Jurnal Kajian

Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Netralitas birokrasi terhadap politik mengalami dinamika pasang surut yang tinggi. Catatan sejarah di Indonesia telah menunjukkan bahwa pusat kekuasaan pemerintahan, kehidupan kepartaian dan jajaran birokrasi adalah beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain terkait proses pengambilan kebijakan publik. Meskipun saling berhubungan, profesionalisme birokasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya. Pada tingkat daerah di saat pemilu, birokrasi justru menjadi ajang yang menarik untuk diperebutkan resources nya bagi setiap partai politik dan politisi yang saling bersaing. Hasil penelitian di Kabupaten Labuhan Batu, justru menunjukkan birokrasi setempat dalam pemilu legislatif 2009 masih bersikap tidak netral dan cenderung memihak pada kekuatan politik tertentu.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan tentang rahasia negara tidak saja terkait masalah kedaulatan negara, melainkan juga bersentuhan erat dengan konteks hubungan antara negara dengan industri media massa. Tulisan ini menguraikan persoalan tentang rahasia negara sebagai suatu kebijakan komunikasi antara negara dengan media massa. Dalam permasalahan ini, dianalisis faktor-faktor yang bersifat mendasar dan dianggap dapat menimbulkan resistensi media massa terhadap pengaturan rahasia negara.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Dalam realitas, banyak perusahaan daerah yang dibentuk kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Daerah cenderung kurang mempertimbangkan potensi sektor usaha strategis yang dimiliki dalam rangka proses pengembangannya lebih lanjut. Meskipun sebagian besar BUMD telah mempertimbangkan beberapa potensi sektor usaha strategis, sayangnya masih banyak potensi lokal setempat yang belum dimanfaatkan atau dikelola dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kasus di Provinsi Kaltim, menujukkan bahwa, dalam pelaksanaan kebijakan DAU, DAK, DBH atau dana transfer, mayoritas berasal dari hasil sektor pertambangan dan hutan. Persoalannya, dana transfer yang besar nilai nominalnya selama ini belum mampu memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, jumlah penduduk yang miskin, dan tingkat pengangguran serta pelayanan publik. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh sejumlah temuan pelanggaran dalam hal penggunaan anggaran.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemerintah daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber penambah pendapatan asli daerah (PAD) dan mempunyai fungsi sosial. Terdapat dua bentuk badan hukum pada BUMD, yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Adanya dua bentuk badan hukum mempunyai implkasi hukum yang berbeda dan pemerintah daerah menyadari konsekuensi atas pembentukan BUMD tersebut. Terdapat ketidakkonsistenan dalam masalah ini, salah satu faktor penyebabnya adalah belum lahirnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur keberadaan BUMD secara komprehensif.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →