Jurnal Kajian

Vol. 19 / No. 2 - Juni 2014

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
pendetegasian wewenang pemberian tzin Usaha ,"^lnti::." (lUP) kepada Bupati/Walikota telah menimbulkan masalah. Melalui penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisa secara kualitatif, diperoleh hasil bahwa IUP bermasalah juga terjadi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Beberapa alasan adalah adanya motivasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan motif "balas jasa" kepada pendukung pada pemilihan kepala daerah. Untuk mengatasi IUP bermasalah, telah dilakukan cleor and cleon; pengawasan; dan moratorium pemberian lUP. Namun upaya tersebut belum optimal. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi IUP bermasalah, yaitu pembentukan perda RT/RW; tindakan tegas kepada bupati/walikota dan penambang yang melanggar aturan; sinkronisasi dan harmonisasi UU No.4Tahun 2009 dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan pengawasan melekat.

Penulis: Supono

Abstrak:
Salah satu tujuan utama dari UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) adalah terwujudnya institusi/lembaga dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, termasuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHl). Asas tersebut merupakan padanan dari asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Tulisan ini mendeskripsikan beberapa indikator untuk menilai keberhasilan PHI dalam menerapkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah. Sebagai institusi yang telah berinteraksi dengan masyarakat selama 10 tahun sejak diundangkannya UU PPHI pada tanggal 14 Januari 2004, hasil analisis menunjukkan bahwa PHI tak terlepas dari berbagai kendala dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil, dan murah'

Penulis: R. Yando Zakaria

Abstrak:
Sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, negara telah mengakui keberadaan kesatuan masyarakt hukum adat berikut hak-hak asal-usul yang melekat kepadanya. Namun, hampir tidak ada perangkat peratura perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur pelaksanaannya. Akibatnya, di tingkat lapangan terja( penyangkalan yang berlanjut terus menerus. Sementara perdebatan tentang definisi, terlebih tentang kriteria da indikator yang digunakan dalam proses pengakuan itu terus berlangsung. Berangkat dari gugatan Aliansi Masyara: Adat bersama dua komunitas masyarakat hukum adat yang berasal di Riau dan Jawa Barat atas beberapa pasal yan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah Konstistusi tela mengeluarkan putusan MK 35 Tahun 20t2. putusan ini tidak saja bermakna untuk menyelesaikan masalah yan terkandung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun lebih jauh mengandung pul putusan-putusan dan pandangan-pandangan Mahkamah atas apa yang disebut sebagai Masyarakat Hukum Ada termasuk kriteria dan mekanisme pengaturannya. Tulisan ini mengungkap 5 pelajaran penting dari Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 35 Tahun 2014 terkait kejelasan tentang pengertian, kriteria, dan mekanisme pengakuan atE masyarakat hukum adat itu.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Tulisan ini menganalisis bagaimana keb'rjakan fiskal dan bagaimana pelaksanaan transparansi pengelolaan fiskalyang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan aturan internasional terutama IMF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari studi literatur yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa keb'rjakan fiskal Indonesia mempunyai dua prioritas. Prioritas pertama adalah mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan prioritas kedua adalah mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan transparansi fiskal melalui perbaikan rancangan dan implementasi peraturan, sistem dan prosedur akuntansi serta administrasi, namun masih terdapat beberapa kelemahan seperti yang terjadi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Production Sharing pada kontrak-kontrak kerja Migas, pengelolaan PNBP, dan pengaturan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Gubernur DKI Jakarta periode 2ot2-2oL6 Joko widodo banyak melakukan langkah-langkah unik untuk merombak kinerja pemerintah daerahnya. Tindakan yang dilakukannya dipusatkan pada peningkatan praktek good governonce' Mengingat peningkatan good governonce menuntut adanya politicol will yang kuat untuk mengimplementasikannya, maka kalian mengenai Uagaimana Gubernur Joko Widodo menggunakan kekuasaan politiknya untuk mewujudkan good governonce di DKt Jakarta menjadi penting. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gubernur Joko Widodo belum terlalu kuat dalam mengimplementasikan kekuasaan politiknya bagi peningkatan good governonce dari sisi rule of low, transparansi, consensus orientotion' akuntabif itas, dan strotegic vision.

Vol. 19 / No. 3 - September 2014

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Aktivitas gerakan separatis papua terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk melalui aksi yang dilakukan di dunia internasional. Tulisan ini bagian dari riset yang dilakukan tahun 2014, dengan pengumpulan data di Jakarta dan papua, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan ahli dan para pemangku kepentingan yang beragam. pengumpulan data dan observasijuga dilakukan di Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, dan Kota Manokwari' penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengcross-check data sekunder dan primer yang diperoleh dari wawancara secara mendalam, setelah terlebih dulu dipilah.Temuan penelitian mengungkap semakin aktifnya kegiatan gerakan separatis Papua di fora internasional, dengan berupaya terus mencari kesempatan dan membangun opini dan pengaruh mereka. Pemerintah Indonesia berupaya merespons secara moderat untuk mencapai tujuannya dalam meredam dampak internasional Vang diakibatkannya.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Masalah ketersediaan obat menjadi isu yang sangat aktual di Indonesia sejak diberlakukannya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian tentang ketersediaan obat di Kota Banda Aceh dan Kota Jayapura dilakukan dengan metode kualitatif dan dianalisis dengan mengaplikasikan teori dan konsep kebijakan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas ketersediaan obat, yaitu: faktor kesiapan pemerintah lokal, faktor sumber daya manusia, dan faktor pendukung berupa peraturan pelaksanaan.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang merupakan salah satu RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2014 tidak berhasil diselesaikan pembahasannya. Terdapat satu fraksi yang belum dapat menerima RUU ini sebagai RUU Inisiatif DPR Rl, dan satu fraksi lain yang secara tegas menolak RUU KKG. Dari sisi substansi, adanya UU KKG sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk mencapai KKG dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. UU KKG diperlukan untuk mempercepat pencapaian persamaan substantif dan kesempatan yang sama antara lakilaki dan perempuan dalam menikmati hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini perlu mengingat, meskipun perlindungan hak perempuan tefah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksananya, namun, dalam kenyataan, masih terdapat kesenjangan dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan, terutama diskriminasi berbasis gender dan kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, proses pembahasan RUU KKG yang telah dimulai oleh DPR Rl periode 20O9-2OL4 perlu dilanjutkan kembali oleh DPR Rl periode berikutnya.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terkait erat dengan dinamika peredaran jumlah uang yang beredar di masyarakat, tingkat pendapatan, suku bunga dan kondisi perekonomian, seperti dalam krisis ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh variabel-variabel ekonomi seperti jumlah uang yang beredar, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan krisis ekonomi terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Data yang digunakan berupa data time series dari triwulan 1 tahun 2000 hingga triwulan 2 tahun 2014. Metode yang digunakan adalah Ordinory Leost Squore (OLS) dilengkapi dengan uji-uji statistik seperti uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji-t dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan variabel-variabel independen seperti jumlah uang beredar, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, dan krisis ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah, kecuali variabel tingkat suku bunga, seluruh variabel independen memiliki tanda koefisien sesuai hipotesis, Berdasarkan uji-F semua variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama pembangunan dan pencapaian tujuan ke masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oteh berbagai faktor, di antaranya pengeluaran pemerintah dan FDl. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dan FDI yang masuk ke Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase "orde baru", fase ,,krisis dan pemulihan" serta fase "SBY-nomics". Hasil analisa kuantitatif menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga sudah waktunya pemerintah mendorong pengeluaran pemerintah ke belanja sektor publik. Secara simultan, variabel FDI memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang dapat menstimulus masuknya FDI ke lndonesia

Vol. 19 / No. 4 - Desember 2014

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2013. Penelitian dilatarbelakangi munculnya tuntutan diberikannya status otsus bagi Provinsi Bali dan beberapa provinsi di daerah kepulauan. Sekalipun pada awalnya otsus lahir dari sejarah negara federal, namun dalam konteks negara kesatuan, kehadiran otsus tetap relevan bagi sebuah negara kesatuan. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan pemberian otsus bagi setiap daerah {provinsi) yang memiliki kekhususan untuk diberikan otonomi yang berasal dari kekhususannya tersebut. Persyaratannya yaitu ada bukti bahwa dengan peraturan otonomi yang ada sulit meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hasil penelitian ini juga merekomendasikan agar DPR dan Kementerian Dalam Negeri segera merespons tuntutan otsus bagi sebuah daerah.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
politik negara seperti dicerminkan eksperimentasi rezim terhadap desentralisasi dalam sistem pemerintahan cenderung tergantung pada dinamika sistem politik. Sejarah politik desentralisasi di Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan interaksi di antara masing-masing komponen. Deskripsi dokumen sejarah membuktikan bahwa hubungan negara terhadap masyarakat madani dan konstruksi dari derajat demokratisasi tampil menjadi substansi penentu dalam setiap model sistem politik yang dianut. Setiap rezim perlu memperkuat konsensus di antara elit, peluang bagi partisipasi publik, dan komitmen terhadap keragaman di tengah tataran pembentukan negara ketika mempertimbangkan substansi tersebut.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Status kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Tulisan ini menganalisis statu: kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional dan bagaimana status kewarganegaraan ganda menurut UL No.12 Tahun 2006 serta bagaimana status kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia. Hasil analisis mengungkapkar bahwa status kewarganegaraan dalam perspektif hukum internasional diatur: dalam beberapa konvensi internasional antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan tentang Hak Sipil dan Politik. Status kewarganegaraar ganda menurut UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menerapkan asas kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak sampai berumur 18 tahun. Sedangkan status kewarganegaraar ganda bagi diaspora Indonesia meghadapi kendala terkait dengan pendekatan hukum perdata internasional yakn dengan prinsip nasionalitas dan UU No.12 Tahun 2006. Oleh karena itu pendekatan keimigrasian dapat menjad alternatif utama bagi diaspora lndonesia.

Penulis: Fajar Laksono Soeroso

Abstrak:
Mekanisme hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang saat ini diatur dalam perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Dalam perkembangan praktiknya, Perma tersebut dianggap befum memadai mewujudkan proses peradilan yangfair dan terbuka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Tulisan ini mengemukakan pentingnya pembaruan terhadap Perma Ll2OtL sekaligus mengemukakan pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk melakukan pembaruan. Dalam upaya melakukan pembaruan tersebut, terdapat beberapa catatan terhadap Perma tersebulL/20Lt yakni terkait dengan mekanisme pengujian yang tanpa persidangan terbuka, ketidakjelasan waktu dalam proses dan tahapan peradilan, Pemohon harus membayar biaya perkara, soal pengucapan dan isi putusan, sifat putusan yang tidak serta merta berlaku, dan tidak adanya mekanisme peninjauan kembali. Untuk melakukan pembaruan tersebut, terdapat 4 (empat) cara yang dapat ditempuh dalam rangka pembaruan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah MK, yaitu (1) menyerahkan perubahan Perma pada Mahkamah Agung, (2) melalui pengajuan uji materi Perma Nomor l Tahun 2011, (3) mendorong pengaturan ke jalur legislasi, serta (4) melalui uji tafsir UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman di Mahkamah Konstitusi.

Vol. 18 / No. 1 - Maret 2013

Penulis:

Abstrak:

Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Dalam tulisan yang merupakan hasil penelitian ini diungkapkan bahwa peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) cenderung kurang signifikan dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dalam tahapan proses penetapan pasangan calon. Studi menunjukkan bahwa Panwas menjadi kelembagaan yang tidak strategis karena adanya persoalan kelangkaan internal sumber daya pendukung dan ketergantungan secara eksternal terhadap fasilitasi dari pemerintah lokal.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
degradasi lingkungan dan pemanasan dan perubahan iklim global semakin memperlihatkan implikasi yang luas belakangan ini, termasuk sektor keamanan. Temuan terhadap studi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran para pengambil kebijakan di Indonesia terhadap implikasi degradasi lingkungan dan pemanasan dan perubahan iklim global atas sektor keamanan.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
otonomi perguruan tinggi merupakan bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi yang perlu diatur secara tegas dan jelas agar tidak merugikan hak warga negara dalam memperoleh pendidikan tanpa menghilangkan esensi tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
penulis menekankan perlunya dilakukan kajian dan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 2004 dan Perda No. 2 Tahun 2004 agar TKI benar-benar terlindungi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kedua peraturan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan di samping belum semua aturan pelaksanaan terbentuk, sehingga belum dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk aspek penegakan hukumnya.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Meskipun dinilai berhasil dalam melaksanakan beberapa program yang berpihak kepada rakyat, seperti program pendidikan gratis dan pemberian subsidi kesehatan kepada masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah di kabupaten ini belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala dalam implementasi PUG antara lain masih rendahnya political will pemerintah daerah untuk mengimplementasikan PUG, faktor kelembagaan, masalah pendanaan.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah dengan dimensi membimbing, membuat struktur, dan fasilitasi aktivitas dan hubungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa ukuran akuntabilitas BUMD seharusnya merujuk pada perusahaan swasta. Pertanggungjawaban politik kinerja BUMD harus dikurangi untuk memberikan ruang yang luas bagi perkembangan BUMD menjadi perusahaan yang profesional dan kompetitif.

Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan anggaran dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang tepat, yaitu Bupati, KPU Kabupaten Jembrana dan Panwaslu. Namun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak melibatkan partisipasi publik. Dalam pelaksanaan anggaran, peran Bupati Jembrana lebih besar dibandingkan dengan peran pelaksana anggaran, yaitu KPU daerah dan Panwaslu. Oleh karena itu tulisan ini merekomendasikan untuk menempatkan anggaran Pemilukada dalam APBN

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti tentang upaya meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal melalui Pemilukada. Meskipun dalam konteks hirarki pemerintahan, bupati/walikota adalah “bawahan” gubernur yang juga merupakan wakil Pemerintah di daerah, namun kedua pemimpin tersebut dipilih langsung dan para bupati/walikota merasa punya legitimasi, sehingga gubernur tidak berhak memerintah. Tetapi gubernur juga memiliki kewenangan dalam konteks koordinasi di wilayahnya. Akibatnya, terdapat gagasan gubernur kembali dipilih DPRD agar tidak muncul potensi konflik horisontal dan besarnya anggaran.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Dalam tulisan ini dipaparkan bahwa gejala deindustrialisasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain tingkat penyerapan tenaga kerja ke sektor industri, menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan penurunan jumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri. Dampak deindustrialisasi adalah semakin berpotensinya negara Indonesia menjadi negara yang konsumtif, meningkatkan ketergantungan kepada negara-negara pengekspor barang manufaktur, sulitnya melakukan reindustrialisasi, dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
hasil penelitian menyatakan bahwa Provinsi Papua memberikan respons positif terhadap implementasi LoI, dan perannya dalam tahapan LoI berikutnya dapat memperkuat pemenuhan komitmen Indonesia dalam penurunan emisi global. Namun demikian, dalam hal terpilih sebagai tempat percontohan REDD+ tahap berikutnya, pemerintah kiranya perlu mengkompromikan sejumlah hal terkait dengan konteks kepentingan pelaksanaannya di lapangan dan peran provinsi itu dalam pengelolaan hutan selama ini.

Penulis: Mohammad A Musa'ad

Abstrak:
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan struktur dan kewenangan pemerintahan dalam kerangka otonomi khusus di Papua cenderung bersifat simbolik, parsial dan normatif. Selain itu melalui pemberlakuan kebijakan otonomi khusus, Provinsi Papua berhak atas sejumlah kewenangan yang bersifat eksklusif, yakni kewenangan yang hanya dimiliki oleh Provinsi Papua dan tidak dimiliki oleh Provinsi lainnya di Indonesia (kecuali Provinsi Aceh).

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pembuatan akta secara elektronik baik dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru maupun dengan merevisi UU ITE dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
intelijen negara yang profesional adalah yang selalu siap dan mampu mengantisipasi berbagai ancaman yang tiba-tiba, sehingga dengan cepat memberikan deteksi dan peringatan dini guna memberikan masukan kepada Presiden untuk merumuskan kebijakan keamanan nasional yang dibutuhkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembatasan informasi, jenis-jenis informasi intelijen, masa kerahasiaan informasi intelijen dan akuntabilitas informasi intelijen perlu diatur agar pelaksanaannya tetap memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Vol. 16 / No. 3 - September 2011

Penulis:

Abstrak:

Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang korelasi positif antara terpenuhinya akses politik publik dalam pemerintahan dengan penegakkan akuntabilitas publik aparat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam era otonomi daerah. Namun demikian, kentalnya paradigma keamanan negara dan konteks dinamika sosial politik lokal menjadikan akses tersebut lemah dalam pelaksanaannya

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Dari hasil penelitian ini didapati adanya hubungan yang kuat antara program-pogram pemberdayaan masyarakat dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Hubungan itu diyakini akan semakin kuat jika partisipasi masyarakat dimulai dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai prasyarat menuju masyarakat yang mandiri dan aspiratif.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Perdagangan dan Penyelundupan Orang dalam Hubungan Indonesia-Malaysia”, menguatkan kebenaran umum bahwa isu perdagangan dan penyelundupan orang dari Indonesia ke Malaysia sebenarnya sudah masuk pada kategori masalah keamanan terutama jika dilihat dari sisi dampaknya bagi Indonesia. Namun demikian, masih kuatnya pendekatan peaceful coexistence menjadikan isu tersebut masih ditangani secara normatif.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tulisan ini mendiskusikan tentang semakin kuatnya fenomena kejahatan transnasional sebagai sebuah ancaman baru bagi keamanan nasional. Penulis mendapati temuan bahwa pemahaman secara menyeluruh terhadap latar belakang dan motivasi para imigran gelap menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka penanganan masalah ini.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
penulis mendapatkan temuan bahwa sebagian partai politik telah memenuhi keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan partai. Tiga parpol yang diteliti juga telah memenuhi keterwakilan 30% untuk perempuan dalam penyusunan daftar bakal calon dan penerapan zipper system. Dalam analisisnya, penulis menyimpulkan bahwa kekhawatirkan tentang menurunnya efektivitas affirmative action tidak sepenuhnya terbukti pasca-Putusan MK.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Penulis menyoroti efektifitas strategi pencitraan yang dilakukan Partai Golkar, PDIP dan PKS. Menurut penulis, masih ada beberapa faktor yang membuat strategi pencitraan ketiga partai tersebut belum efektif. Oleh karena itu, sebagai salah satu academic menu for choice, penulis merekomendasikan beberapa hal terkait dengan upaya menaikan citra-partai politik secara praktis

Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pembentukan dan pengelolaan BUMD/Perusda hendaknya harus dilihat dari kepentingan dalam tujuannya yang benar-benar memiliki kepentingan bagi masyarakat umum agar penyertaan modal yang diberikan pemda tidak hanya untuk mencari keuntungan. Pembentukan dan pengelolaan BPD-BPD sudah sangat jelas aturan dan regulasinya. Pengelolaan BPD sangat terkait dengan UU Perbankan dan UU Perseroan Terbatas, sehingga BPD, harus mengikuti regulasi, dimana pengelolaannya harus profesional. Kegiatan usaha BPD memiliki eksternalitas rendah, namun bisa dilakukan rekstrukturisasi atau penjualan saham.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Arus bebas informasi sebagai konsekuensi dari globalisasi menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Peran komputer dan internet menjadi sangat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, ruang, dan waktu. Selain itu, perkembangan teknologi telah menimbulkan dampak pada perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi. Ada kemajuan yang signifikan dalam perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan alat-alat telekomunikasi, seperti komputer dan internet.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Rumah susun (untuk selanjutnya disebut rusun) dibangun sebagai upaya pemerintah guna memenuhi masyarakat perkotaan akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat. Selain itu, rusun juga dijadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah pengadaan lahan yang sangat sulit didapat di wilayah-wilayah kota-kota besar di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sangat padat penduduknya akibat urbanisasi. Kondisi seperti ini misalnya terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Di era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi secara tidak langsung telah menyebabkan negara mengalami kemajuan dengan pesat. Hal ini juga terjadi di dalam segala aspek kegiatan atau kepentingan yang sangat memerlukan jasa perbankan, khususnya yang terkait dengan dana, baik itu uang tunai maupun uang yang tersimpan dalam rekening pada suatu bank. Oleh karena itu kegiatan transfer dana (pemindahan, pengiriman, pembayaran uang) merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Penanganan konflik tidak bisa hanya didasarkan pada pendekatan keamanan dan negara tetapi juga perlu didasarkan pada pendekatan kultural. Konflik sosial yang terjadi Sambas Kalimantan Barat merupakan konflik etnik yang berakar pada perbedaan latar budaya, sehingga penanganannya juga harus berdasar pendekatan budaya. Dalam penanganan konflik sosial yang didasarkan atas pendekatan kultural, pelibatan unsur yang memiliki otoritas dalam masyarakat menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan, dan salah satu unsur masyarakat yang memiliki otoritas itu adalah tokoh agama

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Kebijakan pejabat Pemda untuk menentukan berapa lama suatu informasi dirahasiakan dialam proses pembuatan kebijakan, memang sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pejabat yang bersangkutan. Perlu indikator-indikator yang jelas bagi seorang pejabat Pemda untuk menentukan hal ini. Kondisi inilah yang seringkali menjadi kendala bagi pejabat Pemda untuk melakukan pengelolaan rahasia terbatas, termasuk berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merahasiakan informasi tersebut.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Perkembangan politik yang terjadi di Myanmar belakangan ini menunjukkan bahwa junta militer yang berkuasa tengah berusaha menempuh segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Berbagai langkah junta militer Myanmar tersebut telah menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional, termasuk negara-negara anggota ASEAN (di luar Myanmar), karena pemerintah Myanmar dianggap tidak berkeinginan untuk memajukan demokrasi, dan juga memajukan hak asasi manusia, sebagai sebuah nilai universal yang sudah seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di dunia.

Vol. 15 / No. 3 - September 2010

Penulis: Ratih D Adiputri

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bagaimana parlemen Inggris berupaya menunjukkan aspek-aspek parlemen yang baik ketika menghadapi kasus-kasus skandal keuangan di tahun 2009. Kajian dalam tulisan ini memperlihatkan, parlemen Inggris melalui penanganan krisis yang tepat dan cepat dapat mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu diikuti dengan reformasi keparlemenan yang bersifat jangka panjang. Tulisan ini jelas menampilkan pelajaran yang dapat dipetik dan diambil hikmahnya oleh DPR-RI yang pada saat ini juga sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan pentingnya peran dan posisi strategis Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong pertumbungan dan pembangunan ekonomi di daerah. Dalam keadaan persaingan yang ketat, BPD haruslah berupaya meningkatkan aset dan permodalannya, serta strategi untuk menjadikannya sebagai pelaku utama di pasar daerah, dan tidak sekedar menjadi pengikut saja. Tulisan ini lebih difokuskan pada kinerja keuangan masing-masing BPD di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bagaimana melalui perubahan ini ASEAN menjadi sebuah organisasi yang efektif karena semua keputusan yang diambilnya akan mengikat. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa di masa depan, keberhasilan kerjasama ASEAN tidak lagi ditentukan oleh para pemimpinnya saja tetapi juga oleh masyarakatnya.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara normatif berbagai kebijakan masing-masing pemerintah daerah tersebut telah mencerminkan peran sebuah sub-nasional yang signifikan dalam mendukung pemenuhan komitmen nasional terhadap Protokol Kyoto berdasarkan prinsip tanggungjawab bersama tetapi dibedakan. Hal ini menggambarkan adanya dukungan dan komitmen politik dalam rangka upaya pengurangan emisi GRK secara global. Kajian yang menggunakan ratifikasi Protokol Kyoto sebagai dasar penilaian ini menemukan bahwa peran positif sub-nasional ini secara normatif dan politis akan lebih efektif jika pemerintah pusat dan daerah lebih memberikan kemauan politisnya atas setiap kebijakan yang berkaitan dengan upaya konservasi.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Konsep konservasi lebih dimaknai sebagai perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistem daripada pemanfaatan yang dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan daya dukung sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar area konservasi sering dilihat sebagai perusak lingkungkan. Tulisan ini juga mengungkapkan bahwa desentralisasi melahirkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan kabupaten, sehingga kepentingan masyarakat di sekitar hutan terabaikan dan tingkat kesejahteraan mereka semakin menurun.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bahwa jaminan kepastian hukum diperlukan untuk meningkatkan penanaman modal. Untuk itu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang penanaman modal harus jelas dan harmonis. Namun, tulisan ini mengungkapkan bahwa tidak ada harmonisasi yang baik antara UU No. 25 Tahun 2007 dengan UU No. 32 Tahun 2004 dalam mengatur kewenangan di wilayah perbatasan.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →