Isu Sepekan

Vol. IV / PUSLIT - April 2021

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Pada tanggal 28 April 2021 Presiden Joko Widodo melakukan “reshuffle terbatas” dengan melantik beberapa menteri. Pertama, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek). Kedua, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perombakan kabinet terbatas dilakukan sebagai konsekuensi dari penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pembentukan Kementerian Investasi. Selanjutnya juga dilakukan pembentukan BRIN sebagai Badan otonom. Sehingga, penataan kelembagaan dianggap menjadi suatu keniscayaan. Namun demikian, berbagai pihak masih mempertanyakan efektivitas perubahan nomenklatur tersebut yang dianggap menjadi beban baru bagi Kemendikbud yang membuat Kemendikbud semakin gemuk dan lambat seperti saat Kemenristek digabung dengan Direktorat Pendidikan Tinggi. Selain itu, adanya pandangan bahwa dengan nomenklatur Badan pada BRIN menjadikan kewenangannya semakin tidak jelas dan tidak kuat dalam tata kelola riset nasional. Adapun persoalan teknis terkait Standar Operasional Prosedur Kerja (SOP-K), Sumber Daya Manusia serta anggaran juga tidak dapat luput dari perhatian, mengingat dari pengalaman yang pernah terjadi penyelesaian hal tersebut memakan waktu hingga 2 tahun.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Isu:
Pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 melalui Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan. Kebijakan tersebut didasarkan berbagai pertimbangan seperti pengalaman empat kali libur panjang tahun lalu selalu berdampak pada tren kenaikan kasus positif Covid-19 sehingga kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat saat lebaran dipandang cukup berperan dalam menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, Pemerintah berupaya menjaga tren penurunan kasus aktif yang terjadi dalam dua bulan terakhir. Pasca penetapan kebijakan tersebut, Balitbang Kementerian Perhubungan melakukan survei kepada masyarakat terkait hal tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa masih ada sekelompok masyarakat yang akan mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan aturan larangan mudik, yakni sebesar 11% sehingga diperkirakan potensi pemudik nasional mencapai 27,6 juta orang. Hal ini terkait dengan konsep mudik yang berkembang di kalangan masyarakat. Di Indonesia, mudik sudah menjadi tradisi dan budaya yang berkembang secara turun menurun dalam masyarakat. Mudik dipandang sebagai momentum terbaik untuk berkumpul dengan keluarga besar di kampung halaman. Belakangan, mudik tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim saja tetapi menjadi tradisi tahunan yang tidak dapat dipisahkan dengan komunitas masyarakat Indonesia. Karena itu, banyak masyarakat yang telah mencuri start dengan mudik sebelum tanggal yang ditentukan. Pemerintah menindaklanjuti hal tersebut dengan memperketat kebijakan larangan mudik lebaran melalui Addendum atas SE Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur pengetatan persyaratan perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni selama H-14 (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 (18 Mei-14 Mei 2021) peniadaan mudik. Di sisi lain, pemerintah berencana membuka sejumlah tempat wisata saat lebaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Rencana tersebut mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak sejalan. Pembukaan tempat wisata akan membuka peluang terjadinya kerumunan masyarakat, suatu kondisi yang akan dicegah oleh pemerintah melalui larangan mudik. Selain itu, penyerahan sepenuhnya kebijakan pembukaan tempat wisata kepada kepala daerah akan menyebabkan penanganan Covid-19 tidak lagi dalam satu kesatuan. Dampak selanjutnya adalah muncul perbedaan dalam kebijakan pembukaan destinasi wisata seperti protokol kesehatan maupun kapasitas pengunjung. Pakar kebijakan publik, Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah melihat pemerintah menerapkan standar ganda dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan melarang mudik tetapi memperbolehkan tempat wisata dibuka merupakan kebijakan paradoks sehingga tidak efektif dan akan berdampak pada menurunnya kepatuhan masyarakat. Pakar epidemiologi, Masdalina Pane juga menyatakan bahwa kebijakan larangan mudik tidak akan efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19 apabila pemerintah mengizinkan tempat wisata beroperasi. Pemerintah perlu konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan. Hal yang perlu ditekankan sebenarnya bukanlah pelarangan, tetapi peningkatan testing, tracing, dan treatment yang mengidentifikasi dan mencegah penularan Covid-19.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.


Isu:
Rentetan peristiwa penembakan di Distrik Boega, Kabupaten Puncak Papua agaknya belum akan berakhir. Tragedi kembali terulang dengan gugurnya salah satu personil Brimob atas nama Bharada Komang, tidak lama setelah kejadian pada Minggu, 25 April 2021, yang menelan korban jiwa dimana peluru senjata milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merenggut nyawa Jenderal bintang satu. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua (Kabinda) Brigjen TNI I Gusti Putu Danny gugur di tengah baku tembak dengan KKB. Tidak dipungkiri bahwa sepak terjang KKB sudah sangat meresahkan masyarakat. Pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan yang sering terjadi menjadikan trauma dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat setempat. Bahkan 4 (empat) orang warga sipil yang terdiri atas 2 (dua) guru, seorang tukang ojek, dan seorang siswa SMA ikut menjadi korban kekejaman yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Atas beragamnya tindakan kekejaman tersebut, Presiden Jokowi pada akhirnya memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menangkap dan menindak tegas seluruh anggota KKB. Meskipun menuai pro kontra namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi disambut baik oleh berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan teror yang dilakukan oleh KKB sudah bukan merupakan kelompok kriminal bersenjata biasa, melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan dapat berpotensi terjerat pidana terorisme. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”. Aksi teror yang dilakukan oleh KKB dinilai sudah memenuhi unsur tersebut, dimana menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak fasilitas publik, dan mengakibatkan kecemasan serta mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, gerakan yang dilakukan KKB dipandang sebagai sebuah gerakan pemberontakan melawan pemerintah sah (makar) dengan cara menebar teror. Sehingga upaya penegakan hukum adalah sah dan dapat segera diberlakukan. Akan tetapi yang perlu ditekankan adalah upaya penegakan hukum juga perlu diselaraskan dengan aspek HAM dalam penindakannya. Hal ini memerlukan upaya pengawasan dan pendekatan khusus, dimana pemerintah harus mampu merangkul tokoh dan masyarakat adat setempat. Berkaca pada perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia dimana pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Sofyan Djalil bersama Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin serta Menko Polhukam Widodo AS untuk berunding dengan GAM di Finlandia. Lewat upaya itu kemudian terciptalah nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2015. Kesepakatan tersebut merupakan pernyataan komitmen antar kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Isu:
KTT (ASEAN Leaders Meeting) diadakan pada tanggal 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN di Jakarta KTT merupakan peran konstruktif ASEAN dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar. Pertemuan itu merupakan upaya terkoordinasi ASEAN yang pertama untuk meredakan krisis di Myanmar. Semangat inklusif ASEAN ditunjukkan dengan diundangnya Panglima Junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. 5 konsensus untuk mengakhiri krisis gejolak di Myanmar dihasilkan dari pertemuan itu, yaitu: • Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. • Kedua, dialog konstruktif diantara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat. • Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi dari proses dialog, dengan bantuan Sekretaris-Jenderal ASEAN. • Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. • Kelima, utusan khusus dan delegasi mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak. Banyak pihak meragukan capaian ASEAN itu akan terimplementasi efektif. Pernyataan yang dikeluarkan junta mengatakan mereka akan mengindahkan hasil konsensus ASEAN jika hal itu sesuai dengan Piagam ASEAN, ASEAN Way, dan Semangat ASEAN serta kepentingan Myanmar. Sementara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) mengatakan, mereka hanya mau mengimplementasikan konsensus ASEAN jika semua tahanan politik dibebaskan. Adanya syarat dari kedua belah pihak menunjukan bahwa tidak ada jaminan lima poin konsensus akan dijalankan oleh kedua belah kubu. Apa yang harus dilakukan ASEAN selanjutnya? Pasca pertemuan para pemimpin ASEAN yang berlangsung tanggal 24 April 2021, konflik militer terjadi antara militer Myanmar dengan kelompok pemberontak minoritas Karen. Namun perlawanan terhadap junta tidak hanya dilakukan oleh kelompok etnis, tetapi juga oleh para pemuda Myanmar yang diketahui sedang melatih diri ditengah hutan untuk menjadi kekuatan tempur baru. Di Myanmar juga telah terbentuk pemerintahan tandingan (NUG) yang dibentuk oleh politisi dan aktivis demokrasi Myanmar. Ada 4 tuntutan NUG yaitu dikembalikannya masa pemerintahan para pemimpin dan anggota parlemen yang dipilih secara demokratis, bebaskan Aung San Suu Kyi, akhiri kekerasan terhadap warga sipil dan tentara disingkirkan dari jalanan serta pembebasan tahanan politik. Isu Myanmar adalah isu yang sensitif karena persoalan yang dihadapi adalah isu dalam negeri, namun bila kondisi internal itu terus mengganggu kerjasama ASEAN maka proses pendekatan dan diplomasi tidak dapat lagi dilakukan secara senyap. Indonesia harus segera mendorong negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan konflik internal Myanmar secepatnya dengan mengembalikan pemerintah demokratis di Myanmar. Langkah seperti ini sekaligus memberi pelajaran kepada militer Myanmar (Tatmadaw) bahwa kudeta bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam negeri.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.


Isu:
Upaya pemerintah menarik investasi pada tahun ini cukup menantang, di mana realisasi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing pada 3 bulan pertama tahun ini diprediksi masih terhambat sejalan dengan belum tuntasnya pemberantasan wabah Covid-19 yang menahan perputaran roda ekonomi. Hal tersebut terlihat dari realisasi investasi pada kuartal I/2021 sebesar Rp219,7 triliun. Angka ini tumbuh 2,3% secara kuartalan (q-t-q) dan 4,3% secara tahunan (y-o-y). Adapun, realisasi penanaman modal asing (PMA) Rp111,7 triliun, tumbuh 0,6% (q-t-q) dan 14% (y-o-y). Investasi dalam negeri tercatat Rp108 triliun, tumbuh secara kuartalan 4,2% dan turun 4% dari tahun lalu. PMA mencapai 50,8% pada kuartal I/2021. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa mencapai 47,9% atau Rp105,3 triliun. Berdasarkan negara asal, PMA yang masuk ke Indonesia di kuartal I tahun ini paling banyak dari Singapura (US$2,6 miliar), disusul Tiongkok (US$1,0 miliar), Korea Selatan (US$900 juta), Hong Kong (US$800 juta), dan Swiss (US$500 juta). Lebih lanjut, penyebaran PMA dan PMDN di Indonesia dinilai memiliki perbedaan yang cukup signifikan. PMDN lebih banyak berinvestasi di Pulau Jawa dan PMA di luar Pulau Jawa. Secara terperinci, PMA yang berinvestasi di luar Pulau Jawa berada di daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp8,0 triliun, Sulawesi Tengah Rp8,4 triliun, Jawa Barat Rp21,1 triliun, DKI Jakarta Rp14,7 triliun, dan Riau Rp8,1 triliun. Dari gambaran tersebut, PMDN lebih memilih wilayah aman yang infrastrukturnya mendukung, tersedianya tenaga kerja terampil, dan produktif. Ada dua faktor yang menyebabkan melambatnya laju investasi dan realisasinya. Pertama pada periode Januari-Maret tahun lalu Indonesia masih belum terdampak pandemi. Kedua, investor global pada saat ini masih wait and see sejalan dengan belum tuntasnya penanganan pandemi. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan investor menunda atau menggagalkan realisasi investasinya antara lain masalah perizinan hingga persoalan administrasi. Demikian pula isu pengadaan dan pembebasan lahan, serta mendapatkan perizinan berusaha khususnya sebelum pandemi. Pemberian insentif mencakup kebijakan tax holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan ternyata belum mampu mendorong investasi. Secara ideal, diharapkan insentif tersebut dapat menciptakan trade off dengan nilai tambah ekonomi. Isu lain, seharusnya kebijakan fasilitas pajak kepada investor perlu dievaluasi agar kebijakan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan investasi. Terlebih setelah semakin luasnya kewenangan BKPM menjadi Kementerian Investasi untuk menarik investasi akan menjadi keep point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan investasi dari luar maupun dalam negeri, pemerintah daerah maupun pusat, sehingga target investasi Rp900 triliun dapat tercapai.

Vol. III / PUSLIT - April 2021

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.


Isu:
Mahkamah Konstitusi (MK) merekomendasikan beberapa wilayah di Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU diupayakan sebagai jalan moderat untuk konflik horizontal lebih lanjut yang dapat mencederai keadilan dalam demokrasi elektoral. PSU membutuhkan supervisi yang lebih maksimal karena PSU berakar dari sengketa. Oleh karena itu diperlukan kesiapan yang ekstra dari penyelenggara pemilu dan aparat keamanan sebagai elemen utama suksesnya PSU. Dari segi keamanan, langkah antisipasi dimulai dengan memetakan tingkat kerawanan pemilihan. Daerah rawan konflik dan kecurangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memproses segala bentuk pelanggaran. Kecurangan yang sering muncul menjelang PSU, yakni politik uang dan melakukan kampanye terselubung. Beberapa wilayah rawan konflik seperti Boven Digoel direkomendasikan untuk menempatkan personel TNI dan Polri. Selain itu, untuk mencegah konflik, diperlukan komunikasi dengan pihak pemimpin di wilayah tersebut. Di wilayah konflik, sebelum melaksanakan PSU, para kandidat juga direkomendasikan menandatangani kesepakatan damai. Dari segi teknis, supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum menyangkut masalah rancangan tahapan, program, dan jadwal PSU, ketersediaan anggaran, dan penyediaan logistik pemilihan. Di wilayah yang terdampak bencana seperti Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, membutuhkan perubahan tempat akibat permasalahan keterjangkauan. Persoalan ketersediaan anggaran, juga menjadi persoalan, KPU mencatat 9 daerah kekurangan anggaran dalam melaksanakan PSU.Di Nabire dan Boven Digoel, pemerintah daerah belum memiliki anggaran yang memadai sehingga belum dapat melaksanakan rekomendasi MK.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Peringatan RA Kartini menjadi momen untuk menyoroti isu perempuan selama pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan perempuan tantangan sekaligus peluang untuk mengaktualisasi diri. Di lain pihak, pandemi Covid-19 semakin menempatkan perempuan pada posisi rentan, tergambar dari meningkatnya pernikahan di bawah umur serta meningkatnya angka kekerasan perempuan selama pandemi. Temuan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020 mengungkapkan peningkatan pernikahan di bawah umur hingga tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Apabila pada tahun 2019 kasus pernikahan di bawah umur sebanyak 23.126 kasus, maka pada tahun 2020 ada sebanyak 64.211 kasus. Faktor ekonomi akibat pandemi disebut-sebut menjadi faktor pencetus, begitupun halnya dengan berkurangnya aktivitas harian anak karena penutupan sekolah. Sayangnya, pada perempuan, pernikahan di bawah umur seringkali menghadapkan mereka pada banyak masalah, mulai dari masalah pendidikan, masalah kesehatan reproduksi hingga ancaman kematian ibu dan anak, masalah rumah tangga, masalah kesempatan kerja, masalah kemiskinan, yang berujung pada menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Utamanya pada pada keluarga rentan, tekanan akibat pandemi telah memicu permasalahan rumah tangga dan perempuan seringkali dirugikan. Pekerjaan harian rumah tangga bertambah dengan meningkatnya tugas pengasuhan dan pengajaran anak akibat ditutupnya sekolah. Tekanan bertambah dengan adanya pembatasan sosial yang memaksa mereka untuk menghabiskan waktu lebih banyak dari biasanya dengan pasangan yang bermasalah. Selama pandemi, kekerasan terhadap perempuan dilaporkan meningkat hingga 5 kali lipat. Pada tahun 2019, kekerasan perempuan ada sebanyak 1.913 kasus, kemudian meningkat menjadi 5.551 kasus pada tahun 2020, didominasi kasus KDRT. Komnas Perempuan (2020) menemukan bahwa praktik KDRT rentan terjadi pada keluarga berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, usia 31-40 tahun, memiliki tiga anak, serta menetap di 10 provinsi dengan paparan Covid-19 tinggi. Di sisi lain, pandemi telah memicu kreativitas perempuan untuk menunjang perekonomian keluarga, yaitu dengan memanfaatkan digitalisasi secara lebih baik. Temuan LPEM Fakultas Ekonomi UI dan Tokopedia mengungkapkan bahwa 18,6% pelaku baru UMKM berasal dari kalangan perempuan dengan memanfaatkan layanan e-commerce. Mengutip Patricia (2020), survey BPS pada pertengahan Juli 2020 menunjukkan, dari sekitar 35.000 responden di Indonesia, sekitar 48% populasi di Indonesia menjadikan pasar online sebagai strategi mengatasi Covid-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 42% usaha mikro dan 30% usaha kecil dimiliki perempuan. Lebih dari 54% usaha mikro milik perempuan menggunakan internet untuk menjual produk, sementara usaha mikro milik laki-laki hanya 39%. Untuk usaha kecil, sebanyak 68% dari usaha yang dimiliki oleh perempuan menggunakan internet, sementara usaha laki-laki yang menggunakan internet sebesar 52%. Menurut Social Systems Lead Pulse Lab Jakarta, Maesy Angelina, perempuan lebih cenderung mendiversifikasi operasi usaha mereka dan lebih gesit dalam mengubah ruang lingkup usaha mereka, terutama usaha informal, mulai dari mengakses keuangan dan kredit, membangun literasi digital, infrastruktur, dan pengaturan kelembagaan yang memungkinkan kesetaraan jender di pasar tenaga kerja. Termasuk di dalamnya mengeksplorasi pendekatan pembiayaan alternatif. Oleh karenanya, mereka mendapat manfaat maksimal dari penggunaan platform digital untuk mengatasi dampak negatif pandemi Covid-19. Perbedaan respon perempuan menghadapi pandemi Covid-19 dilandasi sejumlah faktor. Faktor pendidikan bisa memengaruhi, karena dengan pendidikan yang lebih baik, perempuan memiliki wawasan yang lebih luas. Selain itu, faktor budaya juga ikut menentukan apakah perempuan bisa mendapat dukungan untuk memaksimalkan potensi diri, atau tidak.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Isu:
Di saat umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, telah terjadi kasus dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoeljono. Sebelumnya Jozeph melakukan diskusi daring melalui aplikasi zoom yang diklaimya diikuti oleh beberapa orang dari berbagai negara dan mengunggahnya ke akun Youtube miliknya. Dalam video di kanal Youtube-nya tersebut, Joseph diduga telah melakukan penistaan terhadap agama Islam, menghina Nabi Besar Muhammad SAW, dan mengaku sebagai nabi ke-26. Bahkan Joseph menantang dan membuat sayembara bagi siapa pun yang bisa melaporkannya melakukan penistaan agama akan diberi uang tunai Rp 1 juta. Dugaan penistaan agama Islam tersebut telah melukai perasaan umat Islam, menuai kecaman, menimbulkan keresahan, mengganggu harmoni kehidupan umat beragama, serta dapat memecah persatuan dan kesatuan. Untuk itu beberapa tokoh agama Islam antara lain Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghimbau umat muslim untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menyerahkan penanganannya kepada Polri. Salah satu warga yaitu Husin Shahab juga telah membawa kasus dugaan penistaan agama Islam tersebut ke ranah hukum dan membuat laporan ke Bareskrim Polri dengan Nomor LP/B/0253/IV/2021/BARESKRIM. Jozeph dipersangkakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait ujaran kebencian, selain juga Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kasus dugaan penistaan agama Islam tersebut mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang langsung turun tangan dan menugaskan penyidik untuk bertindak. Saat ini Polri tengah melakukan penyelidikan terhadap Jozeph dan telah menetapkan Jozeph sebagai tersangka kasus penodaan agama dan ujaran kebencian. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Jozeph yang saat ini berada di Jerman akan diproses berdasarkan hukum Indonesia karena masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Pemberlakuan hukum Indonesia tersebut didasarkan pada asas nasionalitas yang dianut oleh Indonesia, artinya semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana saja dapat diproses menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono, Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta Interpol guna memburu Jozeph. Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi ahli yaitu Ahli Bahasa, Ahli Sosiologi Hukum, dan Ahli Pidana guna memastikan kasus yang terjadi. Jozeph juga sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan red notice terhadapnya akan segera diproses, untuk selanjutnya akan dikaji oleh pihak Interpol. Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi, pada 18 April 2021 Kominfo juga telah memblokir 7 konten di akun Jozeph yang berisi ujaran kebencian.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Sejak junta militer menggulingkan pemerintahan sah pada Februari lalu, Myanmar terus bergejolak. Tindakan brutal junta militer mengakibatkan hampir 250.000 orang di Myanmar mengungsi. Tindak kekerasan terus meningkat hampir setiap hari. Bahkan junta telah mengerahkan serangan udara dan darat di sejumlah daerah sejak awal April. Salah satu laporan mencatat bahwa hingga saat ini terdapat 738 orang tewas dan sekitar 3.300 lainnya ditahan. Sekitar 70 jurnalis ditangkap, 38 orang diantaranya masih dalam penahanan. Kondisi ini telah melahirkan seruan dari berbagai pihak agar komunitas internasional bergerak cepat untuk meredakan krisis. Negara-negara barat yang menjatuhkan sanksi terhadap Jenderal Min Aung dan sejumlah petinggi Tatmadaw lainnya yang terlibat kudeta menyadari bahwa sanksi hanya akan memberi dampak terbatas bagi penyelesaian persoalan. Karena itu, pemerintah negara-negara Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur menghimbau mitra mereka di Asia Tenggara untuk memimpin upaya mengatasi krisis. Bagi ASEAN, situasi Myanmar dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas kawasan, antara lain adanya resiko arus pengungsi ataupun kemungkinan pecahnya perang saudara di Myanmar. Merespons keadaan dan dorongan masyarakat internasional, para pemimpin ASEAN sepakat untuk menggelar pertemuan di Jakarta, 24 April ini untuk membicarakan persoalan Myanmar dan bersama-sama berupaya mengakhiri krisis itu. Pertemuan tersebut direncanakan akan dihadiri juga oleh pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing. Rencana pertemuan ini menjadi sorotan masyarakat internasional, terutama terkait kehadiran pemimpin junta. Rencana ini mendapat protes keras dari kalangan aktivis prodemokrasi Myanmar dan menuntut untuk tidak melibatkan militer Myanmar dalam upaya penyelesaian krisis. Human Rights Watch juga berpandangan bahwa tidak seharusnya Jenderal Min diterima dan diberi kesempatan menyampaikan pandangannya di hadapan ASEAN. Sejumlah LSM di Indonesia juga menyatakan penolakan. Banyak pihak juga meragukan pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu mengingat prinsip non-intervensi ASEAN. Selain rencana ASEAN menghadirkan pemimpin kudeta mendapat kritik berbagai pihak, internal ASEAN juga masih menghadapi persoalan dalam mencapai kesamaan sikap. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina masih berbeda pandangan dengan negara anggota lainnya seperti Laos, Thailand, dan Vietnam. Sikap anggota ASEAN terhadap persoalan Myanmar masih terbelah. Sebelum mampu menawarkan solusi yang dapat diterima semua pihak di Myanmar, pertemuan ASEAN ini setidaknya harus menghadapi dua tantangan penting yaitu untuk meyakinkan banyak pihak bahwa kehadiran pemimpin junta bukan bentuk keberpihakan dan memberi legitimasi pada junta; dan tantangan untuk mencapai kesamaan sikap di internal ASEAN.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.


Isu:
Pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sampai 3 Mei 2021. Keputusan ini tentunya akan semakin menghambat bangkitnya ekonomi dari jebakan resesi. Kebijakan yang berlangsung sejak beberapa bulan ini juga akan menekan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi kuartal I/2021 lebih dalam dibandingkan dengan proyeksi pemerintah di kisaran -1% sampai dengan -0,1%. Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kuartal I/2021 berada di kisaran -1% sampai dengan -2% secara tahun ke tahun (yoy). Pembatasan aktivitas sosial seperti PPKM dan larangan mudik yang diterapkan cukup ketat diyakini berdampak besar pada upaya pemulihan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi masyarakat. Demikian pula, pada sektor pariwisata karena kebijakan pembatasan kegiatan ini kinerja bisnis pariwisata tersendat. Penghambat lainnya adalah dihapusnya sejumlah pos bantuan sosial untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satunya adalah subsidi gaji yang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 tidak lagi disalurkan. Pada sisi lain, justru pemerintah melalui Menkeu menegaskan pencapaian kinerja ekspor pada bulan Maret 2021 memberikan sinyal positif pemulihan ekonomi nasional. Dengan merujuk data BPS, nilai ekspor Indonesia pada Maret mencapai US$18,35 miliar. Angka itu lebih tinggi 20,31% dari Februari dan lebih tinggi 30,7% daripada Maret 2020. Peningkatan ekspor itu disebabkan naiknya permintaan dan harga komoditas andalan, serta akibat depresiasi nilai rupiah. Terlepas dari data tersebut, satu hal yang perlu dipahami bahwa meningkatnya ekspor di suatu negara tidak bergantung hanya pada satu pihak, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peranan private sector dan berbagai elemen pendukung lainnya juga berperan penting. Di atas kertas, kebijakan perpanjangan PPKM dan larangan mudik dipastikan akan memperlambat akselerasi pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, momentum kinerja kegiatan ekspor yang menunjukan peningkatan yang positif, seharusnya tetap dipertahankan sehingga kegiatan ekspor semakin meningkat.

Vol. II / PUSLIT - April 2021

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
Bongkar pasang kementerian bukan sejarah baru dan memang bukan hal aneh. Perombakan kementerian atau kabinet adalah buah wajar dari perubahan zaman dan kepentingan nasional. Presiden Joko Widodo berencana mengubah nomenklatur kementerian dengan meminta persetujuan DPR. Dalam surat tertanggal 30 Maret, Presiden meminta pertimbangan DPR ihwal pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagian besar tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan dilaksanakan BRIN. Presiden berpandangan perlu untuk menggabungkan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Presiden juga memberitahukan DPR terkait rencananya membentuk Kementerian Investasi untuk semakin meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Rencana mengubah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi sudah santer sejak 2019. Peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud mengundang tanya sebab Presiden Jokowi pada 2014 memisahkan Kemendikbud dari Pendidikan Dikti (Dikti) dan dilebur di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Kini, Presiden berniat menggabungkan lagi Dikti di bawah Kemendikbud. Begitu juga pembentukan BRIN sebagai badan otonom perlu dipertimbangkan secara matang sebab riset dan inovasi menjadi landasan pembangunan ekonomi ke depan. Kegiatan riset dan inovasi yang terintegrasi sebagai rumah para ilmuwan diperlukan untuk membentuk ekosistem riset dan inovasi di negeri ini. Kegiatan riset dan inovasi yang sudah berjalan jangan sampai berhenti di tengah jalan. Pembentukan BRIN diperintahkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Presiden sesungguhnya sudah membentuk BRIN dengan Perpres 74/2019. Disebutkan bahwa Kepala BRIN dijabat oleh Menteri Riset dan Teknologi. Persoalan muncul karena Perpres 74/2019 itu berlaku sampai 31 Desember 2019. Dengan demikian, sejak 2020 hingga kini, keberadaan BRIN tanpa landasan hukum.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.


Isu:
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021 secara penuh, atau tanpa dicicil. Hal ini dikarenakan sejak pandemi Covid-19 Pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19. Dalam SE Menaker tersebut ditegaskan bahwa pembayaran THR wajib dilaksanakan oleh perusahaan, dan oleh karena itu, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. SE Menaker tersebut merujuk pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menyatakan bahwa THR Keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Menaker membuat SE tersebut setelah melakukan diskusi dengan lembaga kerja sama tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang intens dengan pengusaha, serikat pekerja, dan serikat buruh untuk mencapai kesepahaman dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021. Kebijakan tahun ini berbeda dengan kebijakan tahun lalu (2020), di mana Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan SE Menaker No. 6 Tahun 2020 berupa kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi pertimbangan saat itu adalah kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja atau buruh atas pemenuhan pembayaran THR. Tahun ini Menaker mendorong kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Menaker juga mewajibkan pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan (laporan keuangan 2 tahun terakhir). Apabila ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar sesuai dengan ketentuan, maka perusahaan tersebut harus melaporkan pembicaraan bipartitnya kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H–7, karena kelonggaran yang diberikan hanya sampai H–1 hari raya Idul Fitri. Kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hasil kesepakatan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut sesuai Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker 6 tahun 2016.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.


Isu:
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini sedang menyiapkan unit kerja di bawah Presiden Joko Widodo, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat. Unit kerja tersebut bernama Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat (UKP-PPHB). Pembentukan unit kerja itu sedang dipersiapkan bersamaan dengan landasan hukumnya yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang UKP-PPHB. Menurut Timbul Sinaga, Direktur Instrumen HAM Kemenkumham, UKP-PPHB dibentuk untuk memulihkan hak korban pelanggaran HAM Berat melalui mekanisme nonyudisial, agar para korban dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi atas peristiwa pelanggaran HAM Berat yang menimpanya di masa lalu. Upaya ini diakui sebagai terobosan oleh Kemenkumham, sebab penyelesaian melalui mekanisme yudisial terhadap pelanggaran HAM Berat yang terjadi di masa lalu saat ini dapat dikatakan menemui jalan buntu, sedangkan para korban belum pernah mendapatkan haknya karena pemulihan kondisi korban beserta ahli warisnya dan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Rancangan Perpres tentang UKP-PPHB, akan terjadi perubahan konstruk penanganan kasus pelanggaran HAM Berat yang telah mendapatkan kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM dapat diselesaikan secara nonyudisial atau di luar proses hukum. Bentuk penanganan peristiwa HAM Berat tersebut adalah pemulihan dan rekonsiliasi agar dapat mewujudkan perdamaian dan kesatuan bangsa. Perubahan ini tentu tidak sejalan dengan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat dalam UU tentang HAM. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM merupakan hasil dari tindakan penyelidikan, berkas yang dihasilkan merupakan berkas yang bersifat pidana dan perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum melalui pengadilan dan mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum mengikat. Perubahan konstruk penanganan kasus Pelanggaran HAM Berat tersebut berpotensi untuk mencederai proses pencapaian keadilan. Berdasarkan praktik di dunia internasional, proses yudisial dan nonyudisial merupakan hal yang berjalan beriringan, sebab proses nonyudisial merupakan pelengkap setelah pencarian, pengungkapan, dan pengakuan atas kebenaran dinyatakan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat (proses yudisial). Oleh karena itu, upaya pembentukan UKP-PPHB perlu mendapatkan pengawasan dari DPR agar kekhawatiran akan tidak tercapainya keadilan secara menyeluruh karena perubahan mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM Berat di masa lalu, yaitu hanya mengandalkan proses nonyudisial saja, tidak muncul.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana menarik pasukan AS dari Afghanistan. Para petinggi keamanan AS berkonsultasi dengan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada hari Rabu 14 April 2021. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Dalam pertemuan tersebut, AS berharap agar penarikan pasukan dilakukan koalisi secara bersama-sama. Saat ini ada sekitar 7.000 personel NATO dan 2.500 personel AS di Afghanistan. Sebelumnya pada 2011, AS mengerahkan 100 ribu pasukan. Selama penempatan di Afghanistan sebanyak 2.400 personel militer AS dan ribuan lainnya terluka. Pemerintahan AS di era Biden mengatakan, proses penarikan pasukan kemungkinan akan dimulai Mei mendatang dan jika terjadi keterlambatan, persoalan itu disebabkan masalah logistik. Seluruh pasukan AS diharapkan akan bisa keluar sebelum 11 September 2021. Pemerintah AS juga memperingatkan Taliban untuk tidak menyerang pasukan koalisi Afghanistan sepeninggal pasukan AS. Jika itu terjadi, AS tidak akan segan-segan memukul balik dengan lebih kuat.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.


Isu:
Dalam pertemuan Menkeu secara daring bersama Komite Pembangunan/Development Committee (DC) World Bank Spring Meeting 2021, ada rasa optimisme membaiknya perekonomian nasional. Keberlanjutan pemulihan ekonomi tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga efektivitas respons kebijakan yang ditempuh. Selain itu, pemulihan nasional juga berkaitan erat dengan perekonomian global yang menghadapi sejumlah faktor risiko, antara lain, peluang kembali merebaknya pandemi, pengetatan kondisi keuangan global, dampak ekonomi lamanya pandemi, munculnya permasalahan sosial, meningkatnya bencana alam, dan risiko geopolitik. Dengan melihat perkembangan tersebut Dana IMF menurunkan dan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,3% pada tahun ini. Penurunan proyeksi tersebut dilakukan karena faktor pelaksanaan kebijakan vaksinasi dan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Untuk menghadapi kondisi tersebut pemerintah terus didorong melansir berbagai kebijakan yang mendukung proses pemulihan ekonomi. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menangkal potensi risiko kontraksi ekonomi lebih dalam di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19. Salah satu upaya tersebut ialah menjaga akselerasi implementasi program dan kebijakan pemulihan agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam. Penyesuaian kebijakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional perlu terus dilanjutkan guna memastikan mitigasi pandemi agar lebih efektif, menumbuhkan daya beli masyarakat, dan mendorong recovery dunia usaha melalui intervensi kebijakan fiskal dan moneter.

Vol. I / PUSLIT - April 2021

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Isu:
Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi terancam tidak selesai, karena masih belum menemui titik temu. Pemerintah dan DPR RI masih beda pendapat status kelembagaan otoritas pengawas pengelolaan data. Pasalnya, DPR ingin otoritas pengawas pengelolaan data independen. Sebaliknya pemerintah ingin subordinasi kominfo. Akibatnya penyelesaian pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi terancam tidak bisa selesai sebelum berakhirnya masa sidang DPR, Jumat 9 April 2021. Untuk mempercepat perumusan kewenangan otoritas pengawas pelindungan data pribadi, memang diperlukan perbandingan dari negara lain yang telah memiliki UU tentang Pelindungan Data Pribadi dan telah memiliki otoritas independen pengawas pelaksanaan pelindungan data pribadi. Negara Malaysia, Singapura, dan Filipina, pengawasan memang hanya dilakukan oleh pemerintah karena negara tersebut hanya mengatur pengelolaan data pribadi yang dilakukan swasta, tidak termasuk data yang dikelola negara. Pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi yang merujuk pada ketentuan dalam GDPR (General Data Protection Regulation), didalamnya mutlak adanya otoritas pengawas independen, karena ruang lingkup pengaturannya meliputi data pribadi yang dikelola swasta dan negara. Sejak awal pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi disepakati mengatur data pribadi yang dikelola negara, selain data yang dikelola pihak swasta.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Isu:
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa hari terakhir. Di Bima NTB, hujan deras pada 1 April 2021 memicu terjadinya banjir di 29 desa di empat kecamatan yaitu kecamatan yaitu Madapangga, Bolo, Woha Desa Naru, dan Monta. Sementara itu NTT dilanda banjir, longsor, angin kencang hingga gelombang tinggi mulai awal April hingga 5 hari berikutnya. Hampir seluruh daerah di NTT terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Namun, ada delapan daerah dengan kondisi kerusakan terparah, antara lain: Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Lembata, Kupang, Alor, Malaka, dan Sabu Raijua. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Hingga Rabu 7 April 2021 malam, jumlah korban yang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang di NTT mencapai 138 orang. Sementara korban banjir bandang yang belum ditemukan atau hilang mencapai 61 jiwa. Sedangkan, bencana banjir di Kabupaten Bima, NTB, mengakibatkan dua warga meninggal dunia. Selain korban jiwa, kerugian lainnya yang dialami antara lain ratusan rumah terendam banjir dan tertimbun longsor, 5 jembatan rusak, dan putusnya jaringan listrik karena 3.968 gardu distribusi listrik terdampak badai. Sebanyak 2.019 KK atau 8.424 warga mengungsi serta 1.083 KK atau 2.683 warga lainnya terdampak bencana. Otoritas penyeberangan setempat memberikan peringatan berupa larangan pelayaran karena faktor hujan dan gelombang tinggi. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Surat Keputusan Nomor 118/KEP/HK/2021 tertanggal 6 April 2021 telah menetapkan status tanggap darurat bencana pasca-banjir bandang angin siklon tropis, hingga tanah longsor yang berlaku sejak 6 April sampai 5 Mei 2021. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan banjir disertai tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah NTT dan NTB awal April ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi. Ada dua bibit siklon tropis yang dapat berdampak pada cuaca ekstrem yang dapat membuat curah hujan lebat dan angin kencang. Bibit siklon tersebut berkembang menjadi siklon tropis Seroja dan juga membuat gelombang laut naik. Siklon tropis dikenal dengan berbagai istilah di muka bumi, yaitu "badai tropis" atau "typhoon" atau "topan" atau "hurricane". Badai tersebut dicirikan dengan sistem tekanan udara rendah, yang memberikan dampak berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat/petir serta angin kencang dan gelombang laut yang tinggi. Siklon tropis Seroja sendiri adalah dampak dari perubahan iklim global. Menurut BMKG sejak sepuluh tahun terakhir, kejadian siklon tropis semakin sering terjadi. Bahkan pada 2017, dalam satu pekan bisa terjadi dua kali siklon tropis. Hal ini menunjukkan memang dampak perubahan iklim global harus benar-benar segera diantisipasi.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.


Isu:
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme juga terkait kejahatan lintas negara, terorganisir, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Terorisme merupakan permasalahan yang sangat serius di Indonesia sehingga harus serius juga dalam hal penanganannya. Rentetan perbuatan terorisme terakhir terjadi di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018 dimana bom meledak di 3 area berbeda dengan waktu berurutan bom pertama di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel. Lalu, bom kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Diponegoro. Serta yang terakhir, bom meledak di Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno pada pukul 07.53 WIB. Akibat serangan bom bunuh diri itu, tercatat 13 korban meninggal dunia termasuk pelaku yang berjumlah enam orang. Dari hasil penyelidikan, rentetan aksi bom bunuh diri itu dilakukan oleh satu keluarga. Tiga tahun berselang terjadi lagi perbuatan terorisme di Gereja Katedral, Makassar. Pasangan suami istri melakukan tindakan terorisme dengan meledakan diri atau bunuh diri dengan bom di area luar Gereja Katedral, Makassar. Wawan Hari Purwanto, Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN), menyebut salah satu motif teror bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar yaitu balas dendam. Selain itu, tindakan dugaan terorisme terjadi di Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021 dimana seorang terduga teroris membawa senjata api masuk ke dalam area Mabes Polri dan menembakan senjata apinya beberapa kali. Soleman Ponto, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, berpendapat bahwa penyerangan oleh terduga teroris yang menyerang Mabes Polri menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bukan tanggung jawab intelijen karena apabila berbicara teroris, pemberantasan teroris, penanggulangan teroris, satu-satunya badan yang paling bertanggung jawab adalah BNPT. Lain hal jika BNPT belum terbentuk, maka tanggung jawab penanganan terorisme tanggung jawab ada pada intelijen. Permasalahan yang terjadi adalah mengapa tindakan terorisme masih saja terjadi di Indonesia. Ketua Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme MUI mengatakan bahwa teroris yang muncul di Indonesia belakangan ini terdiri dari 2 (dua) pola yaitu pertama, berbentuk jaringan seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang satu rumpun dengan ISIS dan Jamaah Islamiyah (JI), kemudian yang kedua ada juga yang menggunakan metode lone wolf atau yang bergerak sendiri. Beliau juga berpandangan bahwa alasan tindakan terorisme masih saja bermunculan di Indonesia karena di hulu masih terdapat kelompok-kelompok yang memiliki ideologi tertentu seperti takfiri, salafi dan jihadi. Selain itu kemungkinan ada pemikiran bahwa aparat keamanan itu anshorut thogut dan pemerintah itu thogut. Selama 2 (dua) pemikiran itu masih ada maka kemungkinan besar tindakan terorisme masih akan terjadi lagi di Indonesia.

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Isu:
Kudeta terhadap raja Abdullah II yang berusaha dilakukan oleh Pangeran Hamzah gagal. Internasionalisasi isu keamanan di Jordania tersebut semakin meluas dengan dugaan adanya keterlibatan asing Mossad terhadap kudeta tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan laporan yang dirilis oleh Kementrian Luar Negeri Jordania Ayman Safadi yang sebelumnya sudah menuduh Pangeran Hamzah berkomplot dengan asing sehingga berdampak serius bagi keamanan nasional Jordania. Beberapa sumber menyebut adanya keterlibatan eks-pejabat Mossad Israel. Sehingga kasus kudeta ini semakin memperlebar jarak hubungan antara Raja Abdullah dan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Dengan demikian, kudeta ini disinyalir memiliki plot skenario panjang.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Isu:
Menjelang Bulan Ramadhan, harga beberapa kebutuhan pokok atau sembako mulai merambat naik. Kenaikan harga ini yang jika diperhatikan merupakan fenomena yang berulang setiap tahun seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah, baik terkait ketersediaan maupun distribusinya. Salah satu sebab kenaikan tersebut dikarenakan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadhan. Indikasinya,sepekan menjelang bulan suci ini, harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional sudah mengalami kenaikan di beberapa daerah.Terdapat tiga komoditas yang perlu diwaspadai menjelang Ramadhan tahun ini. Komoditas tersebut yaitu cabai rawit, daging sapi, dan gula pasir. Harga beras masih stabil, dengan pasokan ke pasar yang sangat berlimpah. Pemerintah juga diminta menyiapkan subsidi distribusi bahan pangan pokok ke daerah-daerah yang terdampak cuaca ekstrim dan bencana alam guna melebarnya disparitas harga. Untuk mengatasi fenomena kenaikan harga tersebut,sektor produksi barang kebutuhan masyarakat perlu diperkuat. Peran penting sektor tersebut adalah upaya peningkatan jumlah produksi barang-barang kebutuhan masyarakat pada saat terjadinya peningkatan konsumsi. Solusi lainnya, yaitu operasi pasar dan inisiasi program pasar murah di beberapa titik konsumsi di seluruh Indonesia. Operasi pasar dan inisiasi program tersebut sedikit banyak telah berperan untuk mengendalikan faktor psikologis pasar agar kenaikan harga bahan pokok tidak terjadi secara permanen. Selain itu, kedua upaya tersebut juga diperlukan, untuk mencegah munculnya para spekulan yang menaikkan harga semaunya.

Vol. V / PUSLIT - Maret 2021

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Permasalahan agraria di Indonesia telah lama menjadi perhatian berbagai pihak. Tercatat sepanjang tahun 2020 terdapat total 241 kasus konflik agraria. Total kasus terjadi di 359 daerah dengan korban 135.332 kepala keluarga (KK). Oleh karena itu, tujuan dari reforma agraria dan perhutanan sosial yang menjadi salah satu program prioritas kepemimpinan Joko Widodo masih jauh dari harapan. Dalam rangka mewujudkan reforma agraria dan meningkatkan pelayanan publik di bidang pertanahan, Kementerian ATR/BPN mengeluarkan kebijakan penerbitan sertifikat tanah elektronik sebagai upaya dalam memberantas mafia tanah serta berbagai kasus sengketa tanah/agraria selama ini. Namun upaya ini menimbulkan polemik khususnya terkait tata laksana dalam implementasinya. Salah satunya terkait perbedaan persepsi dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 khususnya Pasal 16 ayat (3) yaitu sertifikat fisik akan ditarik dan diganti menjadi sertifikat elektronik.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.


Isu:
Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik pada Idul Fitri tahun 2021 ini, berlaku sejak 6 hingga 17 Mei mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy, 26 Maret lalu. Dasar pertimbangannya tidak lain demi mencegah peningkatan kasus Covid-19. Fakta di Indonesia memang menunjukkan tingginya angka penularan dan kematian seusai beberapa kali libur panjang selama pandemi berlangsung. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja bersama DPR RI mengutarakan, setiap kali liburan selalu ada peningkatan kasus antara 30-50% baik dari kasus terkonfirmasi positif maupun kasus aktif Covid-19. Kebijakan ini tentunya sejalan dengan kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro, penguatan protokol kesehatan, hingga vaksinasi. Keputusan larangan ini relatif tidak mendapatkan tentangan dari berbagai kalangan. Pemerintah daerah menyambut baik keputusan tersebut, mengingat pengendalian kasus Covid-19 yang relatif baik akhirakhir ini. Setidaknya ada beberapa kepala daerah yang menyampaikan hal ini di berbagai media, di antaranya Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DIY, dan beberapa lainnya. Ditambah dengan dukungan dari MUI Pusat dan PP Muhammadiyah yang menyatakan bahwa larangan mudik diperlukan untuk kebaikan bersama. Komisi V DPR RI turut menyambut baik dan mengapresiasi pelarangan mudik Lebaran ini. Bahkan larangan mudik Lebaran gencar disuarakan DPR RI sejak Idul Fitri tahun lalu saat pemerintah terkesan ragu untuk mengambil keputusan sehingga sempat terjadi kesimpangsiuran informasi. Catatan yang diberikan DPR RI adalah agar penerapannya di lapangan betul-betul tegas dan maksimal.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.


Isu:
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan 32 (tiga puluh dua) perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Pilkada 2020). MK dalam amar putusan PHPU Pilkada 2020 memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di kabupaten atau provinsi yang menyelenggarakan Pilkada 2020. MK juga mensyaratkan adanya badan ad hoc penyelenggara Pemilu di daerah untuk memastikan para penyelenggara di tingkat lokal. PSU tidak akan dilaksanakan secara serentak, tetapi mengikuti jangka waktu PSU yang diberikan MK untuk setiap daerah, yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja, 45 (empat puluh lima) hari kerja, 60 (enam puluh) hari kerja, dan 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah Putusan MK dibacakan. Putusan MK akan ditindaklanjuti dengan PSU di 16 (enam belas) daerah, terdiri atas, pertama, 2 (dua) daerah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jambi; dan kedua, 14 (empat belas) daerah kabupaten/kota, yaitu Labuhanbatu Selatan di Sumatera Utara, Labuhan Batu di Sumatera Utara, Mandailing Natal di Sumatera Utara, Rokan Hulu di Riau, Indragiri Hulu di Riau, Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan, Sekadau di Kalimantan Barat, Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan, Morowali Utara di Sulawesi Tengah, Halmahera Utara di Maluku Utara, Yalimo di Papua, Nabire di Papua, Teluk Wondama di Papua, dan Boven Digoel di Papua. Pelaksanaan PSU termasuk perhitungan suara ulang telah dijadwalkan oleh KPU pada April s.d. Juli 20, yaitu Kabupaten Teluk Wondama pada 8 April 2021; Morowali Utara dan Kabupaten Sekadau pada 12 April 2021; Indragiri Hulu pada 20 April 2021; Penukal Abab Lematang Ilir dan Rokan Hulu pada 21 April 2021; Labuhan Baru, Mandailing Natal, dan Labuhan Batu Selatan pada 24 April 2021; dan Halmahera Utara dan Kota Banjarmasin pada 28 April 2021; Provinsi Jambi pada 5 Mei 2021, Boven Digoel pada 23 Juni 2021, dan Nabire 14 Juli 2021, sedangkan PSU di Kalimantan Selatan belum ditetapkan. PSU diatur dalam Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, UU No. 10 Tahun 2016, dan UU No. 6 Tahun 2020 (UU Pilkada). Pelaksanaan PSU mempunyai potensi permasalahan. Pertama, anggaran. Hal ini disebabkan daerah penyelenggara PSU mempunyai kondisi anggaran yang berbeda, sedangkan berdasarkan Pasal 166 UU daerah mendukung pendanaan Pilkada melalui APBD. Ini artinya daerah wajib turut serta menganggarkan dana PSU selain menggunakan sisa anggaran dari pelaksanaan Pilkada 2020 dan sisa hasil efisiensi anggaran melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Hasil identifikasi oleh KPU menunjukkan 9 (sembilan) daerah menggunakan sisa hasil efisiensi anggaran melalui NPHD dan 7 (tujuh) daerah yang kekurangan anggaran seperti Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Nabire di Provinsi Papua. Ketercukupan anggaran PSU perlu diperhitungkan oleh masingmasing KPU daerah, untuk kebutuhan logistik, honor badan ad-hoc, bimbingan teknis, serta biaya proses untuk sosialisasi, pemungutan, perhitungan suara, dan rekapitulasi. Kedua, kelembagaan dan kewenangan. Penyelenggaraan PSU melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan, antara lain, KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah beserta dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan dan masalah koordinasi antar-lembaga. Ketiga, situasi dan kondisi politik lokal di daerah. Pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember 2020 menunjukkan ada beberapa daerah yang memanas suhu politiknya, sehingga PSU perlu diantisipasi dan diawasi karena bisa terjadi pelanggaran. Keempat, badan ad-hoc untuk penyelenggaraan PSU. KPU dan KPU daerah perlu melakukan evaluasi penyelenggara ad-hoc, karena ada perbedaan untuk setiap daerah berkaitan dengan penyelenggara ad-hoc berdasarkan putusan MK. Ada 5 (lima) klasifikasi penyelenggara ad-hoc berdasarkan putusan MK, yaitu (1) adanya kewajiban atau perintah kepada KPU untuk mengangkat kembali atau mengganti anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK); (2) mengangkat kembali anggota KPPS dan PPK yang sebelumnya; (3) perlu ada rekrutmen penyelenggara ad-hoc baru karena adanya perintah pembuatan tempat pemungutan suara baru; (4) harus mengganti ketua dan anggota KPPS; dan (5) harus mengganti anggota PPK. Kelima, hasil PSU berpotensi untuk digugat. Adanya frasa “tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah” dalam amar putusan MK berarti KPU tidak ada kewajiban melaporkan hasil PSU untuk disahkan MK. Ini menjadi dasar bagi KPU daerah untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan hasil perolehan suara dari PSU, yang digabungkan dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan MK dalam surat ketetapan sebelumnya saat penyelenggaraan Pilkada 2020. Keputusan baru tersebut dapat menjadi objek permohonan baru untuk PHPU, jika terjadi perselisihan hasil Pilkada 2020 pasca-pelaksanaan PSU.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Isu:
Indonesia dan Jepang prihatin dengan situasi di Myanmar. Menlu Retno mengatakan Indonesia secara tegas menolak keras penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan. Hal itu tidak dapat diterima dan harus segera dihentikan. Dialog harus dilakukan karena hanya melalui dialog, kekerasan bisa dihentikan. Sejak kudeta dilancarkan tanggal 1 Februari hingga Senin pagi 29 Maret 2021 sedikitnya lebih dari 400 orang tewas dan 3.000 warga melarikan diri dari Myanmar menyeberang ke Thailand untuk menghindari serangan udara junta militer (Tatmadaw) ke basis pasukan kelompok perlawanan di perbatasan kedua negara. Burma Free Rangers menyebutkan, diantara pengungsi itu terdapat 200 siswa yang menyeberang ke Thailand. Perpecahan di Myanmar mulai terlihat akhir-akhir ini ketika Milisi Persatuan Karen sejak awal kudeta tanggal 1 Februari 2021 berusaha mempersatukan etnis Karen dengan komunitas etnis lainnya untuk melawan junta militer. Sejak kudeta militer, kebrutalan militer telah membuat sejumlah penentang kudeta mengajak kelompok separatis bergabung melawan Tatmadaw. Ada belasan kelompok separatis di Myanmar, setengah diantaranya tengah terikat dalam perjanjian perdamaian. Mereka mengajak kelompok separatis untuk melindungi masyarakat sipil dan bukan membunuh seperti kelompok militer. Ajakan itu disampaikan ditengah meningkatnya baku tembak antara kelompok separatis Karen dan Kachin dengan Tatmadaw. Kekacauan di Myanmar dikhawatirkan akan menggerogoti soliditas kerjasama ASEAN di bidang politik dan ekonomi.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Isu:
Insiden kebakaran empat tangki penyimpanan BBM milik PT Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Tengah pada tanggal 29 Maret 2021 masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Pertamina memastikan pasokan BBM aman dan lancar, tidak ada kendala supply ke masyarakat. Pertamina telah memiliki skenario jika terjadi emergency melalui pengoptimalan kilang-kilang yang lain untuk juga disalurkan ke daerah-daerah yang selama ini dipasok dari Kilang Balongan yakni, DKI Jakarta dan Cikampek. Stok BBM nasional sebesar 10,5 juta barel masih cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM selama 27-28 hari. Demikian juga untuk solar dan avtur, stok pasokan juga diklaim cukup hingga lebih dari 20 hari. Dengan demikian, terganggunya fungsi Kilang Balongan yang bertugas menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat sebagai pusat bisnis dan pemerintahan masih dapat dikelola. Terlepas dari itu semua, akibat dari kebakaran ini, ratusan warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. PT Pertamina memastikan tidak ada korban jiwa. Berdasarkan data terdapat korban luka akibat insiden itu dan telah ditangani oleh tenaga medis serta kembali ke rumah masing-masing. Evakuasi dan posko pengungsian juga telah disiapkan, dan dipastikan tidak ada masyarakat di sekitar kilang. Antisipasi supaya tidak menjalar ke tempat lain dilakukan normal shut down untuk menghindari perluasan kebakaran. Pemadaman atau normal shut down ini berlangsung sekitar 4-5 hari, dengan perkiraan kehilangan produksi kilang sekitar 400 ribu barel. Perkiraan atau potensi kerugian kehilangan stok minyak tersebut senilai 20 dolar AS per barel. Penilaian tersebut tentu di luar nilai aset kilang yang rusak. Tentu saja potensi kerugian aset kilang yang rusak tersebut tidak membebani kerugian tambahan bagi PT Pertamina karena seluruh aset kilang telah diasuransikan. Potensi kerugian lain terkait dengan respons investor untuk berinvestasi di sektor minyak dan gas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyampaikan hasil investigasi terkait insiden kebakaran tersebut secara cepat dan transparan.

Vol. IV / PUSLIT - Maret 2021

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.


Isu:
Pembentukan Tim Kerja Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), dan penyelenggara pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa persiapan pemilu Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 berjalan dengan bamik efektif dan tetap demokratis. Oleh karena itu pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II dengan Kemendagri dan Penyelenggara Pemilu meminta untuk menyelenggarakan simulasi. Pada Mei 2021 diharapkan Tim Kerja telah menentukan desain dan konsep Pemilu 2024. Klasterisasi masalah dalam pemilu adalah pilihan awal dalam tahap simulasi. Salah satu permasalahan yang melembaga antara lain adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berpangkal dari administrasi kependudukan. Selain itu diperkirakan dalam waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang berhimpitan akan menimbulkan persoalan baru seperti kegiatan pendaftaran pemilih proses pemutakhirannya akan diulang. Kompleksitas teknis pemilu harus diselesaikan dalam simulasi sehingga dalam memutuskan konsep pemilu yang efektif, permasalahan seperti beban kepada penyelenggara pemilu, masyarakat, dan partai politik tidak terjadi.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA


Isu:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menargetkan pada tahun ajaran baru 2021/2022 atau pada minggu kedua dan ketiga Bulan Juli 2021 sekolah mulai dapat melakukan pembelajaran tatap muka yang dikombinasikan dengan pembelajaran daring. Rencananya akan dilakukan sistem rotasi dimana sekitar 50 persen siswa akan belajar di sekolah dan sisanya melakukan pembelajaran daring. Menurut menteri, keputusan untuk pembelajaran tatap muka diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala sekolah dan orang tua melalui komite sekolah. Di sisi lain, beberapa pihak tidak sependapat dengan rencana pemerintah tersebut. Epidemiolog Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko mengatakan pembelajaran tatap muka dapat dilakukan jika tingkat positif (positivity rate) infeksi virus corona di suatu daerah kurang dari 5%. Dengan kasus harian masih 6000 berarti positivity rate masih tinggi dan tingkat penularan masih tinggi. Hal ini berpotensi menciptakan klaster sekolah. Pendapat ini didukung oleh Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang mengatakan bahwa positivity rate nasional masih di angka 24,30% yang artinya masih jauh dari standar World Health Organization (WHO).

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.


Isu:
DPR RI telah mengesahkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan IV Tahun 2020-2021 pada 23 Maret 2021. 33 RUU tersebut terdiri dari 21 RUU usulan DPR RI, 10 RUU usulan Pemerintah, dan dua RUU usulan DPD RI. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam laporannya menyampaikan DPR RI telah menerima usulan sebanyak 61 RUU dengan perincian 42 RUU diusulkan komisi, fraksi, anggota DPR RI, dan masyarakat; 13 RUU diusulkan Pemerintah; dan enam RUU diusulkan DPD RI. Parameter terhadap usulan RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas Tahun 2021 yaitu RUU yang tahap pembicaraan sudah masuk di tingkat I, RUU yang menunggu Surat Presiden, dan RUU yang sudah selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di Baleg DPR RI. Parameter lainnya yaitu, RUU yang tengah menjalani tahap harmonisasi, RUU yang dalam tahap penyusunan dan telah tersedia draf dan naskah akademik, serta terakhir, RUU usulan baru yang tercantum pada Prolegnas 2020-2024 yang memiliki urgensi tertentu. Sebelumnya pada 14 Januari 2021, seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 sudah diputuskan dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, dan Panitia Perancang UndangUndang (PPUU) DPD RI. Dalam perkembangannya pada 9 Maret 2021, Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Pemerintah dan PPUU DPD RI memutuskan menarik RUU tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 berdasarkan surat dari Pimpinan Komisi II DPR RI selaku pengusul RUU tersebut, dan mengganti RUU Pemilu dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Menanggapi pengesahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan sisa waktu dalam tahun 2021 yang terbatas, DPR RI dan Pemerintah diharapkan membahas RUU yang krusial dan bersentuhan langsung dengan publik, misalnya RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, RUU tentang Wabah, RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, dan RUU tentang Perubahan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Menurut Direktur Indonesian Parliamentary Center Ahmad Hanafi, dengan waktu yang sangat terbatas untuk membahas legislasi pada tahun ini, yang terpenting adalah peningkatan kualitas legislasi dengan proses pembahasan lebih demokratis. Untuk sampai pada proses pembahasan yang lebih demokratis, ruang keterlibatan publik harus dibuka luas dan setiap aspirasi publik dalam masa reses pun harus diperjuangkan.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Isu:
Konflik internal di Myanmar meluas ke seluruh negeri dan kian berlarut-larut tanpa perubahan sikap pemerintah baru Myanmar hasil kudeta, yang dikendalikan militer. Sikap rezim baru semakin represif sedangkan rakyat Myanmar yang menolak pemerintah hasil kudeta itu terus melakukan resistensi dan perlawanan secara damai. Korban-korban baru yang tewas berjatuhan setelah aparat militer dan polisi melakukan respons yang semakin represif atas tuntutan para pengunjuk rasa agar pemimpin sipil yang telah memenangkan pemilu nasional secara konstitusional, Aung-San Syu-kii, dibebaskan. Tanpa constructive engagement anggota ASEAN, konflik politik di Myanmar bisa berkembang menjadi perang saudara (civil war). Modalitas yang memang tersedia untuk mendukungnya ini dalam kerangka implementasi ASEAN sebagai sebuah masyarakat politik kawasan, harus dimanfaatkan agar instabilitas domestik Myanmar tidak berkembang menjadi instabilitas kawasan dalam jangka panjang.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Isu:
Pemerintah berencana melakukan impor beras untuk menjaga ketersediaan stok, kelancaran pasokan, dan kestabilan harga beras di pasaran. Pemerintah juga memposisikan kebijakan impor ini sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat situasi pandemi. Untuk tidak mendistorsi kebijakan perlindungan terhadap petani, pemerintah juga menegaskan beras impor hanya akan disalurkan untuk kebutuhan mendesak seperti penyaluran bantuan sosial dan operasi pasar sehingga kestabilan harga beras di pasaran tetap bisa terjaga. Namun demikian, rencana kebijakan ini menjadi polemik di masyarakat dan mendapatkan penolakan terutama petani, terlebih rencana kebijakan ini akan dilaksanakan pada masa panen raya. Kebijakan ini juga dinilai tidak berdasarkan data yang tersedia. BPS memproyeksikan bahwa produksi gabah pada bulan Januari-April tahun 2021 ini akan mengalami kenaikan mencapai 25,37 juta ton atau setara 14,54 juta ton beras, meningkat 26,88 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020 lalu yang sebesar 11, 46 juta ton. Sementara itu, stok beras Perum Bulog per minggu ke-2 bulan Maret 2021 masih cukup banyak, yaitu mencapai 883.585 ton. Dari jumlah stok ini, 859.877 ton di antaranya merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan sisanya adalah beras komersial Perum Bulog. Kondisi perkiraan surplus produksi, faktor cuaca yang menyebabkan kandungan air pada gabah tinggi, dan rendahnya tingkat penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog menyebabkan harga gabah dan beras tertekan. Dengan demikian, rencana kebijakan impor beras pemerintah dipastikan akan semakin menyebabkan anjloknya harga gabah dan beras sehingga akan sangat merugikan petani.

Vol. III / PUSLIT - Maret 2021

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
DPR RI dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat mengeluarkan revisi UU atau RUU Pemilu dari daftar Prolegnas 2021. RUU Pemilu rencananya akan digantikan dengan RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pengambilan keputusan tersebut dilakukan saat rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Menkum HAM Yasonna Laoly di gedung DPR/MPR pada tanggal 9 Maret 2021. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dan dihadiri oleh Yasonna Laoly ini memutuskan RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2021. Berdasarkan pandangan fraksi, Supratman mengatakan hanya PKS yang menolak RUU Pemilu dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2021. Sementara fraksi lainnya sepakat agar RUU Pemilu dikeluarkan. Dengan demikian tentu pemerintah akan tetap melaksanakan pemilu seperti jadwal sebelumnya. Dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi II, Menteri Dalam Negeri, KPU,Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU memaparkan simulasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. KPU memiliki dua alternatif hari pemungutan suara Pemilu serentak 2024 yakni 14 Februari atau 6 Maret. Adapun untuk pemungutan suara Pilkada 2024 tetap mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Pilkada yakni pada 13 November 2024.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Isu:
Pada tahun 2020, meski penyelenggaraan ibadah haji tidak ditutup sama sekali, namun Pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah jamaah haji maksimal 1000 orang jamaah. Dari pembatasan tersebut, jumlah jamaah haji Indonesia sebesar 221 ribu jamaah batal berangkat ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ini, Pemerintah Arab Saudi memberi sinyal akan membuka penyelenggaraan ibadah haji pada bulan Juli 2021/Dzulhijjah 1442 H. Meskipun demikian, hingga saat ini, Pemerintah Arab Saudi belum memberi pengumuman resmi akan penyelenggaraan ibadah haji tersebut. Pemerintah Arab Saudi juga memberikan pengumuman resmi apakah masing-masing Negara akan memperoleh jumlah kuota seperti yang diberikan Sebelum terjadinya pandemic covid-19. Indonesia setiap memperoleh kuota haji sebesar 221 ribu jamaah. Sinyal bahwa penyelenggaraan haji tahun 2021 akan dibuka terlihat pada pernyataan Menteri Urusan Haji dan Umrah Pemerintah Arab Saudi yang meminta kepada Negara-negara yang memiliki kuota jamaah haji agar memberikan prioritas vaksin kepada calon jamaah haji yang diberangkatkan ke Arab Saudi.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Isu:
Berawal dari wacana yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo, pro dan kontra perlu tidaknya revisi UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terus berlangsung. Pada dasarnya berbagai pihak sepakat UU ITE masih diperlukan untuk memastikan ruang digital tetap bersih dan beretika, tidak kebablasan dengan dalih kebebasan berpendapat. Namun, pihak yang menginginkan revisi berpendapat bahwa banyak penindakan kasus ujaran kebencian yang didasarkan pada ketentuan UU ITE multitafsir dan menimbulkan diskriminasi pada tataran implementasinya. Sementara pihak yang keberatan terhadap revisi UU ITE berpendapat norma yang perlu direvisi sudah masuk dalam substansi RUU KUHP. Data dari SAFEnet menyebutkan, pada 2018 dan 2019 pemidanaan terhadap jurnalis dan media menggunakan UU ITE paling banyak terjadi. Sejumlah pasal yang dianggap karet dan multitafsir menjadi alat bagi sebagian pihak untuk memidanakan jurnalis dan pegiat media sosial. Menurut Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto, setidaknya terdapat 9 (sembilan) pasal atau ayat UU ITE bermasalah yang dapat digunakan untuk mulai merevisi UU ITE, dengan terlebih dulu Pemerintah mengajak dialog lembaga dan paguyuban korban ITE untuk menyampaikan masalah yang timbul akibat penerapan aturan tersebut. Kesembilan pasal atau ayat tersebut, yaitu: Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 26 ayat (3), Pasal 36, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 45 UU ITE. Pasal-pasal dalam UU ITE ini rawan disalahgunakan, karena multitafsir, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian berbasis SARA yang dianggap sebagai pasal “karet” dalam penegakannya. Sayangnya RUU ITE tidak masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, sehingga harapan untuk merevisi UU ITE tertunda. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, rencana revisi UU ITE ditunda karena Pemerintah masih menampung aspirasi publik. Pada sisi lain substansi UU ITE berkaitan dengan RUU KUHP. Pemerintah juga telah membentuk Tim Kajian UU ITE yang hasil kajiannya akan memutuskan perlu tidaknya merevisi UU ITE. Namun, sebagian kalangan yang menghendaki segera dilakukannya revisi UU ITE, menyayangkan hal ini karena pasal-pasal dalam UU ITE rawan disalahgunakan. Pemerintah juga diharapkan segera memulai dialog untuk membahas permasalahan yang timbul akibat penerapan aturan tersebut, serta mengharapkan Pemerintah dan DPR melakukan revisi daftar Prolegnas dengan memasukkan RUU ITE dalam perubahan Prolegnas.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Isu:
Negara-negara di dunia sedang berusaha memenuhi kebutuhan vaksin untuk mencegah terus menyebarnya virus Covid-19. Dalam hal vaksinasi, Indonesia menempati urutan kedua setelah Singapura di tingkat ASEAN. Pemerintah Indonesia melakukan pembelian vaksin dari banyak negara karena adanya kekhawatiran negara pembuat vaksin akan menahan penjualan vaksin. Kekhawatiran ini muncul setelah pemerintah Inggris menahan vaksin AstraZeneca yang dimilikinya. Indonesia membeli vaksin AstraZeneca bukan dari Inggris tetapi dari Korea Selatan dan India. Pada 9 Maret 2021, Indonesia sudah mendatangkan vaksin tersebut untuk mengakselerasi program vaksin serta menciptakan kekebalan komunitas (herd community). Pengawasan pada vaksin AstraZeneca sangat penting dilakukan pemerintah agar aman bagi masyarakat. Kondisi seperti ini perlu mendapat perhatian pemerintah mengingat lebih dari 10 negara Eropa, menunda penggunaan vaksin AstraXeneca setelah muncul laporan vaksin tersebut dapat mengakibatkan penggumpalan darah. Walaupun banyak negara menghentikan sementara penggunaannya, pemerintah Indonesia berpendapat vaksin AstraZeneca aman digunakan untuk populasi Indonesia. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan dan kepercayaan dari pihak terkait sehingga penggunaan vaksin tersebut nantinya dapat dilakukan secara tepat dan aman.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Isu:
Pemerintah berencana kembali melakukan impor garam sebanyak 3,07 ton pada tahun ini, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2,7 juta ton. Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebutkan bahwa produksi garam nasional tahun 2021 diperkirakan berjumlah 2,1 juta ton. Sementara kebutuhan garam nasional diperkirakan sebanyak 4,67 juta ton. Kebijakan impor garam ini utamanya dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku garam bagi industri dalam negeri yang kebutuhannya memang cukup besar. Petani garam meminta kepada pemerintah agar rencana impor garam dibatalkan mengingat stok garam lokal yang menumpuk di sejumlah sentra produksi garam masih belum terserap pasar dan menyebabkan anjloknya harga garam. Namun demikian, dari sisi konsumen industri permasalahannya bahwa tingkat produksi dan kualitas dari garam lokal masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan bahan baku garam industri dalam negeri. Permasalahan terkait tingkat produksi dan kualitas garam lokal yang tidak mampu memenuhi standar kebutuhan bahan baku garam industri dalam negeri merupakan masalah lama yang sampai saat ini belum terselesaikan. Lagi-lagi, persoalan yang sama terus berulang.

Vol. II / PUSLIT - Maret 2021

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.


Isu:
Dukungan masyarakat terhadap wacana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tampaknya direspons berbeda oleh pihak-pihak terkait. Yang terbaru adalah revisi UU ITE secara resmi tidak dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dikarenakan revisi tersebut masih dikaji dan dalam tahap public hearing oleh Pemerintah. Hal ini tentu saja menimbulkan kekecewaan di masyarakat. UU ITE pertama kali ditetapkan pada tahun 2008, lalu direvisi secara terbatas tahun 2016. Namun seiring dengan perkembangan pemanfaatan teknologi, UU ITE ini dianggap tidak dapat menjawab tantangan tersebut, misalnya seperti sistem elektronik, dokumen elektronik, perlindungan data elektronik, hingga kejahatan siber. Belum lagi permasalahan klasik yakni terdapat beberapa pasal yang dinilai beririsan dengan peraturan dan norma-norma lain. Penundaan revisi UU ITE diharapkan tidak berlarut-larut agar segera terciptanya model pengaturan pemanfaatan teknologi internet yang relevan dan seiring dengan kondisi terkini.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.


Isu:
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tahun 2020 ada 113.173 PMI, terdiri dari 36.784 orang PMI sektor formal dan 76.389 orang PMI sektor informal. Lebih dari setengah adalah penempatan PMI informal, dengan komposisi 22.673 orang laki-laki dan 90.500 orang perempuan, dengan status 49.898 orang menikah, 41.139 orang belum menikah dan 22.136 orang cerai. Meski tak semua PMI memiliki persoalan sama, sejumlah Anak Pekerja Migran (APM) yang ditinggalkan orangtua tidak mendapat pengasuhan yang layak seperti anak-anak lain. Hasil riset Tim Kementerian Sosial (2018) terhadap APM dari PMI perempuan di Cirebon, Jombang, Sambas, Lampung Timur, Lombok Timur, Soe, Gowa, dan Deli Serdang menyampaikan persentase usia APM sebagai berikut: a) < 1 tahun sebesar 12%; b) 1–3 tahun sebesar 25%; c) 4–6 tahun sebesar sebesar 22%; d) 7–9 tahun sebesar 20%; e) > 10 tahun sebesar 21%. Dampak APM yang ditinggal orangtua sangat mengkhawatirkan, seperti: a) Perkembangan dan pertumbuhan pada usia emas (1–5 tahun) terhambat; b) Kurang gizi; c) Perkembangan psikososial terganggu; d) Tidak bersekolah; e) Menjadi pekerja anak; f) Korban perkawinan anak, hamil di usia muda, dan praktik aborsi ilegal; g) Rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual; h) Rentan menjadi korban perlakuan salah, eksploitasi, bahkan perdagangan anak; i) Bermasalah dengan hukum; j) Anak merasa asing dengan orangtua yang bekerja sebagai pekerja migran. Beberapa hak APM yang tidak terpenuhi, di antaranya adalah: a) Hak atas nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (akta kelahiran); b) Hak anak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga; c) Hak mendapat air susu ibu; d) Hak jaminan kesehatan; e) Hak perlindungan untuk mendapat rasa aman; f) Hak pendidikan formal dan informal; g) Hak pendidikan moral dan agama.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.


Isu:
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta DPD RI telah menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2021. Dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM dan PPUU DPD RI pada 9 Maret 2021, diputuskan menarik RUU tentang Pemilihan Umum dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan diganti dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang diusulkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 tetap berjumlah 33 RUU berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara Baleg DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI pada Rapat Kerja tanggal 14 Januari 2021, akan tetapi belum disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Adapun Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yaitu: 1. RUU tentang Penyiaran; 2. RUU tentang Kejaksaan; 3. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 4. RUU tentang Jalan; 5. RUU tentang BUMN; 6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan; 7. RUU tentang Penanggulangan Bencana; 8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan; 9. RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional; 10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 11. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga; 12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat; 13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado; 14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat; 15. RUU tentang Pendidikan Kedokteran; 16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual; 17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol; 18. RUU tentang Aparatur Sipil Negara; 19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat; 20. RUU tentang Praktik Psikologi; 21. RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama; 22. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; 23. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi; 24. RUU tentang Landas Kontinen Indonesia; 25. RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 26. RUU tentang Narkotika; 27. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (tertulis RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah); 28. RUU tentang Ibukota Negara; 29. RUU tentang Hukum Acara Perdata; 30. RUU tentang Wabah (tertulis RUU Wabah Penyakit Menular); 31. RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 32. RUU tentang Daerah Kepulauan; 33. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa. Fungsi Legislasi DPR RI sempat terhambat dengan belum disahkanya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yang menyebabkan alat kelengkapan dewan DPR RI (AKD) tidak dapat melaksanakan fungsinya pada awal tahun 2021. Hal ini menjadi perhatian masyarakat, dikarenakan banyak yang menunggu disahkannya beberapa RUU yang langsung berkaitan erat dengan masyarakat. Penyebab belum disahkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yaitu dikarenakan adanya polemik perubahan UU Pemilu. Akan tetapi, berdasarkan hasil kesepakatan fraksifraksi serta sesuai dengan surat dari pimpinan Komisi II DPR RI selaku pengusul RUU Pemilu, DPR RI melalui Baleg DPR RI menarik dan mengeluarkan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Isu:
Jumlah penganggur menjadi tantangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir telah menghambat pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Kecepatan pemulihan ekonomi sangat tergantung pada kemampuan mengatasi gelombang kedua COVID-19. Selanjutnya pemulihan akan menentukan seberapa cepat pengurangan tingkat pengangguran di masing-masing negara ASEAN. Dalam kerangka menyiasati percepatan pertumbuhan ekonomi ditengah-tengah pandemi, Indonesia bekerja sama dengan Singapura memanfaatkan jejaring lama yaitu konsep SIJORI (Singapura-Johor-Riau) untuk meningkatkan kemakmuran bersama. Secara geografis, ketiga wilayah ini sangat berdekatan sehingga memudahkan pergerakan barang dan orang. Melalui pendekatan seperti ini kedua negara telah meratifikasi Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treaty/BIT). Pertanyaannya, mengapa Indonesia dan Singapura memanfaatkan lagi konsep kerja sama pembangunan SIJORI? Indonesia dan Singapura sama-sama terpukul oleh pandemi COVID-19. Produk domestik bruto kedua negara mencapai aras minus pada tahun 2020. Karena itu, kedua negara membutuhkan semua modal dan sarana untuk bangkit lagi. Dampak pandemi yang yang besar membuat tidak ada satu negarapun yang mampu menanggungnya sendiri. Semua harus bekerja sama menanggulangi pandemi yang memaksa jutaan orang menjadi pengangguran dan defisit APBN. Menurut Menlu Retno Marsudi, Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 9,8 milyar dolar AS di tahun 2020, meningkat tajam dibandingkan tahun 2019 sebesar 6,5 milyar dolar AS. Menlu Retno mengungkapkan hal itu disela-sela pertukaran dokumen ratifikasi Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) Indonesia-Singapura.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Isu:
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan stimulus diskon tarif listrik dan pembebasan abonemen bagi 34 juta pelanggan listrik rumah tangga, bisnis, dan industri sampai triwulan II atau periode April-Juni 2021. Namun, stimulus untuk diskon tarif listrik dan pembebasan abonemen pada triwulan II ini akan dikurangi dari Rp3,79 triliun (diskon tarif listrik) dan Rp844,5 miliar (pembebasan abonemen) pada triwulan I-2021 menjadi Rp1,88 triliun untuk diskon tarif listrik dan Rp421,72 miliar untuk pembebasan abonemen karena kondisi perekonomian telah menunjukkan arah perbaikan. Kebijakan stimulus ini diberikan pemerintah sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia mulai Maret 2020. Kategori penerima stimulus tarif listrik adalah pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA yang digratiskan sepenuhnya, rumah tangga 900 VA subsidi mendapat diskon tarif 50%, serta pelanggan bisnis kecil dan industri kecil, 450 VA, yang juga dibebaskan 100% dari tagihan listriknya. Seperti halnya pelanggan rumah tangga dan pelanggan bisnis dan industri kecil, stimulus pembebasan rekening minimum dan biaya beban (abonemen) juga diberikan 100% bagi pelanggan industri. Secara umum, stimulus triwulan II tersebut dikurangi 50%, di mana pelanggan rumah tangga golongan 450 VA akan mendapat diskon tarif 50% dan pelanggan 900 VA subsidi mendapat diskon 25%. Adapun pelanggan bisnis kecil dan industri kecil diberikan diskon tarif 50%. Untuk stimulus berupa pembebasan biaya beban atau abonemen untuk pelanggan industri akan diberikan sebesar 50%. Melihat sebaran penerima kebijakan tersebut, Pemerintah juga dapat mempertimbangkan perluasan insentif pada golongan 900 VA nonsubsidi dan 1300 VA, karena dampak pandemi Covid-19 tidak mengenal golongan masyarakat atas atau bawah. Pihak yang paling terpukul oleh pandemi adalah masyarakat yang tinggal di perkotaan, mengingat 1,6 juta orang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta tidak termasuk pelanggan 450 VA dan 900 VA subsidi.

Vol. I / PUSLIT - Maret 2021

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)


Isu:
TNI Angkatan Udara berencana untuk membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) modern secara bertahap hingga tahun 2024, dalam rangka pemenuhan rencana strategis tahap ke-III program Minimum Essential Force (MEF) TNI. Beberapa alutsista yang akan dibeli TNI AU di antaranya 8 unit pesawat multirole combat aircraft F-15 EX (Amerika Serikat) dan 36 unit jet tempur Dassault Rafale (Perancis). Meskipun terdapat pedoman postur, renstra maupun MEF, pengadaan alutsista pada dasarnya bergantung pada kondisi lingkungan strategis yang terus berubah secara dinamis. Selain itu, pengadaan alutsista juga memiliki kontribusi upaya diplomasi pertahanan dengan negara lain yang bernilai strategis terhadap konstelasi politik global. Pembelian kedua pesawat tempur ini juga dapat meningkatkan efek gentar (deterrence effect) bagi Indonesia di kawasan. Melalui pengadaan ini, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang mengoperasikan Rafale. Sebelumnya, TNI AU berencana untuk melakukan pengadaan pesawat tempur buatan Rusia yaitu Sukhoi Su-35, namun rencana pembelian tersebut tidak diteruskan oleh Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Adapun rencana pembelian Dassault Rafale & F-15 Ex dinilai sebagai langkah bijak ditengah penerapan The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) oleh Amerika Serikat. CAATSA merupakan aturan diterapkan untuk memberikan hukuman berupa sanksi dan embargo terhadap negara yang membeli senjata dari Rusia, Iran dan Korea Utara.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.


Isu:
Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini menetapkan bahwa industri minuman beralkohol sebagai Daftar Positif Investasi (DPI) terhitung tanggal tersebut, khususnya di empat provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua. Sebelum ditetapkannya Perpres tersebut, industri minuman beralkohol masuk dalam kategori bidang usaha tertutup untuk investasi. Salah satu pertimbangan Pemerintah untuk membuka investasi miras di empat provinsi tersebut adalah demi kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Usulan ini datang dari pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat terhadap kearifan lokal itulah maka Pemerintah membuka peluang investasi dalam Perpres tersebut. Sejak ditetapkannya Perpres tersebut, muncul pro-kontra di tengah masyarakat. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) misalnya, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan pemerintah untuk menjadikan industri minuman keras yang sebelumnya masuk daftar negatif investasi menjadi daftar positif investasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III nomor 31, 32, dan 33. Bagi PBNU, membuka investasi memang baik namun jika investasinya terkait industri miras justru bukan kebaikan yang didapat melainkan mudharat di tengah masyarakat. PBNU berprinsip pada kaidah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kebaikan).

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.


Isu:
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal berlaku sejak 2 Februari 2021. Perpres tersebut sempat menjadi polemik karena di antaranya mengatur peluang investasi minuman beralkohol di Lampiran III Perpres yang kemudian Lampiran tersebut akhirnya dicabut kembali oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2021. Pasal 2 ayat (1) Perpres pada intinya mengatur bahwa “Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat”. Bidang usaha terbuka salah satunya yaitu “Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu” (Pasal 3 ayat (1) huruf c). Kemudian dalam Lampiran III Perpres aquo (yang kemudian dicabut) di antaranya menetapkan pada angka 31, 32, dan 33, bahwa Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol, Industri Minuman Mengandung Alkohol (Anggur), dan Industri Minuman Mengandung Malt masuk dalam “Daftar Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu (Bidang Usaha Terbuka). Dengan persyaratan: a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Kebijakan ini sempat menuai pro dan kontra di antara berbagai kalangan, terutama dari lembaga keagamaan, dan juga mendapat atensi dari beberapa anggota DPR RI. Perpres tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara spesifik Pasal 77 UU Ciptaker telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kebijakan yang sempat menimbulkan polemik ini berbeda dengan kebijakan pada Perpres sebelumnya yang mengatur hal yang sama (Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal). Tiga Bidang Usaha terkait minuman beralkohol tersebut masuk dalam daftar bidang usaha yang tertutup.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Militer telah menguasai pemerintahan Myanmar melalui aksi kudeta pada 1 Februari lalu. Pasca kudeta, kondisi Myanmar cukup mengkhawatirkan. Militer menggunakan kekerasan untuk menghalau aksi protes damai rakyat Myanmar yang menolak kudeta. Militer juga menerapkan berbagai aturan yang menghambat hak-hak sipil dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. ASEAN dianggap belum memberi respons yang memadai terhadap perkembangan di Myanmar. Bahkan beberapa negara anggota ASEAN menganggap kudeta yang terjadi sebagai urusan dalam negeri Myanmar. Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang cukup serius mendorong ASEAN untuk mencapai kesatuan sikap atas persoalan ini. Menlu Retno telah memulai langkah ke arah itu dengan mengunjungi Brunei pada 16 Februari yang dilanjutkan ke negara ASEAN lainnya, serta beberapa negara Barat guna menggalang dukungan. ASEAN untuk pertama kalinya berkumpul sejak kudeta terjadi, secara virtual, membicarakan persoalan Myanmar dan isu kawasan lainnya dengan menggelar Pertemuan Informal Tingkat Menteri Luar Negeri pada 2 Maret. Melalui pertemuan itu, Menlu RI Retno LP Marsudi menegaskan pentingnya setiap negara anggota ASEAN mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam ASEAN secara utuh. Retno menegaskan pentingnya prinsip non-intervensi bagi ASEAN, dan juga mengingatkan tidak kalah pentingnya untuk menghormati dan menjalankan prinsip dan nilai lain dalam Piagam ASEAN, termasuk demokrasi, penghormatan HAM, tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia mendesak militer Myanmar untuk menahan diri serta tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Isu:
Hanya dalam waktu dua bulan pada tahun 2021, pemerintah telah menaikkan pagu anggaran program PEN untuk kelima kalinya. Anggaran pemulihan tersebut dinaikan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam UU APBN 2021. Semula, anggaran pemulihan tersebut sebesar Rp372,3 triliun dan kini menjadi Rp699,4 triliun. Anggaran PEN 2021 difokuskan pada lima bidang, yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dan insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Kenaikan alokasi pagu anggaran tersebut dilatarbelakangi oleh proyeksi pemerintah terhadap program vaksinasi Covid-19 yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Semula pemerintah meyakini program vaksinasi bisa dilaksanakan pada kuartal IV-2020. Ternyata, program vaksinasi baru bisa dilaksanakan pada pertengahan Januari. Dengan demikian, proyeksi pemulihan ekonomi akibat pandemi ini akan menempuh jalan terjal. Salah satu penyebabnya adalah kinerja penyaluran stimulus program PEN pada tahun lalu dinilai belum efektif. Dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 695,2 pada tahun 2020, sampai di penghujung tahun 2020 penyalurannya belum seluruhnya terealisasi. Sampai 31 Desember 2020, penyalurannya baru mencapai 83,4% atau senilai Rp 579,78 triliun dari total anggaran yang dialokasikan

Vol. IV / PUSLIT - Februari 2021

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.


Isu:
Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian lesu, salah satu yang terimbas adalah UMKM. Banyak UMKM harus beradaptasi dengan mengurangi pegawai, menurunkan biaya produksi dan operasional usaha, serta berganti usaha demi bisa bertahan hidup. Gempuran produk impor semakin melemahkan posisi UMKM. Produk impor menjadi lebih menarik karena dari sisi harga produk tersebut lebih kompetitif. Hal ini karena kebijakan di negara asal produk mereka sudah terintegrasi, baik industri kecil, sedang, maupun besar sehingga skala ekonomi bisa terus ditingkatkan. Selain itu, tentunya dukungan kebijakan yang lebih business-friendly, paket stimulus, dan program-program pendukung lainnya sehingga produk bisa dikembangkan dan diproduksi secara lebih efisien. Di sisi lain, daya beli masyarakat akibat pandemi juga melemah sehingga masyarakat lebih sensitif terhadap harga. Sementara keberadaan UMKM akan sangat tergantung pada tingkat daya beli masyarakat, strategi jitu mengenai bagaimana cara meningkatkan daya beli tersebut perlu segera ditetapkan untuk bisa membantu pemulihannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah strategi lain agar masyarakat setelah daya belinya terdongkrak tetap memilih produk dalam negeri khususnya produk UMKM bukan sebaliknya produk impor. Terakhir, tersedianya data tunggal UMKM yang akurat akan sangat membantu ketepatan intervensi bagi UMKM.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Kehadiran China di Laut China Selatan (LCS) semakin ekspansif, agresif, intensif, dan progresif. Reklamasi karang dan pulau serta pembangunan berbagai fasilitas, diantaranya pangkalan militer, pelabuhan, perumahan rakyat, dan infrastruktur lain dilakukan China untuk terus memperkuat klaimnya. Situs Bloomberg (19/2/2021) melaporkan, China telah memiliki kota terluas di dunia di LCS, yakni kota Sansha. Kota yang didirikan di Pulau Woody pada 2012 itu telah memiliki luas total 800.000 mil persegi persegi dalam nine-dash line atau sembilan garis putus-putus hasil imajinasi China. Pembangunan “kota pulau” itu diyakini sebagai langkah lanjutan multifase China untuk mendeklarasikan zona pengecualian LCS, termasuk zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ), yang secara efektif akan mengubah perairan internasional menjadi perairan internal China. Kebijakan ekspansif China di LCS, yang mengabaikan hukum internasional, menjadi bukti semua kerja diplomasi selama ini untuk menyelesaikan sengketa LCS tidak berhasil. Apa yang terjadi di LCS menunjukkan, realisme politik masih dipraktikkan dalam politik antarbangsa. Tampak pula ada kebuntuan dalam upaya-upaya diplomasi. Mekanisme multilateral yang telah diupayakan komunitas internasional juga belum mampu menghadirkan penyelesaian yang tuntas.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Isu:
Pada tanggal 19 Februari 2021, Kapolri menerbitkan Surat Edaran (SE) No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudukan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. SE tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan Presiden supaya Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 (UU ITE).

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.


Isu:
Secara umum total sasaran vaksinasi Covid-19 di Indonesia sebesar 181.445.4365 orang. Pada tahap 1 vaksinasi Covid-19 diberikan pada nakes sebagai kelompok prioritas, karena memiliki risiko tertular yang tinggi dan interaksi dengan pasien. Total sasaran nakes yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 adalah 1.468.764 orang. Sampai 25 Februari 2021 cakupan jumlah vaksinasi dosis 1 nakes telah mencapai 99,53% atau 1.461.920 nakes dan dosis 2 telah mencapai 58,13 persen atau 853.745 nakes. Tahap 2 vaksinasi Covid-19 berlangsung mulai tanggal 17 Februari 2021, diberikan pada petugas layanan publik dan lansia (berumur 60 tahun keatas), dengan pertimbangan sebagai pembentukan herd immunity. Target penerima vaksin tahap 2 sekitar 38 juta orang dan dibutuhkan sekitar 75 juta dosis vaksin. Sampai 25 Februari 2021 Bio Farma sudah mendistribusikan 7,2 juta dosis vaksin Covid-19 ke Kemkes. Sampai saat ini Kemkes sudah 7 juta dosis vaksin Covid-19 yang didistribusikan ke seluruh provinsi dengan proporsi 70% atau sekitar 5 juta ke pulau Jawa dan Bali dan 2 juta di 7 provinsi ke luar Jawa dan Bali.

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Wacana merevisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus mencuat di berbagai media setelah Presiden Jokowi menyampaikan agar impelementasi terhadap Undang-Undang tersebut tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pesan Presiden memberikan angin segar berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh pasal yang dianggap “multitafsir” dalam pelaksanaannya untuk mendukung revisi dalam Undang-Undang tersebut. Laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), UU ITE telah menjerat 375 warganet sejak 2008 hingga awal 2021 dan kebanyakan dari mereka adalah jurnalis, aktivis, dan warga yang kritis terhadap pemerintahan. Mereka berpendapat jika UU ITE tidak direvisi hal itu akan memberangus kebebasan sipil, sebab memunculkan ketakutan menyampaikan kritik kepada pemerintahan yang sedang berjalan.

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →