Jurnal Kajian

Vol. 23 / No. 1 - Maret 2018

Penulis: Daniel Sonatha Sinaga --- Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Internet has helped the development of the digital world radically meet the human needs of goods and services. Within the last one decade, the advancement of the digital world has increased amazingly and surprisingly. The digital world revolution encourages the use of information and telecommunications technologies to break through the supply-demand chain by making cost efficiency, speeding up information, minimizing the distance of needs and demand, facilitating transactions and producing goods and services and breakthroughs of unexpected innovations. One example of the impact of technological advances that comes with the benefits of the internet is e-commerce. Easier life with e-commerce is interesting to be explored. This descriptive study, which adopts a qualitative research approach, were essential and important to be conducted, using various sources of data, such as from Survey Results of the Indonesian Internet Service Provider Association, e-marketer survey; Ministry of Communication and Information Technology, as well as journals, working papers, or results of analysis on electronic based trading. The purpose of this study is to explain about e-commerce, describing how the development, opportunities, and challenges of e-commerce in Indonesia are. Thus, a policy can be formulated on the collection of e-commerce’s taxes and the determination of customs tariffs. The development of e-commerce market in Indonesia is quite rapid with the potential of tax revenue and business opportunity, but the government needs to make a policy to create a conducive environment for the e-commerce industry. The important thing in implementing the regulation is the right communication strategy to avoid businessmen’s resistance as a tax subject. The strong synergy between e-commerce businessmen and the government in developing e-commerce business make all the benefits from the e-commerce industry can be enjoyed by all the people of Indonesia. Keywords: e-commerce, tax, digital world, customs

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Saat ini pengelolaan perikanan sedang memasuki babak baru. Di awal periode Presiden Joko Widodo, pengelolaan perikanan lebih banyak mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya perikanan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah NKRI Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada upaya meningkatkan ekspor hasil perikanan. Permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah mengidentifikasi hambatan utama ekspor dan bagaimana strategi meningkatkan ekspor perikanan Indonesia. Data sekunder yang digunakan terutama bersumber dari KKP, BPS, dan FAO, dengan metode analisis deskriptif. Studi ini menemukan, hambatan dalam peningkatan ekspor hasil perikanan di Indonesia adalah keberadaan armada perikanan Indonesia masih belum optimal dan masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah perbaikan mekanisme pemberian izin, pembangunan Sistem Logistik Ikan Nasional, promosi kualitas produk perikanan Indonesia, dan pengembangan produk berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan. Sebagai tambahan, prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan harus menjadi kerangka dalam penentuan strategi peningkatan ekspor. Kata kunci: ekspor perikanan, strategi ekspor, pengolahan hasil perikanan, Sistem Logistik Ikan Nasional, wilayah pengelolaan perikanan, perikanan berkelanjutan

Penulis: Samsul Arifin

Abstrak:
Dalam isu MDGs, peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan kemiskinan harus mampu mendorong peningkatan kesetaraan gender. Pencapaian kesetaraan gender artinya menghilangkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Tingginya kesetaraan gender akan mendorong produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan secara keseluruhan. Kondisi diskriminasi gender di Indonesia masih banyak terjadi dalam seluruh aspek kehidupan dengan kecenderungan mengalami perbaikan. Sehubungan fenomena banyaknya perempuan mengambil peran publik dikehidupan bermasyarakat esai ini membahas bagaimanakah kesetaraan gender dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Studi bertujuan untuk menganalisis peran kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesetaraan gender dilihat dari besarnya angka harapan hidup, tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata-rata lama sekolah antara perempuan dan laki-laki. Menggunakan data panel, studi ini menunjukkan bahwa rasio angka harapan hidup perempuan terhadap laki-laki, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap laki-laki dan rasio rata-rata lama sekolah perempuan terhadap laki-laki signifikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kesetaraan gender menjadi salah satu solusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan yang dapat dilakukan di bidang pendidikan adalahprogram Wajar. Peran perempuan saat ini sudah tidak boleh lagi hanya dipandang sebelah mata dalam perannya dibidang ekonomi, program pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi penting. Program pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi hendaknya memperhatikan karakteristik dan efek lintas-daerah. Kata kunci: kesetaraan gender, angka harapan hidup, partisipasi angkatan kerja, lama sekolah; pertumbuhan ekonomi; indonesia; data panel

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Mangrove ecosystem in the Segara Anakan (SA) has a high diverse vegetation. However this ecosystem acreage has been shrinking continues due to sedimentation and people intervention. A set of policies, including institutional development has been set up and implemented but these policies have not achieved their target goals. Weak community participation in the management of the ecosystem was due to low education level and welfare of the community in this area, limited community empowerment programs, and weak social institution arrangements. This condition causes continuation of encroachment and land-use changes of the mangrove ecosystem by the community. This research used a qualitative approach and its aims to analysis to what degree the community role has played and what policy option should be taken to strengthen the community role in the SA lagoon. Results of this study indicated that the existence of complexity problems of authorities arrangement between central and local governments, socio-cultural system, and frequent changes of officers in this mangrove ecosystem conservation have made some degree of difficulty to solve the problem. Policy alternatives recommended from this research in order to improve community role in this mangrove ecosystem management are empowerment of community role such as affirmative policy for the SA ecosystem management, empowerment of public and social institution on conservation activities, development of the lagoon as an ecotourism area with faster rate, and strengthening efforts to promote the importance of the mangrove ecosystem for the young generation in the surrounding SA Lagoon areas. Keywords: mangrove ecosystem, people participation, sustainability, climate and disaster mitigation

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Desentralisasi fiskal telah membawa dampak kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah peningkatan dana desentralisasi fiskal berdampak terhadap peningkatan belanja publik, khususnya belanja sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh belanja publik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil analisa regresi panel memperlihatkan bahwa belanja publik khususnya sektor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, tetapi belanja sektor kesehatan, walaupun memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah kabupaten dan kota di Yogyakarta untuk meningkatkan belanja sektor pendidikan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kata Kunci: belanja publik, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dana desentralisasi fiskal, Daerah Istimewa Yogyakarta

Vol. 23 / No. 2 - Juni 2018

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi masyarakat (ormas). Politik pengendalian rezim terhadap ormas lebih diperketat dibandingkan saat sebelumnya. Ketika masih berlaku UU No. 17 Tahun 2013 tidak terdapat kewenangan pemerintah semacam itu, dan lebih diawali melalui jalur pengadilan untuk memutuskan nasib ormas yang dianggap melakukan pelanggaran. Pro dan kontra terjadi setelah lahirnya kewenangan demikian, dan HTI merupakan ormas pertama yang dikenakan sanksi pencabutan badan hukumnya setelah lahirnya Perppu No. 2 Tahun 2017. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kategori penelitian bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian di dua daerah, Jateng dan Kaltim, menunjukkan kalangan ormas setempat dapat memahami sikap yang diambil pemerintah terkait kewenangan tersebut. Terdapat karakteristik temuan penelitian yang berbeda dari akar persoalan ormas dimasing-masing daerah dan cenderung berpengaruh pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan ormas. Di satu sisi, Pemerintah cenderung tegas bersikap terhadap ormas dengan dugaan adanya ancaman bagi ideologi nasional Pancasila. Tetapi di lain pihak, aparat di lapangan masih mengambil sikap yang ambigu ketika berhadapan dengan isu ormas yang berwatak kekerasan premanisme. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah harus lebih sinergis untuk mengatasi kebijakan yang abu-abu di lapangan dan sekaligus mendorong kedewasaan demokrasi beroganisasi bagi masyarakat melalui ormas. Kata Kunci: organisasi masyarakat, ideologi nasional Pancasila, politik rezim, pemerintah daerah

Penulis: Ardi Hendharto

Abstrak:
Illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU fishing) atau pencurian ikan adalah sebuah masalah bagi negara yang berdaulat, industry perikanan dan perkembangan masyarakat pesisir. IUU fishing berkontribusi pada eksploitasi berlebihan terhadap ikan, kerusakan pada lingkungan laut, dan juga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial terhadap masyarakan yang menggantungkan kehidupannya baik dari segi pemasukan maupun untuk makanan sehari-hari dari perikanan. Operasi IUU fishing sangat sering terjadi secara transnsional karena biasanya pelaku melakukan operasi tersebut di dalam teritoori suatu negara tanpa ada izin resmi ataupun dokumen-dokumen syah untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Kegiatan illegal ini sudah terjadi secara massif dan juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kejahatan terorganisasi sehingga penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya IUU fishing dipandang sebagai kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisasi. Jurnal ini akan menganalisis dan meneliti kegiatan illegal yang terjadi dalam lingkup illegal fishing (penyelundupan manusia, penyelundupan pekerja) di daerah Benjina, Indonesia. Setelah melakukan analisis mengenai hubungan IUU fishing dan kejahatan transnasional terorganisasi dilakukan, lebih lanjut jurnal ini akan menjawab apakah IUU fishing pantas dikatakan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi. Kata Kunci: Pencurian Ikan, Kejahatan Transnasional Tergoranisasi, Kegiatan Ilegal

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Sebagai salah satu wujud kemampuan intelektual manusia, pada dasarnya pengetahuan obat tradisional perlu disejajarkan ke dalam rezim HKI. Meskipun memiliki nilai ekonomis yang tinggi sayangnya pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Banyak kasus biopiracy yang dinilai sangat merugikan Indonesia. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, membahas pelindungan hukum terhadap pengetahuan obat tradisional di dalam rezim sistem HKI Indonesia dan juga peran negara untuk memberikan pelindungan hukum atas pengetahuan obat tradisional. Di dalam hasil penelitian, pelindungan pengetahuan obat tradisional pada dasarnya telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang HKI, hanya saja cakupan pelindungan pengetahuan obat tradisional di dalam sistem HKI dinilai masih belum dapat memberikan pelindungan yang memadai terhadap maraknya tindakan missappropriation oleh pihak asing. Perlu ada aturan khusus (sui generis) yang mengatur mengenai pelindungan pengetahuan obat tradisional. Di samping itu, peran negara untuk melindungi pengetahuan obat tradisional, dapat dilakukan dengan cara: pembentukan regulasi, pembentukan basis data (data base) nasional, pengaturan benefit sharing (manfaat) atas pengetahuan obat tradisional; dan pengaturan mengenai pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional. Kata kunci: HKI, Pengetahuan Obat Tradisional, Pelindungan, Aturan Khusus (Sui Generis)

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Pendapatan daerah (baik dana transfer daerah maupun pendapatan asli daerah) meningkat cukup signifikan, namun tidak diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Kepala daerah sebagai pucuk tertinggi dalam birokrasi publik di daerah seharusnya memegang peranan sangat strategis dan menentukan keberhasilan birokrasi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan menganalisis peran kepala daerah dan jajarannya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah penelitian. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan teknik wawancara dengan narasumber (di antaranya focus group discussion). Selain itu, juga menggunakan studi dokumentasi terhadap laporan-laporan instansi, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip penting, dan lain-lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Kota Malang secara umum mengalami tren yang menurun. Penurunan tersebut tak lepas dari program-program kepala daerah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Seperti program Rapor Keluarga, Gerakan Segoro Amarto, KUBE, dan juga CSR dari beberapa perusahaan di Yogyakarta. Untuk Kota Malang, usaha penanggulangan tingkat kemiskinan dan pengangguran tertuang dalam misi Pemerintah Kota Malang yang ada dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2013 – 2018. Sedangkan peran diluar APBD Kota Malang berasal dari beberapa pelaku usaha dan perbankan. Kata kunci: kemiskinan, pengangguran, otonomi daerah, pemerintah daerah

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
BPR sebagai salah satu jenis bank yang menyalurkan kredit, memiliki peran strategis dalam perekonomian. Kredit yang disalurkan BPR kepada sektor usaha riil yang produktif digunakan sebagai modal usaha, yang pada akhirnya akan menggerakkan perekonomian. Kontribusi penyaluran kredit modal kerja BPR di Provinsi Jawa Barat masih sangat kecil. Padahal, jumlah BPR di Provinsi Jawa Barat cukup banyak dan kinerja BPR Provinsi Jawa Barat di tahun 2016 juga sangat baik. Karenanya, menarik untuk diketahui bagaimana peran kredit modal kerja BPR terhadap perekonomian di Provinsi Jawa Barat dan seberapa besar peran tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS). Variabel yang digunakan antara lain produk domestik regional bruto (PDRB), total kredit modal kerja, dan indeks harga konsumen (IHK). Adapun data yang digunakan adalah data kuartalan periode tahun 2009-2016 yang bersumber dari Bank Indonesia dan OJK. Hasil empiris menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kredit modal kerja yang disalurkan dengan PDRB, namun pengaruhnya masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan kredit modal kerja yang disalurkan BPR belum digunakan secara maksimal untuk usaha produktif yang mampu mendorong perekonomian. Kata kunci: BPR, pdrb, kredit modal kerja, ordinary least square.

Vol. 23 / No. 3 - September 2018

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Mutu pelayanan di puskesmas, masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas sangat erat hubungannya dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu. Tujuan penelitian untuk mengetahui berbagai masalah sumber daya manusia kesehatan yang muncul di puskesmas yang dapat mempengaruhi mutu pelayanan puskesmas, dan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait manajemen Sumber Daya Manusia sehingga mutu pelayanan di puskesmas dapat ditingkatkan. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Data didapat dari berbagai literatur diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil didapat, ada masalah Sumber Daya Manusia di puskesmas yang mempengaruhi mutu pelayanan, yaitu belum terintegrasinya sistem perencanaan dan prosedur distribusi tenaga kesehatan; kurangnya kapasitas unit perencanaan Sumber Daya Manusia di semua tingkat dalam pendistribusian tenaga kesehatan; kurangnya komunikasi yang baik sehingga ada perbedaan pemahaman, informasi dan pengetahuan tentang distribusi tenaga kesehatan antara unit perencanaan dan penyedia pelayanan kesehatan; kurangnya dukungan dari pemerintah daerah; perencanaan yang tidak terintegrasi diberbagai tingkat admisistrasi di pemerintah daerah; serta kurangnya penyelenggaraan dan penganggaran diklat bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Kata Kunci: Mutu Pelayanan, Puskesmas, Tenaga Kesehatan, Manajemen Sumber Daya Manusia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pilgub Jabar 2018 dipandang sebagai Pilkada yang sangat strategis karena memiliki jumlah pemilih terbesar di Indonesia, sehingga dianggap berpengaruh dalam Pileg dan Pilpres 2019. Pilgub Jabar 2018 ini dimenangkan Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Sebelum masa kampanye, Ridwan Kamil diisukan akan “diserang” dengan menggunakan isu agama agar kalah dalam Pilgub Jabar 2018, dan berita-berita negatif banyak dikeluarkan di media-media sosial untuk menjatuhkan citra Ridwan Kamil. Dengan demikian, kajian tentang bagaimana strategi kampanye politik Ridwan Kamil dalam memenangkan Pilgub Jabar 2018 menjadi menarik. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dan data-data atau fakta-fakta yang ada dikaji secara deskriptif analitis. Tujuan tulisan ini adalah sebagai masukan dan pembelajaran bagi calon-calon pemimpin pada pilkada-pilkada selanjutnya, terkait dengan penerapan strategi politik yang efektif untuk memenangkan pilkada. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Ridwan Kamil menggunakan strategi kampanye political images dan political positioning yang tepat, dimana kombinasi kedua strategi tersebut sulit ditiru oleh Pasangan Cagub-Cawagub lainnya, yang baru menampilkan janji-janji program yang belum teruji secara konkret. Kata Kunci: Kampanye Politik, Pilkada, Jawa Barat, Pilgub Jabar 2018, Ridwan Kamil.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
UKM memegang peran vital bagi perekonomian domestik dan internasional. Penelitian menunjukkan bahwa UKM telah menjadi bagian yang integral dari industri skala besar. Namun beberapa penelitian menyatakan bahwa UKM harus mampu melakukan ekspansi terhadap bisnis melampaui peran sebagai pendukung bagi industri besar. Dalam konteks ini, UKM harus menformulasikan dan mengimplementasikan strategi pemasaran bagi usaha mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari strategi pemasaran dan permasalahan dalam implementasi yang dihadapi oleh UKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memberikan penjelasan awal terhadap implementasi strategi pemasaran UKM beserta permasalahan yang dihadapi. Hasil menunjukkan bahwa UKM yang memproduksi produk low involvement memberikan fokus terhadap kualitas produk dan kemasan, menggunakan formula harga sederhana, berusaha untuk mendekati pembeli potensial dalam pemilihan tempat penjualan, dan menggunakan media cetak serta bundling produk sebagai alat promosi. Sementara untuk produk high involvement, UKM hanya fokus kepada kualitas produk, tidak berusaha untuk mendekati pembeli potensial dalam memilih tempat penjualan, dan menggunakan pendekatan komunitas dalam aktifitas promosinya.Permasalahan utama yang dihadapi oleh produk low involvement adalah intensitas persaingan yang tinggi yang mengurangi margin keuntungan. Sementara untuk produk high involvement permasalahan yang dihadapi dalam hal ekspansi ke pasar internasional. Dari temuan ini kebijakan pemerintah bagi UKM terhadap produk low involvement hendaknya membatasi jumlah produk sejenis di pasaran dalam rangka mengurangi intensitas kompetisi. Sementara kebijakan untuk produk high involvement hendaknya difokuskan untuk mendukung ekspansi ke pasar luar negeri. Kata kunci: low involvement, high involvement, UKM, pemasaran.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Menurut Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses penjualan harta pailit dilakukan dengan dua cara yaitu penjualan di muka umum (lelang) dan penjualan dibawah tangan. Penjualan di bawah tangan akan dilakukan setelah penjualan dimuka umum tidak berhasil dilakukan. Penjualan harta pailit memiliki banyak permasalahan salah satunya adanya mafia kepailitan. Mafia kepailitan merupakan mafia hukum yang berusaha mempengaruhi penegak hukum dan pejabat publik sehingga menyimpang dari aturan kepailitan. Mafia kepailitan merupakan oknum, hakim pengawas, kurator, appraisal, pejabat lelang, petugas pajak dan pengacara. Tulisan ini akan membahas mengenai proses penjualan harta pailit, peran mafia kepailitan dalam penjualan harta pailit, dampak negatif adanya mafia kepailitan terhadap penjualan harta pailit dan upaya perlawanan terhadap mafia kepailitan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan dan studi dokumen. Berbagai data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penulis menemukan bahwa permasalahan penjualan harta pailit didominasi oleh masalah yang bersumber pada penegak hukum, seperti keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kurator dan appraisal, lemahnya pengawasan oleh hakim pengawas, dan pelanggaran hukum dari penegak hukum. Maraknya permasalahan dalam diri penegak hukum dalam proses penjualan harta pailit membuat keberadaan mafia kepailitan sudah tidak terbantahkan lagi. Adapun modus yang dipergunakan adalah penggelapan, penyuapan, manipulasi transaksi atau perjanjian dan penyalahgunaan prosedur lelang. Keberadaan mafia pailit membuat harta pailit menjadi tidak laku terjual, terlantar, musnah, terjual murah, dikuasai secara tidak patut, pembagian harta menjadi lama dan ketidakadilan bagi pihak yang beriktikadbaik. Oleh karena itu keberadaan mafia kepailitan perlu dihilangkan dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan prefentif dilakukan dengan mengatur peningkatan peran hakim pengawas dalam proses penjualan di muka umum, dan peran appraisal pada proses penjualan di bawah tangan serta menekankan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh organisasi profesi dalam UU Kepailitan. Sedangkan tindakan represif melalui penegakan sanksi hukum oleh penegak hukum dan sanksi etik oleh organisasi profesi terhadap para mafia kepailitan. Kata kunci: mafia kepailitan, mafia hukum, penjualan harta pailit, lelang, penjualan di bawah tangan.

Penulis: Lokot Zein Nasution

Abstrak:
Kinerja kredit mikro di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, baik dari aspek program maupun nominal pembiayaan. Namun, kinerja yang tinggi masih diiringi dengan tingkat NPL yang juga tinggi, sehingga masih berdampak rendah terhadap pengurangan kemiskinan. Fakta ini mengarahkan pada penilaian bahwa ekspansi program kredit mikro di Indonesia pada dasarnya masih belum dikelola secara ideal. Secara teoritis, tata kelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ideal mengacu pada kemampuan organisasi/perusahaan dalam menjaring masyarakat miskin dan mampu mentransformasikannya menjadi lebih sejahtera. Modal satu-satunya yang melekat pada masyarakat miskin adalah modal sosial, sehingga mengoptimalkannya merupakan tata kelola yang dinilai ideal. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modal sosial mampu menjadi kunci keberhasilan dalam meminimalisir risiko kredit mikro. Berdasarkan analisa Treatment Effect yang dilakukan kepada 249 responden, hasilnya menunjukkan bahwa dampak modal sosial yang diwujudkan melalui pinjaman berkelompok merupakan faktor determinan dari peningkatan profitabilitas usaha anggota. Keberhasilan tersebut disebabkan keunggulan pinjaman berkelompok yang mampu menciptakan nilai-nilai modal sosial, yaitu: (i) nilai kebersamaan; (ii) nilai keterbukaan; (iii) nilai musyawarah; (iv) nilai saling percaya; (v) nilai disiplin; dan (vi) nilai tanggung jawab. Keenam nilai tersebut telah berdampak pada dua hal penting, yaitu: (i) perubahan perilaku anggota; dan (ii) berkembangnya usaha anggota. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi percontohan dalam mengkonstruksi pentingnya modal sosial dalam meminimalisir risiko kredit mikro. Kata Kunci: Kredit Mikro, Modal Sosial, Pinjaman Berkelompok.

Vol. 23 / No. 4 - Desember 2018

Penulis: Prof. Lili Romli

Abstrak:
Penelitian ini akan membahas perdebatan sistem pemilihan legislatif, yaitu sistem pemilihan umum (pemilu), ambang batas parlemen, besaran alokasi kursi di daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi anti klimaks melalui voting yang menyetujui sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak, ambang batas parlemen 4%, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10 kursi, dan metode konversi suara sainte lague murni. Sikap Pemerintah terhadap pembahasan UU Pemilu cenderung mengikuti kesepakatan partai karena konsep penyederhanaan sistem multipartai dan penguatan sistem presidensial yang diusulkan tidak begitu jelas. Dengan demikian, tujuan UU Pemilu untuk menyederhanakan sistem multipartai agar kompatibel dengan sistem presidensial akan sulit terwujud. Kata Kunci: sistem pemilihan umum, pemilihan legislatif ambang batas parlemen, besaran kursi per daerah pemilihan, metode konversi suara, dan sistem kepartaian.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemanfaatan hasil usaha BUMDes untuk mewujudkan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam pelaksanaannya BUMDes tidak selalu berhasil mencapai tujuan tersebut. Kajian ini hendak menganalisa pengaturan pemberdayaan masyarakat desa oleh BUMDes dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa oleh BUMDes di Kabupaten Malang dan Kabupaten Berau, serta solusi atas permasalahan tersebut. Analisa permasalahan menggunakan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam UU Desa sebagai salah satu kewenangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, serta diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 47 Tahun 2015. Namun, tidak ada pengaturan secara detil mengenai pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes. Dalam hal ini desa diberikan kesempatan untuk menentukan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai prioritas kebutuhan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam implementasinya, sebagian BUMDes atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Malang dan Kabupaten Berau berhasil memberdayakan masyarakat desa dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa dan pemasukan bagi Pendapatan Asli Desa. Permasalahan yang dihadapi antara lain, sumber daya manusia yang kurang memahami substansi UU Desa, unit usaha tidak berkembang, dan sarana prasarana belum mendukung. Dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi atau bimbingan teknis bagi warga desa atau kampung berkaitan dengan substansi dari UU Desa, pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat desa, studi banding dengan BUMDes atau BUMK lainnya; dan percepatan penyediaan sarana prasarana yang mendukung pengembangan BUMDes atau BUMK. Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat desa, badan usaha milik desa, Undang-Undang Desa.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas. Frekuensi dipergunakan untuk berbagai kebutuhan mulai dari penerbangan sampai dengan penyiaran. Keberadaan frekuensi saat ini mengalami berbagai permasalahan mulai dari dipergunakan secara illegal sampai dengan jual beli yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu bagaimana peranan negara dalam mengelolan spektrum frekuensi radio dan bagaimana penegakan hukum dalam pengelolaan frekuensi. teori yang digunakan yaitu konsep penguasaan negara dan konsep penegakan hukum. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengelolaan, mengeluarkan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. Penggunaan frekuensi merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka melakukan pengelolaan, pengendalian, pengaturan, dan evaluasi terhadap penggunaan frekuensi. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), faktor sarana dan fasiltias, dan faktor penegak hukumnya. Peraturan perundang-undangan belum secara komperhensif dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran. Selain itu, penegak hukum yang ada saat ini juga perlu diperkuat dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menjalankan penegakan hukum secara baik dan benar. Kata kunci: frekuensi, pengelolaan, peran negara, penyiaran.

Penulis: Tommy Hendra Purwaka, S.H., L.LM., Ph.D

Abstrak:
Sumber daya alam Indonesia (SDA) dikelola dan dimanfaatkan oleh negara dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB: IPTEK) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, hukum yang mengatur SDA, SDM dan SDB perlu diharmonisasikan agar tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan secara optimal. Salah satu sarana bantu yang dapat membantu, memudahkan dan memandu upaya harmonisasi adalah matrix segiempat (L-matrix) dan matrix segitiga (C-matrix) yang berisi kolom dan baris. Pertemuan kolom dan baris di dalam matrix tersebut mampu menunjukan kekuatan hubungan antara unsur-unsur hukum dan komponen-komponen kegiatan pengelolaan sumber daya yang akan diharmonisasikan. Hasil harmonisasi hukum yang dinyatakan di dalam matrix merupakan landasan bagi pengembangan pengelolaan sumber daya secara terpadu. Kata kunci: L-matrix, C-matrix, harmonisasi hukum, pengelolaan sumber daya.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Indonesia yang rukun dalam keberagaman suku dan agama kerap menjadi negara contoh bagaimana sebuah negara membangun toleransi dan harmoni. Banyak negara ingin belajar dari Indonesia. Hal ini menjadi aset soft power diplomasi dan berpengaruh positif pada posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Dengan aset tersebut Indonesia berupaya turut berperan membantu menciptakan solusi damai pada masalah konflik di dunia, diantaranya berupaya membantu menyelesaikan konflik Rohingya dan membangun perdamaian di Myanmar. Tulisan ini bertujuan melihat efektifitas diplomasi soft power interfaith dialogue dalam isu Rohingya di Myanmar. Penelitian ini akan membantu DPR dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah di bidang politik luar negeri, khususnya dalam membangun diplomasi soft power interfaith dialogue. Merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori soft power dari Joseph Nye. Penelitian lapangan dilakukan di Surabaya (Jawa Timur) dan Kupang, Alor (NTT) tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi soft power melalui interfaith dialogue tidak mudah diterapkan untuk membantu perdamaian dan kehidupan harmonis antar etnis dan umat beragama di Myanmar karena kurang adanya political will pemerintah Myanmar dalam membangun interfaith dialogue diantara rakyat Myanmar. Indonesia harus mencari solusi lain untuk mencari solusi isu Rohingya di Myanmar. Di antaranya dengan membangun kerjasama internasional dengan pihak dan negara-negara yang berkepentingan dengan isu Rohingya. Kata kunci: diplomasi damai, interfaith dialogue, Rohingya, soft power, Myanmar.

Vol. 22 / No. 1 - Maret 2017

Penulis: Syarifuddin --- Kemas Gerby Novario

Abstrak:
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dulu bernama Badan Kehormatan (BK), adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI dalam menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD memiliki fungsi melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban anggota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Beberapa kasus pelanggaran kode etik sepanjang tahun 2015 seperti terlibatnya salah satu anggota DPR RI dalam skandal Freeport, perkelahian sesama anggota dewan, dan pertemuan ketua dan wakil ketua DPR RI dalam kampanye salah satu kandidat presiden Amerika Serikat berujung pada persidangan MKD dan pemberian sanksi. Beberapa sidang MKD mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR yang belum jelas keputusannya menjadi gambaran ketegasan MKD. Tulisan ini bertujuan memberikan masukan kepada MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap untuk bertindak tegas serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya pemantauan, pencegahan, penyelidikan dan pemberian sanksi tegas dalam meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Artikel ini menggunakan studi literatur dan studi kasus dalam pendekatan masalah.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta sebagai barometer penting dalam menentukan peta politik secara nasional. Selain petahana mencalonkan diri kembali, Pasangan Calon lainnya adalah Agus-Sylvi dan Anies-Sandiaga. Dari hasil kajian dengan metodologi studi pustaka/literatur dan observasi, ditemukan bahwa strategi penonjolan prestasi-prestasi kinerja Petahana yang dapat merubah birokrasi menjadi lebih efektif dan bersih, penataan kota yang lebih tersistematis dan terstruktur, dan ketegasan dalam memberantas korupsi, serta strategi mengkritik kebijakan Petahana yang “kurang manusiawi”, sebagaimana yang dipakai oleh Pasangan Agus-Sylvi, masih kalah efektif dengan strategi isu SARA yang diandalkan oleh Pasangan Anies-Sandiaga. Realitas ini menghasilkan pembelajaran politik bagi calon-calon pemimpin politik selanjutnya, dan, di sisi lain, menyadarkan bahwa UU Pemilu perlu disempurnakan untuk dapat menyikapi konten SARA dalam kampanye, khususnya di media sosial, agar tidak membahayakan persatuan bangsa.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Upaya global dan dukungan kemauan politik nasional untuk revolusi energi terbarukan menjadi kebutuhan yang semakin signifikan di masa depan sebagai instrumen mitigasi iklim. Untuk mencapai tujuan ini, tata kelola global harus dibuat lebih demokratis, partisipatoris dan inklusif secara polisentris. Ulasan kritis terhadap tulisan “The Clean Energy Revolution: Fighting Climate Change With Innovation”, karya Sivaram & Norris (2016), menunjukkan bahwa upaya ini layak dilakukan seiring dengan tingginya tingkat konsumsi energi dunia, sementara target mitigasi iklim akan sulit tercapai, sekalipun target-target The Paris Agreement dilaksanakan. Sebagai negara dengan komitmen besar dalam pengembangan energi terbarukan dan berperan dalam mitigasi iklim, Indonesia berkepentingan terhadap diskursus upaya ini. Tantangannya terletak pada harus adanya kemauan politik pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintahan baru di AS, bagaimana pun akan mewarnai derajat legitimasi upaya ini di dalam negeri AS itu sendiri. Kondisi ini juga akan mempengaruhi tingkat legitimasinya secara nasional dan global dari upaya revolusioner ini.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Globalisasi di bidang perdagangan telah mendorong Indonesia untuk turut serta menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Muncul pendapat bahwa liberalisasi perdagangan justru akan menurunkan perekonomian. Hal ini menjadi perdebatan karena kebijakan liberalisasi perdagangan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Bagi Indonesia, liberalisasi perdagangan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan perekonomian. Karena itu, menjadi penting untuk menganalisis bagaimana dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan studi empiris sebelumnya, dilakukan analisis dengan menggunakan metode Error Correction Model, untuk mengetahui dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian di Indonesia selama periode tahun 2005-2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel kontrol makroekonomi yang digunakan adalah investasi dan inflasi. Data yang digunakan adalah data kuartalan yang bersumber dari BPS dan World Bank. Adapun hasil uji empiris menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan secara signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,05. Artinya, 1 persen kenaikan perubahan keterbukaan perdagangan menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,05 persen. Jika dilihat dari nilainya, dampaknya memang tidak terlalu besar. Tetapi, hal ini sudah cukup membuktikan bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan Indonesia selama ini mampu mendorong perekonomian. Untuk meningkatkan dampak positif ini, pemerintah perlu melakukan reformulasi kebijakan liberalisasi perdagangan yang dapat terus meningkatkan perekonomian Indonesia.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Indonesia menempati peringkat kedua dalam data jumlah kematian tertinggi akibat bencana alam di wilayah Asia Pasifik. Bencana yang terjadi di Indonesia membutuhkan penanganan yang baik, agar masyarakat yang tertimpa bencana mampu bangkit kembali. Dengan ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik, transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Penelitian ini mencoba meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme, jenis pendanaan, dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana di daerah serta mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penanggulangan bencana ditemukan beberapa masalah, yaitu kurangnya kesiapsiagaan beberapa daerah menghadapi potensi bencana, adanya bantuan yang tidak dapat dimanfaatkan korban pada tahap tanggap darurat bencana, ketergantungan daerah yang sangat besar pada BNPB, tumpang tindihnya kegiatan antar instansi pemerintah, dan beberapa permasalahan lain. Untuk mengatasi hal itu, beberapa hal harus diperhatikan, seperti perlunya penetapan definisi dan parameter yang jelas suatu kejadian dikatakan sebagai bencana. Pengategorian ini sangat penting karena akan berimplikasi pada banyak hal, seperti pendanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengalokasian sumber daya, menghindari kesewenangwenangan penggunaan anggaran oleh pihak-pihak terkait yang dapat berakibat pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi kegiatan penanggulangan bencana.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Negara di dunia sedang mengalami perubahan gelombang dari ekonomi berbasis pertanian pada fase awal hingga sekarang memasuki fase ekonomi kreatif. Termasuk Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi dan sumber daya ekonomi kreatif yang melimpah. Tulisan ini berdasarkan penelitian lapangan pada tahun 2016 dan memiliki tujuan untuk mengungkapkan perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, dan mengindentifikasi permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjawab permasalahan diatas. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa masalah yang menjadi penghambat ekonomi kreatif, diantaranya adalah aspek keuangan dan permodalan, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Aspek pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan langkah konkrit dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, di antaranya dengan mencari alternatif pembiayaan bagi ekonomi kreatif, mengembangkan konsep quatro helix model bagi pengembangan ekonomi kreatif, melakukan pemasaran dengan penekanan local brand dan melalui media sosial, serta bagian terpenting bagi pengembangan ekonomi kreatif adalah aspek HAKI. Kombinasi langkah tersebut, jika dijalankan dengan baik, dapat meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat.

Vol. 22 / No. 2 - Juni 2017

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. --- Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Peraturan Pemerintah Nomor 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) menyatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dapat dicapai jika seluruh jajaran pimpinan di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatannya secara tertib, terkendali, efektif dan efisien. Laporan keuangan Daerah DI Yogyakarta (DIY) telah lima kali berturut-turut (2011-2015) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Daerah DIY pada tahun 2015 memperoleh nilai tertinggi (80,68) dengan predikat A. Aparat pengawasan intern pemerintah DIY juga berada pada level maturitas 3. Indonesia. Dalam penelitian ini dianalisis penerapan SPIP pada pemerintahan DIY serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pemda DIY sudah merintis pelaksanaan sistem pengendalian intern sejak 2005. Pengendalian internal pemerintah daerah sudah menjadi komitmen Gubernur DIY sejak mencanangkan Reformasi Total pada 1998/1999. Pemerintah DIY sangat memahami pentingnya SPIP. Pemerintah DIY menindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa aturan turunan yang relevan. Pemda DIY telah berhasil menerapkan SPIP di lingkungan organisasinya hal ini terlihat dari nilai LAKIP, opini atas Laporan Keuangan serta jawaban kuesioner dari penerliti. Kendala yang dihadapi dalam penerapan SPIP adalah rendahnya kompetensi SDM dan kurangnya komitmet terhadap kompetensi SDM; kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap SPIP dan belum tumbuhnya budaya SPIP dalam organisasi; banyak pimpinan organisasi pada OPD yang belum memahami filosofi pengendalian intern dan rendahnya komitmen mereka terhadap pelaksanaan SPIP. Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Audit Laporan Keuangan, Laporan Keuangan, Lingkungan Pengendalian, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission COSO.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Perubahan positif dari ekonomi negara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor nonmigasnya. Namun perkembangan produksi komoditas pertanian dan bahan pangan justru masih dihadapkan pada isu skala ekonomi usaha terbatas, penurunan bantuan pemerintah hingga risiko perubahan iklim. Resultan kondisi ini akan memengaruhi daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV melalui aktivitas perdagangan. Pendekatan penelitian menggunakan indeks Relative Trade Advantage (RTA). Sedangkan data sekunder bersumber dari Comtrade, World Integrated Trade Solution, International Monetary Fund, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian Pertanian. Periode analisis data mencakup rentang tahun 2001-2016 dengan pertimbangan tertentu. Subjek komoditas perdagangan yang dianalisis menggunakan Harmonized Sections (HS) tahun 2012 dua digit, yaitu HS 01-24 sebagai kelompok komoditas pertanian dan bahan pangan. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa ekspor komoditas pangan dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV tumbuh lebih tinggi selama periode tahun 2001-2016 jika dibandingkan dengan pertumbuhan impornya. Lebih lanjut dari hasil perhitungan dengan menggunakan indeks RTA memberikan gambaran di mana sebagian besar dari komoditas pertanian dan bahan pangan Indonesia di pasar CLMV memiliki keunggulan perdagangan dan sebagian lainnya tidak memiliki keunggulan tersebut. Potensi pasar CLMV yang besar harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan meningkatkan daya saing komoditas pertanian dan bahan pangan, termasuk menentukan komoditas pertanian dan bahan pangan yang menjadi prioritasnya. Kata kunci: komoditas pertanian, bahan pangan, CLMV, daya saing, indeks RTA.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Koperasi dan UKM merupakan pilar perekonomian nasional yang berperan besar dalam memajukan ekonomi rakyat. UKM sendiri telah terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi dengan tetap menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun permasalahan modal masih menjadi masalah utama bagi UKM dalam rangka mengembangkan usaha. Kajian ini akan membahas permasalahan modal serta solusi kebijakan yang dapat diambil Pemerintah dengan memanfaatkan keberadaan koperasi berbasis komunitas UKM yang ada di Kota Surakarta dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian bantuan modal. Kajian ini mengggunakan pendekatan analisis naratif terhadap data yang diperoleh melalui penelitian yang dilaksanakan di Kota Surakarta pada bulan Agustus 2016. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan koperasi berbasis komunitas di Kota Surakarta menunjukkan tren positif, namun di sisi lain perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan terkait persaingan untuk memperoleh bantuan permodalan. Kajian ini memberikan alternatif kebijakan bagi Pemerintah untuk menyalurkan bantuan melalui koperasi berbasis komunitas UKM dengan terlebih dahulu melakukan penyederhaan dan pengurangan jumlah koperasi. Kata Kunci : Koperasi, UKM, Komunitas, Modal

Penulis: Joko Riskiyono

Abstrak:
Setiap kali ditetapkan Program Legislasi Nasional lima tahun dan prioritas tahunan selalu menuai perhatian dan kritik publik utamanya terhadap hasil capaian legislasi yang tidak memuaskan hal itu didasari oleh capaian Rancangan Undang-Undang yang dihasilkan baik secara kualitas menurun bahkan secara kuantitas rendah. Ketidakberhasilan tersebut, harus dilakukan evaluasi dan inventarisasi oleh Badan Legislasi selaku yang bertanggungjawab mengkoordinasi penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional lima tahun dan prioritas tahunan antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah. Namun hingga saat ini, terhadap hasil evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Legislasi dalam kerangka meningkatkan kualitas dan kuantitas legislasi dinilai sebagai rutinitas tahunan belum mampu mengembalikan kepercayaan publik dalam menunaikan kewajiban dan tugas legislasi. Kata Kunci: evaluasi, inventarisasi, prolegnas

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Sistem pendidikan Indonesia sudah beberapa kali direformasi. Sampai saat ini UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Berbagai perbaikan sistem pendidikan telah terlaksana dan hampir mencapai tujuan, namun permasalahan dan tantangan untuk membuat pendidikan yang mampu bersaing dengan negara lain harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah maupun Parlemen sebagai pembuat kebijakan. Tulisan ini akan membahas dua permasalahan pokok yakni pencapaian apa yang didapat dari beberapa kali reformasi sistem pendidikan di Indonesia dan permasalahan dan tantangan apa yang masih terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia serta pilihan kebijakan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Tulisan ini hasil dari studi pustaka. Pertama, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan sebagai dasar analisis. Kedua, menggunakan data sekunder kualitatif dan kuantitatif dari sumber nasional dan internasional. Ketiga, konsultasi dengan supervisor. Temuan yang didapat dari kajian ini bahwa Pemerintah diharapkan dapat membuat dasar hukum untuk menjalankan progam wajib belajar 12 tahun sehingga dapat dilaksanakan secara nasional. Meskipun progam wajib belajar 9 tahun hampir mendekati target, pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih untuk akses pendidikan di daerah terpencil sehingga target dapat dipenuhi 100%. Dalam hal perubahan kurikulum perlu dipikirkan formulasi jangka waktu perubahan antara 5 atau 10 atau 15 tahun. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada guru dengan membuat kebijakan yang membuat guru setia dan fokus akan profesinya. Kata Kunci: reformasi sistem pendidikan, pencapaian sistem pendidikan Indonesia, dan kebijakan sistem pendidikan

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan perfilman yang diterapkan negara mempengaruhi perkembangan industri perfilman di negara tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perfilman mempengaruhi perkembangan industri perfilman di suatu negara dapat diketahui antara lain dengan cara melakukan studi sejarah. Karena itu, perlu dilakukan studi sejarah untuk untuk mengetahui sejarah perkembangan perfilman Indonesia. Sejarah perkembangan perfilman tersebut ditelaah dengan konsep-konsep terkait dengan industri budaya. Dari hasil telaah diharapkan dapat diketahui kebijakan yang dapat mendorong perkembangan industri perfilman Indonesia. Dari hasil telaah diketahui sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat mendukung perkembangan perfilman Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi tahapan produksi dengan memberikan dukungan maksimal bagi tumbuh berkembangnya sekolah film, membantu permodalan dengan sistem fund to funds, memperbaiki kebijakan sensor yang mempertimbangkan proses produksi film, mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan tumbuh berkembangnya konsep bioskop komunitas, mendukung promosi film Indonesia dengan melibatkan berbagai komponen pemerintahan lainnya dibawah koordinasi Badan Ekonomi Kreatif, dan menumbuhkembangkan kebanggaan pada film Indonesia melalui strategi ekspansi budaya Kata kunci: film, industri perfilman, industri budaya, industri kreatif.

Vol. 22 / No. 3 - September 2017

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Sejak tahun 2014, Indonesia telah mengintroduksi kebijakan jalur maritim, sedangkan China menginisiasi one belt one road (OBOR). Indonesia bisa mengambil manfaat optimal dari inisiatif China tersebut, karena keberadaan OBOR menyediakan alternatif pembiayaan dan dapat memfasilitasi akses distribusi barang Indonesia ke Asia dan Eropa. Namun, dijumpai masalah terkait investasi OBOR, yaitu tingginya tingkat risiko investasi di Indonesia dan tidak optimalnya implementasi kebijakan investasi dan infrastruktur. Tujuan dari artikel ini untuk mengetahui: (1) posisi Indonesia kepada negara yang berkomitmen, (2) kendala yang dihadapi Indonesia dalam optimalisasi investasi OBOR, dan (3) upaya yang perlu dilakukan Indonesia untuk memperoleh manfaat optimal atas investasi OBOR. Di lapangan, kendala yang dihadapi Indonesia adalah pembebasan lahan, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, skeptisme asal pembiayaan, arah kebijakan daerah yang berubah-ubah, dan keberadaan peraturan daerah yang dapat menghambat investasi. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasinya adalah penguatan koordinasi antara Pemerintahan di Pusat dan Daerah. Di masa depan, keikutsertaan pemerintah daerah dalam kegiatan investasi asing harus ditingkatkan, agar terjadi kesamaan pemahaman. Kata kunci: OBOR, China, Indonesia, investasi, infrastruktur.

Penulis: Meirina Fajarwati

Abstrak:
Program legislasi nasional atau prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum di Indonesia, pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam prolegnas terdapat daftar kumulatif terbuka yang salah satu isinya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, sampai saat ini, baik DPR ataupun Pemerintah, belum menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari daftar prolegnas tahun 2015-2019 yang hanya memuat 1 Undang-undang, yang merupakan tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi yaitu RUU Perkoperasian. Lambatnya tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi dapat disebabkan tidak adanya batas waktu bagi DPR dan Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma dalam undang-undang. Tidak ditindaklanjutinya putusan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kekosongan hukum di masyarakat. Sebagai konsekuensinya, perlu diatur batas waktu tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU No 12 Tahun 2011. Kata Kunci: program legislasi nasional, MK, putusan, RUU Perkoperasian, daftar kumulatif

Penulis: Lesmana Rian Andhika

Abstrak:
Pemilihan kepala desa secara serentak menunjukkan kemajuan demokrasi tingkat lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih merefleksikan strategi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Strategi pemenangan ini memiliki akar kebiasaan yang telah diajarkan oleh pemilihan berskala besar di masyarakat. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian case study method. Penggalian data primer dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur yang bersifat terbuka (unstructured interviews) dan observasi non partisipasi. Data empiris yang didapat dianalisis dengan teknik triangulasi untuk mendapatkan data yang valid. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, kebijakan pemerintah dengan dana desa memberikan daya tarik kepada siapapun untuk mencalonkan diri. Konsekuensi negatif dari strategi pemenangan menunjukkan pola patronase dan klientelisme, yang menjadi awal pemilihan yang tidak demokratis. Bahaya yang ditimbulkan akibat strategi ini menumbuhkan bibit permusuhan antara kerabat, menimbulkan kebencian di antara pendukung calon kepala desa. Bahaya itu terjadi karena minimnya pendidikan politik yang benar, demikian pula, faktor kemiskinan dan sumberdaya manusia yang rendah juga menjadi faktor penyebab munculnya patronase, klientelisme. Kata kunci: pemilihan serentak, kepala desa, patronase, klientelisme

Penulis: Mei Susanto

Abstrak:
Persoalan pendanaan partai politik seperti biaya kampanye yang mahal, sumbangan ilegal, korupsi anggaran, serta keengganan partai politik untuk terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana menunjukkan partai politik tidak terbuka dan modern. Tulisan ini meneliti pengaturan pendanaan partai politik di Indonesia dan implikasinya, dan bagaimana alternatif model pendanaan guna mewujudkan partai politik yang terbuka dan modern. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lain, serta bahan hukum tersier kamus dan internet yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan: pertama, model pengaturan pendanaan partai politik di Indonesia masih sering berubah dan belum memberikan pengaturan yang adil. Tanpa ditopang pendanaan yang kuat, partai politik tidak akan mampu bertahan. Implikasinya hanya partai politik yang mempunyai jaringan dan usaha-usaha tertentu yang mampu bertahan dan memenangkan kontestasi. Kedua, diperlukan model pendanaan partai politik dalam bentuk penyeimbangan antara sumbangan (perorangan atau badan usaha) dan bantuan pendanaan publik dari APBN-APBD, sehingga akan memberikan keadilan akses pendanaan dan dapat memaksa partai politik untuk terbuka dalam pendanaannya. Model tersebut harus diikuti juga dengan penggunaan prinsip pengelolaan keuangan negara, standarisasi laporan, pembatasan sumbangan dan kemungkinan penggunaan pihak ketiga untuk mengakali pembatasan tersebut, penggunaan transaksi elektronik, dan pengawasan, sanksi serta penegakan hukum yang diperkuat. Kesemua itu dalam rangka mencari alternatif model pendanaan partai politik menuju partai yang terbuka dan modern. Kata Kunci: partai politik, pendanaan partai politik, partai modern, akuntabilitas, transparansi.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Lingkungan merupakan salah satu determinan kesehatan masyarakat. Provinsi Gorontalo termasuk provinsi dengan kualitas lingkungan hidup terbaik di Indonesia, namun belum diimbangi dengan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Mortalitas atau kematian sebagai salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat masih menjadi masalah di Provinsi Gorontalo terutama kematian balita. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara mendalam kepada informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama kematian balita di Provinsi Gorontalo adalah penyakit menular yang erat kaitannya dengan faktor lingkungan dan perilaku kesehatan. Angka kematian balita dapat diturunkan melalui implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang memadukan pendekatan lingkungan dengan promosi kesehatan. Optimalisasi program tersebut dapat dilakukan melalui penguatan strategi promosi kesehatan seperti upaya advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kata Kunci: angka kematian bayi, angka kematian balita, promosi kesehatan, Provinsi Gorontalo

Vol. 22 / No. 4 - Desember 2017

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Eskalasi konflik berskala rendah dan terdesaknya kelompok-kelompok teroris pro-ISIS di Filipina Selatan oleh operasi militer Presiden Duterte dapat membawa dampak ke Miangas. Pulau terdepan Indonesia yang perairannya berbatasan langsung itu diantisipasi aparat Indonesia dapat dijadikan tempat pelarian dan basis persembunyian baru Kelompok Abu Sayyaf, Maute dan pro-ISIS lain, dengan kehadiran teroris asal mancanegara. Penelitian ini menganalisis sejauh mana ancaman yang ada, dengan mewawancarai banyak pihak dan melakukan observasi lapangan, dengan memakai perspektif keamanan tradisional dan jnon-tradisional. Penelitian dilakukan selama Januari-Juni 2017, dengan menggunakan metodologi kualitatif dalam analisis datanya. Temuan penelitian mengungkapkan kerawanan Pulau Miangas dari berbagai kemungkinan ancaman serangan terorisme pengikut ISIS di Filipina Selatan dan perkembangan konflik berskala rendah di sana. Sekalipun terdapat potensi penduduk untuk menangkalnya, namun hambatan konektivitas Pulau Miangas dengan pulau-pulau lain di Indonesia, keterbatasan infrastruktur dan ketidaktersediaan alutsista, serta lemahnya mentalitas dan disiplin aparat pemerintahan dan keamanan di sana, akan menyulitkan mereka untuk dapat merespons secara cepat dan efektif setiap serangan terorisme para pengikut ISIS di Filipina Selatan. Kata Kunci: terorisme, ISIS, FTFs, Filipina Selatan, Miangas, safe haven

Penulis: Sutriyanti

Abstrak:
Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Ekonomi kreatif dapat menjadi sumber ekonomi baru yang perlu dikembangkan di dalam perekonomian nasional, karena dapat dijadikan sebagai sosial entreprise bagi masyarakat di suatu daerah dan memberikan kontribusi ekonomi nasional yang besar. Namun, dalam pengembangan ekonomi kreatif terdapat berbagai permasalahan kurangnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, daya saing, akses pasar, dan kesulitan permodalan. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif. Namun demikian, regulasi yang ada saat ini dirasa belum mampu mengatasi permasalahan ekonomi kreatif. Sehingga tulisan ini untuk mengetahui lebih lanjut pengaturan yang ada terkait pengembangan ekonomi kreatif guna menemukan hal-hal perlu pengaturan ke depan terkait permasalahan pengembangan ekonomi kreatif. Penyusunan tulisan ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dalam menjawab permasalahan diatas. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa regulasi yang masih belum mampu mengatasi permasalahan ekonomi kreatif, karena sifat ekonomi kreatif yang khusus. Selain itu, regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan belum ada regulasi yang mengatur dan melindungi jenis ekonomi yang bertumpu pada kreativitas ini. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat membuat peraturan yang mampu menciptakan kondisi ekonomi yang baik dan memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi kreatif. Kata kunci: pengaturan, ekonomi kreatif, sumber ekonomi baru

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Permasalahan pergulaan di Indonesia terkait langsung dengan industri gula nasional. Pengembangan industri gula merupakan persoalan multi-dimensi atau lintas-sektor. Salah satu strategi yang dilakukan untuk mengembangkan industri gula adalah strategi revitalisasi. Revitalisasi tidak akan berhasil apabila tidak didukung dengan kebijakan di sisi hulu (on-farm) maupun sisi hilir (off-farm). Studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis dengan menganalisa data, informasi, dan pemikiran yang relevan dalam upaya revitalisasi industri gula. Hasil analisis menyimpulkan bahwa industri gula eksisting memiliki kelemahan dengan ketidakefisienan sebagian besar pabrik gula terutama milik BUMN PT Perkebunan Nusantara pada sisi hilir (off-farm). Terdapat juga persoalan dari sisi hulu (on-farm) yakni antara lain dengan lambannya pertumbuhan lahan tebu sampai saat ini di luar Pulau Jawa. Ekstensifikasi lahan tebu menjadi syarat dalam peningkatan produksi tebu sebagai bahan baku industri gula sebagai pasokan bahan baku tebu dengan rendemen yang tinggi. Strategi revitalisasi merupakan pilihan yang tepat guna mencapai swasembada gula tahun 2019 dan surplus gula untuk tujuan ekspor. Kata kunci: revitalisasi, industri gula, perkebunan tebu, rendemen

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Konsekwensi digulirkannya otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan setiap dana tranfer dari pemerintah pusat. Salah satu bentuk dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. Adapun permasalahan yang diangkat dalam kajian ini adalah mendapatkan gambaran secara rinci bagaimana pengelolaan hasil pendapatan daerah dan peran DAK yang telah berjalan selama ini yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dalam pemanfaatan DAK. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan FGD. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Kota Pontianak sebagai lokus penelitian secara kapasitas fiskal dinilai sangat baik. Namun dalam realisasi pemanfaatan DAK yang merupakan bagian penerimaan, masih menghadapi permasalahan teknis. Permasalahan sering berubahnya regulasi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terkait proses pencairan dan program sebagai menu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Kata Kunci: Anggaran, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, infrastruktur, dan Transfer fiskal

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Puskesmas sebagai upaya kesehatan masyarakat mempunyai Program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2M). Namun penyakit menular masih menjadi masalah utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu dari lima provinsi yang jumlah kasus penyakit menularnya tinggi dengan kondisi sosial ekonominya masih rendah. Secara Epidemiologi kejadian penyakit merupakan hasil hubungan interaktif antara manusia dan perilakunya serta komponen lingkungan yang memiliki potensi penyakit. Rumusan masalah penelitian ini adalah jumlah kasus penyakit menular di masyarakat masih tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di puskesmas di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian didapat bahwa sampai saat ini masih belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas di puskesmas menyebabkan upaya penanggulangan penyakit menular belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah hendaknya paham dengan kondisi penyakit menular di wilayahnya serta komitmen dan mengupayakan ketersediaan sumberdaya di puskesmas yang cukup dan berkualitas. Kata Kunci: Puskesmas, Penyakit Menular, Kebijakan Kesehatan Masyarakat

Vol. 21 / No. 1 - Maret 2016

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Artikel yang merupakan hasil penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris ini, membahas pengaturan tindakan penghinaan terhadap pengadilan yang ada saat ini, penegakan hukumnya, dan pengaturan tindakan penghinaan terhadap pengadilan dalam RUU KUHP. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penghinaan terhadap pengadilan telah diatur dalam KUHP dan KUHAP. Namun, tidak banyak kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dikarenakan rumusan UU yang tidak secara eksplisit menyebutkan tindakan terkait penghinaan terhadap pengadilan. Hal itu dikarenakan tidak jelasnya hukum formal yang mengatur. Sementara ini RUU KUHP yang sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah memuat ketentuan tindak pidana terhadap proses peradilan secara memadai, meliputi criminal contempt of court dan civil contempt of court. Oleh karena itu, tindak pidana terhadap proses peradilan tidak perlu diatur dalam UU khusus, namun cukup dimuat dalam RUU KUHP, yang perlu disinkronkan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta tidak melanggar hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia sudah lebih dari satu dekade. Manfaat pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut harus bisa diketahui secara jelas. Studi-studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi secara umum masih belum mendapatkan kesimpulan yang konklusif. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan metode estimasi panel fixed effect. Analisis didasarkan pada data time series tahunan yang mencakup periode waktu 2009 – 2013 terhadap 33 provinsi di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriftif terhadap variabel stabilitas makroekonomi menunjukkan bahwa pada tahun 2013, indeks MI paling besar adalah Provinsi Banten sedangkan indeks MI paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan indeks tersebut, Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki ketidakstabilan makroekonomi yang paling tinggi sedangkan tingkat kestabilan makroekonomi yang tinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Studi ini juga menemukan bukti bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap stabilitas makroekonomi tapi tidak signifikan. Artinya hubungan antara desentralisasi fiskal dan stabilitas makroekonomi tidak menunjukkan hubungan yang kuat.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Perkembangan perekonomian sutu negara dapat dilihat dari berbagai indikator makroekonomi. Diantara indikator makroekoomi tersebut adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang menjadi perhatian bagi pemerintah. Karena tingkat inflasi yang tinggi dapat menggangu perekonomian dan menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga penelitian ini mencoba melakukan analisis perkembangan inflasi di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dan melakukan analisis pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitaif dengan menggunakan data periode tahun 2004-2014. Perkembangan inflasi di Indonesia periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan tren yang rendah dan stabil, dengan rata-rata inflasi pada periode tersebut adalah 7,23% per tahun. Hasil analisis regresi VECM pada persamaan jangka panjang dihasilkan bahwa variabel output gap, nilai tukar, jumlah uang beredar dan suku bunga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laju inflasi. Hasil yang sama juga untuk persamaan jangka pendek. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan variabel output gap, nilai tukar, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga BI dapat meningkatkan tingkat inflasi di Indonesia. Untuk itu maka dibutuhkan peran lebih pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan cara mengelola variabel makroekonomi, seperti nilai tukar, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dengan baik. Karena dengan variabel tersebut terkendali maka inflasi di Indonesia dapat terjaga. Serta mengendalikan dan meningkatkan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penulis: Lokot Zein Nasution

Abstrak:
Indonesia pernah merasakan swasembada pangan di dekade 1980-an, tetapi menurun tajam setelah tahun 1990-an. Momentum penurunan ini terjadi pasca diserahkannya sektor pertanian pada mekanisme pasar dan diubahnya BULOG yang berfungsi sebagai pengendali tata niaga menjadi Perum. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah: (i) untuk menelusuri perbedaan format kebijakan tata niaga sektor pertanian melalui BULOG pada masa sebelum dan sesudah menjadi Perum; dan (ii) memberikan arah bagaimana meningkatkan kinerja tata niaga sektor pertanian melalui peran dan fungsi BULOG. Dua tujuan ini digali melalui analisis deskriptif dari data sekunder dan dieksplorasi dengan studi literatur. Data sekunder didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Sementara studi literatur diperoleh dari pengumpulan buku dan jurnal terkait dengan sejarah perjalanan tata kelola BULOG, serta teori format kelembagaan tata niaga pertanian. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama penurunan kinerja sektor pertanian akibat kinerja tata niaga yang tidak optimal. Kinerja tata niaga yang buruk setelah BULOG menjadi Perum karena struktur pasar di level hulu yang bersifat monopsoni dan di level hilir yang bersifat oligopoli. Dengan demikian, harus dilakukan peningkatan kinerja tata niaga pertanian dengan dikembalikannya peran dan fungsi BULOG yang dapat dilakukan melalui BLU (Badan Layanan Umum). Transformasi ini harus berfungsi sebagai pengendali pasar hasilhasil pertanian, yang setidaknya melalui tiga kemampuan utama, yaitu: (i) sebagai pengendalian atau pengamanan harga bawah (floor price); (ii) pengendalian ekspor impor hasil pertanian; dan (iii) pendistribusian hasil pertanian secara efektif dan efisien. Tiga kemampuan tersebut dapat menjadi grand-design strategi peningkatan kinerja sektor pertanian yang ditandai dengan kesejahteraan petani sekaligus yang menguntungkan konsumen.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Untuk itu, puskesmas mempunyai andil yang besar untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Namun demikian, sampai saat ini, kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas masih sering dikeluhkan oleh masyarakat. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas sebagai salah satu faktor yang berpengaruh pada kualitas pelayanan puskesmas. Di sisi lain, kebijakan JKN mengakibatkan jumlah kunjungan pasien ke puskesmas semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan informan terpilih. Penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai ketersediaan tenaga kesehatan puskesmas guna memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya jumlah tenaga kesehatan di puskesmas, menjadikan beban kerja tenaga kesehatan puskesmas semakin tinggi dan tidak sesuai dengan tupoksi serta latar belakang pendidikannya. Sehingga pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan puskesmas. Untuk itu perlu dilakukan manajemen SDM yang nyata dan komprehensif.

Vol. 21 / No. 2 - Juni 2016

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Sejak tahun 2009 Indonesia telah memiliki serangkaian program perlindungan sosial sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, khususnya untuk mereka yang tergolong miskin dan rentan miskin. Namun, ada beberapa masalah yang dihadapi seperti masih rendahnya tingkat ketepatan sasaran program dan komplementaritas antar program dalam menyasar kelompok yang berhak, dalam hal ini masalahnya adalah kelompok sasaran yang seharusnya menerima beberapa program perlindungan sosial sekaligus, ternyata hanya menerima kurang dari yang seharusnya. Oleh karena itu sangat diperlukan unifikasi data sebagai referensi bagi program perlindungan sosial dalam memilih peserta program. Dalam mengatasi hal tersebut TNP2K membangun Basis Data Terpadu (BDT). BDT memberikan hasil penetapan sasaran yang lebih baik. Dampaknya, 10 sampai 30 persen rumah tangga termiskin menerima manfaat lebih besar dari peningkatan cakupan tersebut dibandingkan mereka yang hampir miskin. Selain meningkatkan ketepatan sasaran masing-masing program, BDT juga bertujuan untuk memastikan rumah tangga menerima manfaat-manfaat pelengkap dari beberapa program. Selain itu, BDT mengurangi duplikasi biaya untuk seleksi penerima manfaat dan penargetan yang mencapai 0,5 persen dari belanja pemerintah pusat pada empat program bantuan sosial tingkat nasional (Jamkesmas/JKN, Raskin, BSM dan PKH) pada tahun 2012–2014. Keberadaan BDT merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada yakni meningkatkan kemampuan BDT untuk mengidentifikasi penerima manfaat, meningkatkan efektivitas program dan mempercepat pengurangan kemiskinan. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain adalah pemutakhiran data program yang meliputi pendaftaran dan klasifikasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan membangun sistem penanganan pengaduan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Pertanian merupakan salah satu sektor penting penyumbang pertumbuhan ekonomi, dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah, dari masa ke masa, mengembangkan sektor pertanian sampai saat ini. Pemberdayaan dan pengembangan pertanian perlu reformasi kebijakan, tidak hanya untuk meningkatkan produksi untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga untuk ekspor. Peningkatan ekspor produk pertanian merupakan salah satu syarat utama menjadi negara pertanian kelas dunia. Kajian deskriptif analisis ini menggunakan metode riset kualitatif, dengan menggunakan data sekunder dari berbagai referensi buku, jurnal, surat kabar, dan berita di internet. Tulisan ini menyimpulkan cita-cita menjadi negara pertanian berkelas dunia dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian, sehingga menghasilkan surplus neraca pertanian. Pencapaian swasembada pertanian tidak cukup dan perlu upaya mencapai surplus produksi untuk tujuan ekspor agar dapat memperoleh devisa. Oleh karena itu, kebijakan pertanian ke depan tidak hanya fokus pada beberapa komoditas perkebunan saja, tetapi juga perlu peningkatan surplus produksi tanaman pangan, dan komoditas hortikultura di masa datang.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Globalisasi menuntut perusahaan untuk melakukan ekspansi internasional dalam rangka memenangkan persaingan global. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pengemban tugas memperoleh penerimaan negara, tidak lepas dari tuntutan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sektor BUMN yang memiliki potensi dan peluang untuk melakukan ekspansi internasional, mengkaji alternatif strategi, dan mengevaluasi pilihan strategi berdasar resiko terkecil. Analisis menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh dari buku, jurnal, dokumen resmi, dan sumber dari media daring. Temuan dari kajian ini mendukung argumen bahwa BUMN sektor telekomunikasi merupakan BUMN yang memiliki potensi dan peluang untuk melakukan ekspansi internasional dengan pilihan strategi lisensi- aliansi dan lisensi-joint venture. Sedangkan strategi lisensi-aliansi merupakan strategi dengan tingkat resiko terkecil, yang tetap berpotensi meningkatkan pendapatan BUMN sektor telekomunikasi.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Sumber Daya Genetik (SDG) merupakan bagian dari sumber daya hayati, dan Indonesia kaya akan SDG. Banyak masyarakat Indonesia melalui pengetahuan tradisionalnya melakukan pemanfaatan atas sumber daya genetik, baik untuk pemenuhan kebutuhan seharihari maupun untuk kegiatan ekonomi atau bisnis. Masalahnya, belum ada pengaturan terkait pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik, yang membuat masyarakat lokal ataupun masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut rentan terhadap terjadinya kejahatan biosperacy. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Ende, NTT dan Kabupaten Jayapura, Papua, melihat bahwa upaya perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait hal itu tidak dapat secara optimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Ke depan, melalui RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, hal terkait sumber daya genetik dan pemanfaatannya, termasuk pengetahuan tradisional atas pemanfaatan sumber daya genetik, perlu diatur di dalamnya. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional atas pemanfaatan sumber daya genetik dapat dilakukan dengan memberikan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten, dengan menambahkan persyaratan disclosure requirement dalam pengajuan paten. Namun, ketentuan ini menuntut Pemerintah untuk melakukan pendataan dan pendaftaran atas pengetahuan tradisional terkait SDG yang ada di masyarakat, selain menetapkan keberadaan masyarakat adat atau masyarakat lokal dengan pengetahuan tradisionalnya tersebut dalam Peraturan Daerah.

Penulis: Suparman Zen Kemu

Abstrak:
Tujuan kajian ini adalah: (i) Untuk mengkaji seberapa rendah tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal, (ii) Untuk mendiskusikan penyebab rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal, (iii) Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang telah dibuat dan akan dibuat oleh pemerintah dan otoritas pasar modal. Metode pengumpulan data adalah dengan melakukan studi pustaka. Sedangkan analisis dilakukan melalui penggunaan tabel, grafik, gambar dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Temuan dari kajian ini adalah: Pertama, tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal sangat rendah bahkan terendah di sektor keuangan sehingga berakibat rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pasar modal. Kedua, penyebab dari rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal adalah: (i) Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa untuk bertransaksi di pasar modal memerlukan modal besar (ratusan juta bahkan miliaran rupiah), (ii) kurangnya pengetahuan teknis mengenai pasar modal, (iii) persepsi masyarakat bahwa transaksi di bursa pasar modal bersifat judi dan mengandung riba dan hukumnya haram, (iv) adanya kejadian-kejadian yang merugikan para investor saham di bursa akibat adanya penipuan yang dilakukan oleh para pialang dimasa lalu menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat bahwa bermain saham di bursa rentan terhadap penipuan, (v) jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia di Otoritas Jasa Keuangan (0JK) dan Self Regulatory Organization (SRO) yang belum memadai dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap pasar modal. Ketiga, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar modal seperti: (i) trilogi instrumen kebijakan OJK yaitu inklusi keuangan, literasi keuangan (termasuk pasar modal) dan perlindungan konsumen, (ii) kebijakan tiga pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan yakni: literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan dan pengembangan produk dan jasa keuangan, (iii) penyertaan pemerintah daerah dan institusi non pemerintah dalam melakuan sosialisasi sektor keuangan dan pasar modal kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan lembaga masyarakat non pemerintah lainnya seperti perbankan dan organisasi nir laba.

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →