Buku Tim

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Dengan aset yang sangat besar, BUMN berpeluang menjadi perusahaan yang tidak hanya jago kandang, tapi juga harus menembus dan berkompetisi dalam dunia internasional. Melihat peluang tersebut, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja BUMN adalah (a) menempatkan right man in right place dalam posisi direksi dan komisaris, khususnya pengalaman dalam berbisnis berskala internasional dan berwarganegara Indonesia; dan (b) memiliki sejenis Komite Kebijakan Publik, yang memeriksa semua kebijakan publik termasuk di dalamnya mengkritisi kontrak kebijakan internasional dan sengketa investasi internasional untuk mengatasi kendala eksternal dalam menembus persaingan internasional.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Dalam 2 tahun pertama pemerintahan Jokowi periode kedua menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah akibat adanya pendemi Covid-19. Diharapkan setelah tahun 2021, dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan kembali melanjutkan momentum perbaikan. Namun, risiko ketidakpastian ekonomi global juga masih diperkirakan membayangi kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama akibat pandemi Covid-19 yang masih membayangi beberapa negara.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Gratieks merupakan salah satu cara untuk mendorong ekspor komoditas pertanian Indonesia. Berdasarkan kinerja ekspor komoditas sektor pertanian selama hampir 20 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Namun demikian, hal itu tidak sejalan dengan perkembangan daya saingnya di pasar-pasar tujuan ekspor, terutama pasar-pasar ekspor tradisional. Secara umum, komoditas subsektor perkebunan relatif memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan komoditas subsektor pertanian lainnya. Pasar Tiongkok menjadi salah satu pasar yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai tujuan ekspor seluruh komoditas sektor pertanian Indonesia.

Penulis: Burhanudin M. Mukhamad Faturahman

Abstrak:
Semangat kedaulatan pangan di perbatasan acapkali luput dari perhatian karena intervensi pasar dan Undang-Undang yang tidak memihak warga negara. Ketersediaan pangan wilayah perbatasan justru terbilang cukup dengan keberagamannya namun masih terfokus pada pangan nasional sehingga hak pangan lokal yang selama ini dikonsumsi warga ikut terabaikan. Peraturan di tingkat pusat dan daerah pun turut menyertakan peniadaan kedaulatan pangan karena pangan dijadikan komoditas, berorientasi mengikuti selera pasar, pencapaian produktivitas dengan mengabaikan faktor lingkungan. Tata kelola pembangunan pertanian lebih fokus pada upaya peningkatan dan mengabaikan pendapatan rumah tangga, sehingga daya beli warga tak seimbang antara produk-produk pabrikan dengan pangan yang berkualitas.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi industri makanan dan minuman halal, di antaranya mempermudah mendapatkan sertifikasi halal, integrasi dengan produsen, memperkuat peran perbankan syariah, digitalisasi usaha industri, serta produk makanan dan minuman halal berorientasi ekspor. Selain upaya tersebut, sinergi antara pemerintah, perbankan, LPPOM MUI, dan pengusaha juga sangat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan potensi industri makanan dan minuman halal di Indonesia.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Bagian kedua menyangkut diskursus konseptual kontribusi sektor logistik terhadap makroekonomi, perkembangan kebijakan logistik nasional, jaringan sistim logistik nasional, dan harmonisasi kebijakan logistik. Bagian ini ditulis oleh Ariesy Tri Mauleny dengan cara memberikan pertanyaan kritis yang ditujukan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan sektor logistik nasional efektif mengatasi tantangan geografis dan menurunkan biaya logistik antar daerah. Kemudian, pilihan penguatan strategis apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja logistik dan bagaimana pula ekosistem logistik nasional dapat diwujudkan sehingga mampu mendongkrak perekonomian yang maju dan berdaya saing.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Bagian ketiga membahas pembangunan dan permasalahan infrastruktur transportasi logistik. Pembahasan hal ini dinilai penting oleh Ahmad Sani Alhusain tidak hanya karena transportasi logistik merupakan salah satu program strategis nasional, melainkan juga karena hal ini menjadi tulang punggung pergerakan arus barang yang dapat menjangkau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam bagian ini didiskusikan antara lain konsep logistik, transportasi, dan moda transportasi logistik. Selain itu juga dijelaskan program pembangunan yang telah dan masih dikerjakan oleh pemerintah dalam mendukung transportasi logistik. Bagian ini ditutup dengan memberikan catatan permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah untuk meningkatkan kinerja transportasi logistik

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Mandala Harefa mempertimbangkan pentingnya perhatian pada pengembangan logistik yang berbasis digital karena penggunaan teknologi digital tersebut mampu mempercepat proses pengiriman barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu singkat dan berbiaya murah. Beberapa kebijakan untuk merealisasikan hal ini, misalnya, melalui penerapan sistem Delivery Order Online, sistem InaPortNet, relaksasi prosedur ekspor otomotif; dan pembangunan pusat otomotif

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Sony Hendra Permana dalam tulisannya di bagian kelima lebih melihat pentingnya perbaikan logistik di lingkup UMKM. Hal ini tidak lain karena pelaku usaha dan sumberdaya manusia yang terlibat di sektor ini sangat dominan. Menurutnya, dukungan logistik ekspres dapat membantu pelaku usaha UMKM meningkatkan produktivitas, perluasan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Logistik ekspres ini dinilai memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung pengembangan sektor UMKM di Indonesia

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.

Abstrak:
Bagian keenam menyoroti pentingnya memajukan logistik yang berwawasan lingkungan. Pengembangan logistik hijau atau logistik berwawasan lingkungan ini diangkat Masyithah Aulia Adhiem atas kenyataan kondisi kerusakan lingkungan yang ada saat ini. Dengan kenyataan tersebut, konsep berkelanjutan menjadi bentuk kebutuhan baru di mana dengan menerapkan sistem logistik berkelanjutan perusahaan akan memiliki nilai tambah baik dalam menjaga nilai keberlanjutan usaha maupun dalam memberikan kontribusi perekonomian. Beberapa contoh kondisi lingkungan yang terdampak oleh kegiatan logistik antara lain adalah pencemaran udara akibat aktivitas transportasi, dan juga limbah akibat produksi dan inventori yang tidak optimal.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Bagian ketujuh merupakan bagian yang unik. Dikatakan unik karena topik yang dibahas terkait dengan upaya pengembangan logistik halal di Indonesia. Alasan Nidya Waras Sayekti mengangkat pentingnya logistik halal karena produk dan jasa halal bukan hanya sebagai kebutuhan tapi sudah menjadi gaya hidup (halal life style) dan bahkan sudah menjadi tuntutan pasar dan terus berkembang

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pembahasan ini dijelaskan Lisnawati antara lain karena dengan adanya penjelasan kondisi dan perkembangan sektor logistik dalam pandemi Covid-19, berbagai pelajaran dan pengetahuan dapat dipetik untuk perumusan upaya memajukan logistik Indonesia baik pada dalam era pandemi Covid-19 maupun sesudahnya. Apalagi dampak pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan segmen Business to Business (B2B) hingga 80 persen. Secara lebih spesifik, bagian ini membahas bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor logistik dan bagaimana penataan logistik yang harus dilakukan pemerintah agar sektor ini tidak terlalu terdampak akibat pandemi Covid-19 dan perubahan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Kinerja pariwisata Indonesia perlu terus dikembangkan untuk mampu merespons permintaan layanan jasa pariwisata nasional dan global, mengingat potensi destinasi pariwisata Indonesia yang dimiliki sangat banyak dan beraneka ragam. Indonesia sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pariwisata halal pada skala global karena didukung dengan keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar di dunia.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Indonesia memiliki populasi penduduk muslim terbesar di dunia dan potensi pengembangan wisata halal yang melimpah. Potensi tersebut telah direalisasikan sehingga Indonesia meraih penghargaan “World’s Best Halal Travel Destination” versi GMTI 2019. Pengembangan wisata halal di berbagai daerah juga terus digalakkan. Destinasi wisata halal regional di Indonesia yang meraih penghargaan “Best Halal Travel Destination” dari 10 destinasi yang dinilai dengan versi Indonesia Muslim Travel Index 2019 dimenangkan oleh Lombok.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., MBA

Abstrak:
Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan destinasi pariwisata halal dan menjadikan sebagai pusat pariwisata halal dunia. Pariwisata halal tidak hanya terbatas untuk segmen wisatawan muslim, namun juga meliputi nonmuslim. Oleh karena itu pengembangan pariwisata halal akan menciptakan manfaat perekonomian secara nasional yang dampaknya akan dirasakan hingga ke level daerah.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Kota Yogyakarta memiliki banyak potensi wisata, antara lain sebagai wisata belanja, wisata kuliner, wisata alam, juga wisata budaya. Potensi daya tarik wisata halal di Kota Yogyakarta cukup besar antara lain adalah wisata sejarah, wisata museum, dan objek wisata lain. Kota Yogyakarta pada umumnya sudah menjadi destinasi pariwisata halal yang bersifat moslem friendly, namun masih besar peluang untuk ditingkatkan pada level yang prima.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pariwisata telah menjadi industri yang berkembang dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan perekonomian Provinsi Bali. Sejak mulai berkembangnya sektor pariwisata yang didukung sepenuhnya oleh budaya masyarakat yang kaya akan nilai-nilai keunikan, sampai saat ini Bali dikenal secara luas dengan pariwisata budayanya. Kabupaten Karangasem sebagai salah satu kabupaten di Bali, juga memiliki potensi pariwisata budaya yang besar, termasuk di lokasi wisata muslim. Potensi ini di masa mendatang perlu dikelola secara profesional dengan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat termasuk nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di dalamnya.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Untuk mewujudkan kelembagaan LLAJ tersebut, diperlukan kerja sama antar-pemegang kekuasaan negara dan menangguhkan ego-sektoral masing-masing kementerian/lembaga sehingga keempat fungsi negara dan ketiga fungsi pemerintahan dapat berjalan secara dinamis untuk mewujudkan tujuan negaara dalam sub-urusan lalu lintas dan angkutan jalan. Penataan regulasi harus segera dilakukan oleh DPR dengan pembentukan hukum (law making process) untuk memperbarui UU LLAJ, serta melakukan evaluasi terhadap undangundang yang terkait dengan UU LLAJ. Pemerintah juga harus segera melakukan perubahan terhadap peraturan pelaksanaan dari UU LLAJ serta pembentukan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pendelegasian pengaturan UU LLAJ yang belum terwujud dan segera melakukan redesign kelembagaan LLAJ secara institusi.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Preservasi jalan nasional di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh BBPJN VIII Surabaya. Penanganan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan nasional di Provinsi Jawa Timur telah dianggarkan di APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dalam masing-masing Paket Preservasi yang di dalamnya terdapat pekerjaan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Permasalahan yang dihadapi dalam hal pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan nasional di Provinsi Jawa Timur, yaitu database kondisi jalan belum akurat, umur rencana tidak dapat diprediksi dengan akurat, SDM yang kurang memadai, dan pemahaman SDM yang rendah terhadap jenis dan permasalahan kerusakan jalan. Adapun preservasi jalan nasional di Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh BBPJN lI Medan. BBPJN lI Medan sudah menerapkan pola preservasi dengan penanganan sistem long segment diperluas. Permasalahan dalam pelaksanaan preservasi jalan nasional di Provinsi Sumatera Utara yaitu kurangnya pendanaan preservasi jalan nasional.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Ketiadaan regulasi transportasi berbasis aplikasi online, khususnya dalam UU tentang LLAJ berimplikasi pada masalah perizinan penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi online serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, yaitu konsumen pengguna dan penyedia jasa layanan transportasi berbasis aplikasi online. Hasil penelitian lapangan menunjukkan dukungan terhadap perlunya perizinan untuk transportasi berbasis aplikasi online.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Dengan demikian, hukuman yang berdasarkan restorative justice merupakan perspektif hukum yang ikut memasukkan pertanggungjawaban terdakwa kepada korbannya sebagai bahan pertimbangan. Kepolisian RI sebagai penyidik mempunyai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus lakalantas di luar pengadilan, termasuk apabila menimbulkan korban luka berat dan meninggal dunia. Dengan memenuhi persyaratan dan terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, sehingga pidananya gugur.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Penanggulangan pelanggaran ODOL juga harus menempuh jalur nonpenal, karena jalur penal terbukti tidak cukup sebagai sarana penanggulangan. Direktorat Jenderal Hubungan darat telah merencanakan beberapa upaya yang menjadi bagian dari jalur nonpenal penanggulangan ODOL. Upaya yang dimaksud adalah penyebaran edukasi atas bahaya pelanggaran ODOL dan kerugian yang ditimbulkannya terhadap pihak yang terkait dalam pelanggaran ODOL, upaya revitalisasi jembatan timbang, dan upaya pemecahan konsetrasi pengiriman barang melalui moda transportasi darat. Upaya tersebut sampai saat ini belum berjalan maksimal, sebab masih belum dituangkan dalam sebuat peraturan hukum yang mengikat dan berlaku di seluruh indonesia. Oleh sebab itu pemerintah harus memperbaiki ketentuan terkait dengan upaya nonpenal dalam penanggulangan ODOL di Indonesia.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengaitkan antara pelayanan publik dengan kebijakan pemerintahan digital (e-Gov) yang semakin digarap dengan serius dalam pemerintahan Joko Widodo dengan menghadirkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tulisan ini menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik bersifat digital melalui hadirnya pemerintahan digital. Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020 telah mengubah wajah pelayanan publik dari pola tatap muka menjadi virtual.

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini dilatarbelakangi pada situasi di beberapa daerah yang sudah masif menggunakan teknologi informasi (TI) dalam menjalankan pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tulisan ini melihat bahwa pelayanan publik yang prima belum berjalan secara konsisten terutama dalam hal kualitas pelayanan. Oleh karena itu, tulisan ini menyarankan agar pemerintah terus mengupayakan inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Menurut penulis, inovasi dalam pelayanan publik, mulai dari pola pelayanan terpadu, baik satu atap maupun satu pintu membutuhkan pengintegrasian data.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA

Abstrak:
Tulisan ini memperlihatkan bahwa berdirinya Mal Pelayanan Publik, sebagai salah satu inovasi dalam pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor komitmen pemimpin dalam hal ini kepala daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya. Hadirnya Mal Pelayanan Publik memperlihatkan adanya inovasi dan kreativitas pemerintah dalam mengembangkan pelayanan publik di daerah. Kehadiran Mal Pelayanan Publik juga mengindikasikan adanya pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan transparansi dan akutanbilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini dilatarbelakangi perdebatan apakah pemerintah desa dapat menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam tulisan ini, Debora menjelaskan bahwa desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat juga dalam regulasi yang mengatur tentang desa, disebutkan bahwa UU Desa hadir dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa sekaligus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik bagi masyarakat desa.

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Kebijakan pembangunan pelabuhan dan agenda pembangunan berkelanjutan memiliki kaitan yang kuat. Konsekuensinya, pembangunan pelabuhan sebagai bagian dari infrastruktur strategis juga harus diarahkan untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Arti penting kaitan isu agenda pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan pelabuhan juga dapat dilihat dalam perspektif yang melihat perlunya keseimbangan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Infrastruktur di pelabuhan harus dibuat secara komprehensif dan harus menyesuaikan atau mengikuti perkembangan industri perkapalan dan kemajuan pelabuhan laut di berbagai negara di dunia. Biaya dan waktu merupakan komponen utama yang menentukan baik tidaknya daya saing dalam pelayanan jasa di pelabuhan. Komponen efisiensi waktu pelayanan pelabuhan, tidak saja direpresentasikan oleh lamanya satu peti kemas diproses dalam area bongkar muat di dermaga dan terminal pelabuhan (dwell time) tetapi juga diukur dari kelancaran pergerakan kapal barang di alur dan kolam pelabuhan. Di samping itu ditambahkan pula bahwa produktivitas para pekerja dan peralatan pelabuhan juga akan memengaruhi kecepatan pelayanan dalam pelabuhan. Untuk itu komponen biaya, pilihan investasi, dan tarif pelayanan akan berpengaruh pada efesiensi waktu pelayanan kepelabuhanan dan hal ini akan menjadi penentu tingkat daya saing pelabuhan. Kementerian Perhubungan akan memberikan dukungan untuk upaya-upaya peningkatan daya saing pelabuhan Indonesia di antaranya melalui deregulasi peraturan dan ketentuan kegiatan kepelabuhanan di Indonesia.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Peran pelabuhan menjadi penting ketika transportasi laut dan penyeberangan menjadi moda penghubung di Indonesia yang digunakan oleh lebih dari 90 persen perdagangan domestik dan internasional. Lahirnya semangat Nawacita patut diapresiasi positif sebagai upaya untuk mengembalikan dan memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, salah satunya melalui pengembangan pelabuhan. Dengan keterbatasan APBN dalam pembiayaan infrastruktur, pemerintah mengarahkan kebijakan pelabuhan nasional untuk mendorong partisipasi (investasi) swasta sekaligus mendorong persaingan usaha untuk menciptakan efisiensi.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Kinerja sektor logistik yang buruk yang tercermin dari tingginya biaya logistik, berimplikasi pada rendahnya daya saing Indonesia. Kondisi ini di antaranya disebabkan oleh rendahnya kualitas infrastruktur pelabuhan serta belum efektif dan efisiennya layanan yang diberikan pelabuhan dalam menunjang aktivitas logistik. Padahal sebagai negara kepulauan, Indonesia seharusnya menjadi yang terdepan dalam bidang kepelabuhanan. Sislognas yang diharapkan dapat membenahi permasalahan di sektor logistik termasuk di pelabuhan ternyata belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja sektor logistik, karena implementasinya yang tidak optimal.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Tol Laut yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan hampir 5 tahun, mencatat capaian berupa terciptanya konektivitas baru pada daerah terpencil terluar tertinggal dan perbatasan yang dibuktikan dengan jumlah pelabuhan singgah bertambah, distribusi logistik khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting yang lebih besar dibandingkan masa sebelumnya serta menurunnya disparitas harga di beberapa daerah, namun masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan pada program ini ke depan.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Permasalahan yang dihadapi terkait tarif jasa pelabuhan menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan daya saing usaha di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengusaha yang mengeluh tentang tarif jasa pelabuhan yang masih tinggi dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Secara umum, infrastruktur pelabuhan Indonesia belum memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan internasional. Berdasarkan deskripsi data, hal tersebut disebabkan oleh (a) jumlah pelabuhan yang cenderung stagnan dan menurun, (b) rasio antara pelabuhan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia relatif lebih rendah dari negara-negara kepulauan lainnya, (c) kapasitas pelabuhan Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan (d) rute tol laut belum menunjukkan dampak yang signifikan hingga saat ini. Kondisi tersebut ditangkap melalui Global Competitiveness Report oleh WEF di mana kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia menempati rangking mediocre dibandingkan negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila aliran perdagangan Indonesia ke dan dari kawasan Asia Tenggara cenderung menurun pada beberapa tahun terakhir

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pembangunan pariwisata tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama antarsektor dan subsektor. Berkaca dari praktik negara lain, ada yang membuat pelabuhan menjadi sangat maju dan dilengkapi dengan fasilitas sehingga pelabuhan tidak hanya menjadi pelabuhan internasional namun juga menjadi pelabuhan yang mampu menjadi tujuan wisata dan menarik wisman untuk berkunjung.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Bagian buku ini menyoroti tentang “Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sustainable Development”, yang ditulis oleh Venti Eka Satya. Kajian ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar; baik dari segi jenis maupun jumlahnya. SDA memiliki peran sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena memiliki kontribusi yang dominan terhadap struktur perekonomian Indonesia dan pada masanya dulu pernah menjadi sumber pendapatan utama negara.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Bagian ini mengulas tentang “Potensi dan Kontribusi Barang Milik Negara terhadap Penerimaan Negara”, yang ditulis oleh Edmira Rivani. Penulis membahas tentang dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN) terkait dengan prospektifnya terhadap penerimaan negara/daerah melalui program-program penyewaan dan kerja sama pemanfaatan; baik BMN di dalam negeri maupun luar negeri yang harus diperlakukan secara khusus. Pada saat ini, optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan BMN belum menjadi perhatian utama kementerian/lembaga.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan akan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam dari sektor pertambangan dipercaya menjadi salah satu sumber penerimaan bagi sumber pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi Pemerintahan Daerah, yang diberikan oleh pemerintah melalui program Dana bagi Hasil (DBH).

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Bagian terakhir dari buku ini membahas tentang isu terkini yaitu “Covid-19 dan Kinerja Ekspor Indonesia”. Penelitian ini ditulis oleh Rasbin dan menjadi menarik, mengingat defisit yang terus-menerus terjadi selama ini (selepas runtuhnya bonanza oil di Indonesia) di dalam neraca perdagangan Indonesia. Wabah Covid-19 telah mempengaruhi perekonomian suatu negara di berbagai sektor bahkan termasuk juga sektor tatanan sosial kemasyarakatan dengan hadirnya tatanan new normal life (seperti: pemakaian masker, kebersihan tangan setiap saat, dan physical and social distancing. Kebiasaan baru tersebut tentu mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan daya saing produk yang dihasilkan dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja ekspor suatu negara.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pilkada Serentak 2020, yang harus diperhatikan adalah faktor mempertahankan kualitas demokrasi di tengah-tengah masa Pandemi Covid-19. Kualitas demokrasi tergantung pada tiga aspek utama. Pertama, Pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya; Kedua, Peserta Pilkada yang mendapatkan ruang politiknya; dan ketiga, Penyelenggara Pilkada yang menjamin teknis tahapan dan hasil sesuai dengan landasan pemilihan yang demokratis. Optimisme penting dijaga untuk tetap dilaksanakannya Pilkada serentak di 270 daerah yang bukan tidak mungkin bagi Indonesia untuk meraih sukses proses penyelenggaraannya, sebagaimana acuan Korea Selatan yang menjadi salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pemilu anggota legislatifnya dimasa pandemik Covid 19 dutahun 2020.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Buku ini menyoroti kuatnya kepentingan pemerintah koalisi partai politik terhadap upaya pengisian jabatan para kepala daerah yang akan habis masa jabatannya ditahun 2020. Tarik menarik kepentingan yang kuat dengan ikatan kepentingan dikalangan elit politik justru ironisnya menempatkan rakyat hanya sebagai objek dalam menggunakan hak politiknya. Padahal, penyelenggaran Pilkada 2020 beresiko bagi terjadinya perluasan penyebaran virus Covid 19 dan rakyat pemilih atau pihak penyelenggara menjadi korbannya.

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.

Abstrak:
Buku ini menyoroti persoalan terkait kemungkinan hambatan dalam menyelenggarakan Pilkada dimasa pandemi Covid 19 yang bisa berjalan kondusif dan rawan bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Bukan hanya di tingkat penyelenggara yang bisa terjebak pada potensi pelanggaran, tetapi juga bagi pengambil kebijakan dan pihak berwenang birokrasi di daerah yang sangat beresiko terhadap perangkap penyalagunaan kewenangan. Untuk itu penting kiranya agar dikembangkan secara serus terkait pengawasan pemilu dan pilkaa secara partisipatif melalui kelembagaan dan dukungan jaringan infrastrukturnya yang kuat. Ini antara lain bisa didukung oleh dikembangkannya sistem pengaduan secara online di tingkat pemerintah dan sekaligus sebagai ikhtiar menegakkan pemerintahan yang baik. Bukan hanya di tingkat pembenahannya pada sistem pilkada yang didorong agar lebih akuntabel, tetapi juga ketegasan untuk membela hak-hak warganegara menjadi lebih mampu diaktualisasikan.

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.

Abstrak:
Tulisan yang keempat, dari Aryo Wasisto mengenai “Identifiikasi Problem Elektoral Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi” menegaskan jika tidak diantisipasi dan ditangani secara memadai di tingkat lapangan, kekahwatiran warga atau pemilih terhadap Pilkada 2020 dalam lingkungan yang ditandai perluasan infeksi virus Covid 19, maka bencana politik terhadap demokrasi di Indonesia bisa tak terhindarkan. Bencana politik ini menyangkut kepercayaan warga masyarakat terhadap kapasitas pihak penyelenggara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara professional. Kata kunci yang ditawarkan adalah terkait dukungan bagi peningkatan partisipasi masyarakat itu terhadap pilkada sebagai taruhan masa depan demokrasi yang harus diyakini akan berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan setiap warga dalam keseharian. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada sangat ditentukan dengan kapasitas sumber daya kandidat dari persoalan materi, popularitas, dan waktu interaksi.

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.

Abstrak:
Tulisan kelima dari Juniar Laraswanda Umagapi, berjudul “Efek Physical Distancing Dalam Setiap Tahapan Pilkada” menunjukkan penting komitmen, kapasitas dan pengawasan terhadap penyelenggara, terutama KPU dan jajarannya beserta supervisi dari Bawaslu terhadap situasi new normal dalam Pilkada 2020. Komitmen, kapasitas dan pengawasan tadi secara kelembagaan masih menjadi kerawanan yang mudah terabaikan atau bahkan dengan sengaja dilanggar dengan alasan atau kepentingan tertentu. Hal yang juga menjadi ujian terhadap kerawanan tadi agar tidak terjadi atau bahkan meluas perkembangannya, adalah keberanian untuk menindaktegas terhadap pelanggaran pilkada yang terjadi. Penanganan pilkada dan potensi pelanggaran tahapan pilkada 2020 bukan perkara mudah ditegakkan, apalagi pembatasan jarak sosial atar pihak, termasuk di antara penyelenggara, terhadap para peserta, dan kalangan masyakat umum, guna proses penyelenggaraan pilkada benar-benar sejalan dengan aturan main yang digariskan.

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.

Abstrak:
Tulisan keenam, dari Sidiq Budi Sejati dengan judul tulisan “Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemilu Menjelang Pilkada Serentak 2020” menyoroti pentingnya substansi dari pertanggungjawaban pihak penyelenggara terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan kelembagaan dan jajarannya hingga tingkat bawah. Penentuan agenda Pilkada yang tetap diselenggarakan pada Desember 2020 menuntut penyelenggara Pilkada untuk mempersiapkan segala keperluan dengan cepat, efektif dan efisien. Pilkada kali ini tidak bisa hanya mengandalkan rasa semangat, optimisme yang tinggi serta niat yang bulat. Mengingat pelaksanaan Pilkada kali ini dilakukan dalam kondisi krisis pandemi Covid-19, maka penyelenggara Pilkada harus mempersiapkan segala hal dengan cermat dan teliti. Akuntabilitas penyelenggara Pilkada pada tahun ini menjadi tantangan yang perlu dibuktikan kepada public dan kasus di 2020 dimasa pandemi Covid 19 jelas lebih berat dibandingkan saat pilkada serentak dimasa masa belumnya.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Tulisan ketujuh dari Ahmad Budiman berjudul “Kampanye Pilkada 2020: Strategi Merebut Perhatian Pemilih” menguraikan pentingnya inovasi dalam upaya penyelenggaraan pilkada di tengah kondisi keterbasan akibat pandemi Covid 19. Kepentingan inovasi terutama bagi para peserta melalui paslon masing-masing, tim sukses dan partai atau gabungan partai pengusungnya. Penggunaan media alat peraga kampanye (APK) di media luar ruang tampaknya belum terjadi secara signifikan konten yang dihadirkan karena lebih pada pengarustamaan citra diri sebagai tokoh setempat dan dukungan yang dihadirkannya. Kalaupun ada tema kampanye yang dihadirkan lebih bersifat slogan atau retorika dan belum menyentuh tema riil dimasyarakat setempat. Ini menjadi persoalan dalam komunikasi politik yang digunakan oleh paslon agar semakin mengarah pada kapasitasnya untuk mengolah isi pesan dan struktur pesannya secara lebih bermakna. Makna ini adalah kesadaran bahwa baik penggunaan media konvensional dan media sosial mengalami tarik menarik massifikasi pesan yang dihadirkan berhadapan dengan demasifikasikan pesan secara individual yang memiliki konsekuensi satu sama lain berbeda.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Pelindungan data pribadi dalam perundang-undangan Indonesia, belum memberikan kepastian yang begitu jelas dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat. Regulasi mengenai data pribadi belum diatur secara spesifik dalam satu undang-undang namun terdapat beberapa Ketentuan yang tersebar dalam beberapa undang-undang yang mencerminkan pelindungan data pribadi, seperti UU ITE, UU Kesehatan, UU Administrasi Kependudukan, UU Perbankan, UU HAM, Peraturan Menteri 20 Tahun 2016, dan lain-lain. Beberapa ketentuan yang mengatur pelindungan data pribadi yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan menyebabkan tumpang tindihnya mekanisme dan kewenangan dalam melakukan pelindungan terhadap data pribadi.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Urgensi pelindungan data pribadi konsumen di era digital sangat penting untuk segera diberlakukan demi terciptanya kepastian dan pelindungan hukum bagi konsumen. Dengan masuknya era digital yang dipadukan dengan fenomena dan potensi big data maka data pribadi telah menjelma menjadi suatu komoditas berharga. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat pengembangan ekonomi digital terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan hendaknya lebih didahulukan dibanding melalui pengadilan karena berkaitan dengan privasi seseorang dan rahasia bisnis. Hanya saja pembentuk UU perlu menindaklanjuti dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu UU No. 30 Tahun 1999 yang memiliki sejumlah kelemahan dan mempengaruhi putusan para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pembentuk UU tentang Pelindungan Data Pribadi juga perlu mengatur berbagai jenis gugatan perdata baik itu yang diajukan oleh pemilik/subjek data atau pihak lainnya seperti: pemerintah dan organisasi pelindungan data pribadi.

Penulis: Lidya Suryani Widayati

Abstrak:
Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi, perlu diberikan landasan hukum yang kuat untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelindungan atas data pribadi merupakan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, dan penyebarluasan data pribadi.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan pertama ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum, dengan judul “Pengaturan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pasca- Dicabutnya UU No. 7 Tahun 2004”. Tulisan ini membahas pengaturan perizinan industri AMDK pasca dibatalkannya UU SDA dan membahas keberadaan industri AMDK dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian: pertama, pengaturan perizinan pasca dibatalkannya UU SDA menyebabkan kegiatan pengusahaan air tetap dapat dilakukan untuk industri AMDK meski dengan pengawasan dan syarat izin yang ketat. Implikasi hukum pembatalan UU SDA telah mengakibatkan berbagai jenis perizinan yang telah diterbitkan berdasarkan rezim UU SDA tetap diakui legalitasnya sampai berakhirnya masa berlakunya izin namun tidak diperkenankan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan SDA. Kedua, sesuai dengan putusan MK, pengusahaan air tetap dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun jika dalam pemberdayaan tersebut dianggap belum mampu maka dapat bekerjasama dengan pihak swasta. Keterlibatan peran swasta dalam kegiatan SPAM masih dibutuhkan namun dengan beberapa ketentuan syarat-syarat tertentu. Keterlibatan AMDK dalam SPAM dapat dilakukan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui mekanisme KPBU maka swasta dimungkinkan berinvestasi untuk berpartisipasi menciptakan akses aman air minum bagi masyarakat. Sedangkan tugas pemerintah adalah menyiapkan infrastruktur seperti waduk dan situ berikut pemeliharaannya, sehingga debit air yang diperlukan sebagai bahan baku untuk pengolahan air bersih senantiasa tersedia secara berkesinambungan.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
ulisan kedua merupakan tulisan dari Monika Suhayati, yang berjudul “Pengusahaan atas Air Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013”. Tulisan membahas Putusan MK No. 85/ PUU-XI/2013 yang membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU SDA dan menyatakan berlakunya kembali UU Pengairan pada 17 September 2014 dikarenakan adanya praktek penguasaan sumber air oleh swasta bahkan asing yang mengarah pada liberalisasi dan swastanisasi air. Dalam putusan tersebut, salah satu poin penting yaitu hak penguasaan air dimiliki oleh negara sehingga pemanfaatan air (Hak Guna Usaha Air), haruslah melalui permohonan izin kepada Pemerintah yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola yang disusun dengan melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya.

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.

Abstrak:
Tulisan ini membahas pengelolaan SDA merupakan bagian dari konsep wawasan nusantara dimiliki bangsa Indonesia yang harus dapat dimanfaatkan demi mencapai tujuan nasional yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Namun, seiring dengan perkembangan waktu keberadaan air mengalami pergeseran paradigma pengelolaan, dimana pengelolaan air tersebut tidak lagi dipandang sebagai barang bebas yang memiliki fungsi sosial tetapi telah menjadi komoditas ekonomi yang mengarah pada praktek privatisasi dan eksploitasi yang berkembang karena kebutuhan masyarakat terhadap air yang meningkat sehingga mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibanding nilai fungsi sosialnya. Akhirnya MK memberikan penegasan melalui Putusan No. 85/PUU-XII/2013 menghapus seluruh pasal dalam UU SDA dikarenakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pemangku kepentingan penyediaan air, baik pemerintah, swasta dan masyarakat masih menantikan lahirnya peraturan baru yang mengatur peran masing-masing pihak dalam koridor putusan MK

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini membahas kemampuan negara menjamin masyarakat untuk dapat mengakses air guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Secara konstitusional, pemenuhan kebutuhan dasar warga negara menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Dalam implementasinya perlindungan terhadap masyarakat/konsumen pengguna air belum sepenuhnya terlaksana. Pada daerah penelitian menunjukan sebagian masyarakat, khususnya di Yogyakarta masih menggunakan air tanah dari sumur galian yang belum terjamin higenitasnya maupun keselamatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Hal ini menunjukan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa belum sepenuhnya terlindungi. Beberapa kendala dalam melindungi konsumen pengguna air bersih antara lain adalah infrastruktur yang tidak memadai membuat pemenuhan kebutuhan air bersih terganggu, distribusi belum merata, keterbatasan ketersediaan air baku, jumlah manusia yang terus bertambah, dan polusi yang menyebabkan kualitas dan kuantitas air menurun. Kendala lainnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih adalah tarif air untuk masyarakat miskin masih memberatkan

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa pengelolaan SDA melalui pengadilan dengan menggunakan gugatan warna negara (citizen law suit). Gugatan ini masih jarang digunakan hanya saja terkait pengelolaan SDA, mekanisme ini digunakan dalam usaha untuk menghentikan privatisasi air di Jakarta. Gugatan warga negara terhadap privatisasi air di Jakarta berakhir dengan kekalahan. Kekalahan dikarenakan alasan formal yaitu karena mengikutkan pihak di luar penyelenggara negara sebagai pihak turut tergugat. Pada kasus ini putusan hakim sangat beragam dan diputus dalam jangka waktu yang lama. Putusan pengadilan yang beranekaragam tersebut mencerminkan adanya suatu ketidakpastian hukum dan antara para penegak hukum (hakim) tidak memiliki interpretasi yang sama terkait karakteristik dari gugatan citizen law suit. Keberagaman putusan juga akan menimbulkan rasa ketidakadilan terutama bagi pihak yang kalah.