Jurnal Kajian

Vol. 19 / No. 3 - September 2014

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Aktivitas gerakan separatis papua terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui aksi yang dilakukan di dunia internasional. Tulisan ini bagian dari riset yang dilakukan tahun 2014, dengan pengumpulan data di Jakarta dan papua, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli dan para pemangku kepentingan yang beragam. pengumpulan data dan observasijuga dilakukan di Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, dan Kota Manokwari' penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengcross-check data sekunder dan primer yang diperoleh dari wawancara secara mendalam, setelah terlebih dulu dipilah.Temuan penelitian mengungkap semakin aktifnya kegiatan gerakan separatis Papua di fora internasional, dengan berupaya terus mencari kesempatan dan membangun opini dan pengaruh mereka. Pemerintah Indonesia berupaya merespons secara moderat untuk mencapai tujuannya dalam meredam dampak internasional Vang diakibatkannya.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A. --- Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. --- Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. --- Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Masalah ketersediaan obat menjadi isu yang sangat aktual di Indonesia sejak diberlakukannya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian tentang ketersediaan obat di Kota Banda Aceh dan Kota Jayapura dilakukan dengan metode kualitatif dan dianalisis dengan mengaplikasikan teori dan konsep kebijakan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas ketersediaan obat, yaitu: faktor kesiapan pemerintah lokal, faktor sumber daya manusia, dan faktor pendukung berupa peraturan pelaksanaan.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2014 tidak berhasil diselesaikan pembahasannya. Terdapat satu fraksi yang belum dapat menerima RUU ini sebagai RUU Inisiatif DPR Rl, dan satu fraksi lain yang secara tegas menolak RUU KKG. Dari sisi substansi, adanya UU KKG sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk mencapai KKG dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. UU KKG diperlukan untuk mempercepat pencapaian persamaan substantif dan kesempatan yang sama antara lakilaki dan perempuan dalam menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini perlu mengingat, meskipun perlindungan hak perempuan tefah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksananya, namun, dalam kenyataan, masih terdapat kesenjangan dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, terutama diskriminasi berbasis gender dan kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, proses pembahasan RUU KKG yang telah dimulai oleh DPR Rl periode 20O9-2OL4 perlu dilanjutkan kembali oleh DPR Rl periode berikutnya.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terkait erat dengan dinamika peredaran jumlah uang yang beredar di masyarakat, tingkat pendapatan, suku bunga dan kondisi perekonomian, seperti dalam krisis ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh variabel-variabel ekonomi seperti jumlah uang yang beredar, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan krisis ekonomi terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Data yang digunakan berupa data time series dari triwulan 1 tahun 2000 hingga triwulan 2 tahun 2014. Metode yang digunakan adalah Ordinory Leost Squore (OLS) dilengkapi dengan uji-uji statistik seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji-t dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan variabel-variabel independen seperti jumlah uang beredar, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan krisis ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah, kecuali variabel tingkat suku bunga, seluruh variabel independen memiliki tanda koefisien sesuai hipotesis, Berdasarkan uji-F semua variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama pembangunan dan pencapaian tujuan ke masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oteh berbagai faktor, di antaranya pengeluaran pemerintah dan FDl. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan FDI yang masuk ke Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase "orde baru", fase ,,krisis dan pemulihan" serta fase "SBY-nomics". Hasil analisa kuantitatif menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga sudah waktunya pemerintah mendorong pengeluaran pemerintah ke belanja sektor publik. Secara simultan, variabel FDI memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat menstimulus masuknya FDI ke lndonesia

Vol. 19 / No. 4 - Desember 2014

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Penelitian dilatarbelakangi munculnya tuntutan diberikannya status otsus bagi Provinsi Bali dan beberapa provinsi di daerah kepulauan. Sekalipun pada awalnya otsus lahir dari sejarah negara federal, namun dalam konteks negara kesatuan, kehadiran otsus tetap relevan bagi sebuah negara kesatuan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan pemberian otsus bagi setiap daerah {provinsi) yang memiliki kekhususan untuk diberikan otonomi yang berasal dari kekhususannya tersebut. Persyaratannya yaitu ada bukti bahwa dengan peraturan otonomi yang ada sulit meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil penelitian ini juga merekomendasikan agar DPR dan Kementerian Dalam Negeri segera merespons tuntutan otsus bagi sebuah daerah.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
politik negara seperti dicerminkan eksperimentasi rezim terhadap desentralisasi dalam sistem pemerintahan cenderung tergantung pada dinamika sistem politik. Sejarah politik desentralisasi di Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan interaksi di antara masing-masing komponen. Deskripsi dokumen sejarah membuktikan bahwa hubungan negara terhadap masyarakat madani dan konstruksi dari derajat demokratisasi tampil menjadi substansi penentu dalam setiap model sistem politik yang dianut. Setiap rezim perlu memperkuat konsensus di antara elit, peluang bagi partisipasi publik, dan komitmen terhadap keragaman di tengah tataran pembentukan negara ketika mempertimbangkan substansi tersebut.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Status kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Tulisan ini menganalisis statu: kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional dan bagaimana status kewarganegaraan ganda menurut UL No.12 Tahun 2006 serta bagaimana status kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia. Hasil analisis mengungkapkar bahwa status kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional diatur: dalam beberapa konvensi internasional antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik. Status kewarganegaraar ganda menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berumur 18 tahun. Sedangkan status kewarganegaraar ganda bagi diaspora Indonesia meghadapi kendala terkait dengan pendekatan hukum perdata internasional yakn dengan prinsip nasionalitas dan UU No.12 Tahun 2006. Oleh karena itu pendekatan keimigrasian dapat menjad alternatif utama bagi diaspora lndonesia.

Penulis: Fajar Laksono Soeroso

Abstrak:
Mekanisme hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saat ini diatur dalam perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Dalam perkembangan praktiknya, Perma tersebut dianggap befum memadai mewujudkan proses peradilan yangfair dan terbuka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Tulisan ini mengemukakan pentingnya pembaruan terhadap Perma Ll2OtL sekaligus mengemukakan pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pembaruan. Dalam upaya melakukan pembaruan tersebut, terdapat beberapa catatan terhadap Perma tersebulL/20Lt yakni terkait dengan mekanisme pengujian yang tanpa persidangan terbuka, ketidakjelasan waktu dalam proses dan tahapan peradilan, Pemohon harus membayar biaya perkara, soal pengucapan dan isi putusan, sifat putusan yang tidak serta merta berlaku, dan tidak adanya mekanisme peninjauan kembali. Untuk melakukan pembaruan tersebut, terdapat 4 (empat) cara yang dapat ditempuh dalam rangka pembaruan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah MK, yaitu (1) menyerahkan perubahan Perma pada Mahkamah Agung, (2) melalui pengajuan uji materi Perma Nomor l Tahun 2011, (3) mendorong pengaturan ke jalur legislasi, serta (4) melalui uji tafsir UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah Konstitusi.

Vol. 18 / No. 1 - Maret 2013

Penulis:

Abstrak:
Dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2010 praperadilan akan diganti dengan hakim komisaris karena praperadilan dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya. Rencana pengaturan hakim komisaris tersebut menimbulkan polemik. Hal itulah yang melatarbelakangi penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini. Berdasarkan hasil penelitian, Kepolisian yang menjadi obyek pemeriksaan merasa akan mendapat banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik. Di samping itu, eksistensi hakim komisaris menimbulkan permasalahan seperti kurangnya jumlah hakim yang saat ini sudah menjadi kendala dan tempat kedudukannya yang sulit dijangkau oleh penyidik. Berdasarkan perbandingan kebaikan dan kelemahan pengaturan hakim komisaris, maka kesimpulan tulisan ini adalah lebih baik tetap menerapkan sistem praperadilan namun ketentuannya perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut antara lain penambahan kewenangan praperadilan untuk memeriksa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik secara tidak sah.

Penulis:

Abstrak:
Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 dimaksudkan agar perkebunan tidak hanya menguntungkan perusahaan perkebunan, melainkan juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun pelaksanaan Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 belum berjalan dengan baik. Melalui penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan metode kualitatif diperoleh hasil belum optimalnya pelaksanaan Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 disebabkan ketentuan tersebut memiliki kelemahan diantaranya tidak jelas apa yang dimaksud dengan “masyarakat sekitar”, tidak jelas subyek hukum yang dikenai kewajiban, dan juga tidak jelas luas dan lokasi kebun yang harus dibangun. Selain itu, pembangunan kebun kurang memberikan manfaat kepada masyarakat karena umumnya menggunakan pola kredit. Penegakan hukum terhadap Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 juga kurang optimal karena pengawasan belum dilaksanakan dengan baik, tidak adanya ketentuan sanksi dan adanya upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal. Untuk itu ketentuan Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 perlu dikaji, direvisi, dan diatur dalam UU agar memiliki daya ikat yang lebih kuat.

Penulis:

Abstrak:
Sampai saat ini tindak kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu persoalan krusial. Kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam segala ranah kehidupan dan menimpa perempuan dari semua strata sosial. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula di tingkat daerah, terdapat beberapa peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus KDRT dan trafiking masih menjadi permasalahan utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun kedua provinsi ini telah memiliki beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam mengatasi permasalahan ini, antara lain kompleksitas masalah trafiking dan kendala geografis.

Penulis:

Abstrak:
Kebijakan pengembangan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian bauran energi nasional meskipun bahan baku BBN cukup potensial, khususnya minyak sawit (CPO). Terbatasnya kemauan politik pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, ketersediaan bahan baku secara berkesinambungan, infrastruktur dan kelembagaan penunjang turut memberikan andil atas kondisi ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode analisisnya bersifat kualitatif dan didasarkan pada data primer yang dikumpulkan melalui interview mendalam di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, serta data sekunder dari sejumlah dokumen terkait. Dari analisis data tersebut disimpulkan bahwa meskipun kebijakan pengembangan BBN tidak berjalan di kedua provinsi tersebut, kegiatan konversi lahan secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit secara tidak langsung telah berperan dalam mendorong tingkat deforestasi di sana. Di atas itu semua, sementara kebijakan pengembangan BBN belum dilaksanakan di kedua provinsi tersebut, kebijakan pengurangan deforestasi secara nasional tidak turut mempengaruhi kinerja kebijakan pengembangan BBN secara nasional.

Penulis:

Abstrak:
Kesejahteraan hewan merupakan salah satu isu baru dalam hubungan internasional yang perlu menjadi perhatian. Setiap negara dapat mempunyai kebijakan dan implementasi domestik yang berbeda-beda terhadap isu kesejahteraan hewan. Isu tersebut membawa konsekuensi baru terhadap interaksi antar-negara, termasuk hubungan bilateral Indonesia - Australia. Penelitian ini menunjukan bahwa isu baru ini dapat menyebabkan terjadinya kesinambungan dan perubahan dalam hubungan antar-negara. Negara-negara yang terletak berdekatan dalam suatu kawasan memiliki potensi konflik yang lebih besar dibanding negara yang saling berjauhan. Perbedaan kebijakan kesejahteraan hewan antara Indonesia dengan Australia menyebabkan terjadinya ketegangan politik dalam hubungan bilateral kedua negara. Ketegangan politik mereda karena adanya kepentingan ekonomi yang sama.

Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Dalam tulisan yang merupakan hasil penelitian ini diungkapkan bahwa peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) cenderung kurang signifikan dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dalam tahapan proses penetapan pasangan calon. Studi menunjukkan bahwa Panwas menjadi kelembagaan yang tidak strategis karena adanya persoalan kelangkaan internal sumber daya pendukung dan ketergantungan secara eksternal terhadap fasilitasi dari pemerintah lokal.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
degradasi lingkungan dan pemanasan dan perubahan iklim global semakin memperlihatkan implikasi yang luas belakangan ini, termasuk sektor keamanan. Temuan terhadap studi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran para pengambil kebijakan di Indonesia terhadap implikasi degradasi lingkungan dan pemanasan dan perubahan iklim global atas sektor keamanan.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
otonomi perguruan tinggi merupakan bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi yang perlu diatur secara tegas dan jelas agar tidak merugikan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan tanpa menghilangkan esensi tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
penulis menekankan perlunya dilakukan kajian dan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 2004 dan Perda No. 2 Tahun 2004 agar TKI benar-benar terlindungi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan di samping belum semua aturan pelaksanaan terbentuk, sehingga belum dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk aspek penegakan hukumnya.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Meskipun dinilai berhasil dalam melaksanakan beberapa program yang berpihak kepada rakyat, seperti program pendidikan gratis dan pemberian subsidi kesehatan kepada masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah di kabupaten ini belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala dalam implementasi PUG antara lain masih rendahnya political will pemerintah daerah untuk mengimplementasikan PUG, faktor kelembagaan, masalah pendanaan.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah dengan dimensi membimbing, membuat struktur, dan fasilitasi aktivitas dan hubungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

Penulis:

Abstrak:
Dari studi yang dilakukan penulis ditemukan bahwa tenaga kerja lokal berasal dari migrasi domestik, khususnya dari Jawa. Penduduk setempat tidak memiliki peran penting dalam perkembangan industri. Sebaliknya, peran tenaga kerja asing menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa ukuran akuntabilitas BUMD seharusnya merujuk pada perusahaan swasta. Pertanggungjawaban politik kinerja BUMD harus dikurangi untuk memberikan ruang yang luas bagi perkembangan BUMD menjadi perusahaan yang profesional dan kompetitif.

Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan anggaran dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang tepat, yaitu Bupati, KPU Kabupaten Jembrana dan Panwaslu. Namun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak melibatkan partisipasi publik. Dalam pelaksanaan anggaran, peran Bupati Jembrana lebih besar dibandingkan dengan peran pelaksana anggaran, yaitu KPU daerah dan Panwaslu. Oleh karena itu tulisan ini merekomendasikan untuk menempatkan anggaran Pemilukada dalam APBN

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti tentang upaya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal melalui Pemilukada. Meskipun dalam konteks hirarki pemerintahan, bupati/walikota adalah “bawahan” gubernur yang juga merupakan wakil Pemerintah di daerah, namun kedua pemimpin tersebut dipilih langsung dan para bupati/walikota merasa punya legitimasi, sehingga gubernur tidak berhak memerintah. Tetapi gubernur juga memiliki kewenangan dalam konteks koordinasi di wilayahnya. Akibatnya, terdapat gagasan gubernur kembali dipilih DPRD agar tidak muncul potensi konflik horisontal dan besarnya anggaran.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Dalam tulisan ini dipaparkan bahwa gejala deindustrialisasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tingkat penyerapan tenaga kerja ke sektor industri, menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan penurunan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri. Dampak deindustrialisasi adalah semakin berpotensinya negara Indonesia menjadi negara yang konsumtif, meningkatkan ketergantungan kepada negara-negara pengekspor barang manufaktur, sulitnya melakukan reindustrialisasi, dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
hasil penelitian menyatakan bahwa Provinsi Papua memberikan respons positif terhadap implementasi LoI, dan perannya dalam tahapan LoI berikutnya dapat memperkuat pemenuhan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Namun demikian, dalam hal terpilih sebagai tempat percontohan REDD+ tahap berikutnya, pemerintah kiranya perlu mengkompromikan sejumlah hal terkait dengan konteks kepentingan pelaksanaannya di lapangan dan peran provinsi itu dalam pengelolaan hutan selama ini.

Penulis: Mohammad A Musa'ad

Abstrak:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan struktur dan kewenangan pemerintahan dalam kerangka otonomi khusus di Papua cenderung bersifat simbolik, parsial dan normatif. Selain itu melalui pemberlakuan kebijakan otonomi khusus, Provinsi Papua berhak atas sejumlah kewenangan yang bersifat eksklusif, yakni kewenangan yang hanya dimiliki oleh Provinsi Papua dan tidak dimiliki oleh Provinsi lainnya di Indonesia (kecuali Provinsi Aceh).

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pembuatan akta secara elektronik baik dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru maupun dengan merevisi UU ITE dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
intelijen negara yang profesional adalah yang selalu siap dan mampu mengantisipasi berbagai ancaman yang tiba-tiba, sehingga dengan cepat memberikan deteksi dan peringatan dini guna memberikan masukan kepada Presiden untuk merumuskan kebijakan keamanan nasional yang dibutuhkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembatasan informasi, jenis-jenis informasi intelijen, masa kerahasiaan informasi intelijen dan akuntabilitas informasi intelijen perlu diatur agar pelaksanaannya tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Vol. 16 / No. 3 - September 2011

Penulis:

Abstrak:

Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang korelasi positif antara terpenuhinya akses politik publik dalam pemerintahan dengan penegakkan akuntabilitas publik aparat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam era otonomi daerah. Namun demikian, kentalnya paradigma keamanan negara dan konteks dinamika sosial politik lokal menjadikan akses tersebut lemah dalam pelaksanaannya

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Dari hasil penelitian ini didapati adanya hubungan yang kuat antara program-pogram pemberdayaan masyarakat dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Hubungan itu diyakini akan semakin kuat jika partisipasi masyarakat dimulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai prasyarat menuju masyarakat yang mandiri dan aspiratif.

Penulis:

Abstrak:
Tulisan yang merupakan hasil penelitian yang memfokuskan pada kebijakan pengelolaan SDM dalam BUMD. Penulis menemukan fakta bahwa dari sisi SDM, pengelolaan BUMD yang sehat dan menguntungkan masih terkendala oleh sejumlah persoalan klasik seperti kualitas pengelola, lemahnya kerangka legal, dan masih kuatnya campur tangan pemerintah daerah seperti terlihat pada keterlibatan pegawai pemerintah dalam jajaran manajemen.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Perdagangan dan Penyelundupan Orang dalam Hubungan Indonesia-Malaysia”, menguatkan kebenaran umum bahwa isu perdagangan dan penyelundupan orang dari Indonesia ke Malaysia sebenarnya sudah masuk pada kategori masalah keamanan terutama jika dilihat dari sisi dampaknya bagi Indonesia. Namun demikian, masih kuatnya pendekatan peaceful coexistence menjadikan isu tersebut masih ditangani secara normatif.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tulisan ini mendiskusikan tentang semakin kuatnya fenomena kejahatan transnasional sebagai sebuah ancaman baru bagi keamanan nasional. Penulis mendapati temuan bahwa pemahaman secara menyeluruh terhadap latar belakang dan motivasi para imigran gelap menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka penanganan masalah ini.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si. --- Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
penulis mendapatkan temuan bahwa sebagian partai politik telah memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Tiga parpol yang diteliti juga telah memenuhi keterwakilan 30% untuk perempuan dalam penyusunan daftar bakal calon dan penerapan zipper system. Dalam analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa kekhawatirkan tentang menurunnya efektivitas affirmative action tidak sepenuhnya terbukti pasca-Putusan MK.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Penulis menyoroti efektifitas strategi pencitraan yang dilakukan Partai Golkar, PDIP dan PKS. Menurut penulis, masih ada beberapa faktor yang membuat strategi pencitraan ketiga partai tersebut belum efektif. Oleh karena itu, sebagai salah satu academic menu for choice, penulis merekomendasikan beberapa hal terkait dengan upaya menaikan citra-partai politik secara praktis

Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pembentukan dan pengelolaan BUMD/Perusda hendaknya harus dilihat dari kepentingan dalam tujuannya yang benar-benar memiliki kepentingan bagi masyarakat umum agar penyertaan modal yang diberikan pemda tidak hanya untuk mencari keuntungan. Pembentukan dan pengelolaan BPD-BPD sudah sangat jelas aturan dan regulasinya. Pengelolaan BPD sangat terkait dengan UU Perbankan dan UU Perseroan Terbatas, sehingga BPD, harus mengikuti regulasi, dimana pengelolaannya harus profesional. Kegiatan usaha BPD memiliki eksternalitas rendah, namun bisa dilakukan rekstrukturisasi atau penjualan saham.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Arus bebas informasi sebagai konsekuensi dari globalisasi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Peran komputer dan internet menjadi sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, ruang, dan waktu. Selain itu, perkembangan teknologi telah menimbulkan dampak pada perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Ada kemajuan yang signifikan dalam perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan alat-alat telekomunikasi, seperti komputer dan internet.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Rumah susun (untuk selanjutnya disebut rusun) dibangun sebagai upaya pemerintah guna memenuhi masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat. Selain itu, rusun juga dijadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah pengadaan lahan yang sangat sulit didapat di wilayah-wilayah kota-kota besar di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sangat padat penduduknya akibat urbanisasi. Kondisi seperti ini misalnya terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Di era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi secara tidak langsung telah menyebabkan negara mengalami kemajuan dengan pesat. Hal ini juga terjadi di dalam segala aspek kegiatan atau kepentingan yang sangat memerlukan jasa perbankan, khususnya yang terkait dengan dana, baik itu uang tunai maupun uang yang tersimpan dalam rekening pada suatu bank. Oleh karena itu kegiatan transfer dana (pemindahan, pengiriman, pembayaran uang) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Penanganan konflik tidak bisa hanya didasarkan pada pendekatan keamanan dan negara tetapi juga perlu didasarkan pada pendekatan kultural. Konflik sosial yang terjadi Sambas Kalimantan Barat merupakan konflik etnik yang berakar pada perbedaan latar budaya, sehingga penanganannya juga harus berdasar pendekatan budaya. Dalam penanganan konflik sosial yang didasarkan atas pendekatan kultural, pelibatan unsur yang memiliki otoritas dalam masyarakat menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan, dan salah satu unsur masyarakat yang memiliki otoritas itu adalah tokoh agama

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Kebijakan pejabat Pemda untuk menentukan berapa lama suatu informasi dirahasiakan dialam proses pembuatan kebijakan, memang sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pejabat yang bersangkutan. Perlu indikator-indikator yang jelas bagi seorang pejabat Pemda untuk menentukan hal ini. Kondisi inilah yang seringkali menjadi kendala bagi pejabat Pemda untuk melakukan pengelolaan rahasia terbatas, termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merahasiakan informasi tersebut.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Perkembangan politik yang terjadi di Myanmar belakangan ini menunjukkan bahwa junta militer yang berkuasa tengah berusaha menempuh segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Berbagai langkah junta militer Myanmar tersebut telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional, termasuk negara-negara anggota ASEAN (di luar Myanmar), karena pemerintah Myanmar dianggap tidak berkeinginan untuk memajukan demokrasi, dan juga memajukan hak asasi manusia, sebagai sebuah nilai universal yang sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di dunia.

Vol. 15 / No. 3 - September 2010

Penulis: Ratih D Adiputri

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bagaimana parlemen Inggris berupaya menunjukkan aspek-aspek parlemen yang baik ketika menghadapi kasus-kasus skandal keuangan di tahun 2009. Kajian dalam tulisan ini memperlihatkan, parlemen Inggris melalui penanganan krisis yang tepat dan cepat dapat mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu diikuti dengan reformasi keparlemenan yang bersifat jangka panjang. Tulisan ini jelas menampilkan pelajaran yang dapat dipetik dan diambil hikmahnya oleh DPR-RI yang pada saat ini juga sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan pentingnya peran dan posisi strategis Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong pertumbungan dan pembangunan ekonomi di daerah. Dalam keadaan persaingan yang ketat, BPD haruslah berupaya meningkatkan aset dan permodalannya, serta strategi untuk menjadikannya sebagai pelaku utama di pasar daerah, dan tidak sekedar menjadi pengikut saja. Tulisan ini lebih difokuskan pada kinerja keuangan masing-masing BPD di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bagaimana melalui perubahan ini ASEAN menjadi sebuah organisasi yang efektif karena semua keputusan yang diambilnya akan mengikat. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa di masa depan, keberhasilan kerjasama ASEAN tidak lagi ditentukan oleh para pemimpinnya saja tetapi juga oleh masyarakatnya.

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara normatif berbagai kebijakan masing-masing pemerintah daerah tersebut telah mencerminkan peran sebuah sub-nasional yang signifikan dalam mendukung pemenuhan komitmen nasional terhadap Protokol Kyoto berdasarkan prinsip tanggungjawab bersama tetapi dibedakan. Hal ini menggambarkan adanya dukungan dan komitmen politik dalam rangka upaya pengurangan emisi GRK secara global. Kajian yang menggunakan ratifikasi Protokol Kyoto sebagai dasar penilaian ini menemukan bahwa peran positif sub-nasional ini secara normatif dan politis akan lebih efektif jika pemerintah pusat dan daerah lebih memberikan kemauan politisnya atas setiap kebijakan yang berkaitan dengan upaya konservasi.

Penulis:

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang fungsi pengawasan oleh DPRD sebagai sebuah instrumen dasar yang penting dalam menciptakan pemerintahan demokratis di daerah. Fungsi pengawasan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya harus dipenuhi oleh kepala pemerintahan, tetapi juga oleh DPRD. DPRD harus mengawasi mekanisme pemerintahan di daerah dan program pembangunan daerah. Diungkapkan bahwa kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan menghadapi tantangan yang berat dan sekaligus merupakan kesempatan untuk menunjukan kredibilitasnya di mata rakyat

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Konsep konservasi lebih dimaknai sebagai perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistem daripada pemanfaatan yang dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar area konservasi sering dilihat sebagai perusak lingkungkan. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa desentralisasi melahirkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan kabupaten, sehingga kepentingan masyarakat di sekitar hutan terabaikan dan tingkat kesejahteraan mereka semakin menurun.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bahwa jaminan kepastian hukum diperlukan untuk meningkatkan penanaman modal. Untuk itu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal harus jelas dan harmonis. Namun, tulisan ini mengungkapkan bahwa tidak ada harmonisasi yang baik antara UU No. 25 Tahun 2007 dengan UU No. 32 Tahun 2004 dalam mengatur kewenangan di wilayah perbatasan.

Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Netralitas birokrasi terhadap politik mengalami dinamika pasang surut yang tinggi. Catatan sejarah di Indonesia telah menunjukkan bahwa pusat kekuasaan pemerintahan, kehidupan kepartaian dan jajaran birokrasi adalah beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain terkait proses pengambilan kebijakan publik. Meskipun saling berhubungan, profesionalisme birokasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya. Pada tingkat daerah di saat pemilu, birokrasi justru menjadi ajang yang menarik untuk diperebutkan resources nya bagi setiap partai politik dan politisi yang saling bersaing. Hasil penelitian di Kabupaten Labuhan Batu, justru menunjukkan birokrasi setempat dalam pemilu legislatif 2009 masih bersikap tidak netral dan cenderung memihak pada kekuatan politik tertentu.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan tentang rahasia negara tidak saja terkait masalah kedaulatan negara, melainkan juga bersentuhan erat dengan konteks hubungan antara negara dengan industri media massa. Tulisan ini menguraikan persoalan tentang rahasia negara sebagai suatu kebijakan komunikasi antara negara dengan media massa. Dalam permasalahan ini, dianalisis faktor-faktor yang bersifat mendasar dan dianggap dapat menimbulkan resistensi media massa terhadap pengaturan rahasia negara.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Dalam realitas, banyak perusahaan daerah yang dibentuk kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Daerah cenderung kurang mempertimbangkan potensi sektor usaha strategis yang dimiliki dalam rangka proses pengembangannya lebih lanjut. Meskipun sebagian besar BUMD telah mempertimbangkan beberapa potensi sektor usaha strategis, sayangnya masih banyak potensi lokal setempat yang belum dimanfaatkan atau dikelola dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kasus di Provinsi Kaltim, menujukkan bahwa, dalam pelaksanaan kebijakan DAU, DAK, DBH atau dana transfer, mayoritas berasal dari hasil sektor pertambangan dan hutan. Persoalannya, dana transfer yang besar nilai nominalnya selama ini belum mampu memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, jumlah penduduk yang miskin, dan tingkat pengangguran serta pelayanan publik. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh sejumlah temuan pelanggaran dalam hal penggunaan anggaran.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemerintah daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber penambah pendapatan asli daerah (PAD) dan mempunyai fungsi sosial. Terdapat dua bentuk badan hukum pada BUMD, yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Adanya dua bentuk badan hukum mempunyai implkasi hukum yang berbeda dan pemerintah daerah menyadari konsekuensi atas pembentukan BUMD tersebut. Terdapat ketidakkonsistenan dalam masalah ini, salah satu faktor penyebabnya adalah belum lahirnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur keberadaan BUMD secara komprehensif.

Penulis:

Abstrak:
Pemerintah daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber penambah pendapatan asli daerah (PAD) dan mempunyai fungsi sosial. Terdapat dua bentuk badan hukum pada BUMD, yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Adanya dua bentuk badan hukum mempunyai implkasi hukum yang berbeda dan pemerintah daerah menyadari konsekuensi atas pembentukan BUMD tersebut. Terdapat ketidakkonsistenan dalam masalah ini, salah satu faktor penyebabnya adalah belum lahirnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur keberadaan BUMD secara komprehensif.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →