Isu Sepekan

Vol. II / PUSLIT - Oktober 2021

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.


Isu:
Konsekuensi ditetapkannya Pemilu Serentak dan Pilkada 2024 tahun yang sama menyebabkan Pemerintah dan KPU memiliki pendapat yang berbeda tentang hari pencoblosan. KPU berpendapat bahwa memajukan hari pencoblosan pada 21 Februari 2024 berpengaruh pada terhindarnya kekosongan hasil Pemilu 2024 ketika tahapan Pilkada Serentak dimulai. Selain itu, pemajuan tanggal juga dapat memberi waktu pada proses rekapitulasi dan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi dengan jadwal pencalonan Pilkada 2024, ditambah efektivitas mengurangi beban ad hoc. Sementara Pertimbangan rasional Pemerintah mengusulkan pemilu digelar pada 15 Mei 2024 adalah persoalan jarak antara pemungutan suara dan pelantikan presiden tidak terlalu jauh sehingga proses transisi pemerintahan berjalan mulus. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memproyeksikan bahwa apabila pemilu diselenggarakan lebih awal akan berdampak pada polaritas yang mendistorsi stabilitas politik dan keamanan pada tingkatan pusat dan daerah. Dua pendapat ini berada dua jalur yang berbeda. KPU berada pada isu teknis sedangkan pemerintah pada antisipasi isu politik secara nasional.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Isu:
Kasus Covid-19 di Indonesia per 11 Oktober 2021 mencetak rekor terendah sejak 7 Juni 2021. Jumlah kasus positif tercatat sebanyak 620 orang. Sementara catatan terendah pada 7 Juni 2021 adalah 672 orang. Meski begitu, pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dengan potensi gelombang ketiga Covid-19 di akhir Desember 2021, yang diprediksi bisa menembus 30 ribu kasus per hari. Berdasarkan asesmen, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di luar Jawa dan Bali, Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini sudah tidak ada lagi satupun dari 27 provinsi yang menerapkan PPKM Level 4. Ada 3 provinsi yang menerapkan PPKM level 3, lalu 22 provinsi PPKM level 2, dan 2 provinsi PPKM level 1, yaitu Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari 386 kabupaten/kota, ada 1 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4, sebanyak 38 kabupaten/kota PPKM level 3, sebanyak 278 kabupaten/kota PPKM level 2, dan 69 kabupaten/kota PPKM level 1. Yang jumlah kasusnya naik hanya 1, yaitu Kota Sabang. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 1 juga naik dari 52 menjadi 69. Dari 6 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4, Kota Padang dan Kota Banjarmasin turun ke level 3. Keenam daerah tersebut yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Bangka, Kota Padang, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan. Angka positivity rate di 5 daerah turun, mulai dari Pidie, Bangka, Padang, Bulungan, dan Tarakan. Per 14 Oktober, tercatat 1.053 kasus positif Covid -19 baru di Indonesia. Jumlah total kasus Covid -19 di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 4.232.099 kasus. Dari jumlah tersebut, 19.852 di antaranya kasus aktif (masih positif). Saat ini tercatat 1.715 orang di Indonesia yang sembuh dari Covid -19, dan jumlah total yang telah sembuh menjadi 4.069.399 orang. Selain itu, hari tercatat sebanyak 37 pasien positif yang meninggal dunia, sehingga jumlah total pasien positif Covid-19 yang meninggal sebanyak 142.848 orang. Pemerintah juga melaporkan jumlah suspek sebanyak 460.541 orang. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji sebanyak 258.945. Penurunan jumlah kasus Covid-19, bukan berarti kemudian masyarakat dapat lebih leluasa berkegiatan. Hal ini dikarenakan kondisi kerumunan selalu berpotensi menularkan kasus, sehingga penerapan protokol kesehatan (prokes) harus terus dipatuhi. Pemerintah perlu terus menyosialisasikan pentingnya prokes dan menegakkan PPKM. Masyarakat juga harus mematuhi prokes, yakni selalu mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta menjaga jarak satu sama lain. Salah satu kewaspadaan yang harus dilakukan adalah mengantisipasi potensi lonjakan kasus pasca-liburan. Hari libur nasional perlu diwaspadai karena berpotensi terjadinya arus pergerakan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain (mudik), dan berdasarkan pengalaman lampau, peristiwa seperti ini selalu mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19. Langkah pemerintah sudah tepat, di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melarang PNS/ASN bepergian ke luar kota dan cuti pada masa libur nasional sepanjang tahun 2021, termasuk pada Hari Maulid Nabi yang telah digeser menjadi 20 Agustus 2021. PNS/ASN dilarang bepergian dan cuti pada tanggal 18-22 Oktober 2021, yang tercantum dalam Surat Edaran Menpan RB No. 13 Tahun 2021. Meski begitu, larangan tersebut dikecualikan bagi PNS/ASN yang tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (Work from Office). Aturan ini juga dikecualikan bagi PNS/ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan. Syaratnya memiliki Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja. Selain itu, dapat dikecualikan bagi PNS/ASN yang dalam keadaan terpaksa untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya. Walaupun telah ada larangan cuti bagi PNS/ASN, namun hari libur nasional tetap perlu diwaspadai, karena ada potensi kelompok masyarakat lainnya yang ingin melakukan perjalanan antar-daerah. Oleh karena itu, dalam hal ini PPKM tetap harus diterapkan dan prokes harus ditegakkan, demi mencegah penularan kasus Covid-19.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Isu:
Pada 7 Oktober 2021, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang (UU). Banyak aturan dalam UU ini yang menarik perhatian publik, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur integrasi data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan, artinya fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP telah ditambahkan untuk keperluan perpajakan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengintegrasian ini dilakukan sebagai langkah mewujudkan satu identitas atau Single Identity Number (SIN) yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun administratif. Proses reintegasi data ini tidak akan mudah dilakukan mengingat banyaknya instansi yang terlibat sehingga dibutuhkan adanya koordinasi antarinstansi yang baik. Selain itu, luasnya wilayah jangkauan pelayanan hingga ke pelosok, tentunya membutuhkan pengamanan yang berlapis dari segi teknologi, pengawasan yang ketat, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Sementara itu, minimnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi kendala tersendiri di bidang pelayanan. Meskipun demikian, Pemerintah memprediksi dapat menyelesaikan proses integrasi pada tahun 2024. Pro kontra terhadap aturan inipun bermunculan. Pihak yang mendukung (pro) menyatakan bahwa reintegrasi data kependudukan dengan perpajakan ini akan melengkapi database perpajakan dan wajib pajak akan semakin sulit untuk memalsukan nominal pajak. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa kebijakan ini dapat membahayakan pelindungan data pribadi masyarakat, terlebih lagi data perpajakan sangat berkaitan dengan data keuangan. Ketakutan masyarakat akan potensi kebocoran data masyarakat yang dikelola oleh pemerintah tidaklah berlebihan mengingat hal itu telah beberapa kali terjadi, seperti: kebocoran data pasien Covid-19, data BPJS, dan eHAC. Pada beberapa kasus kebocoran data pribadi ini belum ada sanksi yang tegas terhadap pihak yang seharusnya bertanggung jawab, dan masyarakat yang dirugikan juga tidak mendapatkan kompensasi apapun sehubungan dengan kebocoran data tersebut. Meski secara hukum sebetulnya terdapat beberapa instrumen untuk menjerat pemerintah dalam hal munculnya kerugian akibat dilanggarnya hukum oleh penguasa. Instrumen hukum tersebut antara lain Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa. Hanya saja instrumen hukum tersebut memiliki kelemahan, seperti ketidakjelasan batasan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (“melanggar” memiliki makna yang berbeda dengan “melawan”); batas waktu pengajuan gugatan; dan parameter ganti kerugian. Oleh karenanya kelemahan tersebut hendaknya dapat ditutupi dengan adanya aturan yang jelas terkait batasan pemprosesan data pribadi oleh badan publik dan keberadaan badan/ otoritas pengawas pelindungan data pribadi yang dapat mengawasi pemrosesan data pribadi oleh badan publik dalam suatu UU yang melindungi data pribadi.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Isu:
Malaysia mengharapkan adanya konsensus di antara negara-negara di Asia Tenggara tentang kemitraan keamanan Indo-Pasifik baru antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris (AUKUS), sebab pakta ini bisa memicu perlombaan senjata. diantara negara-negara adidaya yang bersaing di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Pertahanan Malaysia Hishammudin Hussein mengatakan pemahaman diantara negara-negara ASEAN akan membantu dalam menghadapi dua kekuatan besar yaitu AS dan China. Pembentukan AUKUS tengah menguji soliditas negara-negara ASEAN. Jika Indonesia dan Malaysia berpandangan AUKUS akan memicu perlombaan senjata maka Filipina mendukung pakta AUKUS sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan. Klaim terluas dilakukan China atas laut China Selatan dan dalam beberapa tahun terakhir ini dengan melakukan pembangunan di sejumlah pulau yang diklaim di Laut China Selatan. AS dan sekutu Barat rutin berlayar di Laut China Selatan untuk menunjukan prinsip kebebasan berlayar di laut internasional.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.


Isu:
Smelter PT Freeport Indonesia, yang sedang dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik Jawa Timur, akan menjadi smelter terbesar di dunia. Pembangunan konsentrat tembaga itu menggenapkan upaya pemerintah untuk mengembangkan hilirisasi industri. Namun demikian lokasi yang jauh dari daerah tambang, rendahnya integrasi sektor hulu dan hilir, hingga isu disparitas pendapatan menjadi tantangan yang dapat mereduksi intensi badan usaha dalam pembangunan smelter. Hilirisasi industri melalui pembangunan smelter akan meningkatkan nilai tambah komoditas mineral dan batubara (minerba), penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perkembangan industri ikutannya. Sejumlah potensi dampak positif itu dapat diraih jika dibarengi efisiensi produksi dan tata kelola perusahaan yang baik. Sebelum smelter PT Freeport Indonesia beroperasi, prediksi rendahnya daya saing sudah tampak yang disumbangkan dari: (a) biaya transportasi tinggi karena mendatangkan bahan baku dari Papua dan (b) lokasi smelter merupakan tanah reklamasi yang membutuhkan investasi besar. Oleh sebab itu, saat proyek smelter ini berjalan, biaya Treatment Charge and Refining Charge (TCRC) yang layak secara ekonomi diprediksikan mencapai 60 dolar AS per ton konsentrat. Sementara apabila bahan baku diolah di smelter lain hanya akan membutuhkan biaya TCRC 20 dolar AS per ton konsentrat sehingga selisihnya ditanggung perusahaan. Selain itu, ketika hasil smelter diekspor, muncul biaya pengiriman. Itu semua menurunkan margin pemasaran perusahaan smelter. Oleh sebab itu, selain aksi bisnis yang harus efisien, pemerintah perlu membantu dengan: (a) penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga (K/L) untuk membangun infrastruktur, penyediaan energi, dan pemberian insentif fiskal, (b) pengembangan industri hilir (elektronik dan mobil listrik) dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan (c) kepastian bahan baku melalui dukungan data cadangan bahan baku yang valid.

Vol. I / PUSLIT - Oktober 2021

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol dan Pum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melaksanakan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dirjen Pol dan Pum Kemendagri Bahtiar mengatakan seleksi tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disusun paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 pada 11 April 2022 mendatang. Jika dihitung mundur enam bulan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 8 Undang-Undang Pemilu, maka enam bulan sebelum akhir masa jabatan adalah 11 Oktober 2021. salah satu tahapan penting yaitu menyiapkan Tim Seleksi (Timsel) paling banyak 11 orang, yang terdiri dari tiga unsur yakni tiga orang dari unsur pemerintah, empat orang dari unsur akademisi, dan empat orang dari unsur masyarakat. Timsel itu kemudian bertugas melakukan seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Timsel harus dibentuk dengan memperhatikan ketentuan keterwakilan perempuan 30 persen.

Penulis: Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.


Isu:
Kasus harian Covid-19 di Indonesia mulai menunjukkan penurunan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Bahkan per tanggal 4 Oktober 2021 kasus harian terkonfirmasi positif sebesar 922 kasus, di mana pertama kali kasus harian kurang dari 1.000 sejak Juni 2020. Seiring dengan melandainya kasus Covid-19, pemerintah mengizinkan penyelenggaraan aktivitas berskala besar yang melibatkan partisipan dalam jumlah besar dari berbagai tempat. Salah satu contoh aktivitas berskala besar yang sekarang sedang berlangsung adalah perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. PON XX Papua 2021 secara resmi dibuka pada tanggal 2 Oktober 2021 dan akan berlangsung selama 2-15 Oktober 2021. Penyelenggaran PON di tengah pandemi tentu harus disertai dengan persiapan yang matang dan menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan peta zona risiko, wilayah Provinsi Papua termasuk dalam zona risiko rendah. Walaupun demikian, PON Papua berpotensi menimbulkan kerumunan, mengingat ajang tersebut diikuti lebih dari 7000 atlet, dan tentunya beberapa cabang olahraga favorit mengundang antusiasme penonton untuk ikut menyaksikan secara langsung. Walaupun sudah ada kebijakan untuk membatasi penonton tidak lebih dari 25% kapasitas Gedung, tetapi kenyataan di lapangan, jumlah penonton ada yang melebihi 25% dari kapasitas Gedung, dan ditemukan adanya beberapa yang melepas masker. Pemeriksaan ketat terhadap penonton seperti penggunaan masker, pengecekan suhu, dan kartu vaksin belum dilakukan secara optimal. Pengawasan sistem gelembung di mana mobilitas atlet hanya diperbolehkan dari penginapan atlet ke lokasi lomba dan kembali ke penginapan atlet juga belum sepenuhnya diterapkan secara disiplin. Penerapan kedisiplinan prokes menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PON selama pandemi. Tantangan lainnya yaitu cakupan vaksinasi di Papua masih belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan data provinsi per tanggal 6 Oktober 2021, sebanyak 594.373 orang telah menerima vaksin dosis pertama. Kemudian ada 393.485 orang telah menerima dua dosis suntikan vaksin. Dengan demikian, target vaksinasi dosis pertama baru mencapai 29,97% dan dosis kedua 15,23%. Selain dari sisi vaksinasi, fasilitas kesehatan juga masih terbatas. Bahkan untuk tes PCR, alatnya belum tersebar merata dan sebagian besar berada di Kota Jayapura. Lonjakan kasus Covid-19 di tengah perhelatan PON Papua tentu akan membuat pemerintah kewalahan. Belum genap seminggu dari pembukaan, sudah ditemukan 29 kasus Covid-19 dengan rincian 19 atlet yang berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan NTT serta 10 ofisial panitia pelaksana. Data terakhir menyebutkan, ada tambahan 8 kasus positif pada tanggal 6 Oktober 2021, sehingga total kasus positif sebanyak 37 kasus di mana kasus aktif sebanyak 33 orang dan 4 orang sudah dinyatakan sembuh. Kasus tersebut terdapat di empat kluster yaitu di Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Ancaman penambahan kasus kemungkinan dapat terjadi. Oleh sebab itu, penerapan serta pengawasan protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci dalam aktivitas berskala besar. Semua pihak diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus Covid-19 pada penyelenggaraan PON Papua.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.


Isu:
Rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur memasuki babak baru, dengan telah diserahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke DPR RI. Pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan RUU IKN kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Rabu, 29 September 2021. RUU IKN berisi 34 (tiga puluh empat) Pasal, di antaranya mengatur isi, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara beserta pembiayaannya. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah direncanakan cukup lama. Adapun pemindahan IKN didasarkan pada pemikiran Pemerintah karena adanya kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Data tersebut menunjukkan padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, yang menyebabkan pembangunan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan kata lain pembangunan dan kemajuan di luar wilayah Pulau Jawa cukup tertinggal dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan di Pulau Jawa. Rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur saat ini masih menimbulkan polemik. Beberapa kalangan ekonom menilai pemindahan IKN belum urgent dilakukan, karena Indonesia saat ini masih mengalami pandemi Covid-19. Akan tetapi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi motor kemajuan, sentra inovasi berkelanjutan yang menjadi sumber inspirasi Indonesia. Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa memindahkan ibu kota adalah untuk mewujudkan satu visi Indonesia dalam rangka menjemput 100 tahun Indonesia merdeka. Sehubungan dengan persoalan tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan agar Pemerintah menyiapkan dengan matang persiapan dan sosialisasi pembangunan IKN yang meliputi aspek regulasi sampai dengan hal teknis yang seluruh proses tersebut perlu dikoordinasikan dengan DPR RI. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui seluruh rencana pembangunan IKN yang baru, baik dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas, pemerintahan, tahapan, dan skema pembiayaan. Oleh karena itu, menjadi penting pembangunan IKN dilakukan dengan meregulasi dalam bentuk undang-undang. Tanpa adanya regulasi yang mengatur mengenai pembangunan IKN, maka proses pemindahaan IKN tidak akan terjadi. Saat ini, pembahasan RUU IKN masih belum dilakukan, dikarenakan Naskah Akademik dan RUU IKN masih berada di tangan Pimpinan DPR RI. Badan Musyawarah DPR RI juga belum membahas mengenai Alat Kelengkapan Dewan yang akan ditunjuk untuk melakukan pembahasan RUU IKN, sehingga belum adanya keputusan mengenai apakah RUU IKN tersebut akan dibahas oleh Komisi tertentu, Panitia Khusus, atau Badan Legislasi.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Isu:
Kapal survei China, Haiyang Dizhi Shihao 10 dilaporkan telah memasuki dan beroperasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, tanpa izin selama sebulan. Kehadiran kapal China ini yang diiringi sejumlah kapal penjaga pantai China lainnya di Laut Natuna Utara ZEE Indonesia, telah memancing kedatangan kapal induk Amerika Serikat, USS Carl Vinson, sejak 11 September 2021. Dua hari sesudah itu, China mengirimkan kapal militernya, antara lain yang teridentifikasi adalah kapal perusak Kunming 172. Dipantau pada 2 Oktober, kapal Haiyang Dichi Shihao 10 telah keluar dari wilayah ZEE Indonesia dan kini bersandar di gugusan karang Fiery Cross, yang diklaim Vietnam dan Filipina, namun dikuasai China sejak tahun 1988 dan telah dijadikan pangkalan armada penjaga pantai China, dengan dibangun fasilitas landasan udara bagi angkatan perang China. Dikhawatirkan, setelah mengisi kebutuhan perbekalan/logistik di gugusan pulau karang di Laut China Selatan tersebut, kapal China akan kembali ke ZEE Indonesia di perairan Laut Natuna Utara, dalam waktu dekat. Sikap militer China yang agresif, yang ditunjukkan dengan langkah-langkah provokatifnya di Laut China Selatan belakangan telah menarik angkatan laut Inggris ke kawasan ini untuk mengamankan kepentingan jalur transportasi lautnya, bersama Amerika Serikat dan Australia. Karena itulah pakta militer AUCUS (Australia, United Kingdom and United States) dibentuk, dengan tujuan mendukung peningkatan kekuatan laut Australia dengan penambahan kapal-kapal selamnya yang dibuat di Amerika Serikat, tanpa sabar karena telah kehilangan kepercayaan dari kontrak yang telah dibuat untuk kebutuhan pemesanan alutsista yang sama dari Prancis. Situasi ini telah menciptakan kondisi di Laut China Selatan semakin memanas, sehingga eskalasi konflik yang melibatkan beberapa negara besar meningkat, tidak hanya di antara para pengklaim di wilayah perairan tersebut.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.


Isu:
Pandora Papers menjadi wake-up call bahwa potensi praktik curang dalam berbisnis yang melibatkan negara suaka pajak masih terjadi hingga sekarang. Dua nama menteri koordinator era Pemerintahan Joko Widodo juga ikut tercatat di dalam Pandora Papers tersebut. Insentif yang paling dikejar tentu hasil penilaian bahwa pengenaan pajak di Indonesia ditengarai masih relatif tinggi sehingga menstimulasi pengusaha, penguasa, dan ‘pesohor’ memilih perusahaan ‘cangkang’ yang sarat privilege. Keputusan bisnis tersebut rasional namun dekat dan lekat dengan agenda terselubung untuk melakukan penghindaran pajak, pencucian uang, suap, dan lainnya. Oleh sebab itu, Pandora Papers mencuatkan polemik antara keputusan yang lazim dilakukan sebagai aksi strategi bisnis dengan keputusan yang bertujuan mengambil benefit lain dari keberadaan perusahaan ‘cangkang’. Momentum pandemi Covid-19 menambah eskalasi stigma negatif aktivitas yang berafiliasi dengan perusahaan ‘cangkang’ tersebut, minimal itu dinilai akan semakin mencederai sense of crisis dan menyangsikan kadar nasionalisme saat negara membutuhkan uang lebih banyak untuk kepentingan umum. Dampak nyata dari potensi aliran gelap uang bagi Indonesia adalah meningkatnya potensi kehilangan pendapatan negara melalui pajak. Berdasarkan hasil kalkulasi penulis, jika pemerintah mampu mencegah aliran tersebut ke luar negeri maka itu akan berdampak positif terhadap kinerja perekonomian sebesar 0,016 persen. Hal yang sama dampak positifnya bagi peningkatan sektor-sektor esensial lainnya yang dibutuhkan saat ini, seperti pendidikan dan kesehatan.

Vol. V / PUSLIT - September 2021

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)


Isu:
Pemerintah mengutarakan wacana menempatkan perwira tinggi TNI-Polri pada jabatan kepala daerah/gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Menjelang habisnya masa jabatan kepala daerah pada 2022 dan 2033, terdapat 271 daerah yang akan mengalami kekosongan kepemimpinan, mengingat Pilkada Serentak baru akan dilaksanakan pada 2024. Wacana ini menuai kritik keras di kalangan publik, dimana hal ini dinilai dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, yang merupakan kemunduran dalam reformasi TNI yang telah berlangsung lebih dari dua dekade terakhir. Sebelumnya, kasus anggota TNI/Polri aktif menjadi penjabat gubernur juga pernah terjadi, yaitu dalam penunjukkan Komjen M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jabar pada tahun 2018.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Isu:
Pandemi Covid-19 telah membuat anak-anak Indonesia yang dalam masa pertumbuhan lebih rentan mengalami stunting. Pandemi menambah tantangan pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat kedua tertinggi di kawasan ASEAN setelah Kamboja. Angka prevalensi statistik Indonesia masih menunjukkan presentasi yang cukup tinggi. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi stunting dunia tahun 2020 yaitu 22%. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 10 provinsi yang masih memiliki jumlah kasus stunting yang tinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, diprediksi ada 3 provinsi yang mengalami kenaikan jumlah kasus stunting pada tahun 2021. Ketiga provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat yang diprediksi naik 0,07, Nusa Tenggara Barat naik 0,3 dan Bangka Belitung yang diprediksi mengalami kenaikan 1,01. Kerentanan yang lebih tinggi dialami anak-anak usia 0-2 tahun yang berpotensi mengalami stunting. Pandemi Covid-19 menghambat kegiatan-kegiatan pencegahan stunting, antara lain layanan kepada masyarakat, posyandu klub ibu hamil, Bina Keluarga balita atau PAUD. Akibat pandemi, akses penduduk miskin terhadap pangan makin terhambat karena adanya hambatan produksi dan distribusi. Belum lagi pandemi membuat masyarakat kelas bawah rentan kehilangan pendapatan sehingga berdampak pada berkurangnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Anak-anak korban Covid-19 yang kehilangan orang tua juga berpotensi mengalami penurunan kualitas hidup seperti pengasuhan kesehatan dan pendidikan yang akan berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Masalah stunting yang multidimensional memerlukan upaya lintas sektor dan melibatkan seluruh stakeholder secara terintegrasi, sehingga pagu anggaran harus tersebar di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2021, pagu awal K/L sebagai dukungan anggaran pencegahan stunting sudah dialokasikan sebesar Rp32,98 triliun. Sementara TKDD selain dari penambahan alokasi anggaran DAK fisik sebesar Rp7,35 triliun. Dukungan pencegahan stunting juga diperluas dengan menambah bidang lingkungan hidup untuk DAK fisik, di samping anggaran DAK non fisik yang dialokasikan Rp4,1 triliun. Perlu perhatian seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku di bidang kesehatan, pihak swasta, organisasi sosial, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, hingga media massa terhadap kasus stunting dan upaya percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang menjadi payung hukum bagi kementerian lembaga, diharapkan persoalan stunting ini dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat mencapai target 14% pada tahun 2024 nanti.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Isu:
Aplikasi Peduli Lindungi yang merekam data diri pengguna dikenalkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada April 2020. Pada waktu itu fungsi Peduli Lindungi khusus untuk pasien Covid-19 untuk melacak pergerakan mereka dan memberi peringatan pada pemilik telepon genggam di sekitar pasien. Pada pertengahan Agustus 2021, aplikasi Peduli Lindungi menjadi kewajiban bagi pengunjung mal yang dibuka seiring dengan melandainya penularan Covid-19. Pemeriksaan status vaksinasi pengguna menjadi salah satu fitur baru pada aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Selanjutnya Pemerintah memperluas penggunaan Peduli Lindungi untuk syarat perjalanan, masuk tempat wisata, hotel, bahkan masuk ke lembaga pemerintahan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun akan melakukan uji coba penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional untuk memastikan masyarakat aman pada saat melakukan aktivitas perdagangan. Berdasarkan usulan Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO), implementasi aplikasi Peduli Lindungi siap diuji coba di 6 pasar, yaitu Pasar Mayestik dan Pasar Blok M di Jakarta; Pasar Baltos di Bandung; Pasar Modern BSD di Tangerang Selatan; Pasar Modern 8 Alam Sutera di Tangerang; dan Pasar Wonodri di Semarang. Keenam pasar tersebut telah mendapatkan kode QR dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di sisi lain, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menilai penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar tradisional masih sulit dilakukan dalam waktu dekat karena proses vaksinasi pedagang pasar masih belum merata dan kurangnya sumber daya manusia yang bisa menjalankan aplikasi tersebut. Oleh karena itu Ketua IKAPPI Abdullah Masuri menyatakan pihaknya saat ini lebih mendorong pemerataan vaksinasi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendag, tingkat vaksinasi pedagang pasar secara nasional baru mencapai 62%. Dalam perkembangannya, cakupan aplikasi Peduli Lindungi akan semakin luas. Pemerintah (Kemenkes) berencana untuk berkolaborasi dengan sejumlah platform swasta pada aplikasi Peduli Lindungi. Dalam hal ini Kemenkes telah berkoordinasi dengan platform-platform digital seperti gojek, grab, Tokopedia, Tiket.com, DANA, livin’by Mandiri, Traveloka, Sinema XXI, Link Aja, GOERS, dan aplikasi dari Pemerintah Jakarta yaitu JAKI. Platform digital tersebut akan disambungkan dengan application programming interface (API) ke Peduli Lindungi. Dengan integrasi tersebut, platform digital terkait dapat mengakses sistem informasi karantina, sistem pelacakan, informasi vaksinasi, dan fitur lainnya yang selama ini terhubung dengan Peduli Lindungi. Dengan kolaborasi beberapa platform digital, masyarakat nantinya dapat mengakses fitur Peduli Lindungi dengan mudah. Terkait dengan kolaborasi tersebut, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyatakan bahwa rencana pengintegrasian fitur Peduli Lindungi dengan sejumlah platform digital merupakan hal yang positif. Namun, ada kendala mendasar yang belum dapat diatasi oleh Peduli Lindungi yaitu masalah kredensial yang tetap menggunakan data kependudukan NIK. Dengan adanya NIK dan nama lengkap, maka siapa pun dapat mengakses database Peduli Lindungi. Hal ini menunjukkan kelemahan dari basis data yang dimiliki oleh Peduli Lindungi karena tidak ada jaminan bahwa yang mengakses layanan adalah pemilik KTP atau NIK yang bersangkutan. Menurut Alfons, baik layanan niaga daring maupun platform digital memiliki basis data yang bagus. Dengan demikian, jika dikonversikan secara aman dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Peduli Lindungi dapat menjadi kekuatan yang saling melengkapi dalam menjamin sistem keamanan data pengguna. Namun, ada kekhawatiran di masyarakat terjadi kebocoran data yang sangat merugikan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan Chairman Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC (Communication and Information System Security Research Center), Pratama Persadha bahwa potensi kebocoran data selalu ada karena platform-platform tersebut tidak terlalu kuat. Data yang dibocorkan sangat mungkin disalahgunakan dan merugikan pemiliknya. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami karena beberapa kali telah terjadi kasus kebocoran data. Misalnya, beberapa waktu yang lalu diduga terjadi kebocoran pada 1,3 juta data pada aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan (electronic health alert card atau e-HAC). Pada kasus tersebut Kemenkominfo menjanjikan akan melakukan investigasi, namun hingga saat ini belum ada hasilnya. Sehubungan dengan persoalan tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah memberikan jaminan pelindungan data pribadi warga negara karena segala mekanisme di Peduli Lindungi menggunakan NIK sebagai data utama. Untuk itu kerja sama dengan swasta dalam bentuk integrasi sistem tersebut harus jelas aturannya agar data warga negara terlindungi dengan baik dan tidak jatuh ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pinjaman online illegal, dan sebagainya. Sehubungan dengan persoalan tersebut diperlukan regulasi yang mengatur integrasi tersebut dengan baik. Tanpa adanya regulasi pelindungan data pribadi, maka sangat potensial terjadi kebocoran data pribadi.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Pada 23 September, Tentara Pembebasan Rakyat China mengirim 24 pesawat militer terbang di zona pertahanan udara Taiwan. Melibatkan jet tempur, pesawat pengebom, dan pesawat anti-kapal selam, manuver tersebut dilakukan tidak lama setelah Taiwan mendaftar untuk bergabung dengan blok perdagangan bebas Asia-Pasifik, (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacifik Partnership/CPTPP). Ini merupakan bentuk peringatan China terhadap Taiwan. China menentang negara mana pun untuk menjalin hubungan resmi dengan Taiwan, dan menyatakan tidak mengizinkan Taiwan bergabung dengan pakta kerja sama ataupun organisasi internasional mana pun. Insiden ini bukan yang pertama kalinya dihadapi Taiwan, tapi merupakan ketiga terbesar yang melibatkan angkatan udara China dalam dua tahun terakhir. Taiwan menyiagakan sistem pertahanan udaranya untuk merespons manuver tersebut. Insiden terbesar terjadi pada 15 Juni ketika 28 pesawat militer China memasuki wilayah udara Taiwan. Aktivitas militer China yang telah berulang kali berlangsung di dekat teritorial Taiwan selama beberapa bulan terkahir, terutama jet angkatan udara yang memasuki zona pertahanan udara, telah memicu kekhawatiran Taiwan. Menghadapi tekanan China terus menerus, Menteri Pertahanan Taiwan telah mengusulkan pengeluaran pertahanan tambahan hampir mencapai 9 miliar dollar AS, termasuk untuk memperoleh sistem senjata jarak jauh dan akurat. China telah meningkatkan upaya untuk memaksa Taiwan menerima kedaulatan China. Ketegangan China-Taiwan di wilayah laut dan udara meningkat sejak Presiden China Xi Jinping menegaskan pada 2019 untuk “menyatukan kembali” Taiwan dengan China daratan, menggunakan kekuatan militer jika perlu. Merespons ancaman dari China, Menhan Taiwan mengatakan dihadapan parlemen, bahwa Taiwan harus menunjukkan kepada China bahwa mereka mampu membela diri. Sejak Beijing mengintensifkan ancaman militernya terhadap Taiwan, dan memperkuat kendalinya atas Laut China Selatan, semakin banyak sekutu AS yang melewati rute Selat Taiwan. Kapal perang Kanada, Perancis, dan Australia sudah berlayar melalui Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, dan memicu protes dari China. Kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris juga berlayar melalui Selat Taiwan pada 27 September 2021. Ini merupakan tindakan langka oleh kapal militer non-AS di wilayah tersebut. Sebelum Inggris, kapal perang AS sering melakukan latihan “kebebasan navigasi” di Selat Taiwan dan memicu amarah Beijing yang mengklaim Taiwan dan perairan sekitarnya.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba


Isu:
Proses merger dua perusahaan telekomunikasi asing yang beroperasi di Indonesia, Indosat dan Hutchison 3 Indonesia (H3I) sudah memasuki tahap finalisasi. Merger dua perusahaan ini diprediksi akan membawa perubahan terhadap lanskap bisnis telekomunikasi nasional mengingat sebelum merger masing-masing perusahaan tersebut sudah memiliki pangsa pasar yang signifikan. Indosat saat ini memiliki pangsa pasar sebesar 15,49%, sedangkan H3I sebesar 10,3%. Hal ini membawa potensi penguasaan pasar dominan yang dapat berujung kepada praktik persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu hal lain yang juga sedikit menguatkan penilaian ini adalah posisi pemerintah yang mengalami penurunan porsi sahamnya di Indosat dari 14.3% menjadi 9.6 persen pasca-merger sebagai akibat tambahan modal dari H3I. Dengan demikian, potensi dampaknya bagi turunnya kekuatan pengendalian melalui mekanisme korporasi juga merupakan implikasi logis yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Vol. IV / PUSLIT - September 2021

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Ombudsman masih menemukan adanya permasalahan dalam proses pelayanan vaksinasi Covid-19 yang berjalan saat ini. Masalah tersebut diantaranya terkait dengan pendataan masyarakat yang telah divaksinasi dengan penerbitan sertifikat vaksin dan ketidaksesuaian data pada sertifikat. Selain itu Ombudsman juga masih menemukan kerumunan di sentra lokasi vaksinasi. Penyelenggara seharusnya dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga masyarakat dapat lebih nyaman saat mengikuti proses vaksinasi. Selain permasalahan pendataan dan pelaksanaan vaksinasi, Ombudsman juga menemukan permasalahan pada proses distribusi vaksin. Ombudsman masih menemukan stok vaksin yang menumpuk pada satu daerah karena masyarakatnya masih banyak yang menolak mengikuti program vaksinasi. Sementara di daerah yang masyarakatnya memiliki antusiasme tinggi dalam mengikuti vaksin menyatakan kekurangan stok vaksin. Permasalahan selanjutnya adalah penyalahgunaan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster oleh oknum tertentu. Seperti yang diketahui bahwa vaksin dosis ketiga saat ini hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan (nakes) dan bukan untuk nonnakes atau masyarakat umum. Ditengah harapan pemerintah untuk mempercepat cakupan vaksinasi dan kesadaran masyarakat yang sudah mulai banyak teredukasi tentang manfaat vaksinasi seharusnya pemerintah segera mengimbangi perbaikan pada proses pelayanan vaksinasi. Jangan sampai antusiasme masyarakat yang sudah mulai membaik kembali kendur karena pemerintah terlihat tidak siap dalam menyikapi perubahan. Pemerintah daerah seharusnya meningkatkan sosialisasi dan edukasi dimana masyarakatnya masih banyak yang enggan untuk melakukan vaksinasi. Terkait masalah koordinasi, pemerintah daerah harus segera melaporkan kondisi penggunaan vaksin di daerahnya kepada pemerintah pusat sedangkan pemerintah pusat harus cepat merespon dengan segera memverifikasi laporan tersebut. Setiap pemerintah daerah perlu cermat dalam menghitung perbandingan kebutuhan vaksin dengan antusiasme masyarakat yang ingin di vaksin pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan vaksinasi di daerahnya. Hal ini menyangkut terkait stok vaksin dan kondisi ketahanan vaksin dengan pertimbangan kondisi kemasan vaksin. Jangan sampai stok vaksin menumpuk pada salah satu fasilitas pelayanan kesehatan atau terbuang percuma karena tidak terpakai. Begitu juga dengan penggunaan vaksin ketiga agar dapat dilakukan pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Isu:
Secara nasional kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per-hari tengah mengalami penurunan sejak puncak gelombang kedua pada 15 Juli 2021 (56.757 kasus). Saat ini, kasus harian sebesar 2.720 kasus sehingga total akumulatif kasus Covid-19 sejak Maret 2020 menjadi 4.198.678 kasus. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) periode 21 September hingga 4 Oktober 2021 di wilayah Jawa dan Bali. Perpanjangan tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Salah satu ketentuan dalam instruksi menteri tersebut adalah penduduk usia di bawah 12 tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan, kecuali di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Yogyakarta dan Kota Surabaya dengan syarat didampingi orang tua. Di dalam pusat perbelanjaan, anak dilarang memasuki tempat bermain dan bioskop. Salah satu alasan adanya ketentuan diperbolehkannya anak memasuki pusat perbelanjaan karena kondisi Covid-19 di Indonesia, khususnya di kota-kota tersebut sudah mulai terkendali. Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan (APPBI) memastikan kondisi pusat perbelanjaan di kota-kota tersebut sudah lebih aman untuk dikunjungi karena adanya penerapan protokol kesehatan yang ketat, pegawai dan pengunjung sudah divaksin, dan terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi sebagai persyaratan memasuki pusat perbelanjaan. Lebih lanjut menurut APPBI, keluarga yang membawa anak-anak menjadi pengunjung terbanyak di pusat perbelanjaan terutama pada saat akhir pekan. Di sisi lain, kelompok usia anak-anak tidak mendesak untuk memasuki pusat perbelanjaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Diperbolehkannya anak memasuki pusat perbelanjaan sekaligus pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas anak di luar rumah. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya risiko anak tertular Covid-19. Screening pada anak pun akan sulit dilakukan, tidak seperti screening pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Selain itu, hingga kini, kasus Covid-19 telah menulari lebih dari 500.000 anak dan menimbulkan kematian pada lebih dari 1.400 anak. Angka tracing dan testing Covid-19 pada anak juga dinilai rendah. Orang tua terkadang mengabaikan gejala ringan Covid-19 pada anak dan menganggap seperti flu biasa. Padahal anak (khususnya bayi dan balita), ibu hamil, lansia, penyakit penyerta dan penyandang disabilitas merupakan kelompok risiko tinggi Covid-19. Sementera itu, daya tahan tubuh anak, terutama anak di bawah satu tahun (bayi), masih rendah. Anak di bawah 12 tahun juga belum bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 karena masih dalam proses uji klinis untuk mengetahui dosis dan efek pada anak. Pelaksanaan ketentuan diperbolehkannya anak mengunjungi pusat perbelanjaan di beberapa kota yang disebutkan di atas juga berpotensi menimbulkan keinginan yang sama bagi masyarakat di daerah lain. Sementara situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan bisa jadi belum memungkinkan untuk memberlakukan hal yang sama.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Isu:
Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai uji materi peraturan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai KPK, pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menyikapi secara tegas, dengan resmi memberhentikan 56 orang (50 diberhentikan langsung, dan 6 orang diberhentikan karena tidak mengikuti diklat) dari total 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK. Keputusan pemberhentian terhadap 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berlaku per 30 September 2021. Keputusan pemberhentian dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara KPK, Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 September 2021. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, pemecatan para pegawai KPK akibat tidak lolos TWK sebagai bukti pemberantasan korupsi di Indonesia masih bermasalah dan menyayangkan Presiden Joko Widodo belum mengambil sikap dalam kasus TWK, padahal ada temuan Komnas HAM dan Ombudsman, bahwa terdapat maladministrasi dan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan TWK. Dalam pertimbangan Putusan MA No. 26 P/HUM/2021, MA menyatakan bahwa secara substansial desain pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah TWK yang juga menjadi syarat pada saat seleksi dan pengembangan karier ASN. Lebih lanjut MA memutuskan bahwa tindak lanjut hasil asesmen TWK bagi pegawai KPK menjadi kewenangan pemerintah. Hal itu tertuang dalam berkas putusan uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diajukan oleh pegawai KPK beberapa waktu lalu. Menurut Putusan MA, gugatan terhadap Perkom Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum TWK tidak tepat. Sebab, tindak lanjut hasil asesmen TWK itu bukan kewenangan KPK, melainkan pemerintah. Terkait dengan hasil putusan MA tersebut, Presiden dinilai perlu menyampaikan sikap terkait polemik TWK dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN. Menurut Peneliti pada Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman, Presiden harus bertindak karena diberi kewenangan oleh MA. Selain itu, Presiden juga telah menerima rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM terkait beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan TWK. Oleh karena itu, Presiden harus menyatakan sikap resmi terkait TWK KPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman bahwa rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan oleh terlapor dan atasan terlapor. Dalam kelembagaan, Presiden bukan atasan KPK, namun dalam hal ini Presiden merupakan atasan BKN yang juga turut dilaporkan ke Ombudsman. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari yang menyatakan Presiden harus memperhatikan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM karena Presiden adalah pimpinan tertinggi lembaga eksekutif. Karena itu, Presiden wajib melakukan pembenahan sebagaimana yang direkomendasikan oleh Komnas HAM dan Ombudsman.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Isu:
Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan terbentuknya Kemitraan Keamanan Trilateral yang baru (Australia, United Kingdom dan United States/ AUKUS) pada tanggal 15 September 2021 dengan tujuan meningkatkan kerja sama keamanan termasuk intelijen, teknologi kuatum pertahanan dan pembelian misil jelajah dari ketiga negara. Muncul kekhawatiran dunia bahwa kemitraan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh AS untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik serta menjadi penjamin utama tatanan berbasis aturan itu. Sebagai bagian dari kemitraan tersebut, Australia akan mendapatkan bantuan dari AS untuk pengadaan sampai delapan kapal selam bertenaga nuklir. Dengan demikian, Australia dapat memperluas jangkauan dan kemampuan keamanannya karena kapal selam ini dapat melaju lebih cepat dan lebih sulit terdeteksi ketimbang armada kapal selam konvensional. Kapal selam ini juga dapat menyelam selama berbulan-bulan dan dapat menembakkan misil lebih jauh walaupun Pemerintah Australia sudah menyatakan bahwa Australia tidak akan memasang hulu ledak nuklir. Terbentuknya kemitraan ketiga negara ini telah memberikan respons keras dari China. Melalui Kedutaan Besar China di Washington, Pemerintah China menyatakan bahwa ketiga negara tersebut harus menyingkirkan mentalitas perang dingin dan prasangka ideologisnya. Saat ini, Kemampuan militer China sudah maju sehingga dapat mendeteksi maupun menghancurkan kapal perang apa pun yang berada di permukaan Laut China Selatan. Kekhawatiran China, AUKUS justru akan melemahkan kedamaian dan kestabilan keamanan bahkan dapat memicu perlombaan senjata di kawasan. Indonesia akan terkena dampaknya karena semua kapal selam nuklir dan aneka asset militer Australia akan melewati wilayah Indonesia untuk bergabung dengan sekutunya. Sementara Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya terikat dengan Traktat Bangkok yang isinya melarang penggunaan senjata nuklir di kawasan ASEAN.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.


Isu:
Nilai transaksi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin luas dan mudahnya masyarakat mengakses internet. Perusahaan global terkemuka Google dan Temasek memperkirakan potensi ekonomi digital Indonesia akan mencapai 124 miliar dolar AS pada tahun 2025. Perkiraan angka ini meningkat pesat jika dibandingkan angka capaian tahun 2020 yang mencapai 44 miliar dolar AS. Ekonomi digital Indonesia menyumbang hampir 42 persen terhadap nilai total ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Kontribusi yang besar ini didorong kekuatan demografis digital Indonesia yang per Januari 2021 telah mencapai 202,6 juta orang atau 73,7 persen dari total populasi. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 juga ikut mendorong berkembangnya penetrasi digital di Indonesia. Digitalisasi merupakan kunci dari keberlangsungan usaha terutama di saat pandemi. Pemanfaatan ekonomi digital tidak hanya dioptimalkan untuk sektor industri dan UMKM, namun juga sekaligus turut melahirkan banyak unikorn di Indonesia, yaitu perusahaan rintisan dengan valuasi aset di atas 1 miliar dolar AS. Saat ini ada 8 (delapan) perusahaan berstatus unikorn di Indonesia. Diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan sektor teknologi finansial, khususnya yang bergerak di bidang pembayaran, peminjaman, dan manajemen keuangan. Hal penting dari berkembangnya fenomena ini adalah potensi peningkatan produktivitas ekonomi secara nasional. Optimalisasi ekonomi digital melalui transformasi digital diperkirakan akan meningkatkan 1 persen PDB nasional pada tahun 2024. Di balik besarnya potensi ekonomi digital tersebut, salah satu tantangan yang harus dihadapi, yaitu masih minimnya pengawasan dan pengamanan data konsumen. Adanya kekosongan hukum dalam pengawasan dan pengamanan data konsumen tersebut menyebabkan maraknya kebocoran data, jual-beli dan penyalahgunaan data konsumen, dan lain-lain. Hal ini sangat rentan terjadi di era perkembangan ekonomi digital. Dengan demikian, yang paling akan dirugikan adalah konsumen. Oleh karena itu, kehadiran suatu aturan yang dapat menjadi payung hukum dan melindungi data konsumen tersebut perlu segera dituntaskan.

Vol. III / PUSLIT - September 2021

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Saat ini pemerintah tengah menyelenggarakan seleksi guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan rekrutmen, pemenuhan hak guru PPPK kedepannya masih menjadi masalah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah dibebani gaji guru PPPK, sedangkan tidak semua keuangan pemda mencukupi. Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memprediksi sekolah di Indonesia kekurangan 1 juta guru setiap tahun sepanjang kurun 2020-2024 dan angkanya ditaksir terus meningkat. Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya mencapai 1.020.921 orang. Namun, adanya isu bahwa terdapat surat dari Kementerian PAN/RB yang berisi bahwa pemerintah daerah bersedia dan mampu menganggarkan usulan guru dan tenaga kependidikan honorer sejumlah yang disampaikan ke pemerintah pusat, menyebabkan pemda menjadi ragu untuk mengajukan formasi. Seperti halnya Pemkab Temanggung yang merasa keberatan dengan hal ini, karena melihat dari struktur anggaran, sebanyak 58,6% dari Dana Alokasi Umum (DAU) setiap tahunnya habis untuk membayar gaji ASN. Sedangkan berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta menyediakan Rp 40 miliar untuk gaji PPPK yang sekarang sedang direkrut. Sementara Pemkab Temanggung juga harus membiayai 2.084 PPPK guru yang saat ini sedang direkrut, penggajian ini membutuhkan dana Rp 144 miliar.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.


Isu:
Temuan angka kasus penularan Covid-19 melandai, yang ditandai oleh tingkat keterisian rawat inap rumah sakit sebesar 7,35 kasus per 100.000 penduduk/minggu, penambahan kasus baru sebesar 14,7 kasus per 100.000 penduduk/minggu, dan tingkat kematian yang mencapai 1,19 kasus per 100.000 penduduk/minggu dengan rasio kasus positif mencapai 4,23% per minggu. Ini menunjukkan kondisi Indonesia sudah berada di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh WHO yakni 5%. Kementerian Kesehatan menyatakan masih mengamati tiga varian baru Covid-19 (Mu, Lambda, dan C12) sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI. Yang mengkhawatirkan, varianvarian baru ini mampu menghindari sistem imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Untuk mengantisipasi masuknya varian baru tersebut dilakukan pencegahan melalui pintu-pintu masuk dan keluar internasional. Selain fokus terhadap antisipasi masuknya varian baru, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga tidak boleh lengah dengan penyebaran virus yang masih ada di dalam negeri, meskipun tren penurunannya signifikan sebagaimana tersebut di atas. Bersamaan dengan itu Menteri Kesehatan menyatakan, hingga 12 September hasil scan aplikasi pedulilindungi menunjukkan adanya sekitar 3.830 orang yang termasuk dalam kategori hitam berkeliaran, dan yang terbanyak terdeteksi adalah mereka yang masuk mall (3.161 orang). Penting untuk diwaspadai dampak dari pelonggaran Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa daerah. Seharusnya aktivitas ekonomi dan ruang publik dibuka dengan terbatas serta dilakukan pengawasan secara ketat. Terlebih di lokasi tertentu ada masyarakat yang beranggapan bahwa pandemi ini sudah selesai ditandai yang dengan menurunnya penegakan protokol kesehatan. Indikator lainnya dapat dilihat dengan sudah mulainya beroperasi/uji coba dibukanya tempat-tempat wisata, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Potensi kerumunan di tempat wisata sangat mungkin terjadi dan penyebaran virus Covid pun menjadi besar peluangnya. Dalam hal ini peran aplikasi pedulilindungi sangatlah penting untuk diandalkan. Karena Pemerintah mensyaratkan masyarakat dalam berkegiatan di ruang publik menggunakan aplikasi pedulilindungi, pemerintah baik di pusat maupun daerah selain harus terus melakukan pengawasan protokol kesehatan, tracking dan testing Covid-19, juga perlu terus memperbaiki fungsi, kemudahan dan keamanan penggunaan aplikasi pedulilindungi. Misalnya dengan menyiapkan infrastruktur pendukung di tempat umum untuk masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap aplikasi pedulilindungi tersebut. Pemerintah juga harus membenahi pendataan masyarakat yang belum atau masih bermasalah (tidak terdaftar dalam sistem pedulilindungi). Selain itu, juga masih banyak masyarakat yang memiliki penyakit bawaan (komorbid) yang belum mendapatkan ijin untuk divaksinasi, sehingga mereka juga perlu dipikirkan jalan keluarnya agar dapat ikut mengakses ruang publik dengan baik, aman dan terlindungi.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Isu:
Aksi peretasan jaringan internal diduga telah menyerang 10 (sepuluh) jaringan internal Kementerian/Lembaga, termasuk jaringan internal milik Badan Intelijen Negara (BIN). The Record, telah menginformasikan temuan peretasan berdasarkan temuan Insikt Group, divisi penelitian ancaman siber Recorded Future. Laporan Insikt menyebutkan pada April 2021 terdapat malware PlugX dari Mustang Panda di dalam Jaringan Pemerintah Indonesia. Mustang Panda merupakan kelompok peretas asal China yang dikenal dengan berbagai aksi spionase dengan target negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa peretasan data 10 Kementerian/lembaga bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Beberapa kasus kebocoran data pada jaringan internal Pemerintah sebelumnya pernah terjadi, antara lain peretasan terhadap: data sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo; 1,3 juta identitas pengguna E-HAC Kementerian Kesehatan; identitas 279 pengguna BPJS; 91 juta data pengguna Toko Pedia oleh Shiny Hunter; dan 13 juta data pengguna Bukalapak oleh Ghosticplayers. Kasus tersebut relevan dengan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menyebutkan selama Januari- Agustus 2021 ditemukan lebih dari 888,7 juta serangan siber yang sebagian besar berbentuk malware. Kebocoran data akibat malware paling banyak ditemukan di sektor Pemerintah (45,5 persen), disusul sektor keuangan (10,4 persen), telekomunikasi (10,4 persen), penegakan hukum (10,1 persen), transportasi (10,1 persen), dan BUMN 2,1 persen. Maraknya serangan siber merupakan salah satu dampak dari tingginya tingkat pengguna internet. Data Hootsuite dalam ”Digital 2021” yang dikutip Kompas menyebutkan pada awal tahun 2021 pengguna internet Indonesia mencapai 102,6 juta jiwa atau menjangkau 73,7 persen penduduk. Jumlah ini melonjak jauh dari pengguna internet tahun 2002 yang baru mencapai 4,1 juta jiwa. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digital yang tinggi berdampak pada risiko serangan siber dan keamanan data publik semakin rentan. Terlebih di era pandemi Covid-19, di mana sebagian besar aktivitas dilakukan melalui ruang siber. Demikian juga dengan adanya kebijakan Pemerintah Indonesia yang menerapkan sistem satu data, juga akan berpotensi meningkatkan risiko serangan siber. Menyikapi dugaan peretasan jaringan internal Pemerintah oleh Mustang Panda, Pemerintah melalui BSSN perlu segera melakukan investigasi dugaan peretasan yang menyasar 10 Kementerian/Lembaga untuk mengungkap pelaku peretasan dan menjaga kepercayaan publik terhadap reputasi Pemerintah di ruang publik. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap tata kelola keamanan siber Indonesia secara menyeluruh termasuk infrastruktur dan dibutuhkan peningkatan ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Pakar Teknologi Informatika, Onno W Purbo mengungkapkan bahwa sistem keamanan jaringan internal Pemerintah Indonesia saat ini belum memadai. Salah satu sebabnya adalah keterbatasan SDM serta kualitas SDM yang belum dibekali dengan kemampuan untuk mengatasi serangan siber. Terlebih jika dikaitkan dengan keamanan siber membutuhkan audit keamanan informasi terhadap seluruh layanan publik. Terkait tindak lanjut penanganan kasus peretasan jaringan internal Pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk menindaklanjuti dugaan peretasan data tersebut. Namun, Kepolisian belum melakukan penyidikan karena masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk BSSN. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), penanganan insiden, termasuk peretasan, menjadi ranah kewenangan BSSN. Secara umum, dasar hukum pengaturan keamanan siber di Indonesia adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE memberikan perlindungan hukum untuk konten sistem elektronik dan transaksi elektronik, tetapi tidak mencakup aspek penting keamanan siber, seperti infrastruktur informasi dan jaringan, serta SDM dengan keahlian di bidang keamanan siber. Sebagai peraturan pelaksana UU ITE diberlakukan PP PSTE yang mengatur penyelenggaraan keamanan siber pada sistem dan transaksi elektronik, namun hanya mencakup pengaturan kejahatan siber yang berhubungan dengan transaksi elektronik. Peraturan pelaksana lainnya adalah Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014 yang mengatur pedoman pertahanan siber. Peraturan itu merupakan satu-satunya peraturan yang menjabarkan definisi keamanan siber. Oleh karenanya pembentukan UU yang mengatur keamanan siber secara komprehensif menjadi sangat dibutuhkan. DPR RI Bersama Pemerintah telah mencantumkan RUU Pertahanan dan Keamanan Siber dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024, namun sampai saat ini belum diprioritaskan untuk dibahas.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Isu:
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tengah menyoroti kondisi kemiskinan di Afghanistan. Menurut PBB, sekitar 97 persen populasi di Afghanistan kemungkinan akan berada di bawah garis kemiskinan. Prediksi ini dapat berbeda apabila krisis politik dan ekonomi di Afghanistan dapat tertangani. Sebelum Taliban berkuasa, Afghanistan sudah sangat bergantung pada bantuan asing. Keadaan ekonomi Afganistan bertambah suram sejak Taliban mengambil alih kendali pemerintahan. Aset negara yang dibekukan memberi efek yang tidak bisa dihindari seperti penurunan ekonomi yang dapat membuat jutaan penduduk menjadi miskin sehingga memicu gelombang besar pengungsi. PBB tengah meminta negara-negara di dunia untuk memberikan bantuan ekonomi kepada Afghanistan. Tujuannya supaya negara tersebut tidak terjerumus kepada krisis yang semakin parah. Secara terbuka pihak Taliban mengatakan mereka membutuhkan bantuan Indonesia dalam proses perdamaian dan mengatasi meningkatnya kemiskinan di Afghanistan. Taliban mengharapkan Indonesia dapat membantu mengatasi masalah pengentasan kemiskinan di Afghanistan.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.


Isu:
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun anggaran 2020. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 kementerian/lembaga, 204 pemerintah daerah, 10 BUMN dan badan-badan lainnya terkait program PC-PEN. Hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan dengan nilai anggaran sebesar Rp2,94 triliun. Sejumlah 2.843 permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan terkait aspek keekonomian, efisiensi, dan efektivitas. Dalam pemeriksaan PC-PEN tahun 2020 tersebut, secara umum BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan pengkodean (kodefikasi) anggaran PC-PEN serta realisasinya, pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, serta manajemen program dan kegiatan pandemi. Terkait hasil temuan tersebut, BPK merekomendasikan sejumlah hal yang harus ditindaklanjuti pemerintah yakni: (1) menetapkan sebuah grand design rencana kerja satuan tugas Covid-19 yang jelas dan terukur; (2) menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa; (3) memprioritaskan penggunaan anggaran PC-PEN; (4) menetapkan kebijakan dan prosedur pemberian insentif dan perencanaan pemenuhan distribusi, serta pelaporan distribusi alat kesehatan; (5) melakukan pengujian harga penawaran rekanan; (6) validasi data penerimaan bantuan; (7) menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran dana ke penerima akhir; dan (8) meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta memproses indikasi kerugian negara sesuai peraturan perundangundangan.

Vol. II / PUSLIT - September 2021

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.


Isu:
Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasil rapat merupakan keberlanjutan dari upaya persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. DPR RI memprediksi anggaran pemilu 2024 mencapai 150 triliun rupiah. Anggaran tersebut terdiri dari seluruh pembiayaan penyelenggaraan dan pengawasan. KPU memprediksi biaya keseluruhan penyelenggaraan sebesar 112, 2 triliun rupiah. Sementara Bawaslu memprediksi biaya pemilu 2024 sebesar 23,3 triliun rupiah belum termasuk Pilkada. Prediksi biaya pemilu 2024 mencakup seluruh tahapan dari 2022 hingga 2025. Anggaran ini meningkat empat kali lipat dibandingkan anggaran KPU untuk pemilu 2019 yang sebesar 25,59 triliun rupiah. Tingginya prediksi ini karena beberapa faktor: penggabungan dengan pilkada serentak 2024 dan prediksi pemilu 2024 masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Sebagai upaya untuk mendukung agar pembelajaran tetap berjalan seoptimal mungkin, pemerintah telah mengeluarkan berbagai program subsidi pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merintis berbagai program, antara lain: PIP tetap 17,9 juta siswa dengan anggaran Rp9,6 triliun; KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa dengan anggaran Rp9,4 triliun; Beasiswa ADIK untuk 7.382 mahasiswa dengan anggaran Rp139 miliar; dan Aneka tunjangan untuk 364.573 guru dengan anggaran Rp7,3 triliun. Khusus selama pandemi, Kemendikbudristek melanjutkan program bantuan kuota data internet kepada peserta didik dan pendidik mulai dari jenjang PAUD sampai dengan Pendidikan Tinggi. Selain itu, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) juga akan disalurkan bagi mahasiswa yang terkena dampak Covid-19. Subsidi pendidikan tidak hanya dibutuhkan oleh pendidikan formal, tapi juga pendidikan nonformal seperti pesantren yang jumlahnya mencapai 32 ribu lebih. Pada tahun 2020 Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Kementerian Agama (Kemenag) terkait penambahan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di pondok pesantren dan lembaga keagamaan Islam senilai Rp2,6 triliun. Dalam rencananya, Kementerian Keuangan juga mengalokasikan berbagai program subsidi untuk pesantren dan lembaga pendidikan keislaman, antara lain: Alat bantu belajar daring dan Bantuan Operasional Pesantren (BOP). Pada tahun 2020, BOP direncanakan untuk 21.137 pesantren. Rinciannya, sebanyak 14.906 merupakan pesantren kategori kecil, 4.032 pesantren kategori sedang, dan 2.235 pesantren kategori besar. Tabel Kategori Pesantren dan Besaran Bantuan yang Akan Disalurkan Kategori pesantren Jumlah santri Bantuan Kecil 50–500 Rp25.000.000,00 Sedang 500–1.500 Rp40.000.000.00 Besar > 1.500 Rp50.000.000,00 Sumber: Kemenag, 2021. Pada tahun ini Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit PD Pontren) Ditjen Pendidikan Islam Kemenag mengalokasikan bantuan Rp233 miliar untuk pesantren, Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ), dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Bantuan yang diberikan berbentuk bantuan operasional, sarana dan prasarana, insentif, dan bantuan lainnya (Kemenag, 2021). Tantangan yang dihadapi dalam penyaluran ini adalah respons pesantren yang kurang proaktif jika persyaratan mendapatkan bantuan terlalu rumit. Berdasarkan data Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, subsidi pembelajaran daring untuk pesantren dianggap kurang memadai karena jumlahnya sangat kecil dan tidak menyeluruh. Kondisi ini jauh berbeda dengan subsidi bagi pendidikan umum. Oleh karena itu, Dit PD Pontren harus proaktif dan terjun langsung melakukan verifikasi data pesantren agar pembagian bantuan tepat sasaran serta sesuai kebutuhan.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.


Isu:
Kebakaran terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Blok C2 Tangerang pada 8 September 2021, pukul 01.45 WIB., dan kobaran api berhasil dipadamkan pada pukul 03.00 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebutkan jumlah korban meninggal ada 41 orang, 81 korban luka-luka, terdiri atas 73 korban luka ringan dan 8 korban luka berat. Polisi telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kebakaran. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan olah TKP itu melibatkan tim Inafis Polda Metro dan Puslabfor Bareskrim Mabes Polri. Hasil temuan sementara belum dapat dipastikan, namun diduga akibat hubungan arus pendek. Polisi mengamankan sejumlah sisa kebakaran seperti kabel, alat listrik, dan saluran instalasi. Sebanyak 20 saksi diperiksa di Polres Tangerang Kota. Mereka terdiri atas petugas piket yang menjaga Lapas pada Selasa malam, 7 September 2021, warga sekitar, dan penghuni Blok C2. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Agus Toyib mengakui, jika kondisi kamar saat peristiwa terjadi dalam keadaan terkunci. Di dalam Blok C2 yang merupakan blok khusus kasus narkotika, yang terbakar ada 112 orang narapidana (napi). Sejumlah napi berhasil menyelamatkan diri dan beberapa lagi meninggal dunia. Masalah kapasitas lapas yang berlebihan hingga minimnya perawatan gedung Lapas mengemuka. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan instalasi listrik di Lapas Tangerang diperkirakan tidak pernah dirawat. Pernyataan Yasonna menyusul dugaan sementara penyebab kebakaran lapas itu akibat korsleting listrik. Gedung Lapas Kelas 1 Tangerang merupakan bangunan tua yang didirikan pada 1972. Sejak itu belum ada perbaikan instalasi listrik yang dilakukan. Yasonna juga mengatakan Lapas Kelas 1 Tangerang kelebihan kapasitas (overkapasitas) tahanan hingga 400 persen. Penghuninya ada 2.072, berasal dari beragam kasus, yang dominan adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang mencapai hingga 50 persen dari total kapasitas lapas. Lapas Kelas 1 Tangerang memiliki tujuh blok dengan masing-masing blok sebanyak sembilan kamar. Yasonna Laoly menyampaikan Pemerintah akan membentuk lima tim untuk menangani kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, dipimpin oleh Dirjen Pemasyarakatan, Reinhard SP Silitonga. Tim tersebut akan melakukan identifikasi hingga pemulasaraan jenazah. Tim pertama adalah tim identifikasi, Ditjen Pemasyarakatan bersama Inafis Polri membentuk tim untuk mengidentifikasi jenazah korban. Tim kedua adalah pemulasaraan, pemakaman, dan pengantaran jenazah yang akan bekerja setelah tim pertama mengidentifikasi korban. Tim ketiga bertugas untuk pemulihan keluarga. Tim ketiga ini bertugas menemui keluarga korban, menyampaikan duka dan uang duka. Tim keempat bertugas mengoordinasikan dengan stakeholders terkait, seperti TNI, Polri, dan dinas pemerintah daerah terkait kejadian tersebut. Tim kelima adalah humas untuk memastikan informasi yang disampaikan ke masyarakat satu pintu sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi. Direktur Amnesty Internasional, Usman Hamid, menilai kebakaran ini semakin menunjukkan urgensi untuk mengatasi masalah lapas yang sarat pelanggaran HAM. Para tahanan dan terpidana kerap ditempatkan di dalam sel yang sesak serta mengancam hidup dan kesehatan mereka. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai janji-janji pembenahan penjara selalu hilang bersamaan dengan surutnya pemberitaan.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Taliban telah mengumumkan struktur pemerintahan barunya untuk Afghanistan, Selasa (7/9) malam. Meski masih bersifat sementara, pemerintahan itu dinilai tidak cukup inklusif. Seluruh jabatan diemban laki-laki dan mayoritas berasal dari suku mayoritas, Pashtun. Kelompok Taliban memilih Mullah Hasan Akhund menjadi perdana menteri interim. Akhund merupakan rekan dekat pendiri Taliban, Mullah Omar. Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban di Doha, Qatar, yang menjadi representasi Taliban di dunia internasional, ditunjuk sebagai wakil Akhund. Kabinet Akhund berisi 25 menteri serta dewan penasehat atau syura yang terdiri atas 12 cendekiawan Muslim. Tidak ada tokoh perempuan dalam jajaran kursi menteri dan dewan penasehat itu. Kursi menteri luar negeri diserahkan kepada Amir Khan Muttaqi. Sedangkan, Sirajuddin Haqqani menjadi menteri dalam negeri, dan Mohammed Yaqoob menjadi menteri pertahanan. Kepala UN Women Pramila Patten mengatakan, ketidakhadiran perempuan dalam pemerintahan sementara Afghanistan menimbulkan pertanyaan atas komitmen (Taliban) untuk melindungi dan menghormati hak-hak perempuan dan serta anak perempuan Afghanistan. Sejumlah negara, termasuk AS, melihat dan menanti aksi konkret Taliban lewat pemerintahan baru. Qatar menyatakan, kabinet Taliban menunjukkan pragmatisme, dan mereka akan dinilai atas dasar tindakannya. China menyatakan siap menjalin komunikasi dengan para pemimpin pemerintahan baru di Afghanistan. Sementara itu, Uni Eropa menyebut pemerintahan baru bentukan Taliban gagal memenuhi janji untuk membangun pemerintahan inklusif. Indonesia, sudah seharusnya juga mencermati perkembangan yang terjadi di Afghanistan, termasuk pemerintahan sementara di Afghanistan yang baru terbentuk.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba


Isu:
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif terhadap sektor perekonomian dan tidak terkecuali terhadap sektor UMKM. Mayoritas UMKM (82,9%) telah merasakan dampak negatif tersebut, dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mampu bertahan dan mengalami pertumbuhan positif. Di sisi lain UMKM justru menjadi tulang punggung perekonomian nasional di mana 64,13 juta atau 99,92% sektor usaha termasuk dalam golongan UMKM. Sementara itu pemulihan ekonomi Indonesia telah menemukan momentum positif yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7% secara tahunan (yoy)pada kuartal II-2021. Dengan demikian, Indonesia berhasil kembali masuk ke zona positif pertumbuhan ekonomi setelah berada dalam tekanan resesi. Capaian pertumbuhan ini juga merupakan raihan tertinggi sejak tahun 2004. UMKM merupakan sektor utama penopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun demikian, pada kenyataannya perhatian untuk sektor ini masih sangat minim. Salah satu indikasi penilaian ini ditandai dengan kurangnya dukungan kredit dari perbankan nasional. Tercatat kurang dari 50% perbankan nasional yang mampu memenuhi target pengucurkan kredit kepada sektor UMKM minimal 20% dari seluruh portofolio kreditnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan UMKM.

Vol. I / PUSLIT - September 2021

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
Komisi Pemilihan Umum mengusulkan agar proses rekapitulasi dalam Pemilu 2024 dapat dilakukan secara elektronik dan menjadi hasil perhitungan resmi. Tetapi mungkin ini tidak bisa berjalan lurus dengan kondisi saat ini. Persiapan Pemilu 2024 tersisa 2,5 tahun lagi. Rentang waktu tersebut dianggap terlalu pendek untuk bisa menerapkan sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap) atau elektronik rekapitulasi (e-rekap) yang dikembangkan KPU. Selain kesiapan secara teknis, penggunaan Sirekap belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum. Selain membutuhkan teknologi yang kompleks,masih ada persoalan payung hukum, yakni UU Pemilu yang tidak direvisi apabila rekapitulasi elektronik digunakan pada 2024. Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menjelaskan e-rekap lebih baik dimanfaatkan sebagai alat bantu atau pelengkap dan untuk mempublikasikan hasil rekapitulasi suara sementara. Menurut KPU sendiri, mereka mengembangkan dua sistem rekapitulasi elektronik. Pertama, Sirekap untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dan Sirekap untuk pemilu nasional. Untuk dapat digunakan pada pilkada selanjutnya.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Isu:
Sampai dengan 1 September 2021, sebanyak 1977 tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia gugur melawan Covid-19. Profesi nakes sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 memang sangat riskan. Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah memberikan penghargaan berupa insentif kepada nakes yang menangani pasien Covid-19. Pembayaran insentif nakes daerah, dilakukan oleh pemerintah daerah menggunakan alokasi APBD. Kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan 8% DAU dan DBH 2021 untuk penanganan Covid-19, termasuk insentif tenaga kesehatan daerah. Dengan demikian, ketersediaan dana untuk nakes daerah seharusnya terjamin. Dalam pelaksanaannya, hasil pemantauan rutin Kementerian Dalam Negeri menunjukkan masih banyak daerah yang belum membayarkan insentif nakes daerah. Daerah baru merealisasikan anggaran insentif nakes daerah yang bersumber dari refocusing 2021 sebesar Rp3,72 triliun atau 39,51% dari pagu yang sebesar Rp9,42 triliun per 15 Agustus 2021. Persoalan insentif tidak hanya berupa keterlambatan pencairan, tetapi juga pemotongan dana. LaporCovid-19 mencatat, sejak Januari 2021, aduan terkait insentif paling banyak dari Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Terdapat tiga pihak yang bertanggung jawab dalam pencairan insentif, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak fasilitas kesehatan. Keterlambatan pencairan insentif merupakan salah satu bagian dari masalah klasik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Aturan birokrasi yang panjang dan akurasi database nakes menjadi penghambat dalam pencairan insentif nakes. Selain itu, ada yang minim APBD atau telah menggunakan anggaran insentif nakes untuk hal lain terkait penanganan Covid-19 menyebabkan keterlambatan pencairan insentif nakes. Berbagai permasalahan pembayaran insentif nakes mendorong Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat teguran kepada kepala daerah yang belum secara optimal merealisasikan anggaran insentif nakes di daerahnya.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.


Isu:
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli mendapat sanksi dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena terbukti melanggar etik. Dalam putusannya, Lili terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai KPK. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap Insan Komisi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung. Wakil Ketua KPK tersebut dinilai menyalahgunakan pengaruh selaku unsur pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi serta berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya ditangani oleh KPK. Dalam putusannya, Dewas KPK menyebut Lili menyalahgunakan pengaruhnya terhadap Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M. Syahrial dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai, Yudhi Gobel. Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan. Gaji pokok Wakil Ketua KPK berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2015 adalah Rp 4.620.000 per bulan. Artinya, nilai potongan 40 persen dari gaji pokok tersebut adalah Rp 1.848.000 per bulan dari take home pay pimpinan sekitar Rp 89.459.000 juta per bulan. Lili menyatakan menerima putusan tersebut. Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean seusai persidangan menyampaikan bahwa sanksi pemotongan gaji pokok sudah memadai, sehingga tidak perlu menerapkan sanksi pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas KPK No. 2 Tahun 2020. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai sanksi yang dijatuhkan Dewas KPK sangat rendah. Hal ini dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Hibnu Nugroho, mengatakan putusan Dewas KPK yang menghukum ringan Lili akan berdampak pada hilangnya kewibawaan lembaga itu. Menurut Zaenur Rohman, perbuatan Wakil Ketua KPK ini tidak hanya melanggar kode etik, namun juga terkait pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 36 menyebutkan Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun. Pelanggaran ketentuan itu diatur dalam Pasal 65 UU KPK, yang menyebutkan bahwa setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Majelis tidak mempertimbangkan norma hukum dalam Pasal 36 jo. Pasal 65 UU KPK karena norma hukum tersebut dianggap bukan kewenangan majelis. Majelis hanya akan mempertimbangkan dari aspek etik dengan penekanan asas kepatutan dan kepantasan. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta kedeputian penindakan KPK mendalami pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar. ICW menilai pendalaman perlu dilakukan menyusul potensi suap atas pelanggaran etik yang dilakukan Lili.

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Isu:
Penarikan Pasukan AS secara keseluruhan dari Kabul menjadi fakta berakhirnya pendudukan AS di Afganistan Terlebih, presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa kehadiran AS di Afganistan dalam dua puluh tahun terakhir sudah saatnya untuk diselesaikan dengan tenggat waktu 31 agustus 2021. Biden meyakini bahwa tujuan AS di wilayah kedaulatan Afganistan telah tercapai pada 2001 saat presiden AS kala itu George W. Bush mengalahkan Taliban. Peristiwa penerbangan terakhir pasukan AS tersebut terjadi pada senin tanggal 30 Agustus 2021. Kepulangan pasukan AS secara tuntas terjadi setelah pesawat terakhir berangkat dari Bandara Hamid Karzai. Menggunakan Pesawat C-17, Duta Besar AS untuk Afganistan Ross Wilson dan beberapa prajurit juga telah kembali ke AS. Sementara sekitar 100-200 warga AS masih bertahan di Afganistan.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba


Isu:
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) mengalami pembengkakan biaya proyek mencapai Rp26 triliun (kurs Rp14.200 per dolar AS). Total biaya yang sudah direalisasikan dalam proyek kerja sama Indonesia-China ini sudah mencapai Rp113 triliun. Proyek KCJB melibatkan kerja sama antara konsorsium 4 BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII), dan PT Jasa Marga yang terhimpun dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI menguasai 60% saham pada PT Konsorsium Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) dan sisanya dimiliki oleh gabungan perusahaan Tiongkok. KCIC sendiri berperan sebagai perusahaan induk yang menangani proyek pembangunan KCJB. Pendanaan proyek KCJB berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar Rp78 triliun (kurs Rp.14.200 per dolar AS) dengan jangka waktu 50 tahun dengan bunga 2% per tahun. Namun demikian, dalam perjalanannya, pembiayaan proyek tersebut mengalami pembengkakan sehingga nilai pinjamannya mengalami kenaikan menjadi Rp84 triliun. Pembengkakan biaya proyek KCJB terutama bersumber dari biaya pembebasan lahan dan konstruksi yang ternyata menyimpang dibandingkan dengan nilai anggaran pada tahap perencanaan. Selain itu, angka pembengkakan tersebut diprediksikan masih akan terjadi akibat risiko kurs dan penalti akibat keterlambatan proyek.

Vol. IV / PUSLIT - Agustus 2021

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)


Isu:
Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2022 (RAPBN 2022). Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan Rp 133,9 triliun untuk kementerian pertahanan. Anggaran Kementerian Pertahanan tersebut mengalami kenaikan sebesar 13,28% persen bila dibandingkan dengan Rp 118,2 triliun pada outlook APBN 2021. Global Firepower pada tahun 2019 menyebutkan, Indonesia mengeluarkan anggaran belanja militer senilai US$ 6,9 miliar. Nilai anggaran itu setara dengan Rp 98 triliun. Besaran anggaran tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan nilai anggaran militer terbesar kedua setelah Singapura di ASEAN. Berikut Daftar Rencana Penggunaan Anggaran Kementerian Pertahanan di RAPBN 2022 (dalam miliar rupiah). Program Anggaran APBN 2021 RAPBN 2022 Perubahan 1. Program Pelaksanaan Tugas TNI 3.533,6 3.865,2 9.38 % 2. Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 9.806,1 12.080,9 23.20 % 3. Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan 14,4 24,7 71.53 % 4. Program Modernisasi Alutsista, Non-Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 32.483,6 43.264,1 33.19% 5. Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 1.544,0 1.049,6 32.02% 6. Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 486,9 331,9 31.83% 7. Program Dukungan Manajemen 70.319,9 73.307,0 4.25 % T o t a l 118.188,4 133.923,4 13.31 % Sumber: Lampiran Nota Keuangan RAPBN 2022 hlm. 29 Berdasarkan rencana penggunaan anggaran tersebut, alokasi anggaran Kementerian pertahanan di RAPBN 2022 terbesar untuk Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan dan membeli senjata dalam program modernisasi peralatan umum sistem persenjataan (Alutsista), non-Alutsista, dan Sarana Prasarana (Sarpras) Pertahanan. Anggaran Kementerian Pertahanan sebelumnya menjadi sorotan karena jumlahnya yang besar. Kementerian Pertahanan juga sempat menjadi sorotan karena rencana pembelian alutsista tembus Rp 1.700 triliun. Angka ini diketahui melalui beredarnya draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2020-2024.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Kementerian Sosial memperkirakan, setidaknya ada 15.000 hingga 16.000 anak yatim, piatu, atau yatim piatu baru akibat Covid 19. Sementara menurut Satuan Tugas Penanganan Covid yatim piatu, yatim, atau piatu kar19, per 20 Juli 2021, ada 11.045 anak menjadi ena orangtua meninggal akibat Covid I19. ndonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan angka kematian pengasuh utama dan sekunder terbesar. Per 4 Agustus 2021, jumlah kematian pengasuh utama dan sekunder di Indonesia mencapai 38.127 jiwa. Lima provinsi terbesar dalam jumlah kasus per 17 Agustus 2021 adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan dasar anak, meliputi bantuan obat vaksinasi, termasuk konseling melalui program Asistensi Rehabilitasi Sobatan, vitamin, tes swab/PCR, osial (ATENSI), mereunifikasi anak dengan keluarga besarnya, memfasilitasi pengasuhan alternatif oleh orangtua asuh, memfasilitasi pengasuhan anak melalui panti atau lembaga sejenisnya, membantu aksesibilitas anak mendapatkan kebutuhan lainnya, seperti ja minan pendidikan. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Melalui peraturan ini, Presiden memberikan arahan bagi semua pihak untuk memastikan adanya langkah ekstra perlindungan pemerin tah kepada anakanak, khususnya dari situasi dan kondisi yang mengancam tumbuh kembang mereka. Perlindungan kepada anakanak masa pandemic Covid19 tidak hanya diwujudkan melalui proteksi kesehatan, melainkan juga upaya untuk menciptakan dan memelihara lin gkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang mereka. Dalam PP tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak juga disampaikan bentuk perlindungan khusus anak yang diberikan, yaitu penanganan cepat termasuk pengobatan dan rehabilitasi, pendampingan psikososial, pember ian bansos bagi anak dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Untuk membantu masa depan anakanak tanpa orangtua tersebut, saat ini Kementerian PPPA dibantu Forum Zakat yang beranggotakan lembaga zakat d i seluruh Indonesia melakukan gerakan ”Asa Anak Indonesia”. Gerakan ini untuk membantu anakanak yang kehilangan orangtua akibat Covid spesifik, keberlanjutan pendidikan melalui lembaga-- 19 mendapatkan kebutuhan dasar, kebutuhan lembaga pendidikan yang masu k dalam forum zakat.

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.


Isu:
Wacana amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengemuka kembali ketika Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) Bambang Soesatyo pada awal pekan ini mengatakan amendemen terbatas dibutuhkan untuk memberi kewenangan kepada MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Bambang menegaskan, bahwa amendemen terbatas UUD NRI 1945 tidak akan menjadi bola liar ataupun membuka kotak pandora. Bambang juga mengatakan, bahwa bentuk hukum yang ideal bagi PPHN adalah melalui ketetapan MPR, bukan melalui undang-undang. Jika pembentukan PPHN melalui undang-undang, nantinya masih dapat diajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. PPHN merupakan produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat, serta bersifat direktif. Karena itu materi PPHN tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat dalam konstitusi. Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, mempunyai konsekuensi perlunya perubahan dalam konstitusi atau amendemen terbatas UUD NRI 1945. Sekurang-kurangnya berkaitan dengan dua pasal dalam UUD NRI 1945, yang perlu diubah, antara lain penambahan 1 ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN. PPHN dibutuhkan sebagai pedoman atau arah penyelenggaraan negara. Wacana amendemen UUD NRI 1945 mendapat banyak kritikan dan masukan dari para akademisi maupun masyarakat. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus pesimis amendemen UUD NRI 1945 hanya dilakukan terbatas pada PPHN jika benar-benar direalisasikan. Istilah amendemen terbatas yang disampaikan oleh Ketua MPR sejatinya merupakan bahasa politik untuk sekedar meyakinkan publik agar mendukung wacana ini. Karena istilah amendemen terbatas ini juga tidak sungguh meyakinkan untuk kemudian dianggap sebagai sebuah janji di MPR bahwa nanti yang direvisi itu terkait dengan penambahan pasal untuk mengakomodasi apa yang disebut sebagai PPHN. Selanjutnya Pakar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta mengatakan, gagasan amendemen bukan baru kali ini muncul, melainkan sudah diwacanakan pada MPR periode sebelumnya. Ia menekankan norma-norma atau materi muatan konstitusi yang dirumuskan dalam tataran konstitusi harus berdaya laku jauh ke depan. Norma tersebut juga harus menjadi kesepakatan publik dan tidak boleh bersifat elitis. Untuk itu diperlukan sikap kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi sebagai pijakan dalam melakukan amendemen UUD NRI 1945. Selain itu, yang juga menjadi syarat pokok yakni keterlibatan publik secara luas. Sebelumnya, Rencana amendemen UUD NRI 1945 sempat dituangkan dalam Keputusan MPR Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019, yang mengamanatkan MPR periode saat ini melakukan telaah mendalam melalui Badan Pengkajian MPR yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan Anggota DPD bersama sejumlah pihak terkait yang terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya, serta bekerja sama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI dengan melibatkan pakar dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi, Lembaga Negara dan Kementerian Negara, untuk menyelesaikan kajian terhadap PPHN. PPHN yang dikaji berdasarkan rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019. Kajian PPHN berikut naskah akademik diharapkan selesai pada awal 2022. Setelah kajian terhadap PPHN selesai, nantinya pimpinan MPR RI akan menjalin komunikasi politik yang bertujuan untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN sebagai petunjuk arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang dengan para pimpinan partai politik, Anggota DPR RI dan DPD RI, dan para stakeholders. Saat ini masih dalam proses menindaklanjuti amanat pengkajian, belum sampai pada proses amendemen. Karena keinginan untuk mengamendemen UUD NRI 1945 baru muncul dari sebagian fraksi di MPR, khususnya Partai Golkar dan PDI Perjuangan, dimana objek amendemennya bersifat terbatas yaitu pada Pasal 3 dan Pasal 23 UUD NRI 1945. Ketua MPR mengatakan akan mengkomunikasikan wacana amendemen UUD NRI 1945 ke pimpinan partai politik. Pengajuan amendemen UUD NRI 1945 membutuhkan satu per tiga dukungan anggota MPR, yakni 237 dari 711 anggota MPR Periode 2019-2024. Baru kemudian Pimpinan MPR mengurus teknis administrasi pengajuan usul amendemen UUD NRI 1945.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Isu:
Lebih dari sepekan setelah Taliban menguasai Afghanistan, dunia bertanya-tanya, akan seperti apa wajah negeri itu dibawah pemerintah mereka yang kedua kali setelah tahun 1996-2001. Kekhawatiran terhadap keselamatan warga di negara itu menguat karena saat berkuasa pada 1996 hingga 2001, Taliban sangat keras menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Masa depan Afghanistan masih sangat dinamis. Semua pihak masih menunggu janji-janji Taliban seperti pembentukan pemerintahan yang inklusif, penghormatan terhadap HAM, tidak menjadikan Afghanistan sebagai tempat perlindungan kaum teroris dan perlindungan kaum minoritas. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara termasuk Indonesia telah menyerukan agar Afghanistan tidak menjadi suaka teroris. Masyarakat internasional belum melupakan rekam jejak Taliban saat memerintah negara itu antara tahun 1996-2001. Seruan OKI mengenai ancaman terorisme pascaperalihan rezim di Afghanistan termuat dalam komunike sidang luar biasa tingkat Komite Eksekutif di Jeddah, Arab Saudi, Minggu 22 Agustus 2021. Selain oleh OKI, perhatian itu juga digaungkan sejumlah organisasi internasional seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) hingga negara-negara G-7. Meski tidak menyebutkan secara eksplisit, berbagai seruan itu mengingatkan pada Al Qaeda, organisasi teroris yang pernah dikembangkan dan berlindung di Afghanistan selama Taliban berkuasa tahun 1996-2001.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Isu:
Peningkatan utang untuk pembiayaan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional memiliki konsekuensi berupa kenaikan pembayaran bunga utang yang disiasati dengan kesepakatan Pemerintah dan BI untuk melanjutkan burden-sharing. Sinergi Pemerintah dan BI dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan memenuhi target pertumbuhan serta mendukung upaya konsolidasi fiskal di tahun 2023 dengan adanya tambahan ruang fiskal sehingga menunjang keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability) dan kemampuan bayar (debt affordability). Kesepakatan burden-sharing melalui SKB III dilakukan melalui pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana. BI akan berkontribusi untuk seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan maksimum Rp58 triliun pada 2021 dan Rp40 triliun pada 2022 sesuai kemampuan Neraca BI. Sisanya menjadi tanggungan pemerintah dengan tingkat bunga acuan Suku Bunga Reverse Repo BI tenor 3 bulan (di bawah tingkat suku bunga pasar). Perpanjangan burden-sharing memberikan pelebaran ruang fiskal, namun pada sisi moneter perpanjangan tersebut akan memengaruhi rencana BI untuk melakukan tapering pada tahun 2022. Pada sisi investor, skema ini juga berimplikasi pada kenaikan permintaan SBN yang berpotensi membatasi kenaikan yield SBN di tengah potensi normalisasi kebijakan The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat).

Vol. III / PUSLIT - Agustus 2021

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.


Isu:
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menetapkan penyesuaian jadwal tahapan Analog Switch Off (ASO). Semula, tahap 1 ASO akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus, namun urung dilakukan karena memperhatikan kondisi pandemi covid-19. Adapun jadwal tahapan ASO terbaru terdiri atas tiga tahapan yakni tahap pertama pada 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga 2 November 2022. Walaupun mengalami penyesuaian, ASO tetap akan dilakukan sesuai tenggat waktu yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, yakni dalam UU Cipta Kerja pasal 72. Migrasi siaran televisi teresterial dari analog ke digital adalah suatu hal yang tak dapat dihindari lagi terutama di era teknologi komunikasi sekarang. Digitalisasi penyiaran pun telah banyak dilakukan di banyak negara di dunia. Migrasi siaran televisi ini akan memberikan efisiensi pada spektrum frekuensi radio, dan menyisakan sisa spektrum (digital dividend), yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas kecepatan internet dan frekuensi untuk kebencanaan. Penyesuaian jadwal ASO dimaksudkan agar transisi menuju ASO dapat berproses dengan baik bagi semua pihak. Kominfo juga menghimbau agar selama proses menuju ASO, sosialisasi dan siaran simulcast tetap dijalankan agar dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyesuaikan dengan siaran digital.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.


Isu:
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran kasus Covid-19. Di sisi lain, masyarakat pun tidak tinggal diam. Atas nama kemanusiaan, aksi-aksi sosial pun bermunculan untuk membantu pasien Covid-19 yang membutuhkan pertolongan. Pandemi Covid-19 banyak menciptakan aksi-aksi solidaritas, selama masa PPKM. Di berbagai tempat warga saling membantu. Ketika ada tetangga yang terpapar Covid-19, warga lainnya membantu memberikan makanan atau pun sembako. Bukan itu saja, ada yang memberikan bantuan vitamin, obat-obatan, atau mencarikan obat yang makin susah di kala warga lainnya terpapar. Juga, ketika ada kesulitan oksigen, mereka saling berbagi informasi, dan bahkan mencarikannya. Selain itu beberapa orang memanfaatkan teknologi dengan membuat website sebagai sarana untuk mendapatkan informasi bagi warga yang membutuhkan bantuan di masa PPKM. Bantuan yang coba diberikan melalui laman tersebut adalah informasi terkait fasilitas dan alat kesehatan. Di tengah terbatasnya fasilitas kesehatan karena lonjakan kasus Covid-19, muncul website yang menghadirkan informasi mengenai beberapa fasilitas kesehatan yang masih tersedia. Berbagai kontak untuk mendapatkan vaksin, oksigen dan peralatan kesehatan lain dapat ditemui dalam laman tersebut. Tidak hanya itu, beberapa laman juga menyediakan panduan yang lengkap mengenai cara memilih dan menggunakan vaksin Covid-19 yang tepat, serta cara penggunaan fasilitas kesehatan lain di masa PPKM. Bentuk lain dari aksi solidaritas beberapa warga sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap para pedagang yang dagangannya sepi dari pembeli sebagai dampak kebijakan PPKM adalah memborong dagangan para penjual agar dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Solidaritas sosial pada masa pandemi Covid-19 merupakan hal yang benar dan baik. Kesadaran dan pemahaman menggerakkan setiap warga negara untuk saling jaga, terutama menjaga warga negara yang rentan agar tidak terpapar Covid-19. Kesadaran dan pemahaman tersebut bermuara pada sikap empati dan menggerakkan solidaritas sosial.

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Isu:
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri (Persero) pada Senin, 16 Agustus 2021. Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk delapan orang terdakwa. Dua di antara delapan terdakwa tersebut merupakan purnawirawan jenderal TNI yang pernah menjabat sebagai direktur utama PT Asabri (Persero). Kedelapan terdakwa tersebut adalah: 1. Mayjen (Purn) Adam Rahmat Damiri (Direktur Utama PT Asabri (Persero) 2011-2016); 2. Letjen (Purn) Sonny Widjaja (Direktur Utama PT Asabri (Persero) 2016-2020); 3. Bachtiar Effendi (Direktur Keuangan PT Asabri (Persero) 2008-2014); 4. Hari Setianto (Direktur Keuangan PT Asabri (Persero) 2015-2019); 5. Lukman Purnomosidi (Direktur Utama PT Prima Jaringan); 6. Jimmy Sutopo (Direktur Utama PT Jakarta Emitmen Investor Relation); 7. Benny Tjokrosaputro (Direktur Utama PT Hanson International TBK); dan 8. Heru Hidayat (Komisaris PT Trada Alam Mineral). Dakwaan terhadap para terdakwa tersebut dibuat secara terpisah. Selain para terdakwa yang telah disebutkan di atas, terdapat satu orang lagi yaitu Ilham Wardhana Bilang Siregar selaku Kepala Divisi Investasi periode 2012-2016 yang dijadikan tersangka. Namun, yang bersangkutan telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum disidangkan. Dalam pembacaan dakwaan tersebut, Jaksa pada Kejaksaan Agung mengatakan bahwa para terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jaksa mengungkapkan aliran dana yang diterima para terdakwa dari kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) ini telah merugikan negara sebesar Rp 22,7 Triliun. Dalam persidangan kasus ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim IG Purwanto, dengan didampingi dua orang hakim karir tipikor selaku anggota yaitu Saefudin Zuhri dan Rosmina, serta dua orang hakim ad hoc tipikor selaku anggota yaitu Ali Muhtarom dan Mulyono Dwi Purwanto. Kasus ini bermula ketika Direktur Utama, Direktur Investasi, dan Direktur Keuangan serta Kadiv Investasi Asabri bersepakat dengan pihak luar yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio PT Asabri (Persero) pada rentang tahun 2012-2019. Mereka menukar saham dalam portofolio PT Asabri (Persero) dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi. Manipulasi harga tersebut bertujuan agar kinerja portofolio PT Asabri (Persero) terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik PT Asabri (Persero) kemudian saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru, Benny, dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi PT Asabri (Persero), sehingga saham tersebut seolah-olah bernilai tinggi dan likuid. Padahal transaksi tersebut hanya transaksi semu untuk menguntungkan Heru, Benny, dan Lukman serta merugikan investasi PT Asabri (Persero). Hal tersebut dikarenakan PT Asabri (Persero) menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga di bawah harga perolehan saham tersebut. Untuk menghindari kerugian PT Asabri (Persero) menjual kembali saham tersebut dengan Nomine Heru, Benny, dan Lukman, serta dibeli lagi oleh PT Asabri (Persero) oleh manajer investasi yang dikendalikan Heru dan Benny. Atas perbuatannya para terdakwa diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung RI dalam menangani kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero). Menurutnya Kinerja Kejaksaan Agung patut diacungi jempol karena berhasil dengan cepat dan efektif mengungkap serta membawa ke pengadilan orang-orang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Kemudian anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengaku sangat prihatin dengan gejolak kasus yang menimpa PT Asabri (Persero) salah satu BUMN yang merupakan wajah negara dalam mengelola aset bangsa. Terus bermunculannya kasus yang menimpa BUMN menandakan bahwa pengelolaan BUMN masih sangat perlu diperbaiki lagi, dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat memperbaiki tata kelola BUMN agar kedepannya BUMN dapat memberikan kontribusi bagi negara dan rakyat dengan baik.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Isu:
Pasca-jatuhnya Kabul ke tangan Taliban, nasib pengungsi warga Afghanistan yang keluar kota Kabul menuju Pakistan dan berbagai negara lainnya, secara legal dan tidak legal, perlu mendapat perhatian. Hal ini penting karena jumlah mereka akan semakin meningkat dan menimbulkan kerepotan bagi negara-negara yang menjadi tujuan transit maupun akhir para pengungsi. Mereka yang tidak tertampung, terutama anak-anak dan perempuan, akan menjadi masalah kemanusiaan, yang membutuhkan penanganan darurat dan segera, terutama dengan potensi ancaman merebaknya pandemi Covid-19 yang di berbagai negara belum dapat ditangani secara efektif. Indonesia bukan negara yang telah menandatangani Konvensi PBB mengenai Pengungsi. Sebagai konsekuensinya, DPR juga belum meratifikasi konvensi ini, sehingga tidak terikat dengan kewajiban yang menyertainya. Namun, jika menandatanganinya, akan memperbaiki citra dan posisi Indonesia di mata dunia dari segi penghormatan atas HAM dan keterlibatan Indonesia dalam proyek humanitarian aids. Hanya saja perlu dipersiapkan kemampuan Indonesia dalam menyikapi setiap pengungsi yang masuk ke wilayahnya dan permasalahan mereka, termasuk mereka yang ingin menetap dan menjadi warga negara dan yang sekadar transit ingin dibantu ke negara tujuan akhir, seperti Australia.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Isu:
Target penerimaan pajak berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Sementara pada Juli 2021 lalu, otoritas fiskal merilis outlook penerimaan pajak hingga penghujung tahun senilai Rp1.176,3 triliun atau naik 9,7% dibandingkan capaian 2020 sebesar Rp1.072,1 triliun. Pada pertengahan Agustus 2021 kembali pemerintah merevisi ke bawah outlook penerimaan pajak menjadi Rp1.142,5 triliun. (turun menjadi 92,9% dari sebelumnya 95,7%. Koreksi outlook penerimaan pajak tahun 2021 ini beralasan karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan level 4 yang telah mengalami perpanjangan 4 kali untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 varian Delta pada gelombang kedua ini. Koreksi target penerimaan pajak yang terbilang cepat dalam waktu dekat, memberikan sinyal negatif publik, seakan otoritas pajak pesimis di tengah optimisme pemerintah menyampaikan RUU APBN 2022 yang menjanjikan akselerasi pemulihan ekonomi melalui instrumen APBN sebagai countercyclical menuju tercapainya Konsolidasi Fiskal Berkelanjutan.

Vol. II / PUSLIT - Agustus 2021

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Berdasarkan Laporan Bank Dunia Tahun 2020 kemudahan berusaha atau ease of doing business di Indonesia mendapat peringkat ke-73 dari 190 negara. Namun Presiden Joko Widodo menilai capaian tersebut belumlah cukup. Presiden mengatakan masih mendapat banyak aspirasi dari para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar terkait pelayanan perizinan usaha yang masih sulit, lama dan berbelit-belit. Presiden mengingatkan bahwa instrumen yang menentukan daya tarik investasi adalah kemudahan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi, cepat, dan sederhana. Melalui sistem Online Single Submission (OSS) terbaru ini jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat risikonya, dimana usaha dengan risiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, risiko menengah berupa sertifikat standar, dan risiko rendah cukup melalui pendaftaran dan nomor induk berusaha. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menjamin tingkat keberhasilan sistem OSS Berbasis Risiko ini mencapai 83% dan sisanya 17% masih dalam upaya perbaikan serta pengembangan. Sistem OSS ini dibangun dengan 2 (dua) versi yaitu online dan semi online. Versi semi online digunakan untuk daerah di Indonesia yang masih minim pasokan listrik dan jaringan internet yang belum stabil, sedangkan daerah yang tidak ada listrik dan jaringan internet sama sekali Kementerian Investasi bersama Indosat sebagai vendor yang ditunjuk masih mencari solusi terbaik bagaimana agar pelayanan perizinan di daerah-daerah tersebut tetap terlaksana secara maksimal. Sistem OSS Berbasis Risiko ini diklaim menawarkan kemudahan dan kecepatan respon pengajuan izin usaha untuk investor serta tidak bermaksud untuk mengebiri kewenangan pemerintah daerah namun memberikan standar untuk level pusat sampai daerah agar tanggung jawab semakin jelas dan pelayanannya semakin sinergis. Sistem OSS ini telah merangkum lebih dari 70 Undang-undang dan 47 Peraturan Pemerintah sehingga aturan-aturan yang selama ini menghambat dan menyulitkan penerbitan perizinan telah direformasi dan merupakan sebagai wujud dari Amanah Undang-Undang Cipta Kerja.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Isu:
Salah satu persoalan di tengah pandemi adalah limbah medis infeksius Covid-19 yang dihasilkan oleh Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes). Limbah infeksius tersebut (yang berupa masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, alat suntik bekas, set infus bekas, alat pelindung diri bekas, dan sisa makanan pasien) merupakan limbah medis yang tergolong sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Menurut data KLHK dalam periode 1 tahun saja (mulai Maret 2020 s.d. Februari 2021) jumlah limbah medis yang dihasilkan Fasyankes sebanyak 6.418 ton, dan yang terbanyak dihasilkan oleh Fasyankes di DKI Jakarta yaitu 4.630 ton. Angka ini belum termasuk limbah medis dari proses vaksinasi Covid-19 yang telah dimulai sejak Januari 2021 dan ditargetkan menyasar 180 juta orang penduduk Indonesia. Penanganan limbah B3 medis menjadi persoalan darurat yang harus menjadi perhatian, karena limbah medis yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran lingkungan, termasuk dampak kesehatan seperti tertusuk benda tajam dan penyebaran virus. Oleh karena itu limbah B3 tidak dapat diperlakukan seperti halnya limbah domestik yang dapat dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengaturan tentang limbah B3 diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada empat prinsip pengolahan limbah B3. Pertama, semua penghasil limbah secara hukum dan finansial bertanggung jawab menggunakan metode pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan. Kedua, mengedepankan kewaspadaan tinggi. Sedangkan prinsip ketiga dan keempat, spesifik khusus limbah Covid-19 yang mengatur prinsip kesehatan dan keselamatan serta prinsip kedekatan dalam penanganan limbah berbahaya untuk meminimalkan risiko pada pemindahan. Hingga saat ini, secara umum kondisi pengelolaan limbah medis di Indonesia masih menghadapi tantangan. Mulai dari aspek regulasi, kapasitas pengolahan, peran pemerintah daerah, koordinasi antar lembaga, SDM, sarana prasarana, perizinan, peran swasta, dan pembiayaan. Kapasitas pengolahan limbah medis belum memadai baik dari segi jumlah maupun sebaran yang tidak merata. Jumlah Fasyankes yang mempunyai fasilitas pengolah limbah berizin atau insenerator saat ini baru berjumlah 120 RS dari 2.880 RS dan hanya 5 RS yang memiliki autoclave. Masalah pengangkutan juga menghadapi tantangan karena jasa pengangkutan yang ada hanya sebanyak 165 jasa pengangkutan berizin. Kondisi tersebut, menyebabkan pengangkutan belum dapat menjangkau semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya Fasyankes di daerah Indonesia timur, daerah terpencil, dan kepulauan. Melihat urgensi penanganan limbah medis tersebut, pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk memusnahkan limbah medis pada saat pandemi Covid-19 yang dialokasikan di beberapa pos anggaran Satgas Penanganan Covid , Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Presiden berharap dana tersebut dapat digunakan untuk alat pemusnah sampah medis seperti insenerator. KLHK melakukan 3 langkah utama dalam penanganan limbah medis B3 ini. Pertama, relaksasi kebijakan terutama untuk Fasyankes yang mempunyai insenerator yang belum berijin berupa dispensasi operasi dengan memenuhi syarat teknis tertentu. Kedua, KLHK memberikan dukungan sarana berupa pembangunan 10 insinerator dengan kapasitas 150-300 kg/jam di beberapa daerah antara lain: Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, NTT, NTB, Papua Barat dan Kalimantan Selatan. Ketiga, kegiatan pengawasan.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.


Isu:
Pemerintah telah memberlakukan pembatasan masuknya orang asing selama masa pandemi Covid-19, dan pembatasan tersebut diperluas lagi selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (Permenkumham No. 27 Tahun 2021). Dalam Pasal 2 Permenkumham tersebut, pada pokoknya diatur bahwa “Menteri melakukan pembatasan terhadap Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia”. Pembatasan tersebut selama pemberlakuan PPKM Darurat. Namun pembatasan tersebut memiliki pengecualian, yakni terhadap: a. Orang Asing pemegang Visa diplomatik dan Visa dinas; b. Orang Asing pemegang Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas; c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal tetap; d. Orang Asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan; dan e. awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Selain itu, Orang Asing yang mendapat pengecualian tersebut, baru dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diberikan apabila telah mendapat “rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan Covid-19”. Aturan Permenkumham No. 27 Tahun 2021 dalam melakukan pembatasan masuknya Orang Asing selama masa PPKM Darurat ini sebenarnya sesuai dengan komitmen Pemerintah untuk menekan lajunya penyebaran Covid-19 akhir-akhir ini. Namun ironisnya, dalam pelaksanaannya ternyata aturan tersebut masih menimbulkan kontroversi, ketika tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 34 WNA asal China diketahui masuk ke Indonesia melalui pintu masuk Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Hal ini kemudian mendapat perhatian besar oleh berbagai kalangan, termasuk DPR RI. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPR RI menyoroti masalah komitmen dan ketegasan Pemerintah dalam upaya menekan laju penyebaran Covid 19 di Indonesia. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara, 34 WNA tersebut telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Soekarno Hatta, kemudian telah diberi rekomendasi untuk diizinkan masuk Indonesia. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua merupakan Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas (ITAS), sehingga dianggap termasuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai dengan Permenkumham No. 27 Tahun 2021. Sementara itu, ITAS dapat diajukan di Bandara dan berlaku hanya untuk Tenaga Kerja Asing (TKA). Peristiwa ini menunjukkan bahwa regulasi Permenkumham No. 27 Tahun 2021 masih perlu dievaluasi kembali, mengingat sifat penyebaran varian Covid-19 yang masih belum bisa dikendalikan hingga saat ini. Persoalan masuknya TKA selama masa PPKM Darurat ini bahkan lebih mencengangkan lagi, ketika data dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta menyebutkan bahwa sebanyak 303 warga negara Cina sebenarnya telah masuk ke Indonesia pada periode 1-9 Agustus 2021 atau saat penerapan PPKM Level 4 diterapkan. Dalam situasi PPKM Darurat seperti saat ini, Pemerintah hendaknya perlu lebih memperketat atau mempertegas aturan keluar masuk TKA, salah satunya dengan mencabut aturan bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas (ITAS) dari pengecualian pembatasan di masa PPKM Darurat. Hal itu sangat penting untuk memperkecil kemungkinan masuknya varian-varian baru Covid-19 ke Indonesia. Pemerintah harus belajar dari kasus masuknya 3 varian Covid-19 sebelumnya, yakni varian B.1.1.7 atau varian Alpha yang pertama kali ditemukan Inggris, varian mutasi ganda B.1.617 atau varian Delta yang awalnya dari India, serta B.1.351 atau varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Isu:
Negara Arab Saudi mulai menerima pendaftaran bagi jamaah umrah dari mancanegara yang sudah divaksinasi untuk melakukan ibadahnya mulai 9 Agustus 2021. Isu yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini antara lain kepentingan Kemlu RI pada isu penangguhan perjalanan terkait transit, kepentingan Kemenkes RI terkait isu vaksinasi, serta kepentingan penyelenggara umroh terkait isu protokol kesehatan. Tiga kepentingan tersebut tentunya tetap bertumpu pada kondisi Indonesia yang masih mempunyai angka tinggi Covid-19. Secara praktis tentunya tidak ada negara transit yang mau menerima penduduk negara dengan angka penyebaran yang masih tinggi, contohnya saja Singapura dan Australia. Jika ibadah tetap dilakukan, hal yang mungkin saja terjadi jika penyelenggara umrah tidak bisa melaksanakannya sesuai protokol Arab Saudi dan mampu mengirimkan Jemaah melalui negara transit. Indonesia memiliki hubungan dengan negara Arab Saudi baik secara historis maupun emosional. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kedua negara terus saling bahu-membahu dalam membantu dan meningkatkan kerja sama. Indonesia juga dianggap sebagai contoh dan panutan bagi negara Islam lainnya karena dianggap mampu menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dengan anggapan tersebut, Arab Saudi selalu terdorong untuk menjalin kerja sama yang lebih jauh dengan Indonesia khususnya dalam permasalahan beribadah baik haji maupun umroh di berbagai sektor mulai dari transportasi, pariwisata hingga kesehatan. Dibukanya pendaftaran bagi jamaah yang ingin melaksanakan umrah secara umum belum diberlakukan bagi Indonesia. Alasannya yaitu Indonesia masih menjadi negara yang masuk daftar larangan masuk Arab Saudi diantara 9 negara sejak Februari 2021 dikarenakan tingginya tingkat penularan dan angka kematian Covid-19. Diplomasi antar kedua negara telah dilakukan melalui Duta Besar Arab Saudi. Merujuk informasi dari pemerintah Arab Saudi, Indonesia memiliki peluang dengan melakukan karantina terlebih dahulu.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.


Isu:
Blok Rokan yang sebelumnya dikelola PT Chevron Pacifik Indonesia (PT CPI) sejak tahun 1941 berakhir masa kontraknya pada 8 Agustus 2021 dan selanjutnya blok tersebut dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) anak usaha PT Pertamina (Persero) sesuai hasil keputusan pemerintah pada Juli 2018. Wilayah Blok Rokan memiliki luas 6.453 km2 dengan 10 lapangan utama, yaitu Minas, Duri, Bangko, Berkasap, Balam South, Kota Batak, Petani, Pematang, Petapahan, dan Pager. Blok ini membentang di 5 kabupaten Provinsi Riau, yakni Kabupaten Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. PT PHR telah melaksanakan 9 program transisi (drilling & workover, pasokan listrik dan uap, kontrak barang dan jasa, IT dan petroteknikal, transfer dana, tenaga kerja, perizinan dan SOP, chemical EOR, lingkungan dan ASR) sebagai upaya untuk memastikan aktivitas operasi di blok tersebut tidak terganggu. PT PHR menargetkan produksi 175.000-180.000 bph, angka target yang lebih tinggi dibandingkan dengan target APBN tahun 2021 sebanyak 165.000 bph atau 24% dari produksi nasional. Blok Rokan merupakan salah satu tulang punggung produksi minyak nasional. Untuk itu, PT PHR akan melakukan pengeboran di 84 sumur baru di luar 77 sumur yang di-carryover dari PT CPI sehingga secara total menjadi 161 sumur selama Agustus-Desember 2021. Hal ini dilakukan dalam upaya mencapai target peningkatan produksi dengan 500 sumur bor pada tahun 2022 untuk meningkatkan produksi migas dan memenuhi target nasional 1 juta bph pada tahun 2030. Tentu saja target ini dinilai realistis apabila ketersediaan anggaran dan investasi dengan mitra finansial dapat terpenuhi. Untuk memperkuat kepercayaan mitra dalam mengejar target ambisius tersebut, Pertamina telah menetapkan pagu anggaran investasi sebesar 2 miliar dolar AS sampai tahun 2025. Dengan demikian, optimisme pencapaian target menjadi semakin kuat.

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →