Isu Sepekan

Vol. III / PUSLIT - Juli 2021

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun 2013 yang diubah menjadi PP Nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) menuai kritikan luas. Pasalnya, PP yang baru memungkinkan rektor UI menjadi komisaris di BUMN, sementara dalam PP yang lama rektor dilarang menjabat di BUMN atau BUMD. Perubahan PP tentang Statuta UI melalui sebuah proses yang panjang hingga akhirnya diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, Saleh Husin menjelaskan, proses revisi PP itu sudah berlangsung sejak 2019. Proses itu dimulai dengan menampung usulan dari empat organisasi di UI, yakni Majelis Wali Amanat UI, Dewan Guru Besar (DGB), Senat Akademik (SA), dan Eksekutif/Rektorat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rektor UI Ari Kuncoro saat ini merangkap jabatan sebagai Wakil Komisaris Bank BUMN. Sebelum statuta direvisi, banyak pihak menilai Ari Kuncoro melanggar aturan. Sebab, dalam statuta lama atau PP 68/2013, Pasal 35 huruf c, melarang rektor rangkap jabatan sebagai pejabat perusahaan BUMN/BUMD. Akan tetapi, PP 75/2021 mengubah diksi ‘pejabat’ menjadi ‘direksi’. Dalam Pasal 39 huruf c, menyebut rangkap jabatan rektor di BUMN/BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi. Artinya, ada celah untuk rangkap jabatan di posisi lain karena tidak disebutkan dalam pasal tersebut. Berikut isi Pasal 39 PP 75/2021: Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai: a. pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; b. pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah; c. direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; atau d. pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) oleh Presiden Joko Widodo menjadi preseden buruk. Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Nabil Ahmad Fauzi menyebut penerbitan PP tersebut justru menarik mundur upaya pembangunan etika publik.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Isu:
Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, keuangan haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas, dan efisiensi penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Dalam konteks pengelolaan keuangan haji, BPKH berwenang menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Ketika Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M dengan pertimbangan ancaman kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi, beredar informasi bahwa pembatalan keberangkatan jemaah haji tersebut tidak didasarkan pada alasan pandemi Covid-19, tetapi karena pemerintah belum membayar akomodasi dan dana haji, karena digunakan untuk infrastruktur. Namun setelah dilakukan pengecekan, kemudian disimpulkan bahwa informasi yang beredar di berbagai platform media social tersebut adalah hoaks. Pengelolaan dana haji merupakan masalah krusial karena dana tersebut merupakan dana jemaah calon haji yang disetorkan kepada pemerintah untuk penyelenggaraan ibadah haji. Pengelolaan dana haji harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) pada Senin (19/7) Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil mengkritik minimnya tingkat imbal balik (return) investasi dari pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH, besaran imbal hasilnya sama dengan pengelolaan dana haji ketika dikelola oleh Kemenag sebelum kewenangan pengelolaan itu diserahkan ke BPKH berdasarkan UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Berdasarkan catatan Menag, rata-rata imbal hasil investasi dari pengelolaan dana haji oleh BPKH sebesar 5,4% per tahun. Besaran ini dipandang tak jauh berbeda dengan perolehan Kemenag. Bahkan Menag menilai, tingkat imbal hasil investasi yang minim itu justru merugikan bagi jemaah haji, karena BPKH tetap harus menyisihkan hasil investasi untuk pengeluaran biaya operasional BPKH yang ternyata tidak optimal tersebut. Menurut Menag, biaya operasional BPKH sejatinya tidak kecil, yakni mencapai Rp291,4 miliar pada tahun 2020. Biaya operasional itu dibiayai oleh hasil investasi pengelolaan dana haji. Secara neto, menurut Menag hasil investasi yang dinikmati jemaah menjadi lebih kecil, dibandingkan jika dikelola oleh Kemenag yang operasionalnya ditanggung oleh negara dengan standar gaji ASN di Kementerian Agama yang saat itu cukup di satu direktorat yang secara khusus melakukan pengelolaan dana haji. Jumlah dana haji yang saat ini cukup besar bukan karena tingginya hasil investasi, tetapi lebih karena tingginya jumlah pendaftar ibadah haji, meski Indonesia belum bisa memberangkatkan jemaahnya ke tanah suci akibat pandemi Covid-19. Menag meminta agar dana haji benar-benar dikelola dengan hati-hati dan akuntabel karena nilainya besar dan menyangkut kepentingan jemaah. Menag juga meminta BPKH tidak hanya berpikir soal pengelolaan dana haji, tetapi juga tentang peningkatan layanan haji. Karena tanpa ada penyelenggaraan haji, tidak mungkin ada aktivitas pengelolaan dana haji. BPKH mencatat posisi dana haji yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai dengan Desember 2020 mengalami peningkatan 16,56% atau menjadi sebesar Rp 144,91 triliun. Terdiri dari Rp 141,32 triliun alokasi dana penyelenggaraan ibadah haji dan Rp 3,58 triliun Dana Abadi Umat (DAU). Hingga Mei 2021 saldo dana haji sebesar Rp150 triliun. Kepala BPKH, Anggito Abimanyu memastikan, dana haji dikelola dengan aman, tidak ada investasi yang mencatat kerugian. Tahun 2020 BPKH membukukan surplus lebih dari Rp5 triliun dengan pertumbuhan di atas 15%. Investasi yang dikelola BPKH telah memperoleh izin dari pemilik dana. Izin diberikan dalam bentuk surat kuasa atau akad wakalah dari jemaah haji kepada BPKH sebagai wakil yang sah dari jemaah untuk menerima setoran, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk keperluan jemaah haji. Rata-rata biaya pengberangkatan mencapai Rp70 juta, namun jemaah haji hanya membayar Rp35 juta. BPKH diberi amanah untuk mensubsidi biaya haji melalui pengembangan dana haji. Tahun 2020 dana haji yang diinvestasikan sebesar Rp99,53 triliun, ditempatkan di perbankan sebesar Rp43,53 triliun. BPKH berupaya memperbesar porsi investasi dana haji dan mengurangi penempatan di perbankan untuk meningkatkan nilai manfaat dana haji. Pada tahun 2019 dana haji yang diinvestasikan Rp70,02 triliun dan ditempat di perbankan Rp54,03 triliun. BPKH mengelola investasi dana haji dengan profil risiko rendah hingga sedang, dan 90% investasinya ditempatkan dalam bentuk surat berharga syariah negara dan sukuk korporasi.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.


Isu:
Data sangat penting nilainya dan harus dilindungi. Akhir-akhir ini kebocoran data pribadi dan jual beli data semakin marak terjadi. Sebagai gambaran semakin maraknya permasalahan kebocoran data pribadi dan jual beli data, terdapat sejumlah kasus yang terjadi 1 tahun belakangan ini, antara lain (a) Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan 7 juta penjual di Tokopedia diduga bocor; sebanyak 1,2 juta data pengguna Bhinneka.com diduga bocor dan diperjualbelikan di dark web; sebanyak 2,3 juta data pribadi warga Indonesia dari daftar Pemilu 2014 diduga berhasil dipanen dari situs KPU; (b) Agustus 2020, data sekitar 890.000 nasabah perusahaan teknologi finansial (tekfin) Kreditplus diduga bocor dan dijual di Raid Forum; (c) September 2020, data pribadi sekitar 5,8 juta pengguna aplikasi Red Doorz di Indonesia dijual; (d) April 2021, data pribadi sekitar 130.000 pengguna Facebook di Indonesia diduga bocor dan disebarluaskan di sebuah situs peretas amatir; (e) Mei 2021, data ratusan juta anggota BPJS Kesehatan diduga diretas dan dijual di Raid Forum dengan harga sekitar Rp. 84 juta. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi yang komprehensif mengenai data pribadi dalam satu peraturan khusus. Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam UUD 1945 ketentuan mengenai perlindungan data, secara implisit dapat ditemukan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1), mengenai kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat kepadanya. Kondisi tersebut dapat diartikan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi masyarakat. Akibat yang ditimbulkan dari kekosongan hukum, dapat terjadi ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid), atau yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (rechtsverwarring). RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sangat diharapkan untuk mengisi kekosongan hukum perlindungan data pribadi warga. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, sebagian besar masyarakat beraktivitas online menggunakan perangkat digital dengan resiko data pribadinya sewaktu-waktu dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, RUU PDP yang sangat diharapkan tersebut, pembahasannya terancam deadlock dikarenakan ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR RI terkait dengan independensi lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Pemerintah menginginkan lembaga pengawas tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan DPR RI menginginkan lembaga tersebut bertanggung jawab kepada Presiden. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan agar RUU PDP dapat disahkan yakni opsi pertama, pemerintah dan DPR RI bersepakat untuk meneruskan pembahasan RUU PDP dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang; opsi kedua, kalaupun pembahasan RUU PDP harus ditentukan dalam evaluasi prolegnas, RUU inisiatif pemerintah itu dikeluarkan dulu dari prolegnas dan diubah menjadi RUU Inisiatif DPR RI, kemudian RUU PDP itu dimasukkan kembali ke prolegnas tahunan; atau opsi ketiga, dalam rapat evaluasi prolegnas tahunan RUU PDP tetap menjadi inisiatif pemerintah, namun ada kesepakatan dengan DPR RI untuk meneruskan pembahasan RUU PDP di masa sidang selanjutnya. Perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU PDP harus segera dicari solusinya dari perspektif yang objektif. Apapun opsi yang dipertimbangkan, masyarakat sangat berharap RUU PDP segera diselesaikan pembahasannya dan disahkan menjadi undang-undang, sebagai solusi permasalahan kekosongan hukum perlindungan data pribadi masyarakat.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Inggris mengumumkan rencana untuk secara permanen mengerahkan armada kapal Angkatan Lautnya ke Jepang, berlayar melalui medan konflik Laut China Selatan. Keputusan Inggris ini mempertegas strategi negara-negara barat dalam meningkatkan keterlibatannya di Kawasan Pasifik dan Asia Timur. Rencana Inggris tersebut dikemukakan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace, Selasa 20 Juli, saat bertemu dengan Menlu Jepang Nobuo Kishi di Tokyo. Wallace menambahkan kapal-kapal perang Inggris tidak akan secara khusus berbasis di pelabuhan Jepang tetapi akan berpatroli di perairan sekitarnya. Jepang, mitra strategis Inggris dan AS, akan berpartisipasi dalam latihan militer bersama dan menjadi tuan rumah konsentrasi terbesar pasukan Amerika di luar negeri. Kapal perang terbesar Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS Queen Elizabeth akan tiba di Jepang pada September 2021. Armada itu akan berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Pasukan Bela Diri Jepang. Langkah tersebut, sebagaimana dijelaskan Kishi dan Wallace, dirancang untuk melawan aktivitas teritorial China di wilayah tersebut. Indonesia, sebagai bagian dari Kawasan Pasifik, perlu mencermati perkembangan dan dinamika keamanan yang terjadi di Kawasan Pasifik, setidaknya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi, dan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak akan berimplikasi terhadap stabilitas keamanan di Kawasan Pasifik.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.


Isu:
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 3,5%. Suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility juga bertahan masing-masing pada nilai 2,75% dan 4,25%. BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menjadi 3,5-4,3% dari proyeksi sebelumnya 4,1-5,1%. BI tetap mempertahankan kebijakan moneter longgar untuk menopang perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dengan suku bunga acuan tetap rendah, likuiditas longgar, kebijakan makro-prudensial akomodatif. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. Dengan penggunaan instrumen BI 7-Day (Reverse) Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan, yakni: • Menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebagai acuan utama di pasar keuangan. • Meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. • Terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan. BI mengindikasikan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate (7DRRR) akan tetap rendah sampai tahun depan.

Vol. II / PUSLIT - Juli 2021

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.


Isu:
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 yang mencakup dalam 4 sektor strategis yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Kominfo menjelaskan bahwa strategi Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas adalah untuk menjembatani kesenjangan digital. Keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan banyak perbukitan menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, membuat satelit merupakan salah satu solusi untuk pemerataan akses internet di Indonesia, sebab pembangunan kabel serat optik akan sulit di sejumlah wilayah, khususnya wilayah 3T. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo memiliki program utama untuk membawa internet sampai ke pelosok, salah satunya adalah dengan membangun Satelit Republik Indonesia (Satria). Saat ini Satria-1 tengah dibangun dan diproyeksikan dapat diluncurkan pada tahun 2023. Satelit ini akan menyediakan internet di 150 ribu titik layanan publik yang akan diperuntukkan bagi kebutuhan sekolah, pesantren, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan lainnya.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.


Isu:
Bencana kemanusiaan membutuhkan solidaritas, baik di tingkat global maupun lokal. Orang yang kuat membantu yang lemah, orang yang kaya menolong yang miskin. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan, sampai saat ini ada lebih dari sepuluh negara dan tiga entitas non-pemerintah yang menawarkan bantuan untuk penanggulangan lonjakan kasus infeksi Covid-19 di Indonesia, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Singapura, bahkan Amerika Serikat hingga Rusia. Di dalam negeri, sejumlah pihak baik individu, perusahaan, para filantropis dan organisasi kemasyarakatan telah memberikan bantuan. Secara khusus, pada 9 Juli 2021, dalam kesempatan meninjau langsung Asrama Haji Pondok Gede yang siap dioperasikan menjadi rumah sakit untuk pasien Covid-19, Presiden Joko Widodo mengapresiasi solidaritas masyarakat Indonesia untuk saling membantu di tengah melonjaknya penularan Covid-19. Presiden mengajak berbagai komponen masyarakat seperti mahasiswa, pengurus pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, kader posyandu, serta para pemuda, menjadi relawan penanganan pandemi. Apresiasi terlontar karena berbagai elemen masyarakat bergerak membantu mengatasi pandemi, baik dengan memberikan bantuan berupa alat kesehatan, tabung oksigen, pemulasaran jenazah Covid-19, dukungan untuk masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri, maupun memfasilitasi program vaksinasi. Masyarakat bergerak karena melihat kondisi penularan wabah semakin tidak terkendali dan pemerintah terlihat seperti tidak sanggup mengatasinya. Beberapa gerakan relawan yang tergabung dari jaringan organisasi, di antaranya adalah LaporCovid-19, KawalCovid19, Kitabisa.com, Serikat Buruh Migran Indonesia, Pandemictalks, Jaringan Semua Murid Semua Guru, Gerakan Indonesia Kita (Gita), Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Dampak Sosial Indonesia, Pemimpin.id, Rumah Amal Salman, Deep Tech, Ibu Profesional, ITB Motherhood, Gerakan Berbagai Seni, Indorelawan, Bakti Sosial Lintas Komunitas, Aksara, Everidea, Pondok Inspirasi, AgileHR Indonesia, Mitra Sunda Western Australia, Wakaf Insan Nusantara, Sekolahmu, Cikal, serta relawan perorangan termasuk peran aktif Pengurus RT dan RW. Mereka membangun gerakan seperti Sambatan Jogja, #WargaBantuWarga, oksigen untuk warga, dan juga #bantubernapas. Gerakan masyarakat ini selain menyediakan rumah untuk isolasi mandiri, juga membantu berbagi informasi dan mencarikan tenaga kesehatan yang bisa memantau, obat-obatan, oksigen, serta perlengkapan yang dibutuhkan oleh pasien. Banyaknya relawan yang muncul perlu diapresiasi. Inilah modal sosial terbesar yang kita miliki untuk melawan pandemi. Masih adanya pendaftar untuk menjadi relawan menunjukkan bahwa semangat gotong-royong masyarakat Indonesia dapat diandalkan di saat krisis. Tetapi semangat gotong-royong tersebut seharusnya tidak diartikan dengan membiarkan adanya vaksin berbayar untuk individu. Awalnya, biaya vaksin gotong royong dibebankan kepada perusahaan, tetapi kemudian ada rencana diperdagangkan. Akhirnya, karena perlu waktu tambahan untuk melakukan sosialisasi, vaksin gotong royong individu yang berbayar ditunda pelaksanaannya. Ketika informasi mengenai vaksin gotong royong individu mulai terdengar, telah muncul kritikan bahwa penjualan vaksin di tengah keterbatasan pasokan tidaklah etis dan dapat menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap kualitas vaksin gratis pemerintah. Di masa krisis seperti pandemi, komunikasi kebijakan menjadi kunci untuk membangun persepsi risiko yang memadai, baik bagi publik maupun birokrasi. Karena itu, komunikasi kebijakan tidak boleh memberi pesan mendua (ambigu), namun harus jelas, lugas, dan tegas. Indonesia memerlukan kapasitas pemerintah yang lebih kuat dan lebih baik untuk melindungi warganya.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.


Isu:
Pemerintah menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mengerem laju kasus Covid-19. Salah satu poin dalam PPKM Darurat menyebutkan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah bila menerapkan PPKM Darurat adalah memberikan bantuan sosial (bansos) ke warga yang membutuhkan. Bansos PPKM Darurat meliputi bantuan pangan non tunai kepada 18,8 juta orang dengan alokasi Rp45,12 T; bantuan sosial tunai kepada 10 juta orang dengan alokasi Rp6,1 T; diskon tarif listrik kepada 32,6 juta pelanggan sebesar Rp7,58 T; BLT Desa pada 8 juta keluarga sebesar Rp28,8 T; bantuan UMKM kepada 3 juta UMKM sebesar 3,6T; kartu prakerja pada 2,8 juta pekerja sebesar Rp10 T; dan program keluarga harapan kepada 10 juta keluarga sebesar 13,96 T. Sistem ini perlu dievaluasi dan disertai mitigasi korupsi, karena penyalurannya rentan tidak tepat sasaran dan terbuka peluang korupsi. Selain itu, bansos ini juga wajib dianggarkan oleh pemerintah daerah, melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DAU/DBH), yang telah dialokasikan khusus untuk dukungan vaksin sebesar Rp6,46 T dengan serapan Rp285,19 M dan penanganan Covid-19 di 29 daerah zona merah sebesar Rp1,94 T, dengan realisasi Rp146,9 M. Pemerintah daerah menganggarkan juga di belanja tidak terduga, yang mencapai Rp4,21 T, dengan realisasi Rp1,37 T. Ini menunjukkan realisasi bansos masih rendah, yang dipengaruhi oleh (1) pengalaman traumatik tahun lalu karena pemerintah daerah harus mengembalikan sejumlah dana ke kas daerah/kas negara; (2) pangkalan data (database) masih bermasalah, sehingga salah sasaran penerima bansos; (3) petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang belum akuntabel; (4) tidak optimalnya pelayanan publik, sehingga membuka potensi maladministrasi dan peluang korupsi. Adapun titik rawan korupsi bansos berakar pada akurasi data, yaitu pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, dan pengawasan. Beberapa hal tersebut menunjukkan penyelenggaraan kebijakan bansos menjadi titik rawan korupsi dalam penanganan Covid-19, karena adanya sejumlah permasalahan yang melekat pada besarnya anggaran bansos. Untuk itu, bansos sebagai manifestasi dari dana penanganan Covid-19 harus dilakukan pengawasan bersama, sebagai upaya pencegahan korupsi. Hal ini telah terbukti dengan adanya beberapa kasus korupsi bansos, di antaranya terjadi di Kementerian Sosial pada tahun 2020.

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Isu:
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menggelar pertemuan virtual dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN pada Rabu 14 Juli 2021. Ini merupakan pertemuan ketiga di tahun 2021 antara ASEAN dengan Negara adidaya setelah sebelumnya dua pertemuan terpisah dengan China dan Rusia. Pertemuan tersebut menyoroti beberapa persoalan kontemporer diantaranya AS meminta ASEAN agar segera menyelesaikan konflik di Myanmar dengan menjalankan lima konsensus ASEAN serta membebaskan tahanan politik. Kedua, AS memberi dukungan bagi kedaulatan Negara ASEAN di Laut Cina Selatan dengan mengecam setiap manuver China. Yang terakhir adalah rencana AS untuk menciptakan 1 Miliar dosis vaksin dan menyebarnya ke Asia Pasifik pada 2022. Selain ketiga masalah tersebut juga dibahas mengenai e-dagang yang menjadi bagian dalam rencana pokok pembangunan digital ASEAN 2025.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Isu:
Penerimaan pajak tahun 2021 diproyeksikan akan lebih rendah dari target karena menurunnya aktivitas ekonomi akibat lonjakan kasus Covid-19. Kinerja penerimaan pajak pada semester II-2021 akan sangat bergantung pada efektivitas penanganan pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Realisasi penerimaan pajak semester I-2021 mencapai Rp557,8 triliun atau 45,36% dari target tahun ini. Pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun 2021 hanya akan mencapai Rp1.176,3 triliun atau 95,7% dari target dalam APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Dengan demikian ada proyeksi shortfall (selisih kurang antara realisasi dan target) penerimaan pajak tahun 2021 sekitar Rp53,3 triliun. Pemerintah memperkirakan penerimaan kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2021 akan melampaui target, yaitu proyeksi penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 104% dan proyeksi PNBP sebesar 119,9% dari target. Lonjakan kasus Covid-19 yang berimbas pada diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari tanggal 3-20 Juli 2021, menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat menurun sehingga penerimaan pajak juga akan turun. Proyeksi shortfall penerimaan pajak akan semakin lebar jika kebijakan PPKM Darurat kembali diperpanjang. Kebijakan PPKM Darurat akan mengakibatkan pola pertumbuhan negatif bagi mayoritas sektor seperti yang pernah terjadi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada triwulan II-2020. Pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan dengan memperluas basis pajak dan menghimpun sumber penerimaan baru, serta revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam revisi UU KUP saat ini pemerintah menyiapkan konsep pengenaan pajak karbon kepada konsumen orang pribadi atau badan pembeli barang mengandung karbon serta pengguna aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Selain itu pajak digital atau e-commerce juga menjadi potensi penerimaan dimana potensi penerimaan pajak dari transaksi online marketplace tahun ini diperkirakan mencapai Rp3,63 triliun untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Rp910 miliar untuk Pajak Penghasilan (PPh).

Vol. I / PUSLIT - Juli 2021

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Sejak awal pandemi pemerintah sudah banyak mengeluarkan berbagai desain kebijakan sebagai upaya untuk tetap menjaga roda perekonomian berputar sekaligus mengurangi korban yang jatuh akibat Covid-19. Berbagai macam syarat dan ketentuan di setiap desain berusaha ditegakkan oleh pemerintah, namun dalam kenyataannya perbedaan antara kebijakan dengan penerapan di lapangan sering sekali ditemukan. Seperti program vaksinasi yang saat ini digalakkan oleh pemerintah, terdapat perbedaan prosedur pada sejumlah lokasi yang mengadakan vaksinasi. Apabila merujuk pada SK Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No. HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran vaksinasi hanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk proses verifikasi atau berdasarkan surat edaran yang terbaru tentang vaksinasi tahap ketiga cukup membawa kartu keluarga (KK) bagi yang berusia 12-17 tahun. Namun masih banyak penyelenggara vaksinasi khususnya pemerintah daerah (Pemda) memintakan fotokopi baik itu KTP/KK. Seharusnya disaat seperti ini penggunaan sistem data kependudukan yang dibangun melalui KTP elektronik bisa dimanfaatkan. Hal ini memperlihatkan birokrasi kita sekarang masih belum bisa melepaskan gaya-gaya lamanya. Begitu juga dengan tata kelola proses vaksinasi yang dilakukan oleh Pemda mulai dari tahapan sosialisasi hingga pelaksanaan penyuntikan vaksin juga masih kurang optimal, sehingga tidak sedikit proses vaksinasi yang menimbulkan kegaduhan dan melanggar protokol kesehatan. Pembatasan mobilitas penduduk terutama warga yang tinggal disekitar Provinsi DKI Jakarta seperti Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang diwajibkan memiliki Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) apabila ingin memasuki wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi yang terbatas dengan waktu pelaksanaan akhirnya menimbulkan kegaduhan di daerah penyekatan. Begitu juga dengan kelangkaan dan tingginya harga oksigen dan obat-obatan. Hal ini menunjukkan hubungan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan dunia usaha juga sangat kurang. Perbedaan data kasus positif juga masih sering terjadi, baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini tentu menjadi masalah ketika pemerintah akan mengambil keputusan sebuah kebijakan. Begitu juga dengan masyarakat yang ingin mengetahui penyebaran Covid-19 di daerahnya dan para peneliti dari berbagai bidang guna membantu pemerintah melakukan penanganan pandemi di Indonesia.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.


Isu:
Pemerintah secara resmi telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang mulai berlaku pada tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, di berbagai kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Bali karena makin tingginya angka kasus Covid-19. Salah satu bentuk penerapan PPKM Darurat tersebut adalah, karyawan perusahaan yang bergerak di sektor non-esensial diwajibkan untuk bekerja dari rumah. Sementara karyawan sektor esensial diijinkan maksimal 50% bekerja di kantor namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sebagaimana diketahui, Provinsi di Jawa-Bali berkontribusi sebanyak 60% terhadap PDB nasional, sehingga kebijakan PPKM Darurat tentu akan berpengaruh terhadap capaian pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal III. Dari sisi efektivitas di lapangan, Pemerintah perlu memastikan bahwa dunia usaha selain diminta untuk mematuhi PPKM Darurat tersebut, mereka juga diminta untuk tidak memecat karyawannya yang melakukan pekerjaan dari rumah. Di samping itu, Pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang mengabaikan PPKM Darurat. Sementara dari sisi kesejahteraan sosial, upaya penerapan PPKM Darurat tersebut harus diiringi dengan langkah kebijakan konkret bagi dunia usaha dan pekerjanya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun perlindungan pekerja dari ancaman penularan Covid-19. Kebijakan BSU sempat diterapkan pada tahun 2020 kepada pekerja yang terdaftar di BP Jamsostek dengan syarat gaji di bawah 5 juta rupiah. Bantuan tunai Rp. 600.000 per bulan tersebut ditransfer ke rekening pekerja selama empat bulan. Namun kebijakan ini dihentikan pada awal tahun 2021. Ke depan, agar lebih terukur dan tidak terjadi sebagaimana tahun 2020 ketika bantuan diberikan ke semua pekerja di berbagai sektor dan daerah, maka BSU kali ini diusulkan cukup diberikan kepada pekerja di Pulau Jawa dan Bali saja, serta pada bidang usaha yang memang benar-benar terdampak akibat penerapan PPKM Darurat. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengingatkan perusahaan untuk tidak memecat karyawan secara sepihak. Di samping itu, dia juga meminta kepada karyawan di sektor non-esensial yang masih dipaksa bekerja dari kantor untuk segera melaporkan kepada pemerintah daerah setempat. Kekhawatiran adanya pemecatan dari pimpinan perusahaan mengemuka karena ditemukan banyak kasus perusahaan di Jakarta yang masih tetap memaksakan karyawannya untuk bekerja di kantor (WFO) walau diketahui bidang perusahaan tersebut non-esensial. Kasus ini mengemuka ke publik saat Gubernur DKI Jakarta melakukan sidak. Dengan adanya jaminan tidak ada pemecatan, maka karyawan dapat bekerja dengan tenang dari rumah masing-masing.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.


Isu:
Kasus terkonfirmasi Covid-19 mengalami lonjakan yang sangat signifikan sehingga Presiden Joko Widodo memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. PPKM darurat tersebut dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota di Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri ini menginstruksikan pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH). Adapun, pelaksanaan kegiatan pada sektor: 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat; 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. Dalam pelaksanaannya, penurunan mobilitas di Jawa saat pemberlakuan PPKM darurat hari kedua masih terpantau minim di bawah 50%. Hal ini diketahui dari mobilitas warga di wilayah DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, Banten, dan Jawa Barat, yang dipantau melalui Facebook Mobility, Google Traffic, dan Night Light dari NASA atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Karena itu dibutuhkan penurunan mobilitas warga sekitar 30% untuk Covid-19 varian Alfa dan -50% untuk varian Delta agar jumlah kasus Covid-19 menurun. Hasil evaluasi PPKM darurat pada hari pertama kerja di Jakarta masih ditemukan pelanggaran, pertama, perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal meminta karyawannya bekerja di kantor (WFO). Kedua, warga sekedar jalan-jalan meskipun sudah tahu ada penyekatan. Ketiga, mobilitas warga di luar sektor esensial dan kritikal menyebabkan muncul beberapa titik kemacetan di DKI Jakarta, antara lain di titik penyekatan dalam tol, batas kota/provinsi, dan jalur utama. Kemacetan parah di beberapa tempat penyekatan PPKM darurat di Ibu Kota terjadi di hampir semua akses utama dari wilayah pinggiran Jakarta. Antrean kendaraan terjadi di ruas Tol Dalam Kota arah ke Slipi di pintu keluar Semanggi yang disekat Kepolisian Daerah Metro Jaya; Jalan Kramat Raya; Lenteng Agung; Kalimalang; Kalideres; dan Jalan Raya Jakarta-Bogor. Di luar Jakarta, antrean kendaraan karena penyekatan PPKM darurat antara lain terjadi di Bundaran Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada hari kerja kedua, volume kendaraan di berbagai titik penyekatan mengalami penurunan dibandingkan hari pertama, namun, petugas masih menemukan adanya masyarakat atau pekerja yang menghindari titik penyekatan dengan menggunakan ‘jalan tikus’. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Covid-19 merupakan wabah penyakit menular. Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular mengatur sanksi pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14, yaitu pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). PPKM darurat merupakan salah satu bentuk penanggulangan wabah penyakit Covid-19 sehingga setiap orang yang menghalangi penanggulangan wabah sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Mendagri dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14. UU lainnya yaitu UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 angka 1 UU tersebut menyebutkan pengertian Kekarantinaan Kesehatan, adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, PPKM darurat merupakan suatu kegiatan kekarantinaan kesehatan, dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Isu:
Pada hari Kamis 1 Juli 2021, China merayakan 100 tahun Partai Komunis China. Pemimpin China Xi Jinping mengatakan pada 100 tahun pertama China telah berubah dari negara miskin menjadi negara sejahtera, karenanya di 100 tahun kedua China menargetkan menjadi negara sosialis yang hebat di segala bidang. Dalam hal perencanaan pembangunan terdapat dua peristiwa penting pada tahun 2021. Pertama adalah pengesahan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita ke 14) tahun 2021-2025, dan Visi 2035 (2021-2035). Peristiwa kedua adalah peringatan 100 tahun Partai Komunis China yang puncak Perayaannya pada tanggal 1 Juli 2021. Selain untuk warganya, kedua peristiwa itu juga relevan untuk dunia karena merupakan pernyataan pemerintah China tentang arah kebijakannya di tahun-tahun mendatang. Ini juga dapat menjadi pertimbangan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, mengingat China telah tumbuh menjadi negara adidaya baru dibidang ekonomi dan teknologi. Bagaimana DPR merespons perkembangan ini? Repelita China tahun 2021-2025 terdiri atas 19 bab dengan 65 pasal yang tertuang dalam 142 halaman. Arahnya antara lain mengutamakan kualitas daripada kuantitas pertumbuhan serta menjadi adidaya baru dibidang teknologi dan manufaktur mandiri. Untuk urusan eksternal China berniat meningkatkan peran kepemimpinannya dalam tata kelola ekonomi regional dan global. Secara paralel China akan mengelola persaingannya dengan Amerika Serikat. Sementara untuk Visi 2035, China menargetkan menjadi negara adidaya sosialis modern dibidang ekonomi, teknologi dan bidang-bidang lainnya.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Isu:
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I tahun 2021 mencapai Rp283,2 triliun, atau 1,72% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN tersebut melebar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp257,8 triliun. Defisit terjadi karena realisasi penerimaan negara lebih rendah dari belanja pemerintah. Realisasi pendapatan negara hingga semester I/2021 mencapai Rp886,9 triliun, atau tumbuh 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Yang tertinggi adalah dari penerimaan pajak sebesar Rp557,8 triliun atau 45,5% dari target tahun ini. Sedangkan untuk realisasi belanja negara semester I/2021, pemerintah telah mengeluarkan Rp1.170 triliun atau tumbuh 9,4%. Kenaikan yang cukup besar berasal dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp696,3 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 19,1% dari tahun lalu. Adanya peningkatan angka kasus Covid-19 yang berimbas pada diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, menyebabkan APBN perlu meningkatkan dukungannya bagi program-program penanganan kesehatan dan perlindungan sosial. Pemerintah menaikkan anggaran kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Rp182 triliun menjadi Rp193 triliun di tahun 2021, terutama untuk membiayai perawatan pasien, kegiatan diagnostik, testing, tracing, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan pembelian berbagai obat dan APD. Pemerintah juga menaikkan anggaran perlindungan sosial dari Rp148,27 triliun menjadi Rp153,86 triliun. Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah sebesar Rp 6.418,15 triliun hingga akhir Mei 2021, atau 40,49% terhadap PDB, mengalami kenaikan dari posisi hutang pada tahun 2019 (30,2%) dan 2020 (39,4%). Pandemi Covid-19 meningkatkan defisit APBN dan utang pemerintah yang berdampak pada peningkatan risiko pengelolaan fiskal. Walaupun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (batas jumlah pinjaman tertinggi 60% dari PDB), namun trennya menunjukan adanya peningkatan sehingga perlu diwaspadai oleh pemerintah.

Vol. V / PUSLIT - Juni 2021

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Berbagai pihak mendesak segera dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya terkait nasib tenaga honorer seperti Ketua Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) yang mendesak DPR dan pemerintah segera menyelesaikan revisi UU ASN agar tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak di bidang pelayanan public dapat diangkat menjadi ASN. FPPPI mengklaim bahwa sudah memperjuangkan nasib para pekerja honorer melalui revisi UU ASN sejak 2016, namun sampai saat ini revisi tidak kunjung selesai. Permasalahan dalam revisi UU ASN lainnya adalah terkait manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori 35+ (GTKHNK35+) mengatakan bahwa program PPPK merupakan program gagal karena tidak memberikan keadilan terhadap para guru honorer yang sudah diatas 35 tahun. Sementara itu, Ombusman Republik Indonesia juga memberi masukan untuk pasal 105 RUU ASN terkait pemutusan hubungan kerja serta pasal 131a RUU ASN yang mengatur pengalihan status tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak menjadi ASN. Saat ini DPR RI telah mengadakan rapat dan memasuki pembicaraan tingkat I membahas isu dan klaster dalam UU ASN. Menurut Komisi II persoalan kebijakan mengangkat PPPK untuk daerah sangat krusial dan dilematik, karena ada tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah. Permasalahan yang terjadi terkait program PPPK yang dibuat pemerintah pusat selalu menjadi beban pemerintah daerah, karena kebijakan pengangkatan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun gaji dibebankan kepada pemerintah daerah.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.


Isu:
Indonesia dalam fase darurat Covid-19. Pertambahan kasus terus meningkat. Hingga akhir Juni 2021 pertambahan kasus per hari sudah mencapai angka di atas 20 ribu kasus seiring ditemukannya kasus di beberapa daerah yang teridentifikasi dengan varian Covid-19 delta. Jumlah kasus dengan kategori anak usia 0-8 tahun semakin meningkat (12,6%) dan melebihi persentase kategori lansia/ usia di atas 60 tahun (11,3%) yang sudah lebih dulu diprioritaskan mendapat vaksinasi Covid-19. Program vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-17 tahun dimulai sejak 29 Juni 2021 dan diprioritaskan di Pulau Jawa terlebih dahulu. Guru besar FKUI mengatakan jika kebijakan saat ini sudah tidak mampu mengakomodasi situasi penularan, sedangkan mobilisasi masyarakat masih tinggi sehingga jumlah pasien positif Covid-19 terus bertambah dan fasilitas kesehatan sudah kolaps. Ketersediaan stok darah termasuk plasma konvalesen di PMI pun mulai menipis. Tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan (di hilir), pada fase darurat Covid-19 harus memikul beban yang berlipat ganda. Meningkatnya jumlah nakes yang positif Covid-19 dan meninggal dunia, menjadi tekanan tersendiri bagi mental nakes dalam memberikan pelayanan kesehatan disertai rasa was-was setiap kali menunggu hasil tes PCR. Lonjakan kasus yang tidak seimbang dengan ketersediaan nakes dan sukarelawan juga menjadi beban tambahan dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah mengadakan percepatan capaian vaksinasi Covid-19 massal dan menargetkan 1 juta orang per hari pada bulan Juli. Namun, antusias yang tinggi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di beberapa daerah tidak diimbangi dengan pemberian informasi dan edukasi yang cukup terkait mekanisme pelaksanaan vaksinasi massal, akibatnya terjadinya kerumunan dan mengabaikan prokes. PPKM darurat mulai diberlakukan pada tanggal 3-20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat merupakan pengetatan dari aturan-aturan PPKM sebelumnya. Aturan pada PPKM darurat di Jawa dan Bali di antaranya adalah: 1) Kegiatan belajar dan mengajar secara daring. 2) Kegiatan perkantoran 100% WFH, kecuali sektor esensial WFO 50% dan WFH 50%. 3) Jam operasional pusat perbelanjaan dibatasi sampai jam 20.00 dengan kapasitas maksimal 50%. 4) Kegiatan di pusat perbelanjaan/mal, tempat ibadah, fasilitas umum, serta kegiatan seni, budaya dan kemasyarakatan ditutup sementara. 5) Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dan menyediakan makanan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. 6) Kapasitas transportasi umum maksimal 70%. Perjalanan domestik dengan pesawat udara harus menyertakan sertifikat vaksin dan hasil tes PCR 2 x 24 jam dan perjalanan antar kota dengan kereta api harus menyertakan hasil tes antigen 2 x 24 jam. 7) Pemerintah melalui kementerian sosial akan memberikan bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Isu:
Berdasarkan hasil Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PMI) dengan sejumlah pemangku kepentingan (stakeholders) pada 2 Juni 2021 diketahui bahwa terdapat sekitar 7300 orang PMI Bermasalah yang akan dipulangkan dari Malaysia. Menurut Kepala BP2MI Benny Rhamdani, PMI Bermasalah meliputi empat kondisi yaitu yang mengalami masalah ketenagakerjaan (hubungan industrial), keimigrasian, hukum, dan sosial. Gelombang pertama dan kedua pemulangan telah dimulai dalam minggu ini, tepatnya pada tanggal 24 Juni 2021 sebanyak 145 orang PMI Bermasalah berhasil dipulangkan, menyusul tiga hari kemudian yakni pada tanggal 27 Juni 2021 dipulangkan juga sebanyak 131 orang PMI. Dalam proses awal pemulangan diutamakan pada PMI yang tergolong rentan yaitu wanita hamil, orang tua, anak-anak, dan PMI yang memiliki riwayat penyakit. Proses pemulangan PMI Bermasalah ini dibiayai atau difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri RI melalui anggaran pelindungan WNI. Seluruh PMI juga telah menjalani tes PCR dan menjalani karantina selama 5 hari sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selanjutnya, proses pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Sosial. Proses pemulangan ini menjadi sangat penting di tengah melonjaknya kasus Covid-19, baik di Malaysia maupun Indonesia. Per tanggal 27 Juni 2021, Malaysia telah memperpanjang Lockdown Nasional yang sebelumnya telah diberlakukan sejak 1 Juni 2021. Indonesia telah memiliki aturan khusus terkait pemulangan PMI Bermasalah, yakni Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko PMK) No. 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan TKI Bermasalah. Kedudukan Permenko ini sangat penting mengingat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemulangan PMI Bermasalah. Hanya saja Permenko ini tidak mengatur secara jelas peran pemerintah daerah (daerah asal PMI) terkait pemulangan PMI dari debarkasi ke daerah asal. Sehingga seringkali proses pemulangan PMI memberatkan daerah transit, seperti yang dikeluhkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara. Hal ini perlu disesuaikan dengan aturan yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam proses pemulangan PMI ke daerah asal. Aturan terkait protokol kesehatan (Prokes) pemulangan PMI juga perlu mendapatkan perhatian. Saat ini berlaku Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam aturan tersebut bagi PMI yang baru datang dari luar negeri berlaku karantina selama 5 hari. Hanya saja dalam Raker dan RDP Timwas PMI pada 2 Juni 2021, Kemenkes mengeluhkan validitas hasil tes Covid-19 PMI dari luar negeri. Dilaporkan sejumlah kasus PMI yang dinyatakan negatif Covid, namun setelah dites di Indonesia positif. Selain itu, telah terjadi pula kasus penularan Covid dari PMI ke warga lokal seperti yang marak terjadi di Jawa Timur. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, wacana untuk memperpanjang masa karantina selama 14 hari terutama bagi WNI yang datang dari negara kritis Covid-19 hendaknya perlu mendapat pertimbangan. Wacana ini telah bergulir sejak awal Juni 2021, sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito pada 4 Juni 2021.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Isu:
Sejak kudeta junta militer Myanmar pada 1 Februari 2021 terhadap pemerintahan sipil di bawah Aung San Suu-kyi yang baru terbentuk hasil pemilu yang fair dan sah, Myanmar dilanda kerusuhan dan instabilitas politik dan keamanan di seluruh negeri. Rakyat pun terus melakukan aksi protes dan perlawanan secara damai, namun aparat negara tidak kenal kompromi menunjukkan respons represif menggunakan senjata terhadap para pengunjuk rasa dan menangkapi mereka, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Warga sipil Myanmar pun melakukan perlawanan lebih luas dan mengorganisasi pembangkangan sipil di seluruh negeri. Mereka bahkan mendekati kelompok pemberontak antipemerintah, seperti etnis Kachin, dan mengikuti pelatihan militer dan mencari senjata untuk melawan aksi kekerasan rezim militer Myanmar yang tidak pernah mau mendengar suara mereka dan mempunyai niat baik sama sekali untuk memperbaiki keadaan dengan mengembalikannya kepada sistem demokrasi. Akibatnya, Myanmar terancam konflik vertikal antara rakyat dan penguasa yang hebat dan berkepanjangan, sehingga instabilitas akan berdampak menciptakan gelombang pengungsian penduduk secara besar-besaran ke negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Penulis: BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S. A. P., M. A. P.


Isu:
Seiring meningkatnya jumlah terkonfirmasi Covid-19 yang tercatat mencapai sebanyak 240.620 pada periode 17-30 Juni 2021, Pemerintah menerapkan pengetatan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menjadi PPKM Mikro Darurat pada tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021. Sasaran dari kebijakan ini, yaitu RT/RW di setiap Desa/Kelurahan pada Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh masing-masing Gubernur berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri. Untuk memastikan kinerja kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, penguatan kerja sama kekuatan 4 Pilar: Pusat – Daerah – TNI – POLRI diperlukan sehingga beberapa arah pengetatan pelaksanaan PPKM Mikro, peningkatan pelaksanaan protokol kesehatan, serta mendorong peningkatan Testing, Tracing, dan Isolasi. Muatan kebijakan PPKM Mikro darurat juga difokuskan pada penutupan kegiatan/aktivitas masyarakat di zona merah dan zona oranye. Kegiatan yang diperbolehkan tetap beroperasi, yaitu transportasi umum, kegiatan konstruksi, kegiatan sektor esensial, serta kegiatan perkantoran dan pendidikan tetapi dengan tetap memperhatikan jam operasional, kapasitas orang dan sistem daring.

Vol. IV / PUSLIT - Juni 2021

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.


Isu:
Komisi Pemilihan Umum RI saat ini sedang melakukan kajian dan uji coba alternatif surat suara Pemilu 2024 yang mencakup lima pemilihan. Desain ulang yang sekaligus penyederhanaan ini bertujuan untuk memudahkan pemilih. Sebagaimana dirasakan oleh publik, kertas suara Pemilu 2019 terlalu kompleks dan membingungkan sehingga mendorong banyak ketidaksahan. KPU RI berupaya memfasilitasi pemilih untuk pemilih menggunakan hak pilihnya dalam lima kertas suara. Pemilu 2019 terkendala aspek teknis terkait kertas suara: penghitungan lima kertas suara mengakibatkan penghitungan memakan waktu hingga pagi. Hal ini juga memberi beban kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga akhirnya beberapa di antaranya kelelahan dan meninggal dunia. Dengan penyederhanaan desain kertas suara, akan membuat pemilih tidak terbebani kesulitan membuka dan melipat kertas suara, pemilih akan lebih cepat dalam menentukan pilihannya. Re-desain kertas suara dengan penyederhanaan atau pengurangan jumlah kertas juga bermanfaat mengurangi anggaran. KPU juga mempertimbangkan sosialisasi yang masih tiga tahun lagi sehingga masih leluasa. Desain baru terdiri dari beberapa opsi, misalnya satu kertas suara, dua kertas suara, atau tiga kertas suara. Pertimbangan memerlukan masukan dari DPR-RI.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.


Isu:
Kembali terjadi peningkatan yang cukup tajam kasus Covid-19. Per 23 Juni terjadi penambahan 15.308 kasus sehingga kasus Covid-19 di Indonesia per 22 Juni 2021 menembus angka 2.033.421 jiwa, dengan varian Covid-19 alfa, beta, dan delta, yang sudah menyebar di 12 provinsi. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengungkapkan, secara nasional telah terjadi peningkatan kasus mingguan sebesar 92% dalam empat pekan belakangan. Yang cukup mengkhawatirkan, 1 dari 8 penderita Covid-19 adalah anak-anak, dan tingkat kematian anak Indonesia akibat Covid-19 adalah tertinggi di dunia (mencapai 12,5%). Jumlah orang yang terpapar varian baru cenderung meningkat. Seperti ditemukan Tim Riset While Genome Sequencing (WGS) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Karawang, Jawa Barat, peneliti mengkonfirmasi bahwa 44 dari 61 sampel pasien Covid-19 asal Karawang teridentifikasi varian delta (B.1617.2), sedangkan 3 sampel lainnya adalah varian alfa (B.1.1.7). Positivity rate kasus Covid-19 di sejumlah daerah di atas 5%, bahkan ada yang mencapai 17%, dan kondisi ini membahayakan anak jika pada Juli 2021 nanti diterapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyerukan agar PTM di daerah dengan positivity rate-nya diatas 5% tidak dilakukan. Karena efek Covid-19 pada anak menimbulkan dampak neurologis, seperti gangguan berat pada fungsi motorik, kognitif, dan berbicara. Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah mengakibatkan rumah sakit kewalahan. Bahkan, dikhawatirkan jika tidak ada penanganan segera, dengan adanya varian baru yang mudah menular, akan banyak pasien Covid-19 yang tidak dapat tertangani. Di sisi lain, upaya vaksinasi Covid-19 per 23 Juni 2021 baru menyasar 12.640.041 jiwa (vaksin lengkap), dengan cakupan vaksinasi guru dan tenaga pendidik yang masih tertinggal. Jumlah tersebut masih jauh dari apa yang ditargetkan Presiden Joko Widodo, bahwa per September 2021 sebanyak 70 juta jiwa penduduk Indonesia harus sudah divaksin. Sejumlah pihak (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/PERSI, Institute for Development of Economics and Finance/Indef, Kamar Dagang dan Industri Indonesia/KADIN) mendorong pemerintah agar kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau lockdown, khususnya di daerah zona merah dan oranye Covid-19. Demikian juga yang disampaikan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), sektor pariwisata mendukung adanya kebijakan PSBB ataupun PPKM mikro. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo akan tetap menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Kedua kebijakan tersebut pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencegah penularan Covid-19 dan membatasi mobilitas masyarakat. Presiden meminta kepada kepala daerah mempertajam penerapan kebijakan di lapangan, memaksimalkan posko-posko PPKM di setiap daerah, dan menguatkan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment hingga tingkat desa.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.


Isu:
Digitalisasi pada masa pandemi Covid-19 membawa potensi di bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pertumbuhan pengguna internet baru di Indonesia mencapai 25,5 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal-4 tahun 2020 menyebutkan bahwa sektor komunikasi dan informasi mengalami pertumbuhan dua digit. Akan tetapi pertumbuhan sektor komunikasi dan informasi tersebut belum memiliki regulasi yang melindungi pengguna internet di Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU Pelindungan Data Pribadi) yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah belum selesai dibahas dan disetujui untuk menjadi UU. DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 22 Juni 2021 memutuskan untuk memperpanjang masa pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, atas permintaan dari Pimpinan Komisi I DPR RI. Permasalahan saat ini yang masih belum menemui titik temu dalam pembahasan RUU tersebut yaitu mengenai otoritas pengawas pengelolaan data pribadi. Terdapat dua pilihan yang mengemuka pada saat pembahasan, yaitu DPR RI, ahli, dan masyarakat sipil menginginkan pengawas itu merupakan lembaga independen. Sedangkan Pemerintah menginginkan lembaga pengawas pelindungan data pribadi berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurut masyarakat sipil, permasalahan pada RUU Pelindungan Data Pribadi bukan hanya sebatas pada otoritas pengawas pengelolaan data pribadi saja, akan tetapi isu krusial lainnya seperti pengendali data juga akan menjadi pembahasan yang cukup hangat antara DPR RI dengan Pemerintah. RUU Pelindungan Data Pribadi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan internet di Indonesia. Berbagai kegiatan di dunia maya sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, akan tetapi sampai dengan saat ini pelindungan atas data pribadi masyarakat justru belum diatur dalam undang-undang. Hal ini cukup mengkhawatirkan, dimana pencurian data pribadi masyarakat sudah seringkali terjadi. Penegak hukum seringkali tidak dapat melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi masyarakat, hal ini dikarenakan belum ada instrumen hukum yang mengatur pelindungan data pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, DPR RI bersama dengan Pemerintah perlu segera merampungkan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, agar segera dapat diimplementasikan di masyarakat.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Isu:
Iran melakukan pemilihan presiden pada Jumat, 18 Juni 2021. Ebrahim Raisi memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan umum untuk jabatan selama empat tahun yaitu 62% suara. Lebih dari 59 juta orang Iran yang mendapat hak untuk memilih namun hanya 28,6 juta orang yang ikut memilih. Mantan presiden, Mahmoud Ahmadinejad adalah salah satu dari calon yang dilarang untuk maju dalam pilpres oleh Dewan Wali Ulama. Bahkan dirinya turut mengampanyekan untuk memboikot pemilu. Terpilihnya presiden baru Iran memunculkan kecemasan pada dunia Internasional terhadap masa depan perundingan nuklir antara Iran dengan negara-negara Barat. Para pejabat Iran mengatakan hasil pemilu tidak akan mengganggu upaya Iran untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir dan keluar dari sanksi minyak dan keuangan. Sementara tantangan utama yang dihadapi presiden terpilih adalah penanganan perekonomian dengan menghindari ledakan protes yang dapat terjadi apabila reformasi ekonomi gagal. Perekonomian sebenarnya bukan satu-satunya pekerjaan rumah bagi presiden terpilih, namun yang paling signifikan adalah menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan negara-negara Barat serta mengatasi kemiskinan akibat sanksi Amerika Serikat (AS). Para pejabat Iran serta ulama Syiah sadar nasib politik mereka bergantung pada penanganan ekonomi yang terus memburuk.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.


Isu:
Saat ini perusahaan berbasis teknologi finansial (Financial Technology/fintech) yang menawarkan jasa pinjaman online semakin merebak dan menjamur. Kini sudah banyak platform online yang menjajakan layanan pinjaman online kepada masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hal ini secara tidak langsung membuat jenis pinjaman ini menjadi platform kredit digital yang semakin populer dan mudah didapatkan. Minat masyarakat meminjam di pinjaman online atau pinjol atau P2P Lending cukup tinggi. Ini terlihat masih tumbuhnya penyaluran pinjaman di tengah pandemi Covid-19 ketika kredit perbankan tumbuh minus. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi penyaluran pinjaman pinjol secara nasional dari sejak berdiri sampai Desember 2020 sudah menembus Rp155,9 triliun atau meningkat 91,3% dibanding tahun sebelumnya. Terdapat beberapa kelebihan dari pinjaman online di antaranya: proses pengajuan yang mudah dan praktis, dana pinjaman yang dapat dicairkan secara instan, dan syarat yang tidak terlalu sulit jika dibandingkan dengan syarat pinjaman konvensional. Namun, di balik kelebihan tentu ada beberapa kekurangan yang harus diwaspadai, di antaranya: sistem bunga harian, plafon pinjaman yang terbatas, dan tenor pelunasan lebih singkat. Pentingnya kewaspadaan ini tentu terkait dengan potensi terjadinya praktik pinjaman online ilegal. Mengatasi maraknya praktik pinjaman online ilegal, Satgas Waspada Investasi sudah memblokir 3.193 pinjaman online ilegal, baik yang berupa laman maupun aplikasi. Sejak Januari sampai 18 Juni 2021, pihak Satgas tersebut sudah menutup 447 entitas terkait dengan pinjaman online ilegal, baik dalam bentuk laman, aplikasi, Facebook & Instagram, maupun filesharing. Sampai dengan 10 Juni 2021, terdapat 125 pinjol yang terdaftar di OJK, atau berkurang 6 fintech dari yang terakhir kali dilaporkan pada akhir Mei 2021. OJK menyatakan, ke-6 pemain fintech tersebut harus mengembalikan tanda terdaftarnya karena sejumlah alasan, seperti tidak memenuhi persyaratan perizinan sesuai Peraturan OJK dan tidak bisa melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Vol. III / PUSLIT - Juni 2021

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2021 yang diluncurkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perilaku suap dalam pelayanan publik di Indonesia cenderung memburuk. Hal ini diketahui dari masih adanya masyarakat baik itu warga atau pelaku usaha yang membayar suap atau diminta menyuap petugas dengan membayar lebih dari ketentuan ketika mengakses sebuah layanan publik. Munculnya celah suap ini akibat melemahnya pengawasan sebagai dampak perubahan pola kerja saat pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2021, Ombudsman menerima peningkatan laporan dari masyarakat terkait dugaan mal-administrasi di beberapa sektor, seperti di sektor pendidikan adanya laporan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan peserta didik baru. Pada bidang kesehatan diduga terjadi pungli dalam program vaksinasi dan masih adanya laporan pungli ketika warga mengurus izin usaha. Tahun ini IPAK mencapai skor 3,88 dari skala 5. Semakin besar skor maka masyarakat dianggap semakin antikorupsi. Indeks disusun berdasarkan survey dua dimensi, yakni persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap perilaku antikorupsi di keluarga, komunitas, dan publik. Skor dimensi persepsi masyarakat naik dari 3,68 pada 2020 menjadi 3,83 pada 2021 sedangkan skor pada dimensi pengalaman terjadi penurunan dari 3,91 pada 2020 menjadi 3,90 pada tahun 2021.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Isu:
Angka fatalitas akibat paparan Covid-19 di beberapa daerah menunjukkan peningkatan signifikan. Lonjakan kasus tersebut antara lain dipicu oleh varian virus SARS-CoV-2, yaitu Delta. Selain itu, peningkatan kasus juga telah diprediksi oleh pemerintah mengingat larangan untuk mudik lebaran tahun 2021 tidak diperhatikan oleh sebagian masyarakat. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk meminimalisasi penularan, yaitu dengan melakukan pembatasan dan memperketat mobilitas penduduk disertai perluasan pemeriksaan dan pelacakan kasus, peningkatan kapasitas rumah sakit, serta percepatan vaksinasi. Terkait vaksinasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan baru tersebut mengatur bahwa vaksin yang diterima pemerintah dalam bentuk sumbangan atau hibah dengan merek vaksin sama dalam vaksinasi gotong royong dapat digunakan untuk program vaksinasi pemerintah. Sebagai contoh, 500.000 dosis vaksin Sinopharm yang diterima Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Uni Emirat Arab dalam bentuk hibah akan digunakan untuk program vaksinasi pemerintah. Dalam upaya pengendalian pandemi, pelaksanaan vaksinasi perlu terus ditingkatkan. Semakin besar jumlah penduduk yang divaksin akan semakin melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. Vaksin Covid-19 yang ada saat ini tetap dapat melindungi masyarakat dari varian baru virus SARS-CoV-2, termasuk varian Delta sehingga warga diminta tidak memilih jenis vaksin. Laporan dari Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah penerima vaksin dengan dosis lengkap sebanyak 11,8 juta orang (29,28%). Sedangkan data dari Ourworldindata.org menunjukkan jumlah penduduk yang divaksin di Indonesia 11,92 per 100 penduduk. Angka ini lebih rendah dari rata-rata dunia 31,48 per 100 penduduk serta rata-rata di negara lain seperti China (64,19 per 100 penduduk), India (18,50 per 100 penduduk), dan Malaysia (15,15 per 100 penduduk). Presiden Joko Widodo menegaskan, semua daerah diharapkan memperbanyak dan meningkatkan sasaran vaksinasi. Pemerintah menargetkan pada Juli 2021 setiap hari 1 juta orang divaksinasi. Target 1 juta vaksinasi per hari akan dibagi ke dalam dua cara, yakni melalui Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan di tiap wilayah, serta melalui keterlibatan TNI/Polri. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, percepatan vaksinasi merupakan kunci utama penanganan pandemi Covid-19, terlebih pasca-libur Idul Fitri terjadi tren peningkatan kasus aktif di beberapa wilayah di Indonesia. Terkait peningkatan kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir dan mempercepat vaksinasi, khususnya di daerah-daerah permukiman padat. Pemerintah juga memperluas sasaran vaksinasi Covid-19 kepada pelaku sektor jasa keuangan yang ditargetkan selesai pada Agustus 2021. Terkait dengan itu, lebih dari 28.000 perusahaan swasta dengan target 10,5 juta orang peserta sudah mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengikuti vaksinasi gotong royong. Antusias perusahaan untuk mengikuti vaksinasi gotong royong masih terus terjadi meskipun gelombang ketiga pendaftaran telah ditutup pada akhir Mei 2021. Untuk itu Kadin akan kembali membuka pendaftaran dengan status perusahaan tersebut waiting list dalam vaksinasi gotong royong. Meskipun demikian, vaksinasi gotong royong tidak bersifat wajib bagi seluruh perusahaan sehingga jika perusahaan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 tetapi tidak mampu mengikuti vaksinasi gotong royong, maka dapat mengikuti program vaksinasi pemerintah.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Isu:
Sebagai solusi untuk mengatasi persoalan “pasal karet” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Pemerintah akan mengeluarkan pedoman interpretasi dan implementasi UU ITE. Pedoman tersebut akan dijadikan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang rencananya akan ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo pada tanggal 16 Juni 2021. Namun penandatanganan SKB tersebut batal dilakukan dan diundur pada tanggal 23 Juni 2021. SKB Pedoman UU ITE tersebut merupakan solusi tercepat, mengingat proses revisi UU ITE antara Pemerintah dan DPR membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dengan adanya SKB Pedoman UU ITE, diharapkan akan ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan UU ITE. Pedoman tersebut berisi sejumlah pasal yang dianggap karet dalam UU ITE, antara lain Pasal 27 ayat (1) tentang pornografi dan pelanggaran kesusilaan, Pasal 27 ayat (2) tentang perjudian, Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (4) tentang pengancaman dan pemerasan, dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Meskipun nantinya ada SKB Pedoman UU ITE, Pemerintah akan segera mengajukan revisi terbatas terhadap 4 pasal yang terdapat dalam UU ITE yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat sipil, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36. Selain itu, Pemerintah juga akan menambah satu pasal dalam UU ITE yaitu Pasal 45C yang akan mengatur ketentuan soal penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Adapun yang dimaksud dengan keonaran tersebut adalah keonaran yang terjadi di ruang fisik/nyata dan bukan di ruang digital/maya. Namun penambahan Pasal 45C tersebut dikritik oleh koalisi sejumlah kelompok masyarakat sipil karena dinilai bermasalah dan rentan disalahgunakan. Ini disebabkan Pasal 45C diadopsi dari Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, produk hukum yang dibuat pada zaman keadaan darurat sehingga menimbulkan pertanyaan jika diterapkan pada situasi normal seperti sekarang ini. Revisi terhadap UU ITE tersebut diharapkan segera dapat diselesaikan. Namun, RUU tentang Perubahan UU ITE belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan memasukkan RUU tersebut dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Isu:
Sejak 24 April hingga 11 Juni 2021, tidak kurang dari 165 orang tentara Myanmar tewas dan 123 orang lainnya terluka akibat baku tembak dengan pasukan Perlawanan Sipil di negara bagian Chin. Sedangkan dari Kubu Perlawanan sebanyak 30 orang tewas dan 45 orang lainnya terluka. Menurut Angkatan Bersenjata Chinland, sebanyak sembilan orang warga sipil tewas dan empat orang terluka. Bertambahnya jumlah korban menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi yang pergi ke negara-negara tetangga Myanmar seperti Thailand. Sejak Konsensus ASEAN disepakati, masyarakat internasional telah memiliki keraguan mengenai implementasinya karena tidak adanya mekanisme yang dapat memastikan agar junta militer harus mematuhi isi konsensus tersebut. Belum adanya kemajuan dalam implementasi lima butir Konsensus KTT ASEAN di Jakarta membuktikan perlunya dukungan internasional. Dukungan internasional diberikan sejumlah negara seperti China, Jepang dan sejumlah negara Barat. Komisaris Tinggi HAM Michelle Bachelet menunjukkan sikap kekecewaannya atas sikap junta militer yang belum mengimplementasikan lima butir konsensus ASEAN. Oleh sebab itu, Komisaris Tinggi PBB mendorong agar upaya diplomasi diperluas untuk menekan junta militer.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.


Isu:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk jasa pendidikan. Rencana ini terlihat dalam dokumen revisi kelima Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPN secara neto sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PPN sampai akhir Desember 2020 tercatat Rp448,4 triliun atau 88,4 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp507,5 triliun. Turunnya penerimaan PPN ini juga menyebabkan penerimaan pajak tahun 2020 hanya mencapai 1.069,98 triliun. Mengingat penerimaan pajak dari PPN cukup dominan kurang lebih sekitar 42 persen dari total penerimaan pajak, penurunan jenis pajak ini mendapatkan perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu pemerintah merilis sejumlah agenda reformasi pajak yang salah satunya melihat potensi pengenaan PPN secara multi-tarif. Pengenaan secara multi-tarif ini diwujudkan dengan menghapus beberapa sektor yang selama ini tidak dikenakan pajak salah satunya jasa pendidikan. Sebagaimana diketahui jasa pendidikan di Indonesia selama ini merupakan salah satu objek pajak yang tidak dikenakan PPN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN. Potensi dampaknya, pengenaan PPN pada jasa pendidikan akan mengakibatkan biaya pendidikan menjadi lebih mahal. Argumen ini bahkan akan tetap kuat meskipun dalam batas tertentu rencana pemerintah ini hanya akan dikenakan pada jasa pendidikan yang bersifat komersial. Sebaliknya, pemerintah memastikan bahwa jasa pendidikan seperti sekolah negeri, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan jasa pendidikan yang dinikmati oleh masyarakat banyak dipastikan tidak akan dikenakan PPN. Alasan pemerintah ini pun tetap di-challenge. Pengecualian pengenaan PPN kepada beberapa jenis jasa pendidikan di atas dinilai akan berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap jasa pendidikan yang berkualitas sehingga dapat semakin mengurangi daya saing bangsa. Hasil kajian Rise Working Paper menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir tidak ada perkembangan mutu pendidikan di Indonesia. Program-program pemerintah dalam sektor pendidikan dinilai cenderung tidak berubah alias itu-itu saja tetapi ironisnya, justru anggarannya terus ditambah.

Vol. II / PUSLIT - Juni 2021

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebabkan 51 pegawai diberhentikan dan 24 pegawai dilakukan pembinaan, menuai kontroversi berbagai pihak. Pasalnya, soal didalam tes TWK tersebut dianggap tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Sampai saat ini, persoalan terus bergulir hingga para pegawai yang dinonaktifkan membuat pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yaitu Usman Hamid termasuk kedalam ‘pelanggaran hak asasi manusia yang berat’ sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 94 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait persoalan ini, yaitu meminta agar TWK tidak dijadikan sebagai dasar pemberhentian para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Begitupun dengan Anggota DPR RI Komisi II Guspardi Gaus yang mengatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Namun demikian Pimpinan KPK tetap menolak mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang disebut menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos TWK, dengan alasan bahwa Kebijakan Pimpinan KPK dilatarbelakangi mitigasi risiko/permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi persyaratan.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Isu:
Sebagaimana pernah diprediksi sebelumnya, setelah sebulan pasca-lebaran, terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Covid-19, hingga Rabu 9 Juni 2021 Pukul 16.11 PM, tercatat 7.725 kasus baru Covid-19. Dengan demikian, sejak bulan Maret tercatat 1.877.050 kasus Covid-19 di Tanah Air. Satgas juga mencatat, penambahan pasien sembuh sebanyak 5.883 orang, sehingga total tercatat sebanyak 1.723.253 pasien yang sembuh. Selain itu, Satgas juga mencatat ada 170 pasien yang meninggal akibat Covid-19, sehingga total tercatat sebanyak 52.162 pasien meninggal akibat Covid-19. Pasca-Idul Fitri, terjadi peningkatan drastis kasus Covid-19. Bahkan di beberapa wilayah terjadi lonjakan kasus luar biasa yang membutuhkan perhatian ekstra serta penanganan komprehensif. Seperti di Bangkalan, Madura misalnya, terdeteksi lonjakan kasus yang mengkhawatirkan. Pada saat dilakukan penyekatan di Jembatan Suramadu (dalam rangka antisipasi Covid-19), ditemukan adanya 150 orang yang positif Covid-19 (berdasarkan Swab PCR). Yang menjadi masalah bukan saja jumlah kasus yang tinggi, namun juga kapasitas rumah sakit (RS) yang terbatas. Demikian juga di Kudus, Jawa Tengah, di mana terjadi lonjakan yang luar biasa dan hampir tak terkendali akibat penularan melalui klaster silaturahmi lebaran dan ziarah makam. Yang lebih parah, banyak tenaga kesehatan (nakes) juga terpapar Covid-19. Hingga 4 Juni 2021, tercatat sebanyak 358 orang nakes di Kudus terinfeksi Covid-19. Untuk membantu penanganan penyebaran Covid-19 di Kudus, Gubernur Jawa Tengah mengirim sebanyak 120 tenaga Kesehatan yang terdiri dokter spesialis, dokter umum, perawat, apoteker, ahli gizi, dan juga analis kesehatan. Menurut Satgas Covid-19, penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Kudus dan Bangkalan, salah satunya disebabkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat tersebut juga memiliki tradisi melakukan wisata ziarah ke makam leluhur. Di Bandung, kasus Covid-19 juga meningkat. Dalam waktu sehari saja (9 Juni 2021), tercatat 22 jenazah Covid-19 dimakamkan di TPU Cikadut, Bandung. Padahal angka tertinggi sebulan sebelumnya hanya 15 jenazah dalam sehari. Berdasarkan Pusat Informasi Covid-19 (Pusicov) Kota Bandung, jumlah kasus aktif di Bandung sebanyak 882 kasus, pasien yang sembuh sebanyak 19.173, dan pasien yang meninggal sebanyak 359 orang. Data lain yang juga sangat mengkhawatirkan terkait Covid-19 adalah telah masuknya virus dengan varian baru di Indonesia. Berdasarkan data Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, varian Corona ganas yang diwaspadai dunia telah ada 70 kasus di Indonesia, yang terdiri dari varian Alpa Corona B117, varian Delta B16172, dan varian Corona B1351. Lonjakan kasus Covid-19 dan masuknya virus varian baru tersebut perlu semakin diwaspadai, perlu penguatan sinergi di antara para pemangku kepentingan, dalam rangka mengatasi kasus-kasus yang terjadi dan mencegah penularan virus yang semakin masif.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Isu:
Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki sifat kedermawanan yang tinggi. Bahkan World Giving Index edisi X tahun 2019 menempatkan Indonesia pada urutan ke-10 sebagai negara paling dermawan selama satu dekade terakhir dan sebagai negara paling dermawan pada tahun 2018. Permasalahan sosial dan kemanusiaan menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk memberikan bantuan atau sumbangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti peristiwa bencana alam, wabah, bencana sosial, dan lain sebagainnya. Penyaluran sumbangan dana sosial dan kemanusiaan ini tidak terbatas untuk wilayah dalam negeri, tetapi juga luar negeri, salah satu contohnya sumbangan kemanusiaan untuk Palestina. Besarnya antusiasme masyarakat Indonesia untuk membantu masyarakat Palestina terbukti dengan terkumpulnya dana mencapai puluhan milyar dalam hitungan hari. Sifat kedermawanan masyarakat yang tinggi perlu mendapat apresiasi, namun sayangnya hal tersebut belum diikuti dengan sistem penggalangan, pengumpulan, penyaluran dana, dan pelaporan yang baik. Kepatuhan terhadap regulasi diperlukan untuk memastikan penggalangan dana dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tidak digunakan untuk kepentingan lain. Regulasi yang mengatur sumbangan masyarakat diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Selain itu terdapat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Zakat, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Berdasarkan ketentuan UU No. 9 Tahun 1961, pengumpulan uang atau barang ditujukan untuk kepentingan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan dengan izin pejabat yang berwenang yaitu Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/walikota. Izin pengumpulan uang dan barang juga dibatasi, hanya diberikan kepada perkumpulan atau organisasi masyarakat. Dalam perkembangan saat ini, pengumpulan sumbangan sosial dan kemanusiaan banyak dilakukan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan seperti penggalangan dana dilakukan oleh perorangan, menggunakan rekening pribadi, dan tidak membuat pelaporan secara transparan. Hal ini antara lain disebabkan oleh regulasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, tersebar dan bersifat sektoral, serta keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi penggalangan dan pengelolaan sumbangan sosial kemanusiaan. UU No. 9 Tahun 1961 sudah berusia 60 tahun sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, seperti larangan penggunaan dana untuk operasional pengelolaan sumbangan, proses izin berjenjang sesuai lingkup penggalangan dana (lokal, regional, dan nasional), birokrasi perizinan yang tidak sederhana, dan kemajuan teknologi seperti penggalangan dana sosial kemanusiaan melalui media massa dan media sosial. Peraturan yang tersebar dalam berbagai regulasi serta tidak secara komprehensif dan spesifik mengatur penggalangan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan dana masyarakat membuat masyarakat sulit mencari rujukan dasar hukum penggalangan dana sosial dan kemanusiaan. Dampaknya, banyak praktik penggalangan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengabaikan hak-hak donatur seperti hak untuk: mengetahui visi misi organisasi yang disumbang, tujuan sumbangan; menerima laporan keuangan secara transparan; kepastian sumbangan tepat sasaran dan dikelola secara tepat; mengetahui apakah pihak yang meminta sumbangan adalah staf organisasi atau sukarelawan; mendapat keleluasaan untuk bertanya dan menerima jawaban secara cepat, tepat, dan jujur; meminta agar nama donatur tidak diumumkan secara terbuka dan donatur berhak mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrel Fontelles melakukan kunjungan ke Indonesia pada awal Juni 2021. Bertemu dengan banyak pihak, termasuk Menteri Luar Negeri RI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Borrell membicarakan banyak hal terkait upaya peningkatan kerja sama Uni Eropa di kawasan, termasuk Indonesia. Salah satu topik penting yang perlu dicermati adalah mengenai upaya UE untuk meningkatkan kehadiran di Indo-Pasifik. Pada 19 April, para menteri luar negeri UE telah meluncurkan Strategi Kerja Sama Uni Eropa di Indo-Pasifik. Melalui kunjungnya Borrell tampaknya berupaya memperkenalkan strategi tersebut ke kawasan. Borrell menyatakan bahwa pendekatan Uni Eropa terhadap Indo-Pasifik akan berbeda dengan kekuatan besar lainnya yang lebih dahulu telah hadir di kawasan. UE ingin hadir secara konstruktif. UE tidak ingin terlibat dalam rivalitas antara kekuatan besar tersebut. Kerja sama ekonomi dan pembangunan akan menjadi prioritas, dibandingkan pendekatan politik. Dalam upaya untuk hadir di Indo-Pasifik, UE akan mengedepankan ASEAN. Uni Eropa menyadari arti penting kawasan Indo-Pasifik bagi komunitas internasional. Bagi Uni Eropa, di masa depan Indo-Pasifik akan menjadi pusat perekonomian dunia. Dan Uni Eropa dengan kepentingannya, ingin menjadi bagian dari pertumbuhan itu. Uni Eropa ingin hadir dan lebih terlibat di kawasan. Untuk memperkuat kehadiran Uni Eropa, kapal-kapal perang anggota Uni Eropa akan lebih sering hadir di kawasan. Tidak hanya demi kemakmuran kawasan, Uni Eropa memiliki kepentingan agar Indo-Pasifik stabil.

Penulis: BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S. A. P., M. A. P.


Isu:
Belum optimalnya penggunaan energi hijau dikarenakan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan nasional masih belum mendukung. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kapasitas pembangkitan listrik 72.888 megawat (MW) masih didominasi energi fosil sebesar 86,45%. Sementara itu, penggunaan energi hijau hanya sebesar 13,55%. Sumber energi hijau tersebut meliputi pembangkit listrik tenaga air sebesar 6.144 MW, panas bumi 2.131 MW, dan energi bersih lainnya sebanyak 2.215 MW. Perlunya pendanaan besar untuk proses transformasi energi, insentif, perbaikan infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusia yang berketerampilan tinggi. Dukungan pendanaan juga diperlukan diantaranya untuk kebutuhan penyimpan daya yang andal (off-grid), dan generator cadangan (on-grid). Selain itu, pengusahaan energi hijau juga dinilai kurang menarik minat pelaku usaha dan berisiko tinggi. Akibatnya lembaga keuangan kurang berminat memberikan pendanaan dengan tenor panjang dan tingkat bunga yang kompetitif. Namun demikian, untuk mendukung komitmen rendah karbon pada tahun 2060, pengembangan pembangkit listrik terbarukan tetap dipasang tinggi, yakni mencapai 38.000 MW pada tahun 2035. Pengembangan potensi energi surya akan menjadi prioritas dalam strategi pengembangan tersebut. Hal ini didasari pada semakin murahnya biaya pengembangannya serta proses dan sifat pembangkitannya lebih cocok dengan kondisi wilayah geografis Indonesia khususnya di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Percepatan penggunaan tenaga listrik berbasis sumber energi hijau menjadi kebutuhan penting. Oleh karena itu PT. Pertamina dan BUMN lainnya tertantang untuk meningkatkan penggunaan sumber energi alternatif nonfosil tersebut di samping pemanfaatan gas, misalnya.

Vol. I / PUSLIT - Juni 2021

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat alternatif skenario jadwal Pemilu 2024. Hal itu merespons permintaan KPU yang mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2024 dipercepat dari 21 April 2024 menjadi 21 Februari 2024. Dalam RDP tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengusulkan jadwal pelaksanaan Pemilu digelar Maret 2024 dengan pertimbangan anggaran dan kondisi cuaca. DPR RI meminta KPU untuk membuat beberapa alternatif jadwal penyelenggaran Pemilu 2024, tidak masalah jika tidak terjadi pada April 2024 hanya saja harus membuat perencanaan yang matang agar tetap maksimal karena bagaimanapun juga Pemilu 2024 merupakan Pemilu terbesar bangsa Indonesia karena pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan ditahun yang sama. Pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat jika pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada digelar bersamaan pada 2024. Namun, waktu pelaksanaan Pilpres dan Pileg tidak akan berbarengan dengan Pilkada. DPR dan pemerintah memiliki opsi agar Pilkada serentak dilaksanakan pada 20 November 2024. Terlebih dahulu diselesaikan Pilpres dan Pileg setelah itu baru melaksanakan Pilkada di bulan November. Semua elemen penyelenggara Pemilu juga sudah mempersiapkan hal-hal penting untuk menghadapi Pemilu yang masih 3 tahun lagi. Contohnya Bawaslu, bentuk kesiapan menghadapi kompleksitas Pemilu dan Pilkada 2024 dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu. Selain itu, meningkatkan peran masyarakat agar semakin aktif dalam partisipasi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga Pemilu jujur dan adil, aman serta berkualitas semakin tercipta.

Penulis: Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.


Isu:
Indonesia saat ini memasuki era ageing population yaitu meningkatnya usia harapan hidup dan populasi lansia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, usia harapan hidup di Indonesia mencapai 71,38 tahun dengan rincian 69,44 untuk laki-laki dan 73,33 untuk perempuan. Sedangkan populasi lansia di Indonesia mencapai 26,82 juta orang atau hampir 10% dari total seluruh populasi. Indonesia merupakan negara dengan jumlah lansia terbanyak ke-8 di dunia. Di tengah pandemi Covid-19 ini perlindungan kelompok lansia melalui vaksinasi harus diprioritaskan dan dioptimalkan. Hal ini mengingat bahwa kelompok lansia merupakan kelompok yang paling rentan. Berdasarkan juknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, disebutkan bahwa kelompok lansia diberikan dua dosis vaksin dengan interval pemberian 28 hari. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk lansia baru dilaksanakan sekitar 3 bulan. Namun cakupan vaksinasi Covid- 19 tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data Kemenkes per 1 Juni 2021, lansia yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama sebanyak 3,345 juta orang dan vaksinasi dosis kedua sebanyak 2,2 juta orang. Sedangkan target yang diharapkan sebanyak 21,5 juta orang. Hal ini dapat diartikan bahwa cakupan vaksinasi Covid-19 untuk lansia masih di angka < 20% dari target. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk lansia sebaiknya dipercepat, mengingat kematian akibat Covid-19 pada kelompok lansia cukup tinggi yaitu 49,4%. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan No.HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Serta Pendidik, dan Tenaga Pendidikan. Selain itu, kelompok lansia merupakan kelompok yang cukup rentan untuk terpapar Covid-19 dan memiliki risiko yang besar terjadi kematian dimana fatality rate mencapai 50%. Percepatan vaksinasi Covid-19 pada lansia diharapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat segera terbentuk herd immunity. Beberapa kendala masih rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 pada lansia antara lain terkait akses lokasi vaksinasi yang masih sulit dijangkau untuk lansia. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik yang sudah mulai menurun, sehingga para lansia membutuhkan tempat vaksinasi yang dekat dan mudah dijangkau. Selain itu, ketiadaan pendamping juga menjadi faktor lansia tidak melakukan vaksinasi. Di sisi lain, rendahnya cakupan vaksinasi juga disebabkan masih adanya kekhawatiran terutama dari pihak keluarga terkait efek samping dari vaksin tersebut terutama yang memiliki riwayat komorbid. Berbagai pendekatan baik kesehatan maupun keagamaan dilakukan pemerintah terutama pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pemerintah juga membuat kebijakan 1:2 yaitu 1 orang non lansia akan mendapatkan vaksinasi jika membawa lebih dari 2 orang lansia untuk dilakukan vaksinasi. Selain mempermudah mobilitas lansia melalui kerja sama dengan komunitas, organisasi lokal, dan pihak swasta dengan menyediakan layanan antar jemput, pemerintah daerah mulai melakukan jemput bola dengan menyediakan tempat-tempat vaksinasi yang mudah dijangkau seperti pembentukan pos-pos di level desa/kelurahan untuk memperluas cakupan vaksinasi.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Isu:
Sebanyak 75 dari 1.349 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengikuti Tes Wawancara Kebangsaan (TKW) tidak lolos. Mereka yang tidak lolos ujian alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut di antaranya sejumlah penyidik andal. Adapun 75 pegawai KPK yang tergabung dalam Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK) mengadukan pelanggaran hak asasi manusia terkait tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pegawai KPK, Novel Baswedan mengatakan, ada tindakan sewenang-wenang yang berdampak pada pelanggaran HAM dalam proses TKW KPK terhadap pegawainya. Pertanyaan-pertanyaan dalam TWK tersebut menyerang privasi, hingga persoalan keagamaan para pegawai. Menanggapi laporan tersebut, Komnas HAM tengah mengkaji substansi dari pertanyaan pada TWK, syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Komnas HAM akan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TWK, baik pimpinan KPK maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan, saat ini Komnas HAM sedang meminta keterangan tambahan dari sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Novel Baswedan dkk., selaku pengadu terkait dugaan pelanggaran HAM pada substansi pertanyaan TWK. Untuk mendalami kasus ini Komnas HAM menggunakan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 89 yang mengatur fungsi Komnas HAM dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang HAM. Sementara, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyatakan telah menemukan satu fakta baru terkait proses pendalaman dugaan pelanggaran HAM dalam TKW. Oleh karena itu, Komnas HAM akan memanggil Ketua KPK, Firli Bahuri untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sejumlah 1.271 Pegawai KPK yang telah lolos TWK telah dilantik sebagai ASN pada 1 Juni 2021. Walaupun sebelumnya ada permintaan penundaan pelantikan yang datang dari 588 pegawai KPK dan kalangan masyarakat sipil. Adapun pertimbangan permintaan penundaan pelantikan karena masih adanya beberapa masalah yang belum diselesaikan oleh Pimpinan KPK. Ada beberapa pertanyaan yang dipermasalahkan oleh pegawai KPK yakni terkait ada problem serius dalam TWK dan mengenai pernyataan Presiden, UU KPK, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan, serta kredibilitas pimpinan KPK. Sementara itu, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, proses penetapan surat keputusan (SK) pengangkatan ASN atas 1.271 pegawai yang lolos tes menjadi ASN sudah selesai. Apabila ada pegawai KPK yang tidak mengikuti pelantikan tanpa alasan yang dapat diterima akan dianggap mengundurkan diri. Penilaian atas alasan tidak mengikuti pelantikan yang dapat diterima atau tidak tersebut menjadi kewenangan KPK.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Hampir 1,5 bulan setelah pertemuan pemimpin ASEAN, tidak ada tindakan konkret ASEAN mengatasi krisis politik di Myanmar. Oleh karena itu, Indonesia mendesak ASEAN agar mengimplementasikan hasil pertemuan. Hal tersebut dikemukakan Menlu Retno LP Marsudi di sela pertemuan dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, Rabu (2/6/2021), di Jakarta. Retno merujuk pada pertemuan kepala pemerintahan atau kepala negara ASEAN (ASEAN Leaders’Meeting) pada 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Saat itu ASEAN antara lain meminta agar kekerasan segera dihentikan dan para pihak di Myanmar berdialog. Utusan khusus ASEAN akan memediasi dialog itu dengan bantuan Sekretariat ASEAN. Utusan khusus ASEAN harus bertemu semua pihak di Myanmar. Sampai sekarang, ASEAN belum kunjung menunjuk utusan khusus. Retno mendesak, utusan khusus harus segera ditunjuk. Ketua dan Sekretaris Jenderal ASEAN juga diharapkan segera melawat ke Myanmar. Menurut Retno, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus diprioritaskan. ASEAN akan meminta persetujuan Myanmar soal calon utusan yang akan ditunjuk. Sejumlah diplomat menyebut, perwakilan dari Indonesia dan Thailand akan menjadi bagian dari utusan tersebut. Utusan tidak akan tinggal di Myanmar dan hanya akan bolakbalik ke negara tersebut. Di tengah keterbatasan itu, utusan ASEAN diharapkan bisa memfasilitasi dialog semua faksi, seperti disepakati ASEAN pada April lalu. Karena itu, penting memastikan faksi-faksi di Myanmar bisa menerima utusan khusus ASEAN.

Penulis: BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S. A. P., M. A. P.


Isu:
Pada Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah mengusulkan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dibandingkan dengan tarif yang selama ini berlaku, yakni sebesar 10%. Usulan kenaikan tersebut berdasarkan kondisi daya beli masyarakat yang mulai membaik pada tahun 2021 dan adanya sejumlah skema bantuan sosial untuk menaikkan tingkat konsumsi. Selain itu, kenaikan tarif PPN negara-negara kawasan Asia Tenggara, dan kawasan lain seperti Brapemerisil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan juga menjadi salah satu pertimbangan kenaikan tersebut. Sejumlah faktor yang melatarbelakangi usulan kenaikan tarif PPN tersebut, yaitu: 1) target normalisasi defisit anggaran menjadi di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto pada 2023, kondisi yang mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak penerimaan, 2) tarif yang berlaku saat ini mencerminkan ketidakadilan bagi wajib pajak karena masyarakat dengan daya beli tinggi membayar pajak sama dengan masyarakat berdaya beli lebih rendah, dan 3) hilangnya penerimaan pajak akibat pelonggaran tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan UU No. 2/2020 sehingga menuntut pemerintah untuk menerapkan tarif efektif. Asumsi yang digunakan kebijakan kenaikan tarif ini adalah target pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang ditetapkan Kementerian Keuangan mencapai 3,7%—4,3% pada tahun 2021. Dengan demikian, perkiraan konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku sebesar Rp9.229,3 triliun— Rp9.282,7 triliun pada 2021 sehingga potensi PPN yang bisa dipungut senilai Rp1.107,51 triliun—Rp1.113,92 triliun.

Vol. IV / PUSLIT - Mei 2021

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Isu:
Laik Operasi (SKLO) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan penggelaran layanan 5G ini menandai bahwa saat ini Indonesia memasuki tahapan simultaneous operation 4G dan 5G. Kominfo masih akan terus membangun infrastruktur telekomunikasi 4G agar wilayah yang belum tersentuh internet, masyarakat di sana bisa merasakan pengalaman berselancar di dunia maya. Berdasarkan data terakhir, dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan akses sinyal 4G. Adapun, 12.548 desa/kelurahan itu ada 9.113 desa/kelurahan yang terletak di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), dikerjakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, sedangkan sisanya 3.435 desa/kelurahan daerah non-3T dilakukan operator seluler. Khusus untuk wilayah 3T, Kominfo melalui Bakti telah bekerjasama dengan mitra swasta dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran telah dapat mengubah skema penggelaran jaringan operator seluler, sehingga dapat memunculkan banyak opsi kerja sama di antara operator seluler, seiring dengan diperbolehkannya berbagi infrastruktur pasif dan aktif. Pemegang perizinan perusahaan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyeleggaraan telekomunikasi, dapat melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Hal ini didorong realita, bahwa pembangunan jaringan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan khususnya kecepatan data dengan teknologi terbaru. Operator akan lebih mendorong penggunaan menara bersama dan manage service dalam pengembangan jaringan agar lebih efisien.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Isu:
Indonesia tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan kasus Covid-19 usai libur Lebaran 2021. Hal ini seiring dengan peningkatan mobilitas warga dan munculnya varian baru Virus Corona. Data harian yang dirilis Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 pada Rabu 21 Mei 2021 terjadi penambahan kasus Covid-19 baru sebanyak 5.034 orang pada hari ini. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 3.189 kasus, dan penambahan kasus meninggal 144 orang. Sehingga, total keseluruhan, sebanyak 1.791.221 orang dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona. Dari jumlah itu sebanyak 1.645.263 orang dinyatakan pulih. Sementara 49.771 lainnya meninggal dunia. Kasus Virus Corona naik 36% pada sepekan terakhir. Berdasarkan data Satgas, kasus Corona sempat mengalami penurunan pada periode 10-16 Mei menjadi 26.067 orang. Namun, pada periode 17-23 Mei, jumlah kasus kembali bertambah menjadi 35.470 orang atau naik 36,07%. Kenaikan kasus terjadi terutama di wilayah-wilayah yang jadi tujuan arus mudik dan arus balik lebaran 2021. Lima provinsi ini didominasi oleh provinsi tujuan mudik yaitu Jabar, Sumbar, dan Jateng. Serta provinsi tujuan arus balik mudik yaitu DKI Jakarta. Di Jawa Barat naik 2.221 kasus dibandingkan pekan sebelumnya; DKI Jakarta naik 1.230 kasus dalam sepekan; Sumatera Barat naik 959 kasus; Jawa Tengah 948 kasus; dan Aceh naik 561 kasus dalam sepekan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengidentifikasi temuan kasus mutasi Virus SARS-Cov-2 yang tergolong 'Variant of Concern (VoC)' oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Varian tersebut memiliki mutasi yang memengaruhi sifat penularan, kepekaan alat tes, keparahan gejala, hingga kemampuan virus menghindari sistem imunitas. Dalam penanganan Covid-19, Pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus terus mengupayakan bagaimana 3M, 3T dan PPKM Mikro harus bisa sama-sama berjalan, dengan cara melibatkan level pemerintahan terkecil serta masyarakat. 3T adalah testing (melakukan tes Covid-19), tracing (penelusuran kontak erat) dan treatment (salah satu upaya utama dalam penanganan) serta menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. PPKM mikro saat ini masih berlangsung di 30 provinsi sejak 18 hingga 31 Mei 2021. Keputusan pemerintah perpanjang PPKM mikro ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pascalibur lebaran. selanjutnya PPKM mikro akan diberlakukan 1-14 Juni mendatang dengan mengikutsertakan Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. Aturan PPKM mikro ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021. Berikut rangkuman aturan PPKM mikro yang telah ditetapkan pemerintah: 1. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office (WFO) 50%. 2. Kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan tatap muka (offline). 3. Perguruan Tinggi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 4. Kegiatan restoran atau makan/minum di tempat dibatasi 50%. 5. Layanan pesan antar diperbolehkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 6. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 7. Kapasitas tempat ibadah dibatasi 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% yang diatur dengan Perda atau Perkada. 8. Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan pengetatan protokol kesehatan. 9. Untuk sektor transportasi, kendaraan umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional. 10. Kegiatan konstruksi diizinkan berjalan 100%, demikian pula dengan sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan, dan logistik. Selain ketentuan di atas para kepala daerah juga diminta mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama masa PPKM mikro, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan atau mall, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, diinstruksikan pula agar para kepala daerah melakukan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum atau tempat wisata, dengan menerapkan kewajiban screening tes antigen/GeNose untuk fasilitas berbayar atau lokasi wisata indoor. Di fasilitas umum/lokasi wisata, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat. Namun demikian, aktivitas masyarakat di fasilitas umum/lokasi wisata dilarang di daerah yang berada di zona merah atau oranye Covid-19.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.


Isu:
Kebocoran data pribadi dalam jumlah besar kembali terjadi. Kali ini diduga merupakan data yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) karena berisikan nomor kartu, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kebocoran data BPJS Kesehatan terungkap setelah sebuah akun bernama Kotz yang bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual data pribadi (reseller) menawarkannya di sebuah forum daring Raid Forums. Penjual mengklaim memiliki 279 juta salinan data identitas warga Indonesia dengan menunjukkan contoh lebih kurang 100.000. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menambah panjang daftar kasus kebocoran data pribadi dalam dua tahun terakhir, seperti dugaan bocornya data pribadi yang dikelola oleh Tokopedia, Bhinneka.com, Kreditplus, RedDoortz, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, dari semua kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi, belum ada yang terungkap para pelakunya secara tuntas. Kebocoran data pribadi akan berdampak serius terhadap banyak orang yang data pribadinya tersebar luas. Selain privasi terganggu, mereka dapat menjadi korban kejahatan siber, seperti pemalsuan, penipuan, pemerasan, atau praktik doxing, yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data bahkan dapat mengganggu stabilitas negara. Kebocoran data penduduk memudahkan pihak manapun secara global untuk melancarkan operasi propaganda komputasional, seperti yang pernah diduga dilakukan Rusia dan skandal Cambridge Analytica dalam pemilu Presiden Amerika Serikat ataupun referendum Brexit tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia (UII), Yudi Prayudi, kebocoran data dari instansi tertentu selalu ditunggu pegiat dark web. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) berencana membentuk tim untuk menyelidiki kasus dugaan bocornya data ini yang didukung satuan lain termasuk dari Polda Metro Jaya. Dittipidsiber juga telah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk diminta klarifikasi terhadap kasus ini. Upaya menelusuri kebocoran data pribadi juga telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BPJS Kesehatan, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terkait dengan kebocoran data BPJS Kesehatan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menyebutkan pihaknya telah menginvestigasi sampel data pribadi yang beredar di Raid Forums. Dari investigasi yang ditemukan data sampel berjumlah 100.002 data pribadi. Terkait dengan kebocoran data BPJS Kesehatan, sejumlah pihak mendesak agar pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera diselesaikan. Bocornya 279 juta data warga Indonesia ini menjadi momentum untuk segera mengesahkan RUU PDP untuk memperkuat pengamanan data pribadi warga.

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Isu:
Seusai menjalani bentrokan disertai gempuran jet tempur dan rudal selama sekitar lebih dari sepuluh hari (10 hingga 20 Mei 2021) di jalur Gaza, Israel dan kelompok Hamas menyatakan setuju melakukan gencatan senjata pada hari Jumat 21 Mei 2021. Namun satu hal yang sulit dilakukan adalah mengarahkan keduanya pada upaya perundingan yang lebih komprehensif mengalahkan proposal “transaksi abad ini” yang diinisiasi Trump (Trump Peace Plan). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken telah berkunjung ke Timur tengah pada tanggal 24 Mei 2021 untuk memastikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diinisiasi oleh Mesir berjalan sebagaimana mestinya. Konflik yang terjadi antara Israel dengan Hamas Palestina dapat berdampak terhadap ekonomi Indonesia secara tidak langsung. Dampak tersebut terjadi jika konflik melebar ke negara Timur Tengah lainnya. Salah satu dampak terbesarnya adalah kenaikan harga minyak mentah. Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara net importir minyak mentah. Konflik tersebut jika melebar akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Meski Israel dan Hamas Palestina setuju menghentikan pertempuran, kebijakan ini belum berarti perdamaian. Gencatan senjata bisa jadi diambil dengan alasan kedua belah pihak ingin menegosiasikan kesepakatan apa yang ingin mereka capai. Bisa juga keduanya melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dalam negosiasi tersebut. Selain itu, gencatan senjata juga bisa jadi menjadi taktik atau tipu muslihat satu pihak untuk melakukan tindakan

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.


Isu:
Penghasilan wajib pajak peserta Tax Amnesty 2016 menjadi jalan tengah untuk mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19. Opsi kebijakan yang kerap disebut sebagai Sunset Policy ini dianggap dapat dengan cepat membantu pemerintah untuk menambal celah defisit anggaran. Di sisi lain, terobosan ini juga bisa meringankan beban pengusaha yang masih berusaha pulih dari pandemi. Melalui kebijakan Sunset Policy ini, pemerintah memberikan stimulus kepada wajib pajak peserta Tax Amnesty untuk kembali mengungkapkan hartanya yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Latar belakang dirumuskannya Sunset Policy ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya repatriasi harta atau aset dalam program Tax Amnesty 2016. Alasan lainnya adalah kesulitan pemerintah untuk menindaklanjuti data hasil kerja sama pertukaran informasi atau Automatic Exchange of Information (AEOI). AEOI merupakan pertukaran informasi yang melibatkan mekanisme transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan secara massal oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak. Kesulitan tersebut tentu beralasan. Pada 2018 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total nilai data AEOI mencapai Rp2.742 triliun. Berdasarkan penelitian Ditjen Pajak Kemenkeu, terdapat selisih setara kas pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018, dengan data AEOI senilai Rp670 triliun.

Vol. III / PUSLIT - Mei 2021

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.


Isu:
Konflik Israel dan Palestina kembali memanas selama sepekan terakhir. Kejadian tersebut kemudian memicu keramaian di media sosial yang dilakukan oleh warganet. Sebelumnya di Lombok, viral seorang pemuda membuat konten di TikTok yang menghina negara Palestina. Terbaru, seorang pelajar juga membuat konten serupa pada platform yang sama sehingga yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyararakat mengenai penggunaan teknologi digital yang baik serta rendahnya kemampuan literasi digital. Padahal di masa pandemi sekarang ini, penggunaan teknologi internet adalah sebuah keniscayaan. Perlu kesadaran dari masyarakat untuk selalu mengoptimalkan penggunaan internet, meminimalkan konten negatif, dan memperbanyak konten positif dan kreatif yang mendidik serta informatif. Saat ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73,7% dari populasi. Jumlah pengguna ini meningkat terutama akibat pandemi sejak tahun lalu. Ancaman terhadap penyebaran konten negatif terutama yang terkait isu-isu terkini seperti SARA dan kebencian semakin marak. Pemerintah telah mencanangkan program Literasi Digital Nasional (LDN) dan menargetkan 50 juta masyarakat Indonesia telah memiliki literasi digital pada tahun 2024. Program LDN yang telah dicanangkan pemerintah perlu diapresiasi sebagai langkah preventif di hulu untuk mencegah hal-hal negatif yang mungkin muncul dari penggunaan internet.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Isu:
Vaksinasi Covid-19 semakin diperluas dengan adanya vaksinasi gotong royong dengan tujuan meningkatkan cakupan vaksinasi sehingga tercapainya kekebalan kelompok. Vaksinasi gotong royong menimbulkan sejumlah polemik seperti tingginya harga pembelian vaksin sehingga tidak semua perusahaan mampu menyediakan vaksin bagi para pekerjanya dan harapan tercapainya kekebalan kelompok walaupun baru sekitar 3% penduduk yang sudah menerima vaksinasi Covid-19. Berdasarkan data cakupan vaksinasi tanggal 19 Mei 2021, jumlah penduduk yang sudah divaksinasi ke-1 dan ke-2 sebanyak 9.366.635 atau baru sekitar 3,4% dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Masih jauh dari target kekebalan kelompok sebesar 70% penduduk Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan melalui dua cara yaitu vaksinasi program yang diberikan kepada masyarakat dengan pendanaan dibebankan pada pemerintah atau vaksinasi gotong royong yang diberikan kepada para pekerja, keluarga dan individu lain dengan pendanaan dibebankan pada badan hukum/badan usaha. Adapun masyarakat penerima vaksinasi program dan penerima vaksinasi gotong royong tidak dikenakan biaya. Sedangkan jika ada KIPI pasca vaksinasi gotong royong, biaya pemantauan dan penanggulangannya dibebankan APBN. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021, pemerintah menetapkan harga pembelian vaksin Sinopharm beserta tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong yaitu harga pembelian vaksin Rp321.660,00 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp.117.910,00 per dosis. Harga maksimal vaksin gotong royong Rp879.140,00 dan belum termasuk pajak. Kadin Indonesia mencatat sebanyak 22.736 perusahaan mendaftar dengan jumlah pekerja yang didaftarkan hampir 10 juta orang. Sebanyak 18 manufaktur dijadwalkan melakukan vaksinasi gotong royong pada 18 Mei 2021 dengan alokasi 40.000 pekerja. Perusahaan tersebut antara lain Unilever Indonesia (3.000 dosis), Mayora (5.000 dosis), Kalbe Farma (3.000 dosis), Toyota (3.000 dosis), Coca Cola Bottling Indonesia (2.000 dosis), Pan Brothers (1.000 dosis), Astra Otoparta (1.000 dosis) dan Gunung Sewu Kencana (3.000 dosis). Dengan keterbatasan anggaran, setiap badan hukum/badan usaha mempunyai pertimbangan masing-masing dalam memilih pekerja yang berhak mendapatkan vaksin yaitu diutamakan pekerja yang berdesakan dengan banyak orang, berhadapan dengan konsumen, karyawan dengan komorbid risiko tinggi Covid-19, berada di zona risiko tinggi Covid-19, dan adanya klaster penularan Covid-19 di tempat kerja. Fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha dalam melakukan vaksinasi gotong royong harus memenuhi persyaratan, bukan tempat pelayanan vaksinasi program, dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Badan hukum/badan usaha yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan memenuhi persyaratan dapat melakukan vaksinasi gotong royong di tempat tersebut.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.


Isu:
Pengalihan status dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU Nomor 19 Tahun 2019) yang menyebutkan bahwa pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan pelaksanaan ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, yang di dalam Pasal 3 Huruf b menyebutkan syarat setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Aturan pelaksanaan berikutnya adalah Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN yang menyebutkan dalam Pasal 5 Ayat (4) bahwa untuk memenuhi syarat tersebut dilaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN pada saat ini menimbulkan polemik menyusul diberhentikannya 75 pegawai KPK karena tidak lulus TWK. Menanggapi polemik tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi. Hasil TWK hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Presiden juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Presiden Jokowi menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Terkait dengan hasil TWK 75 pegawai KPK, Presiden berpendapat bahwa apabila ada kekurangan, masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Presiden meminta pihak-pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan. Menteri PANRB menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, perlu berkoordinasi dengan Ketua KPK dan Kepala BKN. Sementara Kepala BKN menyatakan tidak dapat mengomentari mengenai pendidikan kedinasan yang dimaksud Presiden, mengingat BKN bukan penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Salah satu anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris meminta agar keputusan pimpinan KPK yang membebastugaskan 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes segera dicabut.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Isu:
Eskalasi konflik Israel-Palestina yang menghebat sejak 12 Mei 2021 membutuhkan solusi yang mendesak, karena korban sipil Paletsina terus berjatuhan melebihi angka 130 jiwa, termasuk 30 lebih anak-anak. Bombardir jet-jet tempur Israel harus segera dihentikan untuk mencegah lebih banyak jatuhnya para korban sipil dan memberikan ruang bagi masuknya bantuan kemanusiaan. Peredaan ketegangan akan membantu dampak memanasnya situasi ke berbagai Kawasan, terutama di negeri dengan mayoritas Muslim, khususnya Indonesia, sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.


Isu:
Dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp172,35 triliun per 11 Mei 2021. Realisasi anggaran sebesar 24,6% dari total anggaran tersebut meningkat Rp49,01 triliun dari realisasi triwulan I, yakni Rp123,26 triliun. Adapun sektor-sektor penyerap realisasi program tersebut, yakni kesehatan sebesar Rp24,90 triliun atau 14,2% dari pagu Rp175,22 triliun, perlindungan sosial terserap Rp56,79 triliun atau 37,8% dari pagu Rp150,28 triliun, program prioritas Rp21,8 triliun atau 17,6% dari pagu Rp123,67 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp42,03 triliun atau 21,7% dari pagu Rp193,53 triliun, dan insentif usaha Rp26,83 triliun atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun. Dari rincian penyerapan setiap sektor tersebut, percepatan penyaluran perlindungan sosial tampak cukup signifikan dari besarnya tingkat serapan anggaran progam itu. Hingga 11 Mei 2021 tercatat realisasi penyaluran bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp13,83 triliun atau 48,19% dari anggaran Rp28,71 triliun. Lalu, realisasi kartu sembako mencapai Rp17,24 triliun atau 38,20% dari anggaran Rp45,12 triliun. Kemudian, realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai Rp11,81 triliun atau 98,39% dari anggaran Rp12,0 triliun dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa mencapai Rp2,51 triliun atau 17,41% dari anggaran Rp14,4 triliun. Gambaran ini menunjukkan bahwa isu perlindungan sosial menjadi salah satu sektor penting yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah sebagai upaya untuk memperkuat basis katup pengaman sosial dari dampak Covid-19.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →