Buku Individu

Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua / 2018

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
Editor: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.
ISBN: 978-602-4336-55-4

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan hingga
tahun 2017. Tulisan ini sangat diilhami oleh pengalaman penulis
dalam mendukung Tim Pemantau Otsus Papua di DPR RI, di bawah
pimpinan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Bapak Priyo Budi Santoso (2009-2014), dan dilanjutkan oleh Bapak
Fadli Zon (2014-2019).
Dalam perjalanan Penulis selama mengikuti Tim Pemantau
Otsus DPR RI ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Penulis
selalu bertanya-tanya mengapa Papua yang kaya dan sudah diberikan
status otonomi khusus, namun tetap tertinggal dari provinsi lainnya?
Mengapa selalu muncul kehendak merdeka dari anak-anak Papua?
Mengapa setiap ditanya mengenai Otsus mereka anggap Otsus itu
hanya sebuah proyek buatan Jakarta? Apa yang salah? Pertanyaan
yang terus menggelitik pikiran Penulis telah mendorong Penulis
memutuskan untuk melakukan riset dalam perspektif ilmu Penulis,
yaitu ilmu kebijakan publik.

Implementsi UU Desa : Keberhasilan dan Permasalahannya / 2018

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.
Editor: Mohammad Mihrob
ISBN: 978-602-6036-75-9

Abstrak:
UU Desa telah membuka posisi desa untuk memiliki wewenang
pada proses demokratisasi, perencanaan dan keuangan sendiri. UU Desa
mendorong agar setiap perangkat desa mampu melaksanakan tugas
pokoknya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan
dan akuntabel. UU Desa juga membuka jalan bagi desa untuk secara
partisipatif menjadi bagian dari perencanaan daerah.
Hal ini terbukti, setelah UU Desa diberlakukan banyak desa yang
mengalami kemajuan signifikan. Ditemukan beberapa desa yang telah
maju serta berhasil dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya
karena melaksanakan pemberdayaan desa sebagaimana yang telah
diamanatkan oleh UU Desa. Desa yang berhasil tersebut di antaranya
ialah Desa Panggungharjo dan Desa Ponggok. Kedua desa tersebut
berhasil mengembangkan potensi daerahnya serta meningkatkan
kualitas sumber daya masyarakatnya hingga menjadi desa yang mandiri
dan sejahtera.
Meskipun demikian, secara umum implementasi otonomi desa
belum berjalan dengan optimal. Masih ditemui berbagai masalah dan
kendala dalam mengimplementasikan UU Desa tersebut. Beberapa
kendala yang kerap ditemui ialah masalah kualitas sumber daya
manusia, kesulitan desa dalam pengoperasian sistem aplikasi, masalah
pendampingan, maupun yang kurang optimalnya peran pemerintah
supra-desa, dalam hal ini kabupaten, dalam mendorong desa dalam
mengembangkan potensi wilayahnya. Oleh sebab itu masih diperlukan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dari
pemerintah pusat maupun pemerintah supra-desa dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan desa melalui implementasi UU Desa.

Ancaman ISIS di Indonesia / 2017

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
Editor: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
ISBN: 978-602-4335-76-2

Abstrak:
Sebagai analis politik, keamanan, dan hubungan
internasional di parlemen, yang terus mengamati
perkembangan lingkungan strategis di tingkat kawasan dan
global yang berkembang cepat dan mencemaskan, penulis
terpanggil untuk membuat sebuah kajian khusus mengenai
ISIS/IS, sebagai gerakan atau kelompok terorisme
internasional, yang memiliki cita-cita mondial. Kehadiran
dan peran aktor-aktor non-negara yang tidak
terbantahkan, semakin vital dan diperhitungkan, dalam
hubungan internasional, yang bahkan bisa menggeser
pentingnya eksistensi dan peran para aktor formal
hubungan internasional yang dikenal selama ini, membuat
penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai
ISIS/IS dan sepak terjangnya dan ancaman yang
diciptakan mereka dewasa ini, terutama terhadap Indonesia

Energi Untuk Masa Depan / 2017

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.
Editor: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.
ISBN: 978-602-5562-01-3

Abstrak:
Buku ini memberikan gambaran yang kompit mengenai sumber energi,
indonesia dan energi dunia, ekonomi politik kebijakan energi, energi masa
depan sampai permasalahan pengembangan energi di Indonesia

Jaminan Sosial Dalam Perspektif Parlemen: Sepenggal Analisis dari Legislasi Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial / 2017

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.
Editor: Dr.H. Syahganda Nainggolan, M.T.
ISBN: 978-602-5562-03-7

Abstrak:
legislasi Rancangan Undang-Undang tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan bagian dari proses
pembuatan
kebijakan publik, dalam rangka menciptakan sebuah sistem perlindungan
sosial yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Legislasi Rancangan
Undang-
Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Parlemen dalam
hal
ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menghasilkan kebijakan
publik berupa undang-undang, yang diharapkan dapat menjadi payung
bagi
penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Masalah jaminan sosial
dalam
hal ini menjadi isu yang sangat aktual dan menarik, karena menyangkut
tata
cara pemenuhan kebutuhan dasar manusia (penduduk Indonesia). Oleh
karena
itu, sangat dapat dipahami munculnya berbagai konflik dan ketegangan di
antara para pemangku kepentingan, karena legislasi Rancangan Undang-
Undang
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ingin mengubah banyak
tata
cara penyelenggaraan ‘jaminan sosial’ yang sebelumnya telah establish
selama
beberapa dekade.

Perlindungan TKI Perempuan Sektor Informal / 2016

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.
Editor: Munajat, Ph.D
ISBN: 978-602-6036-71-1

Abstrak:
Secara sistematis dan kritis penulis menyatakan bahwa
perlindungan terhadap TKI perempuan sektor informal adalah
masalah yang kompleks, terutama penempatan di Arab Saudi dan
Malaysia, sehingga penangangannnya juga membutuhkan
kehati-hatian seluruh pemangku kepentingan yang terkait.
Oleh karena itu juga tidak dapat dilakukan secara parsial.

Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran / 2016

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
Editor: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.
ISBN: 978-602-2601-00-5

Abstrak:
Dari hasil studinya, penulis menyimpulkan digitalisasi penyiaran merupakan
suatu keniscayaan untuk memajukan penyiaran yang masih berbasis sistem
siaran analog hingga saat ini, menuju penyiaran berbasis digital.

Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Mayoritarian / 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
Editor: Prof. Ramlan Surbakti, Ph.D.
ISBN: 978-602-1247-32-7

Abstrak:
Proses pembuatan undang-undang Pemilu oleh DPR dan Pemerintah selama ini cenderung tidak memperlakukan sistem pemilihan umum secara komprehensif. Proses penyelenggaraan Pemilu tidak disusun berdasarkan parameter Pemilu yang jelas. Satu-satunya tahap yang diatur dengan prinsip yang jelas adalah pemungutan dan penghitungan suara di TPS . Prinsip yang mengatur proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak hanya enam asas Pemilu yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, tetapi juga dua asas tambahan, yaitu transparan dan akuntabel. UU Pemilu mengatur soal kampanye dan dana kampanye Pemilu beserta larangan dan sanksinya. Akan tetapi karena dirumuskan tidak berdasarkan parameter Pemilu demokratik yang jelas, maka tidak hanya ketentuan tentang kampanye dan dana kampanye banyak mengandung kekosongan hukum tetapi juga mekanisme penegakan ketentuan tersebut. Lain halnya bila ketentuan kampanye dan dana kampanye tersebut berdasarkan parameter yang jelas, seperti ‘persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih agar memberikan suara kepada mereka,’ akan dapat disusun ketentuan, larangan, sanksi dan mekanisme penegakan hukum yang tepat. Terdapat dua pesan yang hendak disampaikan dalam menyusun UU Pemilu, khususnya sistem pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Pertama, sepakati dan tetapkan lebih dahulu parameter Proses Pemilu Demokratik baru kemudian merumuskan ketentuan, larangan dan sanksi sebagai penjabaran setiap parameter. Dan kedua, sepakati dan tetapkan lebih dahulu tujuan yang hendak dicapai (mengenai berbagai aspek sistem politik demokrasi: sistem kepartaian, sistem perwakilan politik, efektivitas pemerintahan, perilaku memilih, dan sebagainya) baru kemudian dipilih disain sistem pemilihan umum untuk mencapainya. Selain itu, berbagai tujuan yang hendak dicapai belum tentu konsisten satu sama lain. Karena itu, keputusan tentang apa yang menjadi prioritas harus disepakati lebih dahulu sebelum memilih disain sistem pemilihan umum.

Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum / 2015

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
Editor: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.
ISBN: 978-602-1247-55-6

Abstrak:
Polemik kewenangan penyadapan oleh KPK mengingatkan kita pada polemik mengenai keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang juga bermuara pada putusan judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada 19 Desember 2006 yang tidak menghapus Pengadilan Khusus Tipikor, melainkan memerintahkan pembentukan UU Pengadilan Khusus Tipikor. Polemik ini bermula dari lahirnya UU tentang Pemberantasan Korupsi yang baru (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) yang kemudian disusul dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Setelah itu, penanggulangan korupsi mulai terlihat lebih “bertaji” karena hadirnya KPK dan pengadilan korupsi. Buku yang ditulis oleh Puteri Hikmawati dengan judul “Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum” ini sangat menarik untuk disimak lebih lanjut, karena menguraikan secara komprehensif masalah penyadapan mulai dari kontroversinya di masyarakat dan bagaimana polemik ini juga mengarah pada pengaturannya dalam RUU KUHAP dan UU KPK. Menariknya, pembahasannya tidak terbatas pada bagaimana masalah penyadapan ini diatur di dalam hukum positif di Indonesia, tetapi juga menyajikan pembahasan mengenai pengaturan penyadapan di beberapa negara lain. Bagaimanapun, penyadapan memang dibutuhkan untuk pengungkapan sejumlah kasus korupsi yang tertata rapi, terorganisasi, dan sistematis. Perbuatan korupsi semacam ini sangat sulit untuk dibuktikan, sehingga terobosan seperti penyadapan menjadi penting bagi penyidik.

Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak / 2015

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.
Editor: Susanto, M.A.
ISBN: 978-602-1247-34-1

Abstrak:
Pesantren sebagai subsistem pendidikan nasional merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Menurut Nurcholish Madjid, secara historis pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman tetapi juga mengandung makna keaslian (indigenous) Indonesia, mengingat sebelum datangnya Islam ke Indonesia, lembaga serupa pesantren sudah tumbuh di Indonesia dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan, dan mengislamkannya. Jadi pesantren merupakan hasil penyerapan akulturasi kebudayaan Hindu-Budha dan kebudayaan Islam yang kemudian menjelma menjadi lembaga pesantren yang kian hari semakin dinamis seperti dewasa ini. Buku yang ditulis oleh A. Muchaddam Fahham menjelaskan kepada kita kontribusi pesantren dalam pendidikan di Indonesia. selain itu, ia berharap pesantren dapat melakukan reformasi diri agar proses pendidikan yang selama ini telah dipraktikkan mampu menghadirkan pendidikan Islam alternatif yang ramah anak. Karena itu, tak heran jika dalam buku ini penulisnya secara panjang lebar mengurai seluk beluk pesantren mulai dari sistem pendidikan pesantren, pola pengasuhan anak, pembentukan karakter, hingga praktik perlindungan anak di pesantren.

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →