Jurnal Kepakaran Politica

Vol. 10 / No. 1 - Mei 2019

Penulis: Jerry Indrawan

Abstrak:
Kajian ilmu politik sudah berkembang dari yang bersifat konvensional, yaitu menggunakan sarana kampanye yang bersifat fisik, menuju ke era politik non-konvensional, yaitu penggunaan medium siber. Penggunaan medium siber dalam kajian ilmu politik membuat banyak sektor, seperti demokrasi, keamanan, pertahanan, sosial dan budaya, pendidikan, sampai kampanye politik, dilakukan melalui medium siber. Cyberpolitics menjadi sebuah konsep baru yang sangat menarik untuk dibahas, serta diteliti lebih dalam. Cyberpolitics akan menjadi masa depan kampanye politik bagi setiap stakeholder politik, terutama bagi mereka yang akan berkontestasi dalam kompetisi pemilihan politik. Aktivisme politik sudah mulai digantikan oleh bentuk komunikasi secara virtual. Cyberpolitics dengan demikian dapat membantu demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami cyberpolitics secara lebih dalam, sehingga membutuhkan perspektif inter-disipliner, tidak hanya ilmu politik. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif yang berbeda kepada khalayak umum tentang perkembangan ilmu politik, yang sekarang mengarah ke arah penggunaan teknologi siber. Makalah ini akan membahas kajian cyberpolitics, yang dilihat sebagai sebuah perspektif baru dalam memahami politik di era siber. Penulis merekomendasikan bahwa kajian-kajian yang membahas tentang konsep cyberpolitics mulai lebih banyak dibahas dan diteliti di kalangan akademisi-akademisi ilmu politik, agar perpaduan antara ilmu politik dengan teknologi informasi ke depannya dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan masing-masing.

Penulis: Efriza

Abstrak:
Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik. Partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi di Indonesia, sebab peran penting dalam aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Mengingat pentingnya posisi partai politik di Indonesia pada era reformasi ini, malah ternyata letak permasalahan ada di partai politik. Penulisan ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai perkembangan dan peran partai politik di era reformasi berdasarkan persepsi masyarakat atas eksistensi partai politik. Dari tujuan itu diharapkan dapat dihasilkan kegunaan kajian ini, yakni memberikan pemahaman dan masukan terhadap perkembangan dan peran partai politik di era reformasi ini. Penulisan ini menemukan fakta bahwa persepsi publik atas kinerja partai politik sebagai infrastruktur politik masih buruk dan partai politik juga dianggap bertanggung jawab atas masih buruknya kinerja lembaga suprastruktur politik. Oleh karena itu, rekomendasi yang ditawarkan adalah partai politik secara internal perlu melakukan penguatan institusionalisasi partai, di sisi lain perlu adanya upaya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.

Penulis: Andriani Florencia Dharmajaya

Abstrak:
Cooperation between cities and states/provinces has gained its attention in contemporary global affairs. Most scholars refer to it as para-diplomacy, which can be defined as cooperation between sub-national actors for the benefit or the interest of the national governments. This research focuses on the practice of para-diplomacy between West Java Province of Indonesia and South Australia. It aims to explain the progress of the sister province cooperation out of the renewal of its agreement in 2015 and their progress of cooperation until 2017. This research utilizes annual reports of the cooperation from both sides of the parties to identify the practices and progress of the cooperation. From the analysis, cooperation in agriculture, fisheries, and tourism, including culture and education are still in the developing progress. Nevertheless, several sectors have shown an improvement on the West Java’s side.

Penulis: Septyanto Galan Prakoso

Abstrak:
Pemanasan global merupakan isu yang penting pada abad ini. Sumber dari terjadinya fenomena ini adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Negara-negara di dunia tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sebagai akibat dari kurangnya aspek-aspek tersebut menyebabkan meningkatnya temperatur bumi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini kemudian menyebabkan dampak jangka panjang yaitu naiknya permukaan air laut. Negara-negara pesisir mulai merasakan dampak dan melakukan berbagai usaha untuk menghadapi isu lingkungan ini. Denmark menjadi salah satu negara yang berkeinginan untuk mengatasi masalah ini. Melalui Kementerian Luar Negerinya, Denmark telah melakukan kerja sama dengan negara-negara yang menjadi kontributor penyebab masalah lingkungan ini dengan tujuan untuk memperlambat laju pemanasan global. Melihat situasi ini, Perdana Menteri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, melakukan kunjungan ke Indonesia pada November 2017. Kunjungan kenegaraan ini bertujuan untuk membahas kepentingan nasional Denmark terhadap Indonesia, khususnya mengenai isu lingkungan hidup. Pertemuan ini ditandai dengan pemberian hadiah diplomatik antara kedua negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Denmark ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi isu lingkungan serta tindakan apa yang pemerintah Denmark lakukan dalam mengurangi tingkat polusi di Indonesia dengan menggunakan konsep National Interest. Bagian terakhir jurnal ini menunjukkan hasil konkrit kerja sama Indonesia-Denmark yaitu dibangunnya fasilitas-fasilitas yang berorientasi Hijau untuk mengurangi polusi yang sebagian dihasilkan oleh Indonesia.

Penulis: Aji Widiatmaja

Abstrak:
Kebijakan luar negeri Indonesia di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebijakan luar negeri SBY cenderung outward looking dengan mengedepankan soft power dan bercorak high politics serta mencoba meningkatkan pengaruh Indonesia di forum global. Sedangkan kebijakan luar negeri Joko Widodo lebih bersifat inward looking yang berfokus pada penguatan sektor domestik. Permasalahan akan muncul jika suatu negara tidak berimbang dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Perkembangan lingkungan strategis global dan regional membutuhkan respons kolektif yang dicapai dalam forum-foum multilateral. Hal ini membuat kerja sama dan keaktifan suatu negara dalam forum internasional menjadi penting. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dan Joko Widodo guna mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, penulis juga memberikan suatu rekomendasi kebijakan luar negeri yang menggabungkan corak inward dan outward looking dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Hal tersebut berupa mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN guna membuat ASEAN sebagai zone of peace, freedom, and neutrality (ZOPFAN), mencegah masuknya kekuatan asing, menajaga kedaulatan negara-negara ASEAN, serta mengurangi sikap pragmatis dan unilateralis dalam merespon perubahan lingkungan strategis. Hal tersebut penting dilakukan guna menjamin tercapainya kepentingan nasional Indoensia. Secara sederhana, kebijakan outward looking digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional yang memberi keuntungan pada rakyat Indonesia (inward looking).

Vol. 10 / No. 2 - November 2019

Penulis:

Abstrak:

Vol. 9 / No. 2 - November 2018

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Situasi dunia dewasa ini ditandai dengan bermunculannya pemimpin populis di negara-negara berbagai benua. Mulai dari benua Eropa, Amerika dan Asia, setelah pemilu di Jerman, Filipina, dan Brasil, para pemimpin populis muda memperoleh dukungan politik yang terus meningkat untuk mengendalikan negara dan menjalankan politik dan kebijakan populis mereka. Memburuknya ekonomi nasional dan kesejahteraan publik, serbuan masif kaum imigran untuk mencari suaka, dan suburnya pertumbuhan agama para pendatang telah membantu dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi munculnya para pemimpin populis baru untuk memenangkan pemilu dengan memanfaatkan mesin demokrasi nasional. Analisis yang komprehensif akan membantu menjelaskan realitas yang berkembang di tingkat global, dengan melakukan pendekatan komparatif terhadap kasus-kasus yang tengah berlangsung. Analisis ini lebih jauh akan mengungkap arah perkembangan populisme global dan kemungkinan konsekuensinya, dan dapat menjelaskan apakah kecenderung bangkitnya populisme di banyak negara merefleksikan pandangan dan kepentingan masyarakat ataukah kaum elit, serta apakah perkembangan ini bersifat sementara atau jangka panjang.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Isu Rohingya bagi DPR RI tidak saja menjadi persoalan domestik Myanmar, tetapi telah menjadi persoalan kawasan, bahkan internasional. Hal tersebut terlihat dari arus pengungsi Rohingya di kawasan yang telah menjadi beban bagi sejumlah negara tetangga, dan dibentuknya Tim Pencari Fakta PBB untuk menyelidiki dugaan terjadinya kejahatan kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine. DPR RI, sebagai salah satu aktor internasional, sudah tentu, tidak boleh tinggal diam menyaksikan krisis kemanusiaan Rohingya, apalagi ASEAN, yang tadinya diharapkan dapat mengatasi persoalan ini, tidak memperlihatkan perannya. DPR RI telah berupaya bersikap kritis, dan melalui diplomasi parlemen, terus menyuarakan pentingnya penanganan isu Rohingya di fora internasional, khususnya fora antarparlemen. Hal itu dilakukan oleh DPR RI dalam kerangka diplomasi kemanusiaan agar penanganan isu Rohingya mendapatkan perhatian internasional. Diplomasi DPR RI ini tidak saja bertujuan untuk memberikan perlindungan HAM etnis Rohingya, tetapi juga untuk terwujudnya stabilitas keamanan dan perdamaian di Myanmar dan juga di kawasan.

Penulis: Rahmah Daniah

Abstrak:
Walapun pihak pemerintah Indonesia merasa telah melewati fase darurat terorisme namun bukan berarti kondisinya bena-benar bebas dari ancaman terorisme, buktinya aksi terror yang diluar dugaan muncul di Kalimantan Timur yang kondisi masyarakatnya sangat majemuk dengan tingkat kenyamanan dan keamanan kota yang cukup ideal, yaitu jauh dari ancaman bom, malah terjadi pada November 2016, dimana bom meledakkan gereja Oikumene dan ledakan tersebut menimbulkan korban. Aksi tersebut malah dilakukan oleh mantan narapidana pelaku terror bom buku di Tangerang yang mendapatkan remisi tahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendekatan manajemen identitas ethnopolitical pemerintah Indonesia pasca bom gereja Oikumene, Samarinda dengan fokus pada pendekatan pemerintah melalui jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terutama pada pihak-pihak terkait dan telaah dokumen dari instansi pemerintah, serta menggunakan data sekunder yaitu buku, jurnal, media cetak dan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan social learning theory, munculnya peledakan bom gereja Oikumene disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari masyarakat Sengkotek yang memiliki sikap yang terbuka dan perilaku toleransi yang tinggi terhadap pendatang dikarenakan kondisi budaya heterogen etnis yang tinggi. Lingkungan pemicu konteks juga diakibatkan oleh UU No.015/2003 yang mengatur tindak penangkapan terhadap perilaku terorisme. Sehingga pemerintah masih memiliki kendala-kendala yang cukup tinggi dalam memanajemen identitas etnopolitikal terutama dalam jangka panjang.

Penulis: Prawita Meidi Handayani

Abstrak:
Kebangkitan politik identitas dikatakan banyak berpengaruh terhadap politik dalam negeri, bahkan mempengaruhi Pilkada Jakarta yang lalu. Oleh karena itulah, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari bangkitnya politik identitas islam di Indonesia terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam isu Rohingnya. Pelanggaran HAM yang terjadi pada kelompok minoritas muslim Rohingya mendorong Indonesia untuk bereaksi terhadap isu tersebut. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, juga telah melakukan upaya diplomasi terkait menanganan isu ini. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada kelompok Rohingya dan menampung pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Menjelang Pilpres 2019, beberapa survey menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Sandiaga. Survey mengenai kepuasan dan ketidakpuasan atas kinerja Jokowi selama menjadi Presiden RI adalah relatif seimbang. Beberapa kalangan menilai bahwa Presiden Jokowi telah berhasil meraih kemajuan-kemajuan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sementara pihak lain berpandangan sebaliknya. Tulisan ini mengkaji kekuatan dan kelemahan politik Jokowi dalam konteks menghadapi Pilpres 2019. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisa deskriptif. Kesimpulan kajian ini adalah bahwa kekuatan politik Jokowi terutama terletak pada aspek political image sebagai pemimpin yang merakyat, keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur, positioning prestasi sebagai Presiden RI secara nasional dan internasional, positioning dalam kehidupan ke-Islam-an nasional, dan dukungan prestasi beberapa Menteri Kabinet Kerja secara nasional dan internasional. Adapun kelemahan politik Jokowi terutama terletak pada belum terpenuhinya beberapa janji kampanye pada Pilpres 2014. Kelemahan politik yang paling utama Jokowi adalah dalam bidang perekomian yang belum memenuhi target pencapaian sebagaimana yang dijanjikan.

Vol. 9 / No. 1 - Mei 2018

Penulis: Efriza

Abstrak:
Tulisan ini membahas relasi Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pengelolaan koalisi berdasarkan tiga tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan akibat dari perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai. Awalnya, Presiden Jokowi memiliki keinginan untuk mewujudkan koalisi yang berbasis ideologis dan program yang sama (concensus coalition) antar partai politik, namun realitasnya, sulit mewujudkannya disebabkan stabilitas pemerintahan terganggu di awal pemerintahan, akhirnya Presiden Jokowi memilih mewujudkan koalisi “semua partai.” Menggunakan dasar pemikiran dari Scott Mainwaring dan David Altman mengenai kombinasi sistem presidensial dan multipartai serta koalisi dalam sistem presidensial, dilengkapi juga dengan beberapa pemikiran lainnya mengenai Koalisi. Berikutnya, dilengkapi analisis dari Otto Kirchheimer tentang Catch All Party, untuk menguraikan tranformasi kepartaian di era modern ini. Disertai pembahasan mengenai orientasi partai-partai politik di Indonesia, berdasarkan uraian Yasraf Amir Piliang tentang nomadisme politik. Berdasarkan realitas dan pemikiran di atas, dihasilkan bahwa kombinasi sistem presidensial dan multipartai dan cara pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, adalah Pengelolaan koalisi bersifat “gemuk” dengan kepemimpinan yang akomodatif dan cenderung transaksional. Sifat pengelolaan tersebut sebuah upaya menjaga hubungan harmonis antara Presiden dan DPR dengan konsekuensi bahwa Presiden Jokowi melanggar komitmennya untuk mewujudkan Koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kursi kekuasaan. Pengelolaan koalisi itu dapat dilakukan karena pilihan partai bergabung sebagai pendukung pemerintahan turut didasari bukan saja kebutuhan pencitraan politik berdasarkan dorongan elektoral dalam pasar politik, tetapi juga dalam upaya partai politik tersebut mendanai kelangsungan hidupnya.

Penulis: Ramdhan Muhaimin

Abstrak:
Salah satu pembaharuan dalam peta Negara Kesatuan Republik Indonesia terbaru yang diterbitkan tahun lalu adalah penamaan Laut Natuna Utara di sebelah utara Pulau Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, perairan tersebut masuk dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS). Kebijakan pemerintah Indonesia mengubah nama kawasan perairan ini dalam peta terbarunya mendapat protes keras dari pemerintah Tiongkok. Sebab kawasan yang dinamai pemerintah Indonesia sebagai Laut Natuna Utara diklaim pemerintah Tiongkok masuk ke dalam Laut Tiongkok Selatan berdasarkan peta tradisional Tiongkok. Tentu ada aspek politik dan keamanan dalam penamaan kawasan tersebut sehingga memicu kritik keras dari Tiongkok menyusul dinamika konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan selama ini. Kebijakan penamaan Laut Natuna Utara tidak bisa dilihat sebagai kebijakan pertikular yang tidak tekait sama sekali dengan tindakan politik lainnya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia sebelumnya, seperti pembuatan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) hingga peningkatan kapasitas militer di sekitar perairan Natuna. Termasuk visi maritim Pemerintah Indonesia yang termuat dalam Nawa Cita. Oleh karena itu, kajian ini mencoba menganalisis aspek keamanan pada kebijakan tersebut menggunakan pendekatan Persepsi Ancaman (Threat Perception) dan Teori Sekuritisasi yang dikembangkan Mazhab Copenhagen (Copenhagen School).Tujuan pendekatan konseptual dalam studi keamanan ini, untuk melihat sejauh mana kebijakan penamaan Laut Natuna Utara dapat dilihat sebagai upaya sekuritisasi kedaulatan kepentingan nasional Indonesia dari ancaman eksternal.

Penulis: Anggara Raharyo

Abstrak:
Mega-regional has become a major trend of the global political economy in this contemporary era. The most talked mega-regional negotiations are centered in East Asia, where Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and Trans-Pacific Partnership (TPP) seemed to be contested toward each other. The two mega-regional negotiations promised solution and advancement from stagnant multilateralism and regional trade agreement redundancy. Both regimes also promised possibility for East Asia regionalism, as an inevitable consequence of deeper integration created by the two regimes. Regional leadership is thus becoming a prominent issue, as great powers such as Japan, China, and ASEAN, will struggle to become a regional leader. While participating countries are motivated to conclude negotiation, major event occurred with the withdrawal of the US from TPP and the establishment of its successor, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). This study is aimed to understand East Asia political economy leadership constellation, regarding the current development of mega-regional trade agreements involving the region. We use “leadership” and “regional leadership” as our conceptual frameworks. We use the qualitative method in our study, in which data is obtained from the latest journals and books through literature review. Based on our analysis, we argue that this major shock event has created disruption in East Asia Regionalism, as it provided a new playing field for Japan, changing the balance of regional leadership. To conclude our study, we also propose scenarios for each East Asia great power as an initial discussion responding to this changing event.

Penulis: Hendra Manurung

Abstrak:
Relations between Indonesia and Russia seem to be getting closer after agreeing to speed up the drafting of a new strategic partnership agreement in Moscow. A Plan of Consultation for 2017-2019 was signed by Ministers Retno L.P Marsudi and Sergey Lavrov aimed at intensifying dialogue between the two countries. Indonesia is important to Russia not only as a partner on international level, but as a country that plays a major role in the Southeast Asia. Under the Russia-ASEAN dialogue partnership, a road map for economic cooperation has been agreed upon and implemented. Over the past two decades, economic cooperation between Russia and Southeast Asia has lagged behind political cooperation. The writer argues efforts to strengthen closer trade and economic cooperation are needed to overcome existing barriers. This paper attempts to elaborate Indonesia-Russia trade relations in searching for a new strategic partnership. It is further argued that Russia is important to Indonesia and vice versa considering both countries are promising and reliable partner in economy and defense cooperation.

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)

Abstrak:
Pemerintah Indonesia mengesahkan penambahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pelibatan TNI melalui tugas perbantuan dalam penanganan terorisme. Lebih jauh, pengaturan mengenai teknis pelibatan TNI melalui tugas perbantuan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan maksimal satu tahun setelah pengesahan penambahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari criminal justice model yang mengedepankan penegakan hukum, ke war model yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer. Walaupun pada prakteknya, pelibatan TNI dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mengenai mekanisme tugas perbantuan militer. Tulisan ini membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan criminal justice model, termasuk hal-hal apa saja yang penting untuk diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.

Vol. 8 / No. 1 - Mei 2017

Penulis: Ikhsan Darmawan

Abstrak:
Pilkada calon tunggal tahun 2015 terjadi di tiga daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam praktiknya, tidak semua pihak setuju dengan Pilkada calon tunggal tahun 2015. Di tiap daerah yang Pilkadanya terdiri dari calon tunggal, terdapat kelompok “tidak setuju” yang awalnya tidak setuju dengan putusan MK tentang Pilkada calon tunggal lalu mereka menyuarakan kesetaraan hak dan pengakuan untuk pilihan “tidak setuju”. Akan tetapi, pada kenyataannya, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak setara dengan calon atau kelompok “setuju”. Artikel ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: Mengapa kelompok “tidak setuju” diperlakukan tidak setara dalam Pilkada calon tunggal di tahun 2015? Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsekuensi dari aturan pemilu dan hubungan antara demokrasi dan pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam di ketiga daerah disertai pengumpulan data-data sekunder dari sumber internet. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penyebab tidak diakomodirnya kelompok “tidak setuju” di ketiga daerah yang melaksanakan Pilkada calon tunggal di tahun 2015 adalah ketiadaan aturan yang dapat mengakomodir persoalan-persoalan yang muncul terkait Pilkada calon tunggal. Sebagai reaksi dari hal itu, ketiga kelompok “tidak setuju” di ketiga daerah melakukan usaha perlawanan dan protes kepada penyelenggara Pilkada. Simpulan penelitian ini yaitu fenomena tidak diberi ruang yang sama untuk kelompok “tidak setuju” dalam Pilkada calon tunggal disebabkan oleh aturan yang tidak menempatkan kelompok “tidak setuju” sebagai pihak yang sama dan setara dengan calon kepala daerah.

Penulis: Anggalih Bayu Muh. Kamim

Abstrak:
Pertumbuhan pariwisata di Parangtritis telah berpengaruh terhadap kehidupan komunitas. Kenaikan tingkat pariwisata telah menyebabkan adanya masalah sampah dan tekanan sosial pada komunitas. Sistem politik intrakomunitas mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendorong terbentuknya Bank Sampah. Penelitian ini dirancang dengean metode kualitatif untuk melihat proses Bank Sampah sebagai elemen dari sistem politik intrakomunitas mengatur komunitas sosial di Mancingan XI. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik snowball sampling. Hasil dari penelitian menunjukan Bank Sampah sebagai elemen sistem politik intrakomunitas di Mancingan XI memiliki peranan penting dalam melakukan manajemen konflik, mendorong proses pemberdayaan dan demokratisasi di aras lokal.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Gastrodiplomasi merupakan diplomasi budaya yang menggunakan makanan sebagai sarana untuk meningkatkan brand awareness bangsa. Gastrodiplomasi adalah instrumen untuk menciptakan pemahaman lintas budaya dengan harapan meningkatkan interaksi dan kerja sama internasional. Potensi budaya kuliner Indonesia dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk memperkuat diplomasi Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan di Yogyakarta, Solo dan Semarang menunjukkan bahwa gastrodiplomasi Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Solusi damai atas konflik Palestina-Israel yang belum berhasil dicapai perlu menjadi perhatian internasional, termasuk parlemen. Asian Parliamentary Assembly (APA), sebagai organisasi antarparlemen negara-negara Asia, perlu mengambil peran dalam mendukung solusi damai atas konflik Palestina-Israel tersebut. Peran APA, sejalan dengan konsep network diplomacy, adalah memperkuat jejaring diplomasi di antara anggota parlemen negara-negara APA, dan juga dengan anggota parlemen lainnya di fora internasional, yang ditujukan untuk menjaga dan mengawal agar proses perdamaian Palestina-Israel dapat terus berlangsung dan perundingan perdamaian dapat dilanjutkan kembali. Peran APA tersebut dijalankan melalui aktivitas diplomasi di dalam lingkup sidang APA dan juga di luar sidang APA, khususnya forum antarparlemen. Peran APA, dengan jaringan diplomasinya, adalah penting untuk mendukung proses perdamaian Palestina-Israel, meski hal itu tidak menyelesaikan konflik secara langsung. Tulisan ini membahas peran APA tersebut.

Penulis: Anak Agung Banyu Perwita

Abstrak:
China’s strategic position in the South China Sea dispute has created lots of controversy, particularly with the claimants. The activities done by China have triggered heightened tensions especially with Vietnam as one of the biggest claimants in the disputed sea. China did oil drilling in the disputed water with Vietnam and attacked oil exploration vessel which operates in the Vietnamese ZEE as a part of the South China Sea water. Those examples of Beijing actions have made Hanoi worries upon their claims in the South China Sea. In 2009 Vietnam released Defense White Paper which contained the defense policy of Vietnam as well as Vietnam’s concerns upon the South China Sea dispute. Vietnam has implemented its defense policy in the field of economy, military, politics, and technology. The implementation of Vietnam defense policy is a part of Vietnam’s action in encountering China’s strategic position in the disputed waterways. In general, this writing aimed to analyze the particular issues by using the theories of defensive realism and defense policy to answer the research question on how Vietnam implemented its defense policy in encountering China’s strategic position in the South China Sea dispute.

Vol. 8 / No. 2 - November 2017

Penulis: Prof. Lili Romli

Abstrak:
Pada era reformasi ini, partai politik mengalami konflik internal. Faktor yang menyebabkan konflik internal tersebut, antara lain, disebabkan oleh pilihan koalisi dan oposisi. Kecenderungan yang muncul, partai-partai politik terlibat dalam konflik internal, sebagian memunculkan perpecahan yang berujung pada lahirnya partai-partai baru dan sebagian lagi melahirkan kepengurusan ganda. Kerap munculnya konflik internal partai-partai politik tersebut memperlihatkan betapa lemahnya kohesivitas di tubuh partai-partai politik. Konflik internal pada partai-partai politik juga menandakan betapa minimnya pelembagaan di tubuh partai dalam mengatasi konflik untuk menuju konsensus. Kecenderungan konflik internal bukan disebabkan perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden dan/atau pemerintahan serta kepentingan kekuasaan. Kata kunci: partai politik, faksionalisme, konflik internal partai, koalisi politik, pemilihan presiden

Penulis: Regina Anjani Karissaputri

Abstrak:
Transparansi, saat ini, dipercaya dan berkembang sebagai suatu best practice untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Termasuk transparansi bagi industri ekstraktif, khususnya minyak, gas, dan tambang yang diterima sebagai solusi paling efektif untuk ‘menyelamatkan’ negara-negara berkembang dari buruknya tata kelola mereka (resource curse). Meskipun begitu, diterimanya transparansi industri ekstraktif sebagai solusi menjalankan pemerintahan yang baik tidak terjadi begitu saja. Terciptanya pandangan umum bahwa transparansi industri ekstraktif merupakan prasyarat pemerintahan yang baik telah melalui proses politik yang dapat ditelusuri. Tulisan ini mencoba melihat dari sudut pandang kritis penyebaran gagasan transparansi industri ekstraktif hingga adopsi dan implementasinya di Indonesia. Penulis menggunakan perspektif Gramscian untuk melihat proses politik berupa hegemoni intelektual dalam penyebaran gagasan transparansi industri ekstraktif. Penulis memfokuskan analisis pada lima fitur hegemoni intelektual Robert Cox, kemudian melihat proses pembentukan blok historis serta penyebaran gagasan oleh blok historis. Tulisan ini akan memperlihatkan proses perkembangan gagasan transparansi industri ekstraktif serta peran berbagai aktor didalamnya hingga mencapai adopsi dan implementasi di Indonesia. Kata kunci: EITI, extractive industries transparency initiative, good governance, transparansi, transparansi industri ekstraktif, gramsci, hegemoni

Penulis: Rahmah Daniah

Abstrak:
Penelitian ini menganalisa kebijakan nasional anti perdagangan manusia dalam migrasi internasional khususnya dalam mengawal tenaga kerja perempuan Indonesia yang sering menjadi korban, melalui analisis komprehensif terhadap faktor eksternal dari komitmen internasional dan regional tentang penanganan perdagangan manusia, serta faktor internal dari komitmen nasional yang tertuang dalam UU PTPPO, yang dikaitkan dengan konsepsi implementasi kebijakan publik beserta berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui jenis penelitian eksplanatif, tulisan ini menerangkan hubungan-hubungan kausal antar fenomena yang terjadi pada input, konversi dan output dari kebijakan anti perdagangan manusia di Indonesia secara kualitatif. Dengan mempergunakan data primer dari substansi UU PTPPO dan data sekunder dari berbagai buku, jurnal dan laporan, tulisan ini mengelaborasi empat hal. Pertama, upaya pemerintah dalam mengubah pola pikir keberadaan tenaga kerja perempuan sebagai pembantu rumah tangga, pelayan dan penghibur karena tidak memiliki keahlian; Kedua, lemahnya komitmen organisasi internasional dikarenakan belum jelasnya penghargaan dan sanksi bagi negara anggota serta tertutupnya informasi negara anggota terkait masalah kedaulatan; Ketiga, lemahnya komitmen organisasi regional melalui Deklarasi ASEAN yang dikarenakan rendahnya kesadaran negara dalam memandang pentingnya pengelolaan bersama jalur perbatasan negara anggota serta lemahnya konsolidasi negara yang berbatasan dari institusi maupun masyarakat di wilayah perbatasannya; keempat, penerapan kebijakan anti perdagangan manusia yang tertuang pada UU PTPPO masih berhadapan dengan sejumlah hambatan dari aspek sumberdaya, komunikasi, disposisi dan lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagaimanapun keberhasilan peran pemerintah dalam melakukan pemberantasan perdagangan manusia tergantung dari kemampuan masyarakatnya, sebab perdagangan manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh adanya pola bias gender yang tidak lepas dari dimensi lain yang terkait dengan usia, ketidakberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berkaitan dengan proses industrialisasi serta globalisasi. Pada sisi lain, peran pemerintah melalui aparat penegak hukum dan berbagai pejabat publik yang terkait, membutuhkan koordinasi yang lebih baik, tegas dan bersih dalam penindakan, pencegahan dan perlindungan korban perdagangan manusia. Kata kunci: migrasi internasional, perdagangan manusia, tenaga kerja perempuan, UU PTPPO.

Penulis: Lintang Suproboningrum

Abstrak:
Tulisan ini menganalisis kerja sama keamanan Indonesia-Malaysia-Singapura sebagai negara pantai dalam mengamankan Selat Malaka dari ancaman keamanan non-tradisional. Sebagian besar kajian terdahulu mengenai topik ini telah menjelaskan pentingnya kerja sama keamanan maritim, mekanisme kerja sama dan keterlibatan aktor eksternal dalam pengamanan Selat Malaka. Namun, kajian-kajian tersebut belum menjelaskan mengapa kerja sama keamanan di Selat Malaka tersebut dapat berjalan baik. Dengan menggunakan konsep diplomasi maritim, tulisan ini menjelaskan rezim, diplomasi kooperatif dan diplomasi koersif sebagai faktor-faktor yang menjadi latar belakang keberhasilan patroli terkoordinasi ketiga negara pantai di Selat Malaka. Temuan tulisan ini menunjukkan bahwa diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia-Malaysia-Singapura telah mendukung dan memfasilitasi keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Kata kunci: Selat Malaka, diplomasi maritim, patrol terkoordinasi, keamanan non-tradisional

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Isu perubahan iklim telah menjadi isu penting dalam konstelasi politik nasional dan global. Secara kekinian, upaya untuk mengelola isu tersebut dapat dilihat dengan sebuah skenario sistem dunia yang akan terjadi sehingga setiap negara dapat meresponsnya secara tepat. Dengan menggunakan skenario sistem dunia yang digagas van Kappen pengelolaan isu perubahan iklim secara nasional dan global masih menghadapi tantangan berat. Kajian ini menyimpulkan bahwa setiap negara harus mengambil kebijakan satisfycing. Dalam konteks ini, Indonesia harus lebih mendasarkan kebijakannya dalam skenario sistem dunia terfragmentasi van Kappen. Dalam konstelasi skenario sistem ini, kebijakan Indonesia harus mendorong upaya pengelolaan perubahan iklim berdasarkan prinsip-prinsip common but differentiated responsibilities, keadilan iklim, dan hak membangun. Untuk mewujudkan kebijakan ini, melalui diplomasi konstruktif Indonesia perlu berupaya mewujudkan komitmen penurunan emisinya secara nasional dalam rangka mendorong komitmen negara-negara maju. Kata kunci: perubahan iklim, sistem dunia, global governance, respons kebijakan

Vol. 7 / No. 1 - Mei 2016

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Kegagalan dalam memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prospek demokratisasi di Indonesia telah dipertanyakan dalam tulisan ini. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik, penulis mempresentasikan sebuah analisis kritis mengenai perkembangan politik di Indonesia pasca-Soeharto. Penulis mengritik para institusionalis, khususnya Indonesianis, yang mempertahankan cara pandang mereka dalam memahami Indonesia. Dibandingkan dengan institusionalisme, pendekatan ekonomi politik, menurut penulis, lebih menolong dalam memberikan penjelasan yang lebih baik mengapa modal atau politik uang semakin dominan mengontrol perkembangan politik Indonesia pasca-1998, sehingga telah menyebabkan kegagalannya dalam mewujudkan konsolidasi demokratis dalam beberapa tahun sesudahnya. Penulis mengemukakan mengenai pentingnya sebuah solusi sosialis atas praktek demokrasi liberal Barat dan model pembangunan kapitalisnya, serta neo-feodalisme, neo-liberalisme, dan bentukbentuk baru oligarki yang muncul di negara demokrasi baru seperti Indonesia. Dengan demikian, solusi terhadap permasalahan sistem politik dan kekuasaan di Indonesia tidak lagi bersifat institusional di permukaan, namun efektif menjawab akar permasalahannya.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Aksi-aksi terorisme terkait Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) membangunkan kewaspadaan banyak negara di dunia. Seperti juga negara lain, Indonesia menghadapi tantangan dalam menangani kelompok teroris yang tergabung dalam jaringan ISIS. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan terorisme ISIS dalam mengancam keamanan nasional Indonesia. Tulisan ini sampai pada kesimpulan bahwa perkembangan ISIS sudah mengancam Indonesia. Karenanya, diperlukan strategi yang efektif untuk menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Secara khusus, pemerintah harus segera meningkatkan kemampuan unit anti-terornya.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Partisipasi politik masyarakat di tengah maraknya izin pertambangan perlu memperoleh perhatian yang lebih serius. Melalui penggunaan metodologi kualitatif, penelitian mengenai masalah ini berupaya mengungkap partisipasi politik masyarakat dalam masalah pertambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai politik pertambangan oleh pemerintah daerah dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan, konsultasi publik mengenai kebijakan pertambangan masih lemah dampaknya bagi tata kelola kebijakan pertambangan yang baik penulis mengusulkan agar pengaturan utama masalah pertambangan di bawah UU Pemerintahan Daerah, dan jangan tersebar mengikuti pengaturan secara sektoral operasi pertambangan.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Paradiplomasi dengan pelibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari diplomasi multijalur Indonesia merupakan tuntutan riil dalam hubungan internasional di era globalisasi ini. Dalam paradiplomasi terdapat korelasi erat dan timbal balik antara dinamika hubungan internasional dan realitas domestik yang diperlukan untuk menempatkan substansi permasalahan diplomasi ekonomi secara integratif dan intermestik. Paradiplomasi di bidang ekonomi dapat menjadi bagian dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradiplomasi belum berjalan secara efektif karena belum terpadunya kepentingan pusat dan daerah.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan kebijakan perberasan di Indonesia dan mengkaji solidaritas pangan ASEAN dalam mendukung ketersediaan beras di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah analisis deskriptif dan perhitungan sederhana, seperti tingkat rasio swasembada beras dan arus perdagangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diterbitkan Comtrade, IMF, FAO, IRRI, BPS, Kementerian Pertanian, dan Bulog. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perberasan mengalami perubahan secara dinamis mulai dari rezim Orla hingga saat ini. Kebijakan stabilisasi harga padi/beras menjadi kebijakan yang utama, namun cenderung ditujukan untuk menjaga inflasi atau kepentingan konsumen. Ketika ketersediaan beras melalui swasembada beras sulit diwujudkan, kerja sama pangan ASEAN menjadi opsi untuk mendukung kebijakan perberasan di Indonesia, khususnya dalam rangka mendukung stabilisasi harga.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Semenanjung Korea adalah kawasan strategis di Asia Timur yang masih menghadapi persoalan keamanan, akibat isu nuklir Korea Utara yang menimbulkan kecemasan negara-negara di sekitarnya. Ketegangan juga kerap terjadi di kawasan ini akibat aksi manuver militer dari masing-masing negara yang saling ‘berlawanan’ satu sama lain. Ketegangan di Semenanjung Korea menimbulkan keprihatinan internasional, karena berimplikasi luas terhadap stabilitas kawasan. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang tidak stabil berpotensi menimbulkan konflik terbuka, jika tidak ada upaya damai untuk mengatasinya. Parlemen, sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan dalam kerangka diplomasi multi-jalur, seharusnya dapat mengambil peran dalam mendukung upaya damai di kawasan tersebut melalui diplomasi parlemen. Melalui studi kepustakaan, esai ini membahas upaya damai parlemen atas masalah keamanan di Semenanjung Korea, terutama dalam kerangka pelaksanaan diplomasi parlemen APPF, baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun individual anggota parlemen.

Vol. 7 / No. 2 - November 2016

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Maraknya pengaruh dan serangan ISIS/IS di Indonesia dewasa ini telah memunculkan pertanyaan mengapa Indonesia menjadi sangat rawan atas serangan aksi-aksi terorisme pro-ISIS/IS? Esai ini merupakan hasil penelitian yang bersifat deskriptis-analitis, yang dilakukan di daerah Jakarta, Palu, Poso, dan Aceh pada tahun 2016. Di samping studi kepustakaan, pengumpulan data juga dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan para ahli terorisme dan aparat keamanan di wilayah yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkap banyaknya orang yang bergabung dengan ISIS/IS di Indonesia karena alasan ekonomis, geografis, demografis, maraknya kampanye radikal untuk melakukan aksi-aksi terorisme di media sosial, serta kekosongan dan lemahnya penegakan hukum di tanah air. Penulis merekomendasikan upaya pengentasan kemiskinan, pembuatan Undang-undang anti-terorisme dan penegakan hukum yang lebih baik dan konsisten, selain perlunya kampanye deradikalisasi.

Penulis: Arya Sandhiyudha

Abstrak:
The Global War on Terror discourse in Southeast Asian countries has been responded in various ways in order to face religious-motivated terrorism. Among those, there are hardline approaches in state level classified as military-focused, intelligence-focused, and law enforcement-focused approaches. Each has different policy backgrounds and is influenced by different actors. The analysis on each’s strength and weakness is presented in this writing by focusing on four countries, i.e Philippines, Singapore, Malaysia, and Indonesia. The result shows that military-focused approach implemented in Philippines has proven as the most risky one even though has also proven as effective to paralyses terrorist group capability. Meanwhile, the use of excessive power undermines many achievement of intelligence-focused approach in Singapore and Malaysia. In both countries, neutralizing the terrorist groups is achieved by using less firepower, then decreasing the support and legitimacy of the groups in wider society. In Indonesia herself, law enforcement-focused approach has proven gaining success even though the terrorism threats remain.

Penulis: Hidayat Chusnul Chotimah

Abstrak:
Amerika Serikat telah menginisiasi pembentukan norma internasional dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme melalui slogan “global war on terror” dan bertindak sebagai norm entrepreneur dalam meluaskan slogan tersebut melalui pengaruh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan sejumlah resolusi untuk menangani aksi dan jaringan terorisme. Siklus pembentukan norma internasional terkait penanggulangan terorisme ini diawali dengan norm emerge yang muncul dari tahun 1990-an, yang kemudian diikuti dengan norm cascade dalam rangka menyebarluaskan norma tersebut secara global, serta proses internalisasi. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia juga melakukan proses internalisasi yang didasarkan pada identitas nasionalnya yaitu filsafat Pancasila dan konstitusi dasar negara Indonesia. Proses internalisasi sebagai wujud respons Indonesia dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme global melahirkan respons aktif-reaktif yaitu respons profesional dan respons politik.

Penulis: Indra Cahyadi

Abstrak:
Perkembangan teknologi internet memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di sisi lain, teknologi internet juga turut meningkatkan jumlah dan bentuk ancaman terhadap kedaulatan suatu negara di dunia maya. Kedaulatan di dunia maya menjadi topik penting dalam pembahasan keamanan nasional maupun internasional, terutama setelah Edward Snowden mengungkapkan program pengawasan rahasia milik pemerintah Amerika Serikat. Artikel ini bertujuan untuk memahami perdebatan internasional mengenai tata kelola dunia maya dan mengidentifikasi tantangan dalam penegakan kedaulatan di dunia maya. Untuk itu, artikel ini membahas isu-isu terkait kedaulatan di dunia maya termasuk; konsep kedaulatan di dunia maya, tantangan dalam pembentukan tata pemerintahan dunia maya yang berdasarkan kesetaraan kedaulatan, serta strategi yang sudah dilakukan Indonesia dalam menegakan kedaulatan di dunia maya. Artikel ini berkesimpulan bahwa China dan Amerika Serikat telah menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan untuk memandu tata pemerintahan dunia maya global, dan oleh karena itu Indonesia harus segera menyusul dan bertindak secara terintegrasi agar dapat melindungi dan menjaga kedaulatannya di dunia maya secara efisien.

Penulis: Yandry Kurniawan

Abstrak:
Tulisan ini membahas Inisiatif ‘One Belt, One Road (OBOR)’ yang ditawarkan oleh pemerintah Tiongkok sebagai mekanisme kerja sama multilateral lintas kawasan, yang meliputi Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Afrika hingga ke Eropa Timur. Inisiatif OBOR ini penting untuk ditelaah melalui berbagai perspektif ilmiah karena merupakan gagasan kerja sama multilateral yang paling ambisius yang pernah ditawarkan oleh satu negara. Dari segi geografis, kerja sama OBOR akan lebih besar dari Uni Eropa dan hanya akan lebih kecil dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian, sebagian besar kajian terdahulu lebih banyak melihat inisiatif OBOR dengan menggunakan sudut pandang ekonomi-politik, dinamika politik domestik Tiongkok, dan kajian kawasan tanpa mengulas lebih dalam aspek paradigmatik yang mendasari pemikiran dan tujuan yang ingin dicapai pemerintah Tiongkok melalui gagasan ini. Dengan menggunakan sudut pandang pemikiran liberal sebagai kerangka analisis, tulisan ini membingkai inisiatif OBOR sebagai agenda pemerintah Tiongkok untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan. Argumen utama dalam tulisan ini adalah stabilitas keamanan kawasan merupakan syarat penting bagi Tiongkok untuk menjaga kebangkitannya dalam kancah politik internasional. Melalui mekanisme multilateral pemerintah Tiongkok pada dasarnya mengajak negara-negara di kawasan untuk terlibat aktif dalam berbagi peran (division of labor) dalam menjaga dan meningkatkan stabilitas kawasan dengan kerja sama ekonomi sebagai sektor penjuru.

Penulis: Retnaningtyas Dwi Hapsari

Abstrak:
Tulisan naratif ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara reformasi pendidikan pada masa Hindia Belanda terhadap orientasi nasionalisme penduduk Tionghoa. Pembahasannya meliputi pelopor pergerakan, dampak reformasi pendidikan, dan peran komunitas Tionghoa dalam upaya kemerdekaan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang peristiwa yang telah lama terjadi, yang menggunakan metode sejarah, bertumpu pada empat hal yaitu, heuristik, kritik, intepretasi, dan historiografi. Adanya diskriminasi pendidikan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda membuat pendirian sekolah Tionghoa secara mandiri yang diprakasi oleh sebuah organisasi. Jalinan kerjasama antara sekolah ini dengan negeri China menimbulkan kecurigaan tentang orientasi nasionalisme penduduk Tionghoa. Dualisme nasionalisme terjadi di dalam tubuh penduduk Tionghoa, adanya yang memihak kepada negeri China, adanya tetap setia kepada Belanda, tetapi ada pula yang memihak ke Indonesia. Perpecahan ini membuat penduduk Tionghoa sulit untuk dapat membuat suatu kesepakatan baik dalam bidang pendidikan maupun politik.

Vol. 6 / No. 1 - Maret 2015

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Realitas politik Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) masih lemah dalam membangun perlakuan yang konstruktif di antara tingkatan pemerintahan. Berdasarkan data-data dari hasil penelitian di Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan, kelemahan ini berasal dari saling keterkaitan dua faktor seperti ketidaktegasan dari sikap Pemerintah itu sendiri terhadap daerah, dan keterbatasan wewenang gubenur berhadapan dengan luasnya otonomi kabupaten/kota. Penulis menyarankan penguatan kewenangan politik gubernur untuk mengelola pemda, termasuk memberikan hukuman bagi kepala daerah kabupaten/ kota di wilayahnya yang tidak mengikuti arahan program provinsi.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Pengembangan konektivitas maritim dilakukan agar dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan ketersediaan produk yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, menyebabkan perlunya penguatan sarana dan prasarana kemaritiman untuk melakukan kegiatan distribusi barang dan sarana transportasi laut. Sampai saat ini terindikasi bahwa masih banyak inefisiensi dalam transportasi laut domestik. Tulisan ini merupakan sebuah kajian yang berupaya memahami rencana tol laut yang akan dilakukan pada pemerintahan periode ini, kendala yang dihadapi, dan kebijakan yang diperlukan guna mewujudkan rencana tersebut. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan konektivitas maritim dapat dibagi dua, yaitu: aspek internal kepelabuhanan, dan aspek eksternal. Agar tujuan dari pengembangan konektivitas maritim, maka diperlukan sejumlah perbaikan yang terdiri dari peningkatan fasilitas infrastruktur, ketersediaan energi, inovasi teknologi dan informasi, kualitas sumber daya manusia, pendanaan, dan kapasitas eksisting.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Penyelundupan narkoba ke Indonesia makin intens dilakukan oleh sindikat internasional. Hal itu terjadi karena Indonesia merupakan pasar potensial dan menguntungkan bagi pemasaran narkoba. Sindikat internasional, melalui jaringan lintas batas dan berbagai modusnya, terus berupaya melakukan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Sebagai bentuk kejahatan transnasional, penyelundupan narkoba ke Indonesia tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, dan oleh karena itu perlu ada upaya untuk mengatasinya. Tulisan ini, bagian dari laporan penelitian 2014, membahas hal tersebut, utamanya yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, dua daerah yang berbatasan dengan Malaysia dan rentan dari penyelundupan narkoba.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Kebijakan luar negeri Indonesia senantiasa dilaksanakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional. Hal tersebut ditempuh Pemerintah Indonesia dengan kebijakan soft power sebagai negara pemberi bantuan dalam Kerja sama Selatan Selatan (KSS) antar negara berkembang. Peran aktif dalam KSS juga menjadi politik prestise bagi Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat keterlibatan aktif Indonesia di KSS. Tulisan ini merupakan penelitian individu yang dilakukan tahun 2014, dengan pengumpulan data di Surabaya, Jawa Timur dan Gorontalo. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan KSS berdaya guna untuk meraih dukungan bagi kepentingan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Namun belum bermanfaat banyak bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan daerah.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Tulisan ini membahas tentang problematika dalam pelaksanaan Pilpres 2014. Dalam beberapa hal memang pelaksanaan Pilpres 2014 lebih baik daripada pelaksanaan Pileg 2014, misalnya terkait transparansi proses penyelenggaraan Pilpres. Hal-hal yang masih belum optimal implementasinya antara lain adalah terkait DPT yang masih belum akurat, adanya praktek kampanye hitam, penyelenggara pemilu dan media massa yang kurang bisa menjaga netralitasnya. Permasalahan DPT dapat diatasi dengan pemberian otoritas sumber data kependudukan pada satu lembaga saja. Praktek kampanye hitam serta keberpihakan politik oleh penyelenggara pemilu dan media massa dan lembaga dapat diminimalisir dengan penyempurnaan regulasi Pilpres dan penegakkan hukum yang adil dan tegas.

Vol. 6 / No. 2 - Agustus 2015

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Digitalisasi penyiaran mampu meningkatkan kinerja pengelolaan infrastruktur penyiaran yang efisien dan menghasilkan produk siaran berupa audio dan audio visual yang maksimal. Pilihan model pengelolaan digitalisasi penyiaran tidak boleh lepas dari prinsip efisiensi pengelolaan infrastruktur penyiaran dan menghasilkan digital deviden yang maksimal. Digitalisasi penyiaran juga memberikan kesempatan yang lebih bervariasi dalam memilih teknologi penyebarluasan dan cara penerimaan isi siaran bagi masyarakat. Regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia harus dituangkan dalam undang-undang yang materinya mengatur tentang penyiaran.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh keluarnya kebijakan Presiden SBY dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di tengah berbagai permasalahan yang dihadapi UP4B, namun kebijakan pembentukan UP4B telah dirasakan manfaatnya khususnya oleh orang asli Papua pada dua tahun terakhir keberadaannya. Tulisan ini merekomendasikan agar UP4B dapat terus dilanjutkan keberadaannya namun lebih menekankan pada aspek pendampingan dan penguatan kelembagaan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Sebagai pemilik hutan tropis yang luas meskipun pada saat yang sama juga masih harus dihadapkan pada upaya mengatasi merosotnya sumber daya kehutanan, upaya-upaya mitigasi sektor kehutanan di Indonesia memiliki arti yang sangat strategis menyongsong pelaksanaan agenda RPJMN 2015-2019. Bagi pemerintah, upaya ini semua menjadi semakin strategis seiring dengan lemahnya implementasi tata kelola sektor kehutanan seperti diindikasikan dengan masih tingginya deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan, konflik kepemilikan lahan dan perubahan alih fungsi lahan dan hutan. Arti pentingnya hal ini tidak hanya terkait dengan lemahnya pengelolaan hutan selama ini tetapi juga bagaimana serangkaian kebijakan kehutanan dalam jangka menengah dapat dikawal secara berkesinambungan. Implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan sangat akan terkait dengan peran daerah. Oleh karena itu, menempatkan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan dalam RPJMN dalam konteks peran daerah menjadi salah satu prioritas utama. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan dengan mempertimbangkan sejumlah pandangan sejumlah narasumber pemerintah dan swasta di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh, riset ini menemukan bahwa kedua provinsi tersebut belum berperan optimal dalam menopang kebijakan yang sama secara nasional. Dalam konteks inilah, kemauan politik pemerintah masih sangat dibutuhkan sedemikian rupa dapat membuka peran daerah dalam isu tersebut. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan mendesak untuk penguatan koordinasi dan upaya sinergis lainnya antara pusat dan daerah, dan upaya yang sama dalam mengelola dukungan masyarakat secara umum.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Poros Maritim Dunia telah dicanangkan oleh Pemerintah Joko Widodo dan tengah diawasi implementasinya oleh DPRRI. Negara dari dalam dan luar kawasan Asia Tenggara memberikan respons mereka masing-masing yang beragam, terutama terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dan penegakan hukum yang tegas di lapangan. Tulisan ini adalah bagian dari hasil penelitian lengkap mengenai kebijakan Poros Maritim Dunia pemerintah baru Indonesia under Joko Widodo dan respons negara lain terhadapnya, yang mengungkap reaksi, argumen, alasan, dan sikap yang berbeda. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 di Provinsi Sumatera, Maluku, dan Papua melalui teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, Focus Group Discussions (FDG), dan wawancara mendalam terhadap para pengambil keputusan dan ahli pembangunan sektor maritim. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan memperlihatkan respons negara lain yang tidak konsisten dalam kebijakan investasi mereka terhadap pembangunan infrastruktur, serta munculnya sikap yang kritis dan bahkan asertif terhadap penegakan hukum di laut Indonesia.

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →