Info Singkat

Selengkapnya

Jurnal

Selengkapnya

Infografis Hasil Penelitian

Selengkapnya

Parliamentary Review

  • img
    Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)

    Salah satu komitmen Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah peningkatan kesejahteraan rakyat yang antara lain dilakukan melalui pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menetapkan target angka kemiskinan pada kisaran 7,0- 8,0% pada akhir masa jabatannya pada tahun 2019. Sampai dengan September 2018, persentase penduduk miskin adalah sebesar...

    (Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.)
    (Fieka Nurul Arifa, M.Pd.)


    Tata Kelola Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ancaman Politik Identitas

    Tulisan ini mereview pelaksanaan tata kelola pemerintahan Joko Widodo, dengan maksud untuk melihat capaiannya dan mengidentifikasi kendalanya menurut pemikiran good governance dan reformasi birokrasi. Acuan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana...

    (Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.)
    (Drs. Prayudi, M.Si.)
    (Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.)


    RPJMN 2015-2019 dan Review Capaian Ekonomi Nasional

    Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hampir usai. Banyak catatan dan pandangan untuk evaluasi dalam implementasi perencanaan pembangunan yang efektif yang dilakukan sejak Januari 2015. Dengan melihat kondisi perekonomian nasional dan global dalam kurun waktu berjalan, terhadap realisasi sasaran program Nawa Cita, yang diterjemahkan...

    (Mandala Harefa, S.E., M.Si.)
    (Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.)


    Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Wacana Kartu Pra-Kerja (Sebuah Kritik untuk Presiden Jokowi)

    Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) telah berjalan sejak 1 Januari 2014, tetapi dalam implementasinya hingga saat ini masih banyak masalah. Tulisan ini mengkaji berbagai kendala dalam pelaksanaan Program JKN. Hasil analisis menunjukkan, ada sejumlah kendala dalam Pelaksanaan Program JKN yaitu masalah anggaran Program JKN, keakuratan data peserta, dan hubungan...

    (Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.)

    Implementasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Penguatan Sistem Pertahanan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

    Tulisan ini membahas mengenai implementasi pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan penguatan sistem pertahanan dalam agenda pembangunan jangka menengah 2015-2019. Dimana sasaran agenda tersebut ditujukan untuk membangun poros maritim dunia. Pembangunan visi Poros Maritim Dunia masih mengalami kendala dalam mengoptimalkan wilayah laut sebagai basis kekuatan militer. Pengembangan kekuatan pertahanan...

    (Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han))
    (JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.)


  • img
    Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya

    UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dalam pelaksanaan kampanye, seperti menghina berdasarkan SARA, menghasut, dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, yang diancam dengan sanksi pidana. Artikel ini mengkaji penafsiran terhadap subjek pelanggaran kampanye dalam UU No. 7 Tahun...

    (Puteri Hikmawati, S.H., M.H.)

    Pencalonan 30% Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

    Pencalonan 30% perempuan sebagai anggota legislatif pertama kali dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019, pasal yang mengatur mengenai pencalonan 30% perempuan jumlahnya relatif lebih banyak dibanding sebelumnya, yaitu 14 pasal. Dalam...

    (Sali Susiana, S.Sos, M.Si.)

    Pemilu 2019 dan Masa Depan Politik Anggaran

    Pemilu sebagai kontestasi politik dan anggaran sebagai salah satu produk dari proses politik memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Ada tiga perspektif yang dapat digunakan dalam melihat hubungan antara siklus politik dan anggaran untuk melihat masa depan politik anggaran di Indonesia dalam Pemilu 2019. Di antara perspektif oportunistik para politisi, motif...

    (Suhartono, S.IP., M.P.P.)

    Kampanye Pemilu Serentak 2019 sebagai Instrumen Pendidikan Politik

    Kampanye Pemilu 2019 masih diwarnai oleh dominasi penggunaan unsur emosional pemilih, dan bahkan isu SARA. Meskipun debat antar-pasangan calon di pilpres mulai mengarah pada adu argumentasi visi dan program, tetapi masih lemah dan bahkan terkesan belum menyentuh substansi secara mendalam. Kampanye pileg tidak lagi tersambung dengan apa yang lebih ramai...

    (Drs. Prayudi, M.Si.)

Selengkapnya

Buku

Selengkapnya

Hasil Diskusi / FGD / Seminar / Workshop

Selengkapnya
Lukman Adam, S.Pi., M.Si. Peneliti Muda Lukman Adam, adalah seorang peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dengan kepakaran bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Lahir di Jakarta, pada 3 Maret 1978, beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Sosial Ekonomi Perikanan di Institut Pertanian Bogor, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Peneliti dapat dihubungi pada HP: 081210303012 email: lukman.adam@dpr.go.id mada.kenn@gmail.com