Jurnal Kajian

Vol. 20 / No. 1 - Maret 2015

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat tidak lagi berstatus sebagai hutan negara, melainkan hutan hak, dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah. Artikel ini membahas masalah tersebut, sebagai penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan, Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengakui hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya. Namun pengakuan tersebut mempersyaratkan adanya perda penetapan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya yang sampai sekarang belum terbentuk baik di Riau maupun di Papua. Pada tataran empiris, Putusan MK tersebut juga dapat menimbulkan implikasi negatif, yang diupayakan oleh pemerintah untuk dicegah dan ditangani. Agar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat dilakukan secara optimal, maka perlu segera dibentuk perda penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Di era transisi epidemiologi saat ini, dengan penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di Kabupaten Bantul. Penyakit menular perlu ditangani dengan serius guna mencegah terjadinya KLB atau wabah. Kebijakan penanganan penyakit menular diperintahkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Walaupun telah ada kebijakan itu peningkatan kejadian beberapa penyakit menular yang berpotensi menjadi KLB atau wabah masih terjadi di Kabupaten Bantul. Sehingga, menjadi penting untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular di kabupaten itu pada tahun 2014. Esai ini adalah hasil penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulkan data melalui proses wawancara mendalam dengan informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulan wabah di Kabupaten Bantul, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, dan disposisi.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Perekonomian Indonesia yang semakin terbuka sangat peka terhadap kejutan eksternal sehingga berpengaruh terhadap pola arah dan sifat dinamika hubungan kausal antara variabel-variabel makroekonomi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola arah dan sifat dinamika hubungan kausal antar avariabel-variabel makroekonomi dengan menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Berdasarkan analisis GCT terdapat hubungan kausalitas antara variabel-variabel makroekonomi yang bersifat (1) feedback causality, (2) unidirectional causality dan (3) independence. Dengan memasukkan external shocks, perubahan harga tidak direspon oleh perubahan tingkat suku bunga. Kemudian, perubahan nilai tukar dan tingkat harga direspon positif oleh perubahan jumlah uang beredar. Sedangkan perubahan suku bunga, harga, dan jumlah uang beredar tidak direspon oleh perubahan nilai tukar.Perubahan variabel nilai tukar dan jumlah uang beredar pun direspon negatif oleh perubahan tingkat harga, tetapi tidak merespon perubahan output dan suku bunga. Terakhir, perubahan nilai tukar direspon positif oleh perubahan output riil. Temuan ini berbeda ketika tidak memasukkan kejutan eksternal seperti studi Kharie tahun 2006.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, namun mengabaikan azas pemerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan, yang memunculkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah dan menganalisis pengaruh variabel ketimpangan pembangunan antarwilayah, PDRB, investasi dan aglomerasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan data dari tahun 2004 sampai dengan 2013, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: dari tahun 2004 sampai dengan 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sejalan dengan semakin menurunnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penurunan ketimpangan ini ditunjukkan dengan Indeks Williamson yang semakin menurun untuk Indonesia bagian barat dan timur. Hasil analisa kuantitatif dengan regresi panel data menemukan bahwa variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil itu, pemerintah harus melakukan crash program untuk mengatasi lebih jauh ketimpangan pembangunan, agar kemiskinan dapat menurun lebih signifikan lagi di Indonesia.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Dalam sistem anggaran defisit seperti yang dianut Indonesia saat ini, utang merupakan sumber pembiayaan yang tidak dapat dihindari, karena sumber-sumber penerimaan negara tidak mampu menutupi pengeluaran. Tulisan ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang utang pemerintah Indonesia serta manajemen utang yang dilakukan pemerintah dan permasalahannya. Pemerintah mulai mendapatkan sumber pembiayaan dari utang pada tahun 1970, dan sampai dengan tahun 1998, pemerintah hanya memiliki utang luar negeri. Baru sejak tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. Rasio utang Pemerintah terhadap PDB di akhir tahun 2013 adalah sekitar 26 persen, turun dari 28,3 persen pada akhir tahun 2009. Rasio utang terhadap PDB tersebut tidak saja masih jauh lebih rendah daripada batas yang diperkenankan oleh Undang-undang Keuangan Negara maupun standar Maastricht Treaty, namun juga jauh lebih rendah dibandingkan rasio utang terhadap PDB negaranegara lain. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan dalam manajemen utang yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian pemerintah, antara lain yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro serta strategi pengelolaan utang negara. Aturan perundang-undang yang ada belum cukup komprehesif untuk mengatur berbagai faktor dalam pengelolaan utang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakhematan dalam pengelolaan utang dan risiko tidak terkendalinya jumlah utang.

Vol. 20 / No. 2 - Juni 2015

Penulis: Nomensen ST. Mambraku

Abstrak:
Ada lima rekomendasi kebijakan yang dihasilkan studi ini dalam rangka penyelesaian konflik di tanah Papua. Rekomendasi tersebut adalah: Pertama, melakukan pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua secara persuasif. Kedua, menyelesaikan konflik politik di tanah Papua secara institusional melalui lembaga-lembaga negara yang ada, diantaranya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Rakyat Papua. Ketiga, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat melanggar Hak Asasi Manusia, hukum dan perundangan yang berlaku. Keempat, menciptakan stabilitas konsensual. Kelima, menghasilkan resolusi konflik dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Rekomendasi kebijakan tersebut diharapakan mampu untuk menyelesaikan sumber konflik di tanah Papua, yaitu: 1) perbedaan persepsi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, dan 2) perbedaan persepsi proses pembangunan. Studi ini menyimpulkan bahwa ternyata sebagian besar kebijakan diambil oleh pemerintah sejak periode Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi masih jauh dari harapan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan menganalisis pola, arah dan efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintahan. Selain itu, disimpulkan juga bahwa pendekatan koersif-represif walaupun dengan intensitas yang berbeda masih tetap berlangsung di tanah Papua sejak tahun 1962 sampai sekarang.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) tahun 2014 lalu berlangsung sukses dan berhasil memilih sejumlah anggota DPR RI dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota periode 2014-2019 dari 12 (duabelas) partai politik peserta pemilu. Dalam pelaksanaannya ditemui berbagai persoalan di hampir setiap tahapan sejak pemutakhiran daftar pemilh hingga penetapan calon terpilih.Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mencoba mengurai berbagai persoalan tersebut dengan kasus di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. Berbagai persoalan tersebut harus diatasi dengan solusi yang komprehensif yang membutuhkan perhatian dari seluruh stakeholders melalui pemetaan masalah dan dibuat standard operating procedure-nya. Pada akhirnya harus dilakukan evaluasi melalui perbaikan aturan yang dikodifikasi antar UU tentang kepemiluan.

Penulis: Irfan Nur Rachman

Abstrak:
Pada 2004, terdapat beberapa permohonan yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 8/PUU-III/2005. Pada 2013, ada sejumlah Pemohon yang kembali mempermasalahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan permohonannya dicatat dengan registrasi Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013. Pada perkara ini, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah pada pengujian sebelumnya UndangUndang Sumber Daya Air dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Sumber Daya Air memiliki beberapa implikasi hukum, yaitu pemberlakuan kembali UndangUndang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan yang telah dicabut, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah, dan adanya perumusan konsep pengusaan negara tentang pengelolaan sumber daya air berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Penulis: Indra Cahyadi

Abstrak:
UKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Rancangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan integrasi ekonomi di wilayah ASEAN secara cepat dan terarah. Maka, UKM perlu melakukan proses internasionalisasi untuk menghadapi MEA 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh UKM Indonesia dalam proses internasionalisasi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumen, dan menemukan bahwa berbagai dukungan pemerintah belum mampu mendukung internasionalisasi UKM Indonesia secara maksimal.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Indonesia memiliki potensi laut dan perairan yang sangat besar, termasuk di dalamnya potensi sumber daya ikan yang banyak dimanfaatkan oleh nelayan dan pembudi daya ikan. Namun, potensi tersebut tidak berbanding lurus dengan kehidupan pelaku usahanya. Nelayan dan pembudi daya ikan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dan untuk meningkatkan status ekonominya diperlukan perlakuan khusus melalui sejumlah instrumen perlindungan. Tujuan dari peulisan ini adalah: (1) menelaah peraturan perundang-undangan saat ini ada mengenai perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan; (2) memberikan batasan subjek yang mendapat perlindungan; dan (3) menentukan kebijakan mengenai perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan. Paradigma yang digunakan adalah perlindungan terhadap pemanfaat utama swumber daya perikanan (fisheries beneficiary), bukan sumber daya pesisir (coastal beneficiary). Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis, melalui penelusuran literatur dan riveu terhadap kebijakan terkait, dan dianalisis secara kualitatif. Nelayan kecil, buruh nelayan, nelayan yang memiliki kapal paling besar 5 GT, atau pembudi daya ikan kecil sebagai nelayan dan pembudi daya ikan yang wajib diberikan perlindungan oleh negara. Nelayan dan pembudi daya ikan harus dilakukan sebagai pekerjaan utama, dan bukan pekerjaan sambilan, apalagi sambilan tambahan. Oleh karena itu, pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilakukan dengan cermat. Instrumen perlindungan yang diberikan berbentuk: kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemudahan memperoleh sarana dan prasarana, jaminan terhadap resiko kegiatan usaha, dan pemberian bantuan hukum terhadap nelayan yang mengalami permasalahan terkait kegiatan penangkapan ikan di wilayah perbatasan. Hal penting lainya adalah segera diratifikasinya Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua kebijakan ekonomi utama dalam perekonomian dan mempengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter terkait dengan upaya bank sentral —sebagai otoritas moneter untuk mencapai target inflasi (inflation targeting). Salah satunya adalah dengan mengelola uang beredar (M1 dan M2) di masyarakat melalui kebijakan suku bunga perbankan (BI-Rate). Sedangkan kebijakan fiskal terkait dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB) melalui peran fiskal dalam belanja pemerintah (government expenses). Kedua kebijakan tersebut harus sejalan atau sinkron agar target inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis yakni mengkaji bauran antara kebijakan moneter-fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menganalisa data sekunder yang relevan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa, kebijakan moneter—fiskal sama sama penting dalam pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kedua kebijakan tersebut yang harus sinkron tidak saling melemahkan satu sama lain.

Vol. 20 / No. 3 - September 2015

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Sebagai poros maritim dunia dan negara kepulauan yang strategis dari perspektif geopolitik, Indonesia telah menetapkan tiga jalur ALKI untuk lintas damai pelayaran internasional, yang dijamin keberadaannya oleh hukum internasional dan nasional. Esai ini adalah bagian dari laporan lengkap hasil penelitian individu tahun 2015 tentang Ancaman Keamanan terhadap ALKI, yang penelitian lapangannya dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Maluku, dan Papua. Pengumpulan data dilakukan dengan mengombinasikan studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai narasumber dan pemangku kepentingan di kalangan diplomat, akademisi, dan sektor kelautan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menyeleksi lebih dulu data primer yang diperoleh, dan kemudian melengkapinya dengan dengan data sekunder serta informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung. Temuan penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari meningkatnya ketegangan dan eskalasi konflik di Laut China Selatan, serta dari terorisme global, intervensi asing, dan beragam kejahatan transnasional.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Studi ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalahmasalah itu. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif dan, studi ini menyimpulkan, hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah. Masalah dijumpai sejak dari pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Untuk menyelesaikan berbagai masalah itu, penulis berpendapat, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi. Materi muatan yang perlu direvisi antara lain mengenai pembatasan pendaftar haji, organisasi penyelenggara, panitia penyelenggara, petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, dengan semakin banyaknya kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari barang, korban luka, sampai dengan korban jiwa. Sejalan dengan perkembangan itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor peraturan perundangundangan, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor respon masyarakat dan faktor kebudayaan. Penegakan hukum yang maksimal terhadap pelanggaran lalu lintas penting dilakukan, karena pelanggaran lalu lintas menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas dengan cara preventif maupun represif. Para pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas, sebagai konsekuensinya, harus melakukan sinkronisasi terhadap tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau kementerian.

Penulis: Ridha Subagja --- Syahid Irfan Mubarok

Abstrak:
ASEAN Economic Community yang berlaku pada akhir tahun 2015 akan membentuk ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Oleh karena itu dapat diprediksikan bahwa tingkat perdagangan dan transaksi ekonomi antar negara ASEAN akan semakin meningkat. Penelitian ini memperlihatkan kemungkinan terbentuknya mata uang bersama di 5 negara utama ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dengan menggunakan Model VAR dan analisis korelasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ASEAN 5 masih memerlukan waktu lebih untuk dapat membuat mata uang bersama. Selain itu, wacana pembentukan mata uang bersama di kawasan akan relatif lebih mudah jika dimulai dari kelompok kecil negara dan pada akhirnya meluas ke seluruh negara di kawasan ASEAN.

Penulis: Nory Prastity --- Malik Cahyadin

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh foreign direct investment (FDI) dan trade openness (TO) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI tahun 2000-2013. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan metode fixed effect model (FEM). Sumber data penelitian diperoleh dari World Bank. Hasil analisis menunjukkan bahwa: a) FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan b) TO berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa FDI dan TO berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi negara anggota OKI. Rekomendasi penelitian ini, yaitu: 1) Pemerintah seharusnya mengembangkan sektor-sektor yang potensial untuk meningkatkan FDI dan menarik minat para investor asing untuk melakukan investasi di negaranya, 2) Tingkat TO sebaiknya dimanfaatkan oleh negara anggota OKI untuk melakukan perdagangan antarnegara tersebut. Namun demikian, perdagangan yang dilakukan oleh negara anggota OKI sebaiknya diarahkan dengan net exporter countries di pasar dunia.

Penulis: Wawan --- Imas Masitoh

Abstrak:
Kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan layanan akademik merupakan faktor-faktor mutu kinerja yang sangat menentukan bagi perguruan tinggi agama Islam swasta. Sehingga, lemahnya kondisi dalam faktor-faktor itu menyebabkan ketidakseimbangan dalam mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta. Penelitian ini untuk identifikasi pengaruh kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan layanan akademik terhadap mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, dengan pendekatan kuantitatif, melalui teknik pengumpulan data dengan angket terhadap 53 dosen dan 53 mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah WMS dan path analysis. Penelitian difokuskan pada institut agama Islam swasta se-Jawa Barat, yang berhasil mengidentifikasi bahwa kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan layanan akademik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta. Untuk meningkatkan mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta, penulis, antara lain, menyarankan sistem nilai dan iklim organisasi dalam budaya organisasi dipertahankan; kinerja pimpinan program studi dan pelayanan akademik ditingkatkan, serta visi, misi, tujuan, dan strategi dibuat.

Penulis: Cecep Kustandi --- Pita Rasdi

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan program pembelajaran yang dapat membantu guru PAUD dalam mengembangkan program pembelajaran berkarakter Qur’ani, yang dikategorikan sebagai penelitian pengembangan karya inovatif. Penelitian ini mengacu pada Model Pengembangan Instruksional (MPI) Atwi Suparman, melalui tahap mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, menulis tujuan pembelajaran umum, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa, menulis tujuan pembelajaran khusus, menulis tes acuan patokan, menyusun strategi pembelajaran, mengembangkan bahan pembelajaran, dan melakukan evaluasi formatif. Nama produk dari pengembangan ini adalah “Pengembangan Program Pembelajaran Berkarakter Qur’ani di PAUD,” yang digunakan untuk membantu guru dalam mengembangkan program pembelajaran dan menumbuhkembangkan perilaku Qur’ani dalam kehidupan anak sehari-hari. Evaluasi formatif penelitian ini meliputi evaluasi ahli desain pembelajaran, ahli bidang studi, evaluasi satu-satu, dan evaluasi lapangan. Penulis berpendapat program pembelajaran ini cukup baik diterapkan, dengan skor 3.06. Penulis menyimpulkan program pembelajaran berdasarkan nilai-nilai Qu’rani dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi untuk PAUD.

Vol. 20 / No. 4 - Desember 2015

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Selama ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR masih rendah. Untuk itu DPR mengembangkan konsep baru yaitu konsep parlemen modern. Melalui parlemen modern masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada DPR terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Dilain pihak, DPR dapat menjadi lembaga yang mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penulisan ini untuk menguraikan penyebab perlunya DPR membangun konsep parlemen modern, faktor pendukung terciptanya parlemen modern serta cara memewujudkan parlemen modern. Tulisan ini menggunakan konsep perwakilan, akuntabilitas, parlemen modern dan demokrasi digital. Walau penerapan konsep parlemen modern ini tidak mudah, namun DPR perlu terus berupaya mewujudkannya demi memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Profesi advokat erat kaitannya dengan organisasi advokat sebagai tempat berlindung para advokat. Sistem single bar association yang dianut oleh Undang-Undang Advokat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain pengambilan sumpah bagi para calon advokat. Permasalahan ini hendak diatasi melalui perubahan Undang-Undang Advokat. RUU Advokat memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai kebebasan untuk mendirikan organisasi advokat. Penulis menilai sistem organisasi federation of bar association dapat menjadi pilihan terbaik di Indonesia karena sistem ini mengakomodir kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi negara. Lebih jauh lagi, pembentukan Dewan Advokat Nasional yang diatur dalam RUU Advokat dapat menjadi solusi atas konflik yang terjadi antarorganisasi advokat saat ini. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan, mendesak untuk segera mengesahkan RUU Advokat demi memberikan kepastian hukum bagi profesi advokat dan pada akhirnya bagi para pencari keadilan.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Indonesia diidentifikasikan sebagai negara dengan potensi terjadinya bencana alam sangat tinggi. Bencana tersebut dapat berpengaruh pada perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara sehingga timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong pemerintah memperhatikan aspek penanggulangan bencana melalui instrumen hukum. Hal itu kemudian melahirkan politik hukum di negara ini dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, masih terdapat permasalahan dalam penanggulangan bencana, seperti masalah mendasar dalam politik hukum UU No. 24 Tahun 2007 dan substansi dari politik hukum penanggulangan bencana. Kedua hal itu dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kajian ini menunjukkan bahwa politik hukum penanggulangan bencana merupakan pembangunan hukum dan pembentukan hukum baru dalam penanggulangan bencana. Secara substansi, politik hukum ini memberikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Kajian ini juga menunjukkan terdapat kontradiksi antara peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan hukum penanggulangan bencana dan perubahan UU No. 24 Tahun 2007.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pengembangan usaha skala kecil di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Manajemen KUR dilaksanakan lembaga perbankan yang ditunjuk pemerintah pusat. Temuan penelitian ini menilai bahwa dalam implementasi kebijakan KUR di kedua provinsi masih terdapat beberapa permasalahan dalam kriteria usaha kecil yang dapat memperoleh KUR; penilaian kelayakan usaha kecil yang produktif; kemampuan usaha kecil mengembangkan usahanya; jaringan pemasaran produk usaha kecil, dan lain-lain. Penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah telah dipilih secara sengaja sebagai sampel melalui metode purposive sampling. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kriteria kelayakan usaha kecil yang ditetapkan perbankan merupakan salah satu kendala utama untuk memperoleh KUR. Lebih spesifik lagi masalah akses terhadapnya menjadi lebih sulit jika usaha yang dilakukan oleh petani dan nelayan memiliki resiko dan hasil tidak pasti. Di samping itu, kemampuan SDM mengelola keuangan yang masih belum baik yang berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian KUR, juga menjadi penghalang akses mereka ke KUR.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Pengesahan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menggantikan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi menguatkan kemauan politik negara dalam pengembangan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan untuk memperkuat program listrik 35.000 MW dan ketahanan energi nasional. Dengan menggunakan konsepsi “ketimpangan tata kelola” sebagai alat analisis, tulisan yang bersifat tinjauan pustaka dan dengan sebagian data yang dikumpulkan dalam pembahasan RUU tentang Panas Bumi pada tahun 2014 menemukan bahwa kerangka UU panas bumi yang baru belum memperlihatkan dampak yang signifikan bagi pengembangan peran panas bumi dan program listrik 35.000 MW. Beberapa persoalan ketimpangan yang belum terjembatani dari aspek-aspek pengetahuan, normatif, kelembagaan dan kepatuhan dapat dinilai sebagai faktor yang menyebabkan kerangka UU panas bumi yang baru belum sesuai yang diharapkan. Karena itu, sejumlah kendala yang harus segera dikelola pemerintah mencakup perlunya penguatan kemauan politik negara dalam penegakkan kerangka hukum baru berikut sejumlah regulasi terobosan khususnya terkait pengembangan panas bumi secara normatif, kelembagaan, otoritas dan sumber daya yang diperlukan.

Penulis: Davy Hendri

Abstrak:
Mengurangi perilaku anti-sosial warga telah menjadi masalah besar yang harus dihadapi pemerintah di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia sejak beberapa waktu terakhir. Pembentukan collective efficacy yang dimaksudkan sebagai gambaran kapasitas masyarakat dalam menegakkan regulasi sosial dalam rangka mewujudkan partisipasi warga berupa kegiatan bersama (collective action) seharusnya menjadi salah satu tujuan kebijakan pencegahan perilaku anti-sosial termasuk kriminalitas lokal. Namun, dalam struktur sosial-ekonomi komunitas yang sangat heterogen, mewujudkan hal ini menjadi sebuah tantangan besar. Artikel ini menguji hubungan antara struktur sosial-ekonomi dengan penciptaan collective efficacy. Berbeda dengan beberapa penelitian setema, paper ini memunculkan kualitas pengaruh tokoh agama sebagai konstruk dari collective efficacy. Dalam konteks ini, keharmonisan dan penegakan aturan bersama yang merupakan wujud dari collective efficacy dapat diinisiasi oleh tokoh agama sebagai pemimpin informal di level komunitas itu sendiri. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sosial-ekonomi dengan unit analisis komunitas berbasis sekitar 400 kabupaten/kota dari 33 provinsi se-Indonesia secara cross-section pada tahun 2011. Penelitian ini menemukan fakta bahwa struktur sosial-ekonomi komunitas yang stabil amat menentukan pembentukan collective efficacy dan dan pemimpin lokal berkualitas terutama tokoh agama ternyata berperan penting mendorong menciptakan collective efficacy pada level komunitas.

Vol. 19 / No. 1 - Maret 2014

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum (pemilu) lebih banyak dan rinci, terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik (parpol) peserta pemilu. Untuk tingkat provinsi, banyak parpol yang merasa tidak siap untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD provinsi pada Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka kepada narasumber dan informan penelitian, yaitu para caleg perempuan, baik yang baru menjadi caleg maupun yang saat ini telah menjadi Anggota DPRD Provinsi dan mencalonkan diri kembali serta akademisi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan, dari t2 parpol peserta Pemilu 2014, sebagian besar parpol dapat memenuhi ketentuan persentase keterwakilan 30% untuk perempuan. Bahkan, di kedua provinsi terdapat 1 (satu) parpol yang persentase keterwakilan perempuannya mencapai 5O%.

Penulis: Galuh Puspitasari --- Malik Cahyadin

Abstrak:
Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua setelah Thailand. Negara-negara tujuan ekspor karet alam Indonesia antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura dan Korea. Perkembangan ekspor karet alam ke negara mitra dagang tersebut menunjukkan tren positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ekspor karet alam lndonesia, pengaruh Gross Domestic Product dan nilai tukar terhadap ekspor karet alam f ndonesia ke negara mitra dagang utama tahun 2OOO-20L2. Penelitian ini mengacu pada studi empiris seperti Ella Hapsari Hendratno (2008) dan Onike Siburian (2Ot2I. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan anafisis regresi data paneldengan Fixed Effect Modet(FEM). Modelinidipilih karena merupakan modelterbaik berdasarkan hasil uji dalam data panel. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan time series tahun 2OOO-20L2 dan cross section yaitu Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, dan Korea. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan ekspor karet alam lndonesia cenderung meningkat, Gross Domestic Product (GDP) negara mitra dagang utama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor karet alam Indonesia, sedangkan nilai tukar negara mitra dagang utama tidak berpengaruh terhadap ekspor karet alam Indonesia. Uji koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0.897695. Hal ini berarti 89,76 Yo variasi variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel independen. Rekomendasi penelitian ini adalah: a) Pemerintah lndonesia diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas karet alam dalam negeri, b) Pemerintah Indonesia hendaknya menjalin kerjasama perdagangan yang lebih baik dan meningkatkan ekspor ke negara mitra dagang utama.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
perkembangan keperawatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan kemajuan peradaban manusia. perkembangan profesionalisme keperawatan di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Lemahnya perlindungan terhadap perawat, mengakibatkan dalam menjalankan praktiknya, perawat kerap menghadapi permasalahan padahal tantangan profesi perawat di Indonesia di era pasar bebas semakin meningkat. Pergeseran pola masyarakat lndonesia; Perkembangan IPTEK; Globalisasi dalam pelayanan kesehatan; dan Tuntutan tekanan profesi keperawatan, merupakan empat hal penting dalam merubah profesi keperawatan menjadi lebih berkualitas. Untuk menjawab tantangan-tantangan itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan profesi ini, organisasi profesi, lembaga pendidikan keperawatan juga tidak kalah pentingnya peran serta pemerintah.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
perkembangan keperawatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan kemajuan peradaban manusia. perkembangan profesionalisme keperawatan di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Lemahnya perlindungan terhadap perawat, mengakibatkan dalam menjalankan praktiknya, perawat kerap menghadapi permasalahan padahal tantangan profesi perawat di Indonesia di era pasar bebas semakin meningkat. Pergeseran pola masyarakat lndonesia; Perkembangan IPTEK; Globalisasi dalam pelayanan kesehatan; dan Tuntutan tekanan profesi keperawatan, merupakan empat hal penting dalam merubah profesi keperawatan menjadi lebih berkualitas. Untuk menjawab tantangan-tantangan itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan profesi ini, organisasi profesi, lembaga pendidikan keperawatan juga tidak kalah pentingnya peran serta pemerintah.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Belum tuntasnya isu Palestina telah menjadi perhatian masyarakat internasional, tidak terkecuali Indonesia. Perhatian Indonesia terhadap isu Palestina tidak saja datang dari pemerintah (eksekutif), tetapi juga parlemen (DPR Rl). Perhatian DPR Rl terhadap isu Palestina diwujudkan, antara lain, melalui diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR Rl difora antarparlemen. Melalui fora antarparlemen, DPR Rl sejauh ini telah mencoba membangun komunikasi dan interaksi dengan parlemen negara-negara lain untuk mendukung perjuangan Palestina. Diplomasi DPR Rl terhadap isu Palestina difora antarparlemen ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk melengkapi dan mendukung diplomasi lndonesia yang selama ini lebih didominasi oleh pemerintah (eksekutif). Keduanya (pemerintah dan parlemen), sebagai aktor hubungan internasional, dan dalam kerangka diplomasi multi-jalur, sesungguhnya dapat bersinergi satu sama lain di fora internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Vol. 19 / No. 2 - Juni 2014

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
pendetegasian wewenang pemberian tzin Usaha ,"^lnti::." (lUP) kepada Bupati/Walikota telah menimbulkan masalah. Melalui penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisa secara kualitatif, diperoleh hasil bahwa IUP bermasalah juga terjadi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Beberapa alasan adalah adanya motivasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan motif "balas jasa" kepada pendukung pada pemilihan kepala daerah. Untuk mengatasi IUP bermasalah, telah dilakukan cleor and cleon; pengawasan; dan moratorium pemberian lUP. Namun upaya tersebut belum optimal. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi IUP bermasalah, yaitu pembentukan perda RT/RW; tindakan tegas kepada bupati/walikota dan penambang yang melanggar aturan; sinkronisasi dan harmonisasi UU No.4Tahun 2009 dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan pengawasan melekat.

Penulis: Supono

Abstrak:
Salah satu tujuan utama dari UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah terwujudnya institusi/lembaga dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, termasuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHl). Asas tersebut merupakan padanan dari asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Tulisan ini mendeskripsikan beberapa indikator untuk menilai keberhasilan PHI dalam menerapkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah. Sebagai institusi yang telah berinteraksi dengan masyarakat selama 10 tahun sejak diundangkannya UU PPHI pada tanggal 14 Januari 2004, hasil analisis menunjukkan bahwa PHI tak terlepas dari berbagai kendala dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah'

Penulis: R. Yando Zakaria

Abstrak:
Sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, negara telah mengakui keberadaan kesatuan masyarakt hukum adat berikut hak-hak asal-usul yang melekat kepadanya. Namun, hampir tidak ada perangkat peratura perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur pelaksanaannya. Akibatnya, di tingkat lapangan terja( penyangkalan yang berlanjut terus menerus. Sementara perdebatan tentang definisi, terlebih tentang kriteria da indikator yang digunakan dalam proses pengakuan itu terus berlangsung. Berangkat dari gugatan Aliansi Masyara: Adat bersama dua komunitas masyarakat hukum adat yang berasal di Riau dan Jawa Barat atas beberapa pasal yan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah Konstistusi tela mengeluarkan putusan MK 35 Tahun 20t2. putusan ini tidak saja bermakna untuk menyelesaikan masalah yan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun lebih jauh mengandung pul putusan-putusan dan pandangan-pandangan Mahkamah atas apa yang disebut sebagai Masyarakat Hukum Ada termasuk kriteria dan mekanisme pengaturannya. Tulisan ini mengungkap 5 pelajaran penting dari Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 35 Tahun 2014 terkait kejelasan tentang pengertian, kriteria, dan mekanisme pengakuan atE masyarakat hukum adat itu.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Tulisan ini menganalisis bagaimana keb'rjakan fiskal dan bagaimana pelaksanaan transparansi pengelolaan fiskalyang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan aturan internasional terutama IMF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari studi literatur yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa keb'rjakan fiskal Indonesia mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem dan prosedur akuntansi serta administrasi, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang terjadi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Production Sharing pada kontrak-kontrak kerja Migas, pengelolaan PNBP, dan pengaturan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Gubernur DKI Jakarta periode 2ot2-2oL6 Joko widodo banyak melakukan langkah-langkah unik untuk merombak kinerja pemerintah daerahnya. Tindakan yang dilakukannya dipusatkan pada peningkatan praktek good governonce' Mengingat peningkatan good governonce menuntut adanya politicol will yang kuat untuk mengimplementasikannya, maka kalian mengenai Uagaimana Gubernur Joko Widodo menggunakan kekuasaan politiknya untuk mewujudkan good governonce di DKt Jakarta menjadi penting. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur Joko Widodo belum terlalu kuat dalam mengimplementasikan kekuasaan politiknya bagi peningkatan good governonce dari sisi rule of low, transparansi, consensus orientotion' akuntabif itas, dan strotegic vision.

Vol. 19 / No. 3 - September 2014

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Aktivitas gerakan separatis papua terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui aksi yang dilakukan di dunia internasional. Tulisan ini bagian dari riset yang dilakukan tahun 2014, dengan pengumpulan data di Jakarta dan papua, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli dan para pemangku kepentingan yang beragam. pengumpulan data dan observasijuga dilakukan di Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, dan Kota Manokwari' penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengcross-check data sekunder dan primer yang diperoleh dari wawancara secara mendalam, setelah terlebih dulu dipilah.Temuan penelitian mengungkap semakin aktifnya kegiatan gerakan separatis Papua di fora internasional, dengan berupaya terus mencari kesempatan dan membangun opini dan pengaruh mereka. Pemerintah Indonesia berupaya merespons secara moderat untuk mencapai tujuannya dalam meredam dampak internasional Vang diakibatkannya.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A. --- Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. --- Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. --- Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Masalah ketersediaan obat menjadi isu yang sangat aktual di Indonesia sejak diberlakukannya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian tentang ketersediaan obat di Kota Banda Aceh dan Kota Jayapura dilakukan dengan metode kualitatif dan dianalisis dengan mengaplikasikan teori dan konsep kebijakan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas ketersediaan obat, yaitu: faktor kesiapan pemerintah lokal, faktor sumber daya manusia, dan faktor pendukung berupa peraturan pelaksanaan.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2014 tidak berhasil diselesaikan pembahasannya. Terdapat satu fraksi yang belum dapat menerima RUU ini sebagai RUU Inisiatif DPR Rl, dan satu fraksi lain yang secara tegas menolak RUU KKG. Dari sisi substansi, adanya UU KKG sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk mencapai KKG dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. UU KKG diperlukan untuk mempercepat pencapaian persamaan substantif dan kesempatan yang sama antara lakilaki dan perempuan dalam menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini perlu mengingat, meskipun perlindungan hak perempuan tefah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksananya, namun, dalam kenyataan, masih terdapat kesenjangan dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, terutama diskriminasi berbasis gender dan kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, proses pembahasan RUU KKG yang telah dimulai oleh DPR Rl periode 20O9-2OL4 perlu dilanjutkan kembali oleh DPR Rl periode berikutnya.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terkait erat dengan dinamika peredaran jumlah uang yang beredar di masyarakat, tingkat pendapatan, suku bunga dan kondisi perekonomian, seperti dalam krisis ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh variabel-variabel ekonomi seperti jumlah uang yang beredar, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan krisis ekonomi terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Data yang digunakan berupa data time series dari triwulan 1 tahun 2000 hingga triwulan 2 tahun 2014. Metode yang digunakan adalah Ordinory Leost Squore (OLS) dilengkapi dengan uji-uji statistik seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji-t dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan variabel-variabel independen seperti jumlah uang beredar, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan krisis ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah, kecuali variabel tingkat suku bunga, seluruh variabel independen memiliki tanda koefisien sesuai hipotesis, Berdasarkan uji-F semua variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama pembangunan dan pencapaian tujuan ke masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oteh berbagai faktor, di antaranya pengeluaran pemerintah dan FDl. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan FDI yang masuk ke Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase "orde baru", fase ,,krisis dan pemulihan" serta fase "SBY-nomics". Hasil analisa kuantitatif menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga sudah waktunya pemerintah mendorong pengeluaran pemerintah ke belanja sektor publik. Secara simultan, variabel FDI memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat menstimulus masuknya FDI ke lndonesia

Vol. 19 / No. 4 - Desember 2014

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Penelitian dilatarbelakangi munculnya tuntutan diberikannya status otsus bagi Provinsi Bali dan beberapa provinsi di daerah kepulauan. Sekalipun pada awalnya otsus lahir dari sejarah negara federal, namun dalam konteks negara kesatuan, kehadiran otsus tetap relevan bagi sebuah negara kesatuan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan pemberian otsus bagi setiap daerah {provinsi) yang memiliki kekhususan untuk diberikan otonomi yang berasal dari kekhususannya tersebut. Persyaratannya yaitu ada bukti bahwa dengan peraturan otonomi yang ada sulit meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil penelitian ini juga merekomendasikan agar DPR dan Kementerian Dalam Negeri segera merespons tuntutan otsus bagi sebuah daerah.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
politik negara seperti dicerminkan eksperimentasi rezim terhadap desentralisasi dalam sistem pemerintahan cenderung tergantung pada dinamika sistem politik. Sejarah politik desentralisasi di Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan interaksi di antara masing-masing komponen. Deskripsi dokumen sejarah membuktikan bahwa hubungan negara terhadap masyarakat madani dan konstruksi dari derajat demokratisasi tampil menjadi substansi penentu dalam setiap model sistem politik yang dianut. Setiap rezim perlu memperkuat konsensus di antara elit, peluang bagi partisipasi publik, dan komitmen terhadap keragaman di tengah tataran pembentukan negara ketika mempertimbangkan substansi tersebut.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Status kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Tulisan ini menganalisis statu: kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional dan bagaimana status kewarganegaraan ganda menurut UL No.12 Tahun 2006 serta bagaimana status kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia. Hasil analisis mengungkapkar bahwa status kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional diatur: dalam beberapa konvensi internasional antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik. Status kewarganegaraar ganda menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berumur 18 tahun. Sedangkan status kewarganegaraar ganda bagi diaspora Indonesia meghadapi kendala terkait dengan pendekatan hukum perdata internasional yakn dengan prinsip nasionalitas dan UU No.12 Tahun 2006. Oleh karena itu pendekatan keimigrasian dapat menjad alternatif utama bagi diaspora lndonesia.

Penulis: Fajar Laksono Soeroso

Abstrak:
Mekanisme hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saat ini diatur dalam perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Dalam perkembangan praktiknya, Perma tersebut dianggap befum memadai mewujudkan proses peradilan yangfair dan terbuka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Tulisan ini mengemukakan pentingnya pembaruan terhadap Perma Ll2OtL sekaligus mengemukakan pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pembaruan. Dalam upaya melakukan pembaruan tersebut, terdapat beberapa catatan terhadap Perma tersebulL/20Lt yakni terkait dengan mekanisme pengujian yang tanpa persidangan terbuka, ketidakjelasan waktu dalam proses dan tahapan peradilan, Pemohon harus membayar biaya perkara, soal pengucapan dan isi putusan, sifat putusan yang tidak serta merta berlaku, dan tidak adanya mekanisme peninjauan kembali. Untuk melakukan pembaruan tersebut, terdapat 4 (empat) cara yang dapat ditempuh dalam rangka pembaruan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah MK, yaitu (1) menyerahkan perubahan Perma pada Mahkamah Agung, (2) melalui pengajuan uji materi Perma Nomor l Tahun 2011, (3) mendorong pengaturan ke jalur legislasi, serta (4) melalui uji tafsir UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah Konstitusi.

Vol. 18 / No. 1 - Maret 2013

Penulis:

Abstrak:
Dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2010 praperadilan akan diganti dengan hakim komisaris karena praperadilan dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya. Rencana pengaturan hakim komisaris tersebut menimbulkan polemik. Hal itulah yang melatarbelakangi penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini. Berdasarkan hasil penelitian, Kepolisian yang menjadi obyek pemeriksaan merasa akan mendapat banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik. Di samping itu, eksistensi hakim komisaris menimbulkan permasalahan seperti kurangnya jumlah hakim yang saat ini sudah menjadi kendala dan tempat kedudukannya yang sulit dijangkau oleh penyidik. Berdasarkan perbandingan kebaikan dan kelemahan pengaturan hakim komisaris, maka kesimpulan tulisan ini adalah lebih baik tetap menerapkan sistem praperadilan namun ketentuannya perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut antara lain penambahan kewenangan praperadilan untuk memeriksa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik secara tidak sah.

Penulis:

Abstrak:
Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 dimaksudkan agar perkebunan tidak hanya menguntungkan perusahaan perkebunan, melainkan juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun pelaksanaan Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 belum berjalan dengan baik. Melalui penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan metode kualitatif diperoleh hasil belum optimalnya pelaksanaan Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 disebabkan ketentuan tersebut memiliki kelemahan diantaranya tidak jelas apa yang dimaksud dengan “masyarakat sekitar”, tidak jelas subyek hukum yang dikenai kewajiban, dan juga tidak jelas luas dan lokasi kebun yang harus dibangun. Selain itu, pembangunan kebun kurang memberikan manfaat kepada masyarakat karena umumnya menggunakan pola kredit. Penegakan hukum terhadap Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 juga kurang optimal karena pengawasan belum dilaksanakan dengan baik, tidak adanya ketentuan sanksi dan adanya upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal. Untuk itu ketentuan Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 perlu dikaji, direvisi, dan diatur dalam UU agar memiliki daya ikat yang lebih kuat.

Penulis:

Abstrak:
Sampai saat ini tindak kekerasan terhadap perempuan masih menjadi salah satu persoalan krusial. Kasus kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam segala ranah kehidupan dan menimpa perempuan dari semua strata sosial. Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula di tingkat daerah, terdapat beberapa peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus KDRT dan trafiking masih menjadi permasalahan utama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Meskipun kedua provinsi ini telah memiliki beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan, namun masih terdapat beberapa kendala dalam mengatasi permasalahan ini, antara lain kompleksitas masalah trafiking dan kendala geografis.

Penulis:

Abstrak:
Kebijakan pengembangan bahan bakar nabati/BBN (biofuel) belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian bauran energi nasional meskipun bahan baku BBN cukup potensial, khususnya minyak sawit (CPO). Terbatasnya kemauan politik pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, ketersediaan bahan baku secara berkesinambungan, infrastruktur dan kelembagaan penunjang turut memberikan andil atas kondisi ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode analisisnya bersifat kualitatif dan didasarkan pada data primer yang dikumpulkan melalui interview mendalam di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, serta data sekunder dari sejumlah dokumen terkait. Dari analisis data tersebut disimpulkan bahwa meskipun kebijakan pengembangan BBN tidak berjalan di kedua provinsi tersebut, kegiatan konversi lahan secara besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit secara tidak langsung telah berperan dalam mendorong tingkat deforestasi di sana. Di atas itu semua, sementara kebijakan pengembangan BBN belum dilaksanakan di kedua provinsi tersebut, kebijakan pengurangan deforestasi secara nasional tidak turut mempengaruhi kinerja kebijakan pengembangan BBN secara nasional.

Penulis:

Abstrak:
Kesejahteraan hewan merupakan salah satu isu baru dalam hubungan internasional yang perlu menjadi perhatian. Setiap negara dapat mempunyai kebijakan dan implementasi domestik yang berbeda-beda terhadap isu kesejahteraan hewan. Isu tersebut membawa konsekuensi baru terhadap interaksi antar-negara, termasuk hubungan bilateral Indonesia - Australia. Penelitian ini menunjukan bahwa isu baru ini dapat menyebabkan terjadinya kesinambungan dan perubahan dalam hubungan antar-negara. Negara-negara yang terletak berdekatan dalam suatu kawasan memiliki potensi konflik yang lebih besar dibanding negara yang saling berjauhan. Perbedaan kebijakan kesejahteraan hewan antara Indonesia dengan Australia menyebabkan terjadinya ketegangan politik dalam hubungan bilateral kedua negara. Ketegangan politik mereda karena adanya kepentingan ekonomi yang sama.

Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Dalam tulisan yang merupakan hasil penelitian ini diungkapkan bahwa peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) cenderung kurang signifikan dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dalam tahapan proses penetapan pasangan calon. Studi menunjukkan bahwa Panwas menjadi kelembagaan yang tidak strategis karena adanya persoalan kelangkaan internal sumber daya pendukung dan ketergantungan secara eksternal terhadap fasilitasi dari pemerintah lokal.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
degradasi lingkungan dan pemanasan dan perubahan iklim global semakin memperlihatkan implikasi yang luas belakangan ini, termasuk sektor keamanan. Temuan terhadap studi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran para pengambil kebijakan di Indonesia terhadap implikasi degradasi lingkungan dan pemanasan dan perubahan iklim global atas sektor keamanan.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
otonomi perguruan tinggi merupakan bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi yang perlu diatur secara tegas dan jelas agar tidak merugikan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan tanpa menghilangkan esensi tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
penulis menekankan perlunya dilakukan kajian dan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 2004 dan Perda No. 2 Tahun 2004 agar TKI benar-benar terlindungi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan di samping belum semua aturan pelaksanaan terbentuk, sehingga belum dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk aspek penegakan hukumnya.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Meskipun dinilai berhasil dalam melaksanakan beberapa program yang berpihak kepada rakyat, seperti program pendidikan gratis dan pemberian subsidi kesehatan kepada masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah di kabupaten ini belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala dalam implementasi PUG antara lain masih rendahnya political will pemerintah daerah untuk mengimplementasikan PUG, faktor kelembagaan, masalah pendanaan.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah dengan dimensi membimbing, membuat struktur, dan fasilitasi aktivitas dan hubungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

Penulis:

Abstrak:
Dari studi yang dilakukan penulis ditemukan bahwa tenaga kerja lokal berasal dari migrasi domestik, khususnya dari Jawa. Penduduk setempat tidak memiliki peran penting dalam perkembangan industri. Sebaliknya, peran tenaga kerja asing menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa ukuran akuntabilitas BUMD seharusnya merujuk pada perusahaan swasta. Pertanggungjawaban politik kinerja BUMD harus dikurangi untuk memberikan ruang yang luas bagi perkembangan BUMD menjadi perusahaan yang profesional dan kompetitif.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →