjadi momentum bagi pemerintah dan pihak API untuk meningkatkan kontribusi industri TPT bagi perekonomian nasional ke depan. Guna melindungi pasar dalam negeri, DPR RI juga perlu mendesak pemerintah untuk mengembangkan budidaya tanaman serat kapuk dan serat rayon untuk meningkatkan volume bahan baku dalam pembuatan produk-produk TPT dalam negeri.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.


Isu:
Antisipasi keadaan bencana akibat cuaca ekstrem seharusnya sudah disiapkan sejak jauh hari, terlebih lagi kejadian bencana sudah menjadi langganan tiap tahunnya karena cuaca ekstrem dan Indonesa memang berada dalam wilayah bencana. Salah satu usaha untuk menghadapinya adalah persiapan masyarakat dalam menghadapi keadaan kebencanaan. Tentu dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat diajak bersama-sama untuk waspada dan paham terhadap potensi-potensi bencana dalam wilayahnya. Di beberapa wilayah di Indonesia persiapan personel dan anggaran untuk mengantisipasi dan tanggap bencanapun telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, akibat dari keadaan bencana cuaca ekstrem adalah ganguan kesehatan dan terganggunya kegiatan/mobilitas ekonomi masyarakat. Antisipasi menjadi sangat penting karena dampak yang terjadi akibat cuaca ekstrem akan lebih sedikit dan pemulihan akan berjalan dengan baik dan cepat. Komisi VIII mendorong pemerintaah untu selalu melakukan koordinasi lintas sectoral dalam menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi kebencanaan akibat cuaca ekstrem ini.

Penulis: Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.


Isu:
Selama sepekan terakhir, kasus Covid-19 mengalami peningkatan sebesar 40%. Peningkatan terjadi seiring dengan terdeteksinya Omicron XBB pada t22 Oktober 2022. Hingga kini, terdapat delapan pasien yang terinfeksi Omicron XBB. Di mana dua kasus berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dan enam kasus dari transmisi lokal. Omicron XBB lebih cepat menular dibandingkan varian sebelumnya dan memiliki kemampuan dalam menghindari sistem imun tubuh. Pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk mencegah naiknya kasus Covid-19. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI perlu terus mengawal dan mengawasi distribusi. Komisi IX juga perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Komisi IX DPR RI juga perlu memastikan rencana aksi serta kesiapan pemerintah jika terjadi peningkatan kasus secara drastis seperti yang terjadi pada varian delta.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Bahasa Indonesia merupakan refleksi jati diri bangsa yang bertujuan menyatukan berbagai kebudayaan berbeda sebagai satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan ragam formal bahasa Indonesia dalam kegiatan dan administrasi kenegaraan serta dunia pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Sayangnya, keterampilan masyarakat untuk berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah EYD V masih rendah. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diamanatkan untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia. Dukungan dan pengawasan implementasi UU 24/2009 perlu dilakukan Komisi X untuk menjaga penggunaan bahasa Indonesia, terutama ragam formal.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Isu:
Risiko ketidakpastian global semakin eskalatif dan harus diwaspadai. Supply-demand mismatch, supply disruption, tekanan inflasi global, pengetatan moneter dan volatilitas pasar keuangan global terus diantisipasi. Namun tetap optimis mengingat konsistensi catatan pertumbuhan di atas 5% terjadi dalam empat kuartal beruntun sejak triwulan IV 2021. DPR RI khususnya Komisi XI terus memastikan dinamika pengelolaan fiskal untuk menjaga konsistensi kebijakan dalam pemulihan ekonomi tetap terjadi. Kebijakan extraordinary memungkinkan defisit melebar 6,34% PDB di 2020 dan berlanjut penguatan momentum reformasi melalui UU HPP dan UU HKPD di 2021 terus berdampak. Dilanjut akselerasi pemulihan dan reformasi di 2022 menjadi alas bagi kebijakan high quality fiscal consolidation yang mengembalikan defisit maksimal 3% PDB benar terjadi di 2023. Optimis dan waspada di tengah situasi unpredictable, menuntut disiplin belanja diprioritaskan bagi daya beli masyarakat dan akselerasi pemulihan ekonomi.

Vol. IV / PUSLIT - September 2022

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Isu:
Tahun 2022, Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa Kemenkominfo telah berupaya untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia dari sektor hulu hingga hilir. Pembangunan infrastruktur digital ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 untuk mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan penyediaan layanan internet di Indonesia. Dalam rangka mendukung program transformasi digital tersebut, Komisi I DPR meminta komitmen Pemerintah agar seluruh desa di Indonesia mendapatkan sinyal 4G. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR perlu mengawal dan memastikan bahwa program transformasi digital yang dijalankan oleh Pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Begitu juga dengan penggunaan anggarannya harus akuntabel dan sesuai dengan peruntukan untuk mendukung program transformasi digital.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA


Isu:
Mendagri menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 821/5292/SJ tentang Persetujuan Mendagri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah. Dalam SE tersebut, Mendagri berwenang untuk memberikan persetujuan tertulis kepada Penjabat Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pegawai, pemberhentian, pemberhentian sementara, dan penjatuhan sanksi bagi ASN yang dianggap melanggar disiplin atau tindak lanjut proses hukum. SE tersebut menimbulkan polemik karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh Penjabat Kepala Daerah. Melalui fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI perlu mendorong Kemendagri dalam melakukan sosialisasi dan evaluasi secara lebih intensif terhadap berbagai konsekuensi yang akan dihadapi oleh daerah nantinya jika SE tersebut diterapkan.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.


Isu:
KPK menetapkan Hakim Agung, Sudrajad Dimyati, bersama sembilan orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana di MA dengan barang bukti uang sejumlah Sin$205.000 dan Rp50 juta. Kolusi di MA sudah pernah coba diungkap sejak tahun 1995 oleh Adi Andojo, sebagai Ketua Muda MA yang membuka skandal kolusi antara hakim agung, pengacara, dan terdakwa dalam kasus Gandhi Memorial School. Presiden Joko Widodo melihat adanya urgensi untuk mereformasi bidang hukum dan memerintahkan Menko Polhukam, Mahfud MD untuk melaksanakan. Pada tahun 2016, Mahfud MD pernah menulis tentang perlunya reformasi penegakan hukum (legal structure) dengan sasaran area birokrasi dan area lembaga peradilan. Komisi III DPR RI dapat membentuk Panja pengawasan untuk mengawal reformasi hukum dan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk segera melakukan reformasi hukum secara sistematis dan komprehensif.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.


Isu:
Indonesia dengan wilayah perairannya mencapai kurang lebih 70 persen dari keseluruhan wilayahnya merupakan potensi untuk diimplementasikannya Ekonomi Biru. Selain karena adanya peningkatan kebutuhan protein dunia sebesar 7 persen seiring meningkatnya populasi dunia hingga 2050. Kondisi ini menjadi peluang untuk mengembangkan bisnis budidaya perikanan dan kelautan. Di era industri 4.0, pengembangan digitalisasi bisnis budidaya perikanan dan kelautan diperlukan. Pelibatan startup perlu dilakukan. Beberapa startup sudah mulai memasuki bisnis budidaya perikanan, seperti eFishery, Iwa-Ke, fisHby, Jala, InFishta, Growpal. Namun upaya ini harus didukung dengan pemberian akses layanan internet yang seluas-luasnya dan penyediaan perangkat teknologi yang terjangkau. Komisi IV perlu mendorong pemerintah melakukan hal ini agar program Ekonomi Biru tidak hanya sekadar jargon, tetapi merupakan serangkaian upaya nyata yang dapat ditempuh dengan kapasitas dan target yang ingin dicapai oleh Indonesia. Dukungan Komisi IV diperlukan melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Isu:
Pembangunan Tol Cisumdawu merupakan proyek strategis nasional yang telah lama tertunda. Tol Cisumdawu dibangun melalui skema KPBU dengan biaya konstruksi Rp5,5 triliun, yang terbagi atas 6 seksi konstruksi. Pemerintah menargetkan seksi 1 hingga 4 dapat beroperasi pada Desember 2022. Pengerjaan seksi 1 dan 2 dilakukan pemerintah sebagai bagian dari viability gap fud (VGF), sementara seksi 3 sampai 6 dikerjakan BUJT PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT). Pembangunan tol ini menjadi penting karena dapat meningkatkan efektivitas operasional Bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban, dan pengembangan ekonomi Kawasan Pantura Jawa Barat mulai dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, hingga Kuningan. Terdapat beberapa tantangan dalam pembangunan, khususnya pada seksi 2 sampai 5, diantaranya penanganan lereng dengan kerawanan longsor. Upaya penanganan yang dilakukan antara lain penggalian tanah atau regrading, penguatan lereng, sumuran dengan sistem pompa, serta penambahan lahan agar lereng menjadi lebih landai. Proyek stregis ini diharapkan meningkatkan efektivitas dan konektivitas antar moda transportasi darat, laut dan udara.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.


Isu:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program konversi dari elpiji ke kompor listrik induksi tidak akan dilakukan tahun ini. Meskipun begitu namun uji coba ini tetap dilakukan di sejumlah daerah. Konversi ini dilakukan dikarenakan adanya kondisi oversupply listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Selain itu penghematan subsidi energi dan pengurangan ketergantungan negara pada fosil menjadi alasan selanjutnya. Banyak potensi masalah yang dapat terjadi dari implementasi konversi ini. Pemerintah harus memastikan bahwa kapasitas listrik dari penggunaan kompor listrik ini dapat diselesaikan, uji coba harus benar dievaluasi secara tepat sehingga persentase penghematan terukur secara tepat. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan segala potensi masalah sebelum mengimplementasikan kebijakan konversi ini agar tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

Penulis: Drs. Riyadi Santoso, M.Si.


Isu:
Hilirisasi industri timah diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penerapan kebijakan hilirisasi industri timah harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan penuh kehati-hatian. Rencana pelarangan ekspor timah dalam waktu dekat juga perlu dievaluasi kembali mengingat kapasitas industri hilir timah di dalam negeri masih belum berkembang. Dibutuhkan peta jalan (road map) yang komprehensif untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor yang dapat mendukung hilirisasi industri timah. Selain itu, diperlukan waktu yang tidak singkat untuk dapat menarik investasi dan mendirikan pabrik, mengembangkan kapasitas dan daya saing produksi industri hilir, serta menyesuaikan kebijakan di sisi hilir untuk mendorong ekspor produk turunan timah yang sudah diolah.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.


Isu:
Tidak dipungkiri akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual terhadap anak makin meningkat. Fenomena ini sangat meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga diperlukan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak. Terbaru adalah kasus eksploitasi seksual anak di apartemen wilayah DKI Jakarta dan Tangerang dimana anak-anak disekap kemudian diperdagangkan untuk menjadi pekerja seks komersial. Para korban merupakan anak di bawah umur yang dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual oleh para pelaku. Meskipun secara regulasi, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual dinilai sudah cukup memadai pengaturannya namun pelindungan terhadap korban belumlah maksimal. Sebagai bentuk penghormatan dan keadilan bagi korban, pemenuhan hak restitusi perlu diberikan. Hak restitusi merupakan salah satu hak korban yang merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu ikut mendampingi dan mengawasi Kementeriaan Pemerdayaan Perempuan dan Anak untuk memastikan bahwa pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual terwujud.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Isu:
Pada 24 September 2022, perusahaan minuman berpemanis memberikan somasi kepada konsumennya yang memberikan kritik di media sosial. Terkait minuman berpemanis, kasus diabetes di Indonesia pada 2021 sebanyak 19,5 juta dan menjadikan Indonesia urutan kelima secara global. Diabetes merupakan “ibu” dari segala macam penyakit seperti gagal ginjal, stroke, jantung, dan kebutaan. Diabetes merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui pengenalan faktor risiko dan penerapan hidup sehat. Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan BPOM untuk meningkatkan pengawasan premarket dan postmarket. Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Kemenkes dan pemda untuk menindaklanjuti temuan dari pengawasan BPOM. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong Kemenkes untuk melaksanakan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 terutama pelabelan informasi gizi dan pesan kesehatan pada setiap produk. Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Kemenkes untuk meningkatkan sosialisasi Permenkes pada pemda.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.


Isu:
The Transforming Education Summit (TES) 2022 merupakan upaya untuk mentransformasi pendidikan sebagai keinginan politik dan komitmen bersama dari beberapa negara dalam forum internasional PBB. Transformasi pendidikan tersebut dilakukan dengan lima aksi utama, yang salah satunya berupa transformasi digital. Ada beberapa poin penting dan krusial terkait TES dan transformasi pendidikan Indonesia pasca-TES, yaitu prestasi Indonesia melakukan transformasi pendidikan melalui teknologi pendidikan; shadow organization untuk transformasi pendidikan; transformasi pendidikan harus dilakukan di segala aspek; dan penguatan transformasi pendidikan. Berkaitan dengan transformasi pendidikan pasca-TES, Komisi X DPR RI harus melaksanakan fungsi legislasi melalui RUU Sisdiknas dengan memerintahkan Mendikbudristek untuk menormakan dan mengatur transformasi pendidikan dalam RUU Sisdiknas. Selain itu, Komisi X harus melaksanakan fungsi pengawasan berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai transformasi pendidikan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Isu:
Penerimaan pajak dari awal tahun hingga Agustus 2022 telah mencapai Rp1.171,8 triliun, atau 78,9% dari target dalam APBN 2022. Kinerja penerimaan pajak ini sudah melampaui penerimaan pajak pra pandemi Covid-19. Namun pada akhir 2022 ini, penerimaan pajak dilingkupi ketidakpastian akibat dinamika geopolitik, perlambatan ekonomi global, dan normalisasi harga komoditas. Ada beberapa tantangan yang berisiko menganggu pencapaian target pajak, baik pada 2022 maupun 2023, sehingga memerlukan perhatian Komisi XI dan otoritas fiskal. Salah satunya melesatnya inflasi global. Selain itu, pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga acuan sehingga terjadi volatilitas pasar keuangan global, keluarnya dana asing, nilai tukar melemah, serta peningkatan biaya utang. Termasuk, rasio utang di banyak negara sangat tinggi sehingga berpotensi terjadi krisis utang global, serta potensi terjadi stagflasi karena pertumbuhan ekonomi global melemah dan angka pengangguran yang tinggi.

Vol. III / PUSLIT - September 2022

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Isu:
Sidang ke-77 Majelis Umum PBB dibuka pada Selasa, 20 September 2022, di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat. Sidang digelar di tengah berbagai krisis besar yang melanda dunia. Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam sidang kali ini. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan dijadwalkan berpidato pada 26 September 2022. Melalui fungsi pengawasan, DPR khususnya Komisi I perlu mengawal dan memastikan bahwa kehadiran Indonesia dalam Sidang ke-77 Majelis Umum PBB berperan penting dan berkontribusi dalam ikut mengatasi krisis global akibat konflik, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19, termasuk krisis pangan. Sidang Majelis Umum PBB yang berlangsung di tengah krisis global memerlukan kesadaran dan tindakan global untuk menyikapinya, yaitu dengan memperkuat multilateralisme. Kekuatan multilateralisme harus dikembalikan karena masalah global memerlukan kerja sama beragam pihak untuk mengatasinya.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Isu:
Gubernur Papua, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi sebesar Rp.1 miliar. Dana yang disalahgunakan berasal dari dana APBD dimana komponen dana Otsus juga termasuk di dalamnya. Komisi II DPR RI perlu turut memberi kritik, saran, dan evaluasi kepada Kemendagri dan stakeholders lainnya jika mendapati kepala daerah yang tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Di samping itu, melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Otsus DPR RI, juga perlu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan UU Otsus yang belum maksimal untuk peningkatan kesejahteraan rakyat terutama rakyat Papua. Tim Pengawas Pelaksanaan Otsus dan Komisi II DPR RI juga perlu mendorong agar masyarakat lokal turut aktif mengawasi kinerja setiap kepala daerah di Papua terutama dalam pengunaan dana Otsus Papua.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.


Isu:
Sampai saat ini, kursi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih kosong. Hal tersebut akibat Lili Pintauli Siregar mundur dari jabatannya setelah dugaan pelanggaran etik. Wakil Ketua KPK, Nufron Ghufron mengaku KPK mulai merasakan kinerja KPK kurang optimal dengan berkurangnya jumlah Pimpinan KPK. Apalagi telah terjadi beberapa dugaan kasus tindak pidana korupsi, seperti kasus dugaan korupsi OTT Universitas Lampung dan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang membutuhkan penanganan maksimal dari jumlah Pimpinan KPK yang lengkap, 5 (lima (orang). Presiden telah menindaklanjuti pengunduran diri Lili Pintauli Siregar dari jabatan Wakil Ketua KPK dengan Surat Presiden (surpres) terkait pengajuan nama calon Wakil Ketua KPK baru yang sudah diserahkan ke DPR RI. Setelah mendapat tugas dari Pimpinan DPR RI, Komisi III DPR RI dapat segera membahas untuk memutuskan Wakil Ketua KPK yang baru.

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Isu:
Arah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan mulai menunjukkan perkembangan. Mulai dari swasembada beras sejak 2019, surplus stok pangan nasional sepanjang tahun 2022, dan peningkatan nilai ekspor pertanian sejak 2019. Namun, kondisi global yang sedang tidak menentu membuat kita harus tetap waspada terhadap ancaman krisis pangan dengan menurunkan ketergantungan terhadap impor. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan swasembada komoditas selain beras, seperti jagung dan gula dalam jangka pendek, dan dilanjutkan dengan sorgum, kedelai, dan komoditas lain secara bertahap. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk berkomitmen sekaligus transparan dalam menangani isu-isu ketahanan/kemandirian pangan. Selain itu, pemerintah diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produktifitas melalui pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur pertanian saja, tetapi juga pada perlindungan terhadap keanekaragaman sumber daya genetik komoditas pangan lokal dan pada perlindungan terhadap kesejahteraan petani sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pangan.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Isu:
Official Airline Guide menetapkan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menjadi bandara tersibuk di ASEAN pada September 2022. Hal ini menjadi tanda pemulihan di industri aviasi. Beberapa sinyal pemulihan lain industri ini dan industri pendukungnya terlihat dari meningkatnya jumlah penumpang dan utilitas slot time secara signifikan, pembukaan rute internasional, dan prospek harga saham industri, salah satunya AP II menjadi positif. Pemulihan industri aviasi membuka peluang bagi investor untuk membuka maskapai penerbangan baru. Peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah akan mewujudkan pemulihan industri aviasi. Komisi V DPR RI dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan sinergi pengelolaan bandara yang belum optimal pemanfaatannya. Komisi V DPR RI juga perlu mengawal dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi tarif pesawat udara agar masyarakat mendapatkan harga tiket yang wajar dan terjangkau. Selain itu, Komisi V DPR RI dapat memberikan masukan tentang bagaimana memperbaiki kinerja bandara sehingga memberikan manfaat lebih dan meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.


Isu:
Kereta Layang Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek kembali mengalami penundaan operasi komersial hingga Juni 2023. Penundaan ini disebabkan beragam masalah yang ditemukan oleh Crossrail International Ltd. Selain menanggung utang sindikasi sebesar Rp 22,3 triliun, PT KAI (Persero) dan tiga BUMN lainnya yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek juga harus membayar bunga akibat perpanjangan masa proyek. Keuangan negara pun ikut terbebani sebesar Rp10,2 triliun karena negara harus menanggung proyek strategis nasional tersebut. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI khususnya Komisi VI perlu mendorong adanya evaluasi proyek LRT Jabodetabek oleh BUMN terkait. Komisi VI DPR RI perlu memanggil BUMN terkait untuk meminta penjelasan terkait rencana operasional Kereta Layang Ringan Jabodetabek. LRT Jabodetabek harus secepatnya beroperasi untuk menekan kerugian akibat beban bunga dan beban keuangan negara dalam bentuk penyertaan modal.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Isu:
Pengembangan industri baterai untuk kendaraan listrik menghadapi beragam tantangan. Indonesia Battery Corporation (IBC) sebagai holding untuk mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, masih menggunakan sebagian bahan baku impor dalam produksi baterai kendaraan listrik. Industri baterai di Indonesia juga harus mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan karena akan membawa dampak pada baterai yang lebih murah, energi yang dihasilkan lebih tinggi, dan waktu pengisian yang singkat. Percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia terus didorong oleh pemerintah. Salah satu upayanya adalah dengan mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Kenaikan harga BBM jenis subsidi juga diharapkan menjadi momentum masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.


Isu:
Pemerintah telah memutuskan dan menyalurkan tambahan bantuan sosial sebagai akibat kebijakan kenaikan harga BBM sebesar Rp 24,17 triliun nantinya diberikan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan tersebut akan diberikan dalam tiga bentuk yaitu BLT, bantuan untuk pekerja berpenghasilan Rp 3,5 juta per bulan, dan subsidi transportasi. Meskipun Pemerintah telah menggulirkan tiga bantuan sosial tersebut, kebijakan ini tetap akan melahirkan beragam dampak pada masyarakat. Dampak tersebut antara lain kenaikan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok, meningkatnya jumlah orang miskin, inflasi, stagflasi, suku bunga acuan Bank Indonesia, dan kenaikan ongkos angkutan. Penyaluran bantuan sosial sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM tersebut perlu memperoleh perhatian yang serius DPR RI karena berdasarkan pengalaman selama ini program-program bantuan yang digulirkan pemerintah selalu melahirkan masalah utamanya pada data penerima bantuan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu Komisi VIII DPR RI perlu mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk terus memperbaharui dari DTKS untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM tepat sasaran.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Isu:
Pada pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap pertama, baru sekitar 28% pekerja yang menerima BSU. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja terkait kepastian bantuan yang akan mereka terima. Menaker menyatakan sedang menunggu proses verifikasi dan validasi data yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya pekerja yang resah dengan pembagian BSU, pengamat pun mengkhawatirkan kecilnya nilai BSU dan tidak mencakup pekerja informal. Hal ini membuat BSU tidak efektif menjangkau pekerja yang benar-benar terdampak. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi IX DPR perlu mendesak Kemenaker untuk memperjelas mekanisme penyaluran BSU, mempercepat proses pencairan, dan membentuk sistem data ketenagakerjaan tersendiri. Selain itu, DPR RI perlu mendorong agar program BSU ke depan juga mencakup pekerja informal.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Isu:
Penghapusan klausul tunjangan profesi guru dalam draf terbaru RUU Sisdiknas menimbulkan polemik di masyarakat. Dalam RUU Sisdiknas, terdapat skema baru tunjangan profesi guru yang diklaim Kemendikbudristek akan lebih menyejahterakan guru. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI dapat melakukan Rapat Kerja dengan Kemendikbudristek untuk meminta penjelasan mengenai penghapusan klausul tunjangan profesi guru dalam draf RUU Sisdiknas. Komisi X DPR RI juga perlu meminta pemerintah lebih intens dalam melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan stakeholder pendidikan mengingat banyaknya pro dan kontra terkait rencana revisi RUU Sisdiknas. Selanjutnya Komisi X DPR RI perlu mendesak Kemendikbudristek untuk memperbaiki peta jalan pendidikan sebelum melakukan revisi RUU Sisdiknas.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Isu:
Bank Dunia memperkirakan dunia tengah bergerak menuju resesi pada tahun 2023. Hal tersebut dipicu oleh kenaikan suku bunga global yang dilakukan secara agresif dalam meredam laju inflasi. Pertumbuhan PDB global, diperkirakan akan turun menjadi 0,5% setelah terkontraksi 0,4% pada tahun 2023. Hal ini akibat dari perang, gangguan rantai pasok, hiperinflasi, stagflasi dan krisis biaya hidup akibat naiknya harga pangan. Tanda-tanda resesi terlihat pada ekonomi Amerika Serikat, yang mewakili negara maju, yang melambat pada Kuartal II. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus mempersiapkan protokol krisis untuk mengantisipasi kasus gagal bayar seperti tahun 1998 dan 2008. Bank Dunia menyarankan bank sentral di seluruh negara untuk bertahan dalam mengendalikan inflasi. Langkah tersebut membutuhkan tindakan bersama dengan otoritas fiskal dan pengambil kebijakan ekonomi lainnya untuk besama-sama melawan inflasi dan kendala pasar global.

Vol. II / PUSLIT - September 2022

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)


Isu:
Ancaman keamanan siber masih menjadi ancaman potensial di Indonesia ditandai dengan semakin maraknya kasus peretasan dan kebocoran data. Kemunculan hacker Bjorka dengan serangkaian peretasan data warga negara, dokumen pemerintah serta data pribadi tokoh nasional memberikan indikasi kurang maksimalnya tata kelola keamanan siber di Indonesia. Kebocoran data pribadi dan dokumen pemerintah dapat disalahgunakan untuk kejahatan, terutama kejahatan siber yang dapat merugikan masyarakat. Ancaman siber juga dapat mengancam pertahanan negara melalui cyber terorrism dan cyber espionage. Oleh karena itu, strategi keamanan siber perlu diperkuat dengan dukungan hukum yang komprehensif. Komisi I DPR melalui fungsi legislasi telah mewujudkan komitmennya dalam menuntaskan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan segera disahkan. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi I juga perlu mendorong intansi terkait untuk memperkuat kerja sama dalam mengelola dan menangani keamanan siber secara terintegrasi.

Penulis: NURFADHILAH ARINI, S.I.P.


Isu:
Kasus peretasan kembali memunculkan polemik mengenai kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Hal tersebut, salah satunya, dilatarbelakangi oleh dugaan kebocoran data 150 juta data pemilih dari KPU. Meskipun pihak KPU membantah bahwa terjadi kebocoran data pemilih, dugaan kebocoran data pemilih dan kasus penyalahgunaan data pribadi, memunculkan kekhawatiran bahwa kebocoran data tersebut memengaruhi penyelenggaraan Pemilu 2024. Komisi II dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa data pemilih pada penyelenggaraan Pemilu 2024 aman dari potensi kebocoran dan penyalahgunaan. Melalui fungsi pengawasan tersebut, Komisi II dapat mendorong KPU untuk melakukan audit keamanan siber dan menindaklanjuti rencana pertemuan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Kepolisian Republik Indonesia, serta penyelenggara pemilu, agar pembahasan mengenai keamanan data pemilih dapat segera dilaksanakan.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.


Isu:
Bjorka, hacker atau peretas situs Kemenkominfo mengklaim telah mengakses berbagai dokumen rahasia milik negara. Ia bahkan mengaku telah menjual 105 juta data milik WNI yang ada di KPU. Perbuatan pelaku tersebut merupakan tindak pidana dalam UU ITE. Termasuk bagi masyarakat yang ikut menyebarkan kebocoran data tersebut karena termasuk kategori doxing, yakni tindakan negatif membagikan informasi pribadi seseorang tanpa izin pemilik informasi. Penyebaran informasi pribadi melanggar Pasal 32 UU ITE dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 48 UU ITE. Aparat penegak hukum harus segera menangkap pelaku beserta para pihak yang terlibat. DPR dan Pemerintah dapat menggunakan momentum ini untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi undang-undang, agar dapat mempertegas tanggung jawab dan kewajiban, baik pihak swasta maupun lembaga publik, untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.


Isu:
Peran sentral kerap dilakoni Indonesia dalam berbagai forum perubahan iklim. Momentum persidensi G20 Indonesia 2022 ini turut dimanfaatkan untuk meneguhkan kembali komitmen global terhadap isu tersebut. Forum KTT G20 dianggap penting karena anggota G20 mewakili lebih dari 80% perekonomian dunia sekaligus mewakili lebih dari 80% total emisi dunia. Pertemuan tingkat menteri bidang lingkungan dan perubahan iklim (JECMM) yang berlangsung akhir Agustus lalu berupaya untuk membangun konektivitas antara COP26 Glasgow dalam agenda setting KTT G20 mendatang dengan mengusung 3 (tiga) isu priotitas. Secara khusus, reformasi aspek pendanaan iklim berkelanjutan akan menjadi perhatian banyak pihak, baik dari segi struktur pendanaan atau mekanisme penyaluran. Pemerintah Indonesia menjamin bahwa isu perubahan iklim akan menjadi bagian penting dalam deklarasi KTT G20 bersama dengan chair summary tingkat menteri bidang lain. DPR RI menekankan bahwa selain menjalankan peran presidensi G20, pemerintah juga perlu menjalankan peran mewakili negara berkembang yang memiliki potensi penyerapan karbon sangat tinggi sehingga dapat memperoleh benefit pendanaan iklim dalam rangka mendukung upaya menanggulangi perubahan iklim.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.


Isu:
Penyesuaian tarif baru ojek online (ojol) telah berlaku selama 3 hari ini setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Selain itu, transportasi bus AKAP (antar kota antar provinsi) kelas ekonomi juga mengalami kenaikan tarif. Penyesuaian tarif tersebut menghitung komponen bahan bakar minyak (BBM), upah pegawai, dan jasa lainnya. Komisi V DPR RI tentunya tetap melakukan pengawasan dalam mengantisipasi dampak dari kenaikan tarif transportasi ojol dan AKAP. Program subsidi transportasi publik lewat pembelian layanan angkutan umum (buy the service/BTS) seharusnya menjadi sorotan Komisi V DPR RI. Komisi V DPR RI diharapkan meminta Kemenhub melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah dijalankan sejak tahun 2020. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan apakah program BTS berpotensi dihentikan atau dilakukan perbaikan secara menyeluruh terkait kebijakan subsidi untuk transportasi publik.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.


Isu:
Menteri BUMN, Erick Thohir mengajukan tambahan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN sebesar Rp7,88 triliun untuk Tahun Anggaran 2023. Tambahan alokasi ini demi penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan dukungan keberlangsungan BUMN. Komisi VI DPR RI dalam pelaksanaan fungsi anggaran perlu mempertimbangkan manfaat penyelesaian proyek BUMN bagi pembangunan di Indonesia dan memastikan alokasi tambahan PMN efektif dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Komisi VI DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mengawasi penggunaan dana PMN oleh BUMN dan memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan tahapan dan target yang telah ditetapkan. Pengawasan tersebut sangat penting untuk mencegah korupsi, suap, dan pencucian uang yang telah banyak terjadi di lingkungan BUMN dan menyebabkan kerugian bagi negara.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.


Isu:
Kenaikan harga batubara di pasar global tidak hanya memberikan keuntungan bagi Indonesia tetapi juga menjadi ancaman tidak terpenuhinya kebutuhan di dalam negeri. Pasokan batubara di dalam negeri masih dibayangi ketidakpastian meskipun pemerintah secara tegas telah mengatur tentang DMO. Kondisi tersebut disebabkan karena harga batubara global (Newcastle) kembali menembus rekor tertinggi, yaitu USD457,8 per ton. Keputusan Menteri ESDM menetapkan harga maksimal batubara DMO sebesar USD70-USD90 per ton untuk pembangkit listrik serta sumber daya beberapa industri menjadi salah satu penyebab para pelaku usaha pertambangan batubara lebih memilih menjual hasil produksinya keluar negeri. Pemerintah diharapkan segera mengatasi permasalahan terkait DMO sehingga kebutuhan batubara di dalam negeri khususnya pasokan untuk pembangkit listrik PLN dapat terpenuhi.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Isu:
Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang harus diambil di tengah naiknya harga minyak dunia. Selain itu, kenaikan harga BBM harus diambil karena angka subsidi BBM telah tiga kali lipat dari Rp.152 triliun menjadi Rp.502,4 triliun, di mana angka itu bahkan diprediksi akan terus meningkat. Pemerintah telah menyiapkan tiga jenis bantuan sosial, yakni Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Subsidi Upah dan Bantuan Angkutan Umum. DPR RI dalam konteks bantuan sosial itu, perlu mendorong pemerintah untuk menyiapkan data penerima bantuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang valid bantuan yang digelontorkan dikhawatirkan tidak tepat sasaran pada penerima bantuan.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.


Isu:
Seiring diberlakukannya pembelajaran tatap muka 100%, telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 pada anak usia sekolah (7-18 tahun). Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat bahwa selama dua bulan terakhir, kasus Covid-19 pada anak usia sekolah meningkat 33,81%. Jumlah tersebut berkontribusi 15,15% pada penambahan kasus nasional. Di sisi lain, cakupan vaksinasi anak usia 11-16 tahun mencapai 79% dosis pertama dan 66,2% dosis kedua. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan selama pembelajaran tatap muka dan mencegah klaster Covid-19 di satuan pendidikan. Komisi IX DPR RI perlu memastikan upaya Pemerintah dalam percepatan capaian vaksinasi anak dan keterlibatan satuan pendidikan. Selian itu, Komisi IX DPR RI perlu memastikan upaya Pemerintah dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi agar masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dan rumah.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan baru, yaitu transformasi seleksi masuk PTN, merujuk pada tiga jalur masuk PTN. Pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi, menggantikan SNMPTN, yang dilakukan dengan memberikan bobot minimal 50 persen untuk nilai rapat-rata rapor seluruh mata pelajaran, sisanya, maksimal 50 persen dari komponen penggali minat dan bakat. Kedua, jalur seleksi masuk melalui tes skolastik, menggantikan tes mata pelajaran atau TKA, yang berfokus pada penalaran dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan kognitif, penalaran matematika, serta literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ketiga, jalur seleksi mandiri yang akan dilakukan oleh PTN. Selain itu, seleksi masuk PTN mulai 2023 tidak lagi diselenggarakan oleh LTMPT, namun Kemendikbudristek bekerja sama dengan PTN. Komisi X perlu mendorong Kemendikbudristek untuk memastikan seleksi masuk PTN 2023 benar-benar berjalan terarah sesuai dengan semangat awal transformasi seleksi masuk PTN.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.


Isu:
OJK memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya mendorong proses pemulihan ekonomi. Namun dalam perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit saat ini, OJK hanya memfokuskan pada sektor-sektor tertentu yang masih membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dalam hal ini, DPR RI, khususnya Komisi XI, perlu mendukung upaya OJK mendorong pemulihan ekonomi. Komisi XI juga perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi dari perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit. Agar kebijakan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit ini tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko moral hazard, maka pelaksanaan evaluasi perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, guna mengompensasi nilai kredit restrukturisasi, Komisi XI juga perlu mendorong perbankan untuk terus berupaya meningkatkan pencadangan. Perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional.

Vol. I / PUSLIT - September 2022

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Isu:
Ketegangan yang terjadi di Selat Taiwan berpotensi menjadi konflik internasional kedua setelah perang Rusia-Ukraina. Dinamika yang terjadi di Selat Taiwan menarik untuk dicermati setelah negara-negara adidaya dengan sekutunya masing-masing dan saling bersaing pengaruh di kawasan ini melakukan latihan militer bersama. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR perlu mengingatkan Pemerintah, khususnya Menteri Luar Negeri untuk melakukan upaya diplomasi yang lebih intens bersama ASEAN, dan melalui forum kerja sama regional lainnya, untuk memastikan bahwa berbagai aktivitas militer yang dilakukan oleh negara-negara adidaya yang saling bersaing pengaruh di kawasan tidak berimplikasi pada terjadinya konflik terbuka, khususnya di Selat Taiwan. Untuk kali ini, Indonesia bersama ASEAN, dan dalam kapasitasnya sebagai Presiden G20, memiliki potensi sebagai penengah daripada perang Rusia-Ukraina.

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Pemerintah tetap berencana menggunakan Permendagri sebagai landasan hukum penunjukan penjabat kepala daerah dan bukan peraturan pemerintah (PP) sesuai dengan rekomendasi tindakan korektif dari Ombudsman RI (ORI). Kemendagri berpendapat Permendagri ini sebagai tindak lanjut rekomendasi ORI dan perintah dari Mahkamah Konstitusi. Namun, hal ini dianggap belum sesuai karena ORI mendesak pemerintah membentuk PP sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Lambatnya pembentukan peraturan ini berpotensi memunculkan konflik di masyarakat, mengingat akan ada banyak kepala daerah yang masa jabatannya segera berakhir. Komisi II DPR RI bersama ORI dapat terus mengawasi proses pembentukan peraturan penunjukan penjabat kepala daerah oleh pemerintah. DPR RI melalui Komisi II dapat memberi perhatian terhadap disharmonisasi dan sekaligus solusinya atas undang-undang yang berpotensi menghambat proses penunjukan penjabat kepala daerah yang bersifat partisipatif sampai dengan Pemilu Serentak 2024 terlaksana.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.


Isu:
Kasus kebocoran data pribadi semakin marak terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Tidak maksimalnya penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi disebabkan karena belum adanya pengaturan secara khusus mengenai data pribadi di Indonesia. Penegak hukum juga memiliki kesulitan untuk melakukan penegakan hukum karena dasar hukum yang digunakan masih belum secara komperhensif mengatur mengenai tindak pidana yang dikenakan. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan RUU PDP di Tingkat I, sehingga DPR RI perlu segera mengesahkannya dalam Rapat Paripurna DPR RI. Sebagai fungsi pengawasan, Komisi I dan Komisi III DPR RI dapat melakukan rapat gabungan untuk meminta penjelasan kepada Kominfo dan Polri terhadap penegakan hukum berbagai kasus kebocoran data pribadi.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.


Isu:
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang lebih luas daripada daratan berpotensi besar untuk menerapkan ekonomi biru, yaitu ekonomi yang berbasis potensi laut. Revolusi sistem ekonomi dan produksi pangan global memberi peluang besar untuk itu. Ada tiga strategi dan rencana yang disiapkan pemerintah untuk aksi Ekonomi Biru, yaitu melalui upaya perluasan kawasan konservasi, mengelola sampah laut, dan menata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk melindungi sumber daya pesisir dan kerusakan akibat kegiatan ekonomi. Namun, upaya tersebut perlu penyamaan persepsi oleh berbagai sektor dan berbagai pihak, meskipun UU 32 tahun 2014 telah mengakomodir dikembangkannya Ekonomi Biru. Komisi IV DPR RI perlu memberikan perhatian terkait hal ini untuk mendorong pemerintah mengimplementasikan Ekonomi Biru sebagaimana diamanatkan UU tersebut. Juga menjadi perhatian Komisi IV dalam pembahasan anggaran dengan mitra kerja untuk mendukung upaya perluasan kawasan konservasi, merehabilitasi kawasan mangrove dan padang lamun yang rusak, pengelolaan sampah laut, dan penataan ruang wilayah laut.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.


Isu:
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan pemerintah pada tanggal 3 September 2022 telah memicu kenaikan tarif angkutan umum dan angkutan barang secara sepihak oleh pelaku usaha jasa transportasi di berbagai daerah. Penaikan tarif tersebut terpaksa dilakukan walaupun belum ada penetapan dari pemerintah agar pelaku usaha terhindar dari kerugian akibat peningkatan biaya operasional. Menyikapi kondisi ini, Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku kepentingan untuk segera menetapkan batas kenaikan tarif angkutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta dampaknya bagi sektor lain. Selain itu, Komisi V DPR RI dapat menekan pemerintah untuk menambah alokasi subsidi angkutan umum sebagai bentuk pelayanan publik. Komisi V DPR RI bekerja sama dengan Kemenhub agar melakukan pengawasan terhadap besaran kenaikan tarif yang akan diterapkan oleh pelaku usaha jasa transportasi sesuai dengan regulasi dan dalam batas kewajaran.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Isu:
Pemerintah telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sebagai kompensasinya, pemerintah menambah dana bantalan sosial bagi keluarga tidak mampu (Rp12,4 triliun), subsidi upah (Rp9,6 triliun), dan subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan (Rp2,17 triliun). Kenaikan BBM dapat berdampak pada perekonomian Indonesia, yaitu inflasi meningkat; suku bunga acuan semakin tinggi; memicu stagflasi; pasar saham tertekan; dan naiknya tarif angkutan darat. Kondisi tersebut menimbulkan dampak pada UMKM karena biaya produksi meningkat, sementara daya beli masyarakat lemah. Untuk itu, Komisi VI DPR RI perlu meminta kepada pemerintah untuk melakukan upaya meminimalisasi dampak kenaikan BBM terhadap UMKM. Komisi VI juga perlu melakukan pengawasan terhadap pemerintah agar pendataan dan penyaluran BLT tepat sasaran. BLT dapat membantu UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga produk UMKM laku di pasar.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Isu:
Lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional yang menambah beban subsidi BBM memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar serta BBM jenis Pertamax. Pemerintah juga memastikan akan menambah kuota BBM bersubsidi mengantisipasi tingginya konsumsi komoditas ini walaupun menjadi pertanyaan karena penyalurannya masih banyak yang belum tepat sasaran. Pembatasan BBM bersubsidi diperlukan agar konsumsinya dapat terkendali dan penyalurannya dapat lebih tepat sasaran. Pemerintah perlu memanfaatkan momentum dari kenaikan harga BBM bersubsidi dengan mengintensifkan pembangunan dan pengembangan kapasitas kilang yang dimiliki oleh PT Pertamina (persero), mempercepat proses transisi energi, dan mendorong pembangunan rendah karbon di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan sejumlah dana penghematan subsidi BBM untuk program-program transisi energi, pengembangan EBT, dan industri-industri ramah lingkungan.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Isu:
Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang berlaku sejak 3 September 2022, pemerintah menyiapkan beberapa jenis bantuan sosial (bansos), termasuk bantuan langsung tunai (BLT) BBM. Hingga saat ini, salah satu masalah yang dihadapi dalam penyaluran bansos adalah masalah akurasi dan validitas data. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial untuk: (1) meminta penjelasan mengenai penyaluran bansos berupa BLT BBM, termasuk validitas dan akurasi DTKS yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan; (2) meminta dilakukannya pendataan kembali dan meng-update DTKS pascakenaikan BBM, mengingat banyak warga yang masuk ke dalam kategori rentan miskin. Selain itu, Komisi VIII juga dapat membentuk Panitia Kerja Penyaluran BLT BBM.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Isu:
Pada 3 September 2022, Presiden menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dari Rp7.650,00 menjadi Rp.10.000,00 per liter. Pemerintah juga menyediakan bantuan sosial untuk mengantisipasi dampak kenaikan tersebut, yaitu: 1) Bantuan langsung tunai BBM sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga kurang mampu; 2) Subsidi gaji sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja; 3) Subsidi 2% sebesar Rp2,17 triliun berupa dana transfer umum Pemerintah Daerah untuk angkutan umum, ojek, dan nelayan. Kenaikkan tersebut menuai tiga tuntutan buruh, yaitu: 1) Tolak kenaikan harga BBM; 2) Tolak omnibus law UU Cipta Kerja; dan 3) Naikkan UMK 10-13%. Buruh juga menuntut DPR RI membentuk Panja penurunan harga BBM. Komisi IX DPR RI perlu mengawasi Pemerintah agar bantuan sosial disalurkan secara efektif dan tepat sasaran. Komisi IX DPR RI perlu mendorong kebijakan peningkatan kesejahteraan buruh.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.


Isu:
Education Working Group (EdWG) telah beberapa kali melakukan pertemuan guna membahas masalah pendidikan di negara G20. Berakar dari konsep Merdeka Belajar, empat isu prioritas EdWG G20 tahun ini adalah: pendidikan berkualitas untuk semua; teknologi digital dalam pendidikan; solidaritas dan kemitraan; serta masa depan dunia kerja pascapandemi Covid-19. Dokumen laporan, kompendium, dan ringkasan pertemuan yang merupakan hasil dari pertemuan EdWG diwarnai nilai solidaritas dan gotong royong yang dimiliki Indonesia. Keberhasilan memimpin EdWG harus diiringi dengan keberhasilan menerapkan semangat gotong royong dalam penyusunan dokumen pendidikan nasional. Dokumen penting seperti RUU Sisdiknas yang telah secara resmi diajukan ke DPR RI harus dipastikan juga berakar pada semangat gotong royong yang sama.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Isu:
Kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan harga BBM dan pengalihan subsidi energi dibutuhkan. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan inflasi nasional yang menggerus daya beli masyarakat, sehingga harus dimitigasi agar momentum pemulihan ekonomi dapat terus berlanjut. Data inflasi pada kuartal II-2022 cukup mengkhawatirkan (4,94%). Meski ekonomi Indonesia tumbuh (5,44%), pertumbuhan menjadi tidak bermakna ketika inflasi tidak terkontrol karena secara substantif tingkat kesejahteraan masyarakat tidak naik. Salah satu mitigasi yang bisa dijalankan adalah pengalihan subsidi energi menjadi perlindungan sosial. DPR RI khususnya Komisi XI memberikan atensi agar kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi dapat dimitigasi dampaknya dan dilakukan adaptasi secara cepat sehingga tidak membebani masyarakat dan mengganggu pemulihan ekonomi nasional. Melalui fungsi pengawasan, DPR juga perlu memastikan bahwa fleksibilitas dalam penganggaran dan belanja APBN semakin memerhatikan upaya transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Vol. V / PUSLIT - Agustus 2022

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.


Isu:
Kemenhan RI terus menindaklanjuti kerja sama modernisasi alutsista dengan Jepang. Terkait kebijakan ini, terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan oleh Kemenhan RI dan perlu diingatkan oleh Komisi I DPR, yaitu pertama, mengingat amanat UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mewajibkan adanya masukan dari pengguna alutsista dalam melakukan standarisasi alutsista, maka TNI harus dilibatkan dalam memberikan masukan terkait kerja sama alutsista dengan Jepang. Kedua, mengingat hingga kini media Jepang banyak yang menyinggung bahwa kerja sama alutsista dengan Jepang ini merupakan upaya Indonesia untuk menekan kekuatan China di Laut China Selatan, Komisi I DPR RI perlu mendorong Kemenhan RI dan Kemenlu RI untuk terus menyuarakan bahwa yang dilakukan Indonesia adalah untuk kepentingan memperkuat pertahanan kedaulatan yang diterapkan di seluruh wilayah NKRI, tidak hanya di Laut China Selatan.

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Menteri Keuangan menyebutkan bahwa belanja pensiun ASN di dalam APBN mencapai Rp 2.800 triliun sehingga memerlukan reformasi agar tidak memberatkan APBN. Saat ini skema pembayaran pensiun ASN adalah pay as you go dan diusulkan diubah ke skema fully funded. Melalui skema fully funded, beban APBN untuk dana pensiun akan berkurang. Di banyak negara, sistem pay as you go sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem fully funded. DPR RI melalui Komisi II dapat mendorong Kementerian PAN-RB bersinergi dengan Kementerian Keuangan melakukan kajian terhadap skema pendanaan pensiun fully funded dengan berpedoman pada The OECD Guidelines for Pensiun Fund Governance. Di samping itu, pemerintah perlu menyiapkan roadmap untuk mengantisipasi kelemahan skema fully funded. Selanjutnya, melalui fungsi legislasi DPR RI dapat mendukung revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai apabila dibutuhkan.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.


Isu:
Kasus tewasnya Brigadir J menurunkan kepercayaan publik terhadap Polri. Berdasarkan survei dari Indikator Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap Polri berada diangka 52,4% pada bulan Agustus 2022, menurun dari hasil survei yang dilakukan sebelumnya, yaitu 66,7 % pada Mei 2022 dan 71,6% pada April 2022. Komisi III DPR telah menggelar Rapat Kerja dengan Kapolri pada tanggal 24 Agustus 2022. Rapat tersebut menyepakati dukungan Komisi III DPR kepada Kapolri untuk menyelesaikan perkara tersebut secara profesional, transparan dan akuntabel, serta desakan untuk melakukan perbaikan sistem, reformasi kultural dan struktural di Institusi Polri. Komisi III DPR dapat membentuk Panja pengawasan Reformasi Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, Panja dapat melakukan pengawasan sejak perencanaan sampai dengan terlaksananya reformasi Polri. Hasil Panja dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Komisi III DPR untuk melakukan revisi terhadap UU Kepolisian.

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Isu:
Food Estate merupakan salah satu kebijakan untuk mencapai ketahanan pangan yang digagas sejak tahun 2020 salah satunya di Kalimantan Tengah. Klaim atas keberhasilan program tersebut masih dibayangi timbulnya keengganan petani lokal untuk terus menanam akibat sulitnya beradaptasi dengan alih teknologi yang digunakan serta pola tanam yang berubah dari pengetahuan tradisional mereka. Selain itu, keanekaragaman hayati tanaman lokal turut terancam. Contohnya adalah ancaman hilangnya 34 varietas padi lokal di tiga desa akibat adanya upaya penyeragaman komoditas varietas tanaman pangan yang harus ditanam. Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Food Estate untuk memastikan aspirasi petani lokal tidak terabaikan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga perlu terus dilakukan untuk memastikan efektivitas pendanaan. Pelindungan keanekaragaman genetik tanaman juga penting menjadi perhatian melalui penyediaan payung hukum berupa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagai upaya selaras menjaga ketahanan pangan.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.


Isu:
Kementerian Perhubungan kembali menunda pemberlakuan tarif ojek online (ojol) yang seharusnya diterapkan 29 Agustus 2022. Penundaan tarif baru yang menunai demonstrasi dari pengemudi ojol bertujuan untuk memberikan kesempatan pemerintah mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat; mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan, dan mengkaji ulang tarif baru dalam KM Perhubungan No.KP.564/2022. Beberapa pertimbangan masyarakat terhadap kenaikan tarif ojol antara lain tarif baru terlalu tinggi, terutama di Zona II (Jabodetabek); ojol menjadi tidak kompetitif; beralih ke kendaraan pribadi sebagai substitusi; timbul kemacetan; meningkatkan laju inflasi, menambah beban masyarakat; dan tingginya biaya aplikasi. Diharapkan pemerintah melibatkan berbagai pihak (operator dan mitra ojol) untuk mendapatkan solusi terbaik terkait formula tarif bagi pengemudi ojol maupun masyarakat yang terdampak kenaikan kebutuhan hidup terlebih bila ada kenaikan harga BBM. Melalui fungsi legislasi, Komisi V diharapkan mengawal kehadiran payung hukum terhadap transportasi online di Indonesia, antara lain legalitas profesi ojol dan penetapan tarif ojol.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.


Isu:
Harga telur ayam ras mencapai level tertinggi sepanjang tahun 2022 pada periode minggu II sampai dengan minggu ke IV Agustus 2022. Ada tiga faktor penyebab naiknya harga telur ayam ras. Pertama, kenaikan permintaan akibat bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos). Kedua, tingginya harga internasional dari jagung. Ketiga, kenaikan biaya transportasi. Komis VI DPR RI perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran Bansos Kemensos agar dilakukan tiap bulan. Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, untuk mempertimbangkan pembukaan izin impor jagung pakan ternak oleh swasta. Kebijakan ini bertujuan untuk menutupi defisit produksi jagung nasional dan harganya tetap stabil. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong Kementerian BUMN untuk memastikan PT Pertamina menjamin ketersediaan bahan bakar bersubsidi, pertalite dan solar bersubsidi.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.


Isu:
Indonesia sebagai salah satu negara produsen gas bumi, tidak mengalami dampak secara langsung terhadap guncangan pasokan dan harga gas bumi yang diakibatkan dari situasi global yang tak menentu. Secara potensi dan langkah-langkah pengembangan gas bumi, Indonesia telah memiliki kesiapan persediaan produksi dan pasokan gas bumi dalam menghadapi gejolak pasar energi global, khususnya pasokan gas bumi. Data Kementerian ESDM menyatakan sebesar 64,3 persen produksi gas bumi Indonesia pada 2021 digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam 10 tahun ke depan Indonesia diperkirakan mengalami surplus gas bumi yang diharapkan dapat diserap secara optimal melalui pembangunan jaringan gas bumi. Komisi VII DPR RI diharapkan terus mendorong kelanjutan pembangunan infrastruktur gas bumi di seluruh wilayah Indonesia serta mendukung transisi energi bersih.

Penulis: BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S.A.P., M.AP.


Isu:
Menjelang pemilu 2024 terdapat banyak fenomena tokoh politik mencalonkan diri sebagai calon presiden, mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Merespons fenomena ini, Kementerian Agama atau Kemenag mengingatkan agar masjid tak menjadi tempat politisasi agama jelang Pemilu 2024. Kemenag menekankan, masjid bukanlah tempat menyebarkan isu perpecahan hanya karena beda pilihan. Melakukan tindakan politisasi terhadap agama di masjid akan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan jemaah yang mengarah pada perpecahan dan menimbukan segregasi sosial. Menanggapi hal tersebut, DPR RI perlu mendorong Kemenag dan kementerian terkait termasuk KPU untuk memastikan tidak ada pelanggaran etika dari calon peserta kontestasi pemilu sebelum penyelenggaraan pemilu 2024 resmi disahkan.

Penulis: Efendi, S.Sos., M.AP


Isu:
Pada tanggal 25 Agustus 2022, Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran tersebut mengatur setiap orang yang akan melaksanakan perjalanan jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, wajib mendapatkan vaksin booster. Pelaku perjalanan yang baru mendapatkan vaksin 1 dan 2 tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri. Komisi IX DPR RI perlu terus mengawal dan mendorong Pemerintah dalam pelaksanaan pemerataan vaksinasi dosis 1, 2, dan 3 (booster) bagi daerah di luar Jawa dan Bali. Komisi IX DPR RI perlu mendorong Pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan yang lebih masif. Komisi IX DPR RI juga perlu mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan vaksinasi.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Isu:
Pemerintah mengajukan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada DPR RI. RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut tiga UU terkait pendidikan, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Tenaga Kependidikan, dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pembentukan UU, pemerintah harus terbuka dalam menerima saran dan masukan dari publik. Sebagai bentuk pelibatan publik, pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk ikut mencermati semua dokumen dan memberi masukan terhadap RUU Sisdiknas. Komisi X DPR RI mendukung pelibatan publik dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Sebagai bentuk dukungan, Komisi X DPR RI perlu terus mempelajari hal-hal yang menjadi keberatan publik serta berbagai aspirasi lainnya terkait revisi UU Sisdiknas, mulai dari proses penyusunan hingga poin-poin substansi yang ada di dalamnya.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.


Isu:
Bank Indonesia mengumumkan kerja sama pembayaran berbasis QRIS dengan Singapura dan Thailand. Kerja sama tersebut bertujuan untuk menghubungkan pembayaran lintas negara melalui interkoneksi kode QR nasional antarkedua negara. Dalam hal ini ada beberapa atensi DPR RI khususnya Komisi XI yang perlu dilakukan. Pertama, Komisi XI perlu mendukung upaya pemerintah dan Bank Indonesia mewujudkan integrasi layanan digital keuangan yang efektif dan efisien. Kedua, melalui fungsi pengawasan, Komisi XI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap inisiatif kerja sama yang disepakati agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar atau pengguna saja, akan tetapi dapat menciptakan platform yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna. Dan ketiga, Komisi XI perlu mendorong pemerintah dan Bank Indonesia untuk memberikan kemudahan akses menggunakan QRIS bagi seluruh pelaku usaha terutama UMKM dan pariwisata.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Selanjutnya →