Jurnal Kepakaran Aspirasi

Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Government Regulation Number 61 Year 2014 on Reproductive Health stated that reproductive health services are not only the responsibility of the central government but also local governments, both at provincial and district/city levels. The problem of this research is on the role of local governments in the implementation of reproductive health. The results using qualitative research methods showed, local government policy related to the implementation of women’s reproductive health in two areas being investigated were relatively good. Related to the implementation of Government Regulation No. 61 Year 2014 on Reproductive Health, both provinces have addressed the issues governed by this regulation, especially those related to the implementation of adolescent reproductive health and efforts to reduce Maternal Mortality Rate (MMR). In Central Java Province, high maternal mortality rate has been one focus of RPJMD Year 2013– 2018. Efforts are being made to suppress AKI among others, by implementing Active Standby Village Program, Program of House Live Birth, and Shelter for pregnant women. While in West Kalimantan Province, there is Regional Regulation Number 3 Year 2013 on Implementation of Reproductive Health. In Central Java Province, implementation of health services for mothers and children is still hampered by unmet infrastructure and facilities and the prevalence of empowerment and competence of health professional. Similarly in the West Kalimantan Province. Related obstacles are in poor services, as well as high rates of early marriage as two problems encountered in the implementation of reproductive health. Keywords: Reproductive Health, Maternal Mortality Rate, Government Regulation Number 61 Year 2014, Province of Central Java, the West Kalimantan Province. ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menunjukkan, kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi perempuan di dua daerah yang diteliti cukup baik. Terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di daerah, kedua provinsi telah melaksanakan beberapa hal yang diatur dalam PP tersebut, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja dan terkait upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Di Provinsi Jateng, tingginya AKI telah menjadi salah satu fokus dalam RPJMD Tahun 2013– 2018. Upaya yang dilakukan untuk menekan AKI antara lain dengan melaksanakan Program Desa Siaga Aktif, Program Rumah Tinggal Kelahiran, dan Rumah Singgah untuk ibu hamil. Ada pun di Provinsi Kalbar terdapat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi. Terkait hambatan dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi, di Provinsi Jateng pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak masih terhambat oleh belum terpenuhinya prasarana dan sarana serta belum meratanya pendayagunaan dan kompetensi tenaga kesehatan. Demikian pula dengan Provinsi Kalbar. Selain pelayanan kesehatan belum optimal, tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi. Kata kunci: Kesehatan Reproduksi, Angka Kematian Ibu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
ABSTRACT Nuaulu is one tribe in Seram island are still adhered to their ancestral religious system until now. This study aims to explain the tribe’s religious system. By using qualitative methods, the study collected its data through library research and interviews with informants were determined purposively. The data has been collected and analyzed by reducing the data, presenting data, and draw conclusions. The study concludes, Nuaulu tribes still preserve their religious system, because it is their ethnic identity, if the religious system was missing, faded well as their ethnic identity. Nuaulu tribal religious system, contains a system of beliefs, rules of life and system of rites. The belief system Nuaulu tribe looked on their belief in the existence of supernatural powers that rule them out of the universe. The power was called by several different names, like Upuku Anahatana, Anahatana, Upu Anahatana, Upu Kuanahatan, Upu Ama, Upu Lanite, although there are differences in the denominator, what they mean by that name is God Almighty. There are five rites performed by the tribe Nuaulu, the rite of pregnancy, birth to adulthood, marriage, and death. In the belief of tribal rites Nuaulu pregnancy is necessary to save the mother and baby from evil spirits disorders. Rite birth do so the baby was born safely and keep them from evil spirits disorders. Pinomou rite performed to purify girls, rites pataheri made to deliver the boy to adulthood so that it is responsible, marriage rite was done to keep offspring, and death rites performed to deliver the spirit towards Upuku Anahatana. Keywords: belief systems, rites, upuku anahatana, pino mou, posune, pataheri, upu. ABSTRAK Nuaulu merupakan salah suku di Pulau Seram yang masih menganut sistem religi warisan leluhur mereka hingga sekarang. Studi ini bertujuan menjelaskan sistem religi suku tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini mengumpulkan data-datanya melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purposive. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Studi ini menyimpulkan, suku Nuaulu masih tetap melestarikan sistem religi mereka, karena ia merupakan identitas diri suku mereka, jika sistem religi itu hilang, pudar pula identitas diri suku mereka. Sistem religi suku Nuaulu, berisi sistem keyakinan, aturan-aturan hidup dan sistem ritus. Sistem keyakinan suku Nuaulu tampak pada kepercayaan mereka akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai mereka di luar alam semesta. Kekuatan itu disebut dengan beberapa nama yang berbeda-beda, seperti Upuku Anahatana, Anahatana, Upu Anahatana, Upu Kuanahatan, Upu Ama, Upu Lanite, meskipun terdapat perbedaan penyebutan, yang mereka maksud dengan sebutan itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada lima ritus yang dilakukan oleh suku Nuaulu, yakni ritus kehamilan, kelahiran, menuju dewasa, perkawinan, dan kematian. Dalam kepercayaan suku Nuaulu ritus kehamilan perlu dilakukan untuk menyelamatkan sang ibu dan bayi dari gangguan roh-roh jahat. Ritus kelahiran dilakukan agar bayi lahir dengan selamat dan menghindarkannya dari gangguan roh-roh jahat. Ritus pinomou dilakukan untuk menyucikan anak perempuan, ritus pataheri dilakukan untuk mengantarkan anak lakilaki menuju dewasa agar ia bertanggung jawab, ritus perkawinan dilakukan untuk menjaga keturunan, dan ritus kematian dilakukan untuk mengantarkan roh menuju Upuku Anahatana. Kata kunci: sistem kepercayaan, ritus, upuku anahatana, pino mou, posune, pataheri, upu.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
ABSTRACT South Sumatera Province, with Palembang as its capital, was formerly an area with abundant water resources due to the many rivers that cross the region. But now the area is often lacking clean water because of the declining capacity of the environment and pollution of the river. This paper aims to examine the water quality of the river in Palembang linked to the health of the community, and also to find out the perception of the people who live along the rivers in the utilization of clean water. Quantitative methods used by distributing questionnaires to people living along the rivers in Palembang. Results of some research from various sources and papers showed that the pollution level in the Musi River and some tributaries have caused declining potential of clean water in the area. Another effect is the reduced level of public health with a variety of environment-based diseases. Results of the questionnaire showed that the river water is no longer worthy of use as a source of clean water, either as a source of drinking, cooking, or washing perceived people. The community considers that improving the quality of the river and community participation in the management of the river is a thing that needs to be done. Keywords: clean water, river pollution, people perception. ABSTRAK Provinsi Sumatera Selatan dengan ibukota provinsinya Palembang semula adalah daerah dengan sumber air yang melimpah karena banyaknya sungai yang melintasi wilayah tersebut. Namun kini daerah tersebut kerap mengalami kesulitan air bersih karena menurunnya daya dukung lingkungan dan pencemaran sungai. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah kualitas air sungai di Palembang dihubungkan dengan derajat kesehatan masyarakat, dan juga untuk mengetahui persepsi masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dalam pemanfaatan air bersih. Metoda kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang tinggal di pinggir sungai di Palembang. Hasil telaahan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa tingkat pencemaran di Sungai Musi dan beberapa anak sungainya telah menyebabkan potensi air bersih di daerah tersebut berkurang. Dampak lainnya adalah menurunnya derajat kesehatan masyarakat dengan timbulnya berbagai penyakit berbasis lingkungan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat mempersepsikan air sungai sudah tidak layak lagi digunakan sebagai sumber air bersih, baik itu sebagai sumber air minum, memasak, mencuci dan sebagainya. Masyarakat menganggap bahwa perbaikan kualitas sungai dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai adalah hal yang perlu di dilakukan. Kata kunci: air bersih, pencemaran sungai, persepsi masyarakat.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Ecosystem restoration in production forest is one of the government’s efforts to improve the damaged production forests by involving private sector through implementation of the conservation concession. Conservation concession is a new concept in forest management which is expected to save the forest, and still provide economic and social benefits for the community. In conservation concession, the ecological, economical, and social aspects were being maintained as one. However, ecosystem restoration is not yet to be implemented with the overall principle of conservation concession, such as the licensing process is not conducted through market mechanism, the application fee is not equally applied between ecosystem restoration concession and other concessions; not transparent, the area is not clean and clear; and no set rule on the possibility of logging in ecosystem restoration concessions. Therefore, the government needs to ensure several things including to reserved the area to be free of conflicts of tenure, to reduce the amount of fee charged, to abolish the rules that granting logging on ecosystem restoration concession, and to provide incentive for the concessions that had managed to restore the production forest. Keywords: conservation concession, ecosystem restoration, production forest. ABSTRAK Kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki hutan produksi yang rusak dengan melibatkan swasta melalui penerapan konsep konsesi konservasi. Konsesi konservasi adalah satu konsep baru dalam pengelolaan hutan yang diharapkan dapat untuk menyelamatkan hutan di satu sisi, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Melalui konsesi konservasi, aspek ekologi, ekonomi, dan sosial berjalan bersama dalam satu pengelolaan hutan. Namun pelaksanaan restorasi ekosistem belum menerapkan keseluruhan prinsip konsesi konservasi dan masih terdapat beberapa kelemahan, seperti proses perizinan yang tidak dilakukan melalui mekanisme pasar, penerapan iuran yang diberlakukan sama antara konsesi restorasi ekosistem dengan konsesi lainnya, tidak transparan, areal yang dicadangkan tidak clean and clear, serta adanya aturan dimungkinkannya penebangan di konsesi restorasi ekosistem. Untuk itu, ke depan pemerintah perlu menjamin lahan yang dicadangkan bebas dari konflik tenurial, pengurangan besaran iuran yang dibebankan, dihapuskannya aturan pemberian izin penebangan pada konsesi restorasi ekosistem, dan memberikan insentif bagi konsesi yang berhasil merestorasi kawasan hutan produksi. Kata kunci: konsesi konservasi, restorasi ekosistem, hutan produksi.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
ABSTRACT This study aims to determine the condition of maternal and child health, midwifery profession profile, and the development of professionalism on midwifery to improve maternal and child health through education; accreditation, registration and license; either standalone midwifery care, collaboration and referral system; and continuity strategy deployment village midwives. The study used qualitative methods. The data collected in 2016 through literature and interviews with relevant stakeholders with the drafting of legislation on midwifery. The study concluded that the health condition of maternal and child in Indonesia have not been good enough. It was seen at the High Maternal Mortality rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in Indonesia. In 2012 MMR stood at 359 per 100,000 live births. While IMR in 2012 amounted to 32 per 1,000 live births. Midwifery personnel was a woman who graduated from midwife recognized by the government and professional organizations in the territory of the Republic of Indonesia and has the competence and qualifications to be registered, certified or legally licensed to practice midwifery run. Midwifery personnel professionalism need to be developed, so that midwifery personnel have the knowledge, skills and behaviors are superior and that uphold ethics and health law. The development of the midwifery profession it is a necessity to anticipate changes in science and technology, the development of society’s demands will midwifery care quality, increased public awareness of the health law, users demand services obstetrics, rapid changes in government policies, and global competition increasingly strict. Keywords: midwife, education, services, health, mother, child. ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan anak, profil tenaga kebidanan, dan pengembangan profesionalisme tenaga kebidanan guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui aspek pendidikan kebidanan; akreditasi, registrasi dan lisensi profesi bidan; pelayanan kebidanan baik mandiri, kolaborasi maupun rujukan; dan strategi kontinuitas penyebaran bidan di desa. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan pada tahun 2016 melalui studi pustaka dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang kebidanan. Studi ini menyimpulkan kondisi kesehatan ibu dan anak di Indonesia belum cukup baik. Hal itu terlihat pada masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Tahun 2012 AKI tercatat sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2012 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Tenaga kebidanan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Tenaga kebidanan perlu dikembangkan profesionalismenya, agar tenaga kebidanan memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang unggul serta yang menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan. Pengembangan profesi bidan itu merupakan sebuah keniscayaan untuk mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebidanan yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat akan hukum kesehatan, permintaan pengguna jasa pelayanan kebidanan, perubahan yang cepat dalam kebijakan pemerintah, dan persaingan global yang semakin ketat. Kata kunci: bidan, pendidikan, pelayanan, kesehatan, ibu, anak.

Penulis: Yulia Hendra, ST., MT.

Abstrak:
ABSTRACT Government of Indonesia still faces many challenges in the implementation of waste management sistems, especially in order to achieve the universal access target on sanitation by 2019, such as: low of services access , low public awareness of practicing good hygiene and healthy, low commitment of the local government for waste management, weak institutional management of sanitation (regulator and operator), and also lack of human resources. The Indonesian government needs to learn from other countries that have been succed in the implementation of environmentally friendly waste management system. One of the countries that has been success in managing the waste is the government of South Korean. The study was conducted to compare the waste management in Indonesia and South Korea views from 5 aspects of waste management, namely: institutional aspects, financial aspects, regulatory aspects, public participation, aspects and technical aspects of the operations. The study was conducted by studying the literature and observation directly to South Korea. The reasearch resulted that waste management systems in Indonesia is still behind compared to South Korea, both in institutional, human resources, budget, law enforcement, and public and private participation. Full commitment of all relevant stakeholders is a key factor in the success on building integrated and environmentally friendly waste management system. Keywords: waste management system, aspects of waste management, environmentlly friendly. ABSTRAK Pemerintah Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah, terutama dalam rangka pencapaian target universal akses bidang sanitasi pada tahun 2019, antara lain: masih rendahnya akses pelayanan sampah, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih rendahnya komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah, lemahnya kelembagaan pengelola sanitasi (regulator dan operator) serta kemampuan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia masih perlu untuk belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Salah satu negara yang tergolong sukses dalam mengelola sampah adalah Korea Selatan. Studi dilakukan untuk membandingkan pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan dilihat dari 5 aspek pengelolaan sampah, yaitu: aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peraturan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek teknis operasional. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan obervasi langsung ke Korea Selatan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih ketinggalan dibandingkan dengan Korea Selatan, baik secara kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dan swasta. Komitmen penuh dari seluruh stakeholder yang terkait merupakan faktor kunci dalam suksesnya penyelenggaranan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ramah lingkungan. Kata kunci: sistem pengelolaan sampah, aspek pengelolaan sampah, ramah lingkungan.

Penulis: Syaiful Arif

Abstrak:
ABSTRACT Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) is a trans-national Islamic movement and carrying the re-establishment of a global Islamic caliphate. Theoretically, this establishment addressed for the sake of Islamic law at the level of politics and society. The problem is, when the ideas and struggles were developed in Indonesia, which has the basic form of the state and the final state, namely the Republic of Indonesia (NKRI) and the Pancasila, the struggle HTI is part of the defamation against the state. Although this political struggle will not succeed, but it is quite effective conduct of delegitimation on national awareness among Muslims that they managed to recruit a member. This article will explain the state of political ideology and agenda HTI. Therefore, this paper aims to explore the views HTI about sharia and its position for the state system of caliphate and the glory (political) Islam that sought to establish global world as well as in Indonesia nationally. In addition, HTI put ideological struggle in the context of the ideological threat on Pancasila and the Homeland, because the idea khilafahnya necessarily contradictory with the nation-state of the Republic of Indonesia. The data of this article comes from the literature. The results of the literature review were then analyzed through political discourse and the Islamic state, which raises the style Islamic political discourse in the context of political discourse HTI in Indonesia. The article concludes, HTI do delegitimation nationality, Pancasila and state buildings Homeland. It departs from the perspective of Islamic law formalist and holistic, where Sharia law is understood as the rules governing the whole life of the community, through the formalization into the constitution and state law. Cita re-establishment of the Islamic caliphate is a structural condition for the enforcement of Islamic Shari’a. Keywords: shari’ah, caliphate, politics, constitution, ideology, Hizbut Tahrir Indonesia. ABSTRAK Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan gerakan Islam transnasional dan mengusung pendirian kembali khilafah Islamiyyah secara global. Secara teoretis, pendirian ini ditujukan demi tegaknya syariat Islam pada level politik dan kemasyarakatan. Persoalannya, ketika gagasan dan perjuangan tersebut dikembangkan di Indonesia, yang memiliki bentuk negara dan dasar negara final, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila, maka perjuangan HTI merupakan bagian dari upaya penistaan terhadap negara. Meskipun secara politik perjuangan ini tidak akan berhasil, namun cukup efektif melakukan delegitimasi atas wawasan kebangsaan di kalangan Muslim yang berhasil mereka rekrut menjadi anggota. Tulisan ini hendak menjelaskan ideologi politik dan agenda kenegaraan HTI. Karena itu, tulisan ini bertujuan menggali pandangan HTI tentang syariat dan posisinya bagi sistem kenegaraan khilafah dan kejayaan (politik) Islam yang ingin ditegakkan di dunia global serta di Indonesia secara nasional. Di samping itu, menempatkan perjuangan ideologis HTI dalam konteks ancaman ideologis atas Pancasila dan NKRI, karena gagasan khilafahnya tentu kontradiktif dengan negara-bangsa Republik Indonesia. Data-data artikel ini berasal dari studi pustaka. Hasil dari studi pustaka itu kemudian ditelaah melalui diskursus politik dan kenegaraan Islam, sehingga memunculkan diskursus politik Islam ala HTI dalam konteks wacana politik di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, HTI melakukan delegitimasi kebangsaan, Pancasila dan bangunan kenegaraan NKRI. Hal ini berangkat dari pandangan tentang syariat Islam yang formalis dan holistik, di mana syariat dipahami sebagai tata aturan hukum seluruh kehidupan masyarakat, melalui formalisasi ke dalam konstitusi dan hukum negara. Cita pendirian kembali khilafah Islamiyyah merupakan kondisi struktural bagi tegaknya syariat Islam ini. Kata kunci: syariah, khilafah, politik, konstitusi, ideologi, Hizbut Tahrir Indonesia.

Penulis: Dr. Moh. Sholeh

Abstrak:
Judul Buku : Membangun dari Keterpencilan: Soft Contructivism, Kesadaran Aktor dan Modernitas Dunia Pesantren Penulis : Aniek Nurhayati Penerbit : Daulatpress Tahun : 2016

Vol. 7 / No. 2 - Desember 2016

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT This research is motivated by the problems faced by the people of Bali who have traditional values that typical and relatively different than any other community in Indonesia. Disclosure Bali as one of the domestic and international tourism destination, considered by many potentially threaten the existence of the traditional values. One form of reaction that occurs is the social movement “Ajeg Bali” which requires the robustness of the values of Bali. While the social change is a necessity. Social change can take place in a positive, supported by social capital and indigenous communities, or on the contrary it weakens the local wisdom. Through a qualitative descriptive approach, it looks the Balinese community resistance to social change caused by the development of tourism, through movement of Ajeg Bali and rejection of Benoa Bay reclamation. However, there are also activities that are actually supported by the Tri Hita Karana local wisdom which comes from Hinduism to survive and thrive, such as Subak irrigation and development of Institute of Rural Creditors that prop up the economy. Keywords: Ajeg Bali, social change, Tri Hita Karana, social capital, local wisdom. ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Bali yang memiliki nilai tradisional yang khas dan relatif berbeda dibandingkan masyarakat lain di wilayah Indonesia. Keterbukaan Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata domestik dan internasional, dinilai oleh banyak pihak mengancam keberadaan nilai tradisional tersebut. Salah satu bentuk reaksi yang muncul adalah adanya gerakan sosial “Ajeg Bali” yang menghendaki kekokohan nilai-nilai Bali. Sementara perubahan sosial merupakan keniscayaan. Perubahan sosial dapat berlangsung secara positif yang didukung oleh modal sosial dan kearifan lokal masyarakat, ataupun sebaliknya justru memperlemah kearifan lokal setempat. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, terlihat adanya perlawanan masyarakat Bali terhadap perubahan sosial yang diakibatkan oleh pembangunan pariwisata, melalui gerakan Ajeg Bali dan penolakan terhadap reklamasi teluk Benoa. Meskipun demikian, terdapat pula kegiatan yang justru didukung oleh kearifan lokal Tri Hita Karana yang bersumber dari Agama Hindu dapat bertahan dan berkembang, seperti pengairan Subak dan berkembangnya Lembaga Perkreditan Rakyat yang menopang perekonomian. Kata Kunci: Ajeg Bali, perubahan sosial, Tri Hita Karana, modal sosial, kearifan lokal.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
ABSTRACT The habit of consuming alcoholic beverages (modern, traditional or bootleg) can cause negative effects on physical, mental, and psychosocial healths. The problem of this research is related to regulation on the consumption of alcoholic beverages that is still not specific and not comprehensive. The purpose of this study is to gathered information on the consumption of alcoholic beverages and the enforced regulation, as well as a more specific and comprehensive concept on regulation regarding the consumption of alcoholic beverages so that people could be protected from the negative effects of the alcohol. This study uses qualitative descriptive study of literature and policy analysis with a formal evaluation approach. The results showed that there are some Indonesian who have a habit of consuming alcoholic beverages. The impact can cause physical, mental, as well as psychosocial health problems, and it can even takes one’s life (especially bootleg alcohol) thus disturbing the public. The regulation is currently still enforced over several different levels against several sectoral charges related to industry, investment, business licenses, alcoholic beverages, the imposition of customs, crime as the effects of consuming alcoholic beverages. Therefore future regulation should be more focused on the efforts to protect the public from negative effects of alcohol consumption with consideration on various factors from production to consumption. Keywords:consumption of alcoholic beverages, alcohol abuse, regulation, rehabilitation. ABSTRAK Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol (modern, tradisional ataupun oplosan) dapat menimbulkan efek negatif baik secara fisik, mental, maupun psikososial. Permasalahan penelitian ini adalah pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol masih belum spesifik dan komprehensif. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang konsumsi minuman beralkohol dan pengaturan yang ada selama ini, serta konsep pengaturan ke depan terkait konsumsi minuman beralkohol yang lebih spesifik dan komprehensif agar masyarakat dapat terlindungi dari efek negatif minuman beralkohol. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur dan dilakukan analisis kebijakan dengan pendekatan evaluasi formal. Hasil penelitian menunjukkan ada sebagian masyarakat Indonesia yang mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Pengaturan yang ada masih tersebar di beberapa tingkat peraturan perundang-undangan dengan muatan pengaturan masih sektoral. Untuk itu, pengaturan ke depan harus lebih difokuskan pada upaya perlindungan masyarakat dari efek negatif konsumsi minuman beralkohol dengan memerhatikan berbagai faktor mulai produksi sampai dikonsumsi. Kata kunci: konsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, pengaturan, rehabilitasi.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Availability of accurate data on poverty is a must in order to have successful poverty alleviation programs. The problem is that poverty data available in Indonesia are quite diverse. Therefore, this study wanted to examine poverty alleviation efforts in Sleman through the evaluation of data on poverty. The approach used is qualitative descriptive. The results showed that the evaluation of data on poverty in Sleman is conducted by forming a Poverty Team ranging from villages to sub-districts level involving government, community based organizations, businesses, and academia. Then to facilitate easy access for data on poverty, Sleman District Government launched Poverty Information System. Poverty alleviation efforts will be more successful if supported by professional bureaucrats. During a period of 5 years (2010 –2014), these efforts have shown positive results with the occurrence of a significant decline in the poverty rate in Sleman. Keywords: poverty, poverty alleviation, Sleman. ABSTRAK Ketersediaan data kemiskinan yang akurat merupakan suatu keharusan agar program penanggulangan kemiskinan berhasil. Permasalahannya, data kemiskinan yang tersedia di Indonesia cukup beragam. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman melalui evaluasi data kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi data kemiskinan di Kabupaten Sleman dilakukan dengan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan mulai dari tingkat padukuhan hingga kecamatan yang melibatkan unsur pemerintah, kelompok swadaya masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Kemudian untuk memudahkan pencarian data kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan Sistem Informasi Kemiskinan. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan akan lebih berhasil apabila didukung birokrat yang profesional. Selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014), upaya tersebut telah menampakkan hasil dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Sleman. Kata kunci: kemiskinan, penanggulangan kemiskinan, Sleman.

Penulis: DR. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT The background of this research is the institutional transition period of PT Jamsostek to BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK ). The problem is the constraints BPJS TK in their duty to provide labour protection. The methode of this research is qualitative, and the analysis was based on the theory of workers social security. Aims of research are to find out the obstacles and strategy in protecting on workers. The conclusion of researh are: First, the obstacles is Jaminan Hari Tua ( JHT) cash flow chaos of BPJS TK; Second, the low of public awareness on BPJS TK as confusing by BPJS Health; Third, so many rules of the Central Government and Local Government are not in line; and fourth, the lack of the coordination among related agencies.That is why, it was need strategy to protect workers by strengthen the coordination among regulation and related institution. Keywords: obstacles, Employment Social Security System,workers protection. ABSTRAK Latar belakang penelitian ini adalah masa transisi kelembagaan dari PT Jamsostek ke BPJS TK yang mengelola jaminan sosial tenaga kerja. Permasalahannya adalah kendala BPJS TK dalam menjalankan tugasnya memberikan pelindungan kepada tenaga kerja. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan analisis didasarkan pada teori jaminan sosial. Tujuan penelitian adalah mengetahui kendala dan strategi SJSN Bidang Ketenagakerjaan dalam upaya pelindungan pekerja. Kesimpulan penelitian adalah: pertama, ketentuan JHT mengakibatkan kekacauan cash flow BPJS TK; kedua, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap BPJS TK karena rancu dengan BPJS Kesehatan; ketiga, banyaknya aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak sejalan; Keempat, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk melindungi pekerja melalui penguatan koordinasi antar berbagai regulasi dan lembaga terkait. Kata kunci: kendala, SJSN Bidang Ketenagakerjaan, pelindungan pekerja.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
ABSTRACT In this paper we elaborate the psychosocial factors that affecting Indonesian community in dealing with LGBT movement. There has been an increase of LGBT campaign in the beginning of 2016 where they’re demanding protection from discimination, violence, and constitutional barriers. However, LGBT is still considered deviation to local wisdom, making it abnormality according to American Psychiatry Association (APA)’s guidance. LGBT movement is in contrast with most people’s belief, healthy behavioral patterns, and positive children’s developmental phase. Parents are worry that their kids will engage in sexual disorder. Childhood is the most important phase to prepare for functional adulthood. Thus, government is clear when saying there’s no room for LGBT movement. Even so, as a citizen, LGBT people are the subject that must abide and be protected by the law. Therefore, government must implement the law precisely without exception to make sure everyone’s safe. At the same time, government need to deliver more education and socialization to increase respecting behavior among citizens. Keywords: LGBT, human rights, culture, psychosocial. ABSTRAK Dalam tulisan ini kami mengelaborasi faktor-faktor psikososial yang memengaruhi komunitas Indonesia ketika berhadapan dengan gerakan LGBT. Terjadi peningkatan kampanye LGBT pada awal 2016 dimana mereka menuntut perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan hambatan konstitusional untuk melakukan perkawinan sesama jenis. Akan tetapi, LGBT dianggap bertentangan dengan kearifan lokal, sehingga dapat disebut abnormalitas sesuai dengan petunjuk American Psychiatry Association (APA). Gerakan LGBT bertentangan dengan keyakinan kebanyakan orang, pola-pola perilaku sehat, dan tahap perkembangan anak yang positif. Orang tua khawatir jika anaknya melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Masa kanak-kanak merupakan fase yang paling penting untuk mempersiapkan pada masa dewasa yang fungsional. Selain itu, Pemerintah juga sudah jelas menyatakan bahwa tidak memberikan ruang bagi gerakan LGBT. Akan tetapi, sebagai warga negara pelaku LGBT harus tunduk dan dilindungi peraturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan hukum secara tepat dan tanpa pengecualian untuk memastikan semua orang terlindungi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan perilaku saling menghormati sesama warga negara. Kata kunci: LGBT, Hak Asasi Manusia, budaya, psikososial

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
ABSTRACT Moral intelligence is considered as primary intelligence because it directs other intelligence to do something useful and valuable. Lennick and Kiel is one of who developed the concept of moral intelligence and created Moral Competency Inventory (MCI). MCI was originally intended to measure morality within the scope of the organization, but many studies using MCI to measure the morality of teenagers. In Indonesia, the use of MCI against teenagers have not seen, especially the adaptation. The questions in this research is how the test results of MCI instruments is and how is the measurements result against teenagers. To answer this question, quantitative methods research, ie by testing the validity and reliability of MCI through statistical formulas. Research conducted on 143 adolescents in Bali with a background in Islamic education. The results show that the MCI valid and reliable with an alpha coefficient of 0.894. In general, respondents have moral intelligence level average. Only a small proportion of respondents who have a very high level of moral intelligence and, conversely, low. Judging from sex, each has a moral intelligence level is average, as do when seen from their age and origin of school. Keywords: moral intelligence, moral competency, adolescence. ABSTRAK Kecerdasan moral dianggap sebagai kecerdasan utama karena mengarahkan kecerdasan lainnya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Lennick dan Kiel adalah salah satu yang mengembangkan konsep kecerdasan moral dan menciptakan Moral Competency Inventory (MCI). Pada awalnya MCI ditujukan untuk mengukur moralitas dalam lingkup organisasi, namun banyak penelitian menggunakan MCI untuk mengukur moralitas terhadap remaja. Di Indonesia, penggunaan MCI terhadap remaja belum terlihat, terlebih adaptasinya. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil uji coba instrumen MCI dan bagaimana hasil pengukurannya terhadap remaja. Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan menguji kesahihan dan keterandalan MCI melalui rumus statistika. Penelitian dilakukan terhadap 143 remaja di Bali dengan latar belakang pendidikan Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa MCI valid dan reliabel dengan koefisien alpha sebesar 0.894. Pada umumnya responden memiliki level kecerdasan moral rata-rata. Hanya sebagian kecil responden yang memiliki level kecerdasan moral sangat tinggi dan, sebaliknya, rendah. Ditinjau dari jenis kelamin, masing-masing memiliki level kecerdasan moral rata-rata, begitupun halnya apabila dilihat dari usia dan asal sekolah. Kata kunci: kecerdasan moral, kompetensi moral, remaja.

Penulis: Edrida Pulungan

Abstrak:
ABSTRACT This research explore the creative economic development based on community empowerment by case studies in ikat Kaine’e community by offering an alternative model of quadruple helix. As the pretenses, women are the majority of weavers mostly the backbone of economic family income. Many weaver of Kaine’e community in East Nusa Tenggara province was vulnerable to poverty because they have problems in marketing ikat and access to sources of funding to meet the raw material and the lack of skills to produce quality weaving and the need to strengthen the capacity for a group of weavers. Methods of research conducted by in-depth interviews, observation and documentation. The place of research is in the village of Teun Baun, Kupang, East Nusa Tenggara Province. Results showed that there are synergies between stakeholders involving the interaction of local government is through the Department of Trade and Industry, Private Parties (Chamber of Commerce, the National Crafts Council, Yayasan Karya Karsa One) Academics and Community. In this study the authors also offer creative economy development model of community-based alternative is to use the model Quadruple Helix Keywords: creative economic development, community development, Quadruple Helix, new institutionalism. ABSTRAK Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat dan studi kasus komunitas tenun ikat Kaine’e dengan menawarkan alternatif model quadruple helix. Penelitian didasarkan pada kondisi pengrajin tenun komunitas Kaine’e Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas perempuan dan kebanyakan menjadi penopang ekonomi keluarga untuk menambah penghasilan. Mereka rentan terhadap kemiskinan, karena terhambat dalam memasarkan produk , mengakses sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi bahan baku, dan minim keterampilan untuk menghasilkan tenun yang berkualitas. Penelitian dilakukan di Desa Teun Baun, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa tenggara Timur, melalui metode wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sinergi antar stakeholders yang melibatkan interaksi Pemerintah daerah, yaitu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak swasta (KADIN, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Yayasan Satu Karsa Karya), akademisi dan komunitas. Dalam penelitian ini, penulis juga menawarkan model pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan alternatif model Quadruple Helix. Kata kunci: pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, Quadruple Helix, institusionalisme baru.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Judul Buku : Liem Sioe Liong dan Salim Grup: Pilar Bisnis Soeharto Penulis : Richard Borsuk dan Nancy Chng Penerjemah : Noor Cholis Penerbit : Kompas Tahun : 2016. (Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris oleh ISEAS-Yusof Ishak Insitutue Publishing dengan judul “Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar of Suharto’s Indonesia”)

Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Responsive Gender Planning and Budgeting (PPRG) is a government strategy to accelerate gender mainstreaming in development. At local level, local governments were mandated to establish the Secretariat of Local PPRG set forth by Circular Letter of the Minister of Home Affair No.050/6199/SJ. This paper is a resume of a qualitative research on implementation of responsive gender planning and budgeting concept in Papua Province and Special Region of Yogyakarta. The study showed that both provinces did not establish the Secretariat of Local PPRG because they have similar institutions that have been exist before the circular letter was made. Besides that, those provinces have legal instruments about application of PPRG which is implementated in preparing Responsive Gender Budgeting (in Special Region of Yogyakarta) and Gender Budget Statement (in Papua Province) . Keywords: Gender mainstreaming, responsive gender planning and budgeting, Papua Province, Special Region of Yogyakarta. ABSTRAK Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan sebuah strategi yang ditempuh pemerintah untuk mendukung upaya percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Pada tingkat daerah, diamanatkan untuk membentuk Sekretariat PPRG Daerah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/6199/SJ (SE Mendagri). Tulisan ini merupakan ringkasan hasil penelitian terhadap penerapan konsep PPRG yang dilakukan di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua provinsi tersebut tidak membentuk Sekretariat PPRG Daerah dengan alasan bahwa sebelum SE Mendagri dikeluarkan, telah terbentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang memiliki tugas dan fungsi hampir sama dengan Sekretariat PPRG Daerah. Selain itu, di kedua provinsi terdapat instrumen hukum yang mengatur mengenai penerapan PPRG, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk penyusunan Anggaran Responsif Gender (di Provinsi DIY) dan Gender Budget Statement/GBS (di Provinsi Papua). Kata kunci: Pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Waste is common problem faced by many cities in Indonesia, but not all cities have provided a good waste services. One of the factors that affect the low level waste services in a city is a form of waste management agency or institution. In general, the capacity or the ability of the waste service institutions in many cities are smaller than the amount of waste that should they manage. The research has been done in 2013, by using qualitative methods. It is concluded that the institution of waste management needs to be split between the regulator and the operator. Dinas works as regulator and BLUD as operator. The separation of role on institution of the waste management will lead the institution’s work getting more effective and efficient. Keywords: Waste management institution, waste management, waste services. ABSTRAK Sampah termasuk permasalahan lingkungan yang dihadapi banyak kota di Indonesia, namun belum semua kota telah memberikan pelayanan persampahan dengan baik. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat pelayanan persampahan di suatu daerah adalah bentuk lembaga atau institusi pengelola sampah yang pada umumnya kapasitas atau kemampuan institusi atau pengelola di daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang harus mereka kelola. Melalui penelitian yang dilakukan pada tahun 2013, dengan menggunakan metode kualitatif disimpulkan bahwa institusi pengelola sampah di daerah perlu memisahkan antara regulator dan operator sehingga pengelolaan sampah di daerah dapat berjalan efisien dan efektif. Regulator dijalankan oleh Dinas dan operator dijalankan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kata Kunci:Lembaga pengelola sampah, pengelolaan sampah, pelayanan persampahan.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
ABSTRACT One of cash waqf management agency in Yogyakarta is Endowments and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Since the year 2011, this institution has manage cash waqf to increase well-being of Muslims in the area. This study aimed to describe the reason that prompted the agency to manage cash endowments, accumulation, investment and distribution. This research is qualitative. Data were collected through library research, focus group discussions and in-depth interviews with managers the Institution of Waqf and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Yogyakarta. The collected data analyzed by means of categorization, classification, and reduction, after that it concluded in accordance with the objectives of the study. The study concluded there are three reasons that drive Endowments and Land Management Agency Regional Board of Nahdlatul Ulama Special Region of Yogyakarta to manage cash endowments, namely theological, sociological and juridical reasons. Raising cash waqf is done in two stages: socialization and certification endowments. Endowments have accumulated cash is invested in deposits at the Bank Syariah BPD Yogyakarta. The value of the benefits derived from the investment funds used as a productive loan without interest. The loan funds must be returned to the Endowment and Land Management Agency PW NU DIY, so that these funds can be used by other borrowers in need. In practice, no loans were not paid off, because the refund of the loan without interest and administrative costs. In addition, the values of the benefits gained from the deposits are also used for education and health assistance. Key words: Cash waqf, management, collecting, investment, distribution. ABSTRAK Salah satu lembaga pengelola wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2011, lembaga ini telah melakukan pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahtaraan umat Islam di daerah tersebut. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan yang mendorong lembaga tersebut mengelola wakaf tunai, penghimpunan, investasi dan distribusinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, focus group discussiondan wawancara mendalam dengan pengelola wakaf tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan cara kategorisasi, klasifikasi, dan reduksi untuk kemudian diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan studi. Studi ini menyimpulkan ada tiga alasan yang mendorong Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai, yakni alasan teologis, sosiologis dan yuridis. Penghimpunan wakaf tunai yang dilakukan dengan dua tahapan, yakni sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. Wakaf tunai yang telah terkumpul diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Syariah BPD Daerah Istiemwa Yogyakarta. Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dana pinjaman itu harus dikembalikan kepada Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan PW NU DIY, agar dana tersebut dapat digunakan oleh peminjam lain yang juga membutuhkan. Dalam praktiknya, tidak ada pinjaman yang tidak terbayar, karena pengembalian dana pinjaman dilakukan tanpa bunga dan biaya administratif. Selain itu, nilai manfaat yang diperoleh dari deposito juga digunakan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan. Kata Kunci: Wakaf tunai, pengelolaan, penghimpunan, investasi, distribusi.

Penulis: Teguh Kurniawan

Abstrak:
ABSTRACT This study aims to explain the conditions of the protection of children, the role of government and the role of the Parliament within the protection of children. The data obtained through library needed. The data has been categorized, classified, and reduced then be concluded in accordance with the objectives of the study. Results of this study concluded that the government has provided protection for children through legal instruments and ratification of various laws on children. However, the government’s role in the protection seen as less effective, therefore, was born then several institutions aimed at protecting children, the National Commission for Child Protection (National Commission on Children) and the Indonesian Child Protection Commission (LPAI). Parliament as a legislative institution, also plays a role in the protection of children, especially to establish laws, monitoring of government policies, and the budget allocated for the realization of child protection in Indonesia. Keywords: Parliament, child protection, legislation, supervision, budgeting, National Commission on Children, KPAI. ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi perlindungan anak, peran pemerintah dan peran DPR dalam perlindungan anak. Data-data yang diperlukan diperoleh melalui studi pustaka. Data tersebut kemudian dikategorisasi, diklasifikasi, dan direduksi kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan tujuan studi. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan bagi anak melalui instrumen hukum dan ratifikasi berbagai peraturan perundangan tentang anak. Akan tetapi, peran pemerintah dalam perlindungan dipandang kurang efektif, oleh karena itu, lahir kemudian beberapa lembaga yang bertujuan untuk melakukan perlindungan anak, yakni Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Parlemen sebagai institusi legislatif, juga berperan dalam perlindungan anak terutama untuk membentuk undang-undang, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, mengalokasikan anggaran bagi terwujudnya perlindungan anak di Indonesia. Kata Kunci: Parlemen, perlindungan anak, legislasi, pengawasan, anggaran, Komnas Anak, KPAI.

Penulis: Tyas Wulandari

Abstrak:
ABSTRACT In an effort to protect Indonesian children, the State has made the Minister of Social Affairs Regulation No. 21 of 2013 on Child Care and Act No. 35 of 2014 on Child Protection. To optimize the child protection efforts, Ministry of Social Affairs seeks to make the program of Family Development Session (FDS) with the purpose to built the knowledge of parenting to Indonesian parents so that it will supports the development and protection of children. This study seeks to see the benefits of the implementation of the FDS program. The research uses qualitative methods. The technique used to collect data is interview and observations of the three informants. The results showed that the FDS program has succeeded in changing the informants parenting style in all three domains, namely affective, behavior and cognitive. In the future the government should ensure that the FDS program is felt by all the people of Indonesia. While the Parliament should encourage the government to be more creative and innovative to make Indonesian children be healthy in spiritual and body owing, to the proper parenting and proper protection. Keywords: Family Development Session (FDS), child protection, PKSA Ministry of Social RI, parenting. ABSTRAK Dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia, Negara telah membuat Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengoptimalkan upaya perlindungan anak Kementerian Sosial RI berupaya membuat program Family Development Session(FDS) dengan tujuan terbentuknya pengetahuan tentang pola asuh pada seluruh orang tua di Indonesia agar dapat mendukung perkembangan dan perlindungan anak. Penelitian ini berupaya melihat gambaran manfaat pelaksanaan program FDS tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara dan observasi terhadap tiga orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program FDS telah berhasil mengubah pola asuh para informan pada ketiga domain, yaitu affective, behavior dan cognitive. Ke depan pemerintah harus memastikan bahwa program FDS ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara DPR RI harus mendorong pemerintah agar lebih kreatif dan inovatif dalam upaya menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat jasmani rohani karena telah mendapatkan pola asuh dan perlindungan yang tepat. Kata Kunci: Family Development Session(FDS), perlindungan anak, PKSA Kemensos RI, parenting.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Indonesia still has some wasted land. With the utilization of existing natural resources, sustainable communities through empowerment is expected to use the land to improve their welfare as well as environmental sustainability guard. Natural resources wisely utilized by the local community is expected to crushing poverty that has long fallen on them. The data used in this article come from secondary data, journals and the results of published studies and using literature methods. Community empowerment through improving the quality of education and knowledge should be encouraged by the central government, local government and investors. Through the cooperation, the local community is expected to be able to participate and play a role in the development of the area. Keywords: Enpowerment, coastal society, investment, Cilacap. ABSTRAK Indonesia masih memiliki sejumlah lahan yang tidur tidak terpakai. Dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, masyarakat melalui pemberdayaan berkelanjutan diharapkan dapat menggunakan lahan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus sebagai penjaga keberlangsungan lingkungannya. Potensi alam yang yang dimanfaatkan secara bijaksana oleh masyarakat setempat diharapkan mampu menggilas kemiskinan yang telah lama menimpa mereka. Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari data sekunder, jurnal dan hasil penelitian yang sudah diterbitkan dengan menggunakan metode literatur agar mendapatkan alternatif mengenai dampak sosial dari pengembangan kawasan Segara Anakan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan perlu didorong oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan investor. Melalui kerjasama tersebut diharapkan masyarakat setempat mampu ikut serta berperan dalam pembangunan di daerah tersebut. Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat pesisir, investasi, Cilacap.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
ABSTRACT PDAM Kabupaten Lebak highly depends on surface water as their only water resources. Currently, it abundantly flows in almost all region of Kabupaten Lebak. However, could it sufficiently provides the raw water in order to anticipate the improvement of service and the impact of climate change? By considering the condition of geology, hydrogeology, hydrology, and climatology, prediction is conducted to determine the availability of raw water supply for PDAM Lebak (Ciujung, Cimadur, and Cilangkahan river basin during the period from 2015 to 2050. The analysis is performed by integrating the climatological analysis using global climate models and water balance analysis using the Thornthwaite Mather method. When the analysis result meets the water demand projection of PDAM Lebak service area, it is known that raw water supply will occur in the year 2029 using B2 scenario and 2030 using A2 scenario in the Ciujung river basin, 2044 using B2 scenario and 2046 using A2 scenario in the Cimadur river basin, and 2037 using B2 scenario and 2039 using A2 scenario in the Cilangkahan river basin. Keywords: Climate change, river basin, raw water supply deficit. ABSTRAK Suplai air baku PDAM Lebak sangat bergantung kepada air permukaan dalam memenuhi kebutuhan air bakunya. Saat ini ketersediaannya masih melimpah dan mengalir di hampir seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Namun, apakah ketersediaan air baku tersebut dapat menjawab tantangan peningkatan pelayanan dan ancaman perubahan iklim? Dengan mempertimbangkan kondisi geologi, hidrogeologi, hidrologi, dan klimatologi, dilakukan prediksi terhadap ketersediaan air permukaan yang menjadi sumber air baku PDAM Lebak, yang meliputi DAS Ciujung, DAS Cimadur, dan DAS Cilangkahan dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2050. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan analisis klimatologi yang menggunakan model-model iklim global sebagai input perhitungan neraca air dalam analisis hidrologi yang menggunakan metode Thornthwaite Mather. Saat dikaitkan dengan proyeksi kebutuhan air bersih di wilayah pelayanan PDAM Lebak, diketahui bahwa terjadi defisit suplai air baku pada tahun 2029 dengan skenario B2 dan 2030 dengan skenario A2 di DAS Ciujung, tahun 2044 dengan skenario B2 dan 2046 dengan skenario A2 di DAS Cimadur, dan tahun 2037 dengan skenario B2 dan 2039 dengan skenario A2 di DAS Cilangkahan. Kata Kunci: Perubahan iklim, daerah aliran sungai (DAS), defisit suplai air baku.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Judul Buku : Jalan Terjal Bersihkan Negeri Fakta Sampah dan 12 Kisah Terbaik Pengelolaannya di Indonesia Penulis : Dini Trisyanti, Ova Candara Dewi, Widita Vidyaningrum, Wulansary Penerbit : PT Sendang Bumi Wastama Tahun : September 2014 Tebal : 185 halaman

Vol. 6 / No. 2 - Desember 2015

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Over the past four decades the cities and towns of Indonesia have experienced dramatic population growth. Population growth makes crisis in land use and agriculture that could undermine the health, security, and sustainability of those cities. The purpose of this study is to determine the land use patterns and its changes over time in Bandung City and Yogyakarta City. The research has been done in 2014, by using qualitative method. By considering urbanization and demographic aspect, this study concludes that decision maker in those cities are inconsistent in implementing Regional Development and Spatial Planning. Generally, local city tempted to allocate land use for housing and real estate for short term reasons. Keywords: Urbanization, land use, Bandung City, Yogyakarta City. ABSTRAK Lebih dari empat dekade, kota-kota di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang dramatis. Pertumbuhan penduduk ini mengakibatkan krisis penggunaan lahan serta pertanian yang berdampak pada kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan kota-kota tersebut. Tulisan ini membahas mengenai pola penggunaan lahan dan perubahan perubahannya sepanjang waktu di Kota Bandung dan Kota Yogyakarta. Penelitian dilakukan pada tahun 2014 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan memerhatikan aspek demografi dan urbanisasi, studi ini menyimpulkan bahwa selama ini terjadi ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam mempertahankan desain wilayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Umumnya pemerintah daerah tergoda untuk mengalokasikan lahan permukiman atau perumahan real estat

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT This research is motivated by the emergence of various conflicts in various cities in Indonesia which is triggered by the activation of ethnicity and religious stereotypes, either individually or in groups in their social interaction. Surabaya is one of the big cities inhabited by various ethnic and religious and those are potential to cause conflict. This study attempts to highlight how the picture of the interaction and the level of trust among ethnic and religious in the city of Surabaya. This study is expected to provide an overview of vertices that have the potential to create conflicts in the future so that it can be anticipated by the Government. Using qualitative method and symbolic interactionism approach, which assumes that the social reality is a series of events that occur in some individuals in the society and lasted consciously and it is related to gestures, vocal, voice, and body expression, it is concluded that the city is a melting pot where people of various ethnic groups and religions merge into one. The conflict occurred because of the characteristics of the groups in conflict distinguishable in the clarity of boundaries between groups in conflict; and the degree of organization of each group are closely related to patterns of interaction and communication that was developed from two sides. Keywords: Etnicity, religion social interaction, symbolic interactionism. ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya beragam konflik di berbagai kota di Indonesia yang dipicu oleh aktivasi stereotip etnisitas dan keagamaan baik itu secara individu maupun kelompok dalam interaksi sosial mereka. Surabaya adalah salah satu kota besar yang dihuni oleh berbagai etnik dan agama yang berpotensi memunculkan konflik. Penelitian ini mencoba menyoroti gambaran interaksi dan tingkat kepercayaan antaretnik dan agama di Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran simpul-simpul yang berpotensi memunculkan konflik di masa depan sehingga dapat diantisipasi oleh Pemerintah. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan interaksionisme simbolik, yang mengasumsikan bahwa realitas sosial merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada beberapa individu dalam masyarakat dan berlangsung secara sadar dan berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara, dan ekspresi tubuh, menyimpulkan bahwa kota adalah melting pot tempat orang dari berbagai macam etnis dan agama melebur menjadi satu. Konflik terjadi karena karakteristik kelompok-kelompok yang berkonflik terbedakan dalam kejelasan batas-batas antara kelompok-kelompok yang berkonflik; dan derajat pengorganisasian masing-masing kelompok yang erat kaitannya dengan pola interaksi dan komunikasi yang dikembangkan dari dua belah pihak. Kata kunci: Etnisitas, agama, interaksi sosial, interaksionisme simbolik.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
ABSTRACT Since the reform of the bureaucracy implemented, effective working hours of employees are strictly enforced within the Secretariat General of the DPR RI. Indirectly, it increases the task challenge of the employee shuttle driver. Plus, the traffic conditions in Jakarta also increasingly congested and chaotic. With such conditions, the driver's workload increased and is expected to affect the quality of the performance. This study aims to measure the workload of employees the shuttle driver, so that researcher can get the information about the suitability between the task demands and the capacity of the driver. To meet these objectives, the type of research used is descriptive research, a study that aims to depict or describe the mental state of the driver's workload objectively shuttle bus to the NASA TLX method. The results obtained are the driver's workload is high, with a score of 66.75. Among the dimensions that exist in the work load, the dimension of the business is the highest level and dimension of frustration is on the lowest level. The age factor and the condition of the vehicle including the driver were contributing to the high workload of the driver. Therefore, recruitment of drivers, as well as repair and replacing the vehicle with the new one, are recommended. Keywords: Workload Analysis, NASA TLX Method, Shuttle Driver Employee. ABSTRAK Semenjak reformasi birokrasi dilaksanakan, jam kerja efektif pegawai diberlakukan secara ketat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Secara tidak langsung, hal ini menambah tantangan tugas pengemudi antar jemput pegawai. Ditambah lagi, kondisi lalu lintas Jakarta juga semakin padat dan semrawut. Dengan kondisi yang demikian, beban kerja pengemudi bertambah dan diduga akan memengaruhi kualitas kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja pengemudi antar jemput pegawai supaya tergambar informasi tentang kesesuaian tuntutan tugas dengan kapasitas yang dimiliki. Untuk memenuhi tujuan tersebut, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan beban kerja mental pengemudi bus jemputan secara objektif dengan metode NASA TLX. Hasil yang diperoleh adalah beban kerja pengemudi tergolong tinggi, dengan skor 66.75. Di antara dimensi yang ada di dalam beban kerja, dimensi tingkat usaha adalah yang tertinggi dan dimensi tingkat frustasi adalah yang terendah. Faktor usia pengemudi dan kondisi kendaraan termasuk yang berkontribusi terhadap tingginya beban kerja pengemudi. Oleh karenanya, rekrutmen pengemudi dan perbaikan, bahkan penggantian kendaraaan dinas dengan yang baru menjadi rekomendasi. Kata kunci: Analisa Beban Kerja, Metode Nasa TLX, pengemudi antar jemput pegawai.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
ABSTRACT The increasing crime rates of violent motorcycle theft, especially by teenagers, is no longer a juvenile delinquency, but a juvenile crime. This paper will evaluates cases of violent motorcycle theft by teenager and identifies the cause by juvenile delinquency theories. By comparing the cases using 10 causes of juvenile delinquency shifting into juvenile crime by United Nation. As the result, I found that adolescent’s transition without self-acceptance; behavior reinforcement and social support system let them into sadistic criminal. Thus, the development system should be corrected to focus on adolescent’s psychological welfare. Keywords: Violent motorcycle theft, juvenile delinquency, sadistic crime, adolescence. ABSTRAK Meningkatnya kasus pembegalan, apalagi yang dilakukan oleh remaja tidak bisa dikatakan sekedar kenakalan remaja, namun sudah menjadi kejahatan. Tulisan ini akan mengevaluasi kasus begal oleh remaja di Kota Depok dan mengidentifikasi penyebabnya berdasarkan teori kenakalan remaja. Penulis membandingkan antara 10 penyebab transisi kenakalan remaja menjadi kejahatan berdasarkan panduan PBB, dengan kondisi lapangan. Hasilnya, ditemukan bahwa ternyata proses transisi remaja yang tidak memiliki penerimaan diri, penguatan perilaku dan sistem pendukung sosial memadai menjadi pendorong terjerumusnya mereka menjadi pelaku kejahatan sadis. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem pembangunan yang berfokus pada pengembangan kesejahteraan psikologis remaja. Kata kunci: Begal, kenakalan remaja, kejahatan sadis, remaja.

Penulis: Joko Riskiyono

Abstrak:
ABSTRACT As the law state, Indonesia has the objective to create common prosperity for all Indonesian citizens without exception. To reach these goals it requires policy in the form of legislation product. The House of Representatives (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), and the Government should involve community in the process of composing legislation, and similarly at the time of its implementation and monitoring. Therefore the goal of establishing legislation for common prosperity can be achieved. This study aims to reveal the aspirations of the people in the preparation of the National Legislation Program (Prolegnas), the role of community participation in the process of legislation, and to see how the state has involve community in the implementation and supervision of the law. The results showed that the DPR, DPD, and the Government have not considered the aspiration of the people in carrying out their legislative functions. Keywords: Legislation, participation,implementation. ABSTRAK Negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan kebijakan berupa produk legislasi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah dalam proses membentuk undang-undang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, begitupun pada saat implementasi dan pengawasan undang-undang tersebut. Dengan demikian tujuan pembentukan undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan umum dapat dicapai. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran aspirasi masyarakat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan menjawab bagaimana keterlibatan masyarakat atas pelaksanaan dan pengawasan suatu undang-undang. Hasil kajian menunjukkan bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah dinilai belum aspiratif dalam melaksanakan fungsi legislasi mereka. Kata kunci: Legislasi, partisipasi, implementasi.

Penulis: DR. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT The background of this paper is the ineffectiveness of implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in many companies. This paper analysis about problems in CSR implementation. The methodology of this paper is literature study. CSR that is regulated in Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 25 of 2007 on Investment, is company commitment to build a better quality of life together with the parties (inside or outside the company) to contribute to a sustainable economy. In this case the empowerment of the community is a part of the commitment. The result of analysis showed that the concept of CSR is good, but unfortunately that until now so many companies do not implement CSR properly. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of programs related to CSR, so the program can be implemented on an ongoing basis and can empower communities. Keywords: CSR, companies, empowerment, welfare, evaluation. ABSTRAK Latar belakang tulisan ini adalah masih belum efektifnya implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di berbagai perusahaan. Tulisan ini mengkaji tentang berbagai masalah dalam implementasi CSR. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan. CSR yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak (di dalam maupun di luar perusahaan) untuk berkontribusi dalam ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari komitmen tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep CSR memang bagus, namun sayangnya hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan Program CSR agar program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat memberdayakan masyarakat. Kata kunci: CSR, perusahaan, pemberdayaan, kesejahteraan, evaluasi.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
ABSTRACT The change of government in 2014 was followed by changes in education policy. One of the changes in educational policy is the rule of the National Exam. Some of these changes include: UN 2015 will no longer be the only graduation requirements; expansion of the UN text printing; Computer Based Test implementation; and the assessment of UN Integrity. This article will study the policy change of National Examination (UN) in 2015, both in the implementation, objectives, and results. By using the methods of literary study it was found that the implementation of the UN in 2015 turned out to be the average score of the UN 2015 did not change significantly, but the UN Integrity Index showed a bad portrait of education in Indonesia. Keywords: Education, education policy, national examination, Computer Based Test. ABSTRAK Perubahan pemerintahan pada 2014 diikuti dengan perubahan kebijakan pendidikan. Salah satu perubahan dalam kebijakan pendidikan adalah aturan tentang Ujian Nasional. Beberapa perubahan tersebut di antaranya: UN 2015 tidak lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan; perluasan pencetakan teks UN; pelaksanaan Tes Berbasis Komputer; dan penilaian Integritas UN. Tulisan ini akan mengkaji perubahan kebijakan Ujian Nasional (UN) 2015, baik dalam pelaksanaan, tujuan, dan hasilnya. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan ditemukan bahwa pada pelaksanaan UN 2015 ternyata nilai rata-rata UN di tahun 2015 tidak berubah secara signifikan, namun Indeks Integritas UN menunjukkan potret buruk pendidikan di Indonesia. Kata kunci: Pendidikan, kebijakan pendidikan, ujian nasional, Test Berbasis Komputer.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Judul Buku : Suara dari Desa Menuju Revitalisasi PKK Penulis : Ani W. Soetjipto dan Shelly Adelina Penerbit : CV Marjin Kiri Tahun Terbit : 2013 Jumlah Halaman : xiii, 222 halaman ISBN : 978-979-1260-19-0

Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Pengaturan mengenai pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keperawatan masih belum tegas dan jelas. Akibatnya pengakuan keperawatan sebagai sebuah profesi dan jumlah perawat yang mendominasi tenaga kesehatan belum optimal.Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Tujuan penulisan untuk mengetahui kondisi sistem pendidikan keperawatan selama ini dan harapan kedepannya, sehingga dapat menghasilkan tenaga perawat yang berkualitas.Berdasarkan hasil kajian, untuk menghasilkan tenaga perawat yang berkualitas diperlukan pendidikan keperawatan yang berkualitas pula. Sebab Pendidikan keperawatan merupakan satu proses penting yang harus dilalui oleh setiap perawat.Ini merupakan suatu upaya penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan keperawatan dimana diperlukan sebuah standar penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan penelitian keperawatan.

Penulis: Arrista Trimaya

Abstrak:
Intisari dari hubungan kerja adalah upah, yaitu imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja. Pemberian upah dari suatu pemberi kerja kepada tenaga kerja pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, dan hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dalam pelaksanaan pemberian upah salah satu aspek tidak dapat dihilangkan. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Kegiatan studi kepustakaan dimaksudkan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data, dan materi yang memuat informasi berkaitan dengan sistem pengupahan. Dari hasil studi kepustakaan tersebut diperoleh simpulan mengenai pentingnya diberlakukan suatu sistem pengupahan nasional. Sistem diperlukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum tenaga kerja. Pemberlakuan upah minimum melalui sistem pengupahan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dalam setiap kehidupan manusia selalu menghasilkan sampah dan sampah menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma sampah menjadi suatu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah seperti yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008, telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Dengan komitmen pemerintah daerah yang kuat muncul berbagai inovasi dalam pemanfaatan sampah di kota tersebut.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem remunerasi di dalam reformasi birokrasi, yaitu dengan mengacu pada teori keadilan organisasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan, ada upaya nyata dari pemerintah untuk menerapkan prinsip keadilan di dalam penerapan remunerasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan prinsip keadilan ini tergambar dari adanya pertimbangan kontribusi pegawai di dalam penentuan tunjangan kinerja. Meskipun demikian, pembenahan selanjutnya untuk sistem remunerasi masih perlu dilakukan. Kontribusi dalam penentuan besaran tunjangan kinerja masih ditekankan pada disiplin, dibanding pencapaian prestasi itu sendiri. Selain itu, anggaran untuk pelaksanaan remunerasi itu sendiri masih menjadi kendala. Untuk membayar remunerasi pegawai, hingga mencapai kondisi ideal ternyata masih sulit dilakukan dalam satu dekade ini. Kesesuaian antara strategi dengan respon pegawai perlu didiagnosa secara terus-menerus, karena karakteristik birokrasi dalam suatu pemerintahan berbeda satu sama lain. Penerapan prinsip keadilan dalam sistem remunerasi hanya merupakan bagian dari strategi untuk mengatasi perilaku kontraproduktif. Dukungan strategi lain tetap diperlukan, supaya remunerasi bisa berjalan secara optimal, sesuai dengan yang diharapkan.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Madrasah memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Saat ini pendidikan madrasah masih dianggap pendidikan “kelas dua”. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan madrasah masih menghadapi sejumlah masalah besar mulai seperti persoalan pengelolaan dan rendahnya mutu pendidikan madrasah. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kiprah madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia, permasalahan madrasah, peluang, dan tantangan madrasah. Madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang kemudian melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detil. Berbagai persoalan dihadapi madrasah antara lain pengelolaam pendidikan, kesenjangan antara negeri dan swasta, mutu madrasah, serta kurikulum. Tetapi madrasah memiliki kekuatan dengan situasi masyarakat yang mulai peka terhadap pendidikan Islam menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi madrasah.

Penulis: A. M. Kartaatmaja

Abstrak:
Aktivitas penanaman, produksi, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba ilegal dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN menargetkan tahun 2015 untuk mencapai zona ASEAN bebas narkoba. Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan, untuk menelaah fenomena penyebaran narkoba di wilayah ASEAN. Dari hasil studi literatur terlihat bahwa wilayah ASEAN memang rawan terhadap kejahatan trans-nasional, termasuk penyelundupan narkoba.Masyarakat Indonesia perlu mewaspadai terjadinya peningkatan kejahatan trans-nasional sebagai efek samping dari kebebasan arus tersebut. Keluarga dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba ilegal harus dikendalikan melalui pengurangan suplai dan permintaan.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Bank Sampah merupakan salah satu alternatif pengelolaan sampah di Indonesia. Bank Sampah Malang (BSM) merupakan salah satu Bank Sampah yang telah berdiri dengan mapan dan banyak dijadikan percontohan. Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat efektivitas pengelolaan sampah di BSM dari sudut pandang aspek pengelolaan sampah. Dari aspek kelembagaan, koperasi dinilai cukup efektif membuat BSM bisa mandiri dan berdikari. Hambatan masih banyak dialami dari segi pembiayaan, sedangkan dari segi regulasi masih diperlukan regulasi pendukung untuk memperkuat kinerja BSM. Selama ini, peran serta masyarakat sudah cukup baik, tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman yang belum merata. Aspek teknik operasional sudah berjalan dengan efektif namun kendala tempat menjadi masalah utama.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Judul Buku : Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional Penulis : Dina Y. Sulaeman Penerbit : IIMan Depok Tahun Terbit : 2013 Jumlah Halaman : xvii, 238 halaman ISBN : 978-602-8648-12-7

Vol. 5 / No. 2 - Desember 2014

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
ABSTRACT In order to achieve the national health developments goals, we need health workforce who are competent, responsible, uphold ethical standards and spread evently all over Indonesia. But in fact, health workforce in Indonesia still face a lot of problem. Therefore the parliament and the government formed health workforce act as a legal reference to handle the problems. This research was conducted to determine health policy triangle in forming health workforce act. With qualitative approach, the study concluded that the actors come from the government, the president, the legislators, interest groups and political party. The content include aspects of professionalism and the relationship between the health workforce. The context includes aspects of cultural, social, political, economic, and legal. The process began in 2010 until 2014. This study recommended that in order to get common perspective, the public and the stakeholders should get involved more intensely. Keywords: Health policy, health workforce act, policy triangle. ABSTRAK Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional, diperlukan tenaga kesehatan yang berkompeten, bertanggung jawab, menjunjung tinggi kode etik, dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan masalah tenaga kesehatan di Indonesia. Kenyataan ini mendorong DPR bersama-sama dengan pemerintah untuk membentuk RUU Tenaga Kesehatan sebagai payung hukum dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterlibatan segitiga kebijakan kesehatan dalam pembentukan UU Tenaga Kesehatan. Dengan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa aktor berasal dari pemerintah, presiden, anggota legislatif, kelompok kepentingan dan partai politik; konten meliputi aspek keprofesian dan hubungan antarsesama profesi; konteks meliputi aspek budaya, sosial, politik, ekonomi, dan hukum; proses dimulai tahun 2010 hingga tahun 2014. Penelitian merekomendasikan agar masyarakat ataupun kelompok kepentingan lebih aktif terlibat, sehingga dapat memeroleh kesamaan pandangan terhadap suatu pembentukan kebijakan. Kata Kunci: Kebijakan kesehatan, UU Tenaga Kesehatan, segitiga kebijakan.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT The background of this review is the fact that today’s society marginalize Pancasila as the values and moral insocial interaction. By using contemporary sociological perspectives that develops relationships between individual and structures the writer concludes that pancasila as the vision of social change, see the reciprocal relation between individual and structure. It has greatly affect the quality of social change in the society. The consequence of this view is that Pancasila materialized in values and morality embodied in individual and collective level. Therefore it has become our collective duty to contextualized and implement Pancasila in a variety of direction of life in national and state levels. Keywords: Pancasila, social interaction, individu, structure. ABSTRAK Tinjauan ini dilatarbelakangi dengan adanya fakta dalam masyarakat dewasa ini, yang memarginalkan Pancasila sebagai nilai dan moral dalam interaksi sosial. Dengan menggunakan perspektif sosiologi kontemporer yang mengembangkan relasi individu dan struktur, diperoleh kesimpulan bahwa sebagai visi perubahan sosial, Pancasila memandang relasi individu dan struktur secara timbal balik. Hal ini sangat memengaruhi kualitas perubahan sosial di tengah masyarakat. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa Pancasila terwujud dalam nilai dan moralitas pada tataran individual sekaligus tataran kolektif. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk melalui upaya kontekstualisasi dan implementasi Pancasila dalam berbagai aras kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata kunci: Pancasila, interaksi sosial, individu, struktur.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
ABSTRACT The rising number of violence and bullying cases between studentis worrying. Some people accused violence anime as the cause. However, violence anime shows not only aggression acts, but also delivering positive values needed by children. Data from anime forums suggests such animes deliver ideas kind of like: hard working, never give up, altruism, and solidarity. This means violence acts among school age children may derive from other variables. Keywords: anime, violence, school age children. ABSTRAK Meningkatnya kasus kekerasan dan bullying sesama murid sekolah menimbulkan kekhawatiran. Ada pihak yang mengganggap terpaparnya anak-anak usia sekolah dengan tayangan kekerasan seperti anime yang menjadi penyebab. Akan tetapi, anime kekerasan tidak saja menampilkan adegan agresi namun menyisipkan nilai-nilai positif yang perlu ditiru anak-anak. Hasil pengumpulan data terhadap forum anime menemukan ide-ide seperti kerja keras, pantang menyerah, senang membantu dan setia kawan merupakan hal yang menonjol dari anime. Oleh karena itu, perilaku kekerasan anak usia sekolah dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain. Kata kunci: anime, kekerasan, anak usia sekolah.

Penulis: Imam Subkhan

Abstrak:
ABSTRACT After more than a decade Indonesia entered the Reform era, there is now a desire among some politicians and intellectuals to revive the concept of the Guidelines (GBHN) to guide development planning as it was once used under the New Order regime. The desire was based on the view that the current development planning has led to much turmoil, collision and no sustainability. This paper describes the Guidelines used for development planning in the reform era called Long Term Development Plan (RPJPN) is somewhat similar to the Guidelines (GBHN) in the perspective of theory of modernization development. Therefore, chaos, development planning collision is actually not caused by the absence of the Guidelines itself, but rather on the changes of the state power system into more horizontal system so that no state agency is able to fully control the development planning from the center down to regions, something which was done well in the era of the New Order. Keywords: GBHN, RPJPN, Modernist, Development. ABSTRAK Setelah lebih dari satu dasawarsa Indonesia memasuki era reformasi, ada keinginan dari sebagian kalangan politisi dan intelektual untuk menghidupkan kembali konsep GBHN sebagai panduan perencanaan pembangunan sebagaimana pernah digunakan oleh rezim Orde Baru. Keinginan itu didasari oleh pandangan bahwa perencanaan pembangunan saat ini banyak mengalami kekacauan, benturan dan tidak ada kesinambungan. Tulisan ini ingin memperlihatkan bahwa dalam era reformasi panduan perencanaan pembangunan tetap ada yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) yang memiliki kemiripan dengan GBHN dalam perspektif teori modernisasi pembangunan. Oleh karena itu kekacauaan, benturan perencanaan pembangunan itu bukanlah disebabkan oleh ketiadaan panduan, namun lebih pada perubahan sistem kekuasaan negara yang semakin horisontal sehingga tidak ada lembaga negara yang mampu mengontrol secara penuh perencanaan pembangunan dari pusat sampai daerah sebagaimana terjadi pada era Orde Baru. Kata Kunci: GBHN, RPJPN, Modernis, Pembangunan.

Penulis: Herlina Astri

Abstrak:
ABSTRACT Becoming street children is not a desirable option to everyone, especially for security issues. Street children often seen as a problem, and there are no regulations yet to overcome this phenomenon. This paper uses the study of literature, to explore the causes, way of life, and the vulnerabilities faced by street childrencaused them tend to behave deviantly. Results of the study indicates that the presence of street children mostly caused by poverty, personality disorder, and external factors of the child. They have their own way of life and are oftenly regarded as the dregs of society. Unfavorable streetlife conditions and the lack of supervision from the family makes street children are particularly vulnerable to various forms of violence. To solve the problems of street children, a comprehensive change is needed so that they will not live and workin the street again. Keywords: Street children, way of life, deviant behavior. ABSTRAK Menjadi anak jalanan bukan pilihan yang diinginkan setiap orang, terutama untuk masalah keamanan. Anak jalanan sering dianggap sebagai sebuah masalah, dan belum ada peraturan yang dapat untuk mengatasi fenomena ini. Tulisan ini menggunakan studi literatur untuk mengeksplorasi penyebab, tatanan hidup, dan kerentanan yang dihadapi anak jalanan sehingga cenderung berperilaku menyimpang. Hasil kajian menunjukkan keberadaan anak jalanan disebabkan oleh kemiskinan, penyimpangan kepribadian, dan faktor luar dari anak tersebut. Mereka memiliki tatanan hidup sendiri dan seringkali dianggap sebagai sampah masyarakat. Kehidupan jalanan yang tidak kondusif dan kurangnya pengawasan dari keluarga menjadikan anak jalanan sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan. Oleh karenanya, untuk menanggulangi masalah anak jalanan diperlukan perubahan menyeluruh agar mereka tidak kembali hidup dan bekerja di jalanan lagi. Kata kunci: Anak jalanan, tatanan hidup, perilaku menyimpang.

Penulis: M.J. Maspaitella

Abstrak:
ABSTRACT Empowerment constitutes one of the ways to increase society’s ability to meet their need. The goal of empowerment is to develop the potency and strength of the poor or the vulnerable group and transform them into a strong group. Effort to identify the potency of the society can be done with various approach and strategy. One of the approach or strategy is by the social work approach. Social worker as professional helper have the task to revamp the socially dysfunction society through empowerment activity. Key words: Empowerment, community, social work approach. ABSTRAK Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Efek pemberdayaan adalah mengembangkan potensi atau kekuatan kelompok miskin atau rentan sebagai kelompok yang kuat. Pengakuan akan potensi diri dalam masyarakat diperoleh melalui berbagai pendekatan dan strategi. salah satu pendekatan atau strategi yang digunakan secara tertulis adalah pendekatan pekerja sosial. Pekerja sosial sebagai pembantu profesional memiliki tugas untuk merubah masyarakat yang tidak berfungsi secara sosial menjadi berfungsi melalui kegiatan pemberdayaan. Kata kunci: Pemberdayaan, komunitas, pendekatan pekerja sosial.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
ABSTRACT Psychological scientists from non western countries questioning the validity and relevance of psychological theories built by European-American psychologist used to study the condition of non-western societies. Psychology Theories from the west were built from western culture with respondents from medium socio economic groups and mostly students, and it is considered incompatible with the conditions of non-western societies. Therefore, there is a growing need for the contextually and culturally campatible pscyhology theoryand it manifests in the indigenous psychology movement, led by psychology scientists from non-western countries. This article explained what is meant with indigenous psychology, its difference with cross-cultural psychology, and things need to be strengthened by indigenous psychology movement, so that it can stand in line with established paradigms of psychology. Keywords: Indigenous Psychology, Cross Cultural Psychology, Theory Study. ABSTRAK Para ilmuwan psikologi nonnegara barat mempertanyakan validitas dan relevansi penggunaan teori-teori psikologi yang dibangun oleh ilmuwan psikologi barat (Eropa-Amerika) ketika digunakan untuk mempelajari masyarakat nonbarat. Teori-teori psikologi dari Eropa-Amerika yang dibangun oleh budaya barat dengan responden dari kelompok sosial ekonomi menengah dan kebanyakan mahasiswa, dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat nonbarat. Karenanya, berkembang kebutuhan adanya teori psikologi yang dibangun sesuai dengan konteks dan budaya masyarakatnya, sehingga muncullah gerakan psikologi indijinus (indigenous psychology). Gerakan ini dimotori ilmuwan-ilmuwan psikologi dari negara-negara nonbarat. Dalam artikel ini, dijelaskan apa yang dimaksud psikologi indijinus, perbedaannya dengan psikologi lintas budaya, dan hal-hal yang harus diperkuat dari gerakan psikologi indijinus agar dapat berdiri sejajar dengan paradigma-paradigma dalam psikologi yang sudah mapan. Kata Kunci: Psikologi Indijinus, Psikologi Lintas Budaya, kajian teori.

Penulis: Miftachul Chusnah

Abstrak:
Judul Buku : Deradikalisasi Pemahaman al-Quran dan Hadis Penulis : Nasaruddin Umar Penerbit : PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Tahun : 2014 Tebal : 436 halaman

Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013

Penulis: DR. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dalam rangka memberikan masukan bagi pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di DPR RI. Latar belakang penelitian adalah adanya program jaminan sosial milik pemerintah daerah di tengah ketidakmampuan pemerintah pusat memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan maksud untuk menganalisis penyelenggaraan jaminan sosial di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya koordinasi dan sharing sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Penelitian ini dilakukan terhadap keluarga miskin perkotaan yang pada umumnya terikat bersama dalam jaringan hubungan yang kompleks, bersilangan dan berubah-ubah yang secara bersama menguatkan eksistensi masyarakat itu. Produktivitas ekonomi keluarga miskin ditopang oleh semua anggota keluarga termasuk anak-anak dengan pembagian kerja yang pasti. Dengan pendekatan kualitatif- fenomenologis, penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kemandirian rumah tangga didukung oleh ikatan keluarga yang kuat, saling percaya diantara sesama anggota keluarga, saling berbagi, dan kebersamaan dalam memecahkan masalah. Interaksi antar keluarga dalam komunitas yang juga didasari oleh norma kepercayaan, tolong menolong, dan kebersamaan, sebagai modal sosial yang penting bagi terbentuknya jaringan sosial.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Artikel ini hendak memahami pendidikan karakter di pesantren dan menjelaskan nilai-nilai pembentuk karakter santri dan strategi pelaksanaan pendidikan karakter di pesantren. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Pesantren merupakan institusi pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter secara integral dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran yand ada dalam pesantren. Karena itu terbentuklah kultur khas pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan di luar pesantren. Nilai-nilai yang dikembangkan pesantren dalam membentuk karakter santrinya meliputi lima nilai yakni: keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan yang dilandasi oleh semangat agama, dan kebebasan. Di samping itu Pondok pesantren moderm pada umunya mengembangkan motto yang dibuat oleh Pondok Modern Gontor, motto tersebut adalah: berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas. Nilai-nilai pembentuk karakter pesantren modern itu kemudian diimplementasikan baik dalam proses pembelajaran, pembentukan budaya pesantren, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Penulis: Fita Nilam Pratiwi

Abstrak:
Belum banyak penelitian empiris yang menghubungkan perilaku seksual seseorang dengan perspektifnya memandang dunia (atau: pandangan dunia), meskipun kajian-kajian spekulatif yang berkenaan dengan hal tersebut telah banyak terdapat dalam literatur. Penelitian ini melakukan pengukuran empiris terhadap pandangan dunia partisipan dengan Worldview Analysis Scale dan perilaku seksual partisipan dengan Garos Sexual Behavior Inventory. Partisipan penelitian ini terdiri atas 200 orang (52% laki-laki, 48% perempuan; Rerata usia 24.23 tahun; Simpangan baku usia 1.92 tahun), yang dijaring dengan teknik penyampelan convenience insidental di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara pandangan dunia komunalisme dengan ketidaknyamanan seksual (r = 0.239, p ‹ 0.01) dan pandangan dunia realisme terukur dengan ketidaknyamanan seksual (r = -0.187, p ‹ 0.01).

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Dinamika program transmigrasi sejak zaman kolonial hingga memasuki era desentralisasi (otonomi daerah) banyak memberikan output dan outcome baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Pada level implementasi program transmigrasi masih ditemui kendala dan persoalan di lapangan. Diperlukan upaya untuk mengkaji kembali mengenai strategi yang komprehensif dan lintas sektor agar implementasi program transmigrasi tidak mengalami kendala. Sebagai upaya pertahanan negara maka ke depan lokasi transmigrasi dapat ditempatkan pada wilayah-wilayah perbatasan negara. Tulisan ini berupaya mengulas perubahan dan peran strategis ketransmigrasian dengan berdasarkan pada paradigma baru

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Pemerintah telah menyusun kurikulum yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. Perubahan kurikulum juga mengubah peran guru dalam implementasi kurikulum. Tulisan ini disusun berdasarkan kajian dari berbagai sumber seperti buku, makalah, dan media massa. Pada kurikulum 2013 peran guru berkurang dibandingkan peran guru pada KBK dan KTSP yaitu sebagai pelaksana teknis. Hal ini membuka peluang bagi guru untuk dapat mengoptimalkan efektivitas pembelajaran di kelas dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru serta optimalisasi guru dalam pembelajaran.

Penulis: Eri Devras

Abstrak:
Salah satu isu kesejahteraan anak yang sedang tumbuh keprihatinan nasional adalah masalah tingkat harga diri (self-confidence) anak jalanan. Fenomena luas anak jalanan dengan tingkat rendah harga diri di Jakarta adalah masalah yang kompleks. Menghadapi hal tersebut pemerintah harus responsif terhadap fenomena meningkatnya jumlah anak jalanan. Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan tingkat harga diri anak jalanan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari perilaku yang cenderung negatif seperti kekerasan, masalah penyalahgunaan obat, pelecehan seksual, prostitusi, masalah penyakit menular seksual (PMS/ HIV/AIDS) dan lain-lain. Upaya untuk meningkatkan harga diri anak jalanan membutuhkan upaya ekstra dari pemerintah DKI antara lain dengan mentoring, konseling, pendidikan, menyediakan pekerjaan, dan sebagainya.

Vol. 4 / No. 2 - Desember 2013

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi Kota Batam ternyata telah memarginalkan masyarakat setempat, yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan yang tinggal di daerah-daerah pesisir (hinterland). Mereka hidup dalam kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pemberdayaan yang dilakukan kurang berhasil karena Pemerintah Kota Batam lebih banyak memberikan modal usaha dalam memberdayakan masyarakat. Tetapi kurang dalam mengamankan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Bagi masyarakat pesisir, sumber daya alam pesisir adalah aset. Oleh karenanya, ada dua hal utama yang harus dilakukan untuk memberdayakan mereka, yaitu melakukan pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan memberikan modal untuk usaha.

Penulis: Muhammad Arifin Siregar

Abstrak:
Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat pada kawasan permukiman kumuh berat bersedia menerima program konsolidasi tanah perkotaan dan variabel apa saja yang berpengaruh. Studi ini menggunakan kasus di RW 014 Kelurahan Kebon Melati, Jakarta Pusat. Data primer diperoleh dari 100 responden, menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis regresi berganda model logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesediaan masyarakat cukup tinggi, yakni sebesar 64%. Adapun variabel yang signifikan berpengaruh untuk menerima program adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan, asal daerah, jumlah keluarga, luas tanah, jumlah lantai bangunan, lama tinggal, umur bangunan, jumlah kamar, adanya jaminan mendapatkan SHMRSS dan adanya jaminan ganti rugi biaya relokasi.

Penulis: Tyas Wulandari

Abstrak:
Pendidikan dan kualitas guru merupakan hal yang penting di Indonesia, karena kualitas guru SLB yang sangat berperan dalam peningkatan kualitas siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan subjektif (SWB) di guru SLB. Penelitian melibatkan 22 orang guru SLB bagian B dan C Bagaskara Sragen. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis data menggunakan analisis Crosstab. Sebagai metode pendukung dilakukan interview dan observasi di lapangan sebelum dilakukannya penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi SWB pada guru tidak dapat ditentukan oleh masa kerja guru. Dimana Subjective well-being (SWB) pada guru secara keseluruhan berada pada kategorisasi tinggi. Terdapat beberapa faktor dari lingkungan yang mampu mempengaruhi kondisi SWB dari individu, antara lain: adanya otonomi, kontrol diri dan memiliki pemahaman akan diri sendiri, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, hubungan yang positif (hangat) dengan orang lain dan penerimaan diri.

Penulis: Miftachul Chusnah

Abstrak:
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh bimbingan konseling dan ekstrakurikuler terhadap karakter peserta didik kelas IX Madrasah Tsanawiyah Negeri “X” Jakarta. Populasi yang diambil sebanyak 272 dan sampel penelitiannya sebanyak 135 peserta didik. Instrumen pengumpulan datanya menggunakan angket-kuisioner. Hasil penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif dengan teknik regresi dan korelasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) bimbingan konseling dan ekstrakurikuler berpengaruh posistif terhadap karakter peserta didik; (2) semakin baik pelaksanaan bimbingan konseling dan ekstrakurikuler maka cenderung akan semakin baik pula peningkatan karakter peserta didik MTs N “X”.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Peningkatan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menunjukkan lemahnya pelindungan terhadap masyarakat dari faktor risiko gangguan jiwa. Sumber daya kesehatan jiwa belum mampu menangani lonjakan ODGJ, perlu dilakukan langkah preventif untuk mencegah bertambahnya ODGJ baru. Pelindungan ini perlu dilakukan terutama bagi mereka yang berisiko mengalami gangguan jiwa agar tidak menurunkan kualitas kesehatan jiwanya. Kajian ini mengklasifikasikan 4 kelompok berisiko gangguan jiwa yang harus dijadikan subjek pelindungan, yaitu berdasarkan usia, kondisi psikososial, kondisi ancaman, dan kondisi fisik. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) perlu membuat peraturan perundang-undangan yang berperspektif kesehatan jiwa dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko gangguan jiwa.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Dalam dua dekade terakhir telah bermunculan kajian-kajian literatur tentang elit meskipun jumlahnya masih sedikit. Elit adalah orang-orang yang karena posisinya dan atau perannya dapat memengaruhi keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan orang banyak sehingga setiap perilaku, pengambilan keputusan, dan pola pikir elit menarik untuk dipelajari secara lebih mendalam. Namun kenyataannya menjadikan elit sebagai responden memberikan tantangan tersendiri. Di antara banyak pendekatan dalam metode kualitatif, teknik wawancara yang paling banyak digunakan untuk mengkaji elit, karena itu artikel ini membahas tantangan-tantangan yang akan dihadapi peneliti ketika mewawancarai para elit. Mulai dari hal-hal yang harus dipersiapkan peneliti sebelum melakukan wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Dengan persiapan yang baik maka proses penelitian dapat berjalan secara optimal.

Vol. 3 / No. 2 - Desember 2012

Penulis: Hariyanto

Abstrak:
ABSTRACT Aristocrat (priayi) closely related to the attributes of power, wealth, and prestige in the social structure of Java. This paper revisited the relationship between aristocrat-aristocracy and growing corruption, collusion and nepotism (CCN) prior to Indonesian Independence in 1945 to date from socio-culture point of view. The study showed that over those periods, there were relations between the aristocratic attributes of honor, power, and the practice of CCN at Sleman Regency. Keywords: Priayisme, corruption, collusion and nepotism. ABSTRAK Priayi terkait erat dengan atribut kekuasaan, kekayaan dan kehormatan dalam struktur sosial masyarakat Jawa. Tulisan ini menunjukkan hubungan antara priayisme dengan tindak korupsi yang berkembang sebelum kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang dalam sudut pandang sosial budaya. Hasil penelitian di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan yang melekat pada atribut priayi masyarakat Sleman pada berbagai periode terkait dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kata Kunci: Priayisme, korupsi, kolusi, nepotisme.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Variousissues in social are common amongst the urban poor. Similarly, areas along the banks of Ciliwung River are regularly face the risk of flooding. Quantitative approach was usedto investigate the role of social capital in increasing the economic resilience of poor families along the banks of Ciliwung River. The results showed that collective action and willingness to work together are two instrumental variables in predicting families’ resilience, followed by information and communication variables, as well as by the actors compare to by communities along the banks which gave greater role in families’ economic resilience. Keywords: Economic resilience, social capital, communities along the banks of Ciliwung River. ABSTRAK Berbagai permasalahan sosial terjadi pada penduduk miskin perkotaan. Begitu pula pada masyarakat bantaran Sungai Ciliwung yang sering mengalami musibah banjir. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan penelitian untuk mengetahui keberadaan peran modal sosial dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga miskin di Komunitas Bantaran Sungai Ciliwung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi kolektif dan bekerja bersama adalah variabel yang paling berperan dalam memprediksi ketahanan keluarga, kemudian diikuti variabel informasi dan komunikasi, serta peran aktor dalam ketahanan ekonomi keluarga yang lebih besar dibandingkan dengan peran masyarakat sekitarnya. Kata kunci: Ketahanan ekonomi, modal sosial, komunitas bantaran Sungai Ciliwung.

Penulis: Herlina Astri

Abstrak:
ABSTRACT Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Indonesia should adapt to local situation and characteristics of the human being. This paper aimsat elaborating the implementation and benefits of CSR in Indonesia. The writing process was conducted by consulting a number of sources to draw conclusions. The results showthat the realization of CSR to its surrounding community can be done through a variety of community development programs. It is a new way to fram esustainable benefits of CSR to society maximizing building potential. Keyword: CSR, Quality of Life, Socio-Economic Welfare. ABSTRAK Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia, sebaiknya diadaptasikan dengan situasi dan kondisi lokal karakteristik manusianya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh mengenai pelaksanaan dan manfaat CSR di Indonesia. Penulisan dilakukan denga nmencari acuan dari berbagai sumber-sumber referensi dan menarik simpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitarnya dapat dilakukan dengan membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Ini merupakan suatu cara baru untuk memberikan manfaat CSR secara berkelanjutan pada masyarakat dengan membangun potensi yang dimilikinya. Kata kunci: CSR, kualitas hidup, kesejahteraan sosial-ekonomi.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
ABSTRACT Community Empowerment Program is not just the responsibility of the government in tackling social problems in a community. Community Empowerment is also the responsibility of all parts of the nation, including community organizations. This conceptempha sizes empowerment to create a self-sufficient community. Orphanage’s Purse (Dompet Dhuafa) is one of many community organizations in Indonesia and now has spent quite alot of community empowerment efforts. Some of them are health care and education to name but a few. Keywords: Empowerment, organizations, community. ABSTRAK Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan upaya yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menanggulangi berbagai masalah sosial yang terdapat di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah tanggung jawab segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya adalah organisasi masyarakat. Konsep ini menekankan pada pemberdayaan dengan menciptakan kemandirian masyarakat. Dompet Dhuafa adalah salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia dan saat ini telah cukup banyak melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah pelayanan kesehatan masyarakat dan pendidikan. Kata Kunci: Pemberdayaan, organisasi, masyarakat

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
ABSTRACT Nursing in Indonesia began develop into a profession through a National Workshop on Nursing in 1983. Along the times, there is a transfer of nurses, not only work in the country but also abroad. Therefore, ASEAN established MRA on Nursing Services in 2006 as a joint commitment to the ASEAN countries in facilitating the movement of nurses. However, Indonesia, Lao PDR and Viet Nam hasn’t ratified the commitment. On the other hand, many Indonesian nurses are working abroad, especially in ASEAN countries. So the MRA on Nursing Services give impact on nursing Indonesia. This paper would like to analyze the condition of nursing in Indoneia, the regulations related to nursing, main attention the arrangement and impact on nursing services in Indonesia. Keywords: Nurse, MRA on nursing services, nursing board, nurse’s license. ABSTRAK Perawat di Indonesia mulai berkembang menjadi sebuah profesi melalui sebuah Lokakarya Nasional Keperawatan pada tahun 1983. Seiring perkembangan zaman, terdapat perpindahan perawat bukan hanya bekerja di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Untuk mengatur perpindahan perawat, ASEAN membuat kesepakatan Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services pada tahun 2006 sebagai komitmen bersama negara-negara ASEAN dalam memfasilitas pelayanan jasa perawat. Namun Indonesia, Laos dan Vietnam belum meratifikasi komitmen tersebut. Di lain pihak, perawat Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri terutama di negara-negara ASEAN. MRA on Nursing Services memiliki dampak pada keperawatan Indonesia. Tulisan ini ingin menganalisis kondisi keperawatan di Indonesia, peraturan yang mengatur keperawatan, fokus perhatian dalam MRA on Nursing Services dan dampak MRA on Nursing Services pada profesi perawat Indonesia. Kata Kunci: Perawat, MRA on nursing services, badan keperawatan, lisensi perawat.

Penulis: Susanto

Abstrak:
ABSTRACT This paper aims at explaining some factors that led to the practice of underage marriage in Sukabumi West Java. Using qualitative research methods, it was found that the five factors are: the perception on puberty term, sustenance perception, the perception of the age limit of marriage, perceptions about who is more deal to get married first, and perceptions to reduce the economic burden of the family. In addition, the practice of underage marriage that occurred are followed by a variety of issues such as: gender discrimination, divorce, lack of family stability, and parenting mistake. The practice of underage marriage is also reinforced by factors such as religious texts and cultural interpretations adopted by the community. Keywords: Interpretations of religion, culture patron, puberty, gender discrimination, and divorce. ABSTRAK Praktik perkawinan dini umumnya diperkuat oleh penafsiran ajaran agama yang keliru dan budaya yang dianut masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik perkawinan dini yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Dengan pendekatan kualitatif, ditemukan lima hal pembentuk persepsi masyarakat untuk melegalkan perkawinan dini, yaitu: akil balig, rezeki, batas usia perkawinan, siapa yang lebih ideal untuk menikah terlebih dahulu, dan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Praktik perkawinan ternyata juga menyebabkan terjadinya beberapa masalah sosial lain, yaitu: diskriminasi gender, perceraian, lemahnya stabilitas keluarga, dan pola asuh anak yang kurang baik. Praktik pernikahan dini juga diperkuat oleh faktor budaya dan tafsir agama yang tekstual yang diterima oleh masyarakat. Kata Kunci: Tafsir agama, patron budaya, akil balig, diskriminasi gender, perceraian.

Penulis: M. Arwan Hamidi

Abstrak:
ABSTRACT The development of Islamic education, especially in Madrasah or Islamic school is needed to improve the quality of religious education. Madrasah is the representation of an implementation of a devoted Islam (kaffah), because Madrasah is believed to be able to integrate the religion and modern knowledge to the students. The best education will produce the best students too. This is reflected on the activities that students do in education process. The succeed of the school’s principal in managing his educational institution is the key to successfully improve the quality of the school especially to develop human resources. Keywords: Principal, management, human resources ABSTRAK Pengembangan pendidikan Islam, khususnya madrasah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Madrasah merupakan representasi yang mampu mengimplementasikan Islam kaffah, karena madrasah diyakini dapat mengintegrasikan agama dan pengetahuan modern kepada peserta didik. Pendidikan yang terbaik juga akan menghasilkan peserta didik yang terbaik. Hal ini mencerminkan kegiatan yang dilakukan para peserta didik dalam proses pendidikan. Suksesnya seorang kepala madrasah dalam mengelola institusi pendidikannya adalah kunci pokok keberhasilan madrasah untuk menunjukkan kualitas madrasah, khususnya untuk dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kata Kunci: Kepala madrasah, manajemen, sumber daya manusia.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Judul buku : Dialog Paradigma Metodologi Penelitian Sosial Penulis : Prof. Muslim Salam. Ir., M.Ec., Ph.D Penerbit : Masagena Press Tahun : 2011, Cetakan I Tebal : xxii + 244 halaman

Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012

Penulis: Edi Suharto

Abstrak:
ABSTRACT In addition to describing the progress and challenges faced by the Family Hope Program (PKH), this paper also aims to explain the theoretical basis of social protection programs that underlie PKH. This paper was based on a series of direct observation combined with a desk review of the CCT implementation unit level and regional centers as well as a focus group discussion with partners/facilitator in the field, experts of PKH, are a coordinator, regional coordinator and RTSM beneficiaries. This study showed that the CCT provide significant support for the poorest households, rumah tangga sangat miskin (RTSM) in order not to “produce” the next generation who were malnourished and uneducated. The program also gave an opportunity for scholars working in the area to engage in these activities. Until2012, PKH absorbed nearly 10,000 young work force as mentors, operators, area coordinators from higher education graduates. Keywords: The free market, the role of the state, social security, the welfare state. ABSTRAK Di samping untuk mendeskripsikan kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH), tulisan ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan landasan teoretis program perlindungan sosial yang melatari PKH. Tulisan ini disusun berdasarkan rangkaian pengamatan langsung dan dikombinasikan dengan desk review dari Unit Pelaksana PKH di tingkat pusat dan daerah serta serangkaian focus group discussion (FGD) dengan para pendamping/ fasilitator di lapangan, tenaga ahli PKH, koordinator wilayah, koordinator regional, dan rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima manfaat.Kajian ini menunjukkan bahwa PKH memberikan dukungan yang sangat signifikan bagi RTSM agar tidak “memproduksi” generasi penerus yang kekurangan gizi dan tidak berpendidikan.Program ini juga memberikan kesempatan kerja bagi para sarjana di daerah untuk terlibat dalam kegiatan ini.Sampai tahun 2012, PKH menyerap hampir 10.000 tenaga kerja sarana sebagai pendamping, operator, koordinator wilayah, yang telah diisi oleh tenaga muda lulusan berbagai perguruan tinggi. Kata Kunci: Pasar bebas, peran negara, perlindungan sosial, dan negara kesejahteraan

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
ABSTRACT The increase in juvenile brawl aggressively alarming. As it occurred not only in big cities, but also in rural, the acts have become major concern in psychological work. This qualitative study collects data from various mass media reports from 2011 to 2012 in order to determine two major themes that encourage the brawl. There are two reasons to start a brawl: the state of idleness and the feeling of helplessness. The root of aggressive act is suspected to be an indicator for mental disorder. That’s why any intervention is needed to prevent the acts to transform in to serious illness. Character building is believed to be the tool to help students developing resilience and self-control for mentally health self. Students paired in character education are hoped to maintain positive behavior. DPR RI must pull out the Mental Health Act to support the system. Keywords: Brawl, aggressiveness, mental disorders, character education. ABSTRAK Peningkatan perkelahian remaja menunjukkan peningkatan agresivitas, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga dipedesaan. Hal ini telah menjadi perhatian utama dalam bidang psikologis. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara mengumpulkan data dari laporan media massa pada tahun 2011 dan 2012 untuk menentukan tema utama yang mendorong terjadinya perkelahian. Terdapat dua alasan dimulainya sebuah perkelahian, yaitu kemalasan dan perasaan tidak berdaya. Akar dari tindakan agresif diduga menjadi indikator untuk gangguan mental. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah intervensi untuk mencegah perilaku tersebut berubah kearah penyakit yang lebih serius. Character building diyakini menjadi alat untuk membantu siswa mengembangkan ketahanan dan kontrol diri untuk kesehatan mentalnya. Siswa yang diberi pendidikan karakter diharapkan dapat menjaga perilaku agar lebih positif. Di samping itu, DPR RI juga harus segera mengesahkan RUU Kesehatan mental untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Kata Kunci: Tawuran, agresivitas, gangguan mental, pendidikan karakter.

Penulis: Reni Marlinawati

Abstrak:
ABSTRACT This paper is interpreting the provision of Article 31 paragraph (2), ‘the government shall establish and conduct a national education system’. Method of interpreting Article 31 paragraph (2) is by using the method of socio-historical interpretation. This method is very suitable to the method used in excavating Pancasila by the President Soekarno. The main system in the national education system should be an Islamic education system (Pesantren) and not educational system which brought by colonizers. For a system that brought by the colonizers are not intended for the people of Indonesia, but for the colonizers. Therefore, the founding fathers passed a mandate ofArticle 31 paragraphs (2) that the government shall establish and conduct a national education system which is not discriminatory. Keywords: Educational system, pancasila-the five principles of Indonesia’s national ideology, boarding Schools of Islamic. ABSTRAK Tulisan ini menafsirkan pasal 31 ayat (2) UUD 1945, pada kalimat, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”. Metode penafsiran pasal 31 ayat (2) dengan menggunakan metode interpretasi sosio-historis. Metode ini sangat cocok dengan metode yang digunakan dalam penggalian Pancasila oleh Presiden Soekarno. Seharusnya sistem utama dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan sistem Islam (Pesantren) dan bukan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah. Untuk sistem yang dibawa oleh para penjajah tidak dimaksudkan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk penjajah. Oleh karena itu, para founding fathers mengamanatkan Pasal 31 ayat (2): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang tidak diskriminatif. Kata Kunci: Sistem pendidikan, pancasila, pesantren.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
ABSTRACT Islamic Religious Education in Public Schools aims at providing an understanding of religion to students and at the same time instilling the noble values of religion and mold them into a person who believes and fear Allah, as well as noble, critical, independent, innovative, tolerant, and responsible. However, the instructional practices of Islamic religious education in schools are likely more important for the mastery of the teachings of Islam and ignore the cultivation of cognitive values and habituation of students to run the Islam religion. The practice is often judged by the observer of education as a form of fundamental weakness of Islamic religious education in schools, because of Islamic religious education instructional practices for students only produce a “good faith” rather than learners who “righteous and noble.” To overcome the weakness of such Islamic religious education instructional practices, the city of Yogyakarta apply affection-based Islamic religious learning in elementary school, junior high schools, and high school. Affection-Based Islamic Religious Education aims at forming students who believe and fear Allah, as well as with morality in school life, family, community, and the State. Keywords: Affection, role model, internalization, habituation. ABSTRAK Pendidikan Agama Islam di sekolah umum bertujuan untuk memberikan pemahaman agama kepada siswa dan pada saat yang sama menanamkan nilai-nilai luhur agama, serta membentuk mereka menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan mulia, kritis, mandiri, inovatif, toleran, dan bertanggung jawab. Akan tetapi, praktik pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah mungkin lebih menekankan pada penguasaan pengajaran ajaran Islam dan mengabaikan penanaman nilai kognitif dan pembiasaan siswa untuk menjalankan agama Islam. Praktik tersebut sering dinilai oleh pengamat pendidikan sebagai kelemahan mendasar dari pendidikan agama Islam di sekolah, karena praktik pembelajaran hanya menghasilkan “peserta didik yang cerdas” daripada peserta didik yang “berakhlak mulia.” Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Kota Yogyakarta menerapkan pendidikan agama Islam berbasis afeksi di jenjang SD, SMP, dan SMA. Pendidikan Agama Islam berbasis afeksi bertujuan untuk membentuk sisway ang beriman, bertakwa, bermoral, di lingkup sekolah, keluarga, masyarakat, dan Negara. Kata Kunci: Afeksi, keteladanan, internalisasi, habituasi.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
ABSTRACT Forest firesthat had occurred in Indonesia often caused smoke hazewhich had a negative impact not only in Indonesia but also in neighboring countries.The negative impact of the smoke haze occurred in the health sector and the environmental, economic, and transportation sectors, as well ascross-border pollution. Strategic policies to reduce these impacts were discussed with an alytical descriptive approach. The study results showed that what has been done is still a forest fire prevention efforts, not much shaped prevention.Thus the efforts and policies were still needed, including preventive conservation efforts, strengthening legal protection an dactive participation of the local government. Keywords:Forest firesand smokehaze, border regions ABSTRAK Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk tidak saja di wilayah Indonesia tetapi juga sampai ke negara tetangga. Dampak buruk dari asap kabuttersebut terjadi pada sektor kesehatan dan lingkungan, sektor ekonomi dan transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Kebijakan strategis untuk memininalisir dampak tersebut dikaji dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hal yang telah dilakukan masih berupa upaya penanggulangan kebakaran hutan, belum banyak berbentuk pencegahannya. Dengan demikian upaya dan kebijakan yang bersifat preventif masih harus ditingkatkan termasuk upaya pelestarian lingkungan, penguatan payung hukum, dan peran serta aktif dari pemerintah daerah. Kata kunci: Kebakaran hutan, asap kabut, wilayah perbatasan.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
ABSTRACT Gorontalo is one of the youngest provinces in Indonesia. As a new province Gorontalo is facing problems of public service infrastructure, including those to manage the mental health problems. This research tries to find out how the local government of Gorontalo manages to solve all the problems despite the limitations. Method of literature review and in-depth interview has been used to find the answer for the two research questions: how the local government of Gorontalo manage the mental health problem? And what ought to be done so that mental health issue can be managed properly? Researcher found that the province health service has listed people with severe mental health problem from each municipality and give them haloperidol medicine. Unfortunately all those actions is thanks to the special program from Ministries of health (center government), not the initiative from the local government. The State should therefore propose a bill to force the local government to pay more attention to the mental health problem. Keywords: Gorontalo province, mentalhealth, mental health legislation. ABSTRAK Gorontalo adalahsalah satu provinsi termuda di Indonesia. Sebagai provinsi baru Gorontalo menghadapi masalah infrastruktur pelayanan publik, termasuk masalah kesehatan mental. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah Gorontalo berhasil menyelesaikan masalah kesehatan mental tersebut meskipun dengan berbagai keterbatasan. Metode kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka dan wawancara mendalam digunakan untuk menemukan jawaban atas dua pertanyaan penelitian berikut: bagaimana Pemerintah Daerah Gorontalo menangani permasalahan gangguan kesehatan mental di wilayahnya? Hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar orang dengan masalah mental dapat lebih tertangani dengan baik? Berdasarkan kajian ini ditemukan bahwa terdapat penduduk yang mengalami kesehatan mental dan telah mendapat pengobatan medis dengan obat haloperidol. Pengobatan tersebut berkat program khusus yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, bukan inisiatif dari pemerintah daerah sendiri. Oleh karena itu negara harus membuat regulasi untuk memaksa pemerintah daerah agar lebih memperhatikan masalah kesehatan mental. Kata kunci: Provinsi Gorontalo, Penanganan Kesehatan Mental.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
ABSTRACT Indonesia is faced with crisis of moral issues that will hinder the development of the nation in the future. One solution to overcome this issue is through national policy of character education. However, the implementation of character education policy is still facing variety of problems. This is due to misunderstanding concepts of character education, character education policy, and the development of character education. This paper meant to give the description of concept of character and character education, character education policy in Indonesia, and also development of character education in formal, nonformal, and informal education. Keywords: Character, character building, character education, character education policy. ABSTRAK Indonesia dihadapkan pada persoalan krisis moral yang dapat menghambat pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan karakter. Namun implementasi kebijakan pendidikan karakter masih mengalami banyak masalah. Hal tersebut disebabkan belum dipahaminya tentang konsep pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter, dan pengembangan pendidikan karakter. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang konsep karakter dan pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter di Indonesia, serta pengembangan pendidikan karakter dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal. Kata Kunci: Karakter, pembangunan karakter, pendidikan karakter, kebijakan pendidikan karakter.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Judul Buku : Celebrity Culture and the American Dream: Stardom and Social Mobility Penulis : Karen Sternheimer Penerbit : Routledge Tahun : 2011, Cetakan I Tebal : 304 halaman

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →