Jurnal Kajian

Vol. 22 / No. 1 - Maret 2017

Penulis: Syarifuddin

Abstrak:
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dulu bernama Badan Kehormatan (BK), adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI dalam menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD memiliki fungsi melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban anggota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Beberapa kasus pelanggaran kode etik sepanjang tahun 2015 seperti terlibatnya salah satu anggota DPR RI dalam skandal Freeport, perkelahian sesama anggota dewan, dan pertemuan ketua dan wakil ketua DPR RI dalam kampanye salah satu kandidat presiden Amerika Serikat berujung pada persidangan MKD dan pemberian sanksi. Beberapa sidang MKD mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR yang belum jelas keputusannya menjadi gambaran ketegasan MKD. Tulisan ini bertujuan memberikan masukan kepada MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap untuk bertindak tegas serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya pemantauan, pencegahan, penyelidikan dan pemberian sanksi tegas dalam meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Artikel ini menggunakan studi literatur dan studi kasus dalam pendekatan masalah.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta sebagai barometer penting dalam menentukan peta politik secara nasional. Selain petahana mencalonkan diri kembali, Pasangan Calon lainnya adalah Agus-Sylvi dan Anies-Sandiaga. Dari hasil kajian dengan metodologi studi pustaka/literatur dan observasi, ditemukan bahwa strategi penonjolan prestasi-prestasi kinerja Petahana yang dapat merubah birokrasi menjadi lebih efektif dan bersih, penataan kota yang lebih tersistematis dan terstruktur, dan ketegasan dalam memberantas korupsi, serta strategi mengkritik kebijakan Petahana yang “kurang manusiawi”, sebagaimana yang dipakai oleh Pasangan Agus-Sylvi, masih kalah efektif dengan strategi isu SARA yang diandalkan oleh Pasangan Anies-Sandiaga. Realitas ini menghasilkan pembelajaran politik bagi calon-calon pemimpin politik selanjutnya, dan, di sisi lain, menyadarkan bahwa UU Pemilu perlu disempurnakan untuk dapat menyikapi konten SARA dalam kampanye, khususnya di media sosial, agar tidak membahayakan persatuan bangsa.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Upaya global dan dukungan kemauan politik nasional untuk revolusi energi terbarukan menjadi kebutuhan yang semakin signifikan di masa depan sebagai instrumen mitigasi iklim. Untuk mencapai tujuan ini, tata kelola global harus dibuat lebih demokratis, partisipatoris dan inklusif secara polisentris. Ulasan kritis terhadap tulisan “The Clean Energy Revolution: Fighting Climate Change With Innovation”, karya Sivaram & Norris (2016), menunjukkan bahwa upaya ini layak dilakukan seiring dengan tingginya tingkat konsumsi energi dunia, sementara target mitigasi iklim akan sulit tercapai, sekalipun target-target The Paris Agreement dilaksanakan. Sebagai negara dengan komitmen besar dalam pengembangan energi terbarukan dan berperan dalam mitigasi iklim, Indonesia berkepentingan terhadap diskursus upaya ini. Tantangannya terletak pada harus adanya kemauan politik pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintahan baru di AS, bagaimana pun akan mewarnai derajat legitimasi upaya ini di dalam negeri AS itu sendiri. Kondisi ini juga akan mempengaruhi tingkat legitimasinya secara nasional dan global dari upaya revolusioner ini.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Globalisasi di bidang perdagangan telah mendorong Indonesia untuk turut serta menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Muncul pendapat bahwa liberalisasi perdagangan justru akan menurunkan perekonomian. Hal ini menjadi perdebatan karena kebijakan liberalisasi perdagangan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Bagi Indonesia, liberalisasi perdagangan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan perekonomian. Karena itu, menjadi penting untuk menganalisis bagaimana dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan studi empiris sebelumnya, dilakukan analisis dengan menggunakan metode Error Correction Model, untuk mengetahui dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian di Indonesia selama periode tahun 2005-2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel kontrol makroekonomi yang digunakan adalah investasi dan inflasi. Data yang digunakan adalah data kuartalan yang bersumber dari BPS dan World Bank. Adapun hasil uji empiris menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan secara signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,05. Artinya, 1 persen kenaikan perubahan keterbukaan perdagangan menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,05 persen. Jika dilihat dari nilainya, dampaknya memang tidak terlalu besar. Tetapi, hal ini sudah cukup membuktikan bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan Indonesia selama ini mampu mendorong perekonomian. Untuk meningkatkan dampak positif ini, pemerintah perlu melakukan reformulasi kebijakan liberalisasi perdagangan yang dapat terus meningkatkan perekonomian Indonesia.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Indonesia menempati peringkat kedua dalam data jumlah kematian tertinggi akibat bencana alam di wilayah Asia Pasifik. Bencana yang terjadi di Indonesia membutuhkan penanganan yang baik, agar masyarakat yang tertimpa bencana mampu bangkit kembali. Dengan ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Penelitian ini mencoba meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme, jenis pendanaan, dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana di daerah serta mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penanggulangan bencana ditemukan beberapa masalah, yaitu kurangnya kesiapsiagaan beberapa daerah menghadapi potensi bencana, adanya bantuan yang tidak dapat dimanfaatkan korban pada tahap tanggap darurat bencana, ketergantungan daerah yang sangat besar pada BNPB, tumpang tindihnya kegiatan antar instansi pemerintah, dan beberapa permasalahan lain. Untuk mengatasi hal itu, beberapa hal harus diperhatikan, seperti perlunya penetapan definisi dan parameter yang jelas suatu kejadian dikatakan sebagai bencana. Pengategorian ini sangat penting karena akan berimplikasi pada banyak hal, seperti pendanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengalokasian sumber daya, menghindari kesewenangwenangan penggunaan anggaran oleh pihak-pihak terkait yang dapat berakibat pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi kegiatan penanggulangan bencana.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Negara di dunia sedang mengalami perubahan gelombang dari ekonomi berbasis pertanian pada fase awal hingga sekarang memasuki fase ekonomi kreatif. Termasuk Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi dan sumber daya ekonomi kreatif yang melimpah. Tulisan ini berdasarkan penelitian lapangan pada tahun 2016 dan memiliki tujuan untuk mengungkapkan perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, dan mengindentifikasi permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjawab permasalahan diatas. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa masalah yang menjadi penghambat ekonomi kreatif, diantaranya adalah aspek keuangan dan permodalan, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Aspek pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan langkah konkrit dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, di antaranya dengan mencari alternatif pembiayaan bagi ekonomi kreatif, mengembangkan konsep quatro helix model bagi pengembangan ekonomi kreatif, melakukan pemasaran dengan penekanan local brand dan melalui media sosial, serta bagian terpenting bagi pengembangan ekonomi kreatif adalah aspek HAKI. Kombinasi langkah tersebut, jika dijalankan dengan baik, dapat meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat.

Vol. 21 / No. 1 - Maret 2016

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Artikel yang merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris ini, membahas pengaturan tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang ada saat ini, penegakan hukumnya, dan pengaturan tindakan penghinaan terhadap pengadilan dalam RUU KUHP. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penghinaan terhadap pengadilan telah diatur dalam KUHP dan KUHAP. Namun, tidak banyak kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dikarenakan rumusan UU yang tidak secara eksplisit menyebutkan tindakan terkait penghinaan terhadap pengadilan. Hal itu dikarenakan tidak jelasnya hukum formal yang mengatur. Sementara ini RUU KUHP yang sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah memuat ketentuan tindak pidana terhadap proses peradilan secara memadai, meliputi criminal contempt of court dan civil contempt of court. Oleh karena itu, tindak pidana terhadap proses peradilan tidak perlu diatur dalam UU khusus, namun cukup dimuat dalam RUU KUHP, yang perlu disinkronkan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta tidak melanggar hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia sudah lebih dari satu dekade. Manfaat pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut harus bisa diketahui secara jelas. Studi-studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi secara umum masih belum mendapatkan kesimpulan yang konklusif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan metode estimasi panel fixed effect. Analisis didasarkan pada data time series tahunan yang mencakup periode waktu 2009 – 2013 terhadap 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriftif terhadap variabel stabilitas makroekonomi menunjukkan bahwa pada tahun 2013, indeks MI paling besar adalah Provinsi Banten sedangkan indeks MI paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan indeks tersebut, Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki ketidakstabilan makroekonomi yang paling tinggi sedangkan tingkat kestabilan makroekonomi yang tinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Studi ini juga menemukan bukti bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi tapi tidak signifikan. Artinya hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi tidak menunjukkan hubungan yang kuat.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Perkembangan perekonomian sutu negara dapat dilihat dari berbagai indikator makroekonomi. Diantara indikator makroekoomi tersebut adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menjadi perhatian bagi pemerintah. Karena tingkat inflasi yang tinggi dapat menggangu perekonomian dan menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga penelitian ini mencoba melakukan analisis perkembangan inflasi di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dan melakukan analisis pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitaif dengan menggunakan data periode tahun 2004-2014. Perkembangan inflasi di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan tren yang rendah dan stabil, dengan rata-rata inflasi pada periode tersebut adalah 7,23% per tahun. Hasil analisis regresi VECM pada persamaan jangka panjang dihasilkan bahwa variabel output gap, nilai tukar, jumlah uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laju inflasi. Hasil yang sama juga untuk persamaan jangka pendek. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan variabel output gap, nilai tukar, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga BI dapat meningkatkan tingkat inflasi di Indonesia. Untuk itu maka dibutuhkan peran lebih pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengelola variabel makroekonomi, seperti nilai tukar, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dengan baik. Karena dengan variabel tersebut terkendali maka inflasi di Indonesia dapat terjaga. Serta mengendalikan dan meningkatkan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penulis: Lokot Zein Nasution

Abstrak:
Indonesia pernah merasakan swasembada pangan di dekade 1980-an, tetapi menurun tajam setelah tahun 1990-an. Momentum penurunan ini terjadi pasca diserahkannya sektor pertanian pada mekanisme pasar dan diubahnya BULOG yang berfungsi sebagai pengendali tata niaga menjadi Perum. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah: (i) untuk menelusuri perbedaan format kebijakan tata niaga sektor pertanian melalui BULOG pada masa sebelum dan sesudah menjadi Perum; dan (ii) memberikan arah bagaimana meningkatkan kinerja tata niaga sektor pertanian melalui peran dan fungsi BULOG. Dua tujuan ini digali melalui analisis deskriptif dari data sekunder dan dieksplorasi dengan studi literatur. Data sekunder didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Sementara studi literatur diperoleh dari pengumpulan buku dan jurnal terkait dengan sejarah perjalanan tata kelola BULOG, serta teori format kelembagaan tata niaga pertanian. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama penurunan kinerja sektor pertanian akibat kinerja tata niaga yang tidak optimal. Kinerja tata niaga yang buruk setelah BULOG menjadi Perum karena struktur pasar di level hulu yang bersifat monopsoni dan di level hilir yang bersifat oligopoli. Dengan demikian, harus dilakukan peningkatan kinerja tata niaga pertanian dengan dikembalikannya peran dan fungsi BULOG yang dapat dilakukan melalui BLU (Badan Layanan Umum). Transformasi ini harus berfungsi sebagai pengendali pasar hasilhasil pertanian, yang setidaknya melalui tiga kemampuan utama, yaitu: (i) sebagai pengendalian atau pengamanan harga bawah (floor price); (ii) pengendalian ekspor impor hasil pertanian; dan (iii) pendistribusian hasil pertanian secara efektif dan efisien. Tiga kemampuan tersebut dapat menjadi grand-design strategi peningkatan kinerja sektor pertanian yang ditandai dengan kesejahteraan petani sekaligus yang menguntungkan konsumen.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Untuk itu, puskesmas mempunyai andil yang besar untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Namun demikian, sampai saat ini, kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas sebagai salah satu faktor yang berpengaruh pada kualitas pelayanan puskesmas. Di sisi lain, kebijakan JKN mengakibatkan jumlah kunjungan pasien ke puskesmas semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan informan terpilih. Penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai ketersediaan tenaga kesehatan puskesmas guna memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya jumlah tenaga kesehatan di puskesmas, menjadikan beban kerja tenaga kesehatan puskesmas semakin tinggi dan tidak sesuai dengan tupoksi serta latar belakang pendidikannya. Sehingga pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan puskesmas. Untuk itu perlu dilakukan manajemen SDM yang nyata dan komprehensif.

Vol. 21 / No. 2 - Juni 2016

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Sejak tahun 2009 Indonesia telah memiliki serangkaian program perlindungan sosial sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, khususnya untuk mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin. Namun, ada beberapa masalah yang dihadapi seperti masih rendahnya tingkat ketepatan sasaran program dan komplementaritas antar program dalam menyasar kelompok yang berhak, dalam hal ini masalahnya adalah kelompok sasaran yang seharusnya menerima beberapa program perlindungan sosial sekaligus, ternyata hanya menerima kurang dari yang seharusnya. Oleh karena itu sangat diperlukan unifikasi data sebagai referensi bagi program perlindungan sosial dalam memilih peserta program. Dalam mengatasi hal tersebut TNP2K membangun Basis Data Terpadu (BDT). BDT memberikan hasil penetapan sasaran yang lebih baik. Dampaknya, 10 sampai 30 persen rumah tangga termiskin menerima manfaat lebih besar dari peningkatan cakupan tersebut dibandingkan mereka yang hampir miskin. Selain meningkatkan ketepatan sasaran masing-masing program, BDT juga bertujuan untuk memastikan rumah tangga menerima manfaat-manfaat pelengkap dari beberapa program. Selain itu, BDT mengurangi duplikasi biaya untuk seleksi penerima manfaat dan penargetan yang mencapai 0,5 persen dari belanja pemerintah pusat pada empat program bantuan sosial tingkat nasional (Jamkesmas/JKN, Raskin, BSM dan PKH) pada tahun 2012–2014. Keberadaan BDT merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada yakni meningkatkan kemampuan BDT untuk mengidentifikasi penerima manfaat, meningkatkan efektivitas program dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain adalah pemutakhiran data program yang meliputi pendaftaran dan klasifikasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membangun sistem penanganan pengaduan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Pertanian merupakan salah satu sektor penting penyumbang pertumbuhan ekonomi, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah, dari masa ke masa, mengembangkan sektor pertanian sampai saat ini. Pemberdayaan dan pengembangan pertanian perlu reformasi kebijakan, tidak hanya untuk meningkatkan produksi untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk ekspor. Peningkatan ekspor produk pertanian merupakan salah satu syarat utama menjadi negara pertanian kelas dunia. Kajian deskriptif analisis ini menggunakan metode riset kualitatif, dengan menggunakan data sekunder dari berbagai referensi buku, jurnal, surat kabar, dan berita di internet. Tulisan ini menyimpulkan cita-cita menjadi negara pertanian berkelas dunia dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian, sehingga menghasilkan surplus neraca pertanian. Pencapaian swasembada pertanian tidak cukup dan perlu upaya mencapai surplus produksi untuk tujuan ekspor agar dapat memperoleh devisa. Oleh karena itu, kebijakan pertanian ke depan tidak hanya fokus pada beberapa komoditas perkebunan saja, tetapi juga perlu peningkatan surplus produksi tanaman pangan, dan komoditas hortikultura di masa datang.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Globalisasi menuntut perusahaan untuk melakukan ekspansi internasional dalam rangka memenangkan persaingan global. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pengemban tugas memperoleh penerimaan negara, tidak lepas dari tuntutan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sektor BUMN yang memiliki potensi dan peluang untuk melakukan ekspansi internasional, mengkaji alternatif strategi, dan mengevaluasi pilihan strategi berdasar resiko terkecil. Analisis menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan sumber dari media daring. Temuan dari kajian ini mendukung argumen bahwa BUMN sektor telekomunikasi merupakan BUMN yang memiliki potensi dan peluang untuk melakukan ekspansi internasional dengan pilihan strategi lisensi- aliansi dan lisensi-joint venture. Sedangkan strategi lisensi-aliansi merupakan strategi dengan tingkat resiko terkecil, yang tetap berpotensi meningkatkan pendapatan BUMN sektor telekomunikasi.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Sumber Daya Genetik (SDG) merupakan bagian dari sumber daya hayati, dan Indonesia kaya akan SDG. Banyak masyarakat Indonesia melalui pengetahuan tradisionalnya melakukan pemanfaatan atas sumber daya genetik, baik untuk pemenuhan kebutuhan seharihari maupun untuk kegiatan ekonomi atau bisnis. Masalahnya, belum ada pengaturan terkait pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik, yang membuat masyarakat lokal ataupun masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut rentan terhadap terjadinya kejahatan biosperacy. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ende, NTT dan Kabupaten Jayapura, Papua, melihat bahwa upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait hal itu tidak dapat secara optimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Ke depan, melalui RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hal terkait sumber daya genetik dan pemanfaatannya, termasuk pengetahuan tradisional atas pemanfaatan sumber daya genetik, perlu diatur di dalamnya. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional atas pemanfaatan sumber daya genetik dapat dilakukan dengan memberikan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten, dengan menambahkan persyaratan disclosure requirement dalam pengajuan paten. Namun, ketentuan ini menuntut Pemerintah untuk melakukan pendataan dan pendaftaran atas pengetahuan tradisional terkait SDG yang ada di masyarakat, selain menetapkan keberadaan masyarakat adat atau masyarakat lokal dengan pengetahuan tradisionalnya tersebut dalam Peraturan Daerah.

Penulis: Suparman Zen Kemu

Abstrak:
Tujuan kajian ini adalah: (i) Untuk mengkaji seberapa rendah tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal, (ii) Untuk mendiskusikan penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal, (iii) Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dibuat dan akan dibuat oleh pemerintah dan otoritas pasar modal. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan studi pustaka. Sedangkan analisis dilakukan melalui penggunaan tabel, grafik, gambar dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Temuan dari kajian ini adalah: Pertama, tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal sangat rendah bahkan terendah di sektor keuangan sehingga berakibat rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pasar modal. Kedua, penyebab dari rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal adalah: (i) Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa untuk bertransaksi di pasar modal memerlukan modal besar (ratusan juta bahkan miliaran rupiah), (ii) kurangnya pengetahuan teknis mengenai pasar modal, (iii) persepsi masyarakat bahwa transaksi di bursa pasar modal bersifat judi dan mengandung riba dan hukumnya haram, (iv) adanya kejadian-kejadian yang merugikan para investor saham di bursa akibat adanya penipuan yang dilakukan oleh para pialang dimasa lalu menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat bahwa bermain saham di bursa rentan terhadap penipuan, (v) jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia di Otoritas Jasa Keuangan (0JK) dan Self Regulatory Organization (SRO) yang belum memadai dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal. Ketiga, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar modal seperti: (i) trilogi instrumen kebijakan OJK yaitu inklusi keuangan, literasi keuangan (termasuk pasar modal) dan perlindungan konsumen, (ii) kebijakan tiga pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan yakni: literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan dan pengembangan produk dan jasa keuangan, (iii) penyertaan pemerintah daerah dan institusi non pemerintah dalam melakuan sosialisasi sektor keuangan dan pasar modal kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan lembaga masyarakat non pemerintah lainnya seperti perbankan dan organisasi nir laba.

Vol. 21 / No. 3 - September 2016

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Meluasnya dengan cepat pengaruh ISIS/IS dan aksi-aksi terorisme internasional mereka, telah menimbulkan kekhawatiran dan sekaligus kewaspadaan aparat keamanan untuk merespon serangan mereka di Indonesia. Sebagai wilayah perjuangan ISIS/IS di Asia Tenggara, Indonesia selama ini potensial dengan aktivitas gerakan radikal yang keagamaan dan aksi-aksi terorisme mereka. Penelitian deskriptis analitis ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara secara mendalam. Penelitian lapangan dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah, terutama Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kota Palu dan Kabupaten Poso. Data-data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Temuan menunjukkan aksi-aksi terorisme ISIS/IS di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2015, dan mulai meningkat intensitasnya dalam tahun 2016 ini. Para pelaku, modus operandi, dan eksistensi mereka tidak dapat dilepaskan dari kelompok teroris internasional pro-Al-Qaeda. Penulis berpendapat, walaupun aksi-aksi mereka belum sebesar di mancanegara, namun aparat keamanan Indonesia harus meningkatkan kesiapan dan kemampuan untuk dapat melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara lebih efektif dan baik. Karena memberikan ancaman internasional dan bekerja dengan jejaring internasional, penulis merekomendasikan kerja sama internasional yang kuat untuk mengatasinya.

Penulis: Riyadi Santoso

Abstrak:
Tulisan ini berdasarkan penelitian studi kasus di Indonesia untuk kebijakan pengendalian tembakau (tobacco control policy), tahun 2010-2015. Dilatarbelakangi permasalahan dalam penentuan kebijakan pengendalian tembakau yang dikeluarkan oleh Pemerintah (proses dan dilema kebijakan), dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI, yang dilakukan peninjauan (revisi). Kerangka pikir kasus kebijakan ini mempertimbangkan berbagai aspek dan difokuskan pada penerimaan negara, kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan. Dengan metode penelitian kualitatif dan mempertimbangkan kreteria kasus, yakni aktual, penting, informasi dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi benturan kepentingan yang sangat kuat, antara pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga terjadi dilematis dalam penentuan kebijakan PMK RI. Disimpulkan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan untuk tujuan pengendalian tembakau dalam jangka pendek dan menengah, namun sangat penting tujuan pengendalian tembakau dalam jangka panjang. Pemerintah perlu mencari solusi alternatif penerimaan negara selain cukai hasil tembakau. Mengingat Indonesia, semakin maju secara ekonomi, pendidikan dan kesadaran kesehatan, dan disisi lain berada dalam pergaulan internasional.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Pengangguran dan kemiskinan itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dalam masyarakat. Karena dengan meningkatnya pengangguran maka secara otomatis tingkat kemiskinan di negeri ini juga akan meningkat. Pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan diharapkan mampu berperan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pemberdayaan sosial sebagai sebuah upaya yang pemerintah lakukan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan lebih ditonjolkan karena di dalamnya terkandung dua aspek yakni (1) penentuan nasib sendiri dimana masyarakat dengan kategori miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya; dan (2) pemerintah hanya menjadi fasilitator sedangkan pelakunya tetap masyarakat dengan status tersebut. Upaya menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama pentingnya. Karena jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah, begitupun sebaliknya.

Penulis: Ahmad Subhan

Abstrak:
Sejak akhir tahun 2013 telah terbentuk Komisi Informasi Daerah Provinsi Jambi namun ternyata masih banyak tantangan yang dihadapi lembaga ini. Salah satu yang terjadi adanya problem internal yaitu dualisme kepemimpinan sehingga berpengaruh pada kinerja lembaga dan hubungan disharmoni dengan pemerintah daerah. Kajian ini membahas tentang penguatan kelembagaan Komisi Informasi di Provinsi Jambi dalam konteks implementasi keterbukaan informasi publik. Kajian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen peraturan, pemberitaan dan pelaporan. Analisis lebih mengedepankan pendekatan institusionalisme dari aspek regulatif, normatif dan kognitif agar lebih mampu menawarkan kerangka kebijakan yang bersifat legal-formal. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi sudah memadai bagi lembaga KI Provinsi Jambi dengan adanya UU KIP dan berbagai peraturan pendukung lainnya. Dari aspek normatif menunjukkan bahwa Komisi belum sepenuhnya menjalankan kewenangan dalam hal menyediakan dukungan kebijakan berupa kebijakan umum, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Secara kognitif, sejauh ini masih belum terjalin persepsi yang sejalan dan koordinasi yang harmonis antara Komisi Informasi Provinsi dengan Pemerintah Daerah. Kedua lembaga pelaksana KIP tersebut mestinya mampu berjalan seiring sejalan dan harmonis karena keduanya saling bergantung satu sama lain dalam hal kewenangan penganggaran dan penyelesaian sengketa.

Penulis: Khrisnamurti

Abstrak:
Wisata bahari pada hahekatnya adalah bagaimana membentuk kesadaran tentang bagaimana menentukan sikap dalam melestarikan wilayah lautan dan pesisir di masa kini dan mendatang yang mengacu kepada pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism), yang berfokus untuk menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa mendatang dengan menerapkan prinsip layak secara ekonomi, lingkungan sosial , dan tepat guna secara teknologi. Perkembangan Pulau Tidung sebagai salah satu tujuan wisata khususnya wisata bahari telah berkembang secara signifikan dan sporadic. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya amenitas pariwisata yang dikelola secara individu maupun swasembada seperti penginapan jenis homestay, penyewaan perahu, usaha katering dan lain-lain. Hal tersebut berdampak positif secara ekonomi tetapi juga berdampak negatif dari segi lingkungan yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan Pulau Tidung, seperti tidak tertatanya lingkungan akibat banyaknya pembangunan di kawasan Pariwisata, rusaknya terumbu karang karena aktivitas wisatawan penyelam, semakin sedikitnya sumberdaya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasikan sejauh mana tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas wisata di pulau tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang akan menganalisis terkait dengan perubahan lingkungan alam yang terjadi di Pulau Tidung yang terkait dengan aktivitas pariwisata. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga dampak. Pertama, adanya perubahan visual di Pulau Tidung. Kedua, adanya penumpukan sampah di pulau Tidung. Ketiga, menyangkut perubahan kualitas air yang ada di Pulau Tidung serta perubahan lingkungan perairan khususnya terumbu karang yang diakibatkan karena tingginya aktivitas pariwisata seperti snorkeling yang dilakukan secara masal. Untuk itu, dibutuhkan peran Pemerintah yang senantiasa membuat regulasi yang tepat khususnya dalam pembangunan pariwisata di wilayah Pulau Tidung seperti pembangunan akomodasi jenis homestay, kegiatan wisata dan pengelolaan sampah dan air bersih agar pariwisata di Pulau Tidung serta tata kelola kegiatan wisata yang ramah lingkungan dan menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.

Vol. 21 / No. 4 - Desember 2016

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Penyelenggaraan Pilkada belum mendorong sirkulasi elit politik lokal secara demokratis. Hasil penelitian penulis dengan menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus terhadap dua daerah, yaitu Jambi dan Sulut saat Pilkada serentak 2015, menunjukkan gejala tersebut. Secara teoritis, sirkulasi elit politik merupakan substansi penting demokrasi yang tidak saja terkait lembaga politik pencalonannya, baik melalui jalur partai atau jalur perseorangan. Tetapi substansi ini juga ditentukan dari sudut penyelenggaranya, yaitu dari KPU dan pengawas pilkada. Temuan lapangan belum optimalnya instrumen sirkulasi elit melalui pilkada adalah diakibatkan oleh hubungan yang kurang kondusif antara KPU dan Panwas setempat, dominasi pragmatisme jalur pencalonan melalui partai, kuatnya oligarki elit pusat campur tangan terhadap politik lokal, dan ikatan emosional dinasti kerabat, menempatkan pilkada belum mampu menghasilkan regenerasi kepemimpinan pemda yang demokratis. Status quo masih membayangi sirkulasi elit di tengah harapan tinggi bagi adanya tanggungjawab pemerintahan daerah terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Kehadiran televisi di tengah kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak pernah luput dari kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi memberikan dampak terhadap aksesibilitas masyarakat untuk menonton televisi. Televisi saat ini dapat ditonton oleh masyarakat melalui berbagai perangkat elektronik. Mudahnya akses untuk menonton siaran televisi membuat anak-anak menjadi salah satu subjek pengakses informasi, hiburan, maupun pendidikan. Namun, saat ini masih banyak materi isi siaran yang belum sesuai dengan kategori anak atau sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat. Sekalipun UU Penyiaran mengatur tentang perlindungan anak terhadap isi siaran, sampai dengan saat ini, aturan tersebut belum dapat berjalan dengan baik. Masih banyak siaran yang tidak ramah anak. Hukum dibuat untuk memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat, termasuk anak-anak.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Pekerjaan di perikanan tangkap merupakan salah satu jenis pekerjaan berisiko tinggi. Sejumlah langkah perlindungan harus diberikan negara pada warga negaranya yang bekerja di sub-sektor ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indonesia, salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan Perikanan Tangkap. Walaupun Indonesia telah memiliki kebijakan yang berlaku secara nasional yang bertujuan memberikan perlindungan pada pekerja perikanan tangkap, namun belum memadai. Sehingga langkah untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 merupakan sebuah keharusan. Konvensi ILO tersebut bertujuan memastikan awak kapal perikanan tangkap mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal; standar-standar persyaratan layanan; akomodasi dan makanan; perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; perawatan kesehatan dan jaminan sosial. Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang efektifnya perlindungan terhadap pekerja perikanan tangkap adalah kebijakan yang bersifat sektoral, lamanya penetapan aturan pelaksana, lemahnya sosialisasi, pendataan dan sertifikasi, penegakkan kebijakan, dan rendahnya perhatian pemerintah. Dukungan kebijakan yang perlu dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan secara menyeluruh, melalui pemenuhan hak dasar dan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas diberikan melalui sejumlah kebijakan fiskal, dukungan operasional, dan akses informasi luas terhadap pemanfaatan sumber daya hasil perikanan. Kebijakan perlindungan pekerja perikanan tangkap seharusnya melibatkan banyak sektor, dan memuat kebijakan ekonomi, hukum, dan sosial.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Lembaga keuangan mikro di Indonesia sudah berkembang lama, terutama dalam membantu perekonomian masyarakat di pedesaan seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. Perannya dalam membentuk usaha mikro dan kecil masih diperlukan guna mendorong perekonomian rakyat di pedesaan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan, peran, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi LPD sebagai salah satu institusi keuangan yang ada di Provinsi Bali. Jumlah LPD pada tahun 2014 telah mencapai 1.421 unit dengan total aset mencapai Rp11,4 triliun yang tersebar hampir di seluruh Desa Pakraman (Desa Adat). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dikompilasi melalui wawancara dan FGD dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan informasi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa perkembangan LPD sebagai lembaga keuangan mikro berkembangan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun telah mencapai Rp12,5 trilun. Namun demikian dengan perkembangan LPD tersebut muncul kendala terkait masalah standar pengelolaan untuk menjamin dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat desa di Bali. Untuk menjamin dana tersebut perlu dibentuk suatu badan yang bekerja sama yang melibatkan Lembaga Pembinaan LPD, BPD Bali, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Sampah plastik di Indonesia menimbulkan permasalahan yang kian rumit dari tahun ke tahun. Untuk mengurangi timbunan sampah plastik, pemerintah melakukan ujicoba kebijakan kantong plastik berbayar di beberapa kota. Tulisan ini bertujuan mengkaji persepsi masyarakat dan menghitung willingness to pay (WTP) masyarakat akan kebijakan tersebut. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan survey dan penyebaran kuesioner pada masyarakat di DKI Jakarta dan Kota Bandung. Temuan mengungkapkan masyarakat sangat setuju apabila sampah plastik dikelola dengan baik. Namun, jumlah masyarakat yang setuju pengenaan tarif pada kantong plastik dan tidak setuju pengenaan tarif jumlahnya relatif berimbang. Besaran WTP masyarakat akan kantong plastik berbayar relatif lebih besar dari harga kantong plastik yang pernah diujicobakan, yakni >Rp.1000,-. Berdasarkan analisis regresi, faktor yang mempengaruhi besaran WTP masyarakat adalah usia dan tempat masyarakat biasa melakukan belanja bulanan.

Vol. 20 / No. 1 - Maret 2015

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan hutan adat tidak lagi berstatus sebagai hutan negara, melainkan hutan hak, dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah. Artikel ini membahas masalah tersebut, sebagai penelitian yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan, Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengakui hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya. Namun pengakuan tersebut mempersyaratkan adanya perda penetapan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya yang sampai sekarang belum terbentuk baik di Riau maupun di Papua. Pada tataran empiris, Putusan MK tersebut juga dapat menimbulkan implikasi negatif, yang diupayakan oleh pemerintah untuk dicegah dan ditangani. Agar pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat dilakukan secara optimal, maka perlu segera dibentuk perda penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Di era transisi epidemiologi saat ini, dengan penyakit tidak menular terus meningkat, penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama di Kabupaten Bantul. Penyakit menular perlu ditangani dengan serius guna mencegah terjadinya KLB atau wabah. Kebijakan penanganan penyakit menular diperintahkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Walaupun telah ada kebijakan itu peningkatan kejadian beberapa penyakit menular yang berpotensi menjadi KLB atau wabah masih terjadi di Kabupaten Bantul. Sehingga, menjadi penting untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular di kabupaten itu pada tahun 2014. Esai ini adalah hasil penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulkan data melalui proses wawancara mendalam dengan informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor yang menghambat implementasi kebijakan penanggulan wabah di Kabupaten Bantul, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, dan disposisi.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Perekonomian Indonesia yang semakin terbuka sangat peka terhadap kejutan eksternal sehingga berpengaruh terhadap pola arah dan sifat dinamika hubungan kausal antara variabel-variabel makroekonomi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola arah dan sifat dinamika hubungan kausal antar avariabel-variabel makroekonomi dengan menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Berdasarkan analisis GCT terdapat hubungan kausalitas antara variabel-variabel makroekonomi yang bersifat (1) feedback causality, (2) unidirectional causality dan (3) independence. Dengan memasukkan external shocks, perubahan harga tidak direspon oleh perubahan tingkat suku bunga. Kemudian, perubahan nilai tukar dan tingkat harga direspon positif oleh perubahan jumlah uang beredar. Sedangkan perubahan suku bunga, harga, dan jumlah uang beredar tidak direspon oleh perubahan nilai tukar.Perubahan variabel nilai tukar dan jumlah uang beredar pun direspon negatif oleh perubahan tingkat harga, tetapi tidak merespon perubahan output dan suku bunga. Terakhir, perubahan nilai tukar direspon positif oleh perubahan output riil. Temuan ini berbeda ketika tidak memasukkan kejutan eksternal seperti studi Kharie tahun 2006.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pembangunan ekonomi ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, namun mengabaikan azas pemerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan, yang memunculkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah dan menganalisis pengaruh variabel ketimpangan pembangunan antarwilayah, PDRB, investasi dan aglomerasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan data dari tahun 2004 sampai dengan 2013, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: dari tahun 2004 sampai dengan 2013 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sejalan dengan semakin menurunnya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Penurunan ketimpangan ini ditunjukkan dengan Indeks Williamson yang semakin menurun untuk Indonesia bagian barat dan timur. Hasil analisa kuantitatif dengan regresi panel data menemukan bahwa variabel ketimpangan pembangunan dan aglomerasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel PDRB dan investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan hasil itu, pemerintah harus melakukan crash program untuk mengatasi lebih jauh ketimpangan pembangunan, agar kemiskinan dapat menurun lebih signifikan lagi di Indonesia.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Dalam sistem anggaran defisit seperti yang dianut Indonesia saat ini, utang merupakan sumber pembiayaan yang tidak dapat dihindari, karena sumber-sumber penerimaan negara tidak mampu menutupi pengeluaran. Tulisan ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang utang pemerintah Indonesia serta manajemen utang yang dilakukan pemerintah dan permasalahannya. Pemerintah mulai mendapatkan sumber pembiayaan dari utang pada tahun 1970, dan sampai dengan tahun 1998, pemerintah hanya memiliki utang luar negeri. Baru sejak tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. Rasio utang Pemerintah terhadap PDB di akhir tahun 2013 adalah sekitar 26 persen, turun dari 28,3 persen pada akhir tahun 2009. Rasio utang terhadap PDB tersebut tidak saja masih jauh lebih rendah daripada batas yang diperkenankan oleh Undang-undang Keuangan Negara maupun standar Maastricht Treaty, namun juga jauh lebih rendah dibandingkan rasio utang terhadap PDB negaranegara lain. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan dalam manajemen utang yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian pemerintah, antara lain yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro serta strategi pengelolaan utang negara. Aturan perundang-undang yang ada belum cukup komprehesif untuk mengatur berbagai faktor dalam pengelolaan utang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakhematan dalam pengelolaan utang dan risiko tidak terkendalinya jumlah utang.

Vol. 20 / No. 2 - Juni 2015

Penulis: Nomensen ST. Mambraku

Abstrak:
Ada lima rekomendasi kebijakan yang dihasilkan studi ini dalam rangka penyelesaian konflik di tanah Papua. Rekomendasi tersebut adalah: Pertama, melakukan pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua secara persuasif. Kedua, menyelesaikan konflik politik di tanah Papua secara institusional melalui lembaga-lembaga negara yang ada, diantaranya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Rakyat Papua. Ketiga, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat melanggar Hak Asasi Manusia, hukum dan perundangan yang berlaku. Keempat, menciptakan stabilitas konsensual. Kelima, menghasilkan resolusi konflik dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Rekomendasi kebijakan tersebut diharapakan mampu untuk menyelesaikan sumber konflik di tanah Papua, yaitu: 1) perbedaan persepsi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, dan 2) perbedaan persepsi proses pembangunan. Studi ini menyimpulkan bahwa ternyata sebagian besar kebijakan diambil oleh pemerintah sejak periode Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi masih jauh dari harapan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan menganalisis pola, arah dan efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintahan. Selain itu, disimpulkan juga bahwa pendekatan koersif-represif walaupun dengan intensitas yang berbeda masih tetap berlangsung di tanah Papua sejak tahun 1962 sampai sekarang.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) tahun 2014 lalu berlangsung sukses dan berhasil memilih sejumlah anggota DPR RI dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota periode 2014-2019 dari 12 (duabelas) partai politik peserta pemilu. Dalam pelaksanaannya ditemui berbagai persoalan di hampir setiap tahapan sejak pemutakhiran daftar pemilh hingga penetapan calon terpilih.Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mencoba mengurai berbagai persoalan tersebut dengan kasus di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. Berbagai persoalan tersebut harus diatasi dengan solusi yang komprehensif yang membutuhkan perhatian dari seluruh stakeholders melalui pemetaan masalah dan dibuat standard operating procedure-nya. Pada akhirnya harus dilakukan evaluasi melalui perbaikan aturan yang dikodifikasi antar UU tentang kepemiluan.

Penulis: Irfan Nur Rachman

Abstrak:
Pada 2004, terdapat beberapa permohonan yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 8/PUU-III/2005. Pada 2013, ada sejumlah Pemohon yang kembali mempermasalahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan permohonannya dicatat dengan registrasi Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013. Pada perkara ini, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah pada pengujian sebelumnya UndangUndang Sumber Daya Air dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Sumber Daya Air memiliki beberapa implikasi hukum, yaitu pemberlakuan kembali UndangUndang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan yang telah dicabut, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah, dan adanya perumusan konsep pengusaan negara tentang pengelolaan sumber daya air berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Penulis: Indra Cahyadi

Abstrak:
UKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Rancangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan integrasi ekonomi di wilayah ASEAN secara cepat dan terarah. Maka, UKM perlu melakukan proses internasionalisasi untuk menghadapi MEA 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh UKM Indonesia dalam proses internasionalisasi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumen, dan menemukan bahwa berbagai dukungan pemerintah belum mampu mendukung internasionalisasi UKM Indonesia secara maksimal.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Indonesia memiliki potensi laut dan perairan yang sangat besar, termasuk di dalamnya potensi sumber daya ikan yang banyak dimanfaatkan oleh nelayan dan pembudi daya ikan. Namun, potensi tersebut tidak berbanding lurus dengan kehidupan pelaku usahanya. Nelayan dan pembudi daya ikan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dan untuk meningkatkan status ekonominya diperlukan perlakuan khusus melalui sejumlah instrumen perlindungan. Tujuan dari peulisan ini adalah: (1) menelaah peraturan perundang-undangan saat ini ada mengenai perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan; (2) memberikan batasan subjek yang mendapat perlindungan; dan (3) menentukan kebijakan mengenai perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan. Paradigma yang digunakan adalah perlindungan terhadap pemanfaat utama swumber daya perikanan (fisheries beneficiary), bukan sumber daya pesisir (coastal beneficiary). Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis, melalui penelusuran literatur dan riveu terhadap kebijakan terkait, dan dianalisis secara kualitatif. Nelayan kecil, buruh nelayan, nelayan yang memiliki kapal paling besar 5 GT, atau pembudi daya ikan kecil sebagai nelayan dan pembudi daya ikan yang wajib diberikan perlindungan oleh negara. Nelayan dan pembudi daya ikan harus dilakukan sebagai pekerjaan utama, dan bukan pekerjaan sambilan, apalagi sambilan tambahan. Oleh karena itu, pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilakukan dengan cermat. Instrumen perlindungan yang diberikan berbentuk: kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemudahan memperoleh sarana dan prasarana, jaminan terhadap resiko kegiatan usaha, dan pemberian bantuan hukum terhadap nelayan yang mengalami permasalahan terkait kegiatan penangkapan ikan di wilayah perbatasan. Hal penting lainya adalah segera diratifikasinya Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua kebijakan ekonomi utama dalam perekonomian dan mempengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter terkait dengan upaya bank sentral —sebagai otoritas moneter untuk mencapai target inflasi (inflation targeting). Salah satunya adalah dengan mengelola uang beredar (M1 dan M2) di masyarakat melalui kebijakan suku bunga perbankan (BI-Rate). Sedangkan kebijakan fiskal terkait dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB) melalui peran fiskal dalam belanja pemerintah (government expenses). Kedua kebijakan tersebut harus sejalan atau sinkron agar target inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis yakni mengkaji bauran antara kebijakan moneter-fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menganalisa data sekunder yang relevan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa, kebijakan moneter—fiskal sama sama penting dalam pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kedua kebijakan tersebut yang harus sinkron tidak saling melemahkan satu sama lain.

Vol. 20 / No. 3 - September 2015

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Sebagai poros maritim dunia dan negara kepulauan yang strategis dari perspektif geopolitik, Indonesia telah menetapkan tiga jalur ALKI untuk lintas damai pelayaran internasional, yang dijamin keberadaannya oleh hukum internasional dan nasional. Esai ini adalah bagian dari laporan lengkap hasil penelitian individu tahun 2015 tentang Ancaman Keamanan terhadap ALKI, yang penelitian lapangannya dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, Maluku, dan Papua. Pengumpulan data dilakukan dengan mengombinasikan studi kepustakaan dan wawancara dengan berbagai narasumber dan pemangku kepentingan di kalangan diplomat, akademisi, dan sektor kelautan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menyeleksi lebih dulu data primer yang diperoleh, dan kemudian melengkapinya dengan dengan data sekunder serta informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung. Temuan penelitian mengungkap beberapa tipe ancaman keamanan terkini yang cukup kompleks yang dihadapi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dan juga maritim, yang datang dari meningkatnya ketegangan dan eskalasi konflik di Laut China Selatan, serta dari terorisme global, intervensi asing, dan beragam kejahatan transnasional.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Studi ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalahmasalah itu. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif dan, studi ini menyimpulkan, hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah. Masalah dijumpai sejak dari pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Untuk menyelesaikan berbagai masalah itu, penulis berpendapat, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi. Materi muatan yang perlu direvisi antara lain mengenai pembatasan pendaftar haji, organisasi penyelenggara, panitia penyelenggara, petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, dengan semakin banyaknya kerusakan yang ditimbulkan, mulai dari barang, korban luka, sampai dengan korban jiwa. Sejalan dengan perkembangan itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor peraturan perundangundangan, faktor penegak hukum, faktor fasilitas atau sarana, faktor respon masyarakat dan faktor kebudayaan. Penegakan hukum yang maksimal terhadap pelanggaran lalu lintas penting dilakukan, karena pelanggaran lalu lintas menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas dengan cara preventif maupun represif. Para pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas, sebagai konsekuensinya, harus melakukan sinkronisasi terhadap tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau kementerian.

Penulis: Ridha Subagja

Abstrak:
ASEAN Economic Community yang berlaku pada akhir tahun 2015 akan membentuk ASEAN menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Oleh karena itu dapat diprediksikan bahwa tingkat perdagangan dan transaksi ekonomi antar negara ASEAN akan semakin meningkat. Penelitian ini memperlihatkan kemungkinan terbentuknya mata uang bersama di 5 negara utama ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) dengan menggunakan Model VAR dan analisis korelasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa ASEAN 5 masih memerlukan waktu lebih untuk dapat membuat mata uang bersama. Selain itu, wacana pembentukan mata uang bersama di kawasan akan relatif lebih mudah jika dimulai dari kelompok kecil negara dan pada akhirnya meluas ke seluruh negara di kawasan ASEAN.

Penulis: Nory Prastity

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh foreign direct investment (FDI) dan trade openness (TO) terhadap pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI tahun 2000-2013. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan metode fixed effect model (FEM). Sumber data penelitian diperoleh dari World Bank. Hasil analisis menunjukkan bahwa: a) FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan b) TO berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa FDI dan TO berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi negara anggota OKI. Rekomendasi penelitian ini, yaitu: 1) Pemerintah seharusnya mengembangkan sektor-sektor yang potensial untuk meningkatkan FDI dan menarik minat para investor asing untuk melakukan investasi di negaranya, 2) Tingkat TO sebaiknya dimanfaatkan oleh negara anggota OKI untuk melakukan perdagangan antarnegara tersebut. Namun demikian, perdagangan yang dilakukan oleh negara anggota OKI sebaiknya diarahkan dengan net exporter countries di pasar dunia.

Penulis: Wawan

Abstrak:
Kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan layanan akademik merupakan faktor-faktor mutu kinerja yang sangat menentukan bagi perguruan tinggi agama Islam swasta. Sehingga, lemahnya kondisi dalam faktor-faktor itu menyebabkan ketidakseimbangan dalam mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta. Penelitian ini untuk identifikasi pengaruh kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan layanan akademik terhadap mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah survei, dengan pendekatan kuantitatif, melalui teknik pengumpulan data dengan angket terhadap 53 dosen dan 53 mahasiswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah WMS dan path analysis. Penelitian difokuskan pada institut agama Islam swasta se-Jawa Barat, yang berhasil mengidentifikasi bahwa kinerja pimpinan, budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan layanan akademik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta. Untuk meningkatkan mutu kinerja perguruan tinggi agama Islam swasta, penulis, antara lain, menyarankan sistem nilai dan iklim organisasi dalam budaya organisasi dipertahankan; kinerja pimpinan program studi dan pelayanan akademik ditingkatkan, serta visi, misi, tujuan, dan strategi dibuat.

Penulis: Cecep Kustandi

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan program pembelajaran yang dapat membantu guru PAUD dalam mengembangkan program pembelajaran berkarakter Qur’ani, yang dikategorikan sebagai penelitian pengembangan karya inovatif. Penelitian ini mengacu pada Model Pengembangan Instruksional (MPI) Atwi Suparman, melalui tahap mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, menulis tujuan pembelajaran umum, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa, menulis tujuan pembelajaran khusus, menulis tes acuan patokan, menyusun strategi pembelajaran, mengembangkan bahan pembelajaran, dan melakukan evaluasi formatif. Nama produk dari pengembangan ini adalah “Pengembangan Program Pembelajaran Berkarakter Qur’ani di PAUD,” yang digunakan untuk membantu guru dalam mengembangkan program pembelajaran dan menumbuhkembangkan perilaku Qur’ani dalam kehidupan anak sehari-hari. Evaluasi formatif penelitian ini meliputi evaluasi ahli desain pembelajaran, ahli bidang studi, evaluasi satu-satu, dan evaluasi lapangan. Penulis berpendapat program pembelajaran ini cukup baik diterapkan, dengan skor 3.06. Penulis menyimpulkan program pembelajaran berdasarkan nilai-nilai Qu’rani dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi untuk PAUD.

Vol. 20 / No. 4 - Desember 2015

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Selama ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR masih rendah. Untuk itu DPR mengembangkan konsep baru yaitu konsep parlemen modern. Melalui parlemen modern masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada DPR terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Dilain pihak, DPR dapat menjadi lembaga yang mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penulisan ini untuk menguraikan penyebab perlunya DPR membangun konsep parlemen modern, faktor pendukung terciptanya parlemen modern serta cara memewujudkan parlemen modern. Tulisan ini menggunakan konsep perwakilan, akuntabilitas, parlemen modern dan demokrasi digital. Walau penerapan konsep parlemen modern ini tidak mudah, namun DPR perlu terus berupaya mewujudkannya demi memperkuat demokrasi perwakilan di Indonesia

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Profesi advokat erat kaitannya dengan organisasi advokat sebagai tempat berlindung para advokat. Sistem single bar association yang dianut oleh Undang-Undang Advokat menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain pengambilan sumpah bagi para calon advokat. Permasalahan ini hendak diatasi melalui perubahan Undang-Undang Advokat. RUU Advokat memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai kebebasan untuk mendirikan organisasi advokat. Penulis menilai sistem organisasi federation of bar association dapat menjadi pilihan terbaik di Indonesia karena sistem ini mengakomodir kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi negara. Lebih jauh lagi, pembentukan Dewan Advokat Nasional yang diatur dalam RUU Advokat dapat menjadi solusi atas konflik yang terjadi antarorganisasi advokat saat ini. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan, mendesak untuk segera mengesahkan RUU Advokat demi memberikan kepastian hukum bagi profesi advokat dan pada akhirnya bagi para pencari keadilan.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Indonesia diidentifikasikan sebagai negara dengan potensi terjadinya bencana alam sangat tinggi. Bencana tersebut dapat berpengaruh pada perekonomian nasional, kesejahteraan, dan politik negara sehingga timbul tuntutan dari masyarakat untuk mendorong pemerintah memperhatikan aspek penanggulangan bencana melalui instrumen hukum. Hal itu kemudian melahirkan politik hukum di negara ini dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun, masih terdapat permasalahan dalam penanggulangan bencana, seperti masalah mendasar dalam politik hukum UU No. 24 Tahun 2007 dan substansi dari politik hukum penanggulangan bencana. Kedua hal itu dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kajian ini menunjukkan bahwa politik hukum penanggulangan bencana merupakan pembangunan hukum dan pembentukan hukum baru dalam penanggulangan bencana. Secara substansi, politik hukum ini memberikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Kajian ini juga menunjukkan terdapat kontradiksi antara peraturan perundang-undangan, kewenangan, dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan hukum penanggulangan bencana dan perubahan UU No. 24 Tahun 2007.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membantu pengembangan usaha skala kecil di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Manajemen KUR dilaksanakan lembaga perbankan yang ditunjuk pemerintah pusat. Temuan penelitian ini menilai bahwa dalam implementasi kebijakan KUR di kedua provinsi masih terdapat beberapa permasalahan dalam kriteria usaha kecil yang dapat memperoleh KUR; penilaian kelayakan usaha kecil yang produktif; kemampuan usaha kecil mengembangkan usahanya; jaringan pemasaran produk usaha kecil, dan lain-lain. Penelitian dilakukan dengan menerapkan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah telah dipilih secara sengaja sebagai sampel melalui metode purposive sampling. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kriteria kelayakan usaha kecil yang ditetapkan perbankan merupakan salah satu kendala utama untuk memperoleh KUR. Lebih spesifik lagi masalah akses terhadapnya menjadi lebih sulit jika usaha yang dilakukan oleh petani dan nelayan memiliki resiko dan hasil tidak pasti. Di samping itu, kemampuan SDM mengelola keuangan yang masih belum baik yang berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian KUR, juga menjadi penghalang akses mereka ke KUR.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Pengesahan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menggantikan UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi menguatkan kemauan politik negara dalam pengembangan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan untuk memperkuat program listrik 35.000 MW dan ketahanan energi nasional. Dengan menggunakan konsepsi “ketimpangan tata kelola” sebagai alat analisis, tulisan yang bersifat tinjauan pustaka dan dengan sebagian data yang dikumpulkan dalam pembahasan RUU tentang Panas Bumi pada tahun 2014 menemukan bahwa kerangka UU panas bumi yang baru belum memperlihatkan dampak yang signifikan bagi pengembangan peran panas bumi dan program listrik 35.000 MW. Beberapa persoalan ketimpangan yang belum terjembatani dari aspek-aspek pengetahuan, normatif, kelembagaan dan kepatuhan dapat dinilai sebagai faktor yang menyebabkan kerangka UU panas bumi yang baru belum sesuai yang diharapkan. Karena itu, sejumlah kendala yang harus segera dikelola pemerintah mencakup perlunya penguatan kemauan politik negara dalam penegakkan kerangka hukum baru berikut sejumlah regulasi terobosan khususnya terkait pengembangan panas bumi secara normatif, kelembagaan, otoritas dan sumber daya yang diperlukan.

Penulis: Davy Hendri

Abstrak:
Mengurangi perilaku anti-sosial warga telah menjadi masalah besar yang harus dihadapi pemerintah di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia sejak beberapa waktu terakhir. Pembentukan collective efficacy yang dimaksudkan sebagai gambaran kapasitas masyarakat dalam menegakkan regulasi sosial dalam rangka mewujudkan partisipasi warga berupa kegiatan bersama (collective action) seharusnya menjadi salah satu tujuan kebijakan pencegahan perilaku anti-sosial termasuk kriminalitas lokal. Namun, dalam struktur sosial-ekonomi komunitas yang sangat heterogen, mewujudkan hal ini menjadi sebuah tantangan besar. Artikel ini menguji hubungan antara struktur sosial-ekonomi dengan penciptaan collective efficacy. Berbeda dengan beberapa penelitian setema, paper ini memunculkan kualitas pengaruh tokoh agama sebagai konstruk dari collective efficacy. Dalam konteks ini, keharmonisan dan penegakan aturan bersama yang merupakan wujud dari collective efficacy dapat diinisiasi oleh tokoh agama sebagai pemimpin informal di level komunitas itu sendiri. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sosial-ekonomi dengan unit analisis komunitas berbasis sekitar 400 kabupaten/kota dari 33 provinsi se-Indonesia secara cross-section pada tahun 2011. Penelitian ini menemukan fakta bahwa struktur sosial-ekonomi komunitas yang stabil amat menentukan pembentukan collective efficacy dan dan pemimpin lokal berkualitas terutama tokoh agama ternyata berperan penting mendorong menciptakan collective efficacy pada level komunitas.

Vol. 19 / No. 1 - Maret 2014

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum (pemilu) lebih banyak dan rinci, terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik (parpol) peserta pemilu. Untuk tingkat provinsi, banyak parpol yang merasa tidak siap untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD provinsi pada Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka kepada narasumber dan informan penelitian, yaitu para caleg perempuan, baik yang baru menjadi caleg maupun yang saat ini telah menjadi Anggota DPRD Provinsi dan mencalonkan diri kembali serta akademisi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan, dari t2 parpol peserta Pemilu 2014, sebagian besar parpol dapat memenuhi ketentuan persentase keterwakilan 30% untuk perempuan. Bahkan, di kedua provinsi terdapat 1 (satu) parpol yang persentase keterwakilan perempuannya mencapai 5O%.

Penulis: Galuh Puspitasari

Abstrak:
Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua setelah Thailand. Negara-negara tujuan ekspor karet alam Indonesia antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura dan Korea. Perkembangan ekspor karet alam ke negara mitra dagang tersebut menunjukkan tren positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan ekspor karet alam lndonesia, pengaruh Gross Domestic Product dan nilai tukar terhadap ekspor karet alam f ndonesia ke negara mitra dagang utama tahun 2OOO-20L2. Penelitian ini mengacu pada studi empiris seperti Ella Hapsari Hendratno (2008) dan Onike Siburian (2Ot2I. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan anafisis regresi data paneldengan Fixed Effect Modet(FEM). Modelinidipilih karena merupakan modelterbaik berdasarkan hasil uji dalam data panel. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan time series tahun 2OOO-20L2 dan cross section yaitu Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, dan Korea. Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan ekspor karet alam lndonesia cenderung meningkat, Gross Domestic Product (GDP) negara mitra dagang utama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor karet alam Indonesia, sedangkan nilai tukar negara mitra dagang utama tidak berpengaruh terhadap ekspor karet alam Indonesia. Uji koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0.897695. Hal ini berarti 89,76 Yo variasi variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel independen. Rekomendasi penelitian ini adalah: a) Pemerintah lndonesia diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas karet alam dalam negeri, b) Pemerintah Indonesia hendaknya menjalin kerjasama perdagangan yang lebih baik dan meningkatkan ekspor ke negara mitra dagang utama.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
perkembangan keperawatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan kemajuan peradaban manusia. perkembangan profesionalisme keperawatan di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Lemahnya perlindungan terhadap perawat, mengakibatkan dalam menjalankan praktiknya, perawat kerap menghadapi permasalahan padahal tantangan profesi perawat di Indonesia di era pasar bebas semakin meningkat. Pergeseran pola masyarakat lndonesia; Perkembangan IPTEK; Globalisasi dalam pelayanan kesehatan; dan Tuntutan tekanan profesi keperawatan, merupakan empat hal penting dalam merubah profesi keperawatan menjadi lebih berkualitas. Untuk menjawab tantangan-tantangan itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan profesi ini, organisasi profesi, lembaga pendidikan keperawatan juga tidak kalah pentingnya peran serta pemerintah.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
perkembangan keperawatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan struktur dan kemajuan peradaban manusia. perkembangan profesionalisme keperawatan di Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia. Lemahnya perlindungan terhadap perawat, mengakibatkan dalam menjalankan praktiknya, perawat kerap menghadapi permasalahan padahal tantangan profesi perawat di Indonesia di era pasar bebas semakin meningkat. Pergeseran pola masyarakat lndonesia; Perkembangan IPTEK; Globalisasi dalam pelayanan kesehatan; dan Tuntutan tekanan profesi keperawatan, merupakan empat hal penting dalam merubah profesi keperawatan menjadi lebih berkualitas. Untuk menjawab tantangan-tantangan itu dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan profesi ini, organisasi profesi, lembaga pendidikan keperawatan juga tidak kalah pentingnya peran serta pemerintah.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Belum tuntasnya isu Palestina telah menjadi perhatian masyarakat internasional, tidak terkecuali Indonesia. Perhatian Indonesia terhadap isu Palestina tidak saja datang dari pemerintah (eksekutif), tetapi juga parlemen (DPR Rl). Perhatian DPR Rl terhadap isu Palestina diwujudkan, antara lain, melalui diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR Rl difora antarparlemen. Melalui fora antarparlemen, DPR Rl sejauh ini telah mencoba membangun komunikasi dan interaksi dengan parlemen negara-negara lain untuk mendukung perjuangan Palestina. Diplomasi DPR Rl terhadap isu Palestina difora antarparlemen ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk melengkapi dan mendukung diplomasi lndonesia yang selama ini lebih didominasi oleh pemerintah (eksekutif). Keduanya (pemerintah dan parlemen), sebagai aktor hubungan internasional, dan dalam kerangka diplomasi multi-jalur, sesungguhnya dapat bersinergi satu sama lain di fora internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →