Jurnal Kepakaran

Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Prosedur pencantuman identitas pada Consolidated United Nations Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organizations and Individual yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai saat ini dianggap belum melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat internasional, khususnya prinsip untuk mendapatkan persidangan yang adil (fair trial). Hal tersebut karena tidak tersedianya pembelaan/klarifikasi dari objek yang akan dan/atau telah ditetapkan dalam daftar tersebut. PBB telah berupaya memperbaiki prosedur pencantuman identitas pada Consolidated United Nations Security Council Sanctions List of Suspected Terrorist Organizations and Individual dengan mengadopsi due process of law model dalam proses pencantuman identitas. Perubahan prosedur tersebut sampai saat ini masih belum cukup memberikan pelindungan HAM bagi individu yang menjadi subjek karena belum menerapkan due process of law secara utuh. Hal tersebut dibuktikan dengan masih belum adanya pihak peradilan yang berwenang, bebas, dan terbuka untuk memutuskan apakah sesorang patut dicantumkan identitasnya dalam daftar tersebut. Indonesia juga mengeluarkan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. Prosedur yang digunakan dalam mencantumkan identitas orang, organisasi, dan/atau korporasi dalam daftar tersebut telah berupaya menghadirkan pihak yudisial, namun prosedur pelibatan pihak yudisial hanya sebatas pemberi legalitas dari daftar melalui penetapan. Perlu dilakukan penyempurnaan prosedur bagi pencatuman identitas dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris untuk menyesuaikan dengan kesepakatan dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa sebuah organisasi terorisme dapat juga ditetapkan melalui putusan pengadilan agar pelindungan HAM bagi subjek yang telah/akan dicantumkan di daftar dapat terwujud.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2017, KPK telah melakukan sebanyak 77 OTT. Selain KPK, Pemerintah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) dengan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016, yang juga melakukan OTT berkaitan dengan pungutan liar. Namun, istilah OTT tidak terdapat dalam ketentuan hukum acara penanganan kasus korupsi. Ketentuan hukum acara hanya mengatur penangkapan dan tertangkap tangan. Oleh karena itu, permasalahan hukum dalam tulisan ini adalah apakah pelaksanaan OTT oleh KPK dan Satgas Saber Pungli telah sesuai dengan hukum acara pidana. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pembahasan diuraikan pelaksanaan OTT oleh KPK, yang didahului dengan penyadapan, sementara mekanisme dan prosedur penyadapan harus diatur dalam UU, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan OTT yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli berdasarkan laporan dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, OTT yang dilakukan oleh KPK dan Satgas Saber Pungli, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, tidak menyalahi hukum acara pidana. Namun, untuk harmonisasi, kewenangan penyadapan perlu diberikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang menangani kasus korupsi, dan persyaratan tertangkap tangan dalam KUHAP harus dipertegas kriteria dan syaratnya, agar pelaksanaannya tidak tergantung pada penafsiran aparat.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai suatu karya kreativitas, produk ekonomi kreatif (ekraf) merupakan kekayaan intelektual yang perlu mendapat penghargaan sebagai suatu karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh pelindungan hukum. Penelitian ini menganalisis mengenai regulasi yang dibentuk Pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap produk ekraf dan penerapan regulasi tersebut di Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan empiris, data sekunder dan primer diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan, kebijakan pelindungan HKI terhadap produk ekraf telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan bidang HKI dan kebijakan daerah terkait pelindungan HKI untuk produk ekraf mengacu pada kebijakan tingkat nasional. Pelindungan preventif diberikan melalui UU berupa manfaat ekonomi bagi pelaku ekraf yang mendaftarkan HKInya. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman pentingnya HKI, sifat komunal pelaku ekraf di Indonesia, dan sifat HKI yang harus didaftarkan untuk mendapat pelindungan hukum, menyebabkan pelindungan HKI untuk pelaku ekraf belum optimal. Pada tataran implementasi, kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya menjadi kunci keberhasilan pelindungan HKI yang dilakukan oleh pemerintah. Minimnya keberpihakan daerah berdampak pada belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pelaku ekraf. Oleh karenanya pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi HKI dan memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf. Dukungan kelembagaan dan regulasi pada tingkat daerah juga penting dilakukan untuk mengembangkan dan melindungi produk ekraf.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Saat ini banyak BUMD yang berkualitas rendah karena belum dikelola dengan baik. Salah satu hal yang mempengaruhi pengelolaan BUMD adalah bentuk hukumnya. Untuk itu kajian ini menganalisa implikasi dari bentuk hukum BUMD terhadap pengelolaannya. Berdasarkan hasil kajian ada dua bentuk hukum BUMD yaitu Perumda dan Perseroda. Bentuk hukum Perumda berorientasi pada pelayanan umum. Namun Perumda juga harus mencari keuntungan. Sedangkan bentuk hukum Perseroda berorientasi pada mencari keuntungan. Agar tujuan tersebut tercapai, Perumda dan Perseroda harus dikelola dengan baik sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017, selain juga harus didukung dengan SDM yang handal dan modal yang memadai. Organ Perumda dan Perseroda juga harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Implikasi lain dari Perumda dan Perseroda adalah kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan kebijakan Perumda dan Perseroda. Akibatnya visi, misi, dan itikad baik kepala daerah menentukan perkembangan Perumda dan Perseroda. Apabila kepala daerah memiliki visi, misi, dan itikad yang baik maka Perumda dan Perseroda dapat berkembang dengan baik. Namun jika sebaliknya, maka Perumda dan Perseroda akan sulit untuk berkembang. Agar Perumda dan Perseroda dapat dikelola dan berkembang dengan baik maka kepala daerah harus memiliki visi, misi, niat baik, dan keseriusan untuk mengembangkannya; organ dan pegawai Perumda dan Perseroda harus direkrut dengan benar sesuai PP No. 54 Tahun 2017; organ Perumda dan Perseroda juga harus memiliki kemandirian dan independensi dalam menjalankan tugasnya tanpa ada campur tangan dari siapa pun dan dalam bentuk apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: Zaka Firma Aditya

Abstrak:
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diubah sebanyak 4 (empat) kali, namun masih mengandung permasalahan-permasalahan yuridis di dalamnya. Permasalahan yang paling sering terjadi berkaitan dengan tumpang tindihnya aturan-aturan yang ada. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman hierarki perundang-undangan yang dianggap dapat mengatasi masalah dalam undang-undang sebelumnya, namun juga mengalami masalah yang sama. Beberapa problematika yang ada dalam UU No. 12 Tahun 2011 berkaitan dengan dikembalikannya kedudukan ketetapan MPR, tidak tegasnya kedudukan peraturan menteri, kedudukan peraturan lembaga negara, dan peraturan desa, serta materi muatan peraturan presiden yang dianggap sama dengan peraturan pemerintah. Tulisan ini akan membahas mengenai (1) legal historis dan politik hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia beserta permasalahan-permasalahannya; dan (2) rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun hasil penulisan ini bahwa pembentukan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki politik hukum masing-masing sesuai dengan rezim pemerintahan pada saat itu. Setiap hierarki memiliki problematikanya masing-masing, meskipun tujuan awalnya sama yaitu untuk menertibkan dan memperbaiki kerancuan dari peraturan sebelumnya, sehingga rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan penting dilakukan agar menjamin konsistensi dan keselarasan norma-norma pada berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Adapun rekonstruksi yang dimaksud adalah dengan menata kembali hierarki peraturan perundang-undangan dengan membedakannya antara peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah.

Penulis: Budi Suhariyanto

Abstrak:
Penanggulangan tindak pidana korporasi di Indonesia mengalami kendala akibat tidak jelasnya pengaturan penanganan tindak pidana korporasi. Dalam rangka mengatasi ketidaksempurnaan pengaturan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Ada pertanyaan yang mengemuka yaitu apa saja kendala yang dihadapi Penegak Hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana korporasi dan bagaimana peran Perma Nomor 13 Tahun 2016 dalam mengatasi kendala penanggulangan tindak pidana korporasi tersebut? Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut. Secara normatif, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur korporasi subjek tindak pidana, tidak dirumuskan detail tata cara penanganan korporasi sehingga penegak hukum mengalami kendala dalam melakukan proses pemidanaan terhadap korporasi. Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung memberikan dasar hukum bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut. Perma No. 13 Tahun 2016 dapat dijadikan pedoman bagi Penegak Hukum untuk mengatasi kendala teknis hukum acara pidana korporasi. Namun, Perma tersebut memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pembaruan hukum acara pidana korporasi dalam RKUHAP.

Vol. 9 / No. 1 - Juni 2018

Penulis: Wenny Lestari

Abstrak:
Kejadian balita pendek (stunting) di Indonesia masih menempati urutan ke-5 di dunia. Terdapat lima Juta (38,6% dari 12 juta) Balita di Indonesia yang memiliki tinggi badan dengan kategori pendek. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi sosial masyarakat perdesaan dan perkotaan terkait pemaknaan sehat dan sakit pada balita, dan pola pengasuhan anak terkait dengan stunting. Metode penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi partisipasi. Penelitian dilakukan di wilayah perkotaan (Kecematan Kalisat) dan perdesaan (Kecamatan Jelbuk) dengan kasus stunting tertinggi di Kabupaten Jember. Waktu penelitian adalah 7 bulan (Juni-Desember 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah stunting terkait erat dengan konstruksi sosial masyarakat. Terdapat perbedaan konstruksi sosial yang membentuk pemahaman sehat/sakit dan pola asuh balita stunting di perdesaan dan perkotaan di Jember. Konstruksi sosial tersebut dipengaruhi oleh pendidikan ibu, usia perkawinan dini, tempat tinggal setelah menikah, tanggung jawab pengasuhan balita, dan prioritas ekonomi pada masyarakat yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kejadian stunting bukan merupakan akibat tunggal masalah kesehatan balita, namun terkait erat dengan konstruksi sosial masyarakat. Penyebabnya terletak pada perbedaan konstruksi sosial yang dibangun, pola komunikasi dan pemaknaan antara tenaga kesehatan dengan masyarakat, sehingga tidak ada titik temu untuk keberhasilan program peningkatan gizi balita.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Kualitas lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat selama ini merupakan hal yang menjadi perhatian dan perlu terus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kualitas lingkungan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Metode gabungan kuantitatif (dengan penyebaran kuesioner) dan kualitatif (dengan wawancara) dilakukan dalam pengumpulan dan analisis data. Hasil penelitian di Provinsi Banten menunjukkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali indeks keanekaragaman hayati. Berdasarkan uji korelasi didapatkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini berarti, apabila terjadi kenaikan kualitas udara,kualitas air, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan maka pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Indeks kualitas udara dan tutupan lahan mempunyai konstanta yang paling besar di antara indeks lainnya. Dengan demikian, kenaikan dari nilai tersebut akan berdampak lebih besar pada kenaikan pemenuhan dasar, demikian juga sebaliknya.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Di tahun 2015, dalam hal kerukunan umat beragama di Indonesia, Provinsi Bali menempati peringkat kedua. Provinsi Bali memeroleh nilai 81,6 persen dan berada di bawah Provinsi NTT yang memeroleh nilai 83,3 persen. Perolehan indeks kerukunan tersebut menunjukkan secara umum hubungan antarumat beragama di Bali adalah harmonis. Meskipun demikian, ini bukan berarti Bali terhindar dari problema hubungan antarumat beragama. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan antarumat Islam dan Hindu di Bali. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, data-datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan beberapa informan yang dipilih secara purposive. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa pola hubungan antarumat Islam dan Hindu tidak tunggal, tetapi beragam. Ada pola hubungan yang asosiatif dan ada pula pola hubungan yang disasosiatif. Hubungan yang asosiatif dipilah menjadi tiga yakni kerja sama, akomodatif, dan toleransi, sementara hubungan yang diasosiatif dibagi menjadi dua, yakni kompetitif dan konflik. Faktor yang mendorong lahirnya hubungan yang asosiatif adalah faktor historis, kepentingan ekonomi, dan faktor integrasi. Sementara faktor penentu lahirnya hubungan yang disasosiatif adalah faktor kecemburuan ekonomi, ketidakemengertian terhadap ajaran agama Islam, komunikasi dan kuatnya adat yang berlaku di Bali.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Saat ini pariwisata berkembang pesat. Permasalahannya, kemajuan sebuah daerah wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Tulisan ini merupakan hasil penelitian, ingin mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi dan inovasi oleh karang taruna desa sampai akhirnya Nglanggeran disepakati sebagai desa wisata. Pengkapasitasan masyarakat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan seputar manajemen desa wisata. Masyarakat kemudian disatukan dalam wadah organisasi, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Nglanggeran. Pokdarwis menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan musyawarah sebagai bentuk pengkapasitasan sistem nilai. Tahap pendayaan diberikan kepada masyarakat yang telah mempunyai kapasitas sehingga tercapai kemandirian. Desa Nglanggeran banyak mendapat bantuan untuk pembangunan sarana pendukung wisata maupun pengembangan usaha wisata dari berbagai pihak. Strategi pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya telah meningkatkan PAD Gunung Kidul melalui retribusi tiket.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Selfie atau swafoto telah berkembang menjadi fenomena global. Kepopuleran swafoto ikut membawa sejumlah kekhawatiran besar tentang identitas, privasi, keamanan, dan pengawasan. Kebiasaan yang menyertai saat mengunggah swafoto adalah memberikan informasi yang terlalu banyak. Artikel ini berusaha mengkaji budaya swafoto terkait dengan privasi menggunakan teori manajemen privasi komunikasi atau communication responden dalam mengunggah swafoto. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Pengalaman yang menjadi fenomena dalam penelitian ini adalah swafoto. Penelitian fenomenologi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari orang-orang yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mengembangkan deskripsi dari esensi pengalaman untuk semua individu. Deskripsi ini terdiri dari “apa” yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya. Responden yang pernah mendapatkan kondisi private informacy turbulence berusaha untuk menimbang tuntutan-tuntutan situasi dengan kebutuhan dirinya dan pendapat orang lain yang ada disekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kelompok usia remaja awal 12 s.d. 17 tahun justru memiliki tingkat privasi yang lebih tinggi saat melakukan swafoto dan mengunggahnya di media sosial bila dibanding dengan kelompok usia lainnya. Perlu penelitian lanjutan tentang swafoto antara lain penelitian yang bertanya tentang motivasi mereka yang gemar melakukan swafoto, penelitian terkait dengan persepsi publik berkaitan dengan selfie oleh pejabat publik.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap profesi guru dan dosen. Dalam implementasi UUGD, tata kelola guru seringkali berjalan sangat kompleks dan dihadapkan pada berbagai masalah. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa tata kelola guru belum baik? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih karena sifatnya yang terbuka dan fleksibel. Melalui wawancara terbuka (individual dan kelompok) serta beberapa FGD ditemukan bahwa problematika tata kelola guru dalam implementasi UUGD berkaitan dengan banyak sekali persoalan, misalnya: kurang jelasnya definisi guru beserta implikasinya pada tugas tambahan (struktural) dan fungsional pengawas, perubahan kurikulum, kuantitas-distribusimutasi guru, kualitas-spesialisasi-workshop guru PNS dan non-PNS, perlindungan guru, penghargaan guru, dan organisasi profesi guru.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Makalah ini menyajikan beberapa isu utama tentang apa yang harus dilakukan guru dalam kelas yang mengajar bahasa Inggris (EFL) (EFL) mereka, dalam kaitannya dengan pekerjaan utama mereka sebagai guru (yaitu mengajar) dan pekerjaan tambahan untuk pengembangan profesional mereka (yaitu penelitian). Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk memberikan informasi yang mendalam bagi para guru dan calon guru tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan diri mereka sendiri melalui kegiatan mengajar dan meneliti. Selain itu, tulisan ini juga dimaksudkan untuk membahas cara tertentu bagi mereka untuk dapat mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi di ruang kelas mereka sendiri melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Penulis: Anggi Afriansyah

Abstrak:
Sektor industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menyaratkan dua prasyarat bagi pekerjanya, yaitu: jenjang pendidikan tinggi dan keterampilan sesuai bidang keahlian. Permasalahannya, latar pendidikan tinggi yang dimiliki tidak selalu berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan, utamanya bagi pekerja kontrak dan outsourcing (alih daya). Oleh karena itu, tulisan ini menelaah kesejahteraan pekerja dari tiga aspek: (i) kondisi sosial ekonomi, (ii) hak yang diperoleh, dan (iii) jaminan sosial. Untuk mendapat potret kesejahteraan dan strategi pemenuhan kebutuhan hidup pekerja kontrak dan alih daya bidang TIK di DKI Jakarta, dilakukan wawancara mendalam kepada sepuluh pekerja, terdiri dari delapan orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan rentang usia dua puluh tiga tahun sampai empat puluh tahun. Tulisan ini menjelaskan kondisi pekerja kontrak dan alih daya di sektor TIK yang meskipun memiliki pendidikan tinggi tetapi tidak memiliki posisi tawar memadai. Seperti halnya pekerja sektor lain, mereka pun harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka harus berstrategi mulai dari berhemat, menabung, pemilihan tempat tinggal, mencari lemburan, mencari tambahan pekerjaan, dan berusaha hidup sehat. Merujuk pada temuan tersebut, pemerintah harus secara aktif berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri agar pekerja yang masuk ke dunia industri memiliki posisi tawar yang lebih baik. Kata Kunci: pekerja kontrak dan alih daya, kesejahteraan, strategi bertahan hidup, Teknologi Informasi dan Komunikasi

Vol. 9 / No. 2 - Desember 2018

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Prinsip portabilitas merupakan salah satu dari sembilan prinsip dalam penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Prinsip ini mengamanatkan agar setiap peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bisa mengakses layanan kesehatan di manapun mereka berada, di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip portabilitas sebenarnya sangat bagus, namun pelaksanaannya di lapangan tidak mudah. Penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis mengapa prinsip portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional belum dapat dilaksanakan secara optimal dan bagaimana strategi agar prinsip portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat dilaksanakan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip portabilitas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena sarana/prasarana kesehatan belum memadai. Keterbatasan sarana/prasarana mengakibatkan adanya aturan yang membatasi sehingga peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional hanya bisa mengakses layanan di luar wilayah tempat tinggalnya sebanyak 3 kali dan selebihnya harus memutuskan untuk pindah fasilitas kesehatan atau tidak. Adapun strategi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan prinsip portabilitas adalah peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan. Kata kunci: prinsip portabilitas, Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN), implementasi

Penulis: Fini Fajrini

Abstrak:
Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di seluruh dunia. Hasil pemetaan Komnas Perempuan tahun 2017 di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa persebaran kekerasan terhadap perempuan semakin luas, bentuknya semakin beragam, bekas traumanya mendalam, dan jumlahnya terus berkembang mencapai 348.446 kasus. Kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Banten tergolong tinggi terhitung dari tahun 2010 hingga September 2017 mencapai 442 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor individu, keluarga, dan masyarakat dengan sikap setuju terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Analisis data dilakukan pada responden laki-laki dan perempuan menikah sebanyak 1.876 orang di Provinsi Banten pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan analisis statistik menggunakan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap setuju lebih diterima secara luas pada faktor individu (perempuan, orang berusia lebih muda, orang berpendidikan rendah, menikah muda, status ekonomi rendah, dan tinggal di pedesaan) dan faktor keluarga (pengambilan keputusan tunggal). Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sikap setuju, regresi logistik, faktor individu, faktor keluarga, faktor masyarakat.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Tidak seperti pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 dan 2019 yang mempertemukan Joko Widodo vs. Prabowo Subianto, menurut Profesor Kacung Marijan, Ph.D., pada pilpres tahun 2024 nanti banyak ‘menu’ yang bisa disajikan untuk masyarakat. Beberapa kandidat baru diprediksi akan meramaikan pilpres 2024, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penulis menambahkan dua orang dalam daftar tersebut, yaitu Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pengetahuan awal tentang profil psikologis para tokoh tersebut menjadi penting sebagai dasar untuk memilih calon pemimpin masa depan bagi masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini, penulis berusaha menganalisis profil salah satu tokoh potensial masa depan Indonesia, yaitu Ridwan Kamil (n=1). Metode pengukuran at-a-distance, digunakan untuk melakukan analisis biografi dan analisis big five. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ridwan Kamil adalah seorang dengan skor yang tinggi pada dimensi openness to experience dan extroversion, menengah pada conscientiousness, dan rendah pada agreeableness dan neuroticism. Ia tidak menyukai status quo. Ia suka menantang ambang batas, baik itu ambang batas dirinya maupun lingkungannya. Kata yang tepat untuk menggambarkan Ridwan Kamil adalah seorang pendobrak status quo. Kata kunci: Ridwan Kamil, kepribadian, big five, metode at-a-distance, politisi Indonesia.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Kompetensi merupakan landasan untuk mengetahui gambaran kualitas guru. Berbeda dengan tes potensi, penilaian kompetensi harus memotret sampel perilaku yang ditampilkan pada situasi kerja. Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan 4 kompetensi yang perlu dimiliki guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Namun, pemerintah hanya mampu menguji kompetensi pedagogik dan profesional. Penulis menemukan bahwa (1) konsep kompetensi yang digunakan dalam kebijakan saat ini tidak sesuai dengan kasus nyata; dan (2) metode pengukuran saat ini yang tidak tepat. Penelitian ini menantang konsep kompetensi yang diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen untuk mencocokkan kebutuhan yang sebenarnya. Data diperoleh dari wawancara dan diskusi dengan pemerintah, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), dan guru selama penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tentang guru. Dengan menganalisis tugas guru sebagai pendidik dan administrator, maka penulis mengusulkan 3 kompetensi yang dibutuhkan dalam kebijakan berikutnya yaitu kompetensi: (1) individu; (2) kolektif; dan (3) organisasional. Kata kunci: kompetensi, kompetensi guru, pengukuran.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Lokasi geografis, wilayah kepulauan, populasi yang besar, dan kondisi iklim tropis telah menempatkan Indonesia sebagai daerah dengan risiko bencana tinggi. Bagaimana Indonesia mengantisipasi dan menangani bencana-bencana alam tersebut menjadi masalah yang sangat penting untuk dipelajari, khususnya terkait dengan proses kesadaran masyarakat terhadap bencana dari dua studi kasus Letusan Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara dan tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi pustaka, penelitian ini menemukan fakta bahwa strategi yang digunakan dalam mengelola bencana alam di Indonesia, terutama dari sisi sadar bencana, selama ini masih bersifat reaktif. Meskipun kebanyakan orang masih hidup dan mencari kehidupan di tengah-tengah daerah berisiko tinggi, sebenarnya mereka tidak benar-benar siap menghadapi bencana. Pada kasus bencana Sinabung tampak tidak ada tradisi kesiapsiagaan masyarakat Karo dalam menghadapi bencana setelah sekian lama Gunung Sinabung tidak aktif. Sebaliknya, pada kasus bencana di Banjarnegara, telah tumbuh kesadaran tersebut walau belum seideal pada masyarakat Jepang. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan korban masih menggunakan pandangan fatalistik dalam menghadapi bencana. Mayoritas korban tidak takut untuk kembali ke tempat asal mereka yang dulunya merupakan daerah bencana. Kurangnya kesadaran ini dipengaruhi oleh perspektif masyarakat kebanyakan yang menerima apa yang diberikan alam dan melihat kejadian bencana alam sebagai takdir yang tak terelakkan. Kata kunci: masyarakat sadar bencana, adaptasi; pembangunan kapasitas, Sinabung, Banjarnegara.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pariwisata telah menjadi backbone perekonomian Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional meningkat menjadi 15% pada tahun 2019. Target tersebut mendorong dikembangkannya pariwisata di daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata, seperti Karimunjawa. Karimunjawa erupakan daerah kepulauan dengan 27 pulau kecil di dalamnya dengan 22 pulau di antaranya berada dalam kawasan konservasi (Taman Nasional Karimunjawa). Pemerintah telah menyusun kebijakan untuk pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil agar berkelanjutan. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam pengembangan pariwisata di Karimunjawa dilihat dari sudut pandang penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target group (masyarakat Karimunjawa). Penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2018 terhadap pengembangan pariwisata di Karimunjawa memperlihatkan bahwa pengembangan pariwisata di Karimunjawa belum berkelanjutan. Karena meskipun secara ekonomi telah membuka lapangan kerja baru dan menambah penghasilan di masyarakat, namun secara sosial telah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat dan secara ekologis telah terjadi kerusakan lingkungan. Perlu ada satu perencanaan yang terintegrasi yang melibatkan berbagai sektor dan stakeholders. Perencanaan tersebut memuat penataan ruangnya, perhitungan daya dukungnya (daya dukung ekologis, daya dukung fisik, dan daya dukung sosial), studi AMDAL atau UKL/UPL nya, pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan, serta peran dan tanggung jawab dari setiap stakeholders yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, perlu ada penetapan kuota pengunjung didasarkan perhitungan daya dukung dan menambah atraksi untuk meningkatkan lama kunjungan wisata. Kata kunci: implementasi kebijakan, pariwisata berkelanjutan, pulau-pulau kecil, kawasan konservasi, perencanaan terintegrasi.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dinyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Permasalahannya, berbagai kebijakan pusat maupun daerah telah dibuat untuk merespons KLB tersebut, namun belum efektif menekan laju prevalensi penyakit DBD. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan mengetahui KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang; kebijakan penanggulangan KLB di Kabupaten Tangerang; dan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta kendalanya. Dari tahun 2013 hingga 2015, tercatat sebanyak 373, 412, dan 371 kasus DBD. Jumlah tersebut mengalami peningkatan drastis pada tahun 2016 menjadi 1.253 kasus DBD dengan kejadian meninggal sebanyak 22 orang. Peningkatan yang drastis tersebut membuat Kabupaten Tangerang dinyatakan dengan status KLB oleh Menteri Kesehatan. Upaya penanggulangan difokuskan pada kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, penyelidikan epidemiologi, fogging, dan penanganan penderita DBD. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya epidemiolog kesehatan di tingkat puskesmas dan kedinasan setempat. Hal ini berdampak pada belum maksimal pelaksanaan kegiatan penyelidikan epidemiologi dalam mendeteksi KLB penyakit DBD di Kabupaten Tangerang. Selain itu, upaya penanggulangan KLB DBD terhambat oleh kesadaran masyarakat yang belum mengutamakan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dibanding upaya fogging. Kata Kunci: demam berdarah, Demam Berdarah Dengue, Kejadian Luar Biasa, wabah, fogging.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sekolah asrama memiliki kekhasan tersendiri. Siswa yang berada di sekolah asrama akan menghabiskan seluruh waktunya di sekolah dan asrama, sementara siswa pada sekolah bukan asrama masih memiliki pengalaman dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Perbedaan pengalaman ini akan menimbulkan perbedaan penilaian sehingga diasumsikan terjadi perbedaan kesejahteraan siswa pada kedua model sekolah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kesejahteraan siswa yang berada di SMA Negeri (SMAN) asrama dengan SMA Negeri (SMAN) bukan asrama di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di Kota Malang pada tanggal 19 hingga 26 Juli 2018. Total partisipan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 186 orang, terdiri dari 89 siswa dari SMAN bukan asrama dan 97 siswa dari SMAN asrama. Hasil penelitian dengan menggunakan t-test menunjukkan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada variabel kesejahteraan siswa di sekolah antara siswa SMAN asrama dengan siswa SMAN bukan asrama (t = 5,29; p < 0,05). Rata-rata skor kesejahteraan siswa di SMAN asrama lebih tinggi dibanding SMAN bukan asrama. Dilihat dari aspeknya, ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek kondisi sekolah, tidak ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek hubungan sosial, ditemukan perbedaan rata-rata skor secara signifikan pada aspek pemenuhan diri. Dilihat dari rata-rata skor tiap aspeknya, siswa SMAN asrama memiliki rata-rata skor aspek kesejahteraan siswa di sekolah lebih tinggi dibanding siswa SMAN bukan asrama. Artinya, jika dilihat secara per aspek kesejahteraan siswa di sekolah, siswa SMAN asrama merasa lebih baik dibanding siswa SMAN bukan asrama. Kata kunci: kesejahteraan siswa di sekolah, sekolah asrama, sekolah nonasrama, sekolah negeri, siswa SMA

Vol. 9 / No. 2 - November 2018

Penulis: Oly Viana Agustine

Abstrak:
Pembubaran partai politik merupakan kewenangan yang dimonopoli, baik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia maupun Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Pembubaran partai politik berbeda dengan pembubaran organisasi lain, dikarenakan partai politik memiliki peran yang penting dalam penentuan kebijakan pemerintah yang pembatasannya perlu diatur khusus dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman hingga saat ini telah menerima sembilan kali permohonan pembubaran partai politik dengan lima putusan yakni dua permohonan pembubaran dikabulkan dan tiga permohonan pembubaran partai politik ditolak. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Indonesia sejak berdiri belum pernah memeriksa pembubaran partai politik. Dengan demikian, menjadi hal penting dan menarik untuk menganalisa mekanisme pembubaran partai politik di Jerman agar dapat ditemukan mekanisme yang tepat dalam pembubaran partai politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan perbandingan. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah pembubaran partai politik merupakan pembatasan hak berserikat dan berkumpul yang disahkan oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi Jerman telah melaksanakan pembubaran partai politik secara proporsional dengan memeriksa dan memutus pembubaran partai politik tidak hanya secara teks tetapi juga konteksnya yang memenuhi kriteria “clear and present danger” terhadap kedaulatan Pemerintah Federal Jerman dan tatanan demokrasi yang bebas. Oleh karena itu, perlu dilakukan desain ulang mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia dengan kajian sosiologis dan psikologis secara empiris agar memenuhi kriteria “clear and present danger”.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-undang yang mengatur Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan, masing-masing mensyaratkan perlunya persetujuan presiden dalam proses pidana terhadap pejabat negara yang berada di lembaga tersebut. Sorotan masyarakat lebih sering ditujukan kepada politisi. Hal ini terlihat dari permohonan uji materi yang diajukan, padahal ketentuan tersebut juga berlaku untuk hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah apa esensi persetujuan presiden dalam proses pidana anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, serta bagaimana sinkronisasi pengaturan tersebut. Esensi persetujuan presiden dikaji berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam pertimbangan putusannya, sejarah pengaturan dalam undang-undang, dan rujukan norma tersebut di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sinkronisasi pengaturan dilihat berdasarkan peristilahan, tindak pidana yang dikecualikan, dan pelaku penegakan hukum pidana. Berdasarkan hasil kajian, sulit mendapatkan kepastian esensi dari persetujuan presiden, kecuali dalam konteks untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan yang itu pun tidak tepat apabila kemudian dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada presiden untuk memberikan persetujuan dalam proses pidana. Hasil kajian juga menemukan adanya 6 (enam) ketidaksinkronan pengaturan mengenai persetujuan presiden tersebut. Berdasarkan hasil kajian tersebut direkomendasikan 3 (tiga) opsi, yaitu menghapus ketentuan persetujuan presiden tersebut dan mengkaji kemungkinan pembentukan forum previligiatum; mengatur dalam undang-undang tersendiri, atau dimasukkan sebagai bagian dari undang-undang hukum acara pidana.

Penulis: Mei Susanto

Abstrak:
Saat ini, hampir di seluruh sistem ketatanegaraan di berbagai negara, secara umum disepakati bahwa lembaga eksekutif memiliki peran fundamental dalam menyusun draf anggaran negara untuk kemudian dipresentasikan kepada lembaga legislatif. Lembaga legislatif kemudian memiliki hak untuk membahas, memperdebatkan, dan dalam beberapa kasus melakukan perubahan, untuk kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap proposal anggaran dari lembaga eksekutif. Hak lembaga legislatif tersebut, dalam praktiknya akan berbeda-beda. Secara umum terdapat tiga bentuk hak lembaga legislatif di antaranya: budget making, legislatif memiliki kapasitas untuk menerima atau menolak proposal anggaran dari eksekutif serta memiliki kemampuan memformulasikan anggaran secara sendiri; budget influencing, legislatif memiliki kapasitas menerima atau menolak proposal anggaran dari eksekutif namun lemah dalam memformulasikan anggaran secara sendiri; dan budget approving, legislatif tidak memiliki kapasitas menerima atau menolak proposal anggaran dari eksekutif termasuk memformulasikan anggaran secara sendiri. Artikel ini membahas peran lembaga legislatif Indonesia yaitu DPR dan DPD dalam proses penganggaran. DPR memiliki peran kuat yakni membahas, mengubah, dan menerima atau menolak namun lemah dalam kapasitas menyusun anggarannya sendiri sehingga disebut budget influencing, dibandingkan DPD yang hanya memberikan pertimbangan sehingga disebut budget approving. Artikel ini menyarankan agar ada reposisi peran DPR dan DPD yang lebih kuat dan berimbang, sehingga akan dapat menciptakan pengawasan ganda, revisi penganggaran yang diperlukan, penundaan anggaran yang memiliki kepentingan konstitusi, debat publik, dan menghasilkan anggaran yang berpihak pada rakyat. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas dan sumber daya pendukung bagi DPR dan DPD agar dapat setara dengan eksekutif dalam pembahasan anggaran sehingga mampu menjadi lembaga legislatif pembentuk anggaran (budget making).

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Selain memuat kembali pasal-pasal tindak pidana kesusilaan baik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dari beberapa Undang-Undang (UU) lainnya, Pembentuk Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana (RUU HP) juga menentukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan. Dalam RUU HP, beberapa perbuatan dikriminalisasi karena dinilai melanggar kesusilaan, antara lain yaitu: inses, perluasan pelaku perzinaan, perluasan pelaku homoseksual, kumpul kebo, dan sodomi. Baik mengenai pasal-pasal kesusilaan yang direvisi maupun pasal-pasal kesusilaan yang baru telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kriminalisasi perbuatan asusila dalam RUU HP dari perspektif teori moral. Berdasarkan pada teori moral maka kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan dalam RUU HP memenuhi kriteria kriminalisasi, yaitu perbuatan tersebut amoral dan berbahaya bagi individu dan masyarakat. Selain itu, kriminalisasi perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan juga karena bertentangan dengan norma budaya dan agama sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam kriminalisasi, Pembentuk UU (DPR dan Pemerintah) juga harus memperhitungkan hal-hal terkait dengan masalah pembuktian dan penegakan hukumnya agar tidak melanggar hak privasi seseorang. Selain itu Pembentuk UU juga harus mempertimbangkan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam RUU HP sebagai kodifikasi hukum dapat mengedepankan prinsip unifikasi sehingga dapat diterima dan diterapkan di masyarakat.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Pengaturan hukum mengenai pemberatan hukuman karena pengulangan tindak pidana (residivisme) yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini dipandang cukup rumit untuk diterapkan. RUU Hukum Pidana membawa perubahan terhadap konsep residivisme. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana konsep residivisme dalam doktrin, dalam pengaturannya saat ini, dalam draft RUU Hukum Pidana, serta mengkaji implikasi perubahan konsep tersebut bagi penegakan hukum pidana secara umum. Dalam pembahasan diketahui bahwa KUHP yang selama ini berlaku, menerapkan sistem residivis khusus dengan sistem antara, akan diubah menjadi sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum, yang artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. RUU Hukum Pidana diantaranya mengatur bahwa jangka waktu seseorang dikenakan pemberatan akibat recidive ialah “5 (lima) tahun” setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan, atau pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa (masih menjalani pidana). Beberapa implikasi dari perubahan tersebut antara lain bahwa konsep recidivis dalam draf RUU Hukum Pidana relatif lebih simpel dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu konsep tersebut akan lebih memudahkan penegak hukum dalam penerapannya. Penerapan konsep residivis perlu diikuti dengan perubahan instrumen hukum acara pidana (RUU KUHAP) serta peraturan lain terkait prosedur teknis di masing-masing lembaga penegak hukum. Perubahan sistem residivis juga perlu diikuti dengan upaya pembenahan terhadap sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan, agar tingkat residivisme tidak semakin tinggi.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitor menjadi hapus semenjak putusan pailit diucapkan dan semenjak itu satu-satunya yang berlaku adalah sita umum. Akan tetapi pada praktiknya berbagai sita tetap ditetapkan atas harta pailit mulai dari sita perdata, pidana dan pajak. Tulisan ini membahas tentang bentuk-bentuk sita dalam proses kepailitan, kedudukan sita umum terhadap sita lainnya dalam kepailitan dan dampak dari kedudukan sita umum terhadap pembayaran utang kepada para kreditor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan maupun studi dokumen. Berbagai data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penulisan ini menemukan bahwa adanya aturan dalam UU lain seperti Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2000 telah mengesampingkan kedudukan sita umum. Ahli masing-masing bidang ilmu juga memiliki pandangan yang berbeda terkait kedudukan sita umum. Kondisi ini berdampak pada munculnya pergesekan antara penegak hukum, inkonsistensi putusan hakim, lamanya proses kepailitan, terjadi ketidakadilan, ketidakjelasan data harta pailit, berkurang bahkan hilangnya harta pailit. Oleh sebab itu, pemahaman penegak hukum tentang asas hukum terutama asas lex specialis derogate legi generalis perlu ditingkatkan. Penggunaan lembaga sita jaminan dalam proses kepailitan harus disosialisasikan untuk memaksimalkan penguasaan terhadap harta pailit. Supaya proses kepailitan tidak berlarut-larut, UU kepailitan harusnya membatasi jangka waktu penyelesaian aset kepada kurator.

Penulis: Yeni Rosdianti

Abstrak:
“Bekerja” memegang peranan penting dalam kehidupan umat manusia, tidak hanya dalam arti ekonomi namun juga bermakna pemuliaan martabat manusia. Bekerja, selain dapat menjamin penghidupan, juga merupakan alat pencapaian inklusi dan partisipasi setara dalam relasi sosial. Martabat manusia menjadi landasan prinsip kesetaraan untuk membentuk masyarakat inklusif dimana kelompok rentan secara penuh dihormati hak-haknya hingga dapat berpartisipasi secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) memegang peranan penting dalam hal ini, khususnya terkait dengan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas dalam kerangka prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Atau selanjutnya disebut CRPD) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2011, meletakkan dasar yang kokoh bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dalam penerapan kaidah-kaidah dasar HAM. Konvensi ini dianggap sebagai model disabilitas terkini yang mengacu pada pendekatan HAM. Terkait dengan hak atas pekerjaan khususnya untuk penyandang disabilitas, pasal 27 CRPD meletakkannya dalam rangka mencapai dunia kerja yang inklusif dan setara. Untuk itu, CRPD mendorong langkah-langkah positif (positive measures) sebagai sarana menyingkirkan hambatan struktural yang dihadapi oleh penyandang disabilitas selama ini.

Vol. 9 / No. 2 - Desember 2018

Penulis: Hotmaria Elecktawati Lumbangaol

Abstrak:
Bank Dunia mengklasifikasikan negara Indonesia ke dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah ke bawah (lower-middle income country) selama 13 tahun terakhir. Hal ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stagnan dalam waktu yang lama dan membuat potensi Indonesia masuk jebakan pendapatan menengah (Middle Income Trap) sangat besar. Penelitian ini, diantaranya bertujuan untuk mengidentifikasi apakah Indonesia telah masuk dalam MIT. Analisis time series ECM digunakan sekaligus untuk mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan dalam jangka panjang untuk keluar atau terhindar dari jebakan pendapatan menengah. PNB per kapita sebagai dasar pengklasifikasian kelompok pendapatan negara-negara di dunia digunakan sebagai variabel untuk melihat MIT. Didapatkan hasil bahwa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sektor jasa dan jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi akan berpengaruh positif terhadap PNB per kapita. Sektor pertanian berpengaruh positif hanya dalam jangka pendek, sedangkan sektor manufaktur berpengaruh negatif dalam jangka panjang. Struktur perekonomian yang tidak didukung bersama-sama oleh sektor-sektor ekonomi ini menunjukkan bahwa transformasi struktur ekonomi tidak berjalan dengan baik dan mengindikasikan Indonesia telah masuk dalam jebakan pendapatan menengah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sektor jasa, PMTB, dan tenaga kerja berpendidikan tinggi (human capital), serta memperbaiki sektor pertanian dan manufaktur di Indonesia sebagai upaya keluar dari jebakan pendapatan menengah dan bertransisi menuju negara maju.

Penulis: Radot Manalu

Abstrak:
Kakao (Theobroma cacao L) merupakan salah satu komoditas perkebunan di Indonesia yang memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional untuk peningkatan devisa negara. Namun demikian, mutu kakao Indonesia khususnya produksi biji kakao perkebunan rakyat masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani perkebunan rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan belum memerhatikan mutu biji kakao karena pada umumnya petani menjual biji kakao hasil pertaniannya yang belum difermentasi. Jika petani perkebunan kakao rakyat mengolah biji kakao dengan teknologi fermentasi akan mendapatkan mutu dan nilai ekonomi yang lebih baik karena harga biji kakao fermentasi lebih tinggi dari harga biji kakao yang tidak difermentasi dengan selisih harga sekitar Rp3.000,-/kg – Rp5.000,-/kg. Selain peningkatan mutu untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pakan ternak dari limbah biji kakao yang difermentasi juga lebih baik dibandingkan dengan biji kakao yang tidak fermentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan merumuskan saran kebijakan guna meningkatkan mutu biji kakao produksi perkebunan rakyat untuk meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, bimbingan teknis pengelolaan biji kakao dari pemerintah daerah kepada petani perkebunan rakyat sangat penting agar mutu biji kakao petani dapat ditingkatkan. Selanjutnya, secara berkelanjutan program pengembangan kakao di masa depan harus diarahkan kepada upaya mewujudkan produk biji kakao yang bermutu tinggi, sehingga dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik terutama bagi petani sebagai pemasok biji kakao. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif eksploratif dengan kerangka penelitian pengolahan biji kakao pascapanen sehingga dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Penulis: Dr. Indra, S.Si, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini berfokus pada pengembangan model yang mampu melakukan pengujian tekanan makro (macro stress test) terhadap risiko kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan beberapa analisis skenario. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi sekaligus mengkomparasi daya tahan sistem keuangan kedua sistem perbankan tersebut dari berbagai guncangan makro. Variabel risiko kredit yang digunakan adalah NPL untuk perbankan konvensional dan NPF untuk perbankan syariah. Variabel makro eksogenus yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), kurs, indeks harga konsumen (IHK), dan tingkat suku bunga. Spesifikasi model yang digunakan adalah ARDL, yang diestimasi untuk setiap tipe kredit perbankan yang diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor dan total seluruh sektor. Studi ini menemukan bahwa, penurunan PDB, depresiasi kurs, kenaikan IHK (inflasi) dan tingkat suku bunga (BI Rate) berkontribusi dalam mendorong kenaikan level NPL maupun NPF. IHK (inflasi) merupakan sumber kerentanan terbesar bagi risiko kredit pada kedua kelompok bank, diikuti oleh PDB, kurs, dan tingkat suku bunga. Fakta ini mengindikasikan bahwa kerentanan sistem keuangan pada kedua kelompok bank tidak hanya bergantung pada kinerja internal pada setiap bank, namun juga dinamika makro eksternal. Hasil ini mengonfirmasi bahwa meski bank syariah dan bank konvensional menggunakan sistem operasi yang berbeda, namun keduanya tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro yang terjadi.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini berfokus pada pengembangan model yang mampu melakukan pengujian tekanan makro (macro stress test) terhadap risiko kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan beberapa analisis skenario. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi sekaligus mengkomparasi daya tahan sistem keuangan kedua sistem perbankan tersebut dari berbagai guncangan makro. Variabel risiko kredit yang digunakan adalah NPL untuk perbankan konvensional dan NPF untuk perbankan syariah. Variabel makro eksogenus yang digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB), kurs, indeks harga konsumen (IHK), dan tingkat suku bunga. Spesifikasi model yang digunakan adalah ARDL, yang diestimasi untuk setiap tipe kredit perbankan yang diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) sektor dan total seluruh sektor. Studi ini menemukan bahwa, penurunan PDB, depresiasi kurs, kenaikan IHK (inflasi) dan tingkat suku bunga (BI Rate) berkontribusi dalam mendorong kenaikan level NPL maupun NPF. IHK (inflasi) merupakan sumber kerentanan terbesar bagi risiko kredit pada kedua kelompok bank, diikuti oleh PDB, kurs, dan tingkat suku bunga. Fakta ini mengindikasikan bahwa kerentanan sistem keuangan pada kedua kelompok bank tidak hanya bergantung pada kinerja internal pada setiap bank, namun juga dinamika makro eksternal. Hasil ini mengonfirmasi bahwa meski bank syariah dan bank konvensional menggunakan sistem operasi yang berbeda, namun keduanya tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro yang terjadi.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan otonomi daerah yang disertai desentralisasi fiskal secara signifikan telah meningkatkan jumlah dana yang ditransfer ke daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dari beberapa hasil kajian, kebijakan tersebut ternyata belum berdampak pada peningkatan penerimaan daerah bagi Provinsi Kalimantan Timur. Studi ini dilakukan untuk mengkaji apakah transfer fiskal melalui Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dan Pajak akan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam cukup besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal pada Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH SDA dan Pajak yang diperoleh Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah secara keseluruhan. Salah satu faktornya adalah dampak menurunnya jumlah produksi SDA dalam hal ini produksi batu bara yang bersamaan akibat penurunan harga secara drastis di pasaran dunia. Faktor ini berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan dalam upaya menekan tingkat kemiskinan. Oleh Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mencari alternatif dalam membelanjakan dana yang bersumber dari DBH untuk investasi yang produktif yang berdampak ganda terhadap perkembangan perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,90 persen.

Penulis: Muhammad Ilham Riyadh

Abstrak:
Kurang meratanya ketersediaan pangan, dan timpangnya jalur distribusi dari produsen ke konsumen menunjukkan bahwa sistem produksi dan sistem distribusi beberapa pangan terganggu karena kualitas sarana dan prasarana transportasi yang banyak rusak sehingga kenaikan harga di tingkat konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga di tingkat produsen. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis (1) saluran pemasaran komoditas pangan, (2) efisiensi tata niaga pada setiap saluran pemasaran, dan (3) kebijakan tata niaga komoditas pangan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan 5 daerah kabupaten yang memiliki keunggulan komoditas pangan, yaitu Simalungun (beras), Karo (jagung), Dairi (bawang merah), Tapanuli Utara (cabai merah), dan Langkat (sapi). Metode analisis margin tata niaga, farmer’s share, dan B/C ratio. Panjangnya saluran pemasaran akan meningkatkan disparitas harga yang tinggi sehingga dapat merugikan petani dan konsumen. Komoditas padi mengalami disparitas paling tinggi yaitu sebesar 132 persen, rasio keuntungan petani komoditas cabai merah tertinggi yaitu sebesar 45,31 persen. Farmer share tertinggi komoditas cabai merah 89 persen. Tata struktur pasar yang dihadapi oleh petani beras, jagung, bawang merah, cabai merah, dan daging sapi potong cenderung persaingan pasar tidak sempurna. Harga kesepakatan penjual dan pembeli merupakan hasil dari tawar-menawar, sedangkan cara pembayaran pembeli atas harga kesepakatan bisa dengan cara tunai dan angsuran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran adalah mempersiapkan kelembagaan petani yang kuat dan terampil dalam kewirausahaan dalam upaya pembinaan petani serta mengkhususkan diri untuk pelayanan dan pemasaran komoditas.

Penulis: Kumara Jati

Abstrak:
Beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat dan secara signifikan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Terkadang intervensi pasar harus dilaksanakan oleh pemerintah di luar musim panen untuk mengendalikan dan mengelola harga beras dan inflasi, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini mengkaji bagaimana aspek komunikasi sangat penting sebagai mekanisme intervensi pasar untuk mengendalikan harga dan stok beras di Indonesia. Autoregressive and Moving Average and Autoregressive Conditional Heteroskedasticity /Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity serta the Structural Time-Series Model digunakan dengan variabel dummy pada data stok dan harga beras, baik harian maupun bulanan, antara 1 Januari 2015 hingga 27 Juni 2016. Hasil analisis menyimpulkan bahwa komunikasi massa oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pelaku usaha dan konsumen) dapat berjalan dengan baik terutama untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga beras. Namun demikian, model ARMA(1,1)-GARCH(1,1) dengan variabel dummy yaitu komunikasi massa, serta jumlah operasi pasar dan kebijakan beras kurang berpengaruh terhadap harga beras namun lebih berpengaruh terhadap stok beras. Kemudian, the Structural Time-Series Model menunjukkan bahwa naik turunnya harga dan stok beras berasal dari komponen musiman dan siklus terutama lebih berfluktuasi pada bulan Januari-Maret. Oleh karena itu, otoritas terkait diharapkan dapat memaksimalkan kebijakan beras untuk menjaga stabilitas harga dan stok beras dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Vol. 9 / No. 2 - November 2018

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Situasi dunia dewasa ini ditandai dengan bermunculannya pemimpin populis di negara-negara berbagai benua. Mulai dari benua Eropa, Amerika dan Asia, setelah pemilu di Jerman, Filipina, dan Brasil, para pemimpin populis muda memperoleh dukungan politik yang terus meningkat untuk mengendalikan negara dan menjalankan politik dan kebijakan populis mereka. Memburuknya ekonomi nasional dan kesejahteraan publik, serbuan masif kaum imigran untuk mencari suaka, dan suburnya pertumbuhan agama para pendatang telah membantu dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi munculnya para pemimpin populis baru untuk memenangkan pemilu dengan memanfaatkan mesin demokrasi nasional. Analisis yang komprehensif akan membantu menjelaskan realitas yang berkembang di tingkat global, dengan melakukan pendekatan komparatif terhadap kasus-kasus yang tengah berlangsung. Analisis ini lebih jauh akan mengungkap arah perkembangan populisme global dan kemungkinan konsekuensinya, dan dapat menjelaskan apakah kecenderung bangkitnya populisme di banyak negara merefleksikan pandangan dan kepentingan masyarakat ataukah kaum elit, serta apakah perkembangan ini bersifat sementara atau jangka panjang.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Isu Rohingya bagi DPR RI tidak saja menjadi persoalan domestik Myanmar, tetapi telah menjadi persoalan kawasan, bahkan internasional. Hal tersebut terlihat dari arus pengungsi Rohingya di kawasan yang telah menjadi beban bagi sejumlah negara tetangga, dan dibentuknya Tim Pencari Fakta PBB untuk menyelidiki dugaan terjadinya kejahatan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine. DPR RI, sebagai salah satu aktor internasional, sudah tentu, tidak boleh tinggal diam menyaksikan krisis kemanusiaan Rohingya, apalagi ASEAN, yang tadinya diharapkan dapat mengatasi persoalan ini, tidak memperlihatkan perannya. DPR RI telah berupaya bersikap kritis, dan melalui diplomasi parlemen, terus menyuarakan pentingnya penanganan isu Rohingya di fora internasional, khususnya fora antarparlemen. Hal itu dilakukan oleh DPR RI dalam kerangka diplomasi kemanusiaan agar penanganan isu Rohingya mendapatkan perhatian internasional. Diplomasi DPR RI ini tidak saja bertujuan untuk memberikan perlindungan HAM etnis Rohingya, tetapi juga untuk terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di Myanmar dan juga di kawasan.

Penulis: Rahmah Daniah

Abstrak:
Walapun pihak pemerintah Indonesia merasa telah melewati fase darurat terorisme namun bukan berarti kondisinya bena-benar bebas dari ancaman terorisme, buktinya aksi terror yang diluar dugaan muncul di Kalimantan Timur yang kondisi masyarakatnya sangat majemuk dengan tingkat kenyamanan dan keamanan kota yang cukup ideal, yaitu jauh dari ancaman bom, malah terjadi pada November 2016, dimana bom meledakkan gereja Oikumene dan ledakan tersebut menimbulkan korban. Aksi tersebut malah dilakukan oleh mantan narapidana pelaku terror bom buku di Tangerang yang mendapatkan remisi tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendekatan manajemen identitas ethnopolitical pemerintah Indonesia pasca bom gereja Oikumene, Samarinda dengan fokus pada pendekatan pemerintah melalui jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terutama pada pihak-pihak terkait dan telaah dokumen dari instansi pemerintah, serta menggunakan data sekunder yaitu buku, jurnal, media cetak dan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan social learning theory, munculnya peledakan bom gereja Oikumene disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari masyarakat Sengkotek yang memiliki sikap yang terbuka dan perilaku toleransi yang tinggi terhadap pendatang dikarenakan kondisi budaya heterogen etnis yang tinggi. Lingkungan pemicu konteks juga diakibatkan oleh UU No.015/2003 yang mengatur tindak penangkapan terhadap perilaku terorisme. Sehingga pemerintah masih memiliki kendala-kendala yang cukup tinggi dalam memanajemen identitas etnopolitikal terutama dalam jangka panjang.

Penulis: Prawita Meidi Handayani

Abstrak:
Kebangkitan politik identitas dikatakan banyak berpengaruh terhadap politik dalam negeri, bahkan mempengaruhi Pilkada Jakarta yang lalu. Oleh karena itulah, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari bangkitnya politik identitas islam di Indonesia terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam isu Rohingnya. Pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok minoritas muslim Rohingya mendorong Indonesia untuk bereaksi terhadap isu tersebut. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, juga telah melakukan upaya diplomasi terkait menanganan isu ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada kelompok Rohingya dan menampung pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Menjelang Pilpres 2019, beberapa survey menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandiaga. Survey mengenai kepuasan dan ketidakpuasan atas kinerja Jokowi selama menjadi Presiden RI adalah relatif seimbang. Beberapa kalangan menilai bahwa Presiden Jokowi telah berhasil meraih kemajuan-kemajuan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sementara pihak lain berpandangan sebaliknya. Tulisan ini mengkaji kekuatan dan kelemahan politik Jokowi dalam konteks menghadapi Pilpres 2019. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisa deskriptif. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa kekuatan politik Jokowi terutama terletak pada aspek political image sebagai pemimpin yang merakyat, keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur, positioning prestasi sebagai Presiden RI secara nasional dan internasional, positioning dalam kehidupan ke-Islam-an nasional, dan dukungan prestasi beberapa Menteri Kabinet Kerja secara nasional dan internasional. Adapun kelemahan politik Jokowi terutama terletak pada belum terpenuhinya beberapa janji kampanye pada Pilpres 2014. Kelemahan politik yang paling utama Jokowi adalah dalam bidang perekomian yang belum memenuhi target pencapaian sebagaimana yang dijanjikan.

Vol. 9 / No. 1 - Mei 2018

Penulis: Efriza

Abstrak:
Tulisan ini membahas relasi Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pengelolaan koalisi berdasarkan tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan akibat dari perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai. Awalnya, Presiden Jokowi memiliki keinginan untuk mewujudkan koalisi yang berbasis ideologis dan program yang sama (concensus coalition) antar partai politik, namun realitasnya, sulit mewujudkannya disebabkan stabilitas pemerintahan terganggu di awal pemerintahan, akhirnya Presiden Jokowi memilih mewujudkan koalisi “semua partai.” Menggunakan dasar pemikiran dari Scott Mainwaring dan David Altman mengenai kombinasi sistem presidensial dan multipartai serta koalisi dalam sistem presidensial, dilengkapi juga dengan beberapa pemikiran lainnya mengenai Koalisi. Berikutnya, dilengkapi analisis dari Otto Kirchheimer tentang Catch All Party, untuk menguraikan tranformasi kepartaian di era modern ini. Disertai pembahasan mengenai orientasi partai-partai politik di Indonesia, berdasarkan uraian Yasraf Amir Piliang tentang nomadisme politik. Berdasarkan realitas dan pemikiran di atas, dihasilkan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai dan cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, adalah Pengelolaan koalisi bersifat “gemuk” dengan kepemimpinan yang akomodatif dan cenderung transaksional. Sifat pengelolaan tersebut sebuah upaya menjaga hubungan harmonis antara Presiden dan DPR dengan konsekuensi bahwa Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan Koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan. Pengelolaan koalisi itu dapat dilakukan karena pilihan partai bergabung sebagai pendukung pemerintahan turut didasari bukan saja kebutuhan pencitraan politik berdasarkan dorongan elektoral dalam pasar politik, tetapi juga dalam upaya partai politik tersebut mendanai kelangsungan hidupnya.

Penulis: Ramdhan Muhaimin

Abstrak:
Salah satu pembaharuan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia terbaru yang diterbitkan tahun lalu adalah penamaan Laut Natuna Utara di sebelah utara Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, perairan tersebut masuk dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS). Kebijakan pemerintah Indonesia mengubah nama kawasan perairan ini dalam peta terbarunya mendapat protes keras dari pemerintah Tiongkok. Sebab kawasan yang dinamai pemerintah Indonesia sebagai Laut Natuna Utara diklaim pemerintah Tiongkok masuk ke dalam Laut Tiongkok Selatan berdasarkan peta tradisional Tiongkok. Tentu ada aspek politik dan keamanan dalam penamaan kawasan tersebut sehingga memicu kritik keras dari Tiongkok menyusul dinamika konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan selama ini. Kebijakan penamaan Laut Natuna Utara tidak bisa dilihat sebagai kebijakan pertikular yang tidak tekait sama sekali dengan tindakan politik lainnya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia sebelumnya, seperti pembuatan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) hingga peningkatan kapasitas militer di sekitar perairan Natuna. Termasuk visi maritim Pemerintah Indonesia yang termuat dalam Nawa Cita. Oleh karena itu, kajian ini mencoba menganalisis aspek keamanan pada kebijakan tersebut menggunakan pendekatan Persepsi Ancaman (Threat Perception) dan Teori Sekuritisasi yang dikembangkan Mazhab Copenhagen (Copenhagen School).Tujuan pendekatan konseptual dalam studi keamanan ini, untuk melihat sejauh mana kebijakan penamaan Laut Natuna Utara dapat dilihat sebagai upaya sekuritisasi kedaulatan kepentingan nasional Indonesia dari ancaman eksternal.

Penulis: Anggara Raharyo

Abstrak:
Mega-regional has become a major trend of the global political economy in this contemporary era. The most talked mega-regional negotiations are centered in East Asia, where Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and Trans-Pacific Partnership (TPP) seemed to be contested toward each other. The two mega-regional negotiations promised solution and advancement from stagnant multilateralism and regional trade agreement redundancy. Both regimes also promised possibility for East Asia regionalism, as an inevitable consequence of deeper integration created by the two regimes. Regional leadership is thus becoming a prominent issue, as great powers such as Japan, China, and ASEAN, will struggle to become a regional leader. While participating countries are motivated to conclude negotiation, major event occurred with the withdrawal of the US from TPP and the establishment of its successor, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). This study is aimed to understand East Asia political economy leadership constellation, regarding the current development of mega-regional trade agreements involving the region. We use “leadership” and “regional leadership” as our conceptual frameworks. We use the qualitative method in our study, in which data is obtained from the latest journals and books through literature review. Based on our analysis, we argue that this major shock event has created disruption in East Asia Regionalism, as it provided a new playing field for Japan, changing the balance of regional leadership. To conclude our study, we also propose scenarios for each East Asia great power as an initial discussion responding to this changing event.

Penulis: Hendra Manurung

Abstrak:
Relations between Indonesia and Russia seem to be getting closer after agreeing to speed up the drafting of a new strategic partnership agreement in Moscow. A Plan of Consultation for 2017-2019 was signed by Ministers Retno L.P Marsudi and Sergey Lavrov aimed at intensifying dialogue between the two countries. Indonesia is important to Russia not only as a partner on international level, but as a country that plays a major role in the Southeast Asia. Under the Russia-ASEAN dialogue partnership, a road map for economic cooperation has been agreed upon and implemented. Over the past two decades, economic cooperation between Russia and Southeast Asia has lagged behind political cooperation. The writer argues efforts to strengthen closer trade and economic cooperation are needed to overcome existing barriers. This paper attempts to elaborate Indonesia-Russia trade relations in searching for a new strategic partnership. It is further argued that Russia is important to Indonesia and vice versa considering both countries are promising and reliable partner in economy and defense cooperation.

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)

Abstrak:
Pemerintah Indonesia mengesahkan penambahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pelibatan TNI melalui tugas perbantuan dalam penanganan terorisme. Lebih jauh, pengaturan mengenai teknis pelibatan TNI melalui tugas perbantuan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan maksimal satu tahun setelah pengesahan penambahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari criminal justice model yang mengedepankan penegakan hukum, ke war model yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer. Walaupun pada prakteknya, pelibatan TNI dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mengenai mekanisme tugas perbantuan militer. Tulisan ini membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan criminal justice model, termasuk hal-hal apa saja yang penting untuk diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.

Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Persaingan yang cukup ketat di bidang perbankan di era global menghendaki adanya bentuk badan hukum yang sesuai untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan. Sehubungan dengan hal ini, bentuk badan hukum koperasi diragukan keandalannya untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan, seperti halnya perseroan terbatas (PT) sehingga muncul wacana untuk menutup peluang koperasi melakukan kegiatan usaha perbankan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan. Melalui penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang disajikan secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif diperoleh hasil bentuk badan hukum koperasi perlu tetap dipertahankan dalam RUU Perbankan. Tidak diberinya peluang koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga dapat diajukan judicial review. Tidak berkembangnya koperasi di bidang perbankan tidak berarti harus menghilangkan koperasi dalam RUU Perbankan melainkan harus diupayakan agar koperasi dapat berkembang dengan baik. Tidak berkembangnya koperasi di bidang perbankan tersebut disebabkan adanya permasalahan hukum yang dihadapi bank koperasi, di antaranya adanya dualisme pengaturan antara bidang perbankan dan koperasi. Permasalahan lainnya, koperasi diperlakukan seperti PT sehingga terjadi pelanggaran terhadap aturan dan prinsip-prinsip perkoperasian. Selain itu, juga tidak ada aturan area usaha bank sehingga bank koperasi yang modalnya kecil harus bersaing dengan bank-bank besar. Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melakukan terobosan hukum untuk merancang ulang peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian untuk dapat memisahkan bentuk badan hukum koperasi dan bidang usaha koperasi agar koperasi dapat berkembang dengan baik. Solusi lainnya perlu dibentuk undang-undang perbankan perkoperasian yang mengatur koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Selain itu juga perlu ada aturan area usaha bank agar persaingan antar-bank dapat dilakukan secara sehat.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Pengaturan materi baru terkait HKI sebagai objek jaminan kredit sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten secara tidak langsung menjadi landasan motivasi bagi para kreator, pencipta, inventor untuk lebih produktif dalam menciptakan karya-karya baru. Ini berarti juga menjadi dasar adanya pengakuan dan pelindungan bahwa negara menghargai karya mereka. Meskipun sudah dinyatakan tegas dalam peraturan perundang-undangan namun pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Jangka waktu pelindungan HKI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait due diligence, penilaian aset HKI, dan lembaga appraisal HKI di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu faktor utama mengapa pihak bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Untuk mewujudkan konsep pembaharuan tersebut, diperlukan dukungan yuridis yang tegas dan detail terkait aset HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan, sosialisasi secara menyeluruh, serta adanya lembaga appraisal HKI di Indonesia.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan perizinannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Perizinan penggunaan TKA merupakan salah satu perizinan yang dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perizinan tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap proses Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan proses Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Tulisan ini hendak mempelajari urgensi perizinan TKA di PTSP, pengaturan perizinan TKA melalui PTSP, dan efektivitas pelaksanaan perizinan TKA melalui PTSP di daerah. Permasalahan dianalisa menggunakan asas legalitas, delegasi kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum. Sebagai hasil dari kajian ini, urgensi perizinan TKA dilakukan di PTSP agar terciptanya penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perizinan TKA yang akan meningkatkan investasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan PTSP oleh pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan pendelegasian wewenang dari gubernur atau bupati/walikota kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, terjadi permasalahan antara lain pengurusan penerbitan perpanjangan IMTA yang belum dilimpahkan ke PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota, belum semua Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota menugaskan tenaga fungsional di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan mekanisme Bawah Kendali Operasi. Sebagai kesimpulan, perlu dilakukan revisi pengaturan kewenangan penerbitan IMTA perpanjangan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, pembenahan koordinasi antarsektor terkait, peningkatan sosialisasi SPIPISE kepada masyarakat, penganggaran perbaikan sarana dan prasarana perizinan TKA di PTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota, pembenahan dan peningkatan kinerja aparat penanaman modal.

Penulis: Inna Junaenah S.H., M.H.

Abstrak:
Peraturan perundang-undangan memberikan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga fungsi tersebut memunculkan hak-hak secara kelembagaan maupun secara individu. Namun masih terjadi kesenjangan, yaitu ketiga fungsi secara kolektif dan kolegial tersebut belum diperkuat dengan ketentuan kewajiban yang tepat. Unsur kewajiban hanya dilekatkan kepada individu anggota, karena yang merepresentasikan rakyat pemilih adalah individu dan bukan kolektif. Meskipun demikian, ketentuan yang ada tidak dapat menjadikan anggota DPRD untuk meningkatkan kompetensinya supaya dapat memperkuat ketiga fungsi tersebut. Penelitian ini ingin mencari bagaimana rumusan model akuntabilitas anggota DPRD secara individu. Untuk memperoleh konsep tersebut, dilakukan perbandingan hukum mengenai praktik yang diterapkan di berbagai tempat sebagai cara memastikan fungsi-fungsi semacam city council terlaksana. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut dapat diidentifikasi sebagai model akuntabilitas terhadap para councilor. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah terbangun konsep akuntabilitas anggota DPRD di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pendekatan komparatif di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini berupa bahan perumusan ketentuan dalam suatu perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Penulis: Muhammad Siddiq Armia Ph.D

Abstrak:
In the context of reviewing law through judiciary organ, the court plays significant role to review several regulation. This article specifically will discuss regarding the role of court on judicial review. This idea spreads out worldwide including in Indonesia. The Constitutional court and judicial review are two words which having inextricably meaning that attached to each other. On worldwide, the system of reviewing law by involving judges commonly has been practiced by several countries. There are two most significant state organs that plays role in the system, they are constitutional court and supreme court. Most countries do not have constitutional court and will deliver the authority of judicial review through supreme court. It has added more tasks, not only to adjudicate the common case, but also regarding constitutionality matter of an act against constitution. This model is commonly known as a centralized model, as practiced in the United State of America. In the Countries that owned a constitutional court, will certainly deliver the authority of judicial review through constitutional court. This model is commonly known as Kelsenian’s model. In this model, the constitutional court will merely focus on the constitutionality of regulations, and ensuring those regulations not in contradicting with the constitution. The Supreme Court in this model merely focus on handling common cases instead of regulations. Those two model of judicial review (through the constitutional court and the supreme court) has widely been implemented in the world legal systems, including in Indonesia. In the authoritarian regime, Indonesia implemented the centralized model, which positioned the Supreme Court as the single state organ to handle the common case and also judicial review. Having difficulties with the centralized model, after the constitution amendment in 2003, Indonesia has officially formed the constitutional court as the guardian of constitution. However, the Indonesian Constitutional Court (ICC) merely examine and/or review the statute that against the Indonesian’s Constitution year 1945, and related to the legislations products lower than the statute will remains the portion of the Supreme Court jurisdiction. Such modification is vulnerable resulting a judgement conflict between the ICC and the Supreme Court.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penanganan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum secara maksimal menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun, sampai saat ini hanya beberapa korporasi yang dihukum sebagai terpidana korupsi, salah satunya kasus korupsi yang melibatkan PT Giri Jaladi Wana (PT GJW) dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari di Banjarmasin. Ada kendala dalam penerapan pertanggungjawaban korporasi, yang menjadi permasalahan dalam artikel ini. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini sebagian diperoleh dari hasil penelitian di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur. Dalam pembahasan, diuraikan ketidaklengkapan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Tipikor yang menimbulkan kendala dalam penerapannya. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi dianggap dapat mengisi kekosongan hukum dalam menjerat korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun, kedudukan Peraturan Jaksa Agung dan Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, hanya diakui keberadaannya, sehingga hanya mengikat ke dalam. Artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan perubahan terhadap UU Tipikor, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penulis: Usman Pakaya S.S., M.A.

Abstrak:
Penelitian ini tentang penggunaan bahasa hukum dan aspek-aspek pembangun bahasa dalam teks hukum putusan perkara pidana. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori pendukung di dalam menguraikan dan menganalisis persoalan putusan perkara pidana, di antaranya adalah bahasa hukum, struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi dan kohesi, serta karakteristik bahasa hukum. Sementara metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk menemukan kebenaran ilmiah dari sebuah objek penelitian secara mendalam. Untuk sumber data penelitian, peneliti memperolehnya dari putusan perkara pidana PN Kota Gorontalo (kelas IB), PN Kabupaten Boalemo (kelas IIA), dan PN Kabupaten Pohuwato (kelas IIA). Pemilihan wilayah kota dan kabupaten dipertimbangkan untuk melihat keterwakilan sumber data berdasarkan pembagian kelas pada Pengadilan Negeri. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan mengelaborasi bahasa hukum, struktur, tindak tutur, pengistilahan, gaya bahasa, serta koherensi dan kohesi putusan perkara pidana. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa surat putusan perkara pidana dibangun dari beberapa unsur pembangun bahasa, yaitu struktur wacana, tindak tutur, pengistilahan, variasi bahasa, koherensi dan kohesi, serta karakteristik khas.

Vol. 8 / No. 1 - Mei 2017

Penulis: Ikhsan Darmawan

Abstrak:
Pilkada calon tunggal tahun 2015 terjadi di tiga daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam praktiknya, tidak semua pihak setuju dengan Pilkada calon tunggal tahun 2015. Di tiap daerah yang Pilkadanya terdiri dari calon tunggal, terdapat kelompok “tidak setuju” yang awalnya tidak setuju dengan putusan MK tentang Pilkada calon tunggal lalu mereka menyuarakan kesetaraan hak dan pengakuan untuk pilihan “tidak setuju”. Akan tetapi, pada kenyataannya, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan calon atau kelompok “setuju”. Artikel ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: Mengapa kelompok “tidak setuju” diperlakukan tidak setara dalam Pilkada calon tunggal di tahun 2015? Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsekuensi dari aturan pemilu dan hubungan antara demokrasi dan pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam di ketiga daerah disertai pengumpulan data-data sekunder dari sumber internet. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyebab tidak diakomodirnya kelompok “tidak setuju” di ketiga daerah yang melaksanakan Pilkada calon tunggal di tahun 2015 adalah ketiadaan aturan yang dapat mengakomodir persoalan-persoalan yang muncul terkait Pilkada calon tunggal. Sebagai reaksi dari hal itu, ketiga kelompok “tidak setuju” di ketiga daerah melakukan usaha perlawanan dan protes kepada penyelenggara Pilkada. Simpulan penelitian ini yaitu fenomena tidak diberi ruang yang sama untuk kelompok “tidak setuju” dalam Pilkada calon tunggal disebabkan oleh aturan yang tidak menempatkan kelompok “tidak setuju” sebagai pihak yang sama dan setara dengan calon kepala daerah.

Penulis: Anggalih Bayu Muh. Kamim

Abstrak:
Pertumbuhan pariwisata di Parangtritis telah berpengaruh terhadap kehidupan komunitas. Kenaikan tingkat pariwisata telah menyebabkan adanya masalah sampah dan tekanan sosial pada komunitas. Sistem politik intrakomunitas mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendorong terbentuknya Bank Sampah. Penelitian ini dirancang dengean metode kualitatif untuk melihat proses Bank Sampah sebagai elemen dari sistem politik intrakomunitas mengatur komunitas sosial di Mancingan XI. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil dari penelitian menunjukan Bank Sampah sebagai elemen sistem politik intrakomunitas di Mancingan XI memiliki peranan penting dalam melakukan manajemen konflik, mendorong proses pemberdayaan dan demokratisasi di aras lokal.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Gastrodiplomasi merupakan diplomasi budaya yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk meningkatkan brand awareness bangsa. Gastrodiplomasi adalah instrumen untuk menciptakan pemahaman lintas budaya dengan harapan meningkatkan interaksi dan kerja sama internasional. Potensi budaya kuliner Indonesia dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan di Yogyakarta, Solo dan Semarang menunjukkan bahwa gastrodiplomasi Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Solusi damai atas konflik Palestina-Israel yang belum berhasil dicapai perlu menjadi perhatian internasional, termasuk parlemen. Asian Parliamentary Assembly (APA), sebagai organisasi antarparlemen negara-negara Asia, perlu mengambil peran dalam mendukung solusi damai atas konflik Palestina-Israel tersebut. Peran APA, sejalan dengan konsep network diplomacy, adalah memperkuat jejaring diplomasi di antara anggota parlemen negara-negara APA, dan juga dengan anggota parlemen lainnya di fora internasional, yang ditujukan untuk menjaga dan mengawal agar proses perdamaian Palestina-Israel dapat terus berlangsung dan perundingan perdamaian dapat dilanjutkan kembali. Peran APA tersebut dijalankan melalui aktivitas diplomasi di dalam lingkup sidang APA dan juga di luar sidang APA, khususnya forum antarparlemen. Peran APA, dengan jaringan diplomasinya, adalah penting untuk mendukung proses perdamaian Palestina-Israel, meski hal itu tidak menyelesaikan konflik secara langsung. Tulisan ini membahas peran APA tersebut.

Penulis: Anak Agung Banyu Perwita

Abstrak:
China’s strategic position in the South China Sea dispute has created lots of controversy, particularly with the claimants. The activities done by China have triggered heightened tensions especially with Vietnam as one of the biggest claimants in the disputed sea. China did oil drilling in the disputed water with Vietnam and attacked oil exploration vessel which operates in the Vietnamese ZEE as a part of the South China Sea water. Those examples of Beijing actions have made Hanoi worries upon their claims in the South China Sea. In 2009 Vietnam released Defense White Paper which contained the defense policy of Vietnam as well as Vietnam’s concerns upon the South China Sea dispute. Vietnam has implemented its defense policy in the field of economy, military, politics, and technology. The implementation of Vietnam defense policy is a part of Vietnam’s action in encountering China’s strategic position in the disputed waterways. In general, this writing aimed to analyze the particular issues by using the theories of defensive realism and defense policy to answer the research question on how Vietnam implemented its defense policy in encountering China’s strategic position in the South China Sea dispute.

Vol. 8 / No. 1 - Juni 2017

Penulis: Wisnu Winardi

Abstrak:
Dalam beberapa tahun ini ekonomi Indonesia tumbuh baik dengan diikuti tren penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun demikian, capaian tersebut menjadi kurang maksimal karena belum disertai dengan peningkatan kualitas distribusi pendapatan. Sebagai negara besar dengan penduduk yang heterogen dan menganut nilai sosial, budaya dan agama yang kuat, Indonesia memiliki modal potensial yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Salah satu modal tersebut di antaranya adalah transfer antar rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak peningkatan transfer antar rumah tangga sebagai refleksi dari peningkatan kepedulian sosial terhadap beberapa aspek ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah model computable general equilibrium, berdasarkan data sistem neraca sosial ekonomi Indonesia tahun 2008. Model yang digunakan termasuk dalam kelas neoklasik yang mengasumsikan analisis dampak bersifat jangka panjang. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan transfer antar rumah tangga berdampak terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, peningkatan penerimaan pemerintah, penurunan tingkat harga komposit, dan peningkatan pemerataan distribusi pendapatan. Lebih lanjut, peningkatan transfer antar rumah tangga juga berpengaruh terhadap struktur ekonomi, terutama pada komponen konsumsi rumah tangga dan investasi. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB menurut pengeluaran diperkirakan menjadi turun, sedangkan investasi meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan transfer antar rumah tangga memiliki manfaat yang luas, baik dari aspek sosial maupun ekonomi.

Penulis: Ajeng Tri Wardhani

Abstrak:
Dalam menyikapi kenaikan harga bahan pangan yang tidak stabil, terdapat perubahan pola perilaku petani di negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya melalui swasembada pangan. Dalam hal ini, konsumsi bahan pangan di rumah tangga perdesaan dapat berasal dari hasil produksinya sendiri. Untuk menjamin ketahanan pangan rumah tangganya, petani sengaja mengalokasikan sebagian dari lahan yang dibudidayakan untuk menghasilkan tanaman pangan yang akan mereka konsumsi nantinya. Penelitian ini berusaha mempelajari apakah mengonsumsi hasil produksi sendiri menjadi strategi rumah tangga perdesaan dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarganya, yaitu dengan menambahkan variabel konsumsi bahan pangan hasil produksi sendiri ke dalam sistem permintaan Linearly Approximated Almost Ideal Demand System (LA/AIDS). Peneliti juga membagi rumah tangga ke dalam tiga kelompok pendapatan yaitu rendah, menengah, dan tinggi untuk menangkap heterogenitas di tingkat rumah tangga perdesaan. Dari data Susenas 2008 dan 2011, variabel konsumsi bahan pangan hasil produksi sendiri terbukti memengaruhi share (proporsi) konsumsi rumah tangga di semua kelompok komoditas. Pada tahun 2011, semakin rendah pendapatan rumah tangga, maka konsumsi dari hasil produksi sendiri untuk kelompok umbi-umbian dan buah-buahan menjadi semakin tinggi, sedangkan konsumsi dari hasil produksi sendiri untuk kelompok padi-padian, telur dan susu, serta kelompok makanan lainnya menjadi semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga perdesaan masih bergantung pada hasil produksi sendiri dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarganya. Bila perilaku mengonsumsi hasil produksi sendiri dapat menjadi indikasi adanya ketidakpercayaan petani terhadap pasar (kegagalan pasar/pasar persaingan tidak sempurna) untuk komoditas pangan tersebut, maka pemerintah perlu memberi perhatian khusus agar pemenuhan gizi di perdesaan tidak terganggu.

Penulis: Lestari Agusalim

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pajak ekspor dan peningkatan produktivitas komoditas pertanian utama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, output agroindustri, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan rumah tangga. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model computable general equilibrium comparative static. Data yang digunakan adalah Tabel Input-Output 2008 dan Tabel Sistem Necara Sosial Ekonomi 2008, serta data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak ekspor berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam jangka panjang. Tetapi, apabila kebijakan ekspor tersebut disertai oleh peningkatan produktivitas pada sektor yang dikenai pajak, maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara sektoral, kebijakan pajak ekspor mampu meningkatkan output domestik agroindustri dalam jangka panjang, tetapi berdampak negatif dalam jangka pendek dengan atau tanpa disertai peningkatan produktivitas. Kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektoral, di mana secara umum terjadi penurunan permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Sementara itu, dalam jangka panjang terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sebagian besar sektor ekonomi. Kebijakan pajak dalam jangka pendek akan menurunkan pendapatan riil pada seluruh kelompok rumah tangga, terutama kelompok rumah tangga yang berpenghasilan tinggi. Ketika kebijakan tersebut disertai oleh peningkatan produktivitas maka akan berdampak positif terhadap redistribusi pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga. Dalam jangka panjang, kebijakan pajak ekspor mengakibatkan peningkatan pendapatan pada rumah tangga berpenghasilan tinggi, dan penurunan pendapatan pada kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah dengan atau tanpa peningkatan produktivitas.

Penulis: Lesmana Rian Andhika

Abstrak:
Barang publik tidak lagi didefinisikan secara teoritis, barang publik seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis yang disediakan oleh negara. Namun, secara praktis makna barang publik tersebut bergeser dari makna sesungguhnya, terutama terlihat pada negara-negara berkembang yang mengandalkan sumber anggaran negara dari pajak. Pajak dipungut bukan saja dari sektorsektor strategis, namun negara juga sudah memungut pajak dari penyediaan barang publik dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan barang publik secara berkelanjutan. Penelitian ini ingin memberikan gambaran pengelolaan barang publik bukan hanya disediakan oleh pemerintah tapi swasta juga bisa melakukan fungsinya untuk memproduksi barang publik. Fenomena yang terjadi, barang publik telah diprivatisasi, permainan monopoli dan kartel bisa meningkatkan angka kemiskinan. Sehingga untuk mendapatkan barang publik membutuhkan usaha agar dapat terpenuhinya kebutuhan dasar. Tujuan khusus penelitian ini berfokus pada pengelolaan barang publik ditinjau dari aspek kebijakan publik yang berasal dari berbagai literatur ilmiah. Metode dalam penelitian ini menggunakan systematic reviews technique, dilakukan secara deduktif atau theoretical & analytical framework (meta-theory). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan barang publik tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat secara gratis dengan kebijakan pemerintah yang memperhatikan pola penyediaan, moral, dan lingkungan eksekusi kebijakan. Kebijakan menjadi jawaban riil atas permasalahan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penulis: Anisya Nurjannah

Abstrak:
Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara inflasi dan ketidakpastian inflasi, serta pengaruh variabel moneter yaitu (jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga) terhadap inflasi di Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan tiga metode analisis, yaitu analisis time series, Uji kausalitas Granger, dan data panel. Analisis time series dilakukan untuk mengestimasi ketidakpastian inflasi pada masing-masing negara, yaitu: Indonesia dengan metode ARMA(2,2), Filipina dengan metode AR(1), Malaysia dengan metode AR(2)–EGARCH(1,2), dan Thailand dengan metode ARMA(1,(1)(3))-TARCH(2). Sementara itu, analisis data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh ketidakpastian inflasi dan variabel moneter terhadap inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus Indonesia dan Thailand terdapat hubungan kausalitas satu arah antara inflasi dengan ketidakpastian inflasi. Sementara itu, hasil uji kausalitas di Filipina dan Malaysia menunjukkan terdapat hubungan kausalitas dua arah antara inflasi dan ketidakpastian inflasi. Estimasi data panel menunjukkan bahwa ketidakpastian inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi, sedangkan tingkat suku bunga deposito berhubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Saran dalam penelitian ini, yaitu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan tetap fokus untuk mencapai tingkat inflasi rendah dan stabil untuk menekan ketidakpastian inflasi. Selain itu, pemerintah pusat sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah uang kuasi dan mengurangi jumlah uang kartal untuk menekan tingkat inflasi.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya →