Jurnal Kajian

Vol. 15 / No. 1 - Maret 2010

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si. ❖ DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si. ❖ Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Sali Susiana, S.Sos, M.Si. ❖ Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Tulisan ini mengulas tentang korelasi positif antara terpenuhinya akses politik publik dalam pemerintahan dengan penegakkan akuntabilitas publik aparat dan penguatan partisipasi masyarakat dalam era otonomi daerah. Namun demikian, kentalnya paradigma keamanan negara dan konteks dinamika sosial politik lokal menjadikan akses tersebut lemah dalam pelaksanaannya

Vol. 15 / No. 2 - Juni 2010

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H. ❖ Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A. ❖ Drs. Ahmad Budiman, M.Pd. ❖ Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Pembentukan dan pengelolaan BUMD/Perusda hendaknya harus dilihat dari kepentingan dalam tujuannya yang benar-benar memiliki kepentingan bagi masyarakat umum agar penyertaan modal yang diberikan pemda tidak hanya untuk mencari keuntungan. Pembentukan dan pengelolaan BPD-BPD sudah sangat jelas aturan dan regulasinya. Pengelolaan BPD sangat terkait dengan UU Perbankan dan UU Perseroan Terbatas, sehingga BPD, harus mengikuti regulasi, dimana pengelolaannya harus profesional. Kegiatan usaha BPD memiliki eksternalitas rendah, namun bisa dilakukan rekstrukturisasi atau penjualan saham.

Vol. 15 / No. 3 - September 2010

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M. ❖ Drs. Humphry Wangke, M.Si. ❖ Hariyadi, S.IP., MPP ❖ Dedeh Haryati, S.Sos., M.Si. ❖ Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Tulisan ini mengungkapkan bagaimana parlemen Inggris berupaya menunjukkan aspek-aspek parlemen yang baik ketika menghadapi kasus-kasus skandal keuangan di tahun 2009. Kajian dalam tulisan ini memperlihatkan, parlemen Inggris melalui penanganan krisis yang tepat dan cepat dapat mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu diikuti dengan reformasi keparlemenan yang bersifat jangka panjang. Tulisan ini jelas menampilkan pelajaran yang dapat dipetik dan diambil hikmahnya oleh DPR-RI yang pada saat ini juga sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat

Vol. 15 / No. 4 - Desember 2010

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si. ❖ Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si. ❖ Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A. ❖ Mandala Harefa, S.E., M.Si. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum.

Sekilas:
Netralitas birokrasi terhadap politik mengalami dinamika pasang surut yang tinggi. Catatan sejarah di Indonesia telah menunjukkan bahwa pusat kekuasaan pemerintahan, kehidupan kepartaian dan jajaran birokrasi adalah beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain terkait proses pengambilan kebijakan publik. Meskipun saling berhubungan, profesionalisme birokasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya. Pada tingkat daerah di saat pemilu, birokrasi justru menjadi ajang yang menarik untuk diperebutkan resources nya bagi setiap partai politik dan politisi yang saling bersaing. Hasil penelitian di Kabupaten Labuhan Batu, justru menunjukkan birokrasi setempat dalam pemilu legislatif 2009 masih bersikap tidak netral dan cenderung memihak pada kekuatan politik tertentu.

Vol. 16 / No. 1 - Maret 2011

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Sali Susiana, S.Sos, M.Si. ❖ DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si. ❖ Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. ❖ Suhartono, S.IP., M.P.P.

Sekilas:
Dalam tulisan yang merupakan hasil penelitian ini diungkapkan bahwa peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) cenderung kurang signifikan dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dalam tahapan proses penetapan pasangan calon. Studi menunjukkan bahwa Panwas menjadi kelembagaan yang tidak strategis karena adanya persoalan kelangkaan internal sumber daya pendukung dan ketergantungan secara eksternal terhadap fasilitasi dari pemerintah lokal.

Vol. 16 / No. 2 - Juni 2011

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si. ❖ Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. ❖ Rasbin, S.Tp., M.S.E. ❖ Hariyadi, S.IP., MPP ❖ Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. ❖ Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan anggaran dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang tepat, yaitu Bupati, KPU Kabupaten Jembrana dan Panwaslu. Namun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak melibatkan partisipasi publik. Dalam pelaksanaan anggaran, peran Bupati Jembrana lebih besar dibandingkan dengan peran pelaksana anggaran, yaitu KPU daerah dan Panwaslu. Oleh karena itu tulisan ini merekomendasikan untuk menempatkan anggaran Pemilukada dalam APBN

Vol. 18 / No. 1 - Maret 2013

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H. ❖ Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Sali Susiana, S.Sos, M.Si. ❖ Hariyadi, S.IP., MPP ❖ Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2010 praperadilan akan diganti dengan hakim komisaris karena praperadilan dianggap belum berjalan sebagaimana mestinya. Rencana pengaturan hakim komisaris tersebut menimbulkan polemik. Hal itulah yang melatarbelakangi penelitian yang menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini. Berdasarkan hasil penelitian, Kepolisian yang menjadi obyek pemeriksaan merasa akan mendapat banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik. Di samping itu, eksistensi hakim komisaris menimbulkan permasalahan seperti kurangnya jumlah hakim yang saat ini sudah menjadi kendala dan tempat kedudukannya yang sulit dijangkau oleh penyidik. Berdasarkan perbandingan kebaikan dan kelemahan pengaturan hakim komisaris, maka kesimpulan tulisan ini adalah lebih baik tetap menerapkan sistem praperadilan namun ketentuannya perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut antara lain penambahan kewenangan praperadilan untuk memeriksa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik secara tidak sah.

← Sebelumnya 1 2 3 ... Selanjutnya →