Jurnal Kajian

Vol. 15 / No. 3 - September 2010

Penulis: Ratih D Adiputri

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bagaimana parlemen Inggris berupaya menunjukkan aspek-aspek parlemen yang baik ketika menghadapi kasus-kasus skandal keuangan di tahun 2009. Kajian dalam tulisan ini memperlihatkan, parlemen Inggris melalui penanganan krisis yang tepat dan cepat dapat mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu diikuti dengan reformasi keparlemenan yang bersifat jangka panjang. Tulisan ini jelas menampilkan pelajaran yang dapat dipetik dan diambil hikmahnya oleh DPR-RI yang pada saat ini juga sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan pentingnya peran dan posisi strategis Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong pertumbungan dan pembangunan ekonomi di daerah. Dalam keadaan persaingan yang ketat, BPD haruslah berupaya meningkatkan aset dan permodalannya, serta strategi untuk menjadikannya sebagai pelaku utama di pasar daerah, dan tidak sekedar menjadi pengikut saja. Tulisan ini lebih difokuskan pada kinerja keuangan masing-masing BPD di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bagaimana melalui perubahan ini ASEAN menjadi sebuah organisasi yang efektif karena semua keputusan yang diambilnya akan mengikat. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa di masa depan, keberhasilan kerjasama ASEAN tidak lagi ditentukan oleh para pemimpinnya saja tetapi juga oleh masyarakatnya.

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara normatif berbagai kebijakan masing-masing pemerintah daerah tersebut telah mencerminkan peran sebuah sub-nasional yang signifikan dalam mendukung pemenuhan komitmen nasional terhadap Protokol Kyoto berdasarkan prinsip tanggungjawab bersama tetapi dibedakan. Hal ini menggambarkan adanya dukungan dan komitmen politik dalam rangka upaya pengurangan emisi GRK secara global. Kajian yang menggunakan ratifikasi Protokol Kyoto sebagai dasar penilaian ini menemukan bahwa peran positif sub-nasional ini secara normatif dan politis akan lebih efektif jika pemerintah pusat dan daerah lebih memberikan kemauan politisnya atas setiap kebijakan yang berkaitan dengan upaya konservasi.

Penulis:

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang fungsi pengawasan oleh DPRD sebagai sebuah instrumen dasar yang penting dalam menciptakan pemerintahan demokratis di daerah. Fungsi pengawasan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya harus dipenuhi oleh kepala pemerintahan, tetapi juga oleh DPRD. DPRD harus mengawasi mekanisme pemerintahan di daerah dan program pembangunan daerah. Diungkapkan bahwa kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan menghadapi tantangan yang berat dan sekaligus merupakan kesempatan untuk menunjukan kredibilitasnya di mata rakyat

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Konsep konservasi lebih dimaknai sebagai perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistem daripada pemanfaatan yang dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar area konservasi sering dilihat sebagai perusak lingkungkan. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa desentralisasi melahirkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan kabupaten, sehingga kepentingan masyarakat di sekitar hutan terabaikan dan tingkat kesejahteraan mereka semakin menurun.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bahwa jaminan kepastian hukum diperlukan untuk meningkatkan penanaman modal. Untuk itu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal harus jelas dan harmonis. Namun, tulisan ini mengungkapkan bahwa tidak ada harmonisasi yang baik antara UU No. 25 Tahun 2007 dengan UU No. 32 Tahun 2004 dalam mengatur kewenangan di wilayah perbatasan.

Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pembentukan dan pengelolaan BUMD/Perusda hendaknya harus dilihat dari kepentingan dalam tujuannya yang benar-benar memiliki kepentingan bagi masyarakat umum agar penyertaan modal yang diberikan pemda tidak hanya untuk mencari keuntungan. Pembentukan dan pengelolaan BPD-BPD sudah sangat jelas aturan dan regulasinya. Pengelolaan BPD sangat terkait dengan UU Perbankan dan UU Perseroan Terbatas, sehingga BPD, harus mengikuti regulasi, dimana pengelolaannya harus profesional. Kegiatan usaha BPD memiliki eksternalitas rendah, namun bisa dilakukan rekstrukturisasi atau penjualan saham.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Arus bebas informasi sebagai konsekuensi dari globalisasi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Peran komputer dan internet menjadi sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, ruang, dan waktu. Selain itu, perkembangan teknologi telah menimbulkan dampak pada perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Ada kemajuan yang signifikan dalam perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan alat-alat telekomunikasi, seperti komputer dan internet.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Rumah susun (untuk selanjutnya disebut rusun) dibangun sebagai upaya pemerintah guna memenuhi masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat. Selain itu, rusun juga dijadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah pengadaan lahan yang sangat sulit didapat di wilayah-wilayah kota-kota besar di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sangat padat penduduknya akibat urbanisasi. Kondisi seperti ini misalnya terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Di era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi secara tidak langsung telah menyebabkan negara mengalami kemajuan dengan pesat. Hal ini juga terjadi di dalam segala aspek kegiatan atau kepentingan yang sangat memerlukan jasa perbankan, khususnya yang terkait dengan dana, baik itu uang tunai maupun uang yang tersimpan dalam rekening pada suatu bank. Oleh karena itu kegiatan transfer dana (pemindahan, pengiriman, pembayaran uang) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Penanganan konflik tidak bisa hanya didasarkan pada pendekatan keamanan dan negara tetapi juga perlu didasarkan pada pendekatan kultural. Konflik sosial yang terjadi Sambas Kalimantan Barat merupakan konflik etnik yang berakar pada perbedaan latar budaya, sehingga penanganannya juga harus berdasar pendekatan budaya. Dalam penanganan konflik sosial yang didasarkan atas pendekatan kultural, pelibatan unsur yang memiliki otoritas dalam masyarakat menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan, dan salah satu unsur masyarakat yang memiliki otoritas itu adalah tokoh agama

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Kebijakan pejabat Pemda untuk menentukan berapa lama suatu informasi dirahasiakan dialam proses pembuatan kebijakan, memang sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pejabat yang bersangkutan. Perlu indikator-indikator yang jelas bagi seorang pejabat Pemda untuk menentukan hal ini. Kondisi inilah yang seringkali menjadi kendala bagi pejabat Pemda untuk melakukan pengelolaan rahasia terbatas, termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merahasiakan informasi tersebut.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Perkembangan politik yang terjadi di Myanmar belakangan ini menunjukkan bahwa junta militer yang berkuasa tengah berusaha menempuh segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Berbagai langkah junta militer Myanmar tersebut telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional, termasuk negara-negara anggota ASEAN (di luar Myanmar), karena pemerintah Myanmar dianggap tidak berkeinginan untuk memajukan demokrasi, dan juga memajukan hak asasi manusia, sebagai sebuah nilai universal yang sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di dunia.

Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang korelasi positif antara terpenuhinya akses politik publik dalam pemerintahan dengan penegakkan akuntabilitas publik aparat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam era otonomi daerah. Namun demikian, kentalnya paradigma keamanan negara dan konteks dinamika sosial politik lokal menjadikan akses tersebut lemah dalam pelaksanaannya

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Dari hasil penelitian ini didapati adanya hubungan yang kuat antara program-pogram pemberdayaan masyarakat dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Hubungan itu diyakini akan semakin kuat jika partisipasi masyarakat dimulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai prasyarat menuju masyarakat yang mandiri dan aspiratif.

Penulis:

Abstrak:
Tulisan yang merupakan hasil penelitian yang memfokuskan pada kebijakan pengelolaan SDM dalam BUMD. Penulis menemukan fakta bahwa dari sisi SDM, pengelolaan BUMD yang sehat dan menguntungkan masih terkendala oleh sejumlah persoalan klasik seperti kualitas pengelola, lemahnya kerangka legal, dan masih kuatnya campur tangan pemerintah daerah seperti terlihat pada keterlibatan pegawai pemerintah dalam jajaran manajemen.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Perdagangan dan Penyelundupan Orang dalam Hubungan Indonesia-Malaysia”, menguatkan kebenaran umum bahwa isu perdagangan dan penyelundupan orang dari Indonesia ke Malaysia sebenarnya sudah masuk pada kategori masalah keamanan terutama jika dilihat dari sisi dampaknya bagi Indonesia. Namun demikian, masih kuatnya pendekatan peaceful coexistence menjadikan isu tersebut masih ditangani secara normatif.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tulisan ini mendiskusikan tentang semakin kuatnya fenomena kejahatan transnasional sebagai sebuah ancaman baru bagi keamanan nasional. Penulis mendapati temuan bahwa pemahaman secara menyeluruh terhadap latar belakang dan motivasi para imigran gelap menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka penanganan masalah ini.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si. --- Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
penulis mendapatkan temuan bahwa sebagian partai politik telah memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Tiga parpol yang diteliti juga telah memenuhi keterwakilan 30% untuk perempuan dalam penyusunan daftar bakal calon dan penerapan zipper system. Dalam analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa kekhawatirkan tentang menurunnya efektivitas affirmative action tidak sepenuhnya terbukti pasca-Putusan MK.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Penulis menyoroti efektifitas strategi pencitraan yang dilakukan Partai Golkar, PDIP dan PKS. Menurut penulis, masih ada beberapa faktor yang membuat strategi pencitraan ketiga partai tersebut belum efektif. Oleh karena itu, sebagai salah satu academic menu for choice, penulis merekomendasikan beberapa hal terkait dengan upaya menaikan citra-partai politik secara praktis

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →