Jurnal Kepakaran

Vol. 1 / No. 1 - Juni 2010

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si. ❖ Herlina Astri, SST., MPSSp ❖ Anih Sri Suryani, S.Si., M.T. ❖ Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA ❖ Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Merupakan kajian teoritik tentang pekerja rumah tangga dan nilai peran Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam melakukan pekerjaan domestik. Dalam tulisannya Dina Martiany menguraikan perlunya penggantian istilah ‘pembantu’ menjadi ‘pekerja’ yang diikuti dengan hak-hak pekerja yang selama ini diakui di dunia ketenagakerjaan, yang akan melekat juga kepada PRT.

Vol. 1 / No. 2 - Desember 2010

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M. ❖ Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd. ❖ Teddy Prasetiawan, S.T., M.T. ❖ Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Bebagai permasalahan ketidakhalalan produk makanan yang merugikan konsumen dalam persfektif Islam dan kesehatan dicoba dicari solusi penyelesaiannya. Peran pemerintah, produsen, maupun konsumen itu sendiri diuraikan agar konsumen terutama konsumen muslim dapat menerapkan hak-haknya dalam pengkonsumsian produk pangan halal.

Vol. 2 / No. 2 - Desember 2011

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si. ❖ Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. ❖ Herlina Astri, SST., MPSSp ❖ Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M. ❖ Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi dalam pencapaian Kesetaraan Gender (KG), yang harus dimulai dengan Analisis Gender. Efektifitas PUG sebagai strategi KG dipengaruhi oleh beberapa faktor yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian di kedua daerah penelitian, ditemukan bahwa PUG belum dilaksanakan secara maksimal. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, masih harus terus ditingkatkan.

Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T. ❖ Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA ❖ Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. ❖ Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd. ❖ Elga Andina, S.Psi., M.Psi. ❖ Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Konsep ecosettlement merupakan konsep tempat bermukim/bertempat tinggal yang ekologis yang dikembangkan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengharmonisasikan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi dan ekologi yang didukung oleh institusi yang mapan. Terkait dengan konsep eco-settlement, Undang-Undang Perkim telah mengakomodir beberapa parameter dalam konsep tersebut, namun beberapa hal seperti kriteria rumah sehat dan berwawasan lingkungan, proses pendidikan kepada masyarakat, partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan perlu diatur dalam peraturan lain yang lebih rinci.

Vol. 1 / No. 1 - Juni 2010

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M. ❖ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba ❖ Hilma Meilani, S.T., MBA. ❖ Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. ❖ Iwan Hermawan, S.P., M.Si. ❖ Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Transformasi pada BUMN Penyelenggara Jaminan Sosial” diulas tentang persoalan lembaga-lembaga penyelenggara jaminan sosial selama ini yang ternyata memiliki karakteristik yang sangat berbeda sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Vol. 1 / No. 2 - Desember 2010

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. ❖ Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E. ❖ T. Ade Surya, S.T., M.M. ❖ Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si. ❖ Edmira Rivani, S.Si., M.Stat. ❖ Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Dalam analisis regresi metode time series pada tahun 1990 hingga 2008, penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendukung lain dari variabel‐variabel, yakni, pengeluaran pemerintah dan jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil yang cukup menarik. Berdasarkan hasil estimasi tahun lalu menemukan bahwa hubungan positif yang signifikan antara PDB dan angka kemiskinan di Indonesia terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah (GE) dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah (GE) harus ditingkatkan karena terkait dengan pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011

Penulis: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. ❖ Dewi Wuryandani, S.T., M.M. ❖ Galuh Prila Dewi, S.P., M.Si. ❖ Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba ❖ Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Penulis melihat bahwa hampir setiap negara memiliki sisi penawaran yang selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong produksi dengan tujuan menyerap angkatan kerja. Salah satu kebijakan ketenagakerjaan yang dianggap penting adalah legalisasi penerapan outsourcing. Penulis melihat bahwa praktek penerapan outsourcing menimbulkan banyak permasalahan, terutama masih terjadi praktek outsourcing pada usaha-usaha yang dapat dikategorikan core business-nya.

Vol. 3 / No. 2 - November 2012

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si. ❖ Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si. ❖ Dra. Siti Nur Solechah, M.Si. ❖ Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Konflik horizontal terjadi berulang-ulang di Kota Ambon dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, setelah konflik lama usai pada tahun 2001, satu dasawarsa lalu. Banyak pihak yang menganalisis masalah itu di ujungnya, dengan melihat faktor pemicu konflik, dan mengabaikan yang mendasar atau muaranya, yakni faktor demografis. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mengungkap relevansi berulangnya konflik primordial di Kota Ambon dengan tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduk, serta penyebarannya. Tulisan ini juga mengungkap relevansi segregasi penduduk dan malfungsi pembangunan, yang telah menyediakan penyebab yang cukup bagi terciptanya konflik massal berulang kali di Kota Ambon, yang faktor pemicunya seringkali hanya masalah individual. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi studi literatur dari sumbersumber data resmi dan wawancara dengan aparat pemkot dan kalangan akademisi lokal. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Tulisan hasil penelitian ini mengungkap kondisi yang cukup bagi munculnya setiap saat konflik sosial yang bersifat horizontal di Kota Ambon, akibat absennya kebijakan pemerintah pusat dan kota yang terencana untuk bisa mencegah konflik di kemudian hari. Sehingga, bersama-sama dengan malfungsi pembangunan, warga Kota Ambon dibiarkan sendiri harus mengatasi massalahnya, yang setiap saat berujung pada konflik masal. Kata Kunci: keamanan demografis, konflik agama, konflik perkotaan, konflik horizontal, Ambon

Vol. 3 / No. 2 - November 2012

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. ❖ Novianti, S.H., M.H. ❖ Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. ❖ Monika Suhayati, S.H., M.H. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Pengaturan Mengenai 4 Lembaga yang diatur dalam satu Undang-Undang (MD3) perlu dikeluarkan dai paket undang-undang bidang politik. DPR memerlukan aturan hukum yang diatur tersendiri di sebuah undang-undang.

Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn. ❖ Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. ❖ Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Inti permasalahan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terletak pada kemampuan penyelenggara pengadaan tanah untuk menentukan nilai/harga tanah sebagai acuan dalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian. Hal ini mendorong pembentuk UU No. 2 Tahun 2012 memberi kedudukan kepada Penilai Pertanahan sebagai lembaga yang independen dan profesional untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah. Namun, independensi Penilai Pertanahan rawan dengan intervensi Lembaga Pertanahan, mengingat Penilai Pertanahan ditentukan oleh Lembaga Pertanahan yang notabene adalah pelaksana kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sekaligus instansi Pemerintah yang memiliki wewenang dalam urusan pertanahan.

Vol. 3 / No. 2 - Desember 2012

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si. ❖ Herlina Astri, SST., MPSSp ❖ DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si. ❖ Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M. ❖ Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Berbagai permasalahan sosial terjadi pada penduduk miskin perkotaan. Begitu pula pada masyarakat bantaran Sungai Ciliwung yang sering mengalami musibah banjir. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan penelitian untuk mengetahui keberadaan peran modal sosial dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga miskin di Komunitas Bantaran Sungai Ciliwung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi kolektif dan bekerja bersama adalah variabel yang paling berperan dalam memprediksi ketahanan keluarga, kemudian diikuti variabel informasi dan komunikasi, serta peran aktor dalam ketahanan ekonomi keluarga yang lebih besar dibandingkan dengan peran masyarakat sekitarnya.

Vol. 2 / No. 1 - Mei 2011

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. ❖ Drs. Prayudi, M.Si. ❖ Aryojati Ardipandanto, S.IP. ❖ Riris Katharina, S.Sos., M.Si. ❖ Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. ❖ Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Gerakan reformasi tidak hanya telah berhasil menjatuhkan rejim otoriter Soeharto, tetapi juga tuntutan untuk perbaikan peran parlemen dan militer. Sebagai bagian dari transisi demokratis, upaya reformasi kedua institusi negara itu telah dimulai dengan amandemen konstitusi. DPR kemudian muncul sebagai ‘superbody,’ dan tekanan untuk menuntaskan reformasi sektor keamanan terus berlanjut. Studi ini menilai bahwa posisi parlemen yang kuat itu secara realistis belum dapat mendorong reformasi sektor keamanan secara komprehensif dan signifikan sebagaimana yang diaspirasikan gerakan reformasi selama ini.

Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. ❖ DR. Ujianto Singgih P., M.Si. ❖ Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A. ❖ Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si. ❖ Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Sekilas:
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dalam rangka memberikan masukan bagi pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di DPR RI. Latar belakang penelitian adalah adanya program jaminan sosial milik pemerintah daerah di tengah ketidakmampuan pemerintah pusat memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan metode kualitatif, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan maksud untuk menganalisis penyelenggaraan jaminan sosial di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan, program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hasil penelitian ini merekomendasikan pentingnya koordinasi dan sharing sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat.

Vol. 2 / No. 2 - November 2011

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Riris Katharina, S.Sos., M.Si. ❖ Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si. ❖ Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa ❖ Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Pulau-pulau terluar Indonesia selama ini kurang memperoleh parhatian pemerintah pusat, padahal kondisinya rawan dari ancaman pihak asing. Laporan penelitian lapangan ini memetakan berbagai jenis ancaman keamanan yang dihadapi pagar terdepan NKRI yang sangat strategis di Samudera Pasifik, yaitu Morotai. Dengan memadukan library study dan in-depth interview, penelitian ini mengungkapkan jenis-jenis ancaman keamanan non-tradisional di sana, selain ancaman keamanan utama. Analisis yang menggunakan metode kualitatif ini menjelaskan kondisi Kabupaten Kepulauan Morotai yang sangat rawan dari berbagai bentuk ancaman keamanan yang ada, terutama non-tradisional, sekalipun ia telah dimekarkan sebagai sebuah kabupaten baru.

Vol. 3 / No. 1 - Mei 2012

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si. ❖ Drs. Prayudi, M.Si. ❖ Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. ❖ Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Gagasan pemerintah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wakil kepala daerah yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menarik untuk dikaji. Kajian dilakukan dengan cara melihat alasan yang dikemukakan dan selanjutnya dianalis menurut teori administrasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa beberapa alasan yang dikemukakan penggagas tidak tepat diatasi dengan pengangkatan PNS sebagai wakil kepala daerah. Gagasan tersebut belum jelas membedakan antara posisi wakil kepala daerah sebagai jabatan politik dengan sumber pengangkatannya, yaitu dari birokrasi. Tulisan ini merekomendasikan sumber pengangkatan wakil kepala daerah dibuka baik dari kalangan partai politik maupun PNS, sepanjang dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Vol. 4 / No. 2 - Desember 2013

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si. ❖ Elga Andina, S.Psi., M.Psi. ❖ Herlina Astri, SST., MPSSp ❖ Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Sekilas:
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi Kota Batam ternyata telah memarginalkan masyarakat setempat, yang sebagian besar merupakan masyarakat nelayan yang tinggal di daerah-daerah pesisir (hinterland). Mereka hidup dalam kemiskinan. Pemerintah Kota Batam berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, pemberdayaan yang dilakukan kurang berhasil karena Pemerintah Kota Batam lebih banyak memberikan modal usaha dalam memberdayakan masyarakat. Tetapi kurang dalam mengamankan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Bagi masyarakat pesisir, sumber daya alam pesisir adalah aset. Oleh karenanya, ada dua hal utama yang harus dilakukan untuk memberdayakan mereka, yaitu melakukan pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan memberikan modal untuk usaha.

Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. ❖ Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si. ❖ Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. ❖ Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd. ❖ Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Sekilas:
Pengaturan mengenai pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keperawatan masih belum tegas dan jelas. Akibatnya pengakuan keperawatan sebagai sebuah profesi dan jumlah perawat yang mendominasi tenaga kesehatan belum optimal.Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Tujuan penulisan untuk mengetahui kondisi sistem pendidikan keperawatan selama ini dan harapan kedepannya, sehingga dapat menghasilkan tenaga perawat yang berkualitas.Berdasarkan hasil kajian, untuk menghasilkan tenaga perawat yang berkualitas diperlukan pendidikan keperawatan yang berkualitas pula. Sebab Pendidikan keperawatan merupakan satu proses penting yang harus dilalui oleh setiap perawat.Ini merupakan suatu upaya penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan keperawatan dimana diperlukan sebuah standar penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan penelitian keperawatan.

Vol. 4 / No. 1 - Mei 2013

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si. ❖ Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Analisis dalam tulisan ini didasarkan atas teori Coordinated Border Management yang menuntut perlunya koordinasi antar-lembaga pemerintah secara vertikal maupun horisontal, serta koordinasi dengan negara tetangga, agar perdagangan lintas batas antar-negara dapat berjalan efektif. Indonesia yang bercita-cita menjadikan perbatasan sebagai beranda depan masih sulit mewujudkannya karena masih sulitnya koordinasi dimaksud, walaupun potensi ekonomi yang dimiliki kabupaten di kawasan perbatasan telah cukup memadai untuk melakukan perdagangan lintas batas antar-negara seperti di Kabupaten Bengkayang di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara Malaysia dan Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timor Leste. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ternyata tidak serta merta dapat menyelesaikan masalah. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang tengah membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kata Kunci: Perdagangan lintas batas, BNPP, coordinated border management, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Belu

Vol. 4 / No. 2 - November 2013

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si. ❖ Drs. Prayudi, M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa ❖ Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Perdagangan beras berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan domestik negara. Pengekspor dan pengimpor beras utama dunia di antaranya berada di wilayah Asia Tenggara, sehingga perubahan jumlah beras yang diperdagangkan dapat mempengaruhi aliran perdagangan tersebut. Mengingat beras sebagai komoditas yang sangat strategis maka banyak negara mengintervensi pasar beras domestiknya guna mewujudkan ketahanan pangan dan bahkan bagi kepentingan keamanan politik negaranya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan perdagangan beras di wilayah Asia Tenggara terkait dengan ketahanan pangan.Metode analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2012, laju pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08 persen dan dengan kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22 persen terhadap konsumsi beras dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor berasnya mencapai 2,21 persen dan dengan produksi padi lebih dari 30 persen terhadap produksi padi dunia. Pada umummya negara-negera Asia Tenggara mengintervensi pasar beras melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor maupun lisensi, dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik, untuk menjaga stok beras guna menguatkan tingkat ketahanan pangan. Integrasi ekonomi Asia Tenggara melalui ASEAN Economy Comunnitymenjadi momen penting untuk menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan pada level regional dan sekaligus menjadikan pasar beras lebih terbuka antarnegara-negara Asia Tenggara. Kata kunci: beras, perdagangan, Asia Tenggara, kebijakan

Vol. 5 / No. 1 - Mei 2014

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si. ❖ Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A. ❖ Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. ❖ Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Tulisan ini membahas tentang upaya pelestarian lingkungan oleh LSM internasional di Indonesia. Melalui kemitraan global yang diamanatkan oleh KTT Bumi di tahun 1992, semua pihak diharapkan dapat berperan penuh untuk berperan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Deforestasi kawasan hutan tropis di Pulau Sumatera telah menjadi perhatian dunia. Kondisi tersebut mendorong LSM internasional untuk melakukan konservasi di kawasan Hutan Harapan Provinsi Jambi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati cukup tinggi. Upaya menjadikan kawasan Hutan Harapan sebagai kawasan konservasi ekosistem berhasil dilaksanakan namun mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Kata kunci: LSM internasional, pelestarian lingkungan, hutan harapan

Vol. 2 / No. 2 - Desember 2011

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M. ❖ Rafika Sari, S.E., M.S.E. ❖ Izzaty, S.T., M.E. ❖ Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak. ❖ Lisnawati, S.Si., M.S.E. ❖ Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Sekilas:
Hingga saat ini kebijakan subsidi BBM terus diberlakukan dan menjadi dilema bagi Pemerintah ketika posisi APBN mengalami defisit. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan maka akan menyebabkan inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan turun, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Posisi ini terus menjadi dilema bagi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada kurun waktu kondisi terkini terkait dengan kebijakan subsidi. Berdasarkan analisis tersebut, salah satu upaya untuk mengurangi beban anggaran subsidi dalam APBN adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut. Pilihan kebijakan menaikkan harga BBM merupakan alternatif yang paling tepat di antara berbagai alternatif. Beberapa strategi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yaitu (1) kenaikan secara bertahap (perlahan dan tidak drastis), (2) ada periodisasi, dan (3) mempertimbangkan atau memperhitungkan kondisi perekonomian nasional terakhir.

Vol. 3 / No. 1 - Juni 2012

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E. ❖ Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E. ❖ Iwan Hermawan, S.P., M.Si. ❖ Achmad Wirabrata, S.T., M.M. ❖ Suhartono, S.IP., M.P.P. ❖ Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Sekilas:
Sejak krisis global tahun 2008, perkembangan ekonomi global terutama sektor keuangan menunjukkan perbaikan, termasuk di kawasan ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari indikator keuangan beberapa negara ASEAN seperti rasio money supply terhadap PDB, rasio tingkat kredit terhadap PDB, dan rasio investasi terhadap PDB. Peningkatan sektor keuangan juga disertai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Berdasarkan fakta ini, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh indikator keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Indikator keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio money supply terhadap PDB, rasio tingkat kredit terhadap PDB, dan rasio investasi terhadap PDB. Dengan menggunakan data panel untuk periode 1990-2010, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua indikator keuangan yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN, yaitu rasio money supply terhadap PDB dan rasio investasi terhadap PDB.

Vol. 3 / No. 2 - Desember 2012

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat. ❖ Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. ❖ Rafika Sari, S.E., M.S.E. ❖ Mandala Harefa, S.E., M.Si. ❖ Hilma Meilani, S.T., MBA. ❖ Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si. ❖ T. Ade Surya, S.T., M.M.

Sekilas:
Nasabah debitur yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Merapi diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Beberapa kebijakan dan ketentuan telah diberlakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penanganan kredit bermasalah yang dilakukan selama ini sudah memberikan hasil.Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kuantitatif perbedaan rata-rata dengan uji T berpasangan untuk membandingkan rata-rata dari kondisi kredit bermasalah ketika terjadi bencana alam erupsi Gunung Merapi dan pasca erupsi Gunung Merapi, agar diketahui apakah terdapat pengaruh dari kebijakan yang diberlakukan dalam mengatasi kredit bermasalah akibat erupsi Gunung Merapi. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan-kebijakan tersebut masih bisa diterapkan pada kasus pasca erupsi Gunung Merapi ini, paling tidak secara aplikatif dan evaluatif kebijakan Bank Indonesia tersebut mampu mendorong pemulihan ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah. Sebagian besar penurunan tentu juga dipengaruhi oleh upaya-upaya persuasif oleh bank dan debitur yang kooperatif, dengan tetap mempertimbangkan kondisi debitur (business to business).

Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E. ❖ Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M. ❖ Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. ❖ Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba ❖ Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E. ❖ Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si. ❖ Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Sekilas:
Kebijakan moneter merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro. Perubahan yang terjadi pada kebijakan moneter akan mempengaruhi variabel-variabel ekonomi yang lain. Berdasarkan hal tersebut, studi ini bertujuan untuk melakukan analisis shocks kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka terhadap variabel-variabel ekonomi dengan menggunakan data Indonesia periode tahun 2000:1 - tahun 2012:2. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode Vector Autoregression (VAR). Hasil yang diperoleh dalam studi ini menunjukkan bahwa (1) shock kebijakan moneter terhadap variabel-variabel ekonomi menunjukkan adanya suatu fenomena puzzle atau tidak sesuai teori dan (2) kontribusi BI rate yang paling besar dirasakan oleh variabel harga (inflasi).

Vol. 4 / No. 2 - Desember 2013

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E. ❖ Izzaty, S.T., M.E. ❖ Mandala Harefa, S.E., M.Si. ❖ Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk tentu membawa dampak timbulnya kemiskinan. Berbicara masalah kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan sejak tahun 1976. Ada dua tujuan dari kajian ini, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dan tujuan yang kedua adalah mengetahui pengaruh pertumbuhan sektor keuangan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode VAR dengan estimasi data dari tahun 2000 hingga tahun 2012. Penurunan kemiskinan ini dapat terjadi akibat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sektor keuangan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Dari penelitian juga didapatkan hasil bahwa pertumbuhan sektor keuangan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba ❖ Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si. ❖ Edmira Rivani, S.Si., M.Stat. ❖ Hariyadi, S.IP., MPP ❖ Iwan Hermawan, S.P., M.Si. ❖ Rafika Sari, S.E., M.S.E. ❖ Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Sekilas:
Industri manufaktur memegang peranan penting di dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan membuka lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berbasis kondisi dalam industri manufaktur menjadi penting terutama dalam kaitannya dengan globalisasi ekonomi. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan hasilnya disampaikan secara deskriptif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian kepada tiga catatan kebijakan yang berkaitan dengan kondisi manufaktur di Indonesia. Tiga catatan kebijakan tersebut adalah peran teknologi dan infrastruktur dalam membangun ketahanan manufaktur terhadap krisis ekonomi, aglomerasi industri yang telah mendorong terwujudnya kawasan industri, dan fenomena “missing middle” yang mengindikasikan terdapat permasalahan yang menghambat perkembangan industri manufaktur secara organik.

Vol. 2 / No. 1 - Juni 2011

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Monika Suhayati, S.H., M.H. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Polemik atas penyimpangan asas universalitas pada penggunaan pendapatan BLU tidak perlu terjadi jika materi pengecualian penggunaan PNPB atas pendapatan BLU yang dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan BLU tanpa terlebih dahulu disetor ke kas negara, diatur dalam UU PNPB. Untuk mengakomodasi hal tersebut UU PNPB yang dibentuk sebelum berlakunya UU Perbendaharaan Negara perlu disempurnakan.

Vol. 2 / No. 2 - November 2011

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H. ❖ Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn. ❖ Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:

Vol. 4 / No. 1 - Juni 2013

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. ❖ Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn. ❖ Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Sekilas:

Vol. 4 / No. 2 - November 2013

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn. ❖ Monika Suhayati, S.H., M.H.

Sekilas:

Vol. 5 / No. 1 - Juni 2014

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM. ❖ Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:

Vol. 5 / No. 2 - Desember 2014

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E. ❖ Lukman Adam, S.Pi., M.Si. ❖ Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M. ❖ Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Sekilas:
In the past decade, the allocation on subsidies spending in the state budget is always significant, in particular the proportion and value of the fuel subsidy which undeniably increases every year. In the 2014 State Budget, the allocation for the subsidies increased significantly in which more than 50 percent of it is allocated to the fuel subsidy or equivalent to 210 trillion IDR. This study aims to simulate the impact of the fuel subsidy reallocation to the other kind of subsidies such as seed or fertiliser subsidy in the agricultural sector, construction sector, or any other social services sector. This simulation is crucial due to the nature of fuel subsidy which increases every year and it is unequally distributed to the society. Methodology used in this study is a simulation based on the 2008 Social Accounting Matrices (SAM). Two types of analysis are conducted in this study, namely the round by round effect and the Stone multiplier decomposition method. These two types of analysis are aimed to predict the impacts of the following each scenario to the economy. First, phasing out the fuel subsidy without any reallocation. Second, reallocation of the fuel subsidy to the agricultural sector, in particular the crop farming sector. Third, fuel subsidy reallocation to the construction sector. Finally, the last scenario is to reallocate the fuel subsidy to the social services sector. The results reveal that the second scenario is more beneficial to the households with lowest income. Meanwhile, on the other hand, the third scenario will only benefit the firms and government, and even with more negative impacts on the poor households.

Vol. 6 / No. 1 - Juni 2015

Penulis:

Sekilas:

Vol. 6 / No. 2 - Desenber 2015

Penulis:

Sekilas:

Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016

Penulis:

Sekilas:

Vol. 7 / No. 1 - Juni 2016

Penulis:

Sekilas:

← Sebelumnya 1 2 3 ... Selanjutnya →