Jurnal Kepakaran

Vol. 2 / No. 2 - Desember 2011

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Hingga saat ini kebijakan subsidi BBM terus diberlakukan dan menjadi dilema bagi Pemerintah ketika posisi APBN mengalami defisit. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan maka akan menyebabkan inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan turun, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Posisi ini terus menjadi dilema bagi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada kurun waktu kondisi terkini terkait dengan kebijakan subsidi. Berdasarkan analisis tersebut, salah satu upaya untuk mengurangi beban anggaran subsidi dalam APBN adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Pilihan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan alternatif yang paling tepat di antara berbagai alternatif. Beberapa strategi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu (1) kenaikan secara bertahap (perlahan dan tidak drastis), (2) ada periodisasi, dan (3) mempertimbangkan atau memperhitungkan kondisi perekonomian nasional terakhir.

Penulis: Telisa Aulia Falianty

Abstrak:
Krisis global telah menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan pesimisme di berbagai belahan dunia. Krisis di Amerika Serikat dan Eropa telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia secara rata-rata melambat. Krisis global ini harus ditangani dengan menggunakan kebijakan publik yang tepat. Makalah ini akan membahas desain kebijakan publik untuk menangani krisis baik dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dilengkapi dengan metodologi kuantitatif di beberapa bagian. Analisis dari kajian menunjukkan bahwa Indonesia harus mengambil serangkaian kebijakan baik di kebijakan fiskal, moneter, maupun sektoral untuk menangani dan memitigasi krisis.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kebijakan perizinan kepemilikan saham perbankan melalui PP Nomor 29 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak krisis finansial pada tahun 1997-1998 membuka kesempatan pihak asing untuk memiliki saham perbankan hingga 99 persen proporsi saham industri bank. Hingga saat ini, kebijakan tersebut masih terus berjalan dan menyebabkan semakin meningkatnya kepemilikan saham perbankan oleh pihak asing. Hal ini memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap pertumbuhan industri perbankan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kepemilikan asing saham perbankan di Indonesia, dan mengetahui pemberlakuan asas kesetaraan kepemilikan saham perbankan terhadap pertumbuhan industri perbankan yang perlu diterapkan di Indonesia, dengan melakukan perbandingan atas kebijakan pembatasan kepemilikan di negara lain.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Garam memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab garam digunakan untuk konsumsi dan industri setiap hari. Produksi garam nasional masih jauh di bawah kebutuhan masyarakat Indonesia, padahal Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas lautnya lebih luas dari daratan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah dan alternatifnya dalam mendorong peningkatan produksi garam. Hasil kajian menunjukkan bahwa permasalahan industri garam seperti lemahnya institusi kelembagaan, dan posisi tawar petambak garam akibat tidak memadainya infrastruktur dan fasilitas produksi akibat lahan potensial tidak semuanya dimanfaatkan untuk memproduksi garam dan masih dikelola secara tradisional. Selain itu masalah permodalan, regulasi yang menyangkut pengaturan penetapan harga awal dan pengaturan garam impor, isu tata niaga yang terkait dengan impor, serta masih tingginya deviasi harga, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam pada tingkat lokal dan regional. Kebijakan penanganan impor garam dan pemberdayaan usaha garam rakyat diharapkan mampu meningkatkan produksi garam nasional. Di samping itu pembentukan buffer stock (stok penyangga) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pangan nasional, khususnya garam, sudah mendesak untuk segera direalisasikan.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Penanaman modal asing dan hutang luar negeri merupakan indikator ekonomi yang sering menjadi pembicaraan akan pengaruhnya terhadap pertumbuhan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaruh hutang luar negeri dan penanaman modal langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini merupakan analisis terhadap data sekunder. Data yang digunakan adalah data time series dari tahun 1981 sampai tahun 2010. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear. Di mana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebagai variabel dependen dan hutang luar negeri dan penanaman modal asing sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan hutang luar negeri dan penanaman modal asing. Besarnya pengaruh variabel tersebut sebesar 57,4 persen, sedangkan 42,6 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara lengkap variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan dengan probabilitas 5 persen. Untuk variabel hutang luar negeri diperoleh probabilitas sebesar 0,003 dengan arah positif. Ini menunjukan bahwa hutang luar negeri memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan probabilitas untuk penanaman modal asing adalah 0,009 dengan arah positif. Ini menunjukan bahwa penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Hubungan antara sektor finansial dan pertumbuhan ekonomi telah diteliti sejak awal abad ke-20 dan telah menjadi bahan perdebatan diantara para ahli ekonomi. Pasar modal merupakan salah satu dari sektor finansial yang berkembang sangat pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hubungan antara pasar modal dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data yang digunakan adalah data IHSG dan pertumbuhan ekonomi kuartalan dari tahun 1999 sampai tahun 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah Vektor Autoregresi (VAR). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Pasar modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara signifikan,variabel yang mempengaruhi PDBt secara signifikan yaitu variabel IHSGt-3,PDBt-2,PDBt-3, dan PDBt-4. Namun pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi perkembangan pasar modal di Indonesia, Variabel yang mempengaruhi IHSGt secara signifikan hanya variabel IHSGt-1.

Penulis: Sukarna Wiranta

Abstrak:
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pilar penting dalam pemasukan pendapatan negara melalui kinerja atau kontrubusi keuangan yang besar terhadap pembangunan nasional. Lagi pula, peningkatan kontribusinya terhadap PDB dan modalnya harus ditingkatkan supaya BUMN siap untuk meningkatkan pengeluarannya dalam upaya perbaikan sarana dan prasarana BUMN tersebut. Di sini, PT. KAI (Kereta Api Indonesia) sebagai BUMN dibidang transportasi perlu diprivatisasi dalam upaya meningkatkan modalnya tersebut guna menutupi pengeluaranpengeluaran dalam biaya operasional serta perbaikan sarana dan prasarananya melalui skema IPO (Initial Procedure Obligation) atau PSO (Public Service Obligation). Makalah ini akan menginvestigasi kinerja PT. KAI, terutama kinerja atau pengelolaan PT. KCJ melalui skema PSO.

Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Paradigma penganggaran berbasis kinerja mendorong pemerintah melakukan peningkatan pelayanan publik melalui upaya mewiraswastakan pemerintah dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel yang menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan publik melalui pembentukan Badan Layanan Umum. Implementasi perangkat perundang-undangan tentang BLU memiliki aspek yuridis, khususnya berkaitan dengan penerapan asas-asas keuangan negara yang dianut dalam undang-undang di bidang keuangan negara.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Hutan mangrove memiliki manfaat penting, oleh karenanya perlu dijaga kelestariannya. Dalam rangka menjaga kelestarian hutan mangrove, di desa Surodadi dibentuk Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004 tentang Pelestarian Hutan Mangrove. Peraturan desa tersebut cukup efektif, ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh warga desa. Ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Peraturan Desa No. 004/IX/GERHAN/2004, yaitu faktor hukum (peraturan desanya), faktor aparat, dan faktor masyarakat. Faktor hukum, proses pembuatan Peraturan Desa partisipatif dan substansinya mendatangkan manfaat bagi warga desa. Faktor aparat, aparat menegakkan dan mensosialisasikan Peraturan Desa dengan baik; peraturan desa juga mendapat dukungan dan pengakuan dari pemda setempat. Faktor masyarakat, adanya kesadaran masyarakat bahwa Peraturan Desa dapat menjaga kelestarian hutan mangrove yang bermanfaat bagi warga desa.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
BUMN adalah pelaku usaha dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945. Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN dilakukan salah satunya melalui privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN melalui IPO merupakan mekanisme yang efektif dimana pemerintah memiliki peluang untuk mewujudkan demokrasi ekonomi melalui perluasan basis kepemilikan saham BUMN. Masuknya pemegang saham baru pada BUMN dapat mendorong peningkatan kinerja BUMN yang selanjutnya dapat memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat. Privatisasi Krakatau Steel dan Garuda Indonesia dilakukan dengan menggunakan mekanisme IPO. Dalam proses kedua IPO tersebut terdapat permasalahan yang akhirnya berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk melakukan perubahan terhadap UU BUMN dengan mengatur lebih detil proses privatisasi secara demokratis dan transparan serta pengaturan lebih tegas mengenai kriteria Persero yang tidak dapat diprivatisasi sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini membahas mengenai peluang penerapan konsep cyber notary dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep cyber notary merupakan suatu konsep mengenai pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Penulis berpandangan bahwa perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi serta dunia perdagangan dewasa ini membuat Indonesia perlu mengadopsi konsep ini. Penerapan konsep ini akan meningkatkan peranan notaris dalam rangka pembagunan ekonomi bangsa. Jadi penulis merekomendasikan agar konsep cyber notary perlu dipertimbangkan untuk digunakan dalam perubahan UU JN. Akan tetapi Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengadopsi konsep ini karena berasal dari negara common law yang kewenangan dan sistem pembuktiannya berbeda dengan Indonesia. Disamping itu, prinsip perubahan peraturan yang efektif haruslah menjadi perhatian dalam proses perubahan UUJN karena banyaknya peraturan menyangkut kewenangan notaris.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting di Indonesia. Tanah merupakan tempat untuk berpijak bagi masyarakat. Selain itu juga dapat digunakan untuk membangun rumah, kantor, bercocok tanam, dan dapat digunakan sebagai jaminan dalam meminjam di bank. Tanah yang digunakan sebagai jaminan di bank biasanya menggunakan Hak Tanggungan. Di dalam Hak Tanggunan terdapat Roya yang merupakan penghapusan dari sebagian hutang yang telah dibebani Hak Tanggungan. Pelaksanaan Roya di dalam UUHT harus disebutkan di dalam APHT. Peraturan pelaksana dari UUHT adalah PMA. Didalam PMA, Roya tidak perlu disebutkan dalam APHT. Adanya perbedaan pengaturan membuat kreditur menjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan peraturan khususnya mengenai aturan pelaksanaan Roya. PMA memberikan kemudahan bagi kreditur dalam pelaksanaan Roya, oleh karena itu, UUHT perlu dirubah, khususnya mengenai pelaksanaan Roya.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Tulisan ini akan membahas mengenai upaya transformasi konsep jarimah qisash-diyat yang merupakan ancaman pidana bagi kejahatan terhadap tubuh dan nyawa dalam hukum islam, pada hukum positif di Indonesia melalui RUU KUHP. Dalam melakukan upaya transformasi konsep tersebut digunakan cara alternatif yaitu menggunakan teori objektifikasi yang mengupayakan agar konsep yang ada dalam hukum Islam khususnya jarimah qisash-diyat harus dapat dilaksanakan sebagai sesuatu yang natural bukan sebagai perbuatan keagamaan. Dalam proses transformasi ini, jarimah qisas yang dapat ditransformasikan adalah qisas terhadap pembunuhan sengaja (berencana), baik KUHP maupun RUU KUHP telah mengakomodasi konsep tersebut. Sedangkan dalam jarimah diyat, perlu dilakukan penambahan pidana ganti rugi yang berbeda jenisnya dengan denda. Pidana ganti rugi tersebut berdiri sendiri dan merupakan bagian dari pidana pokok. Besaran ganti rugi yang dijatuhkan, ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Prinsip Peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain: 1)Perkara perdata (perkara gugatan kecil); 2)Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda); 3)Hukum perkawinan (perkara perceraian), dan 4)Perkara Hubungan Industrial. Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Vol. 2 / No. 2 - November 2011

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Salah satu substansi baru dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penempatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR ditempatkan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatas undang-undang. Penempatan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah tepat mengingat masih terdapat Ketetapan MPR yang masih berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003. Ketetapan MPR juga merupakan aturan dasar negara atau aturan pokok negara (staatsgrundgesetz) sebagaimana halnya dengan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan Ketetapan MPR menjadi landasan pembentukan undang-undang (formell gezetz) dan peraturan lain yang lebih rendah sebelum perubahan UUD Tahun 1945.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, seni, dan budaya memiliki berbagai pengetahuan tradisional yang memerlukan pengakuan dan pelindungan hukum yang mampu menjaga terpeliharanya kepemilikan pengetahuan tradisional tersebut sebagai karya bangsa yang diakui secara internasional. Regulasi di bidang HKI, khususnya UU Paten bertujuan memberikan perlindungan hukum atas suatu penemuan karya intelektual kepada penemunya dan memberikan keuntungan ekonomis atas hasil temuannya. Namun UU Paten yang mengadopsi HKI negara-negara maju dalam implementasinya belum mampu memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pengetahuan tradisional secara optimal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konsep antara HKI yang eksklusif dan individual dengan pengetahuan tradisional yang memiliki karakteristik tradisional, komunal, dan terbuka. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap HKI serta penguasaan teknologi yang belum memadai serta minimnya anggaran juga menjadi kendala untuk mematenkan pengetahuan tradisional.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Kewajiban serah simpa karya cetak dan karya rekam menurut UU No. 4/1990 melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu koordinasi antara para pihak menjadi penting. Penulisan ini akan difokuskan kepada koordinasi berdasarkan kewenangan Perpusda. Adapun tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui bentuk, faktor penghambat dan pengaturan koordinasi yang efektif antar Perpusda dengan para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan studi perpustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Dari penelitian dapat diketahui bentuk koordinasi antar Perpusda dengan para pihak dalam rangka serah simpan karya cetak dan karya rekam adalah intern dan ekstern. Koordinasi antara para pihak ini terhambat akibat minimnya sosialisasi, kurang optimal upaya penegakan hukum dan lemahnya subtansi UU No. 4/1990 serta peraturan pelaksananya. Oleh sebab itu, revisi terhadap UU No. 4/1990 perlu dilakukan, terutama terkait kejelasan subjek hukum dan batasan kewenangan antara para pihak.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
UJJN telah mengatur mengenai kewenangan yang dapat dijalankan oleh seorang Notaris, akan tetapi dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN disebutkan Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ini tidak berjalan dengan baik, bahkan pada saat ini banyak perbedaan pendapat antara Notaris dengan PPAT mengenai kewenangan Notaris membuat akta di bidang pertanahan. Permasalahan yang timbul adalah adanya dua pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pertanahan. Tulisan ini ingin melihat dasar hukum kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan dan apa yang menjadi kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan. Apabila melihat kembali pasal-pasal yang memberikan kewenangan kepada seorang Notaris, maka dapat dilihat, adanya kewenangan-kewenangan seorang Notaris yang dibatasi. Pembatasan ini diberikan kepada pejabat-pejabat lain yang dapat membuat akta otentik yang diamanatkan oleh undang-undang.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penelitian ini menganalisis pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi pemilik tanah yang belum terdaftar dan Pemerintah (BPN) serta permasalahan yang terjadi saat ini terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi pemilik tanah yang belum terdaftar. Pendaftaran tanah untuk pertama kali sangat penting, karena bidang tanah yang sudah terdaftar akan mendapat sertifikat serta memiliki kepastian hukum. Sekarang ini, prosentase kepemilikan sertifikat bidang tanah dari pendaftaran tanah untuk pertama kali di Indonesia masih rendah. Padahal masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanahnya sebagai pendukung untuk memperoleh uang yakni sebagai jaminan memperoleh kredit di lembaga perbankan serta untuk mengurangi ruang gerak para tengkulak, spekulator dan manifulator tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa arti penting pendaftaran tanah untuk pertama kali serta permasalahan apa yang terjadi saat ini terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali. Permasalahan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen serta referensi yang telah dipublikasikan oleh penulisnya. Data sekunder disusun secara sistematik dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendaftaran tanah sistematik yang memberikan kepastian hukum sangat diharapkan bagi pemilik bidang tanah yang belum terdaftar terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada dasarnya asas legalitas mengandung makna bahwa: perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan; peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan; dan peraturan tersebut tidak berlaku surut. Dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP draft tahun 2010, asas legalitas ini diperluas sehingga seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak dinyatakan dilarang dalam perundang-undangan. Perluasan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena RUU KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius di Indonesia, dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan pencucian uang. Kejahatan narkotika di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sanksi pidana terhadap pengguna narkotika dianggap tidak cukup efektif, dan karenanya perlu ada upaya hukum lain. Tulisan ini mendeskripsikan bahwa sanksi pidana penjara tidak membuat jera penyalahguna narkotika, dan karenanya harus disertai sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Double track system yang berarti kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dianut dalam UU tentang Narkotika, dan hakim berhak memutuskan hal itu.

Vol. 1 / No. 1 - Juni 2010

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif adalam perhitungan estimasi beban pencemar CO yang bersumber dari transportasi kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan kemudian digabungkan dengan metoda kualitatif dalam mencari alternatif strategi kebijakan penanganannya. Berdasarkan perhitungan didapatkan bahwa total estimasi emisi CO dari dari tahun 2001 sampai 2009 mengalami peningkatan hampir dua kali lipatnya, mobil pribadi merupakan penyumbang beban emisi CO terbesar dan disusul kemudian oleh sepeda motor.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 70 orang responden. Berdasarkan penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari intensitas mengikuti informasi terorisme terhadap sikap mengenai terorisme.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Tulisan ini mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan remaja dalam menggunakan Facebook dan bagaimana pengaruh negatif Facebook terhadap remaja. Kepopuleran Facebook tidak terlepas dari partisipasi aktif remaja yang penuh rasa ingin tahu. Nilai-nilai yang dimiliki remaja menjadi pemicu cara penggunaan Facebook.

Vol. 1 / No. 2 - Desember 2010

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Bebagai permasalahan ketidakhalalan produk makanan yang merugikan konsumen dalam persfektif Islam dan kesehatan dicoba dicari solusi penyelesaiannya. Peran pemerintah, produsen, maupun konsumen itu sendiri diuraikan agar konsumen terutama konsumen muslim dapat menerapkan hak-haknya dalam pengkonsumsian produk pangan halal.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
UN dalam konteks evaluasi dijadikan sebagai umpan balik untuk semua pihak, bagi pihak sekolah; UN dapat berfungsi sebagai acuan selektif, diagostik, acuan perbaikan sistem, pertanggunjawaban pemerintah kepada masyarakat, serta penentuan tindak lanjut hasil pengembangan.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Mengingat vitalnya peran lahan gambut sebagai penyokong ekosistem dan penyimpan karbon, perlu dilakukan perlindungan yang terencana terhadap keberadaan ekosistem ini. Tidak tersediannya basis data sebaran lahan gambut merupakan salah satu kendala dalam menentukan lahan gambut sebagai kawasan yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian, permasalahan mendasar dan penting untuk segera dilakukan pembenahan dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia adalah sistem informasi sebaran lahan gambut itu sendiri.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Melakukan kajian melalui pengukuran tingkat QWL PNS Sekretariat Jenderal DPR RI. Pengukuran ini bisa menjadi masukan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI berkenaan dengan kesejahteraan PNS sekaligus guna meningkatkan kinerja PNS. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tingkat QWL bertaraf rendah. Program tambahan adalah dimensi yang paling berkontribusi terhadap tingginya tingkat QWL pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI dan sebaliknya, lingkungan kerja adalah dimensi yang perlu dikembangkan lagi untuk meningkatkan QWL pegawai.

Vol. 1 / No. 1 - Juni 2010

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial” diulas tentang persoalan lembaga-lembaga penyelenggara jaminan sosial selama ini yang ternyata memiliki karakteristik yang sangat berbeda sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Tulisan ini mengulas perlunya reorientasi kebijakan pemerintah dalam rangka ketahanan energi yang berbasis pada penggunaan batubara yang cadangannya masih sangat besar dan dapat digunakan sampai 100 tahun ke depan. Kedua penulis menyoroti perlunya reorientasi kebijakan dari sisi hulu dan hilir, permintaan, pengembangan teknologi baru dan kebijakan diversifikasi energi secara umum.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas potensi panas bumi sebagai energi alternatif pembangkit tenaga listrik di Indonesia dalam rangka menopang kebijakan ekologis dan penghematan subsidi listrik ke depan. Hasil kajiannya menunjukkan potensi energi panas bumi Indonesia mencapai 28.000 MW (sekitar 40% dari cadangan dunia). Untuk itu, pemerintah untuk mengambil kebijakan yang kondusif untuk menindaklanjuti UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan roadmap pengembangan panas bumi tahun 2004-2025.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas politik pajak negara, khususnya pajak penghasilan (PPh). Dari serangkaian revisi UU terkait, penulis menemukan tidak adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah penerimaan PPh sebagai akibat masih kuatnya berbagai faktor dan kepentingan yang mendasarinya.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan serat kapas sebagai langkah awal memetakan persoalan terjadinya gap antara kebutuhan serat kapas dengan pasokannya di dalam negeri. Penulis merekomendasikan perlunya penguatan kebijakan lebih lanjut baik secara ekonomis dan non-ekonomis dalam rangka penyediaan serat kapas di Indonesia.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas faktor fundamental ekonomi yang mempengaruhi resiko pinjaman luar negeri. Dalam kajiannya, penulis mengajukan argumen rekomendatif bahwa pemerintah harus senantiasa meningkatkan kemampuan untuk membayar utang dalam jangka pendek dalam rangka menurunkan resiko gagal bayar (default) dan menjaga stabilitas variabel-variabel makroekonomi

Vol. 1 / No. 2 - Desember 2010

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Dalam analisis regresi metode time series pada tahun 1990 hingga 2008, penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendukung lain dari variabel‐variabel, yakni, pengeluaran pemerintah dan jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil yang cukup menarik. Berdasarkan hasil estimasi tahun lalu menemukan bahwa hubungan positif yang signifikan antara PDB dan angka kemiskinan di Indonesia terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah (GE) dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah (GE) harus ditingkatkan karena terkait dengan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Studi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara memiliki kesanggupan dalam mengalokasikan dua puluh persen untuk pendidikan dilihat dari tren penerimaan negara yang terus meningkat, hanya saja peningkatan penerimaan tersebut selalu dibarengi dengan peningkatan belanja negara sehingga menimbulkan kebijakan anggaran defisit. Oleh karena itu DPR bersama pemerintah perlu komitmen untuk memprioritaskan anggaran tersebut setiap tahun melalui perencanaan anggaran, pengawasan dalam penggunaan anggaran maupun pertanggungjawaban anggaran pendidikan tersebut dalam memenuhi hak publik atas pendidikan.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Terhambatnya pembangunan sektor infrastruktur selama ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. Dana yang dibutuhkan untuk membangun sektor ini cukup besar sedangkan pemerintah juga harus mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan pembangunan dibidang‐bidang lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus merangkul pihak‐pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam pembangunan infrastruktur. Skema kemitraan publikswasta yang telah dikembangkan oleh pemerintah selama ini harus dilaksanakan secara lebih serius, mengingat skema ini merupakan salah satu jalan keluar bagi pemerintah untuk mengatasi keterbatasan anggaran

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar moderen berkembang sangat pesat sementara pasar tradisional tetap pada kondisi yang sama dan cenderung tidak ada perbaikan. Yang dibutuhkan pasar tradisional saat ini adalah peraturan pemerintah yang tegas dan jelas agar dapat mendorong pasar tradisional agar dapat perkembang sejalan dengan perkembangan pasar moderen dalam kebersamaan, saling melengkapi, saling menguatkan dan juga saling menguntungkan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Kementerian pertanian telah mencanangkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010‐2014 dengan menargetkan tercapainya swasembada pangan. Salah satu target swasembada tersebut ditujukan pada upaya peningkatan target swasembada daging sapi mencapai produksi 550 ribu ton pada tahun 2014. Upaya ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan daging sapi yang terus meningkat dan menyaingi ketersediaan daging sapi. Namun demikian, upaya pencapaian target swasembada daging sapi perlu didukung oleh peningkatan jumlah ternak. Tulisan ini membahas lebih jauh tentang kebijakan untuk mencapai swasembada daging sapi.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan permintaan karet dunia dan luas areal tanam yang dimiliki, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara penghasil karet terbesar di dunia. Meskipun Indonesia memiliki areal kebun karet terbesar di dunia, mutu dan produktivitas karet Indonesia masih berada di bawah kedua negara produsen utama lainnya. Dalam analisis menggunakan metode perhitungan Revealed Comparative Advantage (RCA), Acceleration Ratio (AR), dan Trade Specialization Index (TSI) ditemukan bahwa karet Indonesia yang memiliki daya saing dan spesialisasi ekspor hanyalah merupakan karet alam yang masih mentah (kode HS 4001 dan 4003), sementara produk barang‐barang dari karet lainnya belum memiliki daya saing.

Vol. 1 / No. 1 - November 2010

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
In 2009, Indonesia is a country with the highest level of corruption in Southeast Asia. It shows that eradication of corruption in Indonesia is less effective. Proof upside down, is expected to be one solution to increase the eradication of corruption. Evidence has been poured upside down in the Act No.31 of 1999. However, until now has not be applied as a system of evidence in solving criminal cases of corruption. This paper discusses the obstacles in the implementation of proof reversed in the completion of corruption.
Obstacles in the implementation of evidence found on the reverse inequality formulation of proof upside down in Act No. 31 of 1999. Proof inversely regulated without being accompanied by formal law regulating the implementation mechanism of proof is reversed. The importance of these mechanisms is that the arrangement of proof reversed a lex specialist of the Penal Code. In addition, law enforcement officials, not knowing the substance and how the application of proof upside down so that it also inhibits the implementation of proof reversed in the completion of corruption.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
The State control of the land does not mean that the State owns the land, but rather the State regulate land use through the development of which is directed to achieve prosperity for all citizens. Land acqusition for development is one way to increase prosperity for the people, but the available land is extremely limited. Government policies as legal foundation to acquire the land has not been effective and no longer appropriate to solve the problem for the implementation of land acquisition for development. These problems include the concept of public interest and the basic for calculating compensation in land acquisition process for development. The concept of public interest must clearly type that devoted to the interests of the people and the market value of land should be the basic for calculating damages in the process of land acquisition for development. It is time our country has a higher legal foundation for regulating the provision of land for development to improve people's welfare. The author recommends that these issues be taken into consideration in the process of the Draft Law on Land Acquisition for Development Interest

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
The intelligence body is the foremost line in national security system by conducting early detection and early warning system in preventing and overcoming any threat to national security. The confidential character of the intelligence body equipped with special authority has made possible it becomes a subject of human right violation. However, the acknowledgement and protection of the human right have been regulated in our constitution and the human right law number 39 year 1999. This essay attempts to examine the complexion problems between the implementation of intelligence function to ensure the national security and the necessity of human right’s protection. In solving the problem, it is important to have the national intelligence law. The law must regulate the consideration of human right’s protection in the implementation of intelligence task and authority; in its profesional etic code and sworn; penalty sanction given in the event any violation; and the multilayered oversight to intelligence bodies.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Cooperatives as a form of business entities need capital to run its business. This paper discussed about the issues and the legal aspect of capital, which was related in the act of cooperation No. 25/1992. The results of this study showed that the unclear about rules on reserve funds and the ineffectiveness of rules on bond. In addition there were problem related to the usage of the term “saving”, the distribution of reserve funds, the existence of grants and the lack of private sector role in order to promote the cooperatives effort. So, I recommended that the act of cooperatives should regulate clearly about the reserve fund. Also the abolishing rules regarding grants because it was in conflict with the principle of self-reliance in cooperative. Beside that, the involvement of private sector was highly needed to optimize the cooperatives through loans and equity capital.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
The Constitutional Court verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/ 2009, dated March 31st, 2010, related to judicial review of Law Number 9 in 2009 on Educational Legal Entity, granted the request of the applicant for the most part. One of the ruling of the Constitutional Court stated that Law Number 9 of 2009 on Educational Legal Entity contrary to the State Constitution of the Indonesia Republic 1945 and has no binding legal force. The Constitutional Court verdict brings implications on education in Indonesia. This essay analyzes the juridical implications of The Constitutional Court Verdict Number 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009. Juridical implications of the verdict related to the existence of a legal vacuum (rechtvacuum) and the implementation levels of education. The juridical implications influence legislation governing the management and implementation of education, especially the education unit of governance. Therefore, it is necessary immediately to establish a law as a substitute for The Law of Educational Legal Entity and do a redesign for the conductor of the educational unit.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Road infrastructure is one that must be constructed in Indonesia. Road construction requires huge capital. Government in order to build roads, make a joint venture with infrastructure financing institution. Financing institutions is one important institution in Indonesia. Financial institution regulated in Presidential Regulation No. 9 of 2009 on Financing Institutions. Juridical arrangements regarding financing institutions have been inadequate. This is because the arrangement of financing institutions are regulated in the presidential and ministerial decrees. The importance of these financial institutions need a clear arrangement and can also be a "legal foundation" in the regulation of financial institutions. This paper will analyze the legal aspects of infrastructure financing in Indonesia.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
The economic globalization has influenced natural resources legislation. It happens because the basic values of neo economic-liberalism has slipped into the current of globalization, which causing the natural resources legislation can be cancelled by the constitutional court because is not incompatible with the spirit nationalism of our nation. This is what truly happended in Indonesia if an economic constitutional policy is controlled by the constitution of 1945, so the impact is our constitutional wont allow the market mechanism walking freely without a state interference. To overcome this situation, the constitution must collaborate with market mechanism.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
The robbery cases which being occurred in Indonesia currently are not just usual type such as house robbery with sharp weapon, but armed robbery with bank as target, jewelry stores, vehicle dealers, and pawnshop. There are many kind of robberies, each typology has a different approch how to overcome it. Therefore, to find a strategy which more responsif and accurate, demand a good comprehension concerning the typology of robbery. The purpose of this study is to find out about typology of robbery in Indonesia. This is a library research, which means more more deeply analyze secondary data collected. The data which being search is about general typologies of robbery as well as news and information concerning robbery cases that taken place in Indonesia. Based on the result of the research which had been done, researcher concluding that: First, Typologi Based on the Occasion, namely robbery based on the target and robbery based on the tactics of the execution all things occurred in Indonesia. Second, Typologi Based on the Offender, namely four general typologi of robbery (professional robbers, opportunist robbers, addict robbers, and alcoholic robbers), all types of the robbers are exist in Indonesia. From the investigation concerning robbery cases in Indonesia, researcher discover another classifications which is not exist in general typologies of robbery, namely: recidivist robbers type, amateur robbers type, aggravated robbers type, and impostor robbers type.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya →