Info Singkat

Vol. XII / No. 23 - Desember 2020

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.


Abstrak:
Pemerintah mengusulkan RUU Hukum Acara Perdata menjadi salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 sebagai upaya untuk dapat lebih memberikan kepastian hukum serta dapat mengakomodasi dinamika perkembangan hukum masyarakat. Artikel ini membahas apa yang menjadi urgensi dari pembentukan RUU Hukum Acara Perdata. Pembahasan menyimpulkan bahwa pembentukan RUU tersebut urgen untuk dilakukan karena secara filosofis, sosiologis, dan yuridis memenuhi syarat untuk dilakukan suatu pembaruan hukum. Regulasi acara peradilan perdata selama ini (utamanya HIR dan RBg) masih merupakan produk kolonial Hindia Belanda, tidak sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Regulasi acara peradilan perdata juga belum terunifikasi dan tidak sesuai lagi dengan tata hukum Indonesia. Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku saat ini tidak mampu mengakomodasi berbagai dinamika perkembangan hukum di masyarakat. DPR bersama pemerintah perlu segera membahas RUU Hukum Acara Perdata sebagai bagian dari upaya mewujudkan Hukum Acara Perdata nasional yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Kasus kartun Nabi di Charlie Hebdo dan pengajaran Samuel Paty di sekolah yang mengaitkannya dengan kebebasan berekspresi di Prancis, kembali memicu kemarahan warga muslim, tidak hanya di negeri itu, tetapi juga di berbagai negara. Reaksi yang muncul tidak hanya gelombang unjuk rasa, tetapi juga pembunuhan terhadap sang guru, seruan boikot, dan pemutusan hubungan diplomatik. Kasus kartun yang berulang dan dinilai sebagai pelecehan Islam telah mempertanyakan kemampuan Pemerintah Prancis untuk mencegahnya, di balik argumen pentingnya mempertahankan kebebasan dan sekulerisme di negeri itu, sehingga telah menyebabkan munculnya berbagai aksi anarkis di Timur Tengah dan lain-lain. Respons baru Prancis dengan pemahaman yang lebih baik dan empati yang lebih besar dibutuhkan untuk memperbaiki hubungannya dengan banyak negara dengan mayoritas muslim, demi menciptakan masa depan dunia yang lebih aman dan damai.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Abstrak:
UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan guru adalah pendidik profesional, di mana guru memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) dan tersertifikasi. Dalam praktiknya, pendidikan masih bertumpu pada guru honorer karena kekurangan jumlah pendidik profesional. Dari sisi kualifikasi dan kompetensi, baru sebagian kecil dari guru honorer yang berpendidikan S1 dan tersertifikasi. Masih banyak kualifikasi guru yang belum terpetakan, terutama para guru bantu yang belum terdaftar pada data pokok pendidikan. Tulisan ini mengkaji skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam memenuhi kekurangan tenaga pendidik di sekolah. Seleksi terbuka PPPK bagi guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dapat menjadi solusi pembenahan tata kelola tenaga pendidik. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik yang kompeten dan guru dapat berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan tugas mendidik tanpa mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Diperlukan sinergi antarkementerian/lembaga dan seluruh pihak terkait termasuk Komisi X DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar seleksi PPPK menghasilkan guru yang berkualitas.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.


Abstrak:
Sektor perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang ikut terdampak Covid-19, yang terlihat dari kinerja dan kapasitas debitur bank dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit/pinjaman. Kondisi ini harus diantisipasi agar tidak meningkatkan risiko kredit dan mengganggu stabilitas sistem keuangan dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020. Tulisan ini mengkaji pentingnya perpanjangan restrukturisasi kredit dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Secara keseluruhan, restrukturisasi kredit sampai akhir Oktober 2020 sudah mencapai Rp1.113,93 triliun dan menyebabkan rendahnya nilai Non Performing Loan (NPL). Namun, sektor perbankan juga harus fokus pada loan at Risk (LaR) yang berpotensi menciptakan NPL. Sektor perbankan perlu meningkatkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dukungan sektor fiskal dan moneter juga diperlukan untuk keberhasilan kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit. DPR RI melalui Komisi XI harus terus mengingatkan lembaga-lembaga terkait, BI, OJK, dan Kementerian Keuangan untuk terus bersinergi menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Tahapan Pilkada serentak memasuki masa tenang pada tanggal 6-8 Desember 2020. Berbagai kerawanan yang rentan terjadi pada masa kampanye berpotensi akan tetap terjadi pada masa tenang. Tulisan ini hendak mengkaji tentang antisipasi terhadap potensi kerawanan pada masa tenang Pilkada Serentak 2020. Beberapa kerawanan pelanggaran antara lain pemasangan alat peraga kampanye, pengerahan pemilih, politik uang, terjadinya ancaman atau intimidasi kepada pemilih dalam menentukan pilihan di dalam pemilihan kepala daerah, serta pelanggaran kampanye pada media daring. Dengan adanya berbagai potensi kerawanan tersebut Bawaslu menetapkan strategi antisipasi untuk mengatasi ancaman tersebut. Pihak pengawas perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap konten kampanye langsung serta tidak langsung dan terjadinya politik uang dalam masa tenang. DPR RI melalui Komisi II juga harus mengawal pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu agar setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindaklanjuti dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kampanye dan masa tenang Pilkada Serentak 2020.

Vol. XII / No. 22 - November 2020

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.
NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Abstrak:
Proses harmonisasi terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) saat ini menimbulkan pro dan kontra pada berbagai pihak. Padahal pengaturan ini merupakan suatu langkah yang diambil oleh pembuat kebijakan untuk menciptakan suatu tata kelola minuman beralkohol (minol) di Indonesia. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji dan memberikan alternatif solusi mengenai penyelesaian polemik pengaturan minol di Indonesia. Dalam proses harmonisasi, Badan Legislasi dan Pengusul RUU Minol dapat mengganti frasa larangan menjadi pengendalian dan/atau pengawasan. Kemudian terkait dengan kriminalisasi perbuatan, masih perlu dilakukan pemilahan perbuatan yang dapat dikriminalisasi secara tepat efisien. Pemilahan tersebut dilakukan agar dapat menimbulkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kedua masukan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengaturan tentang minol yang lebih komprehensif bagi seluruh warga negara Indonesia.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Abstrak:
Joe Biden sudah dipastikan memenangi pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tahun 2020. Pekerjaan rumah yang harus dilakukannya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia terhadap kepemimpinan global AS. Artikel ini menganalisis hubungan AS di bawah Joe Biden dengan Indonesia dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, kemenangan Biden merupakan peluang dan optimisme baru bahwa ketegangan di kawasan Indo-Pasifik akibat persaingan geopolitik antara AS-China bisa segera diatasi. Indo-Pasifik yang aman dan stabil sangat menguntungkan bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan. Indonesia akan mendapatkan dampak positif dari kondisi seperti itu berupa peluang ekspor dan investasi yang lebih besar. Secara bilateral, Biden diharapkan akan meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Indonesia mengingat Indonesia yang terlalu dekat dengan China sangat tidak diharapkan. Indonesia akan memperoleh keuntungan ekonomi dan politik bila tercipta keseimbangan ideal di kawasan karena Indonesia tidak didominasi oleh salah satu kekuatan baik AS maupun China.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Peringatan Hari Anak Sedunia dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak. Anak termasuk kelompok yang rentan kekerasan. Pandemi Covid-19 membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap anak. Tulisan ini mengkaji faktor penyebab kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 dan upaya pencegahannya. Ketidaksiapan orang tua beradaptasi dengan perubahan rutinitas selama pandemi Covid-19, perubahan skema pembelajaran anak, dan tekanan ekonomi keluarga akibat pandemi Covid-19 semakin memperburuk psikologis orang tua. Sementara pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak minim. Akibatnya anak berada pada posisi rawan kekerasan. Upaya pencegahan dapat dimulai dari penguatan peran dan fungsi keluarga. Kemudian penguatan peran sekolah dalam memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya mendidik anak tanpa kekerasan serta penguatan peran lembaga keagamaan dan lembaga masyarakat di tingkat lokal untuk memberikan edukasi perlindungan anak. Pemberdayaan ekonomi keluarga juga penting untuk dilakukan. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan berperan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.


Abstrak:
Ekspor Indonesia menjelang akhir tahun 2020 secara kumulatif menunjukkan perkembangan positif. Pada Oktober 2020, nilai ekspor mengalami peningkatan 3,09% dibandingkan September 2020. Upaya peningkatan kinerja ekspor harus memanfaatkan peluang perbaikan perekonomian dunia yang terdampak pandemi Covid-19 di tahun 2021. Oleh karena itu, penting mengidentifikasi peluang ekspor ke depan dalam perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Perjanjian perdagangan ini harus dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Tulisan ini mengkaji strategi pemanfaatan peluang ekspor pasca penandatanganan RCEP. Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan antara lain: Penguatan daya saing untuk produk ekspor strategis, menjaga kualitas, pembenahan kawasan industri atau ekonomi khusus, memberikan kemudahan untuk memperoleh bahan baku, mempermudah dan memperluas akses permodalan, integrasi rantai pasok industri kecil, menengah dan besar. DPR RI dalam membahas ratifikasi perjanjian RCEP harus melibatkan berbagai pihak agar dampak positif dan negatif dari perjanjian ini dapat diidentifikasi demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Abstrak:
Salah satu kegiatan penting dalam kampanye yaitu debat publik pasangan calon (paslon) pilkada 2020 saat ini tengah berlangsung walaupun belum semua daerah melaksanakannya. Kegiatan penyampaian visi dan misi serta debat antarpaslon dilakukan melalui media penyiaran. Tulisan ini mengkaji tentang efektivitas debat publik pilkada serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19 dan peran lembaga penyiaran dalam debat publik tersebut. Efektivitas debat publik pada masa pandemi Covid-19 terletak pada kemampuan KPU dalam menyelenggarakan debat publik dan kemampuan paslon dalam menyusun, memprioritaskan materi, pertanyaan dan sanggahan dalam debat publik, sehingga mampu merebut perhatian masyarakat pemilihnya. Selain itu, lembaga penyiaran diharapkan dapat bersikap netral selama menyiarkan debat publik pilkada 2020 agar tujuan debat publik dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik dan efektif. DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi terkait debat publik dan mendorong KPU untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta penggunaan media penyiaran pada debat publik Pilkada 2020.

Vol. XII / No. 21 - November 2020

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.


Abstrak:
UU Cipta Kerja setelah ditandatangani presiden Jokowi dan terdaftar sebagai lembaran negara masih ditemukan kesalahan redaksional yang harus diperbaiki. Kontroversi kesalahan redaksional pada UU Cipta Kerja perlu segera disudahi agar tidak menimbulkan kegaduhan. Pemerintah dan DPR perlu segera mengambil langkah politik untuk menyelesaikan persoalan kesalahan redaksional pada UU Cipta Kerja. Tulisan ini mengkaji mekanisme perbaikan UU Cipta Kerja yang perlu dilakukan agar memberikan kepastian hukum dengan tujuan memberikan masukan opsi kebijakan kepada pemangku kepentingan dan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya. Mekanisme perbaikan kesalahan redaksional UU Cipta Kerja dapat dilakukan secara tidak konstitusional atau berdasar konstitusional. Pilihan mekanisme perbaikan UU Cipta Kerja yang tidak konstitusional akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemberlakuan UU Cipta Kerja. Legislative review terbatas dapat dipertimbangkan sebagai opsi memperbaiki kesalahan redaksional pada UU Cipta Kerja.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Joe Biden, calon presiden asal Partai Demokrat, akhirnya memenangkan pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) tahun 2020 setelah unggul dalam penghitungan suara atas calon petahana dari Partai Republik, Donald Trump. Pilpres AS menarik untuk diikuti perkembangannya, tidak saja oleh masyarakat AS, tetapi juga masyarakat internasional. Melalui tulisan ini, dibahas pelajaran berharga dari pilpres AS 2020, konsekuensinya jika bermasalah, serta implikasi dari terpilihnya Biden, dan bagaimana dunia meresponsnya. Dari pelaksanaan pilpres AS terlihat bahwa kualitas demokrasi bisa mengalami kemerosotan jika para aktor politiknya tidak konsisten dan patuh pada aturan. Permasalahan dalam pilpres dapat diatasi jika aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu membuktikan kemapanan demokrasi. Kehadiran Biden yang disambut hangat dunia diharapkan akan mengembalikan multilateralisme dan peran konstruktif AS dalam merespons berbagai isu di tingkat global dan kawasan, antara lain penanganan pandemi Covid-19, penguatan kerja sama ekonomi, perubahan iklim, dan penanganan konflik di berbagai kawasan, termasuk isu Palestina.

Penulis: Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.


Abstrak:
Covid-19 di Indonesia diyakini sebagai fenomena gunung es karena jumlah kasus yang dilaporkan tidak mencerminkan permasalahan yang sebenarnya. Persentase testing masih lebih rendah dari rekomendasi WHO, bahkan lebih kecil dari negara berpenduduk besar lainnya seperti Cina, India, USA, Pakistan, dan Brazil. Oleh sebab itu, penurunan kurva harian beberapa pekan terakhir bisa saja terjadi karena terbatasnya jumlah tes yang dilakukan. Jika dilihat dari mobilitas masyarakat yang meningkat selama libur panjang pada akhir Oktober lalu, mungkin saja terjadi lonjakan kasus Covid-19 apabila dilakukan tes secara konsisten dan masif. Tulisan ini mengkaji potensi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 dan upaya penanggulangannya. Perlu adanya kesiapan pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi terjadi lonjakan kasus. Covid-19 merupakan penyakit komunal sehingga upaya penanggulangannya harus menggunakan pendekatan kesehatan masyarakat berdasarkan rekomendasi WHO dan peraturan perundang-undangan. Komisi IX, Timwas Covid-19, dan Satgas Lawan Covid-19 DPR RI berperan penting dalam mengawasi upaya pemerintah dalam menanggulangi lonjakan kasus Covid-19.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Abstrak:
Di tengah pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor usaha, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021. Kebijakan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan upah minimum 2021 sama dengan 2020. Penetapan UMP di setiap daerah menjadi kewenangan masing-masing gubernur. Sampai dengan tanggal 3 November 2020, 25 provinsi telah menentukan sikap untuk tidak menaikkan UMP, sementara 5 provinsi memilih untuk menaikkan UMP 2021. Tulisan ini mengkaji dampak penetapan UMP 2021 di tengah pandemi Covid-19. Lesunya kondisi perekonomian Indonesia serta ketenagakerjaan merupakan imbas pandemi. Penurunan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Triwulan III yang masih tetap minus. Dengan adanya kenaikan upah, dikhawatirkan semakin memperburuk keuangan perusahaan dan berpotensi memperbesar kerugian sehingga dapat berdampak pada PHK yang lebih luas. DPR RI melalui komisi terkait dapat menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan kebijakan UMP 2021 dan menjaga keberlangsungan usaha perusahaan serta lapangan kerja bagi pekerja.

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.
ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Abstrak:
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) telah memasuki tahun pertama pemerintahan pada 20 Oktober 2020. Sinergitas antarlembaga pemerintah sudah menjadi sorotan publik sejak awal Kabinet Indonesia Maju terbentuk. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 saat ini menjadi tantangan yang besar bagi jalannya pemerintahan. Tulisan singkat ini menjelaskan permasalahan yang mempengaruhi sinergitas antarlembaga pemerintah dan upaya perbaikan untuk mewujudkan sinergitas antarlembaga pemerintah yang lebih baik di masa depan. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus mendorong pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi serta mempercepat pembangunan integrasi data di Indonesia agar komunikasi antarlembaga pemerintah dapat berjalan lebih komprehensif dan efektif. Selain itu, melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat mendukung pemerintah dalam membangun infrastruktur di bidang teknologi dan informasi, khususnya terkait tata kelola teknologi informasi pemerintah yang terintegrasi (big data) untuk mewujudkan e-government.

Vol. XII / No. 20 - Oktober 2020

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Pemerintah telah membuat kebijakan strategis untuk reformasi hukum melalui RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode omnibus law. Rancangan undang-undang tersebut telah menjadi suatu legal policy dengan adanya persetujuan bersama antara Presiden dengan DPR RI. Namun, berbagai polemik atas UU Cipta Kerja masih bermunculan. Oleh karena itu, tulisan ini menganalisa politik hukum UU Cipta Kerja secara formal dan material. UU Cipta Kerja ini merupakan implementasi dari politik hukum nasional untuk pembangunan hukum nasional. Politik hukum formal dari undang-undang ini ditentukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif, melalui setiap tahapan dalam pembentukannya. Politik hukum material mengimplementasikan amanat Konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, pengawasan atas UU Cipta Kerja masih harus dikawal oleh semua unsur, termasuk dengan omnibus law yang belum mempunyai landasan hukum. Oleh karena itu, DPR RI perlu memastikan undang-undang ini terimplementasi, baik secara materinya maupun pengaturan turunannya. Selain itu, DPR RI perlu mengatur metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang melalui revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Abstrak:
Bangkok menjadi perhatian media belakangan ini, menyusul demonstrasi besar-besaran yang dilakukan warga Thailand pro-demokrasi, yang menuntut reformasi politik. Pemicunya adalah tindakan represif yang kerap dilakukan rezim militer terhadap kelompok masyarakat kritis, sehingga memunculkan tuntutan reformasi sekaligus pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha. Tulisan ini membahas mengenai demonstrasi yang terjadi di Thailand, dan bagaimana seharusnya ASEAN menyikapi. Aksi demonstrasi di Thailand adalah sebuah keniscayaan bagi gerakan pro-demokrasi, terlebih hal itu diinisiasi oleh kaum muda terpelajar yang menganggap rezim yang berkuasa tidak mendukung demokrasi. Aksi demonstrasi di Thailand sesungguhnya menjadi urusan dalam negeri negara tersebut, dan tidak bisa dicampuri pihak luar. Namun situasi akan menjadi lain jika demonstrasi yang berkelanjutan ini tidak menemukan titik temu penyelesaian dan mengarah pada situasi anarkis, sehingga terjadi instabilitas politik di Thailand. Di sinilah peran ASEAN untuk mengingatkan Thailand, termasuk melalui AIPA, dan sejalan dengan tujuan pembentukan Komunitas ASEAN, untuk mendukung penguatan demokrasi di kawasan.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Abstrak:
Sejak disusun hingga disetujuinya pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu, UU Cipta Kerja banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebab, adanya anggapan bahwa UU tersebut hanya mempermudah proses investasi dan usaha, namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Tulisan ini mengkaji perizinan lingkungan dalam UU Cipta kerja dan dampaknya terhadap lingkungan. UU Cipta Kerja mengintegrasikan Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha yang berbasis pada tingkat risiko yang memberi peringatan dan kewaspadaan terhadap kegiatan-kegiatan khususnya yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan dan sumber daya. Dampak dari pengintegrasian, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin, maka yang akan terkena konsekuensi adalah Perizinan Berusahanya. Komisi IV DPR RI perlu mengawasi agar UU tersebut dapat diimplentasikan dalam mendukung iklim usaha sekaligus menjaga kualitas lingkungan. DPR RI juga perlu mendesak pemerintah agar segera menyusun peraturan pelaksanaannya.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Abstrak:
Kinerja ekspor dan impor Indonesia pada September 2020 membaik dari bulan sebelumnya dengan surplus sebesar US$2,4 miliar. Secara keseluruhan, neraca perdagangan 2020 mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan kinerja sektor impor jauh lebih buruk dibandingkan kinerja sektor nilai ekspor. Tulisan ini mengkaji tentang kinerja perdagangan tahun 2020 dan proyeksi pemulihan ekonomi ke depan. Disimpulkan bahwa surplus neraca perdagangan dapat menjadi indikasi perekonomian masih dapat bertahan di tengah pandemi. Di samping itu, membantu memperbaiki transaksi berjalan sekaligus mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah sebaiknya menyiapkan stimulus untuk menunjang ekspor termasuk untuk UMKM, pencarian pasar alternatif serta perbaikan daya beli masyarakat. Pemerintah harus dapat mempertahankan surplus tersebut sampai akhir tahun 2020. Dukungan dan pengawasan DPR RI sangat diperlukan, khususnya Komisi VI dan XI dalam membantu pemulihan ekonomi saat ini dan ke depan.

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)


Abstrak:
Pembangunan industri pertahanan nasional memasuki babak baru pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di awal Oktober 2020. Regulasi tersebut merevisi beberapa pasal pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu yang mencuat menjadi perdebatan publik adalah mengenai pelibatan sektor swasta dalam pengembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Perubahan regulasi ini tentunya berdampak pada arah pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional yang telah digagas pemerintah sejak 2010. Tulisan ini memberikan gambaran perubahan yang mungkin terjadi terhadap arah pembangungan kemandirian industri pertahanan nasional pasca penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengurangan proteksi terhadap industri pertahanan nasional menuntut penguatan peran Kementerian Pertahanan dalam menentukan arah kemandirian, juga dalam merumuskan aturan-aturan turunan yang dapat mendukung maksimalisasi penguasaan teknologi pertahanan bagi industri strategis nasional. Komisi I DPR RI juga memiliki peran penting melalui peran pengawasan, khususnya untuk mengawal pembangunan kemandirian industri pertahanan nasional.

Vol. XII / No. 19 - Oktober 2020

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.
NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Abstrak:
Praktik aborsi ilegal masih marak terjadi meskipun ancaman pidana terhadap pelaku aborsi ilegal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulisan ini bermaksud menganalisis pengaturan tindak pidana aborsi dan permasalahan penegakan hukum tindak pidana aborsi. Ancaman aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan dan Pasal 299, 346-349 KUHP. Permasalahan penegakan hukum aborsi ilegal yaitu tumpang tindih pengaturan aborsi ilegal, penegak hukum kurang memahami ketentuan aborsi ilegal, tidak tersedia layanan aborsi aman, kondisi ekonomi masyarakat, dan budaya seks pranikah serta seks bebas. Dalam hal ini, Komisi III DPR RI perlu mengatur pengecualian larangan aborsi dalam perubahan KUHP dan meminta Kepolisian melakukan penindakan terhadap pelaku yang terbukti melakukan aborsi ilegal. Selain itu Komisi IX DPR RI perlu meminta Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan fasilitas kesehatan yang terindikasi melakukan aborsi ilegal, menyediakan layanan aman aborsi dan kesehatan pascaaborsi, serta langkah antisipatif mencegah praktik aborsi ilegal.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Konflik Armenia dan Azerbaijan kembali muncul di wilayah Nagorno-Karabakh pada tanggal 27 September 2020. Konflik kedua negara diawali sejak wilayah Nagorno-Karabakh sempat diserahkan pengelolaannya kepada Armenia pada Desember 1920.Tulisan ini hendak mengkaji bagaimana latar belakang konflik, apa implikasi dari kemungkinan keterlibatan Turki dan Rusia terhadap konflik ini, serta bagaimana upaya damai yang dilakukan masyarakat internasional terhadap konflik ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa konflik ini menimbulkan kekhawatiran karena wilayah yang menjadi daerah konflik merupakan lokasi koridor pipa yang membawa minyak dan gas ke pasar dunia. Selain itu, juga dapat diketahui bahwa konflik ini melibatkan Turki dan Rusia. Turki berpihak kepada Azerbaijan, sedangkan Rusia berupaya menjadi penengah dan telah berusaha mencari solusi damai melalui the Moscow Talk. Selain Rusia, PBB, Uni Eropa, OKI, dan masyarakat internasional lain juga meminta kepada pemimpin kedua negara untuk bergabung dalam negosiasi.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA


Abstrak:
Batasan usia lanjut usia (lansia) merupakan salah satu isu penting saat Rapat Koordinasi Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BKD Setjen DPR RI pada 5 September 2020. Penentuan batasan usia lansia terkait dengan batasan usia pensiun dan batasan penerima bantuan sosial lansia. Tulisan ini bertujuan mengkaji faktor-faktor penting dalam menentukan batasan usia lansia beserta dampak kesejahteraan yang ditimbulkan. Terdapat dua pendapat mengenai batasan usia lansia, yaitu ditingkatkan menjadi lebih dari 60 tahun atau tetap 60 tahun. Dengan mempertimbangkan kajian teoretis, pendapat pakar, dan faktor kesejahteraan lansia itu sendiri, maka akan lebih tepat jika Indonesia tetap menggunakan batasan usia 60 tahun. Dalam menghadapi fenomena peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) maka yang mendesak untuk dilakukan negara adalah mempersiapkan segala hal agar para lansia terjamin kehidupannya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, fasilitas infrastruktur, dan prioritas pelayanan. Komisi VIII DPR RI perlu mempertimbangkan berbagai masukan batasan usia lansia termasuk dampak kesejahteraan yang ditimbulkannya.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Abstrak:
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR RI sebagai salah satu solusi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Namun dalam perjalanannya undang-undang ini mengalami berbagai penolakan termasuk oleh buruh. Tulisan ini bertujuan untuk melihat apakah Undang-Undang Cipta Kerja akan memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia. Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan setidaknya lima manfaat bagi perekonomian, yakni penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, peningkatan investasi, serta pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Undang-undang ini juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan fiskal di mana pemerintah pusat memiliki kewenangan intervensi dalam hal penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai menghambat investasi. Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dalam merumuskan aturan turunannya. DPR RI sangat berperan untuk memastikan dan mengawasi agar UU ini memberikan dampak positif bagi perekonomian ke depan.

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.


Abstrak:
DPR RI bersama pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Peraturan tersebut melarang beberapa kegiatan kampanye yang bersifat mengumpulkan massa dan mengarahkan kampanye untuk menggunakan media daring. Tulisan ini mengulas kampanye secara daring beserta permasalahannya pada Pilkada Serentak 2020. Walaupun dinilai efektif dan efisien, kampanye secara daring memiliki beberapa permasalahan, antara lain masih ada daerah yang tidak terjangkau internet, pelanggaran konten di media sosial, serta sulitnya membangun ikatan dengan khalayak. Perlu kesadaran semua pihak untuk membangun kebiasaan kampanye secara daring. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi terkait dan mendesak Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan, bekerja sama secara simultan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindak pelanggaran yang terjadi.

Vol. XII / No. 18 - September 2020

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia berada di ambang resesi ekonomi sehingga peningkatan kasus kepailitan tak terelekkan. Tulisan ini membahas tentang penyebab dan dampak kemudahan pengajuan pailit di Indonesia terutama di masa pandemi Covid-19. Dari hasil kajian terlihat bahwa UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) mengatur syarat pengajuan pailit dengan mudah yaitu cukup dengan minimal 2 kreditor dan 1 utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudahan tersebut telah menimbulkan kerugian baik secara materiel dan imateriel kepada debitor selain itu kreditor yang beritikad baik dan konsumen juga dibuat resah dengan adanya isu pailit. Buruh tentunya juga akan terdampak dengan adanya PHK dari perusahaan pailit. Dengan demikian persyaratan pengajuan haruslah diperketat. DPR melalui fungsi legislasi dapat memperketat persyaratan tersebut melalui revisi terhadap UU Kepailitan. Selain itu melalui fungsi pengawasan, DPR dapat berupaya mencegah munculnya tindakan berlebihan dari pihak yang terkait dengan kepailitan seperti suspensi saham.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Para menlu ASEAN dan negara mitra wicara ASEAN baru saja melakukan pertemuan membahas berbagai persoalan di kawasan. Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai peningkatan rivalitas AS dan China yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan kawasan. Bagaimana ASEAN dan negara mitranya merespons isu tersebut dapat mempengaruhi ketegangan yang saat ini sedang dihadapi. Tulisan singkat ini berusaha menggambarkan ancaman yang dihadapi ASEAN akibat meningkatnya rivalitas AS-China dan respons ASEAN serta negara mitranya terhadap kondisi tersebut. Berdasarkan penelurusan terhadap sikap ASEAN dalam rangkaian pertemuan tingkat Menlu, dapat dikatakan ASEAN hanya mampu menyampaikan sikap yang sangat normatif dan berhati-hati. Respons ini dapat dipahami mengingat keterbatasan dan ketergantungan ASEAN terhadap kedua negara yang berselisih. Opsi untuk mengedepankan kerja sama Indo- Pasifik bisa dilihat sebagai pilihan paling rasional saat ini. Oleh karena itu, Indonesia, baik pemerintah maupun DPR, bersama negara anggota ASEAN lainnya, harus menangkap setiap peluang yang dapat meningkatkan kerja sama dalam kerangka Indo-Pasifik.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Hingga saat ini, pandemi Covid-19 masih melanda berbagai wilayah di Indonesia dan bahkan jumlah kasus terkonfirmasi dan kasus meninggal semakin bertambah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupaya sekuat tenaga hadir untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Program bantuan sosial baik yang sudah berjalan sebelum pandemi maupun pada saat pandemi bertujuan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Persoalan yang selalu muncul ketika bantuan sosial digelontorkan pemerintah adalah data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dan tidak akurat. Tulisan ini membahas bantuan sosial saat pandemi Covid-19, permasalahan keakuratan data beserta alternatif solusi. Masih banyak laporan masyarakat yang menganggap bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga masyarakat menuntut agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembaharuan data secara terus-menerus. DPR RI melalui Komisi VIII diharapkan mendesak kementerian/lembaga terkait untuk berkoordinasi dalam memperbaharui data masyarakat miskin dan hampir miskin sebagai penerima bantuan sosial.

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Abstrak:
DKI Jakarta masih merupakan penyumbang terbesar kasus positif Covid-19 di Indonesia, yaitu mencapai 24% dari total kasus keseluruhan. Pertambahan ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan PSBB Jilid II selama 14 hari ke depan terhitung sejak 14 September 2020. Risikonya adalah banyak sektor industri saat ini berada dalam tahap pemulihan akan kembali berhenti. Program pemulihan ekonomi nasional juga menghadapi tantangan akibat pemberlakuan PSBB Jilid II. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari PSBB Jilid II DKI terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan. Disimpulkan bahwa jika PSBB Jilid II DKI diterapkan cukup lama, maka akan menggannggu pemulihan ekonomi DKI dan nasional karena DKI juga penyumbang terhadap perekonomian nasional. Pusat perlu mengawasi pelaksanaan PSBB Jilid II DKI agar berjalan efektif dan segera kembali pada kenormalan baru.

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.
ARYO WASISTO, M.Si.


Abstrak:
Dugaan pelanggaran protokol kesehatan marak terjadi pada masa pendaftaran bapaslon di Komisi Pemilihan Umum setiap daerah. Fenomena ini menunjukkan, protokol Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada 2020 belum tegas. Protokol kesehatan menjadi isu penting agar proses kampanye tetap berlangsung tanpa penyebaran Covid-19. Perlu evaluasi serentak mengenai protokol kesehatan yang redaksionalnya mengandung substansi ketegasan dan tidak menimbulkan perdebatan. Pilkada di bawah bayang-bayang protokol kesehatan merupakan tantangan bagi seluruh elemen pilkada, di mana cara-cara tradisional seperti konvoi, konser, dan kerumunan dianggap sebagai strategi yang efektif. Tulisan ini membahas dampak dari sosialisasi kampanye yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran seperti yang terjadi pada tahapan pendaftaran yang berpotensi akan kembali marak pada masa kampanye. KPU perlu mempertimbangkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam Pilkada 2020. Sanksi yang tegas akan menekan laju penularan Covid-19. Komisi II DPR RI perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Pilkada 2020.

Vol. XII / No. 17 - September 2020

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.
NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Abstrak:
Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 1 September 2020. Beberapa substansi yang diubah yaitu mengenai kedudukan, susunan, dan kewenangan; pengangkatan dan pemberhentian hakim; perubahan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi; usia minimal, syarat, dan tata cara seleksi hakim MK; penambahan ketentuan baru mengenai unsur Majelis Kehormatan MK; dan pengaturan peraturan peralihan. RUU MK merupakan perubahan ketiga atas UU tentang Mahkamah Konstitusi. Pengesahan RUU MK menjadi polemik karena pembahasannya dilakukan secara cepat dan tertutup. Tujuan penulisan ini yaitu mengetahui politik hukum UU tentang Perubahan Ketiga atas UU tentang Mahkamah Konstitusi. Politik hukum merupakan kaidah dalam pembentukan undang-undang sehingga terdapat tujuan yang hendak dicapai. Politik hukum Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yaitu adanya upaya mengadopsi putusan MK, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta kehidupan ketatanegaraan. DPR RI berperan penting mengawasi implementasi atas UU MK yang baru.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Kesepakatan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel yang diumumkan pada 13 Agustus 2020 telah menyita perhatian media akhir-akhir ini. Amerika Serikat (AS), yang memfasilitasi terwujudnya kesepakatan tersebut, memuji langkah UEA dan Israel sebagai jalan menuju kemajuan Timur Tengah. Sementara, kecaman datang dari Palestina yang menentang keras kesepakatan UEA dan Israel. Melalui tulisan ini dikaji secara singkat hal yang melatarbelakangi munculnya kesepakatan UEA-Israel dan bagaimana hal itu dikaitkan dengan isu Palestina. Dalam konteks AS, munculnya kesepakatan tersebut terkait erat dengan kepentingan Donald Trump yang kembali maju dalam pilpres AS November mendatang dan kebijakan AS di Timur Tengah yang memihak Israel. Sementara itu, kepentingan ekonomi telah menjadi faktor penentu bagi UEA dan Israel untuk menormalisasi hubungannya. Penolakan Palestina bisa dipahami karena kesepakatan UEA-Israel bisa melemahkan soliditas negara-negara Arab terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, isu kemerdekaan Palestina perlu terus disuarakan masyarakat internasional, termasuk Indonesia, melalui berbagai jalur diplomasi.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Saat ini olahraga elektronik (esports) menjadi fenomena global yang berkembang cukup pesat. Namun demikian sejak awal kemunculannya, esports menuai polemik. Tulisan ini bertujuan mengkaji secara singkat polemik esports dalam keolahragaan nasional. Beberapa hal yang menjadi penyebab polemik mencakup esports tidak mempunyai aktivitas gerak fisik yang identik dengan olahraga; gangguan kesehatan, gaming disorder, perilaku agresif anak, hingga gangguan kemampuan sosial sebagai dampak dari esports. Terlepas dari berbagai kontroversi, esports menggunakan kecepatan, ketangkasan, dan strategi seperti olahraga umumnya. Esports juga memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar sekaligus membuka peluang kerja baru di industri ekonomi kreatif. Oleh karena itu peringatan Hari Olahraga Nasional setiap tanggal 9 September dapat menjadi momentum untuk mengajak berbagai pihak melihat esports dari berbagai sudut pandang. DPR melalui fungsi legislasi perlu segera menyelesaikan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang di dalamnya mengatur esports sebagai bagian dari industri olahraga.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.


Abstrak:
UMKM memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurut Bank Indonesia, unit usaha UMKM menempati 99% dari total unit usaha di Indonesia dengan jumlah 62,9 juta unit usaha. UMKM menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dampak pandemi yang dirasakan oleh sebagian besar pelaku UMKM dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Pada masa pandemi ini, UMKM mengalami beberapa masalah, antara lain penurunan penjualan; permodalan; distribusi produk yang terhambat; kesulitan bahan baku; produksi barang menurun; dan PHK buruh akibat sepinya pembeli sejak PSBB diberlakukan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas beberapa bantuan pemerintah kepada UMKM agar dapat bertahan dan bangkit pada masa pandemi ini. DPR khususnya Komisi VI, dengan fungsi pengawasannya perlu mendorong agar realisasi semua kebijakan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran sehingga terjadi percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penguatan dan pemberdayaan UMKM.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA


Abstrak:
Pelanggaran asas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih banyak terjadi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Tulisan ini hendak mengkaji tentang pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada serentak dan penyebabnya. Penyebab ketidaknetralan ASN antara lain sanksi yang lemah, anggapan lumrah untuk bersikap tidak netral, kurangnya integritas ASN, adanya intervensi dari pimpinan, kurangnya pemahaman regulasi tentang netralitas ASN, motif mendapatkan atau mempertahankan jabatan/materi/proyek, dan adanya hubungan kekerabatan. Ketidaknetralan ASN berdampak pada profesionalisme pegawai ASN yang secara signifikan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Wacana mengenai hak pilih ASN untuk dihilangkan dalam Pilkada serentak dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan netralitas ASN. DPR RI diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap netralitas ASN. Selain itu, DPR RI diharapkan dapat melanjutkan revisi terhadap paket undang-undang politik seperti pemilu, pilkada, dan parpol, serta revisi undang-undang ASN dengan memperkuat pengaturan mengenai netralitas ASN.

Vol. XII / No. 16 - Agustus 2020

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.
Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Abstrak:
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengakses informasi, namun pada prakteknya menjadi media efektif melakukan pemidanaan terhadap pihak tertentu. Sejak diundangkan, setidaknya telah 271 kasus yang dilaporkan ke Polisi dengan UU ITE. Keberadaan pasal multitafsir menjadi salah satu penyebab maraknya pelaporan. Tulisan ini mengkaji perihal dampak pasal multitafsir dalam UU ITE dan solusinya. Ada 3 pasal yang paling sering dilaporkan yaitu Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Pasal-pasal tersebut mengandung ketidakjelasan rumusan sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat dan dimanfaatkan untuk membalas dendam sehingga mencederai tujuan hukum UU ITE. Komisi I DPR RI melalui fungsi legislasi perlu melakukan revisi terhadap UU ITE. Melalui fungsi pengawasan, DPR juga perlu mencermati proses penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan UU ITE.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Di tengah perkembangan Timur Tengah yang kian anarkis dan menimbulkan ketidakpastian, Erdogan membawa Turki sebagai negara penyelesai masalah dengan intervensi politik dan militernya yang aktif dewasa ini. Selain sebagai pengimbang agresifitas Iran, yang merepresentasikan kekuatan Syiah, Turki berusaha memperkuat dominasi kekuatan Islam Sunni, dengan hadir dalam berbagai konflik internal di Libya, Suriah, Irak, dan lain-lain. Kejayaan Islam di bawah Kekhalifahan Ustmaniyah atau Kesultanan Ottoman telah memperkuat kerinduan kawasan terhadap munculnya Turki sebagai kekuatan baru seiring dengan semakin surutnya peran Amerika Serikat. Analisis atas munculnya Erdogan dan Turki sebagai negara besar baru di Timur Tengah, dengan segala kontroversinya dibutuhkan, untuk dapat memahami dengan jelas situasi baru di kawasan dan arah perkembangannya dalam beberapa tahun ke depan. Dengan pemahaman ini, Indonesia bisa mendorong pendekatan multilateral baru yang mendukung munculnya Turki sebagai kekuatan penyeimbang baru untuk melindungi kepentingan umat Islam dan menciptakan terobosan dan kemajuan signifikan dalam membangun stabilitas baru di Timur Tengah.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Abstrak:
Presiden Jokowi meninjau penyuntikan calon vaksin Covid-19 kepada beberapa sukarelawan di Bandung, Jawa Barat pada 11 Agustus 2020. Calon vaksin dikembangkan oleh Sinovac Biotech, China dan sedang dilakukan uji klinik fase III di lima negara, termasuk Indonesia. Jika uji klinik berhasil dan vaksin telah disetujui Badan POM serta diproduksi secara massal, pemerintah berencana melakukan vaksinasi massal kepada masyarakat. Tulisan ini membahas perkembangan calon vaksin Covid-19 baik dalam negeri maupun luar negeri beserta faktor yang perlu diperhatikan dalam rencana vaksinasi massal. Selain mengembangkan calon vaksin dari China, Indonesia juga mengembangkan calon vaksin dalam negeri yang saat ini akan masuk tahap uji praklinik pada hewan. Terkait rencana vaksinasi massal, perlu diperhatikan beberapa faktor seperti sosialisasi yang masif, pendekatan terhadap kelompok antivaksin, konsistensi kebijakan, dan dukungan sumber daya. DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan uji klinik tersebut dan rencana vaksinasi massal.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Abstrak:
RAPBN Tahun Anggaran 2021 mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021 yaitu ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’. Pada tahun 2020 anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695,2 triliun. RAPBN Tahun Anggaran 2021 akan mengalokasikan Rp356,5 triliun sebagai kelanjutan Program PEN 2020. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi PEN 2020 per 19 Agustus 2020 baru mencapai Rp 174,79 triliun (25,1% dari pagu). Tulisan ini mengkaji kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 sebagai lanjutan dari Program PEN 2020, dan percepatan realisasi penyerapan anggaran Program PEN 2020. Program PEN 2021 dan percepatan penyerapan anggaran PEN 2020 diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional positif. DPR RI dalam menjalankan fungsi anggaran perlu memperhatikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat dilaksanakan sesuai rencana. DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan guna mempercepat percepatan penyerapan anggaran PEN 2020.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.


Abstrak:
Potensi stagnasi politik mengiringi tahapan Pilkada 2020, di tengah harapan bagi penegakkan kedaulatan rakyat. Ada 2 indikator yang menunjukkan potensi stagnasi tersebut: (1) kebijakan pemerintah yang diambil terkait dukungan pelaksanaan Pilkada serentak di 270 daerah tahun 2020; (2) kelembagaan partai politik yang menjadi instrumen demokrasi Pilkada. Untuk indikator stagnasi point (1), dukungan setengah hati pemerintah pusat terhadap alokasi pendanaan sumber daya penyelenggaraan Pilkada tidak lepas dari keterbatasan skenario Pilkada 2020 di era pandemi Covid-19 hanya sebagai bagian dari proses pengisian jabatan kepala daerah semata. Sedangkan untuk indikator stagnasi politik point (2), partai atau gabungan partai lebih berperan sebagai instrumen politik kontestasi kekuasaan yang pragmatis dan masih jauh sebagai pendorong substansi partisipasi politik masyarakat. DPR RI, perlu menggunakan kewenangan legislasi terkait regulasi bagi ruang keterlibatan rakyat yang lebih dari sekedar menggunakan hak pilihnya. Perlu dilakukan revisi atas UU No. 10 Tahun 2016.

Vol. XII / No. 15 - Agustus 2020

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.
Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.


Abstrak:
Kasus PS Store terkait dengan tindak pidana kepabeanan merupakan contoh betapa tindak pidana kepabeanan harus ditanggulangi secara menyeluruh karena tindak pidana kepabeanan berdampak pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti kerugian negara dan tidak tercapainya pelindungan masyarakat. Dari tahun ke tahun kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana kepabeanan selalu meningkat. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Artikel ini mengkaji tentang upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan oleh pemerintah. Penanggulangan tindak pidana kepabeanan dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan fungsi patroli dan pengamatan, sedangkan tindakan represif dilakukan dengan penangkapan dan penyitaan. Penanggulangan juga harus mencakup penyelamatan penerimaan keuangan negara agar dapat meminimalisasi kerugian negara. Lebih lanjut DPR dapat melakukan pengawasan terhadap penanggulangan tindak pidana kepabeanan, baik dari segi represif, preventif, maupun pengembalian kerugian negara.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Abstrak:
Konflik perdagangan, teknologi, dan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan China telah memicu Perang Dingin baru. Dalam konflik yang akan menentukan kepemimpinan global, dua kekuatan utama dunia ini bersaing untuk keuntungan strategis dalam persaingan yang panas untuk menentukan siapa di antara kedua negara yang akan unggul pada abad ke-21. Tulisan ini menganalisis ketegangan hubungan AS-China yang terus meningkat dan dampaknya terhadap Indonesia. Hubungan AS-China kini telah beralih dari kerangka kerja sama menjadi persaingan terbuka dan strategis. Bagi China, AS hanya ingin mempertahankan keunggulannya yang mulai menurun. Sementara bagi AS, kehadiran China hanya akan mengancam kepentingan keamanan, merusak kemakmuran, mengganggu demokrasi, dan menentang nilai-nilai individualisme. Sentimen anti-China telah menyatukan AS yang terpecah dan partisan, dan akan bertahan lama meskipun Donald Trump tidak lagi menjadi Presiden AS. Bagi Indonesia, ketegangan hubungan AS-China hanya akan merusak tatanan kerja sama multilateral yang selama ini menjadi andalan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Abstrak:
Permasalahan kesehatan mental menjadi isu yang tidak terelakkan di tengah pandemi Covid-19. Tulisan ini bertujuan menggambarkan permasalahan kesehatan mental di Indonesia akibat pandemi Covid-19 dan upaya pemerintah dalam mencegah serta mengatasinya. Permasalahan kesehatan mental seperti cemas, depresi, dan trauma karena Covid-19 dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Terhadap permasalahan ini, pemerintah memiliki layanan Sejiwa untuk membantu masyarakat mengatasi ancaman psikologi akibat pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Pedoman mengenai Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi Covid-19, di samping berupaya mengembangkan Desa Siaga Covid-19. Dalam hal ini, DPR RI, khususnya Komisi IX, perlu mendukung upaya yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan terkait pencegahan, penanganan, serta pelaksanaan tindak lanjut permasalahan kesehatan mental akibat pandemi Covid-19.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.


Abstrak:
Sejumlah negara di dunia telah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut terjadi setelah pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I dan II 2020 menjadi minus. Beberapa negara yang mengalami resesi ekonomi antara lain Singapura, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Perancis, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Indonesia akan mengalami resesi ekonomi jika pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III juga negatif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2020 menjadi negatif (-5,32%). Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2020 tercatat mencapai 2,97% atau mulai menunjukkan adanya perlambatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan solusinya. Salah satunya adalah mempercepat belanja pemerintah atau menambah alokasi anggaran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai. DPR dengan fungsi pengawasannya perlu mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang sebaiknya diarahkan pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Komunikasi pemerintahan berperan penting dalam penanganan pandemi Covid-19. Artikel ini menelaah pemahaman komunikasi pemerintahan dalam penanganan pandemi Covid-19, berbagai permasalahan terkait dengan komunikasi pemerintahan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serta perbandingan komunikasi pemerintahan dalam penanganan pandemi Covid-19 di sejumlah negara. Berdasarkan telusur dokumen diketahui setidaknya ada 4 (empat) masalah utama komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, yaitu: kurang akuratnya data dan informasi, minimnya sosialisasi terkait beberapa isu, rendahnya kepercayaan publik, serta kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, DPR perlu mendorong pemerintah untuk merevisi pedoman komunikasi pemerintahan dalam penanganan Covid-19 serta mendorong optimalisasi peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Vol. XII / No. 14 - Juli 2020

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Abstrak:
Untuk mencegah penyebarluasan Covid-19, MA memberlakukan persidangan secara elektronik melalui SEMA No. 1 Tahun 2020. Tulisan ini mengkaji pemberlakuan persidangan secara elektronik beserta kendalanya. Berdasarkan hasil kajian, persidangan secara elektronik belum diatur di KUHAP dan baru sebatas peraturan di MA. Selain manfaat, ada kendala substantif dan teknis dalam melaksanakan persidangan secara elektronik. Kendala substantif: persidangan secara elektronik tidak bersifat mandatory, relatif tertutup; dan sulitnya pembuktian. Sedangkan kendala teknis: keterbatasan sarana-prasarana dan SDM IT; rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum atas IT. Untuk mengatasi kendala substantif maka perlu mengatur persidangan secara elektronik dengan baik dalam KUHAP atau UU tersendiri. Sedangkan untuk mengatasi kendala teknis, perlu ada pelatihan IT untuk aparat penegak hukum. Selain itu juga perlu menyediakan SDM IT, sarana prasarana, dan jaringan internet. Untuk itu, penting bagi DPR untuk merevisi KUHAP atau mengajukan RUU persidangan secara elektronik. DPR juga perlu mengalokasikan aggaran untuk ketersediaan sarana-prasarana persidangan elektronik yang memadai.

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.
Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Kemajuan ekonomi China yang pesat dalam beberapa dasawarsa belakangan telah mendorong ekspansi dirinya sebagai kekuatan militer dan politik baru di tingkat regional dan global. Kampanye Belt and Road Initiative (BRI) dan kemampuan negeri itu dalam mengatasi merebaknya pandemi Covid-19, yang telah membuat AS tidak berdaya, telah memantapkan posisi China sebagai negara adidaya dunia baru. Manuver China di berbagai kawasan, terutama Asia Pasifik, pun kemudian menghadapi respons asertif baik secara politik, ekonomi, maupun militer oleh AS, Jepang, India dan Australia di lapangan dan fora diplomasi multilateral, karena telah mengubah tata dunia yang ada, dengan berbagai implikasi baru yang ditimbulkannya. Tulisan ini menganalisis manuver agresif China sebagai negara adidaya baru dan respons negara besar lainnya di berbagai kawasan yang telah menciptakan eskalasi ketegangan dan Perang Dingin baru dan mengancam kepentingan banyak negara, termasuk Indonesia.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Abstrak:
Proses belajar mengajar di sebagian besar pesantren saat pandemi Covid-19 telah dihentikan sementara sejak Maret 2020. Segera setelah memasuki masa new normal, sebagian pesantren mulai membuka kembali aktivitas pembelajaran. Tulisan ini mengkaji urgensi pembelajaran tatap muka di pesantren pada masa pandemi Covid-19. Pesantren sangat memahami situasi pandemi saat ini, tetapi bagi pesantren pembelajaran tatap muka merupakan aktivitas yang tidak bisa dihindari. Titik tekan pendidikan pesantren adalah pendidikan karakter; aktualisasi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebangsaan; serta proses pembelajaran yang dilakukan tidak semata-mata transformasi pengetahuan. Pendidikan seperti itu mengharuskan kehadiran santri di pesantren dalam kegiatan living Islam dan learning to live together. DPR RI diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan kepada pemerintah agar pesantren menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk merealisasikan bantuan dana yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di pesantren di seluruh Indonesia dengan cepat dan tepat sasaran.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.


Abstrak:
Hampir 90% dari total 142 BUMN terkena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah telah menetapkan sejumlah skala prioritas dalam membantu BUMN. BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam, keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata menjadi prioritas pemerintah untuk dibantu. Tulisan mengkaji skema penyelamatan BUMN di masa pandemi Covid-19. Skema penyelamatan dilakukan pemerintah dengan tiga cara yaitu: (1) penyertaan modal negara (PMN); (2) pencairan hutang pemerintah; dan (3) pinjaman pemerintah. Strategi utama adalah melalui PMN dengan anggaran sebesar Rp23,65 triliun. Tujuan utama dari penyelamatan ini adalah untuk memperkuat keuangan BUMN sehingga dapat beraktivitas kembali setelah terdampak pandemi. Peran pengawasan DPR RI diperlukan untuk mengawal anggaran negara yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada BUMN, sehingga kinerja BUMN sesuai rencana bisnis yang dipaparkan dalam rapat kerja dengan DPR RI.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.


Abstrak:
Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan pada masa Pandemi Covid-19. Hal ini memunculkan tantangan bagi Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakannya secara aman dari ancaman penyebaran virus pandemic, namun tetap menjamin terwujudnya Pilkada yang demokratis. Tulisan ini mengkaji bagaimana persiapan KPU dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Hasil kajian menunjukkan, hal-hal yang perlu diperhatikan KPU adalah terkait penataan sistem teknis pelaksanaan Pilkada yang harus memperhatikan protokol kesehatan, penyediaan logistik atau perlengkapan protokol kesehatan, dan koordinasi Bawaslu untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan yang perlu dilakukan pada saat Pilkada Serentak Tahun 2020. Selain itu, KPU bersama Bawaslu perlu mewaspadai potensi pelanggaran kampanye, yaitu kampanye yang dikamuflasekan sebagai program penanggulangan Covid-19 secara pribadi. Dari pihak DPR RI, peran yang dapat dilakukan adalah memberikan dukungan regulasi, dukungan anggaran dan dukungan moril kepada KPU agar hal-hal yang perlu disiapkan dan dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 dapat terimplementasikan dengan baik dan lancar.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →