Jurnal Kajian

Vol. 20 / No. 1 - Maret 2015

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat tidak lagi berstatus sebagai hutan negara, melainkan hutan hak, dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah. Artikel ini membahas masalah tersebut, sebagai penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan, Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengakui hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya. Namun pengakuan tersebut mempersyaratkan adanya perda penetapan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya yang sampai sekarang belum terbentuk baik di Riau maupun di Papua. Pada tataran empiris, Putusan MK tersebut juga dapat menimbulkan implikasi negatif, yang diupayakan oleh pemerintah untuk dicegah dan ditangani. Agar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat dilakukan secara optimal, maka perlu segera dibentuk perda penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Di era transisi epidemiologi saat ini, dengan penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di Kabupaten Bantul. Penyakit menular perlu ditangani dengan serius guna mencegah terjadinya KLB atau wabah. Kebijakan penanganan penyakit menular diperintahkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Walaupun telah ada kebijakan itu peningkatan kejadian beberapa penyakit menular yang berpotensi menjadi KLB atau wabah masih terjadi di Kabupaten Bantul. Sehingga, menjadi penting untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular di kabupaten itu pada tahun 2014. Esai ini adalah hasil penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulkan data melalui proses wawancara mendalam dengan informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulan wabah di Kabupaten Bantul, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, dan disposisi.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Perekonomian Indonesia yang semakin terbuka sangat peka terhadap kejutan eksternal sehingga berpengaruh terhadap pola arah dan sifat dinamika hubungan kausal antara variabel-variabel makroekonomi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola arah dan sifat dinamika hubungan kausal antar avariabel-variabel makroekonomi dengan menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Berdasarkan analisis GCT terdapat hubungan kausalitas antara variabel-variabel makroekonomi yang bersifat (1) feedback causality, (2) unidirectional causality dan (3) independence. Dengan memasukkan external shocks, perubahan harga tidak direspon oleh perubahan tingkat suku bunga. Kemudian, perubahan nilai tukar dan tingkat harga direspon positif oleh perubahan jumlah uang beredar. Sedangkan perubahan suku bunga, harga, dan jumlah uang beredar tidak direspon oleh perubahan nilai tukar.Perubahan variabel nilai tukar dan jumlah uang beredar pun direspon negatif oleh perubahan tingkat harga, tetapi tidak merespon perubahan output dan suku bunga. Terakhir, perubahan nilai tukar direspon positif oleh perubahan output riil. Temuan ini berbeda ketika tidak memasukkan kejutan eksternal seperti studi Kharie tahun 2006.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, namun mengabaikan azas pemerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan, yang memunculkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah dan menganalisis pengaruh variabel ketimpangan pembangunan antarwilayah, PDRB, investasi dan aglomerasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan data dari tahun 2004 sampai dengan 2013, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: dari tahun 2004 sampai dengan 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sejalan dengan semakin menurunnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penurunan ketimpangan ini ditunjukkan dengan Indeks Williamson yang semakin menurun untuk Indonesia bagian barat dan timur. Hasil analisa kuantitatif dengan regresi panel data menemukan bahwa variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil itu, pemerintah harus melakukan crash program untuk mengatasi lebih jauh ketimpangan pembangunan, agar kemiskinan dapat menurun lebih signifikan lagi di Indonesia.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Dalam sistem anggaran defisit seperti yang dianut Indonesia saat ini, utang merupakan sumber pembiayaan yang tidak dapat dihindari, karena sumber-sumber penerimaan negara tidak mampu menutupi pengeluaran. Tulisan ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang utang pemerintah Indonesia serta manajemen utang yang dilakukan pemerintah dan permasalahannya. Pemerintah mulai mendapatkan sumber pembiayaan dari utang pada tahun 1970, dan sampai dengan tahun 1998, pemerintah hanya memiliki utang luar negeri. Baru sejak tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. Rasio utang Pemerintah terhadap PDB di akhir tahun 2013 adalah sekitar 26 persen, turun dari 28,3 persen pada akhir tahun 2009. Rasio utang terhadap PDB tersebut tidak saja masih jauh lebih rendah daripada batas yang diperkenankan oleh Undang-undang Keuangan Negara maupun standar Maastricht Treaty, namun juga jauh lebih rendah dibandingkan rasio utang terhadap PDB negaranegara lain. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan dalam manajemen utang yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian pemerintah, antara lain yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro serta strategi pengelolaan utang negara. Aturan perundang-undang yang ada belum cukup komprehesif untuk mengatur berbagai faktor dalam pengelolaan utang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakhematan dalam pengelolaan utang dan risiko tidak terkendalinya jumlah utang.

Vol. 19 / No. 4 - Desember 2014

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Penelitian dilatarbelakangi munculnya tuntutan diberikannya status otsus bagi Provinsi Bali dan beberapa provinsi di daerah kepulauan. Sekalipun pada awalnya otsus lahir dari sejarah negara federal, namun dalam konteks negara kesatuan, kehadiran otsus tetap relevan bagi sebuah negara kesatuan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan pemberian otsus bagi setiap daerah {provinsi) yang memiliki kekhususan untuk diberikan otonomi yang berasal dari kekhususannya tersebut. Persyaratannya yaitu ada bukti bahwa dengan peraturan otonomi yang ada sulit meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil penelitian ini juga merekomendasikan agar DPR dan Kementerian Dalam Negeri segera merespons tuntutan otsus bagi sebuah daerah.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
politik negara seperti dicerminkan eksperimentasi rezim terhadap desentralisasi dalam sistem pemerintahan cenderung tergantung pada dinamika sistem politik. Sejarah politik desentralisasi di Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan interaksi di antara masing-masing komponen. Deskripsi dokumen sejarah membuktikan bahwa hubungan negara terhadap masyarakat madani dan konstruksi dari derajat demokratisasi tampil menjadi substansi penentu dalam setiap model sistem politik yang dianut. Setiap rezim perlu memperkuat konsensus di antara elit, peluang bagi partisipasi publik, dan komitmen terhadap keragaman di tengah tataran pembentukan negara ketika mempertimbangkan substansi tersebut.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Status kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Tulisan ini menganalisis statu: kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional dan bagaimana status kewarganegaraan ganda menurut UL No.12 Tahun 2006 serta bagaimana status kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia. Hasil analisis mengungkapkar bahwa status kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional diatur: dalam beberapa konvensi internasional antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik. Status kewarganegaraar ganda menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berumur 18 tahun. Sedangkan status kewarganegaraar ganda bagi diaspora Indonesia meghadapi kendala terkait dengan pendekatan hukum perdata internasional yakn dengan prinsip nasionalitas dan UU No.12 Tahun 2006. Oleh karena itu pendekatan keimigrasian dapat menjad alternatif utama bagi diaspora lndonesia.

Penulis: Fajar Laksono Soeroso

Abstrak:
Mekanisme hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saat ini diatur dalam perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Dalam perkembangan praktiknya, Perma tersebut dianggap befum memadai mewujudkan proses peradilan yangfair dan terbuka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Tulisan ini mengemukakan pentingnya pembaruan terhadap Perma Ll2OtL sekaligus mengemukakan pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pembaruan. Dalam upaya melakukan pembaruan tersebut, terdapat beberapa catatan terhadap Perma tersebulL/20Lt yakni terkait dengan mekanisme pengujian yang tanpa persidangan terbuka, ketidakjelasan waktu dalam proses dan tahapan peradilan, Pemohon harus membayar biaya perkara, soal pengucapan dan isi putusan, sifat putusan yang tidak serta merta berlaku, dan tidak adanya mekanisme peninjauan kembali. Untuk melakukan pembaruan tersebut, terdapat 4 (empat) cara yang dapat ditempuh dalam rangka pembaruan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah MK, yaitu (1) menyerahkan perubahan Perma pada Mahkamah Agung, (2) melalui pengajuan uji materi Perma Nomor l Tahun 2011, (3) mendorong pengaturan ke jalur legislasi, serta (4) melalui uji tafsir UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah Konstitusi.

Vol. 19 / No. 3 - September 2014

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Aktivitas gerakan separatis papua terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui aksi yang dilakukan di dunia internasional. Tulisan ini bagian dari riset yang dilakukan tahun 2014, dengan pengumpulan data di Jakarta dan papua, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli dan para pemangku kepentingan yang beragam. pengumpulan data dan observasijuga dilakukan di Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, dan Kota Manokwari' penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengcross-check data sekunder dan primer yang diperoleh dari wawancara secara mendalam, setelah terlebih dulu dipilah.Temuan penelitian mengungkap semakin aktifnya kegiatan gerakan separatis Papua di fora internasional, dengan berupaya terus mencari kesempatan dan membangun opini dan pengaruh mereka. Pemerintah Indonesia berupaya merespons secara moderat untuk mencapai tujuannya dalam meredam dampak internasional Vang diakibatkannya.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A. --- Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. --- Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. --- Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Masalah ketersediaan obat menjadi isu yang sangat aktual di Indonesia sejak diberlakukannya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian tentang ketersediaan obat di Kota Banda Aceh dan Kota Jayapura dilakukan dengan metode kualitatif dan dianalisis dengan mengaplikasikan teori dan konsep kebijakan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas ketersediaan obat, yaitu: faktor kesiapan pemerintah lokal, faktor sumber daya manusia, dan faktor pendukung berupa peraturan pelaksanaan.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2014 tidak berhasil diselesaikan pembahasannya. Terdapat satu fraksi yang belum dapat menerima RUU ini sebagai RUU Inisiatif DPR Rl, dan satu fraksi lain yang secara tegas menolak RUU KKG. Dari sisi substansi, adanya UU KKG sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk mencapai KKG dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. UU KKG diperlukan untuk mempercepat pencapaian persamaan substantif dan kesempatan yang sama antara lakilaki dan perempuan dalam menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini perlu mengingat, meskipun perlindungan hak perempuan tefah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksananya, namun, dalam kenyataan, masih terdapat kesenjangan dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, terutama diskriminasi berbasis gender dan kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, proses pembahasan RUU KKG yang telah dimulai oleh DPR Rl periode 20O9-2OL4 perlu dilanjutkan kembali oleh DPR Rl periode berikutnya.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terkait erat dengan dinamika peredaran jumlah uang yang beredar di masyarakat, tingkat pendapatan, suku bunga dan kondisi perekonomian, seperti dalam krisis ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh variabel-variabel ekonomi seperti jumlah uang yang beredar, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan krisis ekonomi terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Data yang digunakan berupa data time series dari triwulan 1 tahun 2000 hingga triwulan 2 tahun 2014. Metode yang digunakan adalah Ordinory Leost Squore (OLS) dilengkapi dengan uji-uji statistik seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji-t dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan variabel-variabel independen seperti jumlah uang beredar, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan krisis ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah, kecuali variabel tingkat suku bunga, seluruh variabel independen memiliki tanda koefisien sesuai hipotesis, Berdasarkan uji-F semua variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar.

Penulis: Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama pembangunan dan pencapaian tujuan ke masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oteh berbagai faktor, di antaranya pengeluaran pemerintah dan FDl. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan FDI yang masuk ke Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase "orde baru", fase ,,krisis dan pemulihan" serta fase "SBY-nomics". Hasil analisa kuantitatif menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga sudah waktunya pemerintah mendorong pengeluaran pemerintah ke belanja sektor publik. Secara simultan, variabel FDI memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat menstimulus masuknya FDI ke lndonesia

Vol. 19 / No. 2 - Juni 2014

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
pendetegasian wewenang pemberian tzin Usaha ,"^lnti::." (lUP) kepada Bupati/Walikota telah menimbulkan masalah. Melalui penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisa secara kualitatif, diperoleh hasil bahwa IUP bermasalah juga terjadi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Beberapa alasan adalah adanya motivasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan motif "balas jasa" kepada pendukung pada pemilihan kepala daerah. Untuk mengatasi IUP bermasalah, telah dilakukan cleor and cleon; pengawasan; dan moratorium pemberian lUP. Namun upaya tersebut belum optimal. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi IUP bermasalah, yaitu pembentukan perda RT/RW; tindakan tegas kepada bupati/walikota dan penambang yang melanggar aturan; sinkronisasi dan harmonisasi UU No.4Tahun 2009 dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan pengawasan melekat.

Penulis: Supono

Abstrak:
Salah satu tujuan utama dari UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah terwujudnya institusi/lembaga dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, termasuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHl). Asas tersebut merupakan padanan dari asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Tulisan ini mendeskripsikan beberapa indikator untuk menilai keberhasilan PHI dalam menerapkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah. Sebagai institusi yang telah berinteraksi dengan masyarakat selama 10 tahun sejak diundangkannya UU PPHI pada tanggal 14 Januari 2004, hasil analisis menunjukkan bahwa PHI tak terlepas dari berbagai kendala dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah'

Penulis: R. Yando Zakaria

Abstrak:
Sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, negara telah mengakui keberadaan kesatuan masyarakt hukum adat berikut hak-hak asal-usul yang melekat kepadanya. Namun, hampir tidak ada perangkat peratura perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur pelaksanaannya. Akibatnya, di tingkat lapangan terja( penyangkalan yang berlanjut terus menerus. Sementara perdebatan tentang definisi, terlebih tentang kriteria da indikator yang digunakan dalam proses pengakuan itu terus berlangsung. Berangkat dari gugatan Aliansi Masyara: Adat bersama dua komunitas masyarakat hukum adat yang berasal di Riau dan Jawa Barat atas beberapa pasal yan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah Konstistusi tela mengeluarkan putusan MK 35 Tahun 20t2. putusan ini tidak saja bermakna untuk menyelesaikan masalah yan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun lebih jauh mengandung pul putusan-putusan dan pandangan-pandangan Mahkamah atas apa yang disebut sebagai Masyarakat Hukum Ada termasuk kriteria dan mekanisme pengaturannya. Tulisan ini mengungkap 5 pelajaran penting dari Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 35 Tahun 2014 terkait kejelasan tentang pengertian, kriteria, dan mekanisme pengakuan atE masyarakat hukum adat itu.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Tulisan ini menganalisis bagaimana keb'rjakan fiskal dan bagaimana pelaksanaan transparansi pengelolaan fiskalyang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan aturan internasional terutama IMF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari studi literatur yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa keb'rjakan fiskal Indonesia mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem dan prosedur akuntansi serta administrasi, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang terjadi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Production Sharing pada kontrak-kontrak kerja Migas, pengelolaan PNBP, dan pengaturan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Gubernur DKI Jakarta periode 2ot2-2oL6 Joko widodo banyak melakukan langkah-langkah unik untuk merombak kinerja pemerintah daerahnya. Tindakan yang dilakukannya dipusatkan pada peningkatan praktek good governonce' Mengingat peningkatan good governonce menuntut adanya politicol will yang kuat untuk mengimplementasikannya, maka kalian mengenai Uagaimana Gubernur Joko Widodo menggunakan kekuasaan politiknya untuk mewujudkan good governonce di DKt Jakarta menjadi penting. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur Joko Widodo belum terlalu kuat dalam mengimplementasikan kekuasaan politiknya bagi peningkatan good governonce dari sisi rule of low, transparansi, consensus orientotion' akuntabif itas, dan strotegic vision.

Vol. 19 / No. 1 - Maret 2014

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum (pemilu) lebih banyak dan rinci, terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik (parpol) peserta pemilu. Untuk tingkat provinsi, banyak parpol yang merasa tidak siap untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD provinsi pada Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka kepada narasumber dan informan penelitian, yaitu para caleg perempuan, baik yang baru menjadi caleg maupun yang saat ini telah menjadi Anggota DPRD Provinsi dan mencalonkan diri kembali serta akademisi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan, dari t2 parpol peserta Pemilu 2014, sebagian besar parpol dapat memenuhi ketentuan persentase keterwakilan 30% untuk perempuan. Bahkan, di kedua provinsi terdapat 1 (satu) parpol yang persentase keterwakilan perempuannya mencapai 5O%.

Penulis: Galuh Puspitasari --- Malik Cahyadin

Abstrak:
Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua setelah Thailand. Negara-negara tujuan ekspor karet alam Indonesia antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura dan Korea. Perkembangan ekspor karet alam ke negara mitra dagang tersebut menunjukkan tren positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ekspor karet alam lndonesia, pengaruh Gross Domestic Product dan nilai tukar terhadap ekspor karet alam f ndonesia ke negara mitra dagang utama tahun 2OOO-20L2. Penelitian ini mengacu pada studi empiris seperti Ella Hapsari Hendratno (2008) dan Onike Siburian (2Ot2I. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan anafisis regresi data paneldengan Fixed Effect Modet(FEM). Modelinidipilih karena merupakan modelterbaik berdasarkan hasil uji dalam data panel. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan time series tahun 2OOO-20L2 dan cross section yaitu Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, dan Korea. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan ekspor karet alam lndonesia cenderung meningkat, Gross Domestic Product (GDP) negara mitra dagang utama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor karet alam Indonesia, sedangkan nilai tukar negara mitra dagang utama tidak berpengaruh terhadap ekspor karet alam Indonesia. Uji koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0.897695. Hal ini berarti 89,76 Yo variasi variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel independen. Rekomendasi penelitian ini adalah: a) Pemerintah lndonesia diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas karet alam dalam negeri, b) Pemerintah Indonesia hendaknya menjalin kerjasama perdagangan yang lebih baik dan meningkatkan ekspor ke negara mitra dagang utama.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
perkembangan keperawatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan kemajuan peradaban manusia. perkembangan profesionalisme keperawatan di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Lemahnya perlindungan terhadap perawat, mengakibatkan dalam menjalankan praktiknya, perawat kerap menghadapi permasalahan padahal tantangan profesi perawat di Indonesia di era pasar bebas semakin meningkat. Pergeseran pola masyarakat lndonesia; Perkembangan IPTEK; Globalisasi dalam pelayanan kesehatan; dan Tuntutan tekanan profesi keperawatan, merupakan empat hal penting dalam merubah profesi keperawatan menjadi lebih berkualitas. Untuk menjawab tantangan-tantangan itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan profesi ini, organisasi profesi, lembaga pendidikan keperawatan juga tidak kalah pentingnya peran serta pemerintah.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
perkembangan keperawatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan kemajuan peradaban manusia. perkembangan profesionalisme keperawatan di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Lemahnya perlindungan terhadap perawat, mengakibatkan dalam menjalankan praktiknya, perawat kerap menghadapi permasalahan padahal tantangan profesi perawat di Indonesia di era pasar bebas semakin meningkat. Pergeseran pola masyarakat lndonesia; Perkembangan IPTEK; Globalisasi dalam pelayanan kesehatan; dan Tuntutan tekanan profesi keperawatan, merupakan empat hal penting dalam merubah profesi keperawatan menjadi lebih berkualitas. Untuk menjawab tantangan-tantangan itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan profesi ini, organisasi profesi, lembaga pendidikan keperawatan juga tidak kalah pentingnya peran serta pemerintah.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Belum tuntasnya isu Palestina telah menjadi perhatian masyarakat internasional, tidak terkecuali Indonesia. Perhatian Indonesia terhadap isu Palestina tidak saja datang dari pemerintah (eksekutif), tetapi juga parlemen (DPR Rl). Perhatian DPR Rl terhadap isu Palestina diwujudkan, antara lain, melalui diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR Rl difora antarparlemen. Melalui fora antarparlemen, DPR Rl sejauh ini telah mencoba membangun komunikasi dan interaksi dengan parlemen negara-negara lain untuk mendukung perjuangan Palestina. Diplomasi DPR Rl terhadap isu Palestina difora antarparlemen ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk melengkapi dan mendukung diplomasi lndonesia yang selama ini lebih didominasi oleh pemerintah (eksekutif). Keduanya (pemerintah dan parlemen), sebagai aktor hubungan internasional, dan dalam kerangka diplomasi multi-jalur, sesungguhnya dapat bersinergi satu sama lain di fora internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Vol. 18 / No. 1 - Maret 2013

Penulis:

Abstrak:
Dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2010 praperadilan akan diganti dengan hakim komisaris karena praperadilan dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya. Rencana pengaturan hakim komisaris tersebut menimbulkan polemik. Hal itulah yang melatarbelakangi penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini. Berdasarkan hasil penelitian, Kepolisian yang menjadi obyek pemeriksaan merasa akan mendapat banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik. Di samping itu, eksistensi hakim komisaris menimbulkan permasalahan seperti kurangnya jumlah hakim yang saat ini sudah menjadi kendala dan tempat kedudukannya yang sulit dijangkau oleh penyidik. Berdasarkan perbandingan kebaikan dan kelemahan pengaturan hakim komisaris, maka kesimpulan tulisan ini adalah lebih baik tetap menerapkan sistem praperadilan namun ketentuannya perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut antara lain penambahan kewenangan praperadilan untuk memeriksa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik secara tidak sah.

Penulis:

Abstrak:
Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 dimaksudkan agar perkebunan tidak hanya menguntungkan perusahaan perkebunan, melainkan juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun pelaksanaan Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 belum berjalan dengan baik. Melalui penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan metode kualitatif diperoleh hasil belum optimalnya pelaksanaan Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 disebabkan ketentuan tersebut memiliki kelemahan diantaranya tidak jelas apa yang dimaksud dengan “masyarakat sekitar”, tidak jelas subyek hukum yang dikenai kewajiban, dan juga tidak jelas luas dan lokasi kebun yang harus dibangun. Selain itu, pembangunan kebun kurang memberikan manfaat kepada masyarakat karena umumnya menggunakan pola kredit. Penegakan hukum terhadap Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 juga kurang optimal karena pengawasan belum dilaksanakan dengan baik, tidak adanya ketentuan sanksi dan adanya upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal. Untuk itu ketentuan Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 perlu dikaji, direvisi, dan diatur dalam UU agar memiliki daya ikat yang lebih kuat.

Penulis:

Abstrak:
Sampai saat ini tindak kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu persoalan krusial. Kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam segala ranah kehidupan dan menimpa perempuan dari semua strata sosial. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula di tingkat daerah, terdapat beberapa peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus KDRT dan trafiking masih menjadi permasalahan utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun kedua provinsi ini telah memiliki beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam mengatasi permasalahan ini, antara lain kompleksitas masalah trafiking dan kendala geografis.

Penulis:

Abstrak:
Kebijakan pengembangan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian bauran energi nasional meskipun bahan baku BBN cukup potensial, khususnya minyak sawit (CPO). Terbatasnya kemauan politik pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, ketersediaan bahan baku secara berkesinambungan, infrastruktur dan kelembagaan penunjang turut memberikan andil atas kondisi ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode analisisnya bersifat kualitatif dan didasarkan pada data primer yang dikumpulkan melalui interview mendalam di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, serta data sekunder dari sejumlah dokumen terkait. Dari analisis data tersebut disimpulkan bahwa meskipun kebijakan pengembangan BBN tidak berjalan di kedua provinsi tersebut, kegiatan konversi lahan secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit secara tidak langsung telah berperan dalam mendorong tingkat deforestasi di sana. Di atas itu semua, sementara kebijakan pengembangan BBN belum dilaksanakan di kedua provinsi tersebut, kebijakan pengurangan deforestasi secara nasional tidak turut mempengaruhi kinerja kebijakan pengembangan BBN secara nasional.

Penulis:

Abstrak:
Kesejahteraan hewan merupakan salah satu isu baru dalam hubungan internasional yang perlu menjadi perhatian. Setiap negara dapat mempunyai kebijakan dan implementasi domestik yang berbeda-beda terhadap isu kesejahteraan hewan. Isu tersebut membawa konsekuensi baru terhadap interaksi antar-negara, termasuk hubungan bilateral Indonesia - Australia. Penelitian ini menunjukan bahwa isu baru ini dapat menyebabkan terjadinya kesinambungan dan perubahan dalam hubungan antar-negara. Negara-negara yang terletak berdekatan dalam suatu kawasan memiliki potensi konflik yang lebih besar dibanding negara yang saling berjauhan. Perbedaan kebijakan kesejahteraan hewan antara Indonesia dengan Australia menyebabkan terjadinya ketegangan politik dalam hubungan bilateral kedua negara. Ketegangan politik mereda karena adanya kepentingan ekonomi yang sama.

Vol. 16 / No. 3 - September 2011

Penulis:

Abstrak:

Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan anggaran dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang tepat, yaitu Bupati, KPU Kabupaten Jembrana dan Panwaslu. Namun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak melibatkan partisipasi publik. Dalam pelaksanaan anggaran, peran Bupati Jembrana lebih besar dibandingkan dengan peran pelaksana anggaran, yaitu KPU daerah dan Panwaslu. Oleh karena itu tulisan ini merekomendasikan untuk menempatkan anggaran Pemilukada dalam APBN

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti tentang upaya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal melalui Pemilukada. Meskipun dalam konteks hirarki pemerintahan, bupati/walikota adalah “bawahan” gubernur yang juga merupakan wakil Pemerintah di daerah, namun kedua pemimpin tersebut dipilih langsung dan para bupati/walikota merasa punya legitimasi, sehingga gubernur tidak berhak memerintah. Tetapi gubernur juga memiliki kewenangan dalam konteks koordinasi di wilayahnya. Akibatnya, terdapat gagasan gubernur kembali dipilih DPRD agar tidak muncul potensi konflik horisontal dan besarnya anggaran.

Penulis: Dr. Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Dalam tulisan ini dipaparkan bahwa gejala deindustrialisasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tingkat penyerapan tenaga kerja ke sektor industri, menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan penurunan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri. Dampak deindustrialisasi adalah semakin berpotensinya negara Indonesia menjadi negara yang konsumtif, meningkatkan ketergantungan kepada negara-negara pengekspor barang manufaktur, sulitnya melakukan reindustrialisasi, dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
hasil penelitian menyatakan bahwa Provinsi Papua memberikan respons positif terhadap implementasi LoI, dan perannya dalam tahapan LoI berikutnya dapat memperkuat pemenuhan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Namun demikian, dalam hal terpilih sebagai tempat percontohan REDD+ tahap berikutnya, pemerintah kiranya perlu mengkompromikan sejumlah hal terkait dengan konteks kepentingan pelaksanaannya di lapangan dan peran provinsi itu dalam pengelolaan hutan selama ini.

Penulis: Mohammad A Musa'ad

Abstrak:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan struktur dan kewenangan pemerintahan dalam kerangka otonomi khusus di Papua cenderung bersifat simbolik, parsial dan normatif. Selain itu melalui pemberlakuan kebijakan otonomi khusus, Provinsi Papua berhak atas sejumlah kewenangan yang bersifat eksklusif, yakni kewenangan yang hanya dimiliki oleh Provinsi Papua dan tidak dimiliki oleh Provinsi lainnya di Indonesia (kecuali Provinsi Aceh).

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pembuatan akta secara elektronik baik dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru maupun dengan merevisi UU ITE dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
intelijen negara yang profesional adalah yang selalu siap dan mampu mengantisipasi berbagai ancaman yang tiba-tiba, sehingga dengan cepat memberikan deteksi dan peringatan dini guna memberikan masukan kepada Presiden untuk merumuskan kebijakan keamanan nasional yang dibutuhkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembatasan informasi, jenis-jenis informasi intelijen, masa kerahasiaan informasi intelijen dan akuntabilitas informasi intelijen perlu diatur agar pelaksanaannya tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Dalam tulisan yang merupakan hasil penelitian ini diungkapkan bahwa peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) cenderung kurang signifikan dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dalam tahapan proses penetapan pasangan calon. Studi menunjukkan bahwa Panwas menjadi kelembagaan yang tidak strategis karena adanya persoalan kelangkaan internal sumber daya pendukung dan ketergantungan secara eksternal terhadap fasilitasi dari pemerintah lokal.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
degradasi lingkungan dan pemanasan dan perubahan iklim global semakin memperlihatkan implikasi yang luas belakangan ini, termasuk sektor keamanan. Temuan terhadap studi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran para pengambil kebijakan di Indonesia terhadap implikasi degradasi lingkungan dan pemanasan dan perubahan iklim global atas sektor keamanan.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
otonomi perguruan tinggi merupakan bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi yang perlu diatur secara tegas dan jelas agar tidak merugikan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan tanpa menghilangkan esensi tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
penulis menekankan perlunya dilakukan kajian dan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 2004 dan Perda No. 2 Tahun 2004 agar TKI benar-benar terlindungi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan di samping belum semua aturan pelaksanaan terbentuk, sehingga belum dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk aspek penegakan hukumnya.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Meskipun dinilai berhasil dalam melaksanakan beberapa program yang berpihak kepada rakyat, seperti program pendidikan gratis dan pemberian subsidi kesehatan kepada masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah di kabupaten ini belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala dalam implementasi PUG antara lain masih rendahnya political will pemerintah daerah untuk mengimplementasikan PUG, faktor kelembagaan, masalah pendanaan.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah dengan dimensi membimbing, membuat struktur, dan fasilitasi aktivitas dan hubungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

Penulis:

Abstrak:
Dari studi yang dilakukan penulis ditemukan bahwa tenaga kerja lokal berasal dari migrasi domestik, khususnya dari Jawa. Penduduk setempat tidak memiliki peran penting dalam perkembangan industri. Sebaliknya, peran tenaga kerja asing menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa ukuran akuntabilitas BUMD seharusnya merujuk pada perusahaan swasta. Pertanggungjawaban politik kinerja BUMD harus dikurangi untuk memberikan ruang yang luas bagi perkembangan BUMD menjadi perusahaan yang profesional dan kompetitif.

Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Netralitas birokrasi terhadap politik mengalami dinamika pasang surut yang tinggi. Catatan sejarah di Indonesia telah menunjukkan bahwa pusat kekuasaan pemerintahan, kehidupan kepartaian dan jajaran birokrasi adalah beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain terkait proses pengambilan kebijakan publik. Meskipun saling berhubungan, profesionalisme birokasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya. Pada tingkat daerah di saat pemilu, birokrasi justru menjadi ajang yang menarik untuk diperebutkan resources nya bagi setiap partai politik dan politisi yang saling bersaing. Hasil penelitian di Kabupaten Labuhan Batu, justru menunjukkan birokrasi setempat dalam pemilu legislatif 2009 masih bersikap tidak netral dan cenderung memihak pada kekuatan politik tertentu.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan tentang rahasia negara tidak saja terkait masalah kedaulatan negara, melainkan juga bersentuhan erat dengan konteks hubungan antara negara dengan industri media massa. Tulisan ini menguraikan persoalan tentang rahasia negara sebagai suatu kebijakan komunikasi antara negara dengan media massa. Dalam permasalahan ini, dianalisis faktor-faktor yang bersifat mendasar dan dianggap dapat menimbulkan resistensi media massa terhadap pengaturan rahasia negara.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Dalam realitas, banyak perusahaan daerah yang dibentuk kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Daerah cenderung kurang mempertimbangkan potensi sektor usaha strategis yang dimiliki dalam rangka proses pengembangannya lebih lanjut. Meskipun sebagian besar BUMD telah mempertimbangkan beberapa potensi sektor usaha strategis, sayangnya masih banyak potensi lokal setempat yang belum dimanfaatkan atau dikelola dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kasus di Provinsi Kaltim, menujukkan bahwa, dalam pelaksanaan kebijakan DAU, DAK, DBH atau dana transfer, mayoritas berasal dari hasil sektor pertambangan dan hutan. Persoalannya, dana transfer yang besar nilai nominalnya selama ini belum mampu memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini indikasinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, jumlah penduduk yang miskin, dan tingkat pengangguran serta pelayanan publik. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh sejumlah temuan pelanggaran dalam hal penggunaan anggaran.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemerintah daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber penambah pendapatan asli daerah (PAD) dan mempunyai fungsi sosial. Terdapat dua bentuk badan hukum pada BUMD, yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Adanya dua bentuk badan hukum mempunyai implkasi hukum yang berbeda dan pemerintah daerah menyadari konsekuensi atas pembentukan BUMD tersebut. Terdapat ketidakkonsistenan dalam masalah ini, salah satu faktor penyebabnya adalah belum lahirnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur keberadaan BUMD secara komprehensif.

Penulis:

Abstrak:
Pemerintah daerah memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai sumber penambah pendapatan asli daerah (PAD) dan mempunyai fungsi sosial. Terdapat dua bentuk badan hukum pada BUMD, yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Adanya dua bentuk badan hukum mempunyai implkasi hukum yang berbeda dan pemerintah daerah menyadari konsekuensi atas pembentukan BUMD tersebut. Terdapat ketidakkonsistenan dalam masalah ini, salah satu faktor penyebabnya adalah belum lahirnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur keberadaan BUMD secara komprehensif.

← Sebelumnya 1 2 3 4 Selanjutnya →