Buku Lintas Tim

Prosiding Seminar Nasional Bagian Pertama: Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Untuk Kinerja Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa - 2019

Penulis:

Abstrak:

Prosiding Seminar Nasional Bagian Pertama: Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Untuk Kinerja Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa Bagian 2 - 2019

Penulis:

Abstrak:

Kerjasama Internasional Melawan Terorisme - 2018

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Implementasi AACT dalam penanganan terorisme di Indonesia, maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi ASEAN tersebut akan berlaku bagi Indonesia dan mengimplementasikan AACT tersebut secara efektif melalui ketentuan perundang-undangan dan perangkat hukum nasional. Untuk itu perjanjian kerja sama AACT harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan azas pacta sun servanda. Implementasi AACT dalam penanganan terorisme di Indonesia, di antaranya terkait dengan Pasal XII AACT mengenai masalah bantuan timbal-balik telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal-balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Ketentuan hukum baru untuk merespon ancaman terorisme dalam bentuk undang-undang yang telah diamandemen telah dibuat. Namun, diketahui, agar dapat diimplementasikan dengan efektif, beberapa substansi membutuhkan aturan pelaksanaan, antara lain, Perpres (Peraturan Presiden) untuk pengaturan pelibatan (peran) TNI dan hubungannya dengan Polri. Hal ini menjadi penting untuk mencegah konflik antara satuan anti-teroris di pihak tentara dan polisi, di samping untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang dapat terjadi, jika dibutuhkan gelar pasukan, untuk mengatur berapa anggaran yang dibutuhkan, berapa banyak pasukan yang harus dikerahkan, dan untuk berapa lama penugasan diberikan.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Bagi Indonesia, kerja sama internasional dalam penanggulangan terorisme menjadi sebuah kebutuhan dan tidak terelakkan, mengingat fenomena terorisme sudah bersifat lintas batas. Terorisme telah menjadi ancaman global dan berpotensi terjadi di negara mana saja di dunia. Kerja sama penanggulangan terorisme dapat dilakukan secara bilateral atau trilateral dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, jika ancaman terorisme tersebut terjadi dan/atau berpotensi masuk melalui negara tetangga, seperti ketika Indonesia merespons kasus Marawi di Filipina pada tahun 2017. Belajar dari kasus Marawi, dan berbagai aksi terorisme lainnya di berbagai kawasan dunia di mana para pelakunya merupakan aktor non-negara dan banyak di antaranya memiliki jejaring lintas batas, maka upaya Indonesia untuk menanggulangi terorisme tidak cukup dilakukan sendirian (hanya oleh Indonesia).

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Terorisme telah memberikan dampak, tidak terkecuali bagi pemerintah Indonesia. Besarnya dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindak kejahatan terorisme telah membuat semua pihak ikut serta dalam melakukan sebuah pencegahan sedini mungkin agar kejahatan terorisme tidak terjadi lagi. Semua pihak harus saling bersinergi dalam menanggulangi kejahatan yang bisa menimbulkan korban di tengah masyarakat itu sendiri. Mulai dari pemerintah yang harus sigap sampai kepada warga biasa yang juga harus berkontribusi dalam menghilangkan bahaya teroris ini di setiap negara. Inilah yang membuat ASEAN ingin membangun komunikasi dan kerja sama dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan terorisme dan radikalisme yang belakangan menjadi musuh bersama.

Bunga Rampai Penguatan Industri Nasional - 2017

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Penulis mencatat perkembangan pertumbuhan ekspor industri manufaktur beberapa tahun terakhir mengalami tren penurunan, bahkan terdapat pertumbuhan yang negatif. Keadaan ini menggambarkan turunnya daya saing produk industri manufaktur di pasar internasional. Penulis membahas nilai tukar dan upah tenaga kerja dapat dimanfaatkan sebagai variabel kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Eka Budiyanti membahas topik pengembangan industri kreatif dengan memanfaatkan e-commerce. Aktivitas e-commerce atau mekanisme bisnis secara elektronik muncul sebagai buah dari revolusi digital dalam bisnis. E-commerce mampu membuka peluang pasar yang lebih besar bagi usaha industri kreatif dan dapat membangun pola interaksi yang intensif dengan konsumen, yang selanjutnya dari interaksi tersebut dapat memunculkan berbagai ide kreatif dan inovatif yang baru. Penulis berpendapat bahwa dengan semakin berkembangnya infrastruktur dan teknologi digital, pengembangan industri kreatif dapat dipacu untuk berkembang lebih cepat lagi.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Penulis berargumen bahwa pada era persaingan global, penerapan standar menjadi faktor kunci untuk membangun daya saing produk nasional. Penerapan standar tidak hanya dapat meningkatkan daya saing produk nasional di dunia internasional namun juga di pasar domestik. Standar suatu produk ditetapkan bertujuan antara lain untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan mewujudkan persaingan yang sehat dalam perdagangan. Melalui penetapan dan penerapan standar pada produk industri, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di pasar domestik dan memperluas pasar ekspor. Dalam artikel ini dibahas urgensi peningkatan kesadaran masyarakat produsen dan konsumen dalam menerapkan standar, serta upaya pengawasan terhadap penerapan standar produk tersebut.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Rafika Sari mengemukakan bahwa secara umum kinerja BUMN industri strategis kurang memberikan performa keuangan yang baik dan dihadapkan pada banyak permasalahan, di antaranya rendahnya kemampuan produksi, sering kalah dalam proses tender, adanya senjang keahlian dan “turn over ” sumber daya manusia yang handal yang relatif besar, dan hambatan dalam proses alih teknologi. Penulis mengemukakan perlunya keberpihakan pemerintah pada BUMN industri strategis melalui berbagai kebijakan revitalisasi untuk mendorong kebangkitan industri strategis Indonesia.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Sahat Aditua Fandhitya Silalahi membahas peran koperasi tersebut dalam mendukung perkembangan bisnis usaha kecil dan menengah, dengan mengambil kasus untuk pendalaman pada suatu koperasi simpan pinjam perajin batik tulis di Kota Surakarta. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, peran koperasi cukup penting dalam upaya menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya sebagai pinjaman modal bagi pengembangan usaha anggotanya. Koperasi yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana disebut KSP. Selain menghimpun dana atas usaha sendiri, untuk mempercepat kemampuan KSP dalam permodalannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah membantunya melalui program pemberian bantuan permodalan.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Untuk wilayah kepulauan, keterhubungan antarpulau memerlukan moda transportasi dan infrastruktur pendukung yang memadai agar dapat mengambil manfaat dari pembangunan kawasan industri di wilayah sentra pengembangan. Dalam konteks daerah kepulauan, pembangunan atau keberadaan kawasan industri dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan, namun derajat akselerasinya dapat berbeda di setiap wilayah seperti yang ditunjukkan dalam artikel ini.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Edmira Rivani mengemukakan Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, namun nilai ekspornya relatif rendah karena mayoritas (80%) jenis produk rumput laut yang diekspor merupakan produk bahan mentah. Menyadari besarnya potensi yang dimiliki, pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan kebijakan peningkatan daya saing produk rumput laut di pasar global melalui skema kebijakan revitalisasi sektor hulu, industrialisasi sektor hilir, dan penerapan standardisasi produk rumput laut melalui Standar Nasional Indonesia (SNI)

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Venti Eka Satya membahas penguatan industri garam nasional. Kedua artikel ini menyajikan pentingnya peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengakselerasi proses peningkatan dan penguatan industri yang menghasilkan produk yang keduanya memiliki prospek pasar yang besar untuk pasar ekspor (kasus rumput laut) dan pasar domestik (kasus garam).

Desentralisasi Fiskal dan Persaingan Usaha - 2017

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Perubahan paradigma dalam pemberdayaan UMKM sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat harus memprioritaskan pengembangan skala usaha, perluasan akses pembiayaan dan kemampuan melakukan penetrasi pasar. Termasuk juga mengukur dan menyiapkan sumber daya, manajemen transaksi keuangan, akses terhadap bahan baku, serta akses terhadap teknologi. Memberi kemudahan penanganan aspek legalitas badan usaha serta desain kebijakan dan program bagi UMKM secara koheren, integratif dan implementif menjawab kebutuhan pasar.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Perbankan merupakan lembaga jasa keuangan formal yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari sangat dominannya aset perbankan dibandingkan lembaga jasa keuangan lainnya. Pertumbuhan perbankan juga cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan sebaran kantor yang cukup banyak. Bagi daerah, perbankan memiliki nilai strategis khususnya dalam rangka meningkatkan akses keuangan masyarakat dan mempermudah transaksi pembayaran. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah, khususnya pelaku usaha UMKM. Dengan adanya pendanaan bagi UMKM secara otomatis akan meningkatkan kapasitas baik produksi maupun penjualan sehingga akan mendorong roda perekonomian daerah lebih cepat.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Upaya optimalisasi dana CSR dikedua daerah ini berbeda dan prioritas pengelolaannya baru sedikit yang bersentuhan dengan upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan provinsi Jawa Barat dengan melibatkan dana CSR BUMN dan BUMD sedikit banyak sudah menyentuh langsung pada upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah tersebut. Sementara untuk provinsi Bali masih memprioritaskan pada pengentasan masyarakat miskin dengan program bedah rumah, meskipun diluar program perencanaan pembangunannya pemerintah Bali juga mendorong sebagian Dana CSR BUMN dan BUMD untuk pengembangan Usaha mikro, kecil dan menengah.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Reformasi perpajakan juga harus diikuti dengan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Pengalaman Indonesia menerapkan kebijakan tax amnesty sebelumnya harus menjadi pelajaran ke depan. Revisi undang-undang, perbaikan adminsitrasi IT, reformasi kelembagaannya perlu dilakukan. Revisi aturan di bawahnya perlu segera dilakukan seperti Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kebijakan strategis lainnya adalah Undang- Undang di bidang perbankan juga harus segera dibahas bersama DPR RI dengan berpegang pada prinsip asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, kebersamaan, dan kepentingan nasional

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Melalui penyerahan pengelolaan PBB-P2 ke kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, namun dalam proses pengalihan terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Permasalahan utamanya adalah validitas dan akurasi data PBB-P2 yakni database objek pajak yang belum mutakhir dan data piutang PBB-P2 yang tidak valid dan akurat, sehingga mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan dan mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan PBB-P2 yang cukup signifikan dan penerimaan daerah tidak maksimal.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Otonomi daerah yang bergulir tahun 2001 telah membawa suatu perubahan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Proses desentralisasi kewenangan telah didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan disertai konsekuensinya yaitu diberikannya dana desentralisasi fiskal kepada pemerintah daerah. Dana desentralisasi fiskal yang diberikan harusnya dipakai oleh pemerintah daerah untuk memacu peningkatan kapasitas daerah termasuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Terkait kemandirian keuangan daerah, pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berdasrkan hasil analisis kajian ini termasuk dalam kategori rendah sekali dengan ratarata tingkat kemandirian keuangan hanya sebesar 7,07%.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pajak daerah Kabupaten Badung (2008-2015) diperoleh nilai rasio efektivitas yang sangat efektif, yaitu di atas 100%. Hal ini disebabkan realisasi pajak daerah telah melampui target yang telah ditentukan. Setelah implementasi UU No.28 Tahun 2009 pada tahun 2011 terjadi kenaikan rasio efektivitas pajak, dengan kecenderungan fluktuatif, namun tetap dalam kategori sangat efektif. Pemerintah Kabupaten Badung perlu berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, perangkat hukum yang mengatur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jauh lebih baik dari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam pembuatan kebijakan, pemerintah seharusnya mendorong iklim usaha yang sehat, efesien, dan kompetitif. Sasarannya adalah terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi, pemasaran barang dan jasa.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Permasalahan ketenagakerjaan yang sering muncul di permukaan antara lain adalah persoalan upah, (upah dasar atau upah minimum), produktivitas atau tingkat kompetensi, dan pengangguran. Walaupun sudah pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan upah minimum melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88, 89 dan 90 dan PP Nomor 78 Tahun 2015. Beberapa pihak mengkritik soal kebijakan upah minimum tersebut karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi perekonomian di daerah yang saat ini cenderung relatif melambat dan lesu. Sebagian daerah kabupaten/kota tidak sanggup mematuhi upha minimum atau hanya sanggup membayar maksimum 75 persen dari upah minimum.

Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Tantangan Permasalahan Global Dewasa ini - 2016

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Agenda yang dibahas APA tampak terlalu banyak. Sebaiknya APA memilih isu prioritas yang genting (krusial) dihadapi negara-negara anggotanya. Masalah-masalah di Asia memang begitu kompleks, namun karena itulah ia harus menetapkan prioritas masalah untuk berusaha diselesaikan, mengingat kemampuannya yang masih begitu terbatas sampai dewasa ini, walaupun sudah melewati masa satu dasawarsa terbentuk. Tanpa memilih prioritas, APA akan kehilangan fokus dan manfaatnya bagi para anggotanya. Begitu pula, jika mempertahankan kinerja yang seperti itu, APA akan terus tampak seperti sebuah organisasi regional yang agenda kerjanya hanya mengambil dan meniru, atau cenderung melakukan copy and paste, apa yang sudah dilakukan organisasi regional lainnya. Gambaran kecenderungan kinerja APA yang seperti ini harus dihilangkan, dan APA bisa berubah, untuk melangkah ke arah baru yang lebih maju dan optimal bekerja, serta dirasakan manfaatnya, oleh para anggotanya, kawasan, dan masyarakat dunia.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Diperlukan kerja sama seluruh pihak termasuk parlemen dalam penanggulangan kemiskinan di masing-masing negara di Asia. Keberadaan APA dapat dimaksimalkan sebagai wadah bagi parlemen anggotanya untuk mengadopsi pedoman atau panduan yang telah dihasilkan. Selain itu, diskusi dengan seluruh anggota APA dengan beragam latar belakang dan dinamika negara dalam forum-forum APA baik Sub-Komisi maupun Komisi dan sidang umumnya akan memperkaya pemahaman masing-masing parlemen terhadap alternatif penanggulangan permasalahan kemiskinan. Terutama dengan mengingat bahwa seluruh yang hadir dalam pertemuan-pertemuan APA mempunyai kesamaan pandangan akan integrasi Asia.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Isu pekerja Migran merupakan salah satu isu penting yang menjadi pokok pembahasan dalam The Asia Parliamentary Assembely (APA). Isu ini dianggap penting oleh APA karena masih adanya kasus pelanggaran HAM yang menimpa para pekerja Migran di wilayah Asia. Oleh karena itu, APA berupaya untuk mendorong anggotanya untuk mengkasesi International Convention ont the Protection of the Rights of all Migran Workers and Members of their Famillies. Upaya lainnya juga dilakukan APA seperti pengakuan terhadap konstribusi pekerja migran terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan mempromosikan legislatif review. Meskipun demikian, upaya-upaya ini belum efektif karena manfaatnya belum dapat dirasakan secara langsung oleh para pekerja migran

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Indonesia harus mengupayakan diplomasi kemanusiaan terhadap krisis di dunia Arab yang merupakan bagian dari menjalankan amanah UUD RI. Para pengungsi masih mengalami penderitaan. Keberanian luar biasa para pengungsi membuktikan bahwa mereka sendiri sudah tidak dapat hidup di negeri yang ditindas. Tentu melihat fenomena seperti ini, sebagai manusia yang memiliki hati nurani, Indonesia harus tergerak melakukan sesuatu. Pemerintah melalui parlemen dapat didorong mempunyai langkah konkret untuk pengungsi yang dilanda konflik, terlepas dari apa latar belakang konflik itu. Belajar dari pengalaman seperti pengungsi Aceh, dalam kasus tsunami, banyak negara yang membantu pengungsi Rohingya. Supaya tidak ada kehawatiran dan kecurigaan untuk bantuan yang disalahgunakan seperti kepada ISIS, memang perlu dibentuk forum resmi yang memberi ruang bagi masyarakat Indonesia yang mau membantu itu menggunakan saluran resmi. Selanjutnya, pemerintah perlu membuatkan forum resmi yang menampung aspirasi rakyatnya dalam memberikan bantuan untuk yang membutuhkan di negara Suriah.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penjarahan warisan budaya merupakan kerugian besar karena menyebabkan bahaya kepunahan warisan budaya di Asia. Perdagangan warisan budaya telah mencapai proporsi yang dapat dibandingkan dengan perdagangan internasional narkoba. Setelah benda dikeluarkan dari negara asalnya, benda tersebut tidak lagi dilindungi oleh undang-undang nasional dan menjadi sangat sulit untuk mengambil kembali dan menghukum pelaku. Tindakan tegas untuk mengatasi kejahatan di atas harus dilakukan karena benda warisan budaya merupakan sumber daya non-terbarukan dan tidak dapat sepenuhnya pulih jika telah terjadi kerusakan. APA harus bekerja lebih keras untuk mendorong pemerintahnya masing dalam bekerja sama menanggulanginya. Isu yang berkaitan dengan penjarahan warisan budaya di Asia sangat kompleks dan tidak dapat diatasi secara efektif dengan strategi tunggal. Isu ini menjadi isu internasional karena merupakan kejahatan lintas negara yang memerlukan kerja sama internasional, bilateral maupun multilateral, untuk mengatasinya.

Dinamika Keterbukaan Informasi Publik - 2016

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Hal ini menarik untuk disimak mengingat dalam tulisan ini dipaparkan implementasi UU KIP, khususnya dibeberapa daerah, masih banyak terjadi bahwa substansi atau ruh UU ini belum dipraktikkan dengan benar. Beberapa kasus menunjukkan sulitnya publik mendapatkan data-data atau dokumen dari Pemda, terutama data-data atau dokumen yang bersifat keuangan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Euphoria masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik masih sering kali bertabrakan dengan berbagai nilai-nilai yang dikembangkan dalam regulasi lainnya yang telah ada selama ini.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Globalisasi informasi dan teknologi informasi telah berdampak luas pada seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk juga di Indonesia. Keterbukaan informasi publik yang selama ini dilakukan secara terpisah dan hakikat birokrasi dalam memberika pelayanan publik sebagai tupoksinya, kini harus beradaptasi dengan kondisi demikian. Prinsip efektif dan efisien yang selama ini dikedepankan dalam keterbukaan informasi publik, juga harus diarahkan pada peningkatan layanan publik dan perizinan yang berbasis layanan elektronik.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Tuntutan untuk membangun tata pemerintahan demokratis dalam proses perencanaan pembangunan berkembang di kalangan politisi di DPR dan masyarakat. Tuntutan tersebut menghendaki proses perencanaan pembangunan yang berjalan saat ini dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat baik secara langsung maupun melalui wakilnya di DPR.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Keterbukaan informasi publik pasti bersinergi dengan pelaksanaan tupoksi Pemda dalam memberikan pelayanan publik. Perlu pengawasan yang melekat atas pelaksanaan keduanya. Untuk itu, dalam konteks keterbukaan informasi publik dan upaya peningkatan pelayanan publik tersebut, pengaduan online masyarakat Lapor! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) berada. Karenanya menjadi menarik untuk mengkaji pengaduan online masyarakat LAPOR! Sebagai sebuah kebijakan komunikasi sebagai integrasi dua dimensi yaitu dimensi keterbukaan informasi publik dan dimensi pelayanan publik.

Kebijakan Legislasi Nasional DPR RI 2014-2019 - 2016

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Dari perspektif hukum yang menganalisa Konsep Kesejahteraan Hakim Dalam RUU Jabatan Hakim dibahas mengenai konsep independensi hakim. Memberikan jaminan kesejahteraan hakim pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan independensi personal hakim. Namun demikian, dalam mewujudkan independensi personal tersebut, perlu dibarengi pula dengan independensi kekuasaan kehakiman secara konstitusional. Kekuasaan kehakiman, secara organisasi, administrasi, dan finansial perlu terpisah dari kekuasaan lain. Menurut Penulis, RUU tentang Jabatan Hakim belum memberikan solusi dalam hal kemandirian kekuasaan yudikatif secara finansial dan struktural. Khusus untuk persoalan kemandirian finansial yudisial, memang tidak akan dapat diselesaikan pada level undang-undang, melainkan baru dapat diselesaikan apabila diatur secara tegas dalam Konstitusi Negara karena hal tersebut membutuhkan keputusan besar terkait masalah fundamental bernegara yakni dalam hal kewenangan penetapan anggaran negara. Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengatur mengenai sistem kepangkatan hakim, status Aparatur Sipil Negara (ASN) hakim, Gaji hakim, jaminan kesejahteraan hakim, fasilitas program asuransi hakim, serta tujangan transportasi.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Dalam pembahasan mengenai Monopoli dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2016 dan UU No. 5 Tahun 1999, Penulis menganalisa mengenai ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2016 yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli. Dengan paten yang dimilikinya, pelaku bisnis dapat melakukan monopoli atas produk barang yang dipatenkannya. Hal ini disebabkan pelaku bisnis (pemilik paten) memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri patennya, memberikan ijin kepada pihak lain untuk melaksanakannya, dan melarang pihak lain untuk melaksanakan paten tanpa persetujuannya. Monopoli yang timbul karena paten tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999. Namun demikian, untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, Pemerintah dapat memberikan lisensi wajib untuk melaksanakan paten tersebut atau melaksanakan sendiri paten yang masih dilindungi. Hal ini sejalan dengan demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Dari perspektif ekonomi, penulis mencoba menyoroti RUU mengenai Sistem Pengawasan Intern Permerintah yang merupakan pengembangan dari PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sejak diberlakukannya PP No. 60 Tahun 2008 sampai sekarang, pelaksanaan SPIP di lingkungan lembaga/instansi pemerintah dirasakan masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan dalam hal implementasi SPIP tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komitmen pimpinan lembaga/instasi untuk melaksanakan SPIP ini. Salah satu penyebab dari kurangnya komitmen ini adalah tidak adanya sanksi hukum atas pelaksanan SPIP ini. Untuk itu Pemerintah bersama DPR RI telah mencantumkan rencana penyusunan RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dalam Prolegnas 2015-2019. Penulis mendorong untuk segera dibentuknya UU tersebut mengingat urgensinya dalam penegakan SPIP di organisasi pemerintahan demi tercapainya tujuan organisasi.

Kebijakan Legislasi Nasional DPR RI 2015-2019 Tinjauan dari Perspektif Hukum Dan Ekonomi - 2016

Penulis:

Abstrak:

Penanggulangan Terorisme Dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi - 2016

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Secara umum pemenuhan hak-hak korban terorisme masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, perubahan terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang perlu merumuskan aturan dan langkah konkrit bagi pemenuhan hak-hak korban terorisme.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Arah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme mengalami perubahan. Perubahan tersebut melalui jalur penal dengan penyesuaian hukum pidana materiil dan formil serta jalur nonpenal yang mengakui keberadaan BNPT sebagai lembaga penyelenggaran penanggulangan terorisme, Namun, kebijakan hukum pidana melalui jalur nonpenal dalam RUU Perubahan atas UU Pemberantasan Terorisme belum mengatur penanggulangan kejahatan secara utuh, sebab ketentuan mengenai pencegahan dan deradikalisasi yang selama ini dikategorikan sebagai pendekatan soft approach belum ada dan belum ditentukannya standar pelaksanaan deradikalisasi.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Politik hukum penanggulangan terorisme pasca bom Bali sejalan dengan kebijakan politik hukum internasional, dan Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberla-kukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa juga. Pengaturan dan penegakan hukum merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme. Akan tetapi pengaturan dan penegakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme ini memerlukan sebuah upaya yang tidak melanggar HAM. Hak asasi baik itu dari korban maupun pelaku merupakan hal yang mutlak dimiliki sebagai pribadi lepas pribadi. Hukum pidana yang mengatur tentang sanksi dan juga proses penegakan hukum merupakan pangkal dari adanya penegakan hukum di Indonesia. Pemahaman terhadap tujuan dari pemberian sanksi pidana perlu dilakukan oleh penegak hukum. Pemberian sanksi pidana tersebut memerlukan penjelasan bahwa ada tujuan dari pemberian sanksi tersebut.HAM memang melekat pada seluruh pribadi masyarakat di Indonesia, akan tetapi dalam penanganan tindak pidana terorisme juga perlu dilihat unsur-unsur lain seperti keamanan, ketertiban, pembelaan diri, dan lain sebagainya sehingga penegakan hukum bisa terlaksana dengan baik. Kepentingan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat merupakan tolok ukur utama dalam penanganan tindak pidana terorisme.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Ancaman terorisme tentu berbeda efeknya pada semua orang. Namun, semakin banyak orang yang merespons terorisme dengan cara rasional dan konstruktif. Jika dulu prejudice terhadap kelompok tertentu menjadi kambing hitam utama, sekarang masyarakat sudah mampu memilah nilai agama dengan perilaku individual. Informasi teror yang tersebar melalui media sosial tidak hanya memberikan dampak psikologis negatif bagi korban, tapi juga bagi mereka yang terpapar informasi aksi teror. Jika dibiarkan maka masalah kejiwaan seperti kecemasan dan paranoia akan menghambat individu untuk dapat aktivitas secara optimal

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap terorisme di Indonesia, menurut beliau tingkat kemiskinan yang terjadi menimbulkan kesenjangan, ketimpangan ekonomi yang pada akhirnya membawa dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa. Salah satu dampak lanjutan dari hal tersebut adalah timbulnya aksi terorisme di Indonesia

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →