Jurnal Kajian

Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan anggaran dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang tepat, yaitu Bupati, KPU Kabupaten Jembrana dan Panwaslu. Namun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak melibatkan partisipasi publik. Dalam pelaksanaan anggaran, peran Bupati Jembrana lebih besar dibandingkan dengan peran pelaksana anggaran, yaitu KPU daerah dan Panwaslu. Oleh karena itu tulisan ini merekomendasikan untuk menempatkan anggaran Pemilukada dalam APBN

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti tentang upaya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal melalui Pemilukada. Meskipun dalam konteks hirarki pemerintahan, bupati/walikota adalah “bawahan” gubernur yang juga merupakan wakil Pemerintah di daerah, namun kedua pemimpin tersebut dipilih langsung dan para bupati/walikota merasa punya legitimasi, sehingga gubernur tidak berhak memerintah. Tetapi gubernur juga memiliki kewenangan dalam konteks koordinasi di wilayahnya. Akibatnya, terdapat gagasan gubernur kembali dipilih DPRD agar tidak muncul potensi konflik horisontal dan besarnya anggaran.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Dalam tulisan ini dipaparkan bahwa gejala deindustrialisasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tingkat penyerapan tenaga kerja ke sektor industri, menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan penurunan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri. Dampak deindustrialisasi adalah semakin berpotensinya negara Indonesia menjadi negara yang konsumtif, meningkatkan ketergantungan kepada negara-negara pengekspor barang manufaktur, sulitnya melakukan reindustrialisasi, dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
hasil penelitian menyatakan bahwa Provinsi Papua memberikan respons positif terhadap implementasi LoI, dan perannya dalam tahapan LoI berikutnya dapat memperkuat pemenuhan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Namun demikian, dalam hal terpilih sebagai tempat percontohan REDD+ tahap berikutnya, pemerintah kiranya perlu mengkompromikan sejumlah hal terkait dengan konteks kepentingan pelaksanaannya di lapangan dan peran provinsi itu dalam pengelolaan hutan selama ini.

Penulis: Mohammad A Musa'ad

Abstrak:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan struktur dan kewenangan pemerintahan dalam kerangka otonomi khusus di Papua cenderung bersifat simbolik, parsial dan normatif. Selain itu melalui pemberlakuan kebijakan otonomi khusus, Provinsi Papua berhak atas sejumlah kewenangan yang bersifat eksklusif, yakni kewenangan yang hanya dimiliki oleh Provinsi Papua dan tidak dimiliki oleh Provinsi lainnya di Indonesia (kecuali Provinsi Aceh).

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pembuatan akta secara elektronik baik dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru maupun dengan merevisi UU ITE dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
intelijen negara yang profesional adalah yang selalu siap dan mampu mengantisipasi berbagai ancaman yang tiba-tiba, sehingga dengan cepat memberikan deteksi dan peringatan dini guna memberikan masukan kepada Presiden untuk merumuskan kebijakan keamanan nasional yang dibutuhkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembatasan informasi, jenis-jenis informasi intelijen, masa kerahasiaan informasi intelijen dan akuntabilitas informasi intelijen perlu diatur agar pelaksanaannya tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Vol. 16 / No. 3 - September 2011

Penulis:

Abstrak:

Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang korelasi positif antara terpenuhinya akses politik publik dalam pemerintahan dengan penegakkan akuntabilitas publik aparat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam era otonomi daerah. Namun demikian, kentalnya paradigma keamanan negara dan konteks dinamika sosial politik lokal menjadikan akses tersebut lemah dalam pelaksanaannya

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Dari hasil penelitian ini didapati adanya hubungan yang kuat antara program-pogram pemberdayaan masyarakat dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Hubungan itu diyakini akan semakin kuat jika partisipasi masyarakat dimulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai prasyarat menuju masyarakat yang mandiri dan aspiratif.

Penulis:

Abstrak:
Tulisan yang merupakan hasil penelitian yang memfokuskan pada kebijakan pengelolaan SDM dalam BUMD. Penulis menemukan fakta bahwa dari sisi SDM, pengelolaan BUMD yang sehat dan menguntungkan masih terkendala oleh sejumlah persoalan klasik seperti kualitas pengelola, lemahnya kerangka legal, dan masih kuatnya campur tangan pemerintah daerah seperti terlihat pada keterlibatan pegawai pemerintah dalam jajaran manajemen.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Perdagangan dan Penyelundupan Orang dalam Hubungan Indonesia-Malaysia”, menguatkan kebenaran umum bahwa isu perdagangan dan penyelundupan orang dari Indonesia ke Malaysia sebenarnya sudah masuk pada kategori masalah keamanan terutama jika dilihat dari sisi dampaknya bagi Indonesia. Namun demikian, masih kuatnya pendekatan peaceful coexistence menjadikan isu tersebut masih ditangani secara normatif.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tulisan ini mendiskusikan tentang semakin kuatnya fenomena kejahatan transnasional sebagai sebuah ancaman baru bagi keamanan nasional. Penulis mendapati temuan bahwa pemahaman secara menyeluruh terhadap latar belakang dan motivasi para imigran gelap menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka penanganan masalah ini.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si. --- Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
penulis mendapatkan temuan bahwa sebagian partai politik telah memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Tiga parpol yang diteliti juga telah memenuhi keterwakilan 30% untuk perempuan dalam penyusunan daftar bakal calon dan penerapan zipper system. Dalam analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa kekhawatirkan tentang menurunnya efektivitas affirmative action tidak sepenuhnya terbukti pasca-Putusan MK.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Penulis menyoroti efektifitas strategi pencitraan yang dilakukan Partai Golkar, PDIP dan PKS. Menurut penulis, masih ada beberapa faktor yang membuat strategi pencitraan ketiga partai tersebut belum efektif. Oleh karena itu, sebagai salah satu academic menu for choice, penulis merekomendasikan beberapa hal terkait dengan upaya menaikan citra-partai politik secara praktis

Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pembentukan dan pengelolaan BUMD/Perusda hendaknya harus dilihat dari kepentingan dalam tujuannya yang benar-benar memiliki kepentingan bagi masyarakat umum agar penyertaan modal yang diberikan pemda tidak hanya untuk mencari keuntungan. Pembentukan dan pengelolaan BPD-BPD sudah sangat jelas aturan dan regulasinya. Pengelolaan BPD sangat terkait dengan UU Perbankan dan UU Perseroan Terbatas, sehingga BPD, harus mengikuti regulasi, dimana pengelolaannya harus profesional. Kegiatan usaha BPD memiliki eksternalitas rendah, namun bisa dilakukan rekstrukturisasi atau penjualan saham.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Arus bebas informasi sebagai konsekuensi dari globalisasi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Peran komputer dan internet menjadi sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, ruang, dan waktu. Selain itu, perkembangan teknologi telah menimbulkan dampak pada perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Ada kemajuan yang signifikan dalam perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan alat-alat telekomunikasi, seperti komputer dan internet.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Rumah susun (untuk selanjutnya disebut rusun) dibangun sebagai upaya pemerintah guna memenuhi masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat. Selain itu, rusun juga dijadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah pengadaan lahan yang sangat sulit didapat di wilayah-wilayah kota-kota besar di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sangat padat penduduknya akibat urbanisasi. Kondisi seperti ini misalnya terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Di era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi secara tidak langsung telah menyebabkan negara mengalami kemajuan dengan pesat. Hal ini juga terjadi di dalam segala aspek kegiatan atau kepentingan yang sangat memerlukan jasa perbankan, khususnya yang terkait dengan dana, baik itu uang tunai maupun uang yang tersimpan dalam rekening pada suatu bank. Oleh karena itu kegiatan transfer dana (pemindahan, pengiriman, pembayaran uang) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Penanganan konflik tidak bisa hanya didasarkan pada pendekatan keamanan dan negara tetapi juga perlu didasarkan pada pendekatan kultural. Konflik sosial yang terjadi Sambas Kalimantan Barat merupakan konflik etnik yang berakar pada perbedaan latar budaya, sehingga penanganannya juga harus berdasar pendekatan budaya. Dalam penanganan konflik sosial yang didasarkan atas pendekatan kultural, pelibatan unsur yang memiliki otoritas dalam masyarakat menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan, dan salah satu unsur masyarakat yang memiliki otoritas itu adalah tokoh agama

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Kebijakan pejabat Pemda untuk menentukan berapa lama suatu informasi dirahasiakan dialam proses pembuatan kebijakan, memang sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pejabat yang bersangkutan. Perlu indikator-indikator yang jelas bagi seorang pejabat Pemda untuk menentukan hal ini. Kondisi inilah yang seringkali menjadi kendala bagi pejabat Pemda untuk melakukan pengelolaan rahasia terbatas, termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merahasiakan informasi tersebut.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Perkembangan politik yang terjadi di Myanmar belakangan ini menunjukkan bahwa junta militer yang berkuasa tengah berusaha menempuh segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Berbagai langkah junta militer Myanmar tersebut telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional, termasuk negara-negara anggota ASEAN (di luar Myanmar), karena pemerintah Myanmar dianggap tidak berkeinginan untuk memajukan demokrasi, dan juga memajukan hak asasi manusia, sebagai sebuah nilai universal yang sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di dunia.

Vol. 15 / No. 3 - September 2010

Penulis: Ratih D Adiputri

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bagaimana parlemen Inggris berupaya menunjukkan aspek-aspek parlemen yang baik ketika menghadapi kasus-kasus skandal keuangan di tahun 2009. Kajian dalam tulisan ini memperlihatkan, parlemen Inggris melalui penanganan krisis yang tepat dan cepat dapat mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu diikuti dengan reformasi keparlemenan yang bersifat jangka panjang. Tulisan ini jelas menampilkan pelajaran yang dapat dipetik dan diambil hikmahnya oleh DPR-RI yang pada saat ini juga sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan pentingnya peran dan posisi strategis Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong pertumbungan dan pembangunan ekonomi di daerah. Dalam keadaan persaingan yang ketat, BPD haruslah berupaya meningkatkan aset dan permodalannya, serta strategi untuk menjadikannya sebagai pelaku utama di pasar daerah, dan tidak sekedar menjadi pengikut saja. Tulisan ini lebih difokuskan pada kinerja keuangan masing-masing BPD di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bagaimana melalui perubahan ini ASEAN menjadi sebuah organisasi yang efektif karena semua keputusan yang diambilnya akan mengikat. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa di masa depan, keberhasilan kerjasama ASEAN tidak lagi ditentukan oleh para pemimpinnya saja tetapi juga oleh masyarakatnya.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara normatif berbagai kebijakan masing-masing pemerintah daerah tersebut telah mencerminkan peran sebuah sub-nasional yang signifikan dalam mendukung pemenuhan komitmen nasional terhadap Protokol Kyoto berdasarkan prinsip tanggungjawab bersama tetapi dibedakan. Hal ini menggambarkan adanya dukungan dan komitmen politik dalam rangka upaya pengurangan emisi GRK secara global. Kajian yang menggunakan ratifikasi Protokol Kyoto sebagai dasar penilaian ini menemukan bahwa peran positif sub-nasional ini secara normatif dan politis akan lebih efektif jika pemerintah pusat dan daerah lebih memberikan kemauan politisnya atas setiap kebijakan yang berkaitan dengan upaya konservasi.

Penulis:

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang fungsi pengawasan oleh DPRD sebagai sebuah instrumen dasar yang penting dalam menciptakan pemerintahan demokratis di daerah. Fungsi pengawasan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya harus dipenuhi oleh kepala pemerintahan, tetapi juga oleh DPRD. DPRD harus mengawasi mekanisme pemerintahan di daerah dan program pembangunan daerah. Diungkapkan bahwa kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan menghadapi tantangan yang berat dan sekaligus merupakan kesempatan untuk menunjukan kredibilitasnya di mata rakyat

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Konsep konservasi lebih dimaknai sebagai perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistem daripada pemanfaatan yang dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar area konservasi sering dilihat sebagai perusak lingkungkan. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa desentralisasi melahirkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan kabupaten, sehingga kepentingan masyarakat di sekitar hutan terabaikan dan tingkat kesejahteraan mereka semakin menurun.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bahwa jaminan kepastian hukum diperlukan untuk meningkatkan penanaman modal. Untuk itu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal harus jelas dan harmonis. Namun, tulisan ini mengungkapkan bahwa tidak ada harmonisasi yang baik antara UU No. 25 Tahun 2007 dengan UU No. 32 Tahun 2004 dalam mengatur kewenangan di wilayah perbatasan.

Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Netralitas birokrasi terhadap politik mengalami dinamika pasang surut yang tinggi. Catatan sejarah di Indonesia telah menunjukkan bahwa pusat kekuasaan pemerintahan, kehidupan kepartaian dan jajaran birokrasi adalah beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain terkait proses pengambilan kebijakan publik. Meskipun saling berhubungan, profesionalisme birokasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya. Pada tingkat daerah di saat pemilu, birokrasi justru menjadi ajang yang menarik untuk diperebutkan resources nya bagi setiap partai politik dan politisi yang saling bersaing. Hasil penelitian di Kabupaten Labuhan Batu, justru menunjukkan birokrasi setempat dalam pemilu legislatif 2009 masih bersikap tidak netral dan cenderung memihak pada kekuatan politik tertentu.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan tentang rahasia negara tidak saja terkait masalah kedaulatan negara, melainkan juga bersentuhan erat dengan konteks hubungan antara negara dengan industri media massa. Tulisan ini menguraikan persoalan tentang rahasia negara sebagai suatu kebijakan komunikasi antara negara dengan media massa. Dalam permasalahan ini, dianalisis faktor-faktor yang bersifat mendasar dan dianggap dapat menimbulkan resistensi media massa terhadap pengaturan rahasia negara.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Dalam realitas, banyak perusahaan daerah yang dibentuk kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Daerah cenderung kurang mempertimbangkan potensi sektor usaha strategis yang dimiliki dalam rangka proses pengembangannya lebih lanjut. Meskipun sebagian besar BUMD telah mempertimbangkan beberapa potensi sektor usaha strategis, sayangnya masih banyak potensi lokal setempat yang belum dimanfaatkan atau dikelola dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kasus di Provinsi Kaltim, menujukkan bahwa, dalam pelaksanaan kebijakan DAU, DAK, DBH atau dana transfer, mayoritas berasal dari hasil sektor pertambangan dan hutan. Persoalannya, dana transfer yang besar nilai nominalnya selama ini belum mampu memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, jumlah penduduk yang miskin, dan tingkat pengangguran serta pelayanan publik. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh sejumlah temuan pelanggaran dalam hal penggunaan anggaran.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemerintah daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber penambah pendapatan asli daerah (PAD) dan mempunyai fungsi sosial. Terdapat dua bentuk badan hukum pada BUMD, yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Adanya dua bentuk badan hukum mempunyai implkasi hukum yang berbeda dan pemerintah daerah menyadari konsekuensi atas pembentukan BUMD tersebut. Terdapat ketidakkonsistenan dalam masalah ini, salah satu faktor penyebabnya adalah belum lahirnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur keberadaan BUMD secara komprehensif.

Penulis:

Abstrak:
Pemerintah daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber penambah pendapatan asli daerah (PAD) dan mempunyai fungsi sosial. Terdapat dua bentuk badan hukum pada BUMD, yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Adanya dua bentuk badan hukum mempunyai implkasi hukum yang berbeda dan pemerintah daerah menyadari konsekuensi atas pembentukan BUMD tersebut. Terdapat ketidakkonsistenan dalam masalah ini, salah satu faktor penyebabnya adalah belum lahirnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur keberadaan BUMD secara komprehensif.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →