Jurnal Kepakaran

Vol. 3 / No. 2 - Desember 2012

Penulis: Hariyanto

Abstrak:
ABSTRACT Aristocrat (priayi) closely related to the attributes of power, wealth, and prestige in the social structure of Java. This paper revisited the relationship between aristocrat-aristocracy and growing corruption, collusion and nepotism (CCN) prior to Indonesian Independence in 1945 to date from socio-culture point of view. The study showed that over those periods, there were relations between the aristocratic attributes of honor, power, and the practice of CCN at Sleman Regency. Keywords: Priayisme, corruption, collusion and nepotism. ABSTRAK Priayi terkait erat dengan atribut kekuasaan, kekayaan dan kehormatan dalam struktur sosial masyarakat Jawa. Tulisan ini menunjukkan hubungan antara priayisme dengan tindak korupsi yang berkembang sebelum kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang dalam sudut pandang sosial budaya. Hasil penelitian di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan yang melekat pada atribut priayi masyarakat Sleman pada berbagai periode terkait dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kata Kunci: Priayisme, korupsi, kolusi, nepotisme.

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Variousissues in social are common amongst the urban poor. Similarly, areas along the banks of Ciliwung River are regularly face the risk of flooding. Quantitative approach was usedto investigate the role of social capital in increasing the economic resilience of poor families along the banks of Ciliwung River. The results showed that collective action and willingness to work together are two instrumental variables in predicting families’ resilience, followed by information and communication variables, as well as by the actors compare to by communities along the banks which gave greater role in families’ economic resilience. Keywords: Economic resilience, social capital, communities along the banks of Ciliwung River. ABSTRAK Berbagai permasalahan sosial terjadi pada penduduk miskin perkotaan. Begitu pula pada masyarakat bantaran Sungai Ciliwung yang sering mengalami musibah banjir. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan penelitian untuk mengetahui keberadaan peran modal sosial dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga miskin di Komunitas Bantaran Sungai Ciliwung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi kolektif dan bekerja bersama adalah variabel yang paling berperan dalam memprediksi ketahanan keluarga, kemudian diikuti variabel informasi dan komunikasi, serta peran aktor dalam ketahanan ekonomi keluarga yang lebih besar dibandingkan dengan peran masyarakat sekitarnya. Kata kunci: Ketahanan ekonomi, modal sosial, komunitas bantaran Sungai Ciliwung.

Penulis: Herlina Astri

Abstrak:
ABSTRACT Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia should adapt to local situation and characteristics of the human being. This paper aimsat elaborating the implementation and benefits of CSR in Indonesia. The writing process was conducted by consulting a number of sources to draw conclusions. The results showthat the realization of CSR to its surrounding community can be done through a variety of community development programs. It is a new way to fram esustainable benefits of CSR to society maximizing building potential. Keyword: CSR, Quality of Life, Socio-Economic Welfare. ABSTRAK Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, sebaiknya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi lokal karakteristik manusianya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai pelaksanaan dan manfaat CSR di Indonesia. Penulisan dilakukan denga nmencari acuan dari berbagai sumber-sumber referensi dan menarik simpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitarnya dapat dilakukan dengan membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Ini merupakan suatu cara baru untuk memberikan manfaat CSR secara berkelanjutan pada masyarakat dengan membangun potensi yang dimilikinya. Kata kunci: CSR, kualitas hidup, kesejahteraan sosial-ekonomi.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Community Empowerment Program is not just the responsibility of the government in tackling social problems in a community. Community Empowerment is also the responsibility of all parts of the nation, including community organizations. This conceptempha sizes empowerment to create a self-sufficient community. Orphanage’s Purse (Dompet Dhuafa) is one of many community organizations in Indonesia and now has spent quite alot of community empowerment efforts. Some of them are health care and education to name but a few. Keywords: Empowerment, organizations, community. ABSTRAK Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi berbagai masalah sosial yang terdapat di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya adalah organisasi masyarakat. Konsep ini menekankan pada pemberdayaan dengan menciptakan kemandirian masyarakat. Dompet Dhuafa adalah salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia dan saat ini telah cukup banyak melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan. Kata Kunci: Pemberdayaan, organisasi, masyarakat

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
ABSTRACT Nursing in Indonesia began develop into a profession through a National Workshop on Nursing in 1983. Along the times, there is a transfer of nurses, not only work in the country but also abroad. Therefore, ASEAN established MRA on Nursing Services in 2006 as a joint commitment to the ASEAN countries in facilitating the movement of nurses. However, Indonesia, Lao PDR and Viet Nam hasn’t ratified the commitment. On the other hand, many Indonesian nurses are working abroad, especially in ASEAN countries. So the MRA on Nursing Services give impact on nursing Indonesia. This paper would like to analyze the condition of nursing in Indoneia, the regulations related to nursing, main attention the arrangement and impact on nursing services in Indonesia. Keywords: Nurse, MRA on nursing services, nursing board, nurse’s license. ABSTRAK Perawat di Indonesia mulai berkembang menjadi sebuah profesi melalui sebuah Lokakarya Nasional Keperawatan pada tahun 1983. Seiring perkembangan zaman, terdapat perpindahan perawat bukan hanya bekerja di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Untuk mengatur perpindahan perawat, ASEAN membuat kesepakatan Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services pada tahun 2006 sebagai komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam memfasilitas pelayanan jasa perawat. Namun Indonesia, Laos dan Vietnam belum meratifikasi komitmen tersebut. Di lain pihak, perawat Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri terutama di negara-negara ASEAN. MRA on Nursing Services memiliki dampak pada keperawatan Indonesia. Tulisan ini ingin menganalisis kondisi keperawatan di Indonesia, peraturan yang mengatur keperawatan, fokus perhatian dalam MRA on Nursing Services dan dampak MRA on Nursing Services pada profesi perawat Indonesia. Kata Kunci: Perawat, MRA on nursing services, badan keperawatan, lisensi perawat.

Penulis: Susanto

Abstrak:
ABSTRACT This paper aims at explaining some factors that led to the practice of underage marriage in Sukabumi West Java. Using qualitative research methods, it was found that the five factors are: the perception on puberty term, sustenance perception, the perception of the age limit of marriage, perceptions about who is more deal to get married first, and perceptions to reduce the economic burden of the family. In addition, the practice of underage marriage that occurred are followed by a variety of issues such as: gender discrimination, divorce, lack of family stability, and parenting mistake. The practice of underage marriage is also reinforced by factors such as religious texts and cultural interpretations adopted by the community. Keywords: Interpretations of religion, culture patron, puberty, gender discrimination, and divorce. ABSTRAK Praktik perkawinan dini umumnya diperkuat oleh penafsiran ajaran agama yang keliru dan budaya yang dianut masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik perkawinan dini yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif, ditemukan lima hal pembentuk persepsi masyarakat untuk melegalkan perkawinan dini, yaitu: akil balig, rezeki, batas usia perkawinan, siapa yang lebih ideal untuk menikah terlebih dahulu, dan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Praktik perkawinan ternyata juga menyebabkan terjadinya beberapa masalah sosial lain, yaitu: diskriminasi gender, perceraian, lemahnya stabilitas keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik. Praktik pernikahan dini juga diperkuat oleh faktor budaya dan tafsir agama yang tekstual yang diterima oleh masyarakat. Kata Kunci: Tafsir agama, patron budaya, akil balig, diskriminasi gender, perceraian.

Penulis: M. Arwan Hamidi

Abstrak:
ABSTRACT The development of Islamic education, especially in Madrasah or Islamic school is needed to improve the quality of religious education. Madrasah is the representation of an implementation of a devoted Islam (kaffah), because Madrasah is believed to be able to integrate the religion and modern knowledge to the students. The best education will produce the best students too. This is reflected on the activities that students do in education process. The succeed of the school’s principal in managing his educational institution is the key to successfully improve the quality of the school especially to develop human resources. Keywords: Principal, management, human resources ABSTRAK Pengembangan pendidikan Islam, khususnya madrasah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Madrasah merupakan representasi yang mampu mengimplementasikan Islam kaffah, karena madrasah diyakini dapat mengintegrasikan agama dan pengetahuan modern kepada peserta didik. Pendidikan yang terbaik juga akan menghasilkan peserta didik yang terbaik. Hal ini mencerminkan kegiatan yang dilakukan para peserta didik dalam proses pendidikan. Suksesnya seorang kepala madrasah dalam mengelola institusi pendidikannya adalah kunci pokok keberhasilan madrasah untuk menunjukkan kualitas madrasah, khususnya untuk dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kata Kunci: Kepala madrasah, manajemen, sumber daya manusia.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Judul buku : Dialog Paradigma Metodologi Penelitian Sosial Penulis : Prof. Muslim Salam. Ir., M.Ec., Ph.D Penerbit : Masagena Press Tahun : 2011, Cetakan I Tebal : xxii + 244 halaman

Vol. 3 / No. 1 - Mei 2012

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Gagasan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wakil kepala daerah yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menarik untuk dikaji. Kajian dilakukan dengan cara melihat alasan yang dikemukakan dan selanjutnya dianalis menurut teori administrasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa alasan yang dikemukakan penggagas tidak tepat diatasi dengan pengangkatan PNS sebagai wakil kepala daerah. Gagasan tersebut belum jelas membedakan antara posisi wakil kepala daerah sebagai jabatan politik dengan sumber pengangkatannya, yaitu dari birokrasi. Tulisan ini merekomendasikan sumber pengangkatan wakil kepala daerah dibuka baik dari kalangan partai politik maupun PNS, sepanjang dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Melalui amandemen UUD 1945 telah melahirkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bukan lagi sebagai lembaga negara tertinggi, tetapi sebagai lembaga negara yang berposisi setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kedaulatan berada langsung ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Posisi demikian, menghasilkan transisi politik kedaulatan rakyat yang tidak lagi tampak menjadi mediator perwakilan dari setiap utusan, tetapi dicerminkan oleh pemilu sebagai agenda nasional. Bagi MPR, transisi kedaulatan rakyat memberikan dampak pada karakter pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Situasi perekonomian global saat ini tengah menghadapi masalah akibat krisis di Eropa. Namun kondisi tersebut belum separah kondisi akhir tahun 1990-an akibat kriris Asia terutama Indonesia. Situasi tersebut merupakan dampak dari proses globalisasi dan liberalisme yang melanda dunia dalam kurun waktu satu abad ini. Pertanyaannya, bagaimana posisi negara sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur (regulating)? Padahal selain sisi globalisasi yang memang tidak terbendung, tetap harus ada nasionalisme di setiap negara. Atas dasar itu perlu kiranya kita melihat pengalaman negara-negara di dunia dalam mengatasi dan mengelola krisis yang terjadi seperti di India, Cina, Korea, dan Taiwan. Indonesia bisa belajar dari pengalaman tersebut meskipun tidak harus persis sama, sebab setiap negara memiliki karakteristik masing-masing dan solusinya pun tidak selalu sama.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Illegal fishing masih terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk menanganinya telah dilakukan. Kegiatan ilegal ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan lintas negara karena para pelaku dan kegiatannya lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganan persoalan ini harus dilakukan secara lintas negara, terutama melalui kerja sama bilateral. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan juga kerja sama secara regional dalam mengamankan perairan kawasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing di perairan Indonesia. Oleh karena itu, kerja sama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun dan dilaksanakan secara serius untuk mengatasi persoalan ini. Tulisan hasil penelitian ini akan membahas perihal kegiatan dan penyebab terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia, dan bagaimana penanganannya secara bilateral di kawasan Asia Tenggara.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Kepulauan Raja Ampat, kabupaten pemekaran baru, di Provinsi Papua Barat, merupakan bagian dari pulau-pulau terluar Indonesia yang rawan dari berbagai bentuk ancaman keamanan, terutama keamanan sosial dan keamanan lingkungan. Karena, potensi sumberdaya alam dan posisinya yang sangat penting secara geopolitik dan geostrategis, khususnya sebagai wilayah konservasi terumbu karang dunia. Studi atas keamanan sosial dan keamanan lingkungan mendesak dilakukan mengingat berbagai kepentingan yang mengancam kepulauan itu, yakni meningkatnya kehadiran asing dan kondisi ancaman keamanan di sana. Studi ini dilengkapi dengan kunjungan lapangan, wawancara mendalam, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai pihak pada tahun 2011.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Populasi penduduk dunia yang terus meningkat tanpa diikuti kemampuan bumi untuk menyediakan pangan dan sumberdaya agar manusia bisa hidup layak, telah menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Penulis berpendapat bahwa respon negara untuk mencegah degradasi lingkungan dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka. Dengan demikian, diperlukan kerjasama internasional yang adil dan setara serta saling menguntungkan antara negara berkembang dan negara industri maju untuk mengatasi masalah ini. Tulisan ini membahas upaya Inter Parliamentary (IPU) untuk melestarikan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam tulisan ini diketahui bahwa IPU sejak tahun 1992, telah memperkenalkan sebuah inisiatif yang difokuskan pada persiapan dan petunjuk pelaksana untuk melindungi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, berbasis rekomendasi UNCED. Namun efektifitas dari solusi IPU telah dipertanyakan karena keterbatasan kemampuannya dalam penerapan.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Makalah ini membahas tentang demonstrasi di Suriah yang menuntut pergantian pemerintahan agar lebih demokratis. Dengan menggunakan teori permainan atau Game Theory, penulis berpendapat bahwa keberhasilan reformasi di Suriah akan sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan pihak eksternal sebab pihak-pihak yang bertikai di negara itu, baik pemerintah maupun oposisi, telah menggalang dukungan dari masyarakat internasional. Dukungan semacam itu semakin mempertajam perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dengan oposisi. Akibatnya peluang terjadinya proses transisi demokrasi secara damai semakin sulit tercapai.

Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Sejak krisis global tahun 2008, perkembangan ekonomi global terutama sektor keuangan menunjukkan perbaikan, termasuk di kawasan ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari indikator keuangan beberapa negara ASEAN seperti rasio money supply terhadap PDB, rasio tingkat kredit terhadap PDB, dan rasio investasi terhadap PDB. Peningkatan sektor keuangan juga disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Berdasarkan fakta ini, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh indikator keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Indikator keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio money supply terhadap PDB, rasio tingkat kredit terhadap PDB, dan rasio investasi terhadap PDB. Dengan menggunakan data panel untuk periode 1990-2010, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua indikator keuangan yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, yaitu rasio money supply terhadap PDB dan rasio investasi terhadap PDB.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang kaya keragaman sumber daya alam namun belum bisa melepaskan diri dari kemiskinan dan ancaman krisis pangan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui pengaruh antara PDRB, harga beras, dan kemiskinan dengan menggunakan data tahun 2005-2009 dan metode estimasi regresi data panel fixed effect untuk setiap kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara agregat PDRB sektor pertanian dan migas saling bertentangan pengaruhnya terhadap kemiskinan di mana sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sektor migas berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sementara harga beras berpengaruh negatif terhadap prevalensi kemiskinan. Apabila dilihat per daerah, maka kabupaten yang memiliki tanda fixed effect cross positif di mana PDRB sektor pertanian negatif adalah Kuantan Singgigi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kampar.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Lahan tebu menjadi salah faktor produksi yang penting bagi kegiatan budidaya tanaman tebu, kesejahteraan petani tebu, dan pencapaian ketahanan pangan. Namun demikian kompetisi penggunaan sumber daya, termasuk lahan, menjadi tidak terhindarkan. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menganggu capaian sasaran swasembada gula dan swasembada komoditas lainnya, khususnya padi. Bagaimanapun juga padi masih menjadi makanan pokok terpenting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis penggunaan lahan untuk tebu dan padi terhadap pencapaian sasaran swasembada gula. Pendekatan ekonometrika digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa (1) penggunaan luas lahan tebu, salah satu upaya mencapai keberhasilan swasembada gula, dipengaruhi harga gula dan tebu dan harga padi, (2) harga gula dan tebu belum menjadi insentif bagi perluasan pengusahaan tanaman tebu. Oleh sebab itu apabila hal tersebut tidak didukung oleh keberpihakan Pemerintah melalui regulasi dan infrastruktur, dikhawatirkan swasembada gula sulit tercapai, (3) komoditas padi menjadi komoditas yang sangat dominan dalam menentukan pergeseran penggunaan lahan tebu, khususnya di pulau Jawa, dan (4) harga padi lebih menstimulasi penggunaan lahan padi dibandingkan dengan harga gula dan tebu serta harga kedelai.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Industri konstruksi telah menjadi sektor ekonomi yang penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Posisinya di tempat ketiga terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena sektor ini sangat menarik bagi pengusaha jasa konstruksi. Selain itu, produk konstruksi telah menjadi modal aset bagi bangsa, negara, masyarakat, dan menjadi simbol kemajuan bangsa. Besarnya daya tarik sektor ini, mengarah ke kompetisi dan menarik kepentingan antara negara dan masyarakat, antara negara-negara atau antara sekelompok orang di mana hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi perkembangan sektor ini. Untuk mengatur hal itu, Indonesia memerlukan penataan sektor, karena perubahan dalam tantangan global, dinamika sosial, dan politik di tingkat nasional harus dikelola dengan baik untuk pertumbuhan sektor konstruksi. Hal ini seharusnya dapat diatur melalui perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kostruksi.

Penulis: Asep Ahmad Saefuloh

Abstrak:
Brain drain merupakan fenomena umum yang terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Masalah ini mendorong Pemerintah untuk melakukan strategi reverse brain yang diimplementasikan ke dalam berbagai kebijakannya sehingga merubah dari brain drain menjadi brain gain. Hal ini diperkuat dengan analisis literatur yang memperlihatkan bahwa memang sedang terjadi gejala brain drain. Untuk itu perlu dikembangkan kebijakan dengan pengembangan sistem inovasi nasional yang didukung dengan peningkatan penelitian dan pengembangan yang dibarengi dengan penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan Iptek, dan pendekatan ini perlu disinerjikan dengan perencanaan pembangunan.

Penulis: Riyanto

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kinerja dan efisiensi dari industri batik di Kota Pekalongan sebelum dan setelah pelaksanaan Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) dan (2) menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi industri batik di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan analisis statistik inferensi untuk menguji perbedaan kinerja dan efisiensi industri batik di Kota Pekalongan sebelum dan setelah pelaksanaan ACFTA. Pendekatan stochastic frontier digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dan analisis multiple regression digunakan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi efisiensi industri batik. Penelitian ini menemukan bahwa setelah pelaksanaan ACFTA, maka (1) profit margin industri batik di Kota Pekalongan turun secara signifikan, (2) efisiensi teknis industri batik di Kota Pekalongan terus melonjak tajam hingga 84 persen (sebelum pelaksanaan ACFTA) menjadi 88 persen, dan (3) faktor yang mempengaruhi efisiensi dari industri batik di Kota Pekalongan adalah paguyuban (mewakili modal sosial), pendidikan (mewakili kualitas sumber daya manusia), dan penggunaan teknologi blower.

Penulis: Galuh Prila Dewi

Abstrak:
Krisis pangan dunia merupakan ancaman bagi semua negara, termasuk Indonesia. Paradigma kebijakan pangan yang diterapkan di Indonesia harus berubah dari ketahanan pangan menjadi kemandirian pangan agar Indonesia tidak tergantung pada negara lain terutama untuk masalah pangan. Salah satu kebijakan yang sesuai untuk untuk diterapkan dalam mencapai kemandirian pangan dan mengantisipasi krisis pangan adalah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan merupakan suatu proses penganekaragaman pangan atau upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Salah satu kendala pengembangan pangan lokal adalah belum dikembangkan produk turunan yang mudah diterima dan dijangkau masyarakat. Selain itu diversifikasi pangan juga terhambat oleh pemikiran masyarakat yang beranggapan bahwa hanya beras makanan pokok mereka. Salah satu cara untuk mengembangkan produk pangan lokal adalah dengan diberikannya insentif bagi perusahaan atau industri pangan yang berbahan dasar pangan lokal.

Vol. 3 / No. 2 - Desember 2012

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Nasabah debitur yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Beberapa kebijakan dan ketentuan telah diberlakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penanganan kredit bermasalah yang dilakukan selama ini sudah memberikan hasil.Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kuantitatif perbedaan rata-rata dengan uji T berpasangan untuk membandingkan rata-rata dari kondisi kredit bermasalah ketika terjadi bencana alam erupsi Gunung Merapi dan pasca erupsi Gunung Merapi, agar diketahui apakah terdapat pengaruh dari kebijakan yang diberlakukan dalam mengatasi kredit bermasalah akibat erupsi Gunung Merapi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan-kebijakan tersebut masih bisa diterapkan pada kasus pasca erupsi Gunung Merapi ini, paling tidak secara aplikatif dan evaluatif kebijakan Bank Indonesia tersebut mampu mendorong pemulihan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. Sebagian besar penurunan tentu juga dipengaruhi oleh upaya-upaya persuasif oleh bank dan debitur yang kooperatif, dengan tetap mempertimbangkan kondisi debitur (business to business).

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Obligasi merupakan suatu kontrak utang dari penerbit kepada investor dengan janji akan mengembalikan pokoknya pada waktu yang telah ditentukan. Dan sebagai kompensasinya investor atau bondholder akan memperoleh kupon (bunga obligasi) yang dibayarkan secara periodik. Rating obligasi memberikan informasi dan sinyal mengenai tingkat profitabilitas dan kegagalan utang suatu perusahaan. Pemeringkatan obligasi dilakukan oleh lembaga rating independen, baik yang berskala nasional maupun internasional. Lembaga pemeringkat obligasi memiliki metode tersendiri dalam menentukan peringkat suatu obligasi. Tulisan ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemeringkatan obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun perusasahaan privat. Selanjutnya dipaparkan mengenai dampaknya terhadap pengambilan keputusan yang diambil oleh investor. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut penulis melakukan literature review terhadap berbagai artikel, buku, maupun hasi-hasill penelitian. Dari review tersebut penulis menyimpulkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian obligasi, baik pemerintah maupun perusahaan privat. Rating obligasi pemerintah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, fiskal, politik, dan sosial seperti tingkat pengangguran. Sedangkan yang mempengaruhi rating obligasi perusahaan terbagi atas dua faktor yaitu faktor-faktor akuntansi dan nonakuntansi. Faktor-faktor akuntansi yang berpengaruh adalah rasio kas, profitabilitas, likuiditas, leverage, growth, dan size. Sedangkan faktor nonakuntansi adalah tingkat jaminan obligasi, singking fund, reputasi auditor, maturity, dan corporate governance. Dampak dari pemeringkatan obligasi pemerintah terhadap perilaku investor terlihat dari meningkatnya jumlah investasi luar negeri. Akan tetapi hal ini tidak berdampak secara signifikan pada perilaku investor perusahaan. Sedangkan pemeringkatan obligasi perusahaan terlihat berdampak secara signifikan terhadap expected return investor.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas semakin memperkuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa biaya Corporate Sosial Responsibility (CSR) dimasukkan menjadi biaya perseroan. Peraturan Pemerintah ini mengatur perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang SDA dan/atau berkaitan dengan SDA, khususnya sektor pertambangan yang memiliki potensi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto yang cukup signifikan. Dengan melihat manfaat CSR yang diterima oleh masyarakat sekitar dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan maka kebijakan insentif perpajakan merupakan suatu alternatif kebijakan untuk menggenjot perusahaan mengalokasikan anggaran CSR kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui realisasi tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT. Semen Baturaja dan PT. Bukit Asam, menganalisis dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 terhadap pelaku usaha, dan mengetahui sisi positif dan negatif kebijakan CSR sebagai pengurangan pajak dan strategi dalam pembuatan wacana pemberian insentif perpajakan yang perlu diterapkan di Indonesia, dengan melakukan perbandingan atas kebijakan pemberian insentif perpajakan di negara lain. Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Semen Baturaja dan PT. Bukit Asam telah memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar perusahaan pada Provinsi Sumatera Selatan dan telah mengalokasikan besaran CSR sesuai dengan Permen BUMN. Namun masih banyak perusahaan pertambangan yang menggunakan metode perhitungan besaran CSR yang berbeda-beda. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 saat ini telah dilaksanakan, namun implementasinya akan lebih berdampak positif terhadap peningkatan alokasi CSR bagi masyarakat apabila pemerintah mengatur mengenai minimal besaran dana CSR yang seharusnya dianggarkan oleh perusahaan, pemberlakuan reward dan punishment, pedoman tentang sasaran pelaksanaan CSR dan sektor-sektor yang kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk penggunaan dana CSR dengan jelas. Untuk itu dalam mengimplementasikan kebijakan CSR sebagai pengurangan pajak, pemerintah perlu mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif yang akan dirasakan oleh perusahaan sebagai pemberi manfaat, masyarakat sebagai penerima manfaat, dan bahkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan, sehingga kebijakan tersebut diharapkan akan mendorong semakin besarnya alokasi CSR di Indonesia.

Penulis: Muhammad Ilham Riyadh

Abstrak:
Ditinjau dari potensi sumber daya wilayah, sumber daya alam Indonesia memiliki potensi ketersediaan pangan yang beragam dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik sebagai sumber karbohidrat maupun protein, vitamin, dan mineral, yang berasal dari kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah, dan biji berminyak. Potensi sumber daya pangan tersebut belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal sehingga pola konsumsi pangan rumah tangga masih didominasi beras. Keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi yang sesuai dengan kaidah nutrisi yang seimbang belum terwujud. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) menghitung angka kecukupan energi penduduk Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tahun 2010, dan (2) menganalisis perencanaan konsumsi pangan ideal bagi Kota Medan tahun 2010-2015 untuk mencapai skor PPH ideal. Angka Kecukupan Energi Rata-Rata Penduduk (AKERP) Kota Medan tahun 2010 adalah Energi sebesar 2.421,94 Kkal dan protein sebesar 74,03 gram di atas kandungan gizi yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu energi sebesar 2000 Kkal dan protein sebesar 52 gram kapita/hari. Pola konsumsi penduduk Kota Medan adalah pola pangan pokok beras dengan distribusi kelompok padi-padian sebesar 55,07 persen dari total kalori, sedangkan kelompok pangan dengan distribusi kalori terkecil adalah kelompok gula sebesar 1,37 dari total kalori. Perencanaan konsumsi pangan di Kota Medan menuju ideal mengacu pada kondisi harapan secara nasional yaitu skor pola pangan sebesar 95 diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015 dengan peningkatan skor PPH sebesar 3,5 poin/tahun. PPH Kota Medan untuk tahun 2010 sebesar 82,50. Dengan komposisi mutu dan skor PPH tersebut, maka dapat dinyatakan pola konsumsi pangan penduduk Kota Medan menyerupai pola konsumsi nasional.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Penelitian ini mendeskripsikan tentang kondisi yang masih dihadapi oleh para pelaku ekonomi dalam era perdagangan bebas yang harus dihadapi Indonesia. Demikian pula para pelaku usaha perdagangan di Provinsi Bali. Kata kunci dalam menghadapi tantangan liberalisasi perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing produk. Hasil produksi yang berdaya saing merupakan hasil dari proses ekonomi yang efisien. Melalui penelitian lapangan serta serangkaian wawancara, penelitian ini menunjukkan bagaimana Pemerintah Provinsi Bali menghadapi kendala dan tantangan menghadapi ACFTA. Kesulitan dialami oleh Pemda Bali sebagai regulator dan para pelaku usaha dalam menghadapi kondisi tersebut dan bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala seperti peraturan, lisensi, birokrasi, dan infrastruktur pendukung dalam kegiatan perdagangan baik di dalam negeri dan perdagangan luar negeri yang berlangsung di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam mencari informasi melalui wawancara dan observasi, karena penelitian bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam beberapa informan, baik pelaku usaha di KADINDA dan ASEPHI maupun para regulator dalam hal ini Dinas Perindag. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi perdagangan di Provinsi Bali masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam era perdagangan bebas, di mana situasi ini akan berimplikasi terhadap daya saing produk-produk di antara anggota ACFTA.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perkembangan ekonomi dan ketimpangan ekonomi regional antardaerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Unit analisis adalah kabupaten/kota di Provinsi NTB dengan menggunakan data sekunder periode 2006-2009. Analisis klasifikasi perkembangan ekonomi dilakukan dengan tipologi Klassen, ketimpangan regional dengan indeks entropi Theil, sektor unggulan dengan Location Quotient, dan spesialisasi regional dengan indeks Krugman. Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram tergolong daerah cepat maju dan cepat tumbuh, Kabupaten Sumbawa dan Dompu tergolong daerah maju tapi lamban tumbuh, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah tergolong daerah berkembang cepat, serta Kabupaten Lombok Timur, Bima, Lombok Utara, dan Kota Bima tergolong daerah relatif tertinggal. Ketimpangan regional tergolong tinggi, ketimpangan terbesar terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, dan terkecil di Kabupaten Lombok Tengah. Sektor unggulan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Lombok Utara adalah sektor tanaman bahan makanan, Kabupaten Sumbawa Barat unggul pada sektor perdagangan, Kota Mataram unggul pada sektor pengangkutan, Kota Bima unggul pada sektor pemerintahan, sedangkan Lombok Barat tidak memiliki sektor unggulan. Kabupaten/kota di NTB tidak memiliki indeks spesialisasi yang tinggi.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Rumah dan kelengkapannya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebagai daerah yang sedang membangun, kebutuhan perumahan di Batam cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kinerja ketersediaan dan kebutuhan perumahan rakyat, serta kebijakan antisipatif dalam pengembangannya. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan pakar, serta melalui kajian literatur dan Undang-Undang pendukungnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di Batam menunjukkan prospek yang baik. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan dalam hal kemudahan proses pembiayaan dan suku bunga KPR yang kondusif, sehingga mampu mendorong perkembangan ekonomi perumahan, khususnya perumahan tipe menengah dan sederhana.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Pertumbuhan yang cukup baik dan kontribusi yang cukup besar dari sektor industri manufaktur menunjukkan bahwa sektor ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur jauh lebih baik lagi sepertinya akan sulit karena terkendala permasalahan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan infrastruktur dan upaya seperti apa yang harus dilakukan dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur agar kinerja sektor industri manufaktur dapat meningkat, di samping juga untuk mengetahui hambatan-hambatan lainnya. Metode yang digunakan dalam membahas tulisan ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang ada. Dari hasil analisis diketahui bahwa pembangunan dan perbaikan infrastruktur tidak hanya sebatas pada infrastruktur fisiknya saja, tetapi juga mencakup keseluruhan sistem. Ketersediaan infrastruktur dengan kualitas yang baik dapat memaksimalkan efisiensi biaya dan efektivitas distribusi, serta dapat meningkatkan arus investasi di sektor industri manufaktur. Selain itu, ketergantungan sektor industri manufaktur terhadap impor bahan baku juga harus diatasi dengan memperkuat struktur industri manufaktur.

Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012

Penulis: Edi Suharto

Abstrak:
ABSTRACT In addition to describing the progress and challenges faced by the Family Hope Program (PKH), this paper also aims to explain the theoretical basis of social protection programs that underlie PKH. This paper was based on a series of direct observation combined with a desk review of the CCT implementation unit level and regional centers as well as a focus group discussion with partners/facilitator in the field, experts of PKH, are a coordinator, regional coordinator and RTSM beneficiaries. This study showed that the CCT provide significant support for the poorest households, rumah tangga sangat miskin (RTSM) in order not to “produce” the next generation who were malnourished and uneducated. The program also gave an opportunity for scholars working in the area to engage in these activities. Until2012, PKH absorbed nearly 10,000 young work force as mentors, operators, area coordinators from higher education graduates. Keywords: The free market, the role of the state, social security, the welfare state. ABSTRAK Di samping untuk mendeskripsikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), tulisan ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan landasan teoretis program perlindungan sosial yang melatari PKH. Tulisan ini disusun berdasarkan rangkaian pengamatan langsung dan dikombinasikan dengan desk review dari Unit Pelaksana PKH di tingkat pusat dan daerah serta serangkaian focus group discussion (FGD) dengan para pendamping/ fasilitator di lapangan, tenaga ahli PKH, koordinator wilayah, koordinator regional, dan rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima manfaat.Kajian ini menunjukkan bahwa PKH memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi RTSM agar tidak “memproduksi” generasi penerus yang kekurangan gizi dan tidak berpendidikan.Program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi para sarjana di daerah untuk terlibat dalam kegiatan ini.Sampai tahun 2012, PKH menyerap hampir 10.000 tenaga kerja sarana sebagai pendamping, operator, koordinator wilayah, yang telah diisi oleh tenaga muda lulusan berbagai perguruan tinggi. Kata Kunci: Pasar bebas, peran negara, perlindungan sosial, dan negara kesejahteraan

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
ABSTRACT The increase in juvenile brawl aggressively alarming. As it occurred not only in big cities, but also in rural, the acts have become major concern in psychological work. This qualitative study collects data from various mass media reports from 2011 to 2012 in order to determine two major themes that encourage the brawl. There are two reasons to start a brawl: the state of idleness and the feeling of helplessness. The root of aggressive act is suspected to be an indicator for mental disorder. That’s why any intervention is needed to prevent the acts to transform in to serious illness. Character building is believed to be the tool to help students developing resilience and self-control for mentally health self. Students paired in character education are hoped to maintain positive behavior. DPR RI must pull out the Mental Health Act to support the system. Keywords: Brawl, aggressiveness, mental disorders, character education. ABSTRAK Peningkatan perkelahian remaja menunjukkan peningkatan agresivitas, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga dipedesaan. Hal ini telah menjadi perhatian utama dalam bidang psikologis. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari laporan media massa pada tahun 2011 dan 2012 untuk menentukan tema utama yang mendorong terjadinya perkelahian. Terdapat dua alasan dimulainya sebuah perkelahian, yaitu kemalasan dan perasaan tidak berdaya. Akar dari tindakan agresif diduga menjadi indikator untuk gangguan mental. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah intervensi untuk mencegah perilaku tersebut berubah kearah penyakit yang lebih serius. Character building diyakini menjadi alat untuk membantu siswa mengembangkan ketahanan dan kontrol diri untuk kesehatan mentalnya. Siswa yang diberi pendidikan karakter diharapkan dapat menjaga perilaku agar lebih positif. Di samping itu, DPR RI juga harus segera mengesahkan RUU Kesehatan mental untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Kata Kunci: Tawuran, agresivitas, gangguan mental, pendidikan karakter.

Penulis: Reni Marlinawati

Abstrak:
ABSTRACT This paper is interpreting the provision of Article 31 paragraph (2), ‘the government shall establish and conduct a national education system’. Method of interpreting Article 31 paragraph (2) is by using the method of socio-historical interpretation. This method is very suitable to the method used in excavating Pancasila by the President Soekarno. The main system in the national education system should be an Islamic education system (Pesantren) and not educational system which brought by colonizers. For a system that brought by the colonizers are not intended for the people of Indonesia, but for the colonizers. Therefore, the founding fathers passed a mandate ofArticle 31 paragraphs (2) that the government shall establish and conduct a national education system which is not discriminatory. Keywords: Educational system, pancasila-the five principles of Indonesia’s national ideology, boarding Schools of Islamic. ABSTRAK Tulisan ini menafsirkan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, pada kalimat, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”. Metode penafsiran pasal 31 ayat (2) dengan menggunakan metode interpretasi sosio-historis. Metode ini sangat cocok dengan metode yang digunakan dalam penggalian Pancasila oleh Presiden Soekarno. Seharusnya sistem utama dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan sistem Islam (Pesantren) dan bukan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah. Untuk sistem yang dibawa oleh para penjajah tidak dimaksudkan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk penjajah. Oleh karena itu, para founding fathers mengamanatkan Pasal 31 ayat (2): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang tidak diskriminatif. Kata Kunci: Sistem pendidikan, pancasila, pesantren.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
ABSTRACT Islamic Religious Education in Public Schools aims at providing an understanding of religion to students and at the same time instilling the noble values of religion and mold them into a person who believes and fear Allah, as well as noble, critical, independent, innovative, tolerant, and responsible. However, the instructional practices of Islamic religious education in schools are likely more important for the mastery of the teachings of Islam and ignore the cultivation of cognitive values and habituation of students to run the Islam religion. The practice is often judged by the observer of education as a form of fundamental weakness of Islamic religious education in schools, because of Islamic religious education instructional practices for students only produce a “good faith” rather than learners who “righteous and noble.” To overcome the weakness of such Islamic religious education instructional practices, the city of Yogyakarta apply affection-based Islamic religious learning in elementary school, junior high schools, and high school. Affection-Based Islamic Religious Education aims at forming students who believe and fear Allah, as well as with morality in school life, family, community, and the State. Keywords: Affection, role model, internalization, habituation. ABSTRAK Pendidikan Agama Islam di sekolah umum bertujuan untuk memberikan pemahaman agama kepada siswa dan pada saat yang sama menanamkan nilai-nilai luhur agama, serta membentuk mereka menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan mulia, kritis, mandiri, inovatif, toleran, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah mungkin lebih menekankan pada penguasaan pengajaran ajaran Islam dan mengabaikan penanaman nilai kognitif dan pembiasaan siswa untuk menjalankan agama Islam. Praktik tersebut sering dinilai oleh pengamat pendidikan sebagai kelemahan mendasar dari pendidikan agama Islam di sekolah, karena praktik pembelajaran hanya menghasilkan “peserta didik yang cerdas” daripada peserta didik yang “berakhlak mulia.” Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Kota Yogyakarta menerapkan pendidikan agama Islam berbasis afeksi di jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendidikan Agama Islam berbasis afeksi bertujuan untuk membentuk sisway ang beriman, bertakwa, bermoral, di lingkup sekolah, keluarga, masyarakat, dan Negara. Kata Kunci: Afeksi, keteladanan, internalisasi, habituasi.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
ABSTRACT Forest firesthat had occurred in Indonesia often caused smoke hazewhich had a negative impact not only in Indonesia but also in neighboring countries.The negative impact of the smoke haze occurred in the health sector and the environmental, economic, and transportation sectors, as well ascross-border pollution. Strategic policies to reduce these impacts were discussed with an alytical descriptive approach. The study results showed that what has been done is still a forest fire prevention efforts, not much shaped prevention.Thus the efforts and policies were still needed, including preventive conservation efforts, strengthening legal protection an dactive participation of the local government. Keywords:Forest firesand smokehaze, border regions ABSTRAK Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk tidak saja di wilayah Indonesia tetapi juga sampai ke negara tetangga. Dampak buruk dari asap kabuttersebut terjadi pada sektor kesehatan dan lingkungan, sektor ekonomi dan transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Kebijakan strategis untuk memininalisir dampak tersebut dikaji dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hal yang telah dilakukan masih berupa upaya penanggulangan kebakaran hutan, belum banyak berbentuk pencegahannya. Dengan demikian upaya dan kebijakan yang bersifat preventif masih harus ditingkatkan termasuk upaya pelestarian lingkungan, penguatan payung hukum, dan peran serta aktif dari pemerintah daerah. Kata kunci: Kebakaran hutan, asap kabut, wilayah perbatasan.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
ABSTRACT Gorontalo is one of the youngest provinces in Indonesia. As a new province Gorontalo is facing problems of public service infrastructure, including those to manage the mental health problems. This research tries to find out how the local government of Gorontalo manages to solve all the problems despite the limitations. Method of literature review and in-depth interview has been used to find the answer for the two research questions: how the local government of Gorontalo manage the mental health problem? And what ought to be done so that mental health issue can be managed properly? Researcher found that the province health service has listed people with severe mental health problem from each municipality and give them haloperidol medicine. Unfortunately all those actions is thanks to the special program from Ministries of health (center government), not the initiative from the local government. The State should therefore propose a bill to force the local government to pay more attention to the mental health problem. Keywords: Gorontalo province, mentalhealth, mental health legislation. ABSTRAK Gorontalo adalahsalah satu provinsi termuda di Indonesia. Sebagai provinsi baru Gorontalo menghadapi masalah infrastruktur pelayanan publik, termasuk masalah kesehatan mental. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah Gorontalo berhasil menyelesaikan masalah kesehatan mental tersebut meskipun dengan berbagai keterbatasan. Metode kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka dan wawancara mendalam digunakan untuk menemukan jawaban atas dua pertanyaan penelitian berikut: bagaimana Pemerintah Daerah Gorontalo menangani permasalahan gangguan kesehatan mental di wilayahnya? Hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar orang dengan masalah mental dapat lebih tertangani dengan baik? Berdasarkan kajian ini ditemukan bahwa terdapat penduduk yang mengalami kesehatan mental dan telah mendapat pengobatan medis dengan obat haloperidol. Pengobatan tersebut berkat program khusus yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, bukan inisiatif dari pemerintah daerah sendiri. Oleh karena itu negara harus membuat regulasi untuk memaksa pemerintah daerah agar lebih memperhatikan masalah kesehatan mental. Kata kunci: Provinsi Gorontalo, Penanganan Kesehatan Mental.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
ABSTRACT Indonesia is faced with crisis of moral issues that will hinder the development of the nation in the future. One solution to overcome this issue is through national policy of character education. However, the implementation of character education policy is still facing variety of problems. This is due to misunderstanding concepts of character education, character education policy, and the development of character education. This paper meant to give the description of concept of character and character education, character education policy in Indonesia, and also development of character education in formal, nonformal, and informal education. Keywords: Character, character building, character education, character education policy. ABSTRAK Indonesia dihadapkan pada persoalan krisis moral yang dapat menghambat pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter. Namun implementasi kebijakan pendidikan karakter masih mengalami banyak masalah. Hal tersebut disebabkan belum dipahaminya tentang konsep pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter, dan pengembangan pendidikan karakter. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang konsep karakter dan pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter di Indonesia, serta pengembangan pendidikan karakter dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal. Kata Kunci: Karakter, pembangunan karakter, pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Judul Buku : Celebrity Culture and the American Dream: Stardom and Social Mobility Penulis : Karen Sternheimer Penerbit : Routledge Tahun : 2011, Cetakan I Tebal : 304 halaman

Vol. 2 / No. 2 - Desember 2011

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Outsourcing menjadi sah pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tulisan ini ingin menganalisis posisi pekerja outsourcing dalam Undang- Undang tersebut dari tiga dimensi, yaitu hubungan kerja, serikat pekerja serta konflik industrial dan penyelesaiannya. Dari dimensi hubungan kerja, status hubungan kerja pekerja outsourcing tidak jelas karena perjanjian kerja dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan hubungan kerja dan akan mengurangi hak-hak pekerja.

Penulis: Herlina Astri

Abstrak:
Mengkaji sulitnya untuk memperoleh lapangan pekerjaan, tidak adanya perlakuan yang sama di bidang hukum, dan sejumlah pelanggaran hak-hak yang pro-rakyat, semakin melebarkan kesenjangan sosial yang terjadi. Kondisi tersebut memicu terjadinya konflik baik antar anggota masyarakat, maupun dengan kelompok masyarakat lainnya. Tulisan ini untuk memberikan gambaran mengenai cara-cara yang dapat dilakukan dalam penguatan kearifan lokal agar dapat digunakan untuk penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi. Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dan interpretasi konsep-konsep yang terkait dengan pemahaman tentang konflik sosial dan kearifan lokal.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Merupakan kajian kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah endemis penyakit malaria. Angka kejadian malaria klinis menurun tajam dari 81,3‰ pada tahun 2003 menjadi 38‰ pada tahun 2010. Penurunan angka kejadian yang demikian tajam tergolong luar biasa dan ditengarai sebagai hasil dari pengembangan Malaria Center yang telah berjalan sejak tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Malaria Center dikembangkan. Konsep semacam Malaria Center kiranya dapat ditumbuh-kembangkan, mungkin dengan beberapa adaptasi, di wilayah endemis malaria lainnya.

Penulis: Priadi Surya

Abstrak:
Abstract Educational supervisor is a professional position that is intended to provide professional development. It is supporting the principals, teachers, and school institutions. Supervisor provides the supervision of academic, administrative and managerial to the education unit. Supervisor is must have the competencies of personality, managerial supervision, supervision of academic, evaluation of education, research and development and social competence. Regional autonomy provides flexibility of creation in school management. Supervisor is assisting the school principal and teachers to develop educational programs that based on their self-environment as well as potential insight of the institution into the international relations. The main model which proposed by the ministry of education in the context of regional autonomy is the School Based Management (SBM) and the implementation of the Education Unit Level Curriculum (EULC). Keywords: Supervisor, educational supervision, professional, regional autonomy Abstrak Pengawas pendidikan adalah posisi profesional yang bertujuan untuk memberikan pengembangan profesional. Hal ini ditujukan untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas melakukan pengawasan akademik, administrasi dan manajerial ke unit pendidikan. Pengawas harus memiliki kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial. Otonomi daerah menyediakan fleksibilitas penciptaan dalam pengelolaan sekolah. Pengawas membantu kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan program pendidikan yang didasarkan pada diri lingkungan mereka serta wawasan potensi lembaga ke dalam hubungan internasional. Model utama yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dalam konteks otonomi daerah adalah Manajemen Berbasis Sekolah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kurikulum Tingkat Satuan atau Pendidikan (KTSP). Kata kunci: Pengawas, pengawasan pendidikan, profesional, otonomi daerah

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Abstracts Sectarian conflict has increased in recent years. The Physical and psychological harm is experienced by those who become the victim of violent conflict, especially the children. Government’s handling of the Ahmadiyah conflict seems slow The process of post-conflict rehabilitation of Ahmadiyah children who suffered in various regions, such as by providing facilities for the suffered family felt so less. It gives the impression that the victims get no proper attention from centre and local government. The method used in this paper is literature study, in which the data obtained is from books, articles, newspapers and websites. Government as policy makers has the power to provide protection to citizens who are in conflict situations. A positive process of dialogue must be done between central vs local governments, communities vs governments, and also communities vs communities, so that potential conflict can be anticipated, and therefore the problem can be solved immediately. Keywords: Child, ahmadiyah, conflict, refugee, violence Abstrak Konflik antar umat beragama akhir-akhir ini semakin meningkat, kerugian fisik dan psikis tentunya harus diterima oleh mereka yang menjadi korban kekerasan konflik, terutama anak. Proses rehabilitasi anak pascakonflik yang dialami Ahmadiyah di berbagai daerah, memberikan fasilitas di pengungsian terhadap keluarga juga dirasakan kurang bahkan terkesan dibiarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi pustaka, memperoleh data yang berasal dari buku, artikel, dan berita di surat kabar dan website. Pemerintah sebagai penentu kebijakan tentunya memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada dalam situasi konflik. Proses dialogis harus terus dilakukan baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan masyarakat yang memiliki potensi konflik agar paling tidak konflik tidak muncul tiba-tiba dan segera dapat diatasi. Kata Kunci: Anak, ahmadiyah, konflik, pengungsi, kekerasan

Penulis: Hubertus Ubur

Abstrak:
Abstracts This paper aims to address the subject matter, “Why does poverty still exist, while many theoretical and practical efforts put forward to the direction of the solution?.” In connection with the subject matter, the author describes some of the theories of poverty and some examples of poverty reduction. One practical example is taken from the results of field research on community Wudi, West Flores. The authors propose an alternative notion of a process approach in solving the poverty problem. The process approach consists of two things: 1) Active involvement of the poor in the assessment, planning, implementation and evaluation of poverty reduction programs; and 2) Sustainability of a poverty reduction program. Approach made the process so that poverty reduction programs not only shaped “project” alone, so it does not seem as activities just to spend the budget you have available. Philosophical basis of this approach is the concept of man which is a ‘creature is not at all be a’ but ‘a creature that continues to be’. Keywords: Poverty, a process approach, poverty alleviation Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, “Mengapa kemiskinan masih saja ada, sedangkan sudah banyak teori dan upaya praktis yang dikemukakan untuk arah pemecahannya?” Terkait dengan pokok permasalahan tersebut, maka penulis menguraikan beberapa teori-teori kemiskinan dan beberapa contoh penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh praktis diambil dari hasil penelitian lapangan pada masyarakat Wudi, Flores Barat. Penulis mengemukakan sebuah gagasan alternatif yaitu pendekatan proses dalam pemecahan masalah kemiskinan. Pendekatan proses terdiri dari dua hal yaitu: 1) Pelibatan aktif masyarakat miskin dalam asesmen, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan; dan 2) Sustainability sebuah program penanggulangan kemiskinan. Pendekatan proses dilakukan agar program-program penanggulangan kemiskinan tidak hanya berbentuk “proyek” saja, sehingga tidak terkesan sebagai kegiatan sesaat untuk menghabiskan anggaran yang telah tersedia. Dasar filosofis pendekatan ini konsep mengenai manusia yang merupakan ‘makhluk bukan sekali jadi’ tetapi ‘makhluk yang terus-menerus menjadi’. Kata Kunci: Kemiskinan, pendekatan proses, penanggulangan kemiskinan

Penulis: Hana Nika Rustia

Abstrak:
Judul Buku : Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto (PDB) bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan? Penulis : Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fittousi Penerjemah : Mutiara Arumsari, Fitri Bintang Timur Penerbit : Marjin Kiri Tahun: : 2011, catakan I Tebal: : 180 + XXVIII halaman

Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Konsep ecosettlement merupakan konsep tempat bermukim/bertempat tinggal yang ekologis yang dikembangkan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengharmonisasikan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi dan ekologi yang didukung oleh institusi yang mapan. Terkait dengan konsep eco-settlement, Undang-Undang Perkim telah mengakomodir beberapa parameter dalam konsep tersebut, namun beberapa hal seperti kriteria rumah sehat dan berwawasan lingkungan, proses pendidikan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan perlu diatur dalam peraturan lain yang lebih rinci.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Kekerasan terhadap anggota Jamaah Ahmadiyah dilihat dari sudut pandang Psikologi Sosial untuk mencari tahu bagaimana proses terbentuknya sikap negatif tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Beberapa faktor mempengaruhi pembentukan sikap negatif terhadap anggota Jamaah Ahmadiyah, diantaranya kebijakan negara lain terhadap Jamaah Ahmadiyah, keputusan pemerintah, fatwa dari kelompok ulama Islam, pernyataan dari tokoh-tokoh, lemahnya penegakan hukum. Tindakan yang komprehensif harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Penelitian ini mendalami permasalahan rehabilitasi yang dirasakan perokok berat, yang memiliki pengalaman relapse lebih kompleks dibanding tingkat perokok yang lain, dengan pendekatan kognisi, yaitu Health Belief Model (HBM). Untuk memahami permasalahan secara mendalam, metode kualitatif digunakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa kendati sudah menjalani masa rehabilitasi, perokok belum menyadari sepenuhnya bahaya merokok bagi dirinya.

Penulis: Dumilah Ayuningtyas

Abstrak:
Kebijakan dan politik di sektor kesehatan harus diarahkan untuk memastikan bahwa negara tidak hanya menjadi ajang para pihak yang berkepentingan serta berpotensi konflik baik sosial maupun politik. Peran negara sebagai regulator dan pembuat kebijakan harus disampaikan secara adil dan proporsional untuk menjamin kepentingan masyarakat di bidang kesehatan menjadi prioritas utama daripada orientasi keuntungan, termasuk peran dan keterlibatan sektor swasta dan elit penguasa lainnya.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Tulisan ini menggambarkan bagaimana penjaminan mutu yang telah dilaksanakan di Indonesia seperti yang diatur dalam UU Sisdiknas. Namun arah dan koordinasi dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi masih belum jelas dan mengakibatkan mutu pendidikan tinggi tidak terjamin. Untuk itu, perlu dibuat grand disain sistem penjaminan mutu untuk mengatasi masalah masih rendahnya mutu pendidikan tinggi yang ada di Indonesia.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sistem digital pada dasarnya bebas kontrol, yang dapat mengarahkan pada berbagai sudut pandang, termasuk penyalahgunaan produk. Pemerintah tidak hanya bertugas melindungi hak cipta, namun disisi lain juga memberikan keluasan akses pengetahuan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu merumuskan aturan sistem perbukuan secara hati-hati.

Penulis: Israr Iskandar

Abstrak:
Demokratisasi di Era Reformasi telah mempengaruhi “persepsi” masyarakat lokal terhadap kepemimpinan perempuan. Kemenangan perempuan sebagai Wali Nagari Batu Bahasa tidak hanya refleksi sikap egaliter masyarakat, tetapi juga memperlihatkan kompetensi sosok perempuan yang ada. Tentu saja faktor penentu lainnya adalah terkait dengan menurunnya popularitas lawan yang pada waktu itu masih menjabat.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011

Penulis: Asep Ahmad Saefuloh

Abstrak:
Penulis melihat bahwa hampir setiap negara memiliki sisi penawaran yang selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong produksi dengan tujuan menyerap angkatan kerja. Salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap penting adalah legalisasi penerapan outsourcing. Penulis melihat bahwa praktek penerapan outsourcing menimbulkan banyak permasalahan, terutama masih terjadi praktek outsourcing pada usaha-usaha yang dapat dikategorikan core business-nya.

Penulis: Sukarna Wiranta

Abstrak:
penulis melihat kinerja BUMN seharusnya dinilai berdasarkan tiga tolok ukur yakni profitabilitas, likuiditas, dan sovabilitas. Atas dasar ini, diperoleh 4 kategori BUMN yaitu, sangat sehat, sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Jika kinerja BUMN tidak sehat dan tidak dapat diperbaiki, maka BUMN itu lebih baik diprivatisasi saja. Kebijakan ini bisa ditafsirkan, pertama, menekan pimpinan BUMN untuk memperbaiki kinerjanya dan kedua, peluang untuk melakukan privatisasi tanpa terikat dengan komitmen ideologis.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memperbaiki dan mengawasi mutu baik untuk produk perikanan untuk ekspor dan pasar dalam negeri. Fokus dari penulis adalah pada potensi dan kendala apa saja yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut agar dapat mendukung ketahanan pangan di Indonesia yang berkelanjutan dan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kualitas sumber daya ikan.

Penulis: Galuh Prila Dewi

Abstrak:
mengkaji persoalan budidaya tanaman merupakan salah satu kegiatan yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas produksi komoditas pertanian terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang mengatur tentang Sistem Budidaya Tanaman. Penulis berpandangan bahwa pelaksanaan budidaya tanaman yang efektif seharusnya menghasilkan produksi yang berdaya saing dan mampu meningkatkan peranan pemasukan sektor pertanian terhadap pendapatan negara.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Mengupas persoalan produk-produk UMKM Indonesia yang kalah bersaing dengan produk-produk UMKM dari luar negeri terutama Cina sehingga berakibat neraca perdagangan Indonesia sektor non-migas mengalami defisit. Salah satu upaya untuk meningkatkan ekspor sektor UMKM adalah peningkatan kualitas dan daya saing produk-produk UMKM. Rendahnyadaya saing produk-produk Indonesia terlihat dari indeks yang dikeluarkan oleh World Economic Forum yakni Global Competitiveness Index (GCI).

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Tulisan ini mengkaji mengenai struktur beserta kebijakan sektor hulu dan hilir gas bumi pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, terutama dampaknya pada usaha penggunaan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Persoalan yang menghambat usaha tersebut serta mengkaji lebih jauh upaya-upaya mengurangi ketergantungan pada sektor industri dan peningktan penggunaan gas kota pada sektor rumah tangga dan Bahan Bakar Gas (BBG) pada sektor transportasi.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Mengangkat persoalan manajemen pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Persoalannya bersumber dari banyaknya organisasi-organisasi pengelola zakat. Sampai dengan 2010 terdapat 33 BAZ tingkat Provinsi, 429 BAZ tingkat Kota/Kabupaten, 4771 BAZ tingkat Kecamatan, dan 18 LAZ tingkat Nasional. Namun mekanisme kerja dari pengelola zakat ini belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bertahan hidup di tengah globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia sangat penting bagi Indonesia setidaknya untuk dua alasan. Pertama, UKM secara historis telah menjadi salah satu aktor ekonomi utama dalam perekonomian Indonesia, terhitung lebih dari 90 persen dari semua perusahaan di seluruh sektor dan menyediakan peluang kerja untuk lebih dari 90 persen dari total tenaga kerja negara. Kedua, rezim perdagangan Indonesia telah bergeser secara signifikan dari pasar yang sangat dilindungi ke sistem ekonomi yang lebih terbuka. Dengan berfokus pada UKM di Indonesia, makalah ini menganalisis bagaimana meningkatkan daya beli permintaan dari negara lain, dan upaya pemerintah untuk infra-struktur yang lebih baik, standarisasi produk, dan tata kelola yang baik untuk UKM yang sangat penting untuk dilaksanakan. Pemerintah juga, terutama di tingkat kabupaten (misalnya provinsi atau kotamadya), memiliki peran terbaik untuk dimainkan, seperti dengan memberikan bantuan teknis, informasi, pinjaman lunak, serta memfasilitasi kerja sama antara UKM dan universitas lokal. , R & D institutes, dan asosiasi bisnis.

Vol. 2 / No. 1 - Mei 2011

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Gerakan reformasi tidak hanya telah berhasil menjatuhkan rejim otoriter Soeharto, tetapi juga tuntutan untuk perbaikan peran parlemen dan militer. Sebagai bagian dari transisi demokratis, upaya reformasi kedua institusi negara itu telah dimulai dengan amandemen konstitusi. DPR kemudian muncul sebagai ‘superbody,’ dan tekanan untuk menuntaskan reformasi sektor keamanan terus berlanjut. Studi ini menilai bahwa posisi parlemen yang kuat itu secara realistis belum dapat mendorong reformasi sektor keamanan secara komprehensif dan signifikan sebagaimana yang diaspirasikan gerakan reformasi selama ini.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia, Pemilu merupakan instrumen untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Guna menghasilkan sebuah pemilu berkualitas, dibutuhkan lembaga profesional yang mengelola pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu profesional di Indonesia sudah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (5) Konstitusi UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya lembaga penyelenggara pemilu harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya. Saat ini masih terdapat UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu disertai tugas dan wewenangnya. Namun demikian berkaca pada evaluasi penyelenggaraan pemilu tahun 2009, terdapat banyak masalah penyusunan daftar pemilih hingga penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih. Beberapa permasalahan tersebut akibat integritas dan kemampuan para komisioner yang rendah selain belum sinkronnya pengaturan tentang kep-pemilu-an yang masih tersebar. Tulisan ini merekomendasikan agar semua pengaturan tentang pemilu harus sinkron dan salah satunya bisa dilakukan integrasi pengaturan secara komprehensif tentang pemilu dalam satu undang-undang. Revisi terbatas atau penggantian terhadap UU No. 22 Tahun 2007, harus dijadikan sasaran antara untuk sasaran utamanya menciptakan sebuah pengaturan tentang pemilu yang baik.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Salah satu materi muatan amandemen konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah tentang calon perseorangan pemilu Presiden. Usulan ini cenderung merefleksikan penilaian publik terhadap peran partai dalam nominasi bakal pasangan calon sebelum menjadi pasangan calon definitif presiden dan wakil presiden ditahap berikutnya. Dominasi partai membawa akibat tidak hanya kesan oligarki elit dan kepentingan partisannya masing-masing, tetapi juga diwarnai oleh dugaan transaksi politik uang.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2009, PDIP menjalankan metode kaderisasi yang menekankan pada aspek ideologis Partai, namun ternyata hal ini tidak didukung oleh pemberian muatan atau materi kaderisasi yang memperhatikan peningkatan kualitas dan kapabilitas individu Kader PDIP itu sendiri, terutama dalam hal kepemimpinan, kedisiplinan, militansi, dan loyalitas. Hal ini juga mengindikasikan masih adanya perbedaan pandangan mengenai muatan-muatan yang perlu diberikan dalam setiap program kaderisasi Partai di antara para pengambil keputusan tertinggi PDIP.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Permasalahan yang timbul sebagai akibat penerapan prinsip desentralisasi dalam pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada saat ini telah menjadi ancaman serius bagi pemerintahan Indonesia. Berbagai permasalahan yang timbul akibat beberapa kekeliruan dalam pengaturan mengenai PNS, antara lain PNS tidak netral, jumlah dan struktur PNS di daerah menjadi tidak terkendali, kualitas PNS daerah sangat bervariasi antara daerah yang satu dan daerah lainnya, serta manajemen kepegawaian di daerah yang memerlukan banyak pembenahan. Tulisan ini mengemukakan bahwa paradigma desentralisasi masih tetap menjadi pilihan terbaik dengan berbagai perbaikan terhadap peraturan yang mengatur mengenai PNS.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Pangan merupakan komoditas penting karena secara langsung menentukan keberlangsungan hidup manusia. Saat ini rejim pangan murah telah berlalu, penyebabnya laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, sedangkan laju produksi pangan terus menyusut sebagai akibat lahan pertanian semakin berkurang dan perubahan iklim. Krisis pangan dapat mempengaruhi instabilitas keamanan nasional dan pada akhirnya berpengaruh pula pada stabilitas keamanan dunia. Negara yang memiliki ketahanan pangan mempunyai posisi yang lebih baik dalam politik internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mandiri mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya, jika tidak ingin masuk dalam perangkap pangan negara maju di era perdagangan bebas saat ini.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat telah terbina sejak Indonesia merdeka. Akan tetapi, hubungan bilateral tersebut tidak selalu terjalin erat. Hubungan ini bahkan memburuk pada waktu Kongres Amerika Serikat menetapkan embargo kepada Indonesia terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Timor Timur. Pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif pada tahun 2010 diharapkan hubungan kedua negara akan semakin baik dan saling menguntungkan. Kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Kemitraan Komprehensif dengan tujuan meningkatkan hubungan terutama pada bidang perdagangan dan keamanan karena kedua pihak memiliki ketergantungan pada kedua bidang tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini hendak menganalisa mengenai pentingnya Indonesia bagi Amerika Serikat dan keuntungan apa yang diperoleh Indonesia pasca Perjanjian Kemitraan Komprehensif.

Vol. 2 / No. 2 - November 2011

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Pulau-pulau terluar Indonesia selama ini kurang memperoleh parhatian pemerintah pusat, padahal kondisinya rawan dari ancaman pihak asing. Laporan penelitian lapangan ini memetakan berbagai jenis ancaman keamanan yang dihadapi pagar terdepan NKRI yang sangat strategis di Samudera Pasifik, yaitu Morotai. Dengan memadukan library study dan in-depth interview, penelitian ini mengungkapkan jenis-jenis ancaman keamanan non-tradisional di sana, selain ancaman keamanan utama. Analisis yang menggunakan metode kualitatif ini menjelaskan kondisi Kabupaten Kepulauan Morotai yang sangat rawan dari berbagai bentuk ancaman keamanan yang ada, terutama non-tradisional, sekalipun ia telah dimekarkan sebagai sebuah kabupaten baru.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kehadiran wakil menteri berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ternyata menimbulkan masalah baru. Fenomena bertambahnya jumlah wakil menteri dan posisi wakil menteri sebagai pegawai karir dan bukan anggota kabinet namun diangkat oleh Presiden telah menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri diintervensi oleh pejabat politik. Wakil menteri telah menimbulkan implikasi baru dalam birokrasi Indonesia. Tulisan ini berupaya menjelaskan posisi wakil menteri menurut UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ke depan, posisi wakil menteri direkomendasikan untuk diperjelas agar terjadi hubungan yang harmonis antara jabatan politik dan jabatan karir dalam birokrasi Indonesia.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penulisan ini bertujuan untuk melihat beberapa akar permasalahan konflik Ambon dan solusinya. Beberapa hal yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang perjalanan konflik di Ambon hingga memunculkan konflik September 2011 ini. Peran aparat dalam menjaga keamanan di daerah Ambon, dan solusi untuk mengatasi konflik Ambon pada masa yang akan datang. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yang bercorak deskriptif analisis.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Moratorium penerimaan pegawai baru (CPNS) telah ditetapkan pemerintah dalam rangka penghematan anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Kebijakan pengelolaan SDM aparatur dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi. Tulisan ini untuk menganalisis langkah-langkah dan implikasi yang dilakukan pemerintah dalam menata ulang organisasi PNS dengan mengeluarkan kebijakan moratorium tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, selain bertujuan untuk penghematan anggaran belanja pegawai, juga harus dijadikan upaya penataan organisasi dan PNS dalam rangka optimalisasi agenda reformasi birokrasi terutama bidang SDM aparatur di Indonesia.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Televisi lokal memiliki peranan sangat penting dalam mengelola perubahan budaya bangsa, sebab TV lokal merupakan representasi identitas dan eksistensi budaya lokal. Namun, disisi lain, televisi lokal juga berkembang dengan format yang tidak jauh berbeda dengan televisi komersial lainnya. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang lebih jelas tentang konsep dan regulasi televisi lokal yang dapat mendukung penguatan budaya lokal.

Penulis: Prof. Lili Romli

Abstrak:
Pada era reformasi ini, partai politik menghadapi persoalan terkait dengan pelembagaan partai. Umumnya, partai-partai politik menghadapi persoalan pelembagaan partai yang belum kuat, yaitu masalah ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kederisasi. Selain itu, sistem kepartaian yang ada ternyata belum kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensil sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya →