Isu Sepekan

Vol. II / P3DI - Februari 2021

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.


Abstrak:
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian kembali terulang dengan tewasnya Deki Susanto pada 27 Januari 2021 yang diduga dilakukan oleh anggota polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kekerasan juga terjadi terhadap Herman, pelaku pencurian yang tewas dengan tubuh penuh luka pada Desember 2020 setelah dijemput secara paksa oleh tiga orang tidak dikenal ke Polresta Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut Sandra Moniaga, Koordinator Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP), yang juga Komisioner Komnas HAM, beberapa kasus kekerasan masih cukup banyak terjadi. Terkait dengan kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian, Staf Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekeraan (Kontras), Andi Rezaldy, menyatakan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran aturan internal kepolisian yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Beberapa peraturan lainnya yang juga dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasioanal tentang Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan, agar kasus-kasus kekerasan aparat penegak hukum tidak terulang kembali maka kasus-kasus kekerasan agar diproses hukum. Proses hukum terhadap oknum aparat kepolisian akan menjadi contoh bagi aparat kepolisian lainnya agar tidak menggunakan kekerasan dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka. Terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, Polri terus menindaklanjuti kasus tewasnya Herman dan Deki Santoso. Divisi Propam Polri dan Polda Kalimantan Timur telah menetapkan enam orang oknum anggota Polresta Balikpapan sebagai tersangka. Sedangkan untuk kasus tewasnya Deki, Wakapolda Sumbar Brigjen Edi Mardianto mengatakan bahwa proses hukum sudah berjalan dan Mapolda Sumbar sudah melakukan penahanan terhadap Brigadir KS.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Abstrak:
• Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Aturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tersebut menyatakan, pemda maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama. Mendikbud menyatakan bahwa SKB 3 Menteri ini merupakan upaya untuk mencari titik persamaan dari berbagai perbedaan yang ada di masyarakat dan bukan memaksakan agar sama, tetapi masing-masing umat beragama memahami ajaran agama secara substantif, bukan hanya simbolik. • SKB 3 Menteri ini diterbitkan setelah adanya beberapa kasus mengenai pemaksaan penggunaan seragam sekolah beratribut agama. Kasus antara lain terjadi di SMKN 2 Padang di mana siswa perempuan non-muslim diwajibkan menggunakan jilbab. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengapresiasi terbitnya SKB 3 Menteri ini dan berharap SKB tersebut dapat segera dijalankan di sekolah-sekolah negeri untuk mewujudkan toleransi umat beragama dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai pihak juga mendukung SKB 3 Menteri ini, antara lain organisasi besar seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Abstrak:
Misi khusus World Health Organization (WHO) ke China yang berakhir pada 9 Februari 2021 memberi angin segar bagi pemerintah China untuk terus melakukan akselerasi penyebaran vaksin di beberapa negara dalam mengatasi pandemi. WHO pada awalnya mempertanyakan asal muasal virus COVID-19 yang semula disinyalir berasal dari pasar hewan di Wuhan ternyata tidak terbukti. Tidak hanya itu salah satu anggota misi khusus WHO Peter Dzasak dalam twitternya bahkan menyatakan bahwa intelijen AS tidak dapat diandalkan dalam melakukan investigasi tentang asal usul COVID-19 sebagai respons atas sebuah artikel yang merujuk pada komentar Departemen Luar Negeri AS yang meragukan transparansi kerja sama China dengan misi WHO.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.


Abstrak:
Tahun 2010-2020, PMN yang diberikan negara ke BUMN mencapai Rp187,47 triliun. Sebagai impact-nya, tahun 2010-2020 BUMN telah menyetorkan pendapatan kepada negara dalam bentuk deviden sebesar Rp377,8 triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp1.518,7 triliun. Dalam 5 tahun terakhir suntikan anggaran negara (investasi pemerintah) ke BUMN naik secara signifikan karena pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. • Pada tahun anggaran 2021, pemerintah mengalokasikan PMN untuk BUMN sebesar Rp42,38 triliun. Suntikan dana ini dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja perseroan BUMN tersebut dan diarahkan untuk memberikan dampak signifikan bagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Pada tahun 2021, PMN akan diberikan kepada 9 BUMN, yaitu: PT PLN (Rp5 triliun), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Rp20 triliun), PT Hutama Karya (Rp6,2 triliun), PT Sarana Multigriya Finansial (Rp2,25 triliun), PT Pelabuhan Indonesia III (Rp1,2 triliun), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Rp470 miliar), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Rp977 miliar), PT PAL Indonesia (Rp1,28 triliun), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Rp5 triliun). • Investasi pemerintah di BUMN dibutuhkan sebagai katalis pemacu pembangunan dan kegiatan ekonomi nasional. BUMN juga diyakini dapat menjadi agen pembangunan karena aktivitasnya dapat mendorong perekonomian yang memiliki keluaran (outcome) yang tinggi secara sosial dan ekonomi. Tentu saja, peran investasi pemerintah ini perlu upaya efektivitas dan efisiensinya sehingga dapat merespons penilaian pihak swasta yang menilainya investasi tersebut kurang menguntungkan.

Vol. III / P3DI - Februari 2021

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Abstrak:
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebutkan, wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo karena gaduhnya media sosial. Presiden melihat, UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke Kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan. Selain wacana revisi UU ITE, Pemerintah berencana segera menyusun pedoman interpretasi resmi terhadap UU ITE. Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menghendaki agar implementasi UU ITE berjalan adil. Menanggapi hal tersebut Johnny G Plate, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) Erasmus Napitupulu menegaskan, pemerintah seharusnya mencabut pasal-pasal karet dalam UU ITE, bukan membuat pedoman interpretasi.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Pemerintah akan memberikan insentif melalui pengurangan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor. Kebijakan itu diambil tentu dilandasi dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan terpenting misalnya, industri otomotif merupakan salah satu industri manufaktur yang mengalami penurunan sangat parah dan memiliki multiplier effect yang besar. Pemerintah berharap bahwa relaksasi ini akan memberikan dampak positif berantai ke sektor-sektor manufaktur pendukung otomotif dan industri pembiayaan. Dengan insentif ini konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah-atas diskenariokan akan meningkat dan meningkatkan utilisasi industri otomotif, kondisi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini. Selain itu, dengan relaksasi harga mobil baru akan lebih murah dan mendekati daya beli konsumen sehingga diharapkan akan merangsang pemulihan produksi dan penjualan. Dengan demikian, jika pemulihan itu dapat terdorong, dampaknya akan dapat dirasakan secara luas bagi sektor industri lain yang berhubungan dengan industri otomotif seperti industri komponen dan industri terkait rantai distribusi. Industri terkait rantai distribusi di antaranya keberadaan dealer, lembaga pembiayaan, dan lembaga layanan purna jual

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Abstrak:
Di kala militer meningkatkan tekanan, ribuan orang kembali berunjuk rasa di Yangon, kemarin (17/2/2021). Massa memprotes kudeta yang dilakukan militer pada 1 Februari silam. Pengunjuk rasa menyuarakan keraguan atas janji junta bahwa akan ada pemilihan yang adil dan akan menyerahkan kekuasaan. Apalagi, aparat justru mengajukan tuntutan tambahan terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Utusan Khusus PBB Christine Schraner memperingatkan tentara Myanmar tentang konsekuensi dari setiap tanggapan keras mereka terhadap pengunjuk rasa yang berdemonstrasi menentang kudeta. Schraner Burgener telah menegaskan bahwa hak berkumpul secara damai harus dihormati sepenuhnya dan para demonstran tidak mengalami tindakan balasan. Dunia sedang mengawasi dengan saksama dan segala bentuk tanggapan keras kemungkinan besar memiliki konsekuensi yang parah. Apa yang dapat dilakukan Indonesia agar masalah kudeta di Myanmar tidak menjadi masalah bagi ASEAN

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Kondisi penularan kasus covid di Indonesia masih cukup tinggi. Laporan Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan dalam sepekan rasio tes positif di Indonesia adalah 28,2 %. Bahkan, pada 16 Februari rasio tes positif nasional mencapai 38,3%. WHO menyatakan bahwa rasio tes positif Covid-19 lebih dari 20% menandai penularan kasus di komunitas dalam skala tertinggi. Di sisi lain, tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan (menjaga jarak dan memakai masker) kurang dari 85%. Meskipun diberlakukan PPMK, nyatanya tidak semua provinsi di Jawa dan Bali memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengendalikan pandemi Covid-10 adalah dengan melakukan vaksinasi massal secara nasional yang targetnya akan menyasar 181,5 juta penduduk Indonesia hingga 2022 mendatang. Tujuannya untuk menurunkan angka kasus kematian dan kasus positif Covid-19, mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, mencapai kekebalan kelompok, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, serta melindungi dan memperkuat sistem kesehatan menyeluruh. Strateginya dilakukan berdasarkan klaster, menambah tenaga vaksinator, menambah tenaga vaksinasi dengan penggunaan fasilitas umum, memperkuat manajemen pelaksanaan vaksinasi di daerah, dan menambah jumlah vaksin di Indonesia.

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Abstrak:
Pro dan Kontra mewarnai keberlanjutan Dana Otsus Papua hingga pada akhirnya disepakati untuk melanjutkan Dana Otsus Papua melalui Revisi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Adapun pemerintah mengatur kenaikan plafon alokasi khusus menjadi 2,25%. Namun demikian, beberapa hal patut dicermati dengan lebih baik lagi keberlanjutan Dana Otsus ini. Karena apabila berkaca dari pengalaman Otsus Papua Jilid I yang dinilai kurang berhasil terlihat dari IPM Papua Barat hanya mencapai 63,74 dan Papua 60,6. Selain itu adanya dugaan penyelewengan anggaran Otsus Papua dan Papua Barat sebelumnya yaitu sebesar 9,67 miliar terkait pembayaran fiktif pembangunan PLTA dan penyelewengan dana sebesar lebih dari 1,8 triliun rupiah.

Vol. IV / P3DI - Februari 2021

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian lesu, salah satu yang terimbas adalah UMKM. Banyak UMKM harus beradaptasi dengan mengurangi pegawai, menurunkan biaya produksi dan operasional usaha, serta berganti usaha demi bisa bertahan hidup. Gempuran produk impor semakin melemahkan posisi UMKM. Produk impor menjadi lebih menarik karena dari sisi harga produk tersebut lebih kompetitif. Hal ini karena kebijakan di negara asal produk mereka sudah terintegrasi, baik industri kecil, sedang, maupun besar sehingga skala ekonomi bisa terus ditingkatkan. Selain itu, tentunya dukungan kebijakan yang lebih business-friendly, paket stimulus, dan program-program pendukung lainnya sehingga produk bisa dikembangkan dan diproduksi secara lebih efisien. Di sisi lain, daya beli masyarakat akibat pandemi juga melemah sehingga masyarakat lebih sensitif terhadap harga. Sementara keberadaan UMKM akan sangat tergantung pada tingkat daya beli masyarakat, strategi jitu mengenai bagaimana cara meningkatkan daya beli tersebut perlu segera ditetapkan untuk bisa membantu pemulihannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah strategi lain agar masyarakat setelah daya belinya terdongkrak tetap memilih produk dalam negeri khususnya produk UMKM bukan sebaliknya produk impor. Terakhir, tersedianya data tunggal UMKM yang akurat akan sangat membantu ketepatan intervensi bagi UMKM.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Kehadiran China di Laut China Selatan (LCS) semakin ekspansif, agresif, intensif, dan progresif. Reklamasi karang dan pulau serta pembangunan berbagai fasilitas, diantaranya pangkalan militer, pelabuhan, perumahan rakyat, dan infrastruktur lain dilakukan China untuk terus memperkuat klaimnya. Situs Bloomberg (19/2/2021) melaporkan, China telah memiliki kota terluas di dunia di LCS, yakni kota Sansha. Kota yang didirikan di Pulau Woody pada 2012 itu telah memiliki luas total 800.000 mil persegi persegi dalam nine-dash line atau sembilan garis putus-putus hasil imajinasi China. Pembangunan “kota pulau” itu diyakini sebagai langkah lanjutan multifase China untuk mendeklarasikan zona pengecualian LCS, termasuk zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ), yang secara efektif akan mengubah perairan internasional menjadi perairan internal China. Kebijakan ekspansif China di LCS, yang mengabaikan hukum internasional, menjadi bukti semua kerja diplomasi selama ini untuk menyelesaikan sengketa LCS tidak berhasil. Apa yang terjadi di LCS menunjukkan, realisme politik masih dipraktikkan dalam politik antarbangsa. Tampak pula ada kebuntuan dalam upaya-upaya diplomasi. Mekanisme multilateral yang telah diupayakan komunitas internasional juga belum mampu menghadirkan penyelesaian yang tuntas.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Pada tanggal 19 Februari 2021, Kapolri menerbitkan Surat Edaran (SE) No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudukan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan Presiden supaya Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE).

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.


Abstrak:
Secara umum total sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia sebesar 181.445.4365 orang. Pada tahap 1 vaksinasi Covid-19 diberikan pada nakes sebagai kelompok prioritas, karena memiliki risiko tertular yang tinggi dan interaksi dengan pasien. Total sasaran nakes yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 adalah 1.468.764 orang. Sampai 25 Februari 2021 cakupan jumlah vaksinasi dosis 1 nakes telah mencapai 99,53% atau 1.461.920 nakes dan dosis 2 telah mencapai 58,13 persen atau 853.745 nakes. Tahap 2 vaksinasi Covid-19 berlangsung mulai tanggal 17 Februari 2021, diberikan pada petugas layanan publik dan lansia (berumur 60 tahun keatas), dengan pertimbangan sebagai pembentukan herd immunity. Target penerima vaksin tahap 2 sekitar 38 juta orang dan dibutuhkan sekitar 75 juta dosis vaksin. Sampai 25 Februari 2021 Bio Farma sudah mendistribusikan 7,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke Kemkes. Sampai saat ini Kemkes sudah 7 juta dosis vaksin Covid-19 yang didistribusikan ke seluruh provinsi dengan proporsi 70% atau sekitar 5 juta ke pulau Jawa dan Bali dan 2 juta di 7 provinsi ke luar Jawa dan Bali.

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Abstrak:
Wacana merevisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus mencuat di berbagai media setelah Presiden Jokowi menyampaikan agar impelementasi terhadap Undang-Undang tersebut tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pesan Presiden memberikan angin segar berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh pasal yang dianggap “multitafsir” dalam pelaksanaannya untuk mendukung revisi dalam Undang-Undang tersebut. Laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), UU ITE telah menjerat 375 warganet sejak 2008 hingga awal 2021 dan kebanyakan dari mereka adalah jurnalis, aktivis, dan warga yang kritis terhadap pemerintahan. Mereka berpendapat jika UU ITE tidak direvisi hal itu akan memberangus kebebasan sipil, sebab memunculkan ketakutan menyampaikan kritik kepada pemerintahan yang sedang berjalan.

Vol. I / P3DI - Januari 2021

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Abstrak:
Angka kasus penambahan positif Covid-19 melonjak tinggi secara tiba-tiba merupakan hal yang mengejutkan. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat kepatuhan serta disiplin masyarakat menjalankan protokol kesehatan yang mengendur atau akibat keterlambatan verifikasi data oleh pusat akibat penumpukan pelaporan data yang dikirim dari daerah menyebabkan angka positif Covid-19 melonjak tinggi. ‘Delay’ data ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan kebijakan oleh pusat untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Abstrak:
Penanganan dampak bencana alam baik dalam pendistribusian kebutuhan korban bencana alam termasuk penyediaan layanan bagi pengungsi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tantangan tidak hanya mengatasi kebutuhan selama di pengungsian tetapi sekaligus mencegah agar Covid-19 tidak menyebar. Banyaknya pengungsi yang berdesak-desakan di barak pengungsian berpotensi untuk penyebaran Covid-19.

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Abstrak:
Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil meringkus 15 orang sindikat pemalsuan surat hasil swab test PCR Covid-19. Surat tersebut digunakan sebagai syarat penumpang melakukan penerbangan ke Provinsi Bali dan Kalimantan Barat. Sindikat tersebut beraksi sejak Oktober 2020 dengan modus memalsukan dan menjual surat swab test yang diterbitkan oleh klinik atau rumah sakit resmi. Pemalsuan surat tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana dan perdata tetapi juga penyebaran Covid-19.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Abstrak:
Terjadinya musibah dan bencana alam saat pandemi Covid-19 memberi tantangan tugas lebih bagi Indonesia dalam menguji kemandirian negara dalam mengatasi dan menangani kejadian secara cermat, fokus dan merata sehingga kebutuhan bagi para pengungsi dapat terpenuhi. Terkait dengan bantuan dari luar negeri, yang terbaru adalah tawaran bantuan dari pemerintah Taiwan untuk upaya penanganan pasca-bencana gempa. Bantuan tersebut seperti halnya dalam penyelidikan jatuhnya Sriwijaya Air perlu diapresiasi mengingat posisi diplomasi Indonesia yang berhubungan baik dengan banyak negara.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Abstrak:
Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) mengeluhkan lonjakan harga daging sapi. Para pedagang daging sapi juga mogok berdagang karena harga yang diterima terus naik sehingga menggerus laba penjualannya. Lonjakan harga itu disebabkan oleh tingginya harga sapi impor dari Australia. Kondisi tersebut akan memengaruhi jumlah permintaan terhadap daging sapi oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah berusaha membantu dengan menghimbau agar Gapuspindo tidak menaikkan harga dalam 2 bulan ke depan, berjanji untuk mengumumkan kenaikan harga yang bersifat anomali, dan memberi izin impor sapi dari Meksiko dan sapi slaugther dari Australia.

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →