Buku Tim

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan pertama ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum, dengan judul “Pengaturan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pasca- Dicabutnya UU No. 7 Tahun 2004”. Tulisan ini membahas pengaturan perizinan industri AMDK pasca dibatalkannya UU SDA dan membahas keberadaan industri AMDK dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian: pertama, pengaturan perizinan pasca dibatalkannya UU SDA menyebabkan kegiatan pengusahaan air tetap dapat dilakukan untuk industri AMDK meski dengan pengawasan dan syarat izin yang ketat. Implikasi hukum pembatalan UU SDA telah mengakibatkan berbagai jenis perizinan yang telah diterbitkan berdasarkan rezim UU SDA tetap diakui legalitasnya sampai berakhirnya masa berlakunya izin namun tidak diperkenankan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA. Kedua, sesuai dengan putusan MK, pengusahaan air tetap dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun jika dalam pemberdayaan tersebut dianggap belum mampu maka dapat bekerjasama dengan pihak swasta. Keterlibatan peran swasta dalam kegiatan SPAM masih dibutuhkan namun dengan beberapa ketentuan syarat-syarat tertentu. Keterlibatan AMDK dalam SPAM dapat dilakukan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui mekanisme KPBU maka swasta dimungkinkan berinvestasi untuk berpartisipasi menciptakan akses aman air minum bagi masyarakat. Sedangkan tugas pemerintah adalah menyiapkan infrastruktur seperti waduk dan situ berikut pemeliharaannya, sehingga debit air yang diperlukan sebagai bahan baku untuk pengolahan air bersih senantiasa tersedia secara berkesinambungan.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
ulisan kedua merupakan tulisan dari Monika Suhayati, yang berjudul “Pengusahaan atas Air Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013”. Tulisan membahas Putusan MK No. 85/ PUU-XI/2013 yang membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA dan menyatakan berlakunya kembali UU Pengairan pada 17 September 2014 dikarenakan adanya praktek penguasaan sumber air oleh swasta bahkan asing yang mengarah pada liberalisasi dan swastanisasi air. Dalam putusan tersebut, salah satu poin penting yaitu hak penguasaan air dimiliki oleh negara sehingga pemanfaatan air (Hak Guna Usaha Air), haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya.

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.

Abstrak:
Tulisan ini membahas pengelolaan SDA merupakan bagian dari konsep wawasan nusantara dimiliki bangsa Indonesia yang harus dapat dimanfaatkan demi mencapai tujuan nasional yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Namun, seiring dengan perkembangan waktu keberadaan air mengalami pergeseran paradigma pengelolaan, dimana pengelolaan air tersebut tidak lagi dipandang sebagai barang bebas yang memiliki fungsi sosial tetapi telah menjadi komoditas ekonomi yang mengarah pada praktek privatisasi dan eksploitasi yang berkembang karena kebutuhan masyarakat terhadap air yang meningkat sehingga mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai fungsi sosialnya. Akhirnya MK memberikan penegasan melalui Putusan No. 85/PUU-XII/2013 menghapus seluruh pasal dalam UU SDA dikarenakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pemangku kepentingan penyediaan air, baik pemerintah, swasta dan masyarakat masih menantikan lahirnya peraturan baru yang mengatur peran masing-masing pihak dalam koridor putusan MK

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini membahas kemampuan negara menjamin masyarakat untuk dapat mengakses air guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Secara konstitusional, pemenuhan kebutuhan dasar warga negara menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Dalam implementasinya perlindungan terhadap masyarakat/konsumen pengguna air belum sepenuhnya terlaksana. Pada daerah penelitian menunjukan sebagian masyarakat, khususnya di Yogyakarta masih menggunakan air tanah dari sumur galian yang belum terjamin higenitasnya maupun keselamatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Hal ini menunjukan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa belum sepenuhnya terlindungi. Beberapa kendala dalam melindungi konsumen pengguna air bersih antara lain adalah infrastruktur yang tidak memadai membuat pemenuhan kebutuhan air bersih terganggu, distribusi belum merata, keterbatasan ketersediaan air baku, jumlah manusia yang terus bertambah, dan polusi yang menyebabkan kualitas dan kuantitas air menurun. Kendala lainnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih adalah tarif air untuk masyarakat miskin masih memberatkan

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa pengelolaan SDA melalui pengadilan dengan menggunakan gugatan warna negara (citizen law suit). Gugatan ini masih jarang digunakan hanya saja terkait pengelolaan SDA, mekanisme ini digunakan dalam usaha untuk menghentikan privatisasi air di Jakarta. Gugatan warga negara terhadap privatisasi air di Jakarta berakhir dengan kekalahan. Kekalahan dikarenakan alasan formal yaitu karena mengikutkan pihak di luar penyelenggara negara sebagai pihak turut tergugat. Pada kasus ini putusan hakim sangat beragam dan diputus dalam jangka waktu yang lama. Putusan pengadilan yang beranekaragam tersebut mencerminkan adanya suatu ketidakpastian hukum dan antara para penegak hukum (hakim) tidak memiliki interpretasi yang sama terkait karakteristik dari gugatan citizen law suit. Keberagaman putusan juga akan menimbulkan rasa ketidakadilan terutama bagi pihak yang kalah.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Prayudi mengatakan, pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan BPD yang masih terbatas dalam agenda pembangunan desa. Penyusunan RKPDes, RAPBDes, dan pengawasan kinerja pemerintahan desa, termasuk laporan kepala desa, masih belum signifikan bagi penguatan demokrasi desa. Basis pengusulan rancangan kebijakan desa dan pengembangan wilayah pedesaan, termasuk soal kerjasama antar desa, lebih dilandaskan pada kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam upaya penyusunan dokumen dan peta jalan yang akan ditawarkan ke masyarakat desa. BPD tidak terlalu signifikan dalam membahas secara mendalam agenda pemerintahan desa dan kalaupun terjadi protes warga terhadap kebijakan desanya maka ini lebih diarahkan kepada kepala desa dibandingkan pada upayanya disampaikan melalui BPD guna diperjuangkan lebih lanjut aspirasi perubahannya.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Debora Sanur dalam tulisannya mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat terkait dengan penggunaan dana desa yaitu dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Pertanggungjawaban penggunaan dana desa di tempel di papan pengumuman dan disampaikan lewat website desa. Aparat desa juga menerima aduan atau saran masyarakat yang diterima lewat media sosial, untuk ditindaklanjuti kemudian

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Ahmad Budiman mengatakan bahwa keberadaan opinion leaders menjadi sangat setral di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan sumber informasi terpercaya yang mampu membentuk pengetahuan, sikap dan mengarahkan perbuatan masyarakat desa. Meski demikian, opinion leaders tidak selalu mengetahui banyak aspek informasi yang dibutuhkan di masyarakat. Namun problemnya, aktivitas opinion leaders dalam kegiatan komunikasi di desa, lebih banyak dilakukan dalam forum musyawarah desa yang secara formil membahas masalah perencanaan dan pertanggungjawaban kegiatan desa. Usulan atau saran yang disampaikan opinion leaders tidak akan berarti banyak, bila semua kegiatan yang telah direncanakan dilakukan hanya sesuai dengan pola penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

Abstrak:
Siti Chaerani mengatakan pentingnya di desa untuk mengembangkan website desa. Ini sejalan dan terkait dengan asas penyenggaraan pemerintahan desa antara lain adalah asas demokrasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Masyarakat desa juga berhak mendapatkan infomasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. UU Desa juga mengamanatkan agar pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Bagian Pertama tentang Fenomena Populisme diulas oleh Prayudi yang mencoba melihatnya dari pandangan politik, gaya politik dan strategi politiknya. Rangkaian kritik terhadap elit yang berkuasa dengan alasan adanya ancaman kekuatan asing yang merambah luas terhadap asset bangsa, menempatkan politik populisme semakin populer sebagai muatan kampanye pendukungnya di luar media resmi yang digunakan. Karakteristik politik populisme demikian tidak lagi sekedar menjadi mediasi upaya pemenangan pemilu, tetapi dinilai sebagai ancaman bagi keberagaman NKRI. Lompatan jauh atas karakteristik populisme demikian tentu saja dibantah bagi kalangan partai para pengusung resmi di pemilu bagi calon-calonnya

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Bagian Kedua tentang “Profesionalisme KPU Dalam Pemilu 2019” yang ditulis oleh Aryojati Ardipandanto, mengulas mengenai pokok permasahannya. Ini yaitu terkait persoalan, bagaimana menyinergikan antara Komisioner KPU dengan Sekretariat KPU adalah masalah penting yang harus diutamakan dalam rangka memperbaiki tata kelola pemilu karena kualitas tata kelola pemilu tidak akan meningkat jika SDM yang ada di dalam organisasinya tidak dapat bekerja sama dengan baik. Satu di antara caranya dengan transformasi kelembagaan internal organisasi dan tata kerja KPU

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.

Abstrak:
Sidiq Budi Sejati menyoroti profesionalisme pihak penyelenggara. Seperti diketahui, di tingkat pelaksana di bawah terdapat penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS. Mereka bertugas selama tahapan pemilu berlangsung dan diberhentikan ketika tahapan sudah usai. Meskipun statusnya ad hoc (tidak permanen) namun anggota PPS dan KPPS memiliki peran yang cukup besar, dan banyak pihak yang menyatakan bahwa kecurangan pemilu justru sering dilakukan oleh panitia ad hoc ini

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.

Abstrak:
Dinilai bahwa Ambang Parlemen bukanlah menjadi hambatan untuk negara demokrasi ataupun cara untuk membatasi sekumpulan orang untuk terjun langsung dalam proses pembuatan keputusan. Ambang batas membuat proporsi pemerintahan lebih terstruktur dan juga untuk kemajuan badan legislatif Indonesia agar lebih effisien dalam proses pengambilan keputusan supaya tidak berjalan lama dan diam di tempat dengan banyaknya suara yang harus di rangkul

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam pemilu 2019 menghasilkan angka volatilitas yang jauh lebih rendah. Efek serentak diasumsikan memberi pengaruh pada pembelahan dua kubu yang terbilang masih sama dengan pemilu 2014. Begitu juga evaluasi terhadap inkumben tidak terlalu signifikan sehingga tidak terjadi penguapan suara secara signifikan bagi partai pemerintah.

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.

Abstrak:
Dari pembahasan soal ini disadari bahwa dalam mewujudkan netralitas birokrasi membutuhkan waktu yang tidak singkat dan tidak lah mudah. Sampai pada akhirnya suatu Negara berada pada titik dimana masyarakatnya mulai menuntut pelayanan publik yang prima dan tidak memihak. Lebih lanjut, antara birokrat dan politisi menyadari bahwa mereka memiliki posisi tawar yang berimbang, dalam arti birokrat harus memenuhi aspek kompetensi yang diharapkan oleh politisi , dan politisi membutuhkan birokrat untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)

Abstrak:
Tulisan ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan terkait tugas perbantuan dalam penanganan soal Keamanan. Meskipun ini kemudian mendasari pembentukan MoU antara TNI dan Polri mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam pengamanan demonstrasi dan kerusuhan massa. MoU ini menjadi dasar dilibatkannya TNI dalam pengamanan pemilu serentak 2019, dimana sempat terjadi kerusuhan massa dalam demonstrasi pasca pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2019. Meskipun situasi gangguan keamanan relatif dapat diatasi, penting kiranya diatur lebih lanjut terkait regulasi ditingkat payung hukum terhadap perbantuan TNI terhadap Polri.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Dinilai bahwa LPP memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam menyajikan materi siaran pemilu yang lebih berkualitas. Kombinasi materi siaran pemilu yang berkualitas secara nasional dan materi pemilu yang memperhatikan nilai-nilai lokal di setiap stasiun penyiaran, sesungguhnya membuktikan harapan yang tinggi bagi RRI dan TVRI sebagai LPP untuk memiliki kanal khusus mengenai pemilu yang materi siarannya akan terus dihasilkan dan siarkan tidak terbatas hanya pada masa pemilu. Peran LPP dalam menyajikan materi kepemiluan melalui kanal pemilu, akan sangat berguna dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemilu sebagai salah indikator dari tumbuh dan berkembangnya iklim demokrasi bangsa Indonesia

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini dengan menggunakan kerangka teoritis Media System Dependency (MSD) menilai bahwa efek media akan semakin terasa ketika seseorang secara ekslusif mengkonsumsi media, sehingga menjadi satu-satunya sistem informasi yang bisa diakses; dibandingkan ketika memiliki pilihan lain dalam sumber informasinya. Guna membatasi efek media, ditengah kuatnya keberpihakan media dalam Pilpres 2019, penulis merekomendasikan agar publik mengunakan jaringan interpersonalnya untuk mendapatkan informasi yang berimbang tentang suatu peristiwa maupun paslon presiden. Upaya mengunakan jaringan interpersonalnya untuk mendapatkan informasi yang berimbang tersebut dilakukan secara komunitas maupun secara individu

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian kelautan Indonesia, di antaranya moratorium perizinan bagi kapal eks asing untuk memiliki izin di Indonesia, penenggelaman kapal illegal, pelarangan bongkar muat kapal di laut, larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, memberikan bantuan kapal ikan, sampai pemberian premi asuransi bagi nelayan. Sayangnya banyaknya kebijakan yang telah dikeluarkan belum terlihat berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Bahkan kebijakan yang dilahirkan seperti pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dinilai berbagai pihak tidak mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Redesain ekonomi kelautan mutlak diperlukan dalam upaya mengatasi beragam persoalan bangsa khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Saat ini, baru sekitar 25 persen potensi kelautan dapat dimanfaatkan. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi ekonomi kelautan baru 30 persen, bahkan sektor perikanan hanya 3 persen. Dengan redesain ekonomi kelautan yang tepat, pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kelautan diharapkan dapat beroperasi optimal secara efektif dan efisien.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi dan sosial dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, dan rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Masyarakat nelayan sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, juga mengalami berbagai kendala dalam kegiatan usahanya. Permasalahan umum yang melingkupi kehidupan nelayan yaitu kualitas sumber daya manusia (nelayan) yang masih rendah, terbatasnya akses permodalan, pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan hasil tangkapan ikan.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Setiap kebijakan pasti terdapat pro kontra di masyarakat tidak terkecuali kebijakan dalam hal penanganan illegal, Unreported, Unregulated fishing (IUU). Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti moratorium kapal ikan eks asing, larangan transhipment, larangan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan, dan penenggelaman kapal juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu sebelum mengeluarkan kebijakan IUU, pemerintah seharusnya mengkaji sisi positif dan sisi negatif dari tiap kebijakan tersebut.

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.

Abstrak:
Laut merupakan salah satu kekayaan yang menopang perekonomian Indonesia. Seiring dengan peningkatan pemanfaatan sumber daya laut, maka keberlanjutan menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian. Konsep ekonomi berkelanjutan telah banyak berkembang, di antaranya adalah Ekonomi Biru yang mengedepankan inovasi dalam skala kecil dengan pelibatan langsung masyarakat. Inovasi-inovasi yang diterapkan pada usaha kecil tidak memerlukan investasi dan disrupsi teknologi secara masif. Sebaliknya, adanya inovasi-inovasi tersebut memungkinkan pembukaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi dalam skala yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Tulisan pertama dari Sali Susiana menyoroti tentang “Kekerasan Seksual di Dunia Maya pada Era Digital”, yang ditulis dari perspektif feminisme

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual. Dengan mengetahui faktor penyebabnya, diharapkan kekerasan seksual dapat dicegah dan diminimalisasi. Inilah yang menjadi fokus Achmad Muchaddam Fahham yang dituangkan dalam tulisan kedua dalam buku ini yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan”.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Faktor penyebab kekerasan seksual juga dapat dilihat dari perspektif psikologis, salah satunya sikap permisif. Hal ini dapat dilihat dari tulisan Lukman Nul Hakim berjudul “Pembentukan Sikap Permisif terhadap Pelecehan Seksual pada Generasi Z”.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.

Abstrak:
Kekerasan seksual pada era digital juga dapat dilihat dari perspektif pendidikan. Salah satu lembaga yang dapat berperan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di media sosial. Fieka Nurul Arifa membahas masalah itu dalam tulisan keempat berjudul “Peran Institusi Pendidikan dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Media Sosial”.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kekerasan seksual juga dapat dilihat dari perspektif sosiologis. Banyak faktor sosial yang berperan dalam masalah ini. Tulisan kelima yang merupakan tulisan terakhir dalam buku ini ditulis dari sudut pandang sosiologis, yaitu “Peer Group dan Pengenalan Pengetahuan terhadap Pelecehan/Kekerasan Seksual Remaja melalui Media Sosial” yang ditulis oleh Mohammad Teja.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Penulis membahas untuk pencapaian sasaran nasional pembangunan pariwisata perlu dukungan dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan Pemda dalam pembangunan destinasi wisata baru yang disinergikan dengan konsep kebijakan kawasan ekonomi khusus (KEK) agar dapat menarik investasi lebih cepat. Selain itu perlu dukungan kebijakan insentif pajak untuk investasi di sektor pariwisata dan perbaikan faktor enablers (faktor yang menjadikan sesuatu dapat terwujud), khususnya pengembangan SDM dan infrastruktur. Dengan potensi yang sangat besar, untuk beberapa lokasi wisata dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata tingkat dunia

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.

Abstrak:
Rais Agil Bahtiar membahas topik ini dengan berargumen bahwa pelaksanaan otonomi daerah mendorong setiap daerah untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pembangunan. Pariwisata merupakan salah satu potensi yang dimiliki di setiap provinsi dan kabupaten/kota

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Achmad Sani Alhusain membahas secara khusus bagaimana mempersiapkan SDM untuk pembangunan pariwisata. Industri pariwisata merupakan industri penghasil produk jasa yang penciptaannya membutuhkan SDM terlatih agar dapat memberikan jasa dan pelayanan prima. SDM bukan hanya dapat menciptakan kenyamanan para wisatawan tetapi juga dapat menghasilkan produk kreatif yang dapat mendukung kemajuan pariwisata. Karena pariwisata merupakan industri yang melibatkan banyak pekerja, maka harus ada sistem pengembangan SDM terintegrasi yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta guna memenuhi kebutuhan industri ini.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Tulisan yang dipersiapkan oleh Sahat Aditua Fandhitya Silalahi mendiskusikan tahapan penyusunan strategi pemasaran pariwisata, yaitu terdiri atas identifikasi pemangku kepentingan, identifikasi faktor-faktor penentu keputusan konsumen untuk memilih sebuah destinasi, perumusan portofolio dan pilihan strategi, implementasi bauran pemasaran, serta pengembangan fungsi pendukung. Keenam tahap ini menurut Sahat Silalahi harus dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata agar manfaat dari pengelolaan sebuah destinasi pariwisata dapat memberikan dampak ekonomi secara regional dan nasional. Keenam tahap tersebut merupakan sebuah siklus yang mencerminkan tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dan diharapkan output dari satu siklus strategi dapat menjadi input bagi penyusunan strategi pemasaran berikutnya sehingga destinasi wisata dapat dikembangkan secara berkelanjutan

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Dewi Wuryandani mengemukakan bahwa di tengah kompetisi pariwisata dunia yang semakin ketat dibutuhkan inovasi dan strategi yang tepat di semua aspek untuk merebut pasar pariwisata. Di era digital ini, pelaku usaha pariwisata wajib memiliki berbagai platform dan saluran yang mampu menjangkau wisatawan dan melakukan komunikasi interaktif. Pendekatan ini dapat dipakai untuk mengembangkan pariwisata di daerah perbatasan, seperti diulas dalam bagian kelima dengan topik diskusi strategi pengembangan pariwisata daerah perbatasan melalui digital marketing

Penulis: BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S. A. P., M. A. P.

Abstrak:
Bagian keenam secara khusus menyajikan kajian pengembangan pariwisata daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur, dengan penekanan pada aspek kemitraan para pelakunya, ditulis oleh Burhanudin Mukhamad Faturahman. Sama halnya dengan di tingkat nasional, pariwisata daerah di Jawa Timur menyumbang perekonomian daerah cukup signifikan, yaitu pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5.8 persen dan penciptaan kesempatan kerja sekitar 238.000 per tahun pada tahun 2017.

Penulis: Humprey Wangke

Abstrak:
Indonesia berusaha mengimplementasikan TPB dengan berbasis pada kemitraan multistakeholder. Di berbagai forum internasional, diplomasi Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara peserta tentang komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam implementasi TPB. Bagi Indonesia TPB sangatlah penting karena berkaitan dengan masalah kemanusiaan seperti kesehatan dan sanitasi, perubahan iklim, pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, konservasi daratan dan lautan yang selama ini memang menjadi perhatian Indonesia

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Berdasarkan uraian yang terdapat di bagian pembahasan dapat diketahui bahwa kemitraan multipihak peran yang sangat penting untuk memberi pengakuan terhadap kontribusi masing-masing pemangku kepentingan di sektor perikanan karena masing-masing pihak memiliki tanggung jawab berbeda. Pentingnya kemitraan multipihak ini disadari betul oleh para pemangku kepentingan di sektor perikanan. Meskipun belum memiliki Rencana Aksi Daerah Provinsi Maluku terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi Dasar Hukum, namun seluruh pihak memiliki komitmen untuk mendorong peningkatan ekspor produk perikanan dari Provinsi Maluku. Masing-masing pihak telah melakukan semua upaya yang menjadi tanggung jawabnya dalam mendorong peningkatan ekspor produk perikanan Provinsi Maluku ke luar negeri.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Masalah lingkungan dapat memberikan tekanan kepada negara untuk melakukan kerja sama internasional yang lebih besar. Degradasi lingkungan dapat menjadi ancaman tertentu yang bukan merupakan ancaman kepada negara tetapi pada kemanusiaan. Dalam hal ini ancaman global yang dihadapi adalah kelestarian laut oleh sampah plastik, yang mana mempengaruhi kualitas ikan sebagai salah satu sumber pangan penting bagi umat manusia. Dalam politik lingkungan internasional, keterlibatan aktor nonnegara sama signifikannya dengan peran negara. Upaya pelestarian lingkungan internasional dan domestik juga sangat terkait karena isu lingkungan global juga mencakup berbagai koneksi antara proses lokal, nasional dan internasional. Koneksi tersebut relatif memainkan peran penting melewati batas-batas negara. Di mana secara khusus terlihat pada saat mengimplementasikan program-program internasional bagi perlindungan lingkungan. Dengan demikian tanpa dukungan aktor internasional lainnya negara sebagai satu-satunya aktor dalam isu lingkungan internasional akan kurang berdaya

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.

Abstrak:
Keikutsertaan Indonesia yang partisipatif dalam mensukseskan agenda sustainable development goals tak lain karena kesesuaian dengan pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan negara. Sebagaimana alinea keempat yang secara tegas menyebut keikutsertaan Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. dan keadilan sosial. Pernyataan eksplisit tersebut menjadi faktor yang memotivasi Indonesia untuk tampil secara aktif menyuarakan urgensi masyarakat inklusif dalam memperkuat kemitraan untuk perdamaian.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Bagian ini mengungkapkan dan membahas investasi dan sistem pengelolaan investasi oleh pemerintah. Pentingnya perhatian terhadap investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak saja dimaksudkan untuk mengetahui transparansi ekonomi pemerintah dalam memanfaatkan uang negara, melainkan juga untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam efisiensi pemanfaatan penerimaan negara.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Bagian ini membahas tentang investasi padat karya: perkembangan, kendala, dan solusinya. Fokus pembahasan pada investasi di sektor padat karya ini dilatarbelakangi paling tidak oleh alasan berikut. Pertama, belum optimalnya capaian hasil kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah tinggi. Padahal diketahui bahwa tanpa kontribusi investasi di sektor tersebut, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sulit untuk dicapai

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini lebih memfokuskan pada perkembangan investasi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Pembahasan mengenai topik ini menjadi penting dikemukakan dalam buku ini sebagai akibat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia yang semakin ”booming”. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset keuangan syariah dalam beberapa tahun.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini lebih difokuskan terkait uraian dan pembahasan tentang perkembangan dan potensi fintech dan perannya pada UMKM. Pentingnya pembahasan terkait teknologi keuangan digital ini karena teknologi ini telah mengubah secara radikal dan mendisrupsi format perilaku kehidupan dan perekonomian hampir semua negara

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Tulisan ini mendiskusikan tentang pemanfaatan e-commerce dalam mendorong kegiatan ekspor kerajinan. Seperti halnya pembahasan di Bab 5, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat telah menciptakan perubahan yang radikal dalam struktur perekonomian nasional. Selain perkembangan penggunaan fintech, perkembangan e-commerce tidak dapat dipungkiri juga memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Untuk e-commerce formal (seperti tokopedia, Bukalapak, dan sejenisnya), Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp 77 triliun pada tahun 2018

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Bagian pertama buku ini mengulas tentang “Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Investasi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan dan Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta” ditulis oleh Ari Mulianta Ginting. Penulis membahas bagaimana Provinsi D.I. Yogyakarta mencoba menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik, baik sektor kesehatan maupun pendidikan. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan kebijakan yang berpihak kepada peningkatan belanja publik, sektor kesehatan dan pendidikan. Belanja publik sektor kesehatan dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Belanja publik sektor pendidikan dan kesehatan juga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Bagian kedua dari buku ini berjudul “Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” ditulis oleh Edmira Rivani. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kualitas SDM sangat penting khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Diperlukan upaya lebih serius dari stakeholder terkait untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Bagian ketiga menyoroti defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan serta faktor-faktor penyebabnya. Tulisan yang dipersiapkan oleh Rasbin mendiskusikan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Tahun 2018 merupakan tahun terburuk bagi kinerja perdagangan barang dan jasa Indonesia. Kondisi ini disebabkan merosotnya surplus neraca perdagangan nonmigas yang tidak dapat menutupi defisit yang terjadi pada neraca perdagangan migas.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Eka Budiyanti mengemukakan topik tentang “Menuju Industri Keuangan Syariah yang Berkelanjutan di Era Digital”. Teknologi informasi dipercaya dapat memberikan kemudahan terhadap masyarakat di berbagai sektor, salah satunya adalah industri keuangan syariah. Adopsi teknologi informasi mendorong kemajuan dan perkembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan. Hal ini menjadi penting bagi peningkatan peran industri keuangan syariah demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Menurut Penulis, pengelolaan wilayah perbatasan selama ini belum efektif. Hal ini disebabkan antara lain belum terintegrasinya pelaksanaan kewenangan di bidang pengelolaan batas wilayah negara di bawah koordinasi dan supervisi BNPP. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan otoritas pengambilan keputusan terkait penyelesaian masalah batas wilayah negara. Demikian juga dalam penanganan wilayah perbatasan belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik-menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral, maupun vertikal. Kenyataan di lokasi penelitian, ditemukan banyak kebijakan yang tidak saling mendukung dan/atau kurang sinkron satu sama lain. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya dalam pengelolaan wilayah perbatasan di antaranya penataan produk hukum dalam perencanaan dan pengendalian pengelolaan wilayah perbatasan dan penguatan kelembagaan pengelolaan batas wilayah negara.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penulis mengemukakan, bahwa wilayah perbatasan lebih sering menjadi jalur masuk narkotika dari negara tetangga. Peredaran gelap narkotika di wilayah perbatasan cenderung meningkat, padahal beberapa instansi terkait bertugas di wilayah perbatasan, yaitu Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Daerah, serta Bea dan Cukai. Namun, instansi yang mempunyai tugas penyelidikan dan penyidikan hanya Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, sedangkan Bea dan Cukai tidak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika. Apabila ada orang yang mencurigakan sebagai pelaku peredaran gelap narkotika di daerah perbatasan ditemukan oleh Bea dan Cukai, akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional atau Kepolisian, tergantung pada jumlah narkotika yang ditemukan pada pelaku. Selama ini koordinasi antara Kepolisian, BNN dan instansi lain, seperti Bea dan Cukai serta TNI AL berjalan cukup baik. Namun, aparat di daerah perbatasan menghadapi masalah dalam menangani peredaran gelap narkotika, antara lain kurangnya anggaran serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapat perhatian Pemerintah dengan menambah anggaran serta memperbaiki sarana dan prasarana, karena banyaknya “jalan tikus” yang dilalui oleh pelaku, tanpa ada pengawasan.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penulis berpendapat, bahwa meskipun terdapat peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana tersebut, namun masih banyak kasus perdagangan orang termasuk anak yang terjadi. Selain karena kendala koordinasi lintas sektor dalam menegakkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU tentang PTPPO), UU tentang PTPPO ini juga sulit ditegakkan karena terdapat beberapa undang-undang lainnya yang terkait yang perlu diperhatikan, seperti UU mengenai perlindungan anak, imigrasi, KUHP, tenaga kerja, kewarganegaraan, perlindungan saksi dan korban, serta penempatan tenaga kerja luar negeri. Pengetahuan aparat penegak hukum dan koordinasi lintas sektor dalam menegakkan UU tentang PTPPO juga mempengaruhi upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Sebagai upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang di daerah perbatasan tidak hanya diperlukan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien namun juga koordinasi antarinstansi terkait serta partisipasi masyarakat untuk berperan memberikan perlindungan dan tidak memberikan stigma buruk kepada korban. Selain itu, sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang juga diperlukan kerja sama dengan negara-negara lain karena sifat tindak pidana perdagangan orang yang transnational organized crime

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.

Abstrak:
Dalam tulisannya, Penulis menguraikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis letak Indonesia dapat dikatakan sangat strategis karena terletak di antara dua samudera dan dua benua. Hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki kawasan perbatasan yang dapat menjadi jalur keluar masuk barang ilegal. Dari tulisan ini dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan berupa tindakan preventif dengan melakukan pengamatan dan patroli, serta tindakan represif berupa penangkapan dan penyitaan barang ilegal. Namun, hingga sampai saat ini upaya tersebut masih dirasa belum dapat berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, hukum, penegak hukum, sarana prasarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya. Sedangkan mengenai sanksi pidananya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.