Isu Sepekan

Vol. III / PUSLIT - Juni 2021

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2021 yang diluncurkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perilaku suap dalam pelayanan publik di Indonesia cenderung memburuk. Hal ini diketahui dari masih adanya masyarakat baik itu warga atau pelaku usaha yang membayar suap atau diminta menyuap petugas dengan membayar lebih dari ketentuan ketika mengakses sebuah layanan publik. Munculnya celah suap ini akibat melemahnya pengawasan sebagai dampak perubahan pola kerja saat pandemi Covid-19. Sepanjang tahun 2021, Ombudsman menerima peningkatan laporan dari masyarakat terkait dugaan mal-administrasi di beberapa sektor, seperti di sektor pendidikan adanya laporan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan peserta didik baru. Pada bidang kesehatan diduga terjadi pungli dalam program vaksinasi dan masih adanya laporan pungli ketika warga mengurus izin usaha. Tahun ini IPAK mencapai skor 3,88 dari skala 5. Semakin besar skor maka masyarakat dianggap semakin antikorupsi. Indeks disusun berdasarkan survey dua dimensi, yakni persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap perilaku antikorupsi di keluarga, komunitas, dan publik. Skor dimensi persepsi masyarakat naik dari 3,68 pada 2020 menjadi 3,83 pada 2021 sedangkan skor pada dimensi pengalaman terjadi penurunan dari 3,91 pada 2020 menjadi 3,90 pada tahun 2021.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Isu:
Angka fatalitas akibat paparan Covid-19 di beberapa daerah menunjukkan peningkatan signifikan. Lonjakan kasus tersebut antara lain dipicu oleh varian virus SARS-CoV-2, yaitu Delta. Selain itu, peningkatan kasus juga telah diprediksi oleh pemerintah mengingat larangan untuk mudik lebaran tahun 2021 tidak diperhatikan oleh sebagian masyarakat. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk meminimalisasi penularan, yaitu dengan melakukan pembatasan dan memperketat mobilitas penduduk disertai perluasan pemeriksaan dan pelacakan kasus, peningkatan kapasitas rumah sakit, serta percepatan vaksinasi. Terkait vaksinasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan baru tersebut mengatur bahwa vaksin yang diterima pemerintah dalam bentuk sumbangan atau hibah dengan merek vaksin sama dalam vaksinasi gotong royong dapat digunakan untuk program vaksinasi pemerintah. Sebagai contoh, 500.000 dosis vaksin Sinopharm yang diterima Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Uni Emirat Arab dalam bentuk hibah akan digunakan untuk program vaksinasi pemerintah. Dalam upaya pengendalian pandemi, pelaksanaan vaksinasi perlu terus ditingkatkan. Semakin besar jumlah penduduk yang divaksin akan semakin melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. Vaksin Covid-19 yang ada saat ini tetap dapat melindungi masyarakat dari varian baru virus SARS-CoV-2, termasuk varian Delta sehingga warga diminta tidak memilih jenis vaksin. Laporan dari Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah penerima vaksin dengan dosis lengkap sebanyak 11,8 juta orang (29,28%). Sedangkan data dari Ourworldindata.org menunjukkan jumlah penduduk yang divaksin di Indonesia 11,92 per 100 penduduk. Angka ini lebih rendah dari rata-rata dunia 31,48 per 100 penduduk serta rata-rata di negara lain seperti China (64,19 per 100 penduduk), India (18,50 per 100 penduduk), dan Malaysia (15,15 per 100 penduduk). Presiden Joko Widodo menegaskan, semua daerah diharapkan memperbanyak dan meningkatkan sasaran vaksinasi. Pemerintah menargetkan pada Juli 2021 setiap hari 1 juta orang divaksinasi. Target 1 juta vaksinasi per hari akan dibagi ke dalam dua cara, yakni melalui Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan di tiap wilayah, serta melalui keterlibatan TNI/Polri. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, percepatan vaksinasi merupakan kunci utama penanganan pandemi Covid-19, terlebih pasca-libur Idul Fitri terjadi tren peningkatan kasus aktif di beberapa wilayah di Indonesia. Terkait peningkatan kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir dan mempercepat vaksinasi, khususnya di daerah-daerah permukiman padat. Pemerintah juga memperluas sasaran vaksinasi Covid-19 kepada pelaku sektor jasa keuangan yang ditargetkan selesai pada Agustus 2021. Terkait dengan itu, lebih dari 28.000 perusahaan swasta dengan target 10,5 juta orang peserta sudah mendaftar melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mengikuti vaksinasi gotong royong. Antusias perusahaan untuk mengikuti vaksinasi gotong royong masih terus terjadi meskipun gelombang ketiga pendaftaran telah ditutup pada akhir Mei 2021. Untuk itu Kadin akan kembali membuka pendaftaran dengan status perusahaan tersebut waiting list dalam vaksinasi gotong royong. Meskipun demikian, vaksinasi gotong royong tidak bersifat wajib bagi seluruh perusahaan sehingga jika perusahaan sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 tetapi tidak mampu mengikuti vaksinasi gotong royong, maka dapat mengikuti program vaksinasi pemerintah.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Isu:
Sebagai solusi untuk mengatasi persoalan “pasal karet” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Pemerintah akan mengeluarkan pedoman interpretasi dan implementasi UU ITE. Pedoman tersebut akan dijadikan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang rencananya akan ditandatangani oleh Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo pada tanggal 16 Juni 2021. Namun penandatanganan SKB tersebut batal dilakukan dan diundur pada tanggal 23 Juni 2021. SKB Pedoman UU ITE tersebut merupakan solusi tercepat, mengingat proses revisi UU ITE antara Pemerintah dan DPR membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dengan adanya SKB Pedoman UU ITE, diharapkan akan ada persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan UU ITE. Pedoman tersebut berisi sejumlah pasal yang dianggap karet dalam UU ITE, antara lain Pasal 27 ayat (1) tentang pornografi dan pelanggaran kesusilaan, Pasal 27 ayat (2) tentang perjudian, Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (4) tentang pengancaman dan pemerasan, dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Meskipun nantinya ada SKB Pedoman UU ITE, Pemerintah akan segera mengajukan revisi terbatas terhadap 4 pasal yang terdapat dalam UU ITE yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat sipil, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36. Selain itu, Pemerintah juga akan menambah satu pasal dalam UU ITE yaitu Pasal 45C yang akan mengatur ketentuan soal penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Adapun yang dimaksud dengan keonaran tersebut adalah keonaran yang terjadi di ruang fisik/nyata dan bukan di ruang digital/maya. Namun penambahan Pasal 45C tersebut dikritik oleh koalisi sejumlah kelompok masyarakat sipil karena dinilai bermasalah dan rentan disalahgunakan. Ini disebabkan Pasal 45C diadopsi dari Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, produk hukum yang dibuat pada zaman keadaan darurat sehingga menimbulkan pertanyaan jika diterapkan pada situasi normal seperti sekarang ini. Revisi terhadap UU ITE tersebut diharapkan segera dapat diselesaikan. Namun, RUU tentang Perubahan UU ITE belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan memasukkan RUU tersebut dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Isu:
Sejak 24 April hingga 11 Juni 2021, tidak kurang dari 165 orang tentara Myanmar tewas dan 123 orang lainnya terluka akibat baku tembak dengan pasukan Perlawanan Sipil di negara bagian Chin. Sedangkan dari Kubu Perlawanan sebanyak 30 orang tewas dan 45 orang lainnya terluka. Menurut Angkatan Bersenjata Chinland, sebanyak sembilan orang warga sipil tewas dan empat orang terluka. Bertambahnya jumlah korban menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi yang pergi ke negara-negara tetangga Myanmar seperti Thailand. Sejak Konsensus ASEAN disepakati, masyarakat internasional telah memiliki keraguan mengenai implementasinya karena tidak adanya mekanisme yang dapat memastikan agar junta militer harus mematuhi isi konsensus tersebut. Belum adanya kemajuan dalam implementasi lima butir Konsensus KTT ASEAN di Jakarta membuktikan perlunya dukungan internasional. Dukungan internasional diberikan sejumlah negara seperti China, Jepang dan sejumlah negara Barat. Komisaris Tinggi HAM Michelle Bachelet menunjukkan sikap kekecewaannya atas sikap junta militer yang belum mengimplementasikan lima butir konsensus ASEAN. Oleh sebab itu, Komisaris Tinggi PBB mendorong agar upaya diplomasi diperluas untuk menekan junta militer.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.


Isu:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Pemerintah berencana mengenakan PPN untuk jasa pendidikan. Rencana ini terlihat dalam dokumen revisi kelima Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan PPN secara neto sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan PPN sampai akhir Desember 2020 tercatat Rp448,4 triliun atau 88,4 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp507,5 triliun. Turunnya penerimaan PPN ini juga menyebabkan penerimaan pajak tahun 2020 hanya mencapai 1.069,98 triliun. Mengingat penerimaan pajak dari PPN cukup dominan kurang lebih sekitar 42 persen dari total penerimaan pajak, penurunan jenis pajak ini mendapatkan perhatian serius pemerintah. Oleh karena itu pemerintah merilis sejumlah agenda reformasi pajak yang salah satunya melihat potensi pengenaan PPN secara multi-tarif. Pengenaan secara multi-tarif ini diwujudkan dengan menghapus beberapa sektor yang selama ini tidak dikenakan pajak salah satunya jasa pendidikan. Sebagaimana diketahui jasa pendidikan di Indonesia selama ini merupakan salah satu objek pajak yang tidak dikenakan PPN. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN. Potensi dampaknya, pengenaan PPN pada jasa pendidikan akan mengakibatkan biaya pendidikan menjadi lebih mahal. Argumen ini bahkan akan tetap kuat meskipun dalam batas tertentu rencana pemerintah ini hanya akan dikenakan pada jasa pendidikan yang bersifat komersial. Sebaliknya, pemerintah memastikan bahwa jasa pendidikan seperti sekolah negeri, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan jasa pendidikan yang dinikmati oleh masyarakat banyak dipastikan tidak akan dikenakan PPN. Alasan pemerintah ini pun tetap di-challenge. Pengecualian pengenaan PPN kepada beberapa jenis jasa pendidikan di atas dinilai akan berpotensi mempersempit akses masyarakat terhadap jasa pendidikan yang berkualitas sehingga dapat semakin mengurangi daya saing bangsa. Hasil kajian Rise Working Paper menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir tidak ada perkembangan mutu pendidikan di Indonesia. Program-program pemerintah dalam sektor pendidikan dinilai cenderung tidak berubah alias itu-itu saja tetapi ironisnya, justru anggarannya terus ditambah.

Vol. II / PUSLIT - Juni 2021

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebabkan 51 pegawai diberhentikan dan 24 pegawai dilakukan pembinaan, menuai kontroversi berbagai pihak. Pasalnya, soal didalam tes TWK tersebut dianggap tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Sampai saat ini, persoalan terus bergulir hingga para pegawai yang dinonaktifkan membuat pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yaitu Usman Hamid termasuk kedalam ‘pelanggaran hak asasi manusia yang berat’ sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 94 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara itu, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait persoalan ini, yaitu meminta agar TWK tidak dijadikan sebagai dasar pemberhentian para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Begitupun dengan Anggota DPR RI Komisi II Guspardi Gaus yang mengatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Namun demikian Pimpinan KPK tetap menolak mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang disebut menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos TWK, dengan alasan bahwa Kebijakan Pimpinan KPK dilatarbelakangi mitigasi risiko/permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi persyaratan.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Isu:
Sebagaimana pernah diprediksi sebelumnya, setelah sebulan pasca-lebaran, terjadi lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Covid-19, hingga Rabu 9 Juni 2021 Pukul 16.11 PM, tercatat 7.725 kasus baru Covid-19. Dengan demikian, sejak bulan Maret tercatat 1.877.050 kasus Covid-19 di Tanah Air. Satgas juga mencatat, penambahan pasien sembuh sebanyak 5.883 orang, sehingga total tercatat sebanyak 1.723.253 pasien yang sembuh. Selain itu, Satgas juga mencatat ada 170 pasien yang meninggal akibat Covid-19, sehingga total tercatat sebanyak 52.162 pasien meninggal akibat Covid-19. Pasca-Idul Fitri, terjadi peningkatan drastis kasus Covid-19. Bahkan di beberapa wilayah terjadi lonjakan kasus luar biasa yang membutuhkan perhatian ekstra serta penanganan komprehensif. Seperti di Bangkalan, Madura misalnya, terdeteksi lonjakan kasus yang mengkhawatirkan. Pada saat dilakukan penyekatan di Jembatan Suramadu (dalam rangka antisipasi Covid-19), ditemukan adanya 150 orang yang positif Covid-19 (berdasarkan Swab PCR). Yang menjadi masalah bukan saja jumlah kasus yang tinggi, namun juga kapasitas rumah sakit (RS) yang terbatas. Demikian juga di Kudus, Jawa Tengah, di mana terjadi lonjakan yang luar biasa dan hampir tak terkendali akibat penularan melalui klaster silaturahmi lebaran dan ziarah makam. Yang lebih parah, banyak tenaga kesehatan (nakes) juga terpapar Covid-19. Hingga 4 Juni 2021, tercatat sebanyak 358 orang nakes di Kudus terinfeksi Covid-19. Untuk membantu penanganan penyebaran Covid-19 di Kudus, Gubernur Jawa Tengah mengirim sebanyak 120 tenaga Kesehatan yang terdiri dokter spesialis, dokter umum, perawat, apoteker, ahli gizi, dan juga analis kesehatan. Menurut Satgas Covid-19, penyebab lonjakan kasus Covid-19 di Kudus dan Bangkalan, salah satunya disebabkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat tersebut juga memiliki tradisi melakukan wisata ziarah ke makam leluhur. Di Bandung, kasus Covid-19 juga meningkat. Dalam waktu sehari saja (9 Juni 2021), tercatat 22 jenazah Covid-19 dimakamkan di TPU Cikadut, Bandung. Padahal angka tertinggi sebulan sebelumnya hanya 15 jenazah dalam sehari. Berdasarkan Pusat Informasi Covid-19 (Pusicov) Kota Bandung, jumlah kasus aktif di Bandung sebanyak 882 kasus, pasien yang sembuh sebanyak 19.173, dan pasien yang meninggal sebanyak 359 orang. Data lain yang juga sangat mengkhawatirkan terkait Covid-19 adalah telah masuknya virus dengan varian baru di Indonesia. Berdasarkan data Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, varian Corona ganas yang diwaspadai dunia telah ada 70 kasus di Indonesia, yang terdiri dari varian Alpa Corona B117, varian Delta B16172, dan varian Corona B1351. Lonjakan kasus Covid-19 dan masuknya virus varian baru tersebut perlu semakin diwaspadai, perlu penguatan sinergi di antara para pemangku kepentingan, dalam rangka mengatasi kasus-kasus yang terjadi dan mencegah penularan virus yang semakin masif.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Isu:
Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki sifat kedermawanan yang tinggi. Bahkan World Giving Index edisi X tahun 2019 menempatkan Indonesia pada urutan ke-10 sebagai negara paling dermawan selama satu dekade terakhir dan sebagai negara paling dermawan pada tahun 2018. Permasalahan sosial dan kemanusiaan menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk memberikan bantuan atau sumbangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti peristiwa bencana alam, wabah, bencana sosial, dan lain sebagainnya. Penyaluran sumbangan dana sosial dan kemanusiaan ini tidak terbatas untuk wilayah dalam negeri, tetapi juga luar negeri, salah satu contohnya sumbangan kemanusiaan untuk Palestina. Besarnya antusiasme masyarakat Indonesia untuk membantu masyarakat Palestina terbukti dengan terkumpulnya dana mencapai puluhan milyar dalam hitungan hari. Sifat kedermawanan masyarakat yang tinggi perlu mendapat apresiasi, namun sayangnya hal tersebut belum diikuti dengan sistem penggalangan, pengumpulan, penyaluran dana, dan pelaporan yang baik. Kepatuhan terhadap regulasi diperlukan untuk memastikan penggalangan dana dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tidak digunakan untuk kepentingan lain. Regulasi yang mengatur sumbangan masyarakat diatur dalam UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Selain itu terdapat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Zakat, UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Berdasarkan ketentuan UU No. 9 Tahun 1961, pengumpulan uang atau barang ditujukan untuk kepentingan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan dengan izin pejabat yang berwenang yaitu Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/walikota. Izin pengumpulan uang dan barang juga dibatasi, hanya diberikan kepada perkumpulan atau organisasi masyarakat. Dalam perkembangan saat ini, pengumpulan sumbangan sosial dan kemanusiaan banyak dilakukan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan seperti penggalangan dana dilakukan oleh perorangan, menggunakan rekening pribadi, dan tidak membuat pelaporan secara transparan. Hal ini antara lain disebabkan oleh regulasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, tersebar dan bersifat sektoral, serta keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi penggalangan dan pengelolaan sumbangan sosial kemanusiaan. UU No. 9 Tahun 1961 sudah berusia 60 tahun sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, seperti larangan penggunaan dana untuk operasional pengelolaan sumbangan, proses izin berjenjang sesuai lingkup penggalangan dana (lokal, regional, dan nasional), birokrasi perizinan yang tidak sederhana, dan kemajuan teknologi seperti penggalangan dana sosial kemanusiaan melalui media massa dan media sosial. Peraturan yang tersebar dalam berbagai regulasi serta tidak secara komprehensif dan spesifik mengatur penggalangan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan dana masyarakat membuat masyarakat sulit mencari rujukan dasar hukum penggalangan dana sosial dan kemanusiaan. Dampaknya, banyak praktik penggalangan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengabaikan hak-hak donatur seperti hak untuk: mengetahui visi misi organisasi yang disumbang, tujuan sumbangan; menerima laporan keuangan secara transparan; kepastian sumbangan tepat sasaran dan dikelola secara tepat; mengetahui apakah pihak yang meminta sumbangan adalah staf organisasi atau sukarelawan; mendapat keleluasaan untuk bertanya dan menerima jawaban secara cepat, tepat, dan jujur; meminta agar nama donatur tidak diumumkan secara terbuka dan donatur berhak mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrel Fontelles melakukan kunjungan ke Indonesia pada awal Juni 2021. Bertemu dengan banyak pihak, termasuk Menteri Luar Negeri RI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Borrell membicarakan banyak hal terkait upaya peningkatan kerja sama Uni Eropa di kawasan, termasuk Indonesia. Salah satu topik penting yang perlu dicermati adalah mengenai upaya UE untuk meningkatkan kehadiran di Indo-Pasifik. Pada 19 April, para menteri luar negeri UE telah meluncurkan Strategi Kerja Sama Uni Eropa di Indo-Pasifik. Melalui kunjungnya Borrell tampaknya berupaya memperkenalkan strategi tersebut ke kawasan. Borrell menyatakan bahwa pendekatan Uni Eropa terhadap Indo-Pasifik akan berbeda dengan kekuatan besar lainnya yang lebih dahulu telah hadir di kawasan. UE ingin hadir secara konstruktif. UE tidak ingin terlibat dalam rivalitas antara kekuatan besar tersebut. Kerja sama ekonomi dan pembangunan akan menjadi prioritas, dibandingkan pendekatan politik. Dalam upaya untuk hadir di Indo-Pasifik, UE akan mengedepankan ASEAN. Uni Eropa menyadari arti penting kawasan Indo-Pasifik bagi komunitas internasional. Bagi Uni Eropa, di masa depan Indo-Pasifik akan menjadi pusat perekonomian dunia. Dan Uni Eropa dengan kepentingannya, ingin menjadi bagian dari pertumbuhan itu. Uni Eropa ingin hadir dan lebih terlibat di kawasan. Untuk memperkuat kehadiran Uni Eropa, kapal-kapal perang anggota Uni Eropa akan lebih sering hadir di kawasan. Tidak hanya demi kemakmuran kawasan, Uni Eropa memiliki kepentingan agar Indo-Pasifik stabil.

Penulis: BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S. A. P., M. A. P.


Isu:
Belum optimalnya penggunaan energi hijau dikarenakan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan nasional masih belum mendukung. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kapasitas pembangkitan listrik 72.888 megawat (MW) masih didominasi energi fosil sebesar 86,45%. Sementara itu, penggunaan energi hijau hanya sebesar 13,55%. Sumber energi hijau tersebut meliputi pembangkit listrik tenaga air sebesar 6.144 MW, panas bumi 2.131 MW, dan energi bersih lainnya sebanyak 2.215 MW. Perlunya pendanaan besar untuk proses transformasi energi, insentif, perbaikan infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusia yang berketerampilan tinggi. Dukungan pendanaan juga diperlukan diantaranya untuk kebutuhan penyimpan daya yang andal (off-grid), dan generator cadangan (on-grid). Selain itu, pengusahaan energi hijau juga dinilai kurang menarik minat pelaku usaha dan berisiko tinggi. Akibatnya lembaga keuangan kurang berminat memberikan pendanaan dengan tenor panjang dan tingkat bunga yang kompetitif. Namun demikian, untuk mendukung komitmen rendah karbon pada tahun 2060, pengembangan pembangkit listrik terbarukan tetap dipasang tinggi, yakni mencapai 38.000 MW pada tahun 2035. Pengembangan potensi energi surya akan menjadi prioritas dalam strategi pengembangan tersebut. Hal ini didasari pada semakin murahnya biaya pengembangannya serta proses dan sifat pembangkitannya lebih cocok dengan kondisi wilayah geografis Indonesia khususnya di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Percepatan penggunaan tenaga listrik berbasis sumber energi hijau menjadi kebutuhan penting. Oleh karena itu PT. Pertamina dan BUMN lainnya tertantang untuk meningkatkan penggunaan sumber energi alternatif nonfosil tersebut di samping pemanfaatan gas, misalnya.

Vol. I / PUSLIT - Juni 2021

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat alternatif skenario jadwal Pemilu 2024. Hal itu merespons permintaan KPU yang mengusulkan pelaksanaan Pemilu 2024 dipercepat dari 21 April 2024 menjadi 21 Februari 2024. Dalam RDP tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mengusulkan jadwal pelaksanaan Pemilu digelar Maret 2024 dengan pertimbangan anggaran dan kondisi cuaca. DPR RI meminta KPU untuk membuat beberapa alternatif jadwal penyelenggaran Pemilu 2024, tidak masalah jika tidak terjadi pada April 2024 hanya saja harus membuat perencanaan yang matang agar tetap maksimal karena bagaimanapun juga Pemilu 2024 merupakan Pemilu terbesar bangsa Indonesia karena pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan ditahun yang sama. Pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat jika pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada digelar bersamaan pada 2024. Namun, waktu pelaksanaan Pilpres dan Pileg tidak akan berbarengan dengan Pilkada. DPR dan pemerintah memiliki opsi agar Pilkada serentak dilaksanakan pada 20 November 2024. Terlebih dahulu diselesaikan Pilpres dan Pileg setelah itu baru melaksanakan Pilkada di bulan November. Semua elemen penyelenggara Pemilu juga sudah mempersiapkan hal-hal penting untuk menghadapi Pemilu yang masih 3 tahun lagi. Contohnya Bawaslu, bentuk kesiapan menghadapi kompleksitas Pemilu dan Pilkada 2024 dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu. Selain itu, meningkatkan peran masyarakat agar semakin aktif dalam partisipasi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga Pemilu jujur dan adil, aman serta berkualitas semakin tercipta.

Penulis: Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.


Isu:
Indonesia saat ini memasuki era ageing population yaitu meningkatnya usia harapan hidup dan populasi lansia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, usia harapan hidup di Indonesia mencapai 71,38 tahun dengan rincian 69,44 untuk laki-laki dan 73,33 untuk perempuan. Sedangkan populasi lansia di Indonesia mencapai 26,82 juta orang atau hampir 10% dari total seluruh populasi. Indonesia merupakan negara dengan jumlah lansia terbanyak ke-8 di dunia. Di tengah pandemi Covid-19 ini perlindungan kelompok lansia melalui vaksinasi harus diprioritaskan dan dioptimalkan. Hal ini mengingat bahwa kelompok lansia merupakan kelompok yang paling rentan. Berdasarkan juknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes, disebutkan bahwa kelompok lansia diberikan dua dosis vaksin dengan interval pemberian 28 hari. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk lansia baru dilaksanakan sekitar 3 bulan. Namun cakupan vaksinasi Covid- 19 tersebut masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data Kemenkes per 1 Juni 2021, lansia yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama sebanyak 3,345 juta orang dan vaksinasi dosis kedua sebanyak 2,2 juta orang. Sedangkan target yang diharapkan sebanyak 21,5 juta orang. Hal ini dapat diartikan bahwa cakupan vaksinasi Covid-19 untuk lansia masih di angka < 20% dari target. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk lansia sebaiknya dipercepat, mengingat kematian akibat Covid-19 pada kelompok lansia cukup tinggi yaitu 49,4%. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menteri Kesehatan No.HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Serta Pendidik, dan Tenaga Pendidikan. Selain itu, kelompok lansia merupakan kelompok yang cukup rentan untuk terpapar Covid-19 dan memiliki risiko yang besar terjadi kematian dimana fatality rate mencapai 50%. Percepatan vaksinasi Covid-19 pada lansia diharapkan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat segera terbentuk herd immunity. Beberapa kendala masih rendahnya cakupan vaksinasi Covid-19 pada lansia antara lain terkait akses lokasi vaksinasi yang masih sulit dijangkau untuk lansia. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik yang sudah mulai menurun, sehingga para lansia membutuhkan tempat vaksinasi yang dekat dan mudah dijangkau. Selain itu, ketiadaan pendamping juga menjadi faktor lansia tidak melakukan vaksinasi. Di sisi lain, rendahnya cakupan vaksinasi juga disebabkan masih adanya kekhawatiran terutama dari pihak keluarga terkait efek samping dari vaksin tersebut terutama yang memiliki riwayat komorbid. Berbagai pendekatan baik kesehatan maupun keagamaan dilakukan pemerintah terutama pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pemerintah juga membuat kebijakan 1:2 yaitu 1 orang non lansia akan mendapatkan vaksinasi jika membawa lebih dari 2 orang lansia untuk dilakukan vaksinasi. Selain mempermudah mobilitas lansia melalui kerja sama dengan komunitas, organisasi lokal, dan pihak swasta dengan menyediakan layanan antar jemput, pemerintah daerah mulai melakukan jemput bola dengan menyediakan tempat-tempat vaksinasi yang mudah dijangkau seperti pembentukan pos-pos di level desa/kelurahan untuk memperluas cakupan vaksinasi.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Isu:
Sebanyak 75 dari 1.349 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengikuti Tes Wawancara Kebangsaan (TKW) tidak lolos. Mereka yang tidak lolos ujian alih status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut di antaranya sejumlah penyidik andal. Adapun 75 pegawai KPK yang tergabung dalam Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK) mengadukan pelanggaran hak asasi manusia terkait tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pegawai KPK, Novel Baswedan mengatakan, ada tindakan sewenang-wenang yang berdampak pada pelanggaran HAM dalam proses TKW KPK terhadap pegawainya. Pertanyaan-pertanyaan dalam TWK tersebut menyerang privasi, hingga persoalan keagamaan para pegawai. Menanggapi laporan tersebut, Komnas HAM tengah mengkaji substansi dari pertanyaan pada TWK, syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Komnas HAM akan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan TWK, baik pimpinan KPK maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan, saat ini Komnas HAM sedang meminta keterangan tambahan dari sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Novel Baswedan dkk., selaku pengadu terkait dugaan pelanggaran HAM pada substansi pertanyaan TWK. Untuk mendalami kasus ini Komnas HAM menggunakan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 89 yang mengatur fungsi Komnas HAM dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang HAM. Sementara, Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menyatakan telah menemukan satu fakta baru terkait proses pendalaman dugaan pelanggaran HAM dalam TKW. Oleh karena itu, Komnas HAM akan memanggil Ketua KPK, Firli Bahuri untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sejumlah 1.271 Pegawai KPK yang telah lolos TWK telah dilantik sebagai ASN pada 1 Juni 2021. Walaupun sebelumnya ada permintaan penundaan pelantikan yang datang dari 588 pegawai KPK dan kalangan masyarakat sipil. Adapun pertimbangan permintaan penundaan pelantikan karena masih adanya beberapa masalah yang belum diselesaikan oleh Pimpinan KPK. Ada beberapa pertanyaan yang dipermasalahkan oleh pegawai KPK yakni terkait ada problem serius dalam TWK dan mengenai pernyataan Presiden, UU KPK, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan, serta kredibilitas pimpinan KPK. Sementara itu, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, proses penetapan surat keputusan (SK) pengangkatan ASN atas 1.271 pegawai yang lolos tes menjadi ASN sudah selesai. Apabila ada pegawai KPK yang tidak mengikuti pelantikan tanpa alasan yang dapat diterima akan dianggap mengundurkan diri. Penilaian atas alasan tidak mengikuti pelantikan yang dapat diterima atau tidak tersebut menjadi kewenangan KPK.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Hampir 1,5 bulan setelah pertemuan pemimpin ASEAN, tidak ada tindakan konkret ASEAN mengatasi krisis politik di Myanmar. Oleh karena itu, Indonesia mendesak ASEAN agar mengimplementasikan hasil pertemuan. Hal tersebut dikemukakan Menlu Retno LP Marsudi di sela pertemuan dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, Rabu (2/6/2021), di Jakarta. Retno merujuk pada pertemuan kepala pemerintahan atau kepala negara ASEAN (ASEAN Leaders’Meeting) pada 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Saat itu ASEAN antara lain meminta agar kekerasan segera dihentikan dan para pihak di Myanmar berdialog. Utusan khusus ASEAN akan memediasi dialog itu dengan bantuan Sekretariat ASEAN. Utusan khusus ASEAN harus bertemu semua pihak di Myanmar. Sampai sekarang, ASEAN belum kunjung menunjuk utusan khusus. Retno mendesak, utusan khusus harus segera ditunjuk. Ketua dan Sekretaris Jenderal ASEAN juga diharapkan segera melawat ke Myanmar. Menurut Retno, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus diprioritaskan. ASEAN akan meminta persetujuan Myanmar soal calon utusan yang akan ditunjuk. Sejumlah diplomat menyebut, perwakilan dari Indonesia dan Thailand akan menjadi bagian dari utusan tersebut. Utusan tidak akan tinggal di Myanmar dan hanya akan bolakbalik ke negara tersebut. Di tengah keterbatasan itu, utusan ASEAN diharapkan bisa memfasilitasi dialog semua faksi, seperti disepakati ASEAN pada April lalu. Karena itu, penting memastikan faksi-faksi di Myanmar bisa menerima utusan khusus ASEAN.

Penulis: BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S. A. P., M. A. P.


Isu:
Pada Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah mengusulkan tarif baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dibandingkan dengan tarif yang selama ini berlaku, yakni sebesar 10%. Usulan kenaikan tersebut berdasarkan kondisi daya beli masyarakat yang mulai membaik pada tahun 2021 dan adanya sejumlah skema bantuan sosial untuk menaikkan tingkat konsumsi. Selain itu, kenaikan tarif PPN negara-negara kawasan Asia Tenggara, dan kawasan lain seperti Brapemerisil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan juga menjadi salah satu pertimbangan kenaikan tersebut. Sejumlah faktor yang melatarbelakangi usulan kenaikan tarif PPN tersebut, yaitu: 1) target normalisasi defisit anggaran menjadi di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto pada 2023, kondisi yang mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak penerimaan, 2) tarif yang berlaku saat ini mencerminkan ketidakadilan bagi wajib pajak karena masyarakat dengan daya beli tinggi membayar pajak sama dengan masyarakat berdaya beli lebih rendah, dan 3) hilangnya penerimaan pajak akibat pelonggaran tarif Pajak Penghasilan Badan berdasarkan UU No. 2/2020 sehingga menuntut pemerintah untuk menerapkan tarif efektif. Asumsi yang digunakan kebijakan kenaikan tarif ini adalah target pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang ditetapkan Kementerian Keuangan mencapai 3,7%—4,3% pada tahun 2021. Dengan demikian, perkiraan konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku sebesar Rp9.229,3 triliun— Rp9.282,7 triliun pada 2021 sehingga potensi PPN yang bisa dipungut senilai Rp1.107,51 triliun—Rp1.113,92 triliun.

Vol. IV / PUSLIT - Mei 2021

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Isu:
Laik Operasi (SKLO) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan penggelaran layanan 5G ini menandai bahwa saat ini Indonesia memasuki tahapan simultaneous operation 4G dan 5G. Kominfo masih akan terus membangun infrastruktur telekomunikasi 4G agar wilayah yang belum tersentuh internet, masyarakat di sana bisa merasakan pengalaman berselancar di dunia maya. Berdasarkan data terakhir, dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan akses sinyal 4G. Adapun, 12.548 desa/kelurahan itu ada 9.113 desa/kelurahan yang terletak di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), dikerjakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, sedangkan sisanya 3.435 desa/kelurahan daerah non-3T dilakukan operator seluler. Khusus untuk wilayah 3T, Kominfo melalui Bakti telah bekerjasama dengan mitra swasta dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran telah dapat mengubah skema penggelaran jaringan operator seluler, sehingga dapat memunculkan banyak opsi kerja sama di antara operator seluler, seiring dengan diperbolehkannya berbagi infrastruktur pasif dan aktif. Pemegang perizinan perusahaan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyeleggaraan telekomunikasi, dapat melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Hal ini didorong realita, bahwa pembangunan jaringan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan khususnya kecepatan data dengan teknologi terbaru. Operator akan lebih mendorong penggunaan menara bersama dan manage service dalam pengembangan jaringan agar lebih efisien.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Isu:
Indonesia tengah dihadapkan pada ancaman lonjakan kasus Covid-19 usai libur Lebaran 2021. Hal ini seiring dengan peningkatan mobilitas warga dan munculnya varian baru Virus Corona. Data harian yang dirilis Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 pada Rabu 21 Mei 2021 terjadi penambahan kasus Covid-19 baru sebanyak 5.034 orang pada hari ini. Sementara untuk kasus sembuh terdapat penambahan sebanyak 3.189 kasus, dan penambahan kasus meninggal 144 orang. Sehingga, total keseluruhan, sebanyak 1.791.221 orang dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona. Dari jumlah itu sebanyak 1.645.263 orang dinyatakan pulih. Sementara 49.771 lainnya meninggal dunia. Kasus Virus Corona naik 36% pada sepekan terakhir. Berdasarkan data Satgas, kasus Corona sempat mengalami penurunan pada periode 10-16 Mei menjadi 26.067 orang. Namun, pada periode 17-23 Mei, jumlah kasus kembali bertambah menjadi 35.470 orang atau naik 36,07%. Kenaikan kasus terjadi terutama di wilayah-wilayah yang jadi tujuan arus mudik dan arus balik lebaran 2021. Lima provinsi ini didominasi oleh provinsi tujuan mudik yaitu Jabar, Sumbar, dan Jateng. Serta provinsi tujuan arus balik mudik yaitu DKI Jakarta. Di Jawa Barat naik 2.221 kasus dibandingkan pekan sebelumnya; DKI Jakarta naik 1.230 kasus dalam sepekan; Sumatera Barat naik 959 kasus; Jawa Tengah 948 kasus; dan Aceh naik 561 kasus dalam sepekan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga mengidentifikasi temuan kasus mutasi Virus SARS-Cov-2 yang tergolong 'Variant of Concern (VoC)' oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Varian tersebut memiliki mutasi yang memengaruhi sifat penularan, kepekaan alat tes, keparahan gejala, hingga kemampuan virus menghindari sistem imunitas. Dalam penanganan Covid-19, Pemerintah bersama pihak-pihak terkait harus terus mengupayakan bagaimana 3M, 3T dan PPKM Mikro harus bisa sama-sama berjalan, dengan cara melibatkan level pemerintahan terkecil serta masyarakat. 3T adalah testing (melakukan tes Covid-19), tracing (penelusuran kontak erat) dan treatment (salah satu upaya utama dalam penanganan) serta menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. PPKM mikro saat ini masih berlangsung di 30 provinsi sejak 18 hingga 31 Mei 2021. Keputusan pemerintah perpanjang PPKM mikro ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 pascalibur lebaran. selanjutnya PPKM mikro akan diberlakukan 1-14 Juni mendatang dengan mengikutsertakan Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. Aturan PPKM mikro ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Tahun 2021. Berikut rangkuman aturan PPKM mikro yang telah ditetapkan pemerintah: 1. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office (WFO) 50%. 2. Kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan tatap muka (offline). 3. Perguruan Tinggi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 4. Kegiatan restoran atau makan/minum di tempat dibatasi 50%. 5. Layanan pesan antar diperbolehkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. 6. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI 7. Kapasitas tempat ibadah dibatasi 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% yang diatur dengan Perda atau Perkada. 8. Kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan pengetatan protokol kesehatan. 9. Untuk sektor transportasi, kendaraan umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional. 10. Kegiatan konstruksi diizinkan berjalan 100%, demikian pula dengan sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan, dan logistik. Selain ketentuan di atas para kepala daerah juga diminta mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama masa PPKM mikro, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan atau mall, serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, diinstruksikan pula agar para kepala daerah melakukan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum atau tempat wisata, dengan menerapkan kewajiban screening tes antigen/GeNose untuk fasilitas berbayar atau lokasi wisata indoor. Di fasilitas umum/lokasi wisata, protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat. Namun demikian, aktivitas masyarakat di fasilitas umum/lokasi wisata dilarang di daerah yang berada di zona merah atau oranye Covid-19.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.


Isu:
Kebocoran data pribadi dalam jumlah besar kembali terjadi. Kali ini diduga merupakan data yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) karena berisikan nomor kartu, data keluarga atau data tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kebocoran data BPJS Kesehatan terungkap setelah sebuah akun bernama Kotz yang bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual data pribadi (reseller) menawarkannya di sebuah forum daring Raid Forums. Penjual mengklaim memiliki 279 juta salinan data identitas warga Indonesia dengan menunjukkan contoh lebih kurang 100.000. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan menambah panjang daftar kasus kebocoran data pribadi dalam dua tahun terakhir, seperti dugaan bocornya data pribadi yang dikelola oleh Tokopedia, Bhinneka.com, Kreditplus, RedDoortz, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejauh ini, dari semua kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi, belum ada yang terungkap para pelakunya secara tuntas. Kebocoran data pribadi akan berdampak serius terhadap banyak orang yang data pribadinya tersebar luas. Selain privasi terganggu, mereka dapat menjadi korban kejahatan siber, seperti pemalsuan, penipuan, pemerasan, atau praktik doxing, yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data bahkan dapat mengganggu stabilitas negara. Kebocoran data penduduk memudahkan pihak manapun secara global untuk melancarkan operasi propaganda komputasional, seperti yang pernah diduga dilakukan Rusia dan skandal Cambridge Analytica dalam pemilu Presiden Amerika Serikat ataupun referendum Brexit tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Kepala Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia (UII), Yudi Prayudi, kebocoran data dari instansi tertentu selalu ditunggu pegiat dark web. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) berencana membentuk tim untuk menyelidiki kasus dugaan bocornya data ini yang didukung satuan lain termasuk dari Polda Metro Jaya. Dittipidsiber juga telah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk diminta klarifikasi terhadap kasus ini. Upaya menelusuri kebocoran data pribadi juga telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BPJS Kesehatan, serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terkait dengan kebocoran data BPJS Kesehatan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menyebutkan pihaknya telah menginvestigasi sampel data pribadi yang beredar di Raid Forums. Dari investigasi yang ditemukan data sampel berjumlah 100.002 data pribadi. Terkait dengan kebocoran data BPJS Kesehatan, sejumlah pihak mendesak agar pembahasan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera diselesaikan. Bocornya 279 juta data warga Indonesia ini menjadi momentum untuk segera mengesahkan RUU PDP untuk memperkuat pengamanan data pribadi warga.

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.


Isu:
Seusai menjalani bentrokan disertai gempuran jet tempur dan rudal selama sekitar lebih dari sepuluh hari (10 hingga 20 Mei 2021) di jalur Gaza, Israel dan kelompok Hamas menyatakan setuju melakukan gencatan senjata pada hari Jumat 21 Mei 2021. Namun satu hal yang sulit dilakukan adalah mengarahkan keduanya pada upaya perundingan yang lebih komprehensif mengalahkan proposal “transaksi abad ini” yang diinisiasi Trump (Trump Peace Plan). Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken telah berkunjung ke Timur tengah pada tanggal 24 Mei 2021 untuk memastikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diinisiasi oleh Mesir berjalan sebagaimana mestinya. Konflik yang terjadi antara Israel dengan Hamas Palestina dapat berdampak terhadap ekonomi Indonesia secara tidak langsung. Dampak tersebut terjadi jika konflik melebar ke negara Timur Tengah lainnya. Salah satu dampak terbesarnya adalah kenaikan harga minyak mentah. Indonesia sampai saat ini masih menjadi negara net importir minyak mentah. Konflik tersebut jika melebar akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Meski Israel dan Hamas Palestina setuju menghentikan pertempuran, kebijakan ini belum berarti perdamaian. Gencatan senjata bisa jadi diambil dengan alasan kedua belah pihak ingin menegosiasikan kesepakatan apa yang ingin mereka capai. Bisa juga keduanya melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dalam negosiasi tersebut. Selain itu, gencatan senjata juga bisa jadi menjadi taktik atau tipu muslihat satu pihak untuk melakukan tindakan

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.


Isu:
Penghasilan wajib pajak peserta Tax Amnesty 2016 menjadi jalan tengah untuk mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19. Opsi kebijakan yang kerap disebut sebagai Sunset Policy ini dianggap dapat dengan cepat membantu pemerintah untuk menambal celah defisit anggaran. Di sisi lain, terobosan ini juga bisa meringankan beban pengusaha yang masih berusaha pulih dari pandemi. Melalui kebijakan Sunset Policy ini, pemerintah memberikan stimulus kepada wajib pajak peserta Tax Amnesty untuk kembali mengungkapkan hartanya yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Latar belakang dirumuskannya Sunset Policy ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya repatriasi harta atau aset dalam program Tax Amnesty 2016. Alasan lainnya adalah kesulitan pemerintah untuk menindaklanjuti data hasil kerja sama pertukaran informasi atau Automatic Exchange of Information (AEOI). AEOI merupakan pertukaran informasi yang melibatkan mekanisme transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan secara massal oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak. Kesulitan tersebut tentu beralasan. Pada 2018 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total nilai data AEOI mencapai Rp2.742 triliun. Berdasarkan penelitian Ditjen Pajak Kemenkeu, terdapat selisih setara kas pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018, dengan data AEOI senilai Rp670 triliun.

Vol. III / PUSLIT - Mei 2021

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.


Isu:
Konflik Israel dan Palestina kembali memanas selama sepekan terakhir. Kejadian tersebut kemudian memicu keramaian di media sosial yang dilakukan oleh warganet. Sebelumnya di Lombok, viral seorang pemuda membuat konten di TikTok yang menghina negara Palestina. Terbaru, seorang pelajar juga membuat konten serupa pada platform yang sama sehingga yang bersangkutan dikeluarkan dari sekolah. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman masyararakat mengenai penggunaan teknologi digital yang baik serta rendahnya kemampuan literasi digital. Padahal di masa pandemi sekarang ini, penggunaan teknologi internet adalah sebuah keniscayaan. Perlu kesadaran dari masyarakat untuk selalu mengoptimalkan penggunaan internet, meminimalkan konten negatif, dan memperbanyak konten positif dan kreatif yang mendidik serta informatif. Saat ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 73,7% dari populasi. Jumlah pengguna ini meningkat terutama akibat pandemi sejak tahun lalu. Ancaman terhadap penyebaran konten negatif terutama yang terkait isu-isu terkini seperti SARA dan kebencian semakin marak. Pemerintah telah mencanangkan program Literasi Digital Nasional (LDN) dan menargetkan 50 juta masyarakat Indonesia telah memiliki literasi digital pada tahun 2024. Program LDN yang telah dicanangkan pemerintah perlu diapresiasi sebagai langkah preventif di hulu untuk mencegah hal-hal negatif yang mungkin muncul dari penggunaan internet.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Isu:
Vaksinasi Covid-19 semakin diperluas dengan adanya vaksinasi gotong royong dengan tujuan meningkatkan cakupan vaksinasi sehingga tercapainya kekebalan kelompok. Vaksinasi gotong royong menimbulkan sejumlah polemik seperti tingginya harga pembelian vaksin sehingga tidak semua perusahaan mampu menyediakan vaksin bagi para pekerjanya dan harapan tercapainya kekebalan kelompok walaupun baru sekitar 3% penduduk yang sudah menerima vaksinasi Covid-19. Berdasarkan data cakupan vaksinasi tanggal 19 Mei 2021, jumlah penduduk yang sudah divaksinasi ke-1 dan ke-2 sebanyak 9.366.635 atau baru sekitar 3,4% dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Masih jauh dari target kekebalan kelompok sebesar 70% penduduk Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan melalui dua cara yaitu vaksinasi program yang diberikan kepada masyarakat dengan pendanaan dibebankan pada pemerintah atau vaksinasi gotong royong yang diberikan kepada para pekerja, keluarga dan individu lain dengan pendanaan dibebankan pada badan hukum/badan usaha. Adapun masyarakat penerima vaksinasi program dan penerima vaksinasi gotong royong tidak dikenakan biaya. Sedangkan jika ada KIPI pasca vaksinasi gotong royong, biaya pemantauan dan penanggulangannya dibebankan APBN. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021, pemerintah menetapkan harga pembelian vaksin Sinopharm beserta tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong yaitu harga pembelian vaksin Rp321.660,00 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp.117.910,00 per dosis. Harga maksimal vaksin gotong royong Rp879.140,00 dan belum termasuk pajak. Kadin Indonesia mencatat sebanyak 22.736 perusahaan mendaftar dengan jumlah pekerja yang didaftarkan hampir 10 juta orang. Sebanyak 18 manufaktur dijadwalkan melakukan vaksinasi gotong royong pada 18 Mei 2021 dengan alokasi 40.000 pekerja. Perusahaan tersebut antara lain Unilever Indonesia (3.000 dosis), Mayora (5.000 dosis), Kalbe Farma (3.000 dosis), Toyota (3.000 dosis), Coca Cola Bottling Indonesia (2.000 dosis), Pan Brothers (1.000 dosis), Astra Otoparta (1.000 dosis) dan Gunung Sewu Kencana (3.000 dosis). Dengan keterbatasan anggaran, setiap badan hukum/badan usaha mempunyai pertimbangan masing-masing dalam memilih pekerja yang berhak mendapatkan vaksin yaitu diutamakan pekerja yang berdesakan dengan banyak orang, berhadapan dengan konsumen, karyawan dengan komorbid risiko tinggi Covid-19, berada di zona risiko tinggi Covid-19, dan adanya klaster penularan Covid-19 di tempat kerja. Fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha dalam melakukan vaksinasi gotong royong harus memenuhi persyaratan, bukan tempat pelayanan vaksinasi program, dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Badan hukum/badan usaha yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan memenuhi persyaratan dapat melakukan vaksinasi gotong royong di tempat tersebut.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.


Isu:
Pengalihan status dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU Nomor 19 Tahun 2019) yang menyebutkan bahwa pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan pelaksanaan ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, yang di dalam Pasal 3 Huruf b menyebutkan syarat setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Aturan pelaksanaan berikutnya adalah Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN yang menyebutkan dalam Pasal 5 Ayat (4) bahwa untuk memenuhi syarat tersebut dilaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN pada saat ini menimbulkan polemik menyusul diberhentikannya 75 pegawai KPK karena tidak lulus TWK. Menanggapi polemik tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa hasil TWK terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu maupun institusi. Hasil TWK hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Presiden juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. Presiden Jokowi menegaskan bahwa KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Terkait dengan hasil TWK 75 pegawai KPK, Presiden berpendapat bahwa apabila ada kekurangan, masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Presiden meminta pihak-pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan. Menteri PANRB menyatakan bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, perlu berkoordinasi dengan Ketua KPK dan Kepala BKN. Sementara Kepala BKN menyatakan tidak dapat mengomentari mengenai pendidikan kedinasan yang dimaksud Presiden, mengingat BKN bukan penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Salah satu anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris meminta agar keputusan pimpinan KPK yang membebastugaskan 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes segera dicabut.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Isu:
Eskalasi konflik Israel-Palestina yang menghebat sejak 12 Mei 2021 membutuhkan solusi yang mendesak, karena korban sipil Paletsina terus berjatuhan melebihi angka 130 jiwa, termasuk 30 lebih anak-anak. Bombardir jet-jet tempur Israel harus segera dihentikan untuk mencegah lebih banyak jatuhnya para korban sipil dan memberikan ruang bagi masuknya bantuan kemanusiaan. Peredaan ketegangan akan membantu dampak memanasnya situasi ke berbagai Kawasan, terutama di negeri dengan mayoritas Muslim, khususnya Indonesia, sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.


Isu:
Dari total anggaran sebesar Rp699,43 triliun realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp172,35 triliun per 11 Mei 2021. Realisasi anggaran sebesar 24,6% dari total anggaran tersebut meningkat Rp49,01 triliun dari realisasi triwulan I, yakni Rp123,26 triliun. Adapun sektor-sektor penyerap realisasi program tersebut, yakni kesehatan sebesar Rp24,90 triliun atau 14,2% dari pagu Rp175,22 triliun, perlindungan sosial terserap Rp56,79 triliun atau 37,8% dari pagu Rp150,28 triliun, program prioritas Rp21,8 triliun atau 17,6% dari pagu Rp123,67 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp42,03 triliun atau 21,7% dari pagu Rp193,53 triliun, dan insentif usaha Rp26,83 triliun atau 47,3% dari pagu Rp56,72 triliun. Dari rincian penyerapan setiap sektor tersebut, percepatan penyaluran perlindungan sosial tampak cukup signifikan dari besarnya tingkat serapan anggaran progam itu. Hingga 11 Mei 2021 tercatat realisasi penyaluran bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp13,83 triliun atau 48,19% dari anggaran Rp28,71 triliun. Lalu, realisasi kartu sembako mencapai Rp17,24 triliun atau 38,20% dari anggaran Rp45,12 triliun. Kemudian, realisasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai Rp11,81 triliun atau 98,39% dari anggaran Rp12,0 triliun dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa mencapai Rp2,51 triliun atau 17,41% dari anggaran Rp14,4 triliun. Gambaran ini menunjukkan bahwa isu perlindungan sosial menjadi salah satu sektor penting yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah sebagai upaya untuk memperkuat basis katup pengaman sosial dari dampak Covid-19.

Vol. II / PUSLIT - Mei 2021

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Isu:
Pemerintah melarang masyarakat mudik lebaran. Meski mudik dilarang, silaturahmi dengan sanak saudara masih bisa berlangsung secara daring. Sekarang sudah banyak aplikasi video call yang bisa memungkinkan masyarakat untuk silaturahmi virtual. Aplikasi yang bisa digunakan masyarakat diantaranya WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom, Skype, atau Google Meet, yang tidak hanya dapat menggunakan masyarakat melalui audio tapi juga audio visual. Permasalahannya, penggunaan aplikasi oleh banyak orang pada saat bersamaan, masih menghadapi kendala kecepatan jaringan internet yang digunakan oleh masyarakat. Perlu dicadangkan pita lebar frekuensi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhannya. Pemerintah berdasarkan UU Cipta Kerja telah menetapkan batas akhir penggunaan frekuensi analog (analog switch off) akhir tahun 2022, untuk kemudian beralih menjadi penyiaran digital. Oleh karena itu perlu diatur digitalisasi penyiaran yang diharapkan dapat menghemat penggunaan spektrum frekuensi radio. Penggunaan frekuensi penyiaran dengan teknologi digital, menyisakan sisa spektrum frekuensi radio (digital deviden). Karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas, maka digital deviden wajib dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan penyiaran dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah kebijakan sistem penyiaran nasional.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.


Isu:
Terjadi peningkatan kasus penularan Covid-19 di sejumlah daerah bahkan setelah masa pengetatan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri diberlakukan pada 22 April s.d. 6 Mei 2021, satu hari sebelum larangan mudik lebaran. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan, terjadi kenaikan jumlah kasus baru di beberapa daerah seperti Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dengan jumlah kasus kematian terbanyak di Jawa Tengah, diikuti Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Aceh. Oleh sebab itu Satgas Covid-19 meminta agar tiap daerah segera mengevaluasi penanganan pasien terutama yang bergejala sedang dan berat, juga pengawasan penerapan prokes di tiap-tiap daerah tersebut . Larangan mudik yang diberlakukan oleh Pemerintah pada tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021 tidak terlepas dari melonjaknya temuan kasus Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia, dan juga berkaca dari kasus India yang lengah dalam menerapkan protokol kesehatan. Larangan mudik kemudian disiasati pemudik dengan lebih dulu datang ke daerahnya masing-masing sebelum tanggal larangan ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, misalnya di Kabupaten Pekalongan yang menerapkan tes rapid terhadap pemudik, dan yang diketahui positif langsung diisolasi. Hal ini juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dapat menjadi buruk dan tak terkendali. jika pengawasan lengah/longgar terhadap penerapan protokol kesehatan, surveilans, khususnya tes dan lacak pelaku perjalanan dari luar negeri dan pengawasan yang ketat terhadap kedatangan Warga Negara Asing di pintu-pintu masuk strategis ke wilayah Republik Indonesia. Terjadinya penurunan ketaatan warga terhadap protokol Kesehatan, menurut Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, hal ini menjadikan masyarakat bertambah rentan terhadap penularan dan penyebaran virus Covid-19. Masyarakat tetap mudik meski ada larangan dari Pemerintah, meskipun sudah dilakukan penyekatan di 381 pos dalam operasi Ketupat 2021 yang melibatkan 155.000 personel gabungan. Masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan dalam pengecualian larangan mudik akan diputar balik. Di beberapa titik penyekatan, masih terjadi pemudik nekat yang menerobos barikade hingga malam lebaran. Dalam operasi tersebut empat pemudik didapati membawa hasil tes antigen palsu untuk mengelabui petugas, padahal mereka mengaku membeli surat tersebut dari seorang calo dengan harga Rp175.000,00 per surat. Dari hasil tes acak dalam operasi ketupat 2021, ditemukan indikasi penyebaran penularan yang cukup signifikan setelah diketahui sebanyak 4.123 pemudik positif Covid-19. Perlu kewaspadaan terhadap lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia dengan peningkatan pemeriksaan terhadap orang yang keluar masuk antar daerah secara ketat. Persiapan antisipasi mobilisasi, inventarisasi alat kesehatan dan mempersiapkan lokasi Rumah Sakit Darurat jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 di tiap daerah yang memiliki potensi besar lonjakan kasus. Jika larangan mudik ternyata masih belum bisa mengurangi penyebaran kasus Covid-19, Pemerintah Pusat dan Daerah mau tidak mau harus mencari cara yang efektif dalam mengurangi atau bahkan memutus penyebaran virus ini dengan cara mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat dengan pengawasan yang berkesinambungan dan terukur. Pemerintah harus lebih fokus kepada penegakan protokol kesehatan dengan melakukan tes antigen secara masif untuk menekan jumlah kasus yang saat ini sudah menjadi tiga varian baru (di Inggris, Afrika Selatan dan India) dan penularannya sudah terjadi di Indonesia.

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.


Isu:
Uji formil merupakan instrumen hukum untuk menjaga agar prosedur pembentukan undang-undang tidak dilakukan dengan kehendak bebas para pembentuknya. Harapannya, melalui mekanisme ini publik mendapatkan garansi bahwa UU yang dilahirkan berlangsung secara akuntabel, partisipatif, dan transparan. Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) No: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang menyebutkan bahwa pengujian formil adalah pengujian undang-undang terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Jika MK mengabulkan pengujian formil terhadap penyusunan suatu undang-undang maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan secara keseluruhan. Uji formil tidak secara spesifik menyatakan materi UU bertentangan dengan pasal tertentu dalam UUD 1945, melainkan hanya berdasarkan proses dan prosedur yang ada. Uji formil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan oleh 14 orang, tiga di antaranya adalah komisioner KPK periode 2015-2019 yaitu, Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang. Ada beberapa alasan para pemohon menguji formil UU KPK yang telah teregistrasi dengan nomor 1927-0/PAN.MK/XI/2019, antara lain: Pertama, sejak awal pembahasan revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2019. Kedua, waktu pembahasan dan pengesahan yang begitu cepat dan tertutup dengan tidak melibatkan publik dan KPK sebagai pemangku kepentingan dalam pembahasan. Ketiga, tidak adanya naskah akademik yang faktanya tidak pernah diperlihatkan. Keempat, banyak yang bertentangan dengan aturan hukum dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), salah satunya adalah tidak kuorum pada sidang paripurna pengambilan keputusan pada 17 September 2019. Sidang MK yang digelar secara daring dan luring dari ruang sidang MK pada Selasa, 4 Mei 2021 dengan dibacakannya putusan nomor 79/PUU-XVII/2019 oleh Ketua Majelis MK Anwar menyatakan bahwa menolak permohonan provisi Pemohon dan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. MK berpendapat dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa UU KPK tidak melalui Prolegnas dan terjadi penyelundupan hukum tidak beralasan hukum. Kemudian MK berpendapat bahwa UU KPK sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU P3. Pasal tersebut mensyaratkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi asas kejelasan tujuan. Namun, Hakim MK Wahiduddin Abas mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Dalam pendapatnya, Hakim MK konstitusi Wahiduddin Adams meyakini terdapat beberapa indikator spesifik yang menyebabkan UU KPK yang baru memiliki beberapa persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang serius yaitu terkait pembahasan UU KPK yang relatif singkat dan ketidaksinkronan naskah akademik.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Isu:
Pelabelan teroris pada kelompok keamanan bersenjata di Papua menuai masalah di luar negeri. Negara Vanuatu yang terletak di Pasifik Selatan semakin agresif mendorong isu Papua merdeka. Negara ini terus mempertahankan dukungan kuatnya untuk isu West Papua atau West New Guinea. Solidaritas atas nama etnis Melanesia dan tudingan pelanggaran HAM menjadi dasarnya. PM Vanuatu Bob Loughman menegaskan dukungan kuat negaranya terhadap kemerdekaan Papua tidak akan surut. Menanggapi sikap Vanuatu tersebut, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto mengatakan isu solidaritas etnis Melanesia adalah komoditas politik domestik Vanuatu yang strategis karena mendapat perhatian dan dukungan luas masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan yang agresif dengan mempersempit manuver Vanuatu di berbagai forum. Pemerintah Indonesia juga membangun kemitraan dengan negara-negara di Pasifik dengan memberikan bantuan kerjasama teknis dan pembangunan kepada negara-negara di Pasifik kecuali Vanuatu. Perlu dipikirkan bagaimana cara rekonsiliasi sesuai dengan kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik Papua. Pemerintah harus bisa meyakinkan secara eksternal maupun internal bahwa pelabelan teroris bukan untuk masyarakat Papua, melainkan kelompok pembuat teror. KKB yang dipimpin Lekagak Telenggen di Kabupaten Puncak dan sejumlah kelompok lainnya harus bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan yang terjadi belakangan ini. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan KKB tidak hanya tertuju kepada aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, tenaga kesehatan, pendidik, hingga pembakaran atau perusakan sejumlah fasilitas umum. Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik menambahkan bahwa Papua saat ini tengah menghadapi masalah besar mengenai tata kelola. Apabila tidak segera dibenahi, permasalahan dalam pemerintahan akan memicu ketidakpuasan masyarakat. Persoalan-persoalan tata kelola (pemerintahan) adalah persoalan terbesar yang dihadapi Papua selama ini dan ke depan. Sebenarnya ada sejumlah tujuan dari berlakunya otonomi khusus Papua antara lain meningkatnya taraf hidup, mewujudkan keadilan, dan pemerataan percepatan pembangunan orang asli Papua. Selain itu, penghormatan terhadap hak-hak orang asli Papua dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, namun kenyataannya ada beberapa regulasi berkaitan dengan otsus Papua yang masih berbenturan dengan regulasi teknis di tingkat pusat.

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Isu:
Perekonomian Indonesia diprediksi akan memasuki masa pemulihan pada triwulan II-2021. Salah satu indikator skenario prediktif tersebut adalah pertumbuhan realisasi nilai investasi. Selama triwulan I-2021, realisasi penanaman modal Indonesia mencapai Rp219,7 triliun, naik sebesar 2,3% dari periode sebelumnya (q-to-q) dan naik 4,3% dibandingkan tahun 2020 (y-o-y). Pada minggu ini, salah satu perusahaan unicorn Indonesia, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), mendapatkan suntikan investasi dari PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) senilai 300 juta dolar AS dan dihitung dengan suntikan tersebut total nilai investasi sejak November 2020 telah mencapai 450 juta dolar AS. Hal ini diharapkan dapat mendorong investasi pada ekosistem investasi sejenis di Indonesia. Nilai investasi di Indonesia dipercaya berada pada jalur pemulihan seiring dengan semakin agresifnya perusahaan-perusahaan rintisan (startup) dari berbagai sektor, seperti fintech dan logistik, yang mulai memasuki pasar bursa sebagai upaya untuk mendapatkan pendanaan. Melalui pendanaan tersebut diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat mendorong banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu mitra mereka untuk terus tumbuh. Selain pada perusahaan rintisan, investasi di sektor manufaktur perlu terus didorong mengingat sektor tersebut merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama bagi industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja. Untuk memfasilitasi pertumbuhan investasi, Pemerintah juga telah menetapkan wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sebagai kawasan investasi baru. Penetapan tersebut diharapkan semakin memperkokoh provinsi tersebut yang telah menempati peringkat keempat sebagai lokasi tujuan investasi terbesar nasional pada kuartal I-2021 dengan nilai investasi mencapai Rp14,8 triliun.

Vol. I / PUSLIT - Mei 2021

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.


Isu:
Lebaran 2021 kali ini masih dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19. Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sejak awal bulan Ramadhan hingga Lebaran, masyarakat Indonesia yang beragama muslim akan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan sosial serta kegiatan kebudayaan yang lainnya. Berbagai kegiatan masyarakat ini berpotensi menimbulkan berbagai macam kerumunan yang dikhawatirkan menjadi media penularan Covid-19. Pemerintah telah berupaya merespons dengan mengeluarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H. Mengambil pelajaran dari tahun sebelumnya, data menunjukkan angka positif Covid-19 secara harian naik disetiap momentum hari raya dan hari libur di Indonesia. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2020 angka kasus positif naik sebanyak 949 orang dan dua minggu pasca Lebaran 2020 tercatat 1000 kasus harian. Begitu juga dengan pasca libur panjang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Hal ini menjadi dilematis, karena disatu sisi pemerintah harus berupaya mengendalikan penularan Covid-19 tetapi di sisi lain harus menjaga roda perekonomian tetap berputar. Masyarakat pun terlihat sudah lebih ‘acuh’ dalam menyikapi pandemi, euforia setelah pelaksanaan vaksinasi serta kejenuhan yang telah tertahan lama akan kerinduan suasana Ramadhan dan Lebaran yang sebenarnya akibat tertahan oleh berbagai macam kebijakan yang pemerintah keluarkan berpotensi menimbulkan kejadian atau peristiwa yang diluar dugaan yang berpotensi makin menaikkan angka positif Covid-19. Oleh karena itu, kerumunan-kerumunan yang terjadi di pasar dan kepadatan pengunjung di berbagai pusat perbelanjaan serta masyarakat yang berinisiatif untuk mempercepat mudiknya perlu menjadi perhatian pemerintah, baik itu pemerintah pusat, terlebih pemerintah daerah, khususnya daerah yang dilintasi para pemudik dan menjadi daerah tujuan para pemudik.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Menjelang libur lebaran, kerumunan di pusat perbelanjaan terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Pusat Grosir Tanah Abang. Sebanyak 87 ribu orang datang pada Sabtu 1 Mei 2021, lalu sehari kemudian menjadi 100 ribu. Hal ini menyebabkan antrian panjang pengunjung yang hendak memasuki lokasi perbelanjaan. Padatnya jumlah pengunjung kemudian viral di media massa sehingga menarik perhatian pemerintah daerah. Pemerintah provinsi DKI mengerahkan 2.500 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP untuk mengurai kerumunan dan menghimbau masyarakat untuk segera pulang setelah berbelanja. Penutupan stasiun Tanah Abang bagi penumpang commuter line yang naik dan turun juga dijadikan strategi mencegah penumpukkan massa. Kerumunan di pusat perbelanjaan ini berpotensi menjadi titik awal Klaster Covid-19. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Unicef, dan relawan yang melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan prokes pada bulan Februari menemukan penurunan kepatuhan masyarakat untuk melakukan 3M. Hal ini disebabkan karena (1) masyarakat jenuh karena pandemi telah berlangsung lebih dari 1 tahun; (2) merasa sudah kebal karena sudah divaksin; (3) adanya celah dalam aturan yang diterapkan sehingga dapat mengabaikan prokes; (4) menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah karena informasi yang berubah-ubah. Pandemi telah berlangsung selama 14 bulan namun pemerintah masih belum berhasil membentuk perilaku adaptif masyarakat. Kebijakan pemerintah di pusat perbelanjaan masih perlu perbaikan, di antaranya: 1. Tidak adanya intervensi untuk mengetahui apakah ada pengunjung yang terinfeksi, karena tidak ada penyaringan dengan tes sebelum memasuki lokasi perbelanjaan. 2. Ketidaktegasan pemerintah untuk membatasi kapasitas maksimal pengunjung pusat perbelanjaan. 3. Kebijakan penyekatan atau pengurangan yang dilakukan pemerintah tidak efektif karena hanya berfokus bagian hilir dan bersifat reaktif. Kebijakan penekanan mobilisasi massa tidak memperhatikan aspek psikologis dan sosial masyarakat. Penelitian menemukan adanya orang-orang yang merasa yakin tidak akan tertular dan tidak akan menularkan orang lain sehingga mereka mengabaikan prokes. Membiarkan orang-orang seperti ini akan melemahkan usaha pemerintah untuk menjaga kepatuhan pelaksanaan prokes. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memodifikasi perilaku masyarakat di pusat perbelanjaan, diantaranya: 1. Buka tutup pintu masuk pusat perbelanjaan untuk mengurangi jumlah pengunjung. 2. Kewajiban antigen untuk menuju tempat keramaian, tidak hanya pengecekan suhu dan penggunaan masker. 3. Menaikkan harga antigen/PCR sehingga akan menurunkan jumlah orang yang dapat mengakses tempat perbelanjaan. 4. Pelanggaran prokes harus segera ditindak tanpa pengecualian untuk menyampaikan pesan yang konsisten mengenai pentingnya prokes. 5. Menyampaikan informasi yang sama di semua kanal media pemerintah. 6. Menyampaikan informasi yang sama oleh setiap pihak yang berwenang (menteri, satgas, pemda).

Penulis: NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Isu:
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara (Sumut) berhasil membongkar dugaan penggunaan alat tes cepat bekas di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumut. Penindakan tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai alat kesehatan bekas tersebut. Penyidikan dilakukan dengan mengutus salah satu anggota kepolisian untuk menyamar sebagai penumpang pesawat yang kemudian melakukan rapid test antigen di bandara hingga akhirnya terjadilah penggerebekan yang dilakukan oleh aparat. Saat diinterogasi, petugas Kimia Farma mengaku bahwa alat yang digunakan untuk mengambil sampel calon penumpang di Bandara Kualanamu adalah barang bekas yang diterima kembali atau didaur ulang. Stik untuk swab antigen dikumpulkan pelaku, kemudian dicuci kembali dan dibersihkan dengan cara mereka sendiri, lalu dikemas ulang untuk dapat digunakan kembali pada saat melakukan test swab antigen di Bandara Kualanamu. Kapolda Sumut menyebutkan, dalam sehari ada 100–200 orang yang menjalani test swab antigen untuk perjalanan udara di tempat itu. Dijelaskannya, para pelaku mendaur ulang stik untuk swab antigen tersebut atas perintah Kepala Kantor Wilayah atau Busines Manager PT Kimia Farma Solusi yang ada di kota Medan dan bekerja sama sesuai kontrak dengan pihak PT Angkasa Pura II dalam rangka melaksanakan test swab antigen kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan udara. Setiap kali melakukan tes biayanya adalah Rp200.000,- dan akan dilakukan pembagian hasil antara PT Angkasa Pura II dan PT Kimia Farma Solusi berdasarkan kontrak. Keuntungan yang diraup diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar karena praktik ilegal tersebut telah dilakukan oleh para tersangka sejak Desember 2020. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ikut menanggapi terkait kasus ini. Ia mengutuk keras tindakan oknum yang melakukan kejahatan tidak etis dan dapat membahayakan keselamatan orang lain tersebut. Erick telah meminta Direktur Utama PT Kimia Farma Solusi untuk melakukan pemecatan terhadap oknum-oknum yang terlibat dan diproses secara hukum dengan tegas. Hal ini cukup mencoreng nama Kementerian BUMN karena PT Kimia Farma Solusi merupakan bagian dari Grup Kimia Farma, perusahaan plat merah yang berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN. Evaluasi dan pemeriksaan secara prosedur maupun organisasi akan dilakukan secara menyeluruh oleh Kementerian BUMN. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher juga ikut berbicara terkait kasus ini. Menurutnya, para pelaku wajib dihukum berat. Hal ini dikarenakan bahwa Covid-19 merupakan bencana global, namun para pelaku malah menjadikan hal tersebut sebagai ladang bisnis untuk mencari keuntungan dengan cara yang curang. Selain karena merupakan tindakan yang tidak terpuji, juga dalam permasalahan ini mempertaruhkan nyawa manusia. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut, akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Adapun pidana denda paling banyak dikenakan mencapai Rp10 miliar. Selain itu, para pelaku juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Isu:
Ledakan kasus Covid-19 terjadi di India. Angka kasus mencapai 20 juta jiwa, terbanyak kedua setelah Amerika Serikat. Para ilmuwan bahkan menemukan lebih banyak mutasi Covid-19 di India. India mencatatkan kasus harian dengan rekor 401.993 kasus baru dengan jumlah yang masih terus bertambah setiap harinya. Melonjaknya kasus baru juga mengakibatkan jumlah kematian yang besar. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization menyatakan jika banyaknya pertemuan massal keagamaan tanpa masker, rendahnya tingkat vaksinasi dan munculnya varian baru virus merupakan penyebab lonjakan kasus Covid-19 di India tersebut. Lonjakan kasus Covid-19 di India telah memberi pelajaran penting dan berharga bagi bangsabangsa dunia termasuk Indonesia, yaitu pandemi belum berubah ke arah yang lebih baik, protokol kesehatan tetap harus dijalankan, vaksinasi tidak berarti menjadi kebal terhadap Covid- 19, serta kebijakan pemimpin negara dapat menjadi penentu keberlangsungan hidup rakyatnya. Krisis Covid-19 di India menjadi persoalan bagi seluruh bangsa dunia karena 92 negara mengandalkan pasokan vaksin AstraZeneca yang diproduksi di India. Dengan krisis sekarang ini, pemenuhan pasokan vaksin ke negara-negara lainnya dikhawatirkan tertunda sehingga vaksinasi global juga akan terpengaruh.

Penulis: Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.


Isu:
Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% pada triwulan II-2021. Proyeksi tersebut juga dibarengi dengan proyeksi perbaikan di berbagai indikator makro, yaitu: konsumsi rumah tangga 6,9-7,9%; konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LPNRT) 5-5,5%; konsumsi pemerintah 7,6-7,9%; investasi 6,4-8,3%; dan impor 9,5-14%. Namun demikian, banyak hal yang masih menjadi tantangan untuk mengawal proyeksi pemerintah tersebut. Kinerja pengendalian Covid-19 adalah tantangan pertama yang harus dikelola dengan adanya momentum mudik lebaran, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk menahan laju mudik dan mengurangi risiko terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Pertumbuhan yang terjadi juga masih belum dibarengi dengan penurunan angka pengangguran secara signifikan. Tingkat konsumsi rumah tangga masih belum dibarengi dengan ekspansi secara masif industri manufaktur. Hal tersebut dikarenakan konsumsi rumah tangga belum pulih sepenuhnya meskipun mobilitas sudah tinggi. Ketidakpastian kapan pandemi berakhir juga menjadi salah satu faktor bagi sektor industri untuk menahan ekspansinya. Pendek kata, peningkatan investasi turut menjadi salah satu faktor penting bagi industri untuk dapat mengembangkan industrinya. Hal lain, konsumsi pemerintah masih belum optimal, terlihat dari masih adanya dana APBD sebesar Rp182 triliun yang masih mengendap dan karena itu dana tersebut harus segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan dan konsumsi pemerintah. Pun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 sebesar 6,26%, masih lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4,94%. Jumlah pekerja informal di Februari 2021 sebesar 59,62%, lebih rendah dibandingkan jumlah di Agustus 2020 yang mencapai 60,47%. Terakhir, kebijakan moneter dan fiskal global belum sepenuhnya pulih. Hal tersebut tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekspor-impor Indonesia, meskipun saat ini kinerja ekspor mulai membaik. Hal yang sama juga akan berpengaruh terhadap ketidakstabilan nilai kurs rupiah.

Vol. IV / PUSLIT - April 2021

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.


Isu:
Pada tanggal 28 April 2021 Presiden Joko Widodo melakukan “reshuffle terbatas” dengan melantik beberapa menteri. Pertama, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek). Kedua, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perombakan kabinet terbatas dilakukan sebagai konsekuensi dari penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta pembentukan Kementerian Investasi. Selanjutnya juga dilakukan pembentukan BRIN sebagai Badan otonom. Sehingga, penataan kelembagaan dianggap menjadi suatu keniscayaan. Namun demikian, berbagai pihak masih mempertanyakan efektivitas perubahan nomenklatur tersebut yang dianggap menjadi beban baru bagi Kemendikbud yang membuat Kemendikbud semakin gemuk dan lambat seperti saat Kemenristek digabung dengan Direktorat Pendidikan Tinggi. Selain itu, adanya pandangan bahwa dengan nomenklatur Badan pada BRIN menjadikan kewenangannya semakin tidak jelas dan tidak kuat dalam tata kelola riset nasional. Adapun persoalan teknis terkait Standar Operasional Prosedur Kerja (SOP-K), Sumber Daya Manusia serta anggaran juga tidak dapat luput dari perhatian, mengingat dari pengalaman yang pernah terjadi penyelesaian hal tersebut memakan waktu hingga 2 tahun.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Isu:
Pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik lebaran 2021 melalui Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan. Kebijakan tersebut didasarkan berbagai pertimbangan seperti pengalaman empat kali libur panjang tahun lalu selalu berdampak pada tren kenaikan kasus positif Covid-19 sehingga kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat saat lebaran dipandang cukup berperan dalam menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, Pemerintah berupaya menjaga tren penurunan kasus aktif yang terjadi dalam dua bulan terakhir. Pasca penetapan kebijakan tersebut, Balitbang Kementerian Perhubungan melakukan survei kepada masyarakat terkait hal tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa masih ada sekelompok masyarakat yang akan mudik pada rentang waktu H-7 dan H+7 pemberlakuan aturan larangan mudik, yakni sebesar 11% sehingga diperkirakan potensi pemudik nasional mencapai 27,6 juta orang. Hal ini terkait dengan konsep mudik yang berkembang di kalangan masyarakat. Di Indonesia, mudik sudah menjadi tradisi dan budaya yang berkembang secara turun menurun dalam masyarakat. Mudik dipandang sebagai momentum terbaik untuk berkumpul dengan keluarga besar di kampung halaman. Belakangan, mudik tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim saja tetapi menjadi tradisi tahunan yang tidak dapat dipisahkan dengan komunitas masyarakat Indonesia. Karena itu, banyak masyarakat yang telah mencuri start dengan mudik sebelum tanggal yang ditentukan. Pemerintah menindaklanjuti hal tersebut dengan memperketat kebijakan larangan mudik lebaran melalui Addendum atas SE Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur pengetatan persyaratan perjalanan dalam negeri (PPDN), yakni selama H-14 (22 April-5 Mei 2021) dan H+7 (18 Mei-14 Mei 2021) peniadaan mudik. Di sisi lain, pemerintah berencana membuka sejumlah tempat wisata saat lebaran untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Rencana tersebut mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat yang menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak sejalan. Pembukaan tempat wisata akan membuka peluang terjadinya kerumunan masyarakat, suatu kondisi yang akan dicegah oleh pemerintah melalui larangan mudik. Selain itu, penyerahan sepenuhnya kebijakan pembukaan tempat wisata kepada kepala daerah akan menyebabkan penanganan Covid-19 tidak lagi dalam satu kesatuan. Dampak selanjutnya adalah muncul perbedaan dalam kebijakan pembukaan destinasi wisata seperti protokol kesehatan maupun kapasitas pengunjung. Pakar kebijakan publik, Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah melihat pemerintah menerapkan standar ganda dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan melarang mudik tetapi memperbolehkan tempat wisata dibuka merupakan kebijakan paradoks sehingga tidak efektif dan akan berdampak pada menurunnya kepatuhan masyarakat. Pakar epidemiologi, Masdalina Pane juga menyatakan bahwa kebijakan larangan mudik tidak akan efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19 apabila pemerintah mengizinkan tempat wisata beroperasi. Pemerintah perlu konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan. Hal yang perlu ditekankan sebenarnya bukanlah pelarangan, tetapi peningkatan testing, tracing, dan treatment yang mengidentifikasi dan mencegah penularan Covid-19.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.


Isu:
Rentetan peristiwa penembakan di Distrik Boega, Kabupaten Puncak Papua agaknya belum akan berakhir. Tragedi kembali terulang dengan gugurnya salah satu personil Brimob atas nama Bharada Komang, tidak lama setelah kejadian pada Minggu, 25 April 2021, yang menelan korban jiwa dimana peluru senjata milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merenggut nyawa Jenderal bintang satu. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua (Kabinda) Brigjen TNI I Gusti Putu Danny gugur di tengah baku tembak dengan KKB. Tidak dipungkiri bahwa sepak terjang KKB sudah sangat meresahkan masyarakat. Pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan yang sering terjadi menjadikan trauma dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat setempat. Bahkan 4 (empat) orang warga sipil yang terdiri atas 2 (dua) guru, seorang tukang ojek, dan seorang siswa SMA ikut menjadi korban kekejaman yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Atas beragamnya tindakan kekejaman tersebut, Presiden Jokowi pada akhirnya memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menangkap dan menindak tegas seluruh anggota KKB. Meskipun menuai pro kontra namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi disambut baik oleh berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan teror yang dilakukan oleh KKB sudah bukan merupakan kelompok kriminal bersenjata biasa, melainkan termasuk gerakan yang memiliki motivasi politik untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan dapat berpotensi terjerat pidana terorisme. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”. Aksi teror yang dilakukan oleh KKB dinilai sudah memenuhi unsur tersebut, dimana menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak fasilitas publik, dan mengakibatkan kecemasan serta mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, gerakan yang dilakukan KKB dipandang sebagai sebuah gerakan pemberontakan melawan pemerintah sah (makar) dengan cara menebar teror. Sehingga upaya penegakan hukum adalah sah dan dapat segera diberlakukan. Akan tetapi yang perlu ditekankan adalah upaya penegakan hukum juga perlu diselaraskan dengan aspek HAM dalam penindakannya. Hal ini memerlukan upaya pengawasan dan pendekatan khusus, dimana pemerintah harus mampu merangkul tokoh dan masyarakat adat setempat. Berkaca pada perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia dimana pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Sofyan Djalil bersama Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin serta Menko Polhukam Widodo AS untuk berunding dengan GAM di Finlandia. Lewat upaya itu kemudian terciptalah nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2015. Kesepakatan tersebut merupakan pernyataan komitmen antar kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Isu:
KTT (ASEAN Leaders Meeting) diadakan pada tanggal 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN di Jakarta KTT merupakan peran konstruktif ASEAN dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar. Pertemuan itu merupakan upaya terkoordinasi ASEAN yang pertama untuk meredakan krisis di Myanmar. Semangat inklusif ASEAN ditunjukkan dengan diundangnya Panglima Junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. 5 konsensus untuk mengakhiri krisis gejolak di Myanmar dihasilkan dari pertemuan itu, yaitu: • Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. • Kedua, dialog konstruktif diantara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat. • Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi dari proses dialog, dengan bantuan Sekretaris-Jenderal ASEAN. • Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. • Kelima, utusan khusus dan delegasi mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak. Banyak pihak meragukan capaian ASEAN itu akan terimplementasi efektif. Pernyataan yang dikeluarkan junta mengatakan mereka akan mengindahkan hasil konsensus ASEAN jika hal itu sesuai dengan Piagam ASEAN, ASEAN Way, dan Semangat ASEAN serta kepentingan Myanmar. Sementara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) mengatakan, mereka hanya mau mengimplementasikan konsensus ASEAN jika semua tahanan politik dibebaskan. Adanya syarat dari kedua belah pihak menunjukan bahwa tidak ada jaminan lima poin konsensus akan dijalankan oleh kedua belah kubu. Apa yang harus dilakukan ASEAN selanjutnya? Pasca pertemuan para pemimpin ASEAN yang berlangsung tanggal 24 April 2021, konflik militer terjadi antara militer Myanmar dengan kelompok pemberontak minoritas Karen. Namun perlawanan terhadap junta tidak hanya dilakukan oleh kelompok etnis, tetapi juga oleh para pemuda Myanmar yang diketahui sedang melatih diri ditengah hutan untuk menjadi kekuatan tempur baru. Di Myanmar juga telah terbentuk pemerintahan tandingan (NUG) yang dibentuk oleh politisi dan aktivis demokrasi Myanmar. Ada 4 tuntutan NUG yaitu dikembalikannya masa pemerintahan para pemimpin dan anggota parlemen yang dipilih secara demokratis, bebaskan Aung San Suu Kyi, akhiri kekerasan terhadap warga sipil dan tentara disingkirkan dari jalanan serta pembebasan tahanan politik. Isu Myanmar adalah isu yang sensitif karena persoalan yang dihadapi adalah isu dalam negeri, namun bila kondisi internal itu terus mengganggu kerjasama ASEAN maka proses pendekatan dan diplomasi tidak dapat lagi dilakukan secara senyap. Indonesia harus segera mendorong negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan konflik internal Myanmar secepatnya dengan mengembalikan pemerintah demokratis di Myanmar. Langkah seperti ini sekaligus memberi pelajaran kepada militer Myanmar (Tatmadaw) bahwa kudeta bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam negeri.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.


Isu:
Upaya pemerintah menarik investasi pada tahun ini cukup menantang, di mana realisasi penanaman modal baik dalam negeri maupun asing pada 3 bulan pertama tahun ini diprediksi masih terhambat sejalan dengan belum tuntasnya pemberantasan wabah Covid-19 yang menahan perputaran roda ekonomi. Hal tersebut terlihat dari realisasi investasi pada kuartal I/2021 sebesar Rp219,7 triliun. Angka ini tumbuh 2,3% secara kuartalan (q-t-q) dan 4,3% secara tahunan (y-o-y). Adapun, realisasi penanaman modal asing (PMA) Rp111,7 triliun, tumbuh 0,6% (q-t-q) dan 14% (y-o-y). Investasi dalam negeri tercatat Rp108 triliun, tumbuh secara kuartalan 4,2% dan turun 4% dari tahun lalu. PMA mencapai 50,8% pada kuartal I/2021. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa mencapai 47,9% atau Rp105,3 triliun. Berdasarkan negara asal, PMA yang masuk ke Indonesia di kuartal I tahun ini paling banyak dari Singapura (US$2,6 miliar), disusul Tiongkok (US$1,0 miliar), Korea Selatan (US$900 juta), Hong Kong (US$800 juta), dan Swiss (US$500 juta). Lebih lanjut, penyebaran PMA dan PMDN di Indonesia dinilai memiliki perbedaan yang cukup signifikan. PMDN lebih banyak berinvestasi di Pulau Jawa dan PMA di luar Pulau Jawa. Secara terperinci, PMA yang berinvestasi di luar Pulau Jawa berada di daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp8,0 triliun, Sulawesi Tengah Rp8,4 triliun, Jawa Barat Rp21,1 triliun, DKI Jakarta Rp14,7 triliun, dan Riau Rp8,1 triliun. Dari gambaran tersebut, PMDN lebih memilih wilayah aman yang infrastrukturnya mendukung, tersedianya tenaga kerja terampil, dan produktif. Ada dua faktor yang menyebabkan melambatnya laju investasi dan realisasinya. Pertama pada periode Januari-Maret tahun lalu Indonesia masih belum terdampak pandemi. Kedua, investor global pada saat ini masih wait and see sejalan dengan belum tuntasnya penanganan pandemi. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan investor menunda atau menggagalkan realisasi investasinya antara lain masalah perizinan hingga persoalan administrasi. Demikian pula isu pengadaan dan pembebasan lahan, serta mendapatkan perizinan berusaha khususnya sebelum pandemi. Pemberian insentif mencakup kebijakan tax holiday berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan ternyata belum mampu mendorong investasi. Secara ideal, diharapkan insentif tersebut dapat menciptakan trade off dengan nilai tambah ekonomi. Isu lain, seharusnya kebijakan fasilitas pajak kepada investor perlu dievaluasi agar kebijakan tersebut bermanfaat untuk meningkatkan investasi. Terlebih setelah semakin luasnya kewenangan BKPM menjadi Kementerian Investasi untuk menarik investasi akan menjadi keep point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan investasi dari luar maupun dalam negeri, pemerintah daerah maupun pusat, sehingga target investasi Rp900 triliun dapat tercapai.

Vol. III / PUSLIT - April 2021

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.


Isu:
Mahkamah Konstitusi (MK) merekomendasikan beberapa wilayah di Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). PSU diupayakan sebagai jalan moderat untuk konflik horizontal lebih lanjut yang dapat mencederai keadilan dalam demokrasi elektoral. PSU membutuhkan supervisi yang lebih maksimal karena PSU berakar dari sengketa. Oleh karena itu diperlukan kesiapan yang ekstra dari penyelenggara pemilu dan aparat keamanan sebagai elemen utama suksesnya PSU. Dari segi keamanan, langkah antisipasi dimulai dengan memetakan tingkat kerawanan pemilihan. Daerah rawan konflik dan kecurangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memproses segala bentuk pelanggaran. Kecurangan yang sering muncul menjelang PSU, yakni politik uang dan melakukan kampanye terselubung. Beberapa wilayah rawan konflik seperti Boven Digoel direkomendasikan untuk menempatkan personel TNI dan Polri. Selain itu, untuk mencegah konflik, diperlukan komunikasi dengan pihak pemimpin di wilayah tersebut. Di wilayah konflik, sebelum melaksanakan PSU, para kandidat juga direkomendasikan menandatangani kesepakatan damai. Dari segi teknis, supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum menyangkut masalah rancangan tahapan, program, dan jadwal PSU, ketersediaan anggaran, dan penyediaan logistik pemilihan. Di wilayah yang terdampak bencana seperti Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, membutuhkan perubahan tempat akibat permasalahan keterjangkauan. Persoalan ketersediaan anggaran, juga menjadi persoalan, KPU mencatat 9 daerah kekurangan anggaran dalam melaksanakan PSU.Di Nabire dan Boven Digoel, pemerintah daerah belum memiliki anggaran yang memadai sehingga belum dapat melaksanakan rekomendasi MK.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Isu:
Peringatan RA Kartini menjadi momen untuk menyoroti isu perempuan selama pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan perempuan tantangan sekaligus peluang untuk mengaktualisasi diri. Di lain pihak, pandemi Covid-19 semakin menempatkan perempuan pada posisi rentan, tergambar dari meningkatnya pernikahan di bawah umur serta meningkatnya angka kekerasan perempuan selama pandemi. Temuan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020 mengungkapkan peningkatan pernikahan di bawah umur hingga tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Apabila pada tahun 2019 kasus pernikahan di bawah umur sebanyak 23.126 kasus, maka pada tahun 2020 ada sebanyak 64.211 kasus. Faktor ekonomi akibat pandemi disebut-sebut menjadi faktor pencetus, begitupun halnya dengan berkurangnya aktivitas harian anak karena penutupan sekolah. Sayangnya, pada perempuan, pernikahan di bawah umur seringkali menghadapkan mereka pada banyak masalah, mulai dari masalah pendidikan, masalah kesehatan reproduksi hingga ancaman kematian ibu dan anak, masalah rumah tangga, masalah kesempatan kerja, masalah kemiskinan, yang berujung pada menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Utamanya pada pada keluarga rentan, tekanan akibat pandemi telah memicu permasalahan rumah tangga dan perempuan seringkali dirugikan. Pekerjaan harian rumah tangga bertambah dengan meningkatnya tugas pengasuhan dan pengajaran anak akibat ditutupnya sekolah. Tekanan bertambah dengan adanya pembatasan sosial yang memaksa mereka untuk menghabiskan waktu lebih banyak dari biasanya dengan pasangan yang bermasalah. Selama pandemi, kekerasan terhadap perempuan dilaporkan meningkat hingga 5 kali lipat. Pada tahun 2019, kekerasan perempuan ada sebanyak 1.913 kasus, kemudian meningkat menjadi 5.551 kasus pada tahun 2020, didominasi kasus KDRT. Komnas Perempuan (2020) menemukan bahwa praktik KDRT rentan terjadi pada keluarga berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, usia 31-40 tahun, memiliki tiga anak, serta menetap di 10 provinsi dengan paparan Covid-19 tinggi. Di sisi lain, pandemi telah memicu kreativitas perempuan untuk menunjang perekonomian keluarga, yaitu dengan memanfaatkan digitalisasi secara lebih baik. Temuan LPEM Fakultas Ekonomi UI dan Tokopedia mengungkapkan bahwa 18,6% pelaku baru UMKM berasal dari kalangan perempuan dengan memanfaatkan layanan e-commerce. Mengutip Patricia (2020), survey BPS pada pertengahan Juli 2020 menunjukkan, dari sekitar 35.000 responden di Indonesia, sekitar 48% populasi di Indonesia menjadikan pasar online sebagai strategi mengatasi Covid-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 42% usaha mikro dan 30% usaha kecil dimiliki perempuan. Lebih dari 54% usaha mikro milik perempuan menggunakan internet untuk menjual produk, sementara usaha mikro milik laki-laki hanya 39%. Untuk usaha kecil, sebanyak 68% dari usaha yang dimiliki oleh perempuan menggunakan internet, sementara usaha laki-laki yang menggunakan internet sebesar 52%. Menurut Social Systems Lead Pulse Lab Jakarta, Maesy Angelina, perempuan lebih cenderung mendiversifikasi operasi usaha mereka dan lebih gesit dalam mengubah ruang lingkup usaha mereka, terutama usaha informal, mulai dari mengakses keuangan dan kredit, membangun literasi digital, infrastruktur, dan pengaturan kelembagaan yang memungkinkan kesetaraan jender di pasar tenaga kerja. Termasuk di dalamnya mengeksplorasi pendekatan pembiayaan alternatif. Oleh karenanya, mereka mendapat manfaat maksimal dari penggunaan platform digital untuk mengatasi dampak negatif pandemi Covid-19. Perbedaan respon perempuan menghadapi pandemi Covid-19 dilandasi sejumlah faktor. Faktor pendidikan bisa memengaruhi, karena dengan pendidikan yang lebih baik, perempuan memiliki wawasan yang lebih luas. Selain itu, faktor budaya juga ikut menentukan apakah perempuan bisa mendapat dukungan untuk memaksimalkan potensi diri, atau tidak.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Isu:
Di saat umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan, telah terjadi kasus dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan oleh Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoeljono. Sebelumnya Jozeph melakukan diskusi daring melalui aplikasi zoom yang diklaimya diikuti oleh beberapa orang dari berbagai negara dan mengunggahnya ke akun Youtube miliknya. Dalam video di kanal Youtube-nya tersebut, Joseph diduga telah melakukan penistaan terhadap agama Islam, menghina Nabi Besar Muhammad SAW, dan mengaku sebagai nabi ke-26. Bahkan Joseph menantang dan membuat sayembara bagi siapa pun yang bisa melaporkannya melakukan penistaan agama akan diberi uang tunai Rp 1 juta. Dugaan penistaan agama Islam tersebut telah melukai perasaan umat Islam, menuai kecaman, menimbulkan keresahan, mengganggu harmoni kehidupan umat beragama, serta dapat memecah persatuan dan kesatuan. Untuk itu beberapa tokoh agama Islam antara lain Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghimbau umat muslim untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menyerahkan penanganannya kepada Polri. Salah satu warga yaitu Husin Shahab juga telah membawa kasus dugaan penistaan agama Islam tersebut ke ranah hukum dan membuat laporan ke Bareskrim Polri dengan Nomor LP/B/0253/IV/2021/BARESKRIM. Jozeph dipersangkakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait ujaran kebencian, selain juga Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kasus dugaan penistaan agama Islam tersebut mendapat perhatian dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang langsung turun tangan dan menugaskan penyidik untuk bertindak. Saat ini Polri tengah melakukan penyelidikan terhadap Jozeph dan telah menetapkan Jozeph sebagai tersangka kasus penodaan agama dan ujaran kebencian. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Jozeph yang saat ini berada di Jerman akan diproses berdasarkan hukum Indonesia karena masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Pemberlakuan hukum Indonesia tersebut didasarkan pada asas nasionalitas yang dianut oleh Indonesia, artinya semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana saja dapat diproses menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai tindak lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono, Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta Interpol guna memburu Jozeph. Polri juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi ahli yaitu Ahli Bahasa, Ahli Sosiologi Hukum, dan Ahli Pidana guna memastikan kasus yang terjadi. Jozeph juga sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan red notice terhadapnya akan segera diproses, untuk selanjutnya akan dikaji oleh pihak Interpol. Di sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi, pada 18 April 2021 Kominfo juga telah memblokir 7 konten di akun Jozeph yang berisi ujaran kebencian.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Isu:
Sejak junta militer menggulingkan pemerintahan sah pada Februari lalu, Myanmar terus bergejolak. Tindakan brutal junta militer mengakibatkan hampir 250.000 orang di Myanmar mengungsi. Tindak kekerasan terus meningkat hampir setiap hari. Bahkan junta telah mengerahkan serangan udara dan darat di sejumlah daerah sejak awal April. Salah satu laporan mencatat bahwa hingga saat ini terdapat 738 orang tewas dan sekitar 3.300 lainnya ditahan. Sekitar 70 jurnalis ditangkap, 38 orang diantaranya masih dalam penahanan. Kondisi ini telah melahirkan seruan dari berbagai pihak agar komunitas internasional bergerak cepat untuk meredakan krisis. Negara-negara barat yang menjatuhkan sanksi terhadap Jenderal Min Aung dan sejumlah petinggi Tatmadaw lainnya yang terlibat kudeta menyadari bahwa sanksi hanya akan memberi dampak terbatas bagi penyelesaian persoalan. Karena itu, pemerintah negara-negara Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur menghimbau mitra mereka di Asia Tenggara untuk memimpin upaya mengatasi krisis. Bagi ASEAN, situasi Myanmar dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas kawasan, antara lain adanya resiko arus pengungsi ataupun kemungkinan pecahnya perang saudara di Myanmar. Merespons keadaan dan dorongan masyarakat internasional, para pemimpin ASEAN sepakat untuk menggelar pertemuan di Jakarta, 24 April ini untuk membicarakan persoalan Myanmar dan bersama-sama berupaya mengakhiri krisis itu. Pertemuan tersebut direncanakan akan dihadiri juga oleh pemimpin junta, Jenderal Min Aung Hlaing. Rencana pertemuan ini menjadi sorotan masyarakat internasional, terutama terkait kehadiran pemimpin junta. Rencana ini mendapat protes keras dari kalangan aktivis prodemokrasi Myanmar dan menuntut untuk tidak melibatkan militer Myanmar dalam upaya penyelesaian krisis. Human Rights Watch juga berpandangan bahwa tidak seharusnya Jenderal Min diterima dan diberi kesempatan menyampaikan pandangannya di hadapan ASEAN. Sejumlah LSM di Indonesia juga menyatakan penolakan. Banyak pihak juga meragukan pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu mengingat prinsip non-intervensi ASEAN. Selain rencana ASEAN menghadirkan pemimpin kudeta mendapat kritik berbagai pihak, internal ASEAN juga masih menghadapi persoalan dalam mencapai kesamaan sikap. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina masih berbeda pandangan dengan negara anggota lainnya seperti Laos, Thailand, dan Vietnam. Sikap anggota ASEAN terhadap persoalan Myanmar masih terbelah. Sebelum mampu menawarkan solusi yang dapat diterima semua pihak di Myanmar, pertemuan ASEAN ini setidaknya harus menghadapi dua tantangan penting yaitu untuk meyakinkan banyak pihak bahwa kehadiran pemimpin junta bukan bentuk keberpihakan dan memberi legitimasi pada junta; dan tantangan untuk mencapai kesamaan sikap di internal ASEAN.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.


Isu:
Pemerintah kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sampai 3 Mei 2021. Keputusan ini tentunya akan semakin menghambat bangkitnya ekonomi dari jebakan resesi. Kebijakan yang berlangsung sejak beberapa bulan ini juga akan menekan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi kuartal I/2021 lebih dalam dibandingkan dengan proyeksi pemerintah di kisaran -1% sampai dengan -0,1%. Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kuartal I/2021 berada di kisaran -1% sampai dengan -2% secara tahun ke tahun (yoy). Pembatasan aktivitas sosial seperti PPKM dan larangan mudik yang diterapkan cukup ketat diyakini berdampak besar pada upaya pemulihan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi masyarakat. Demikian pula, pada sektor pariwisata karena kebijakan pembatasan kegiatan ini kinerja bisnis pariwisata tersendat. Penghambat lainnya adalah dihapusnya sejumlah pos bantuan sosial untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Salah satunya adalah subsidi gaji yang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 tidak lagi disalurkan. Pada sisi lain, justru pemerintah melalui Menkeu menegaskan pencapaian kinerja ekspor pada bulan Maret 2021 memberikan sinyal positif pemulihan ekonomi nasional. Dengan merujuk data BPS, nilai ekspor Indonesia pada Maret mencapai US$18,35 miliar. Angka itu lebih tinggi 20,31% dari Februari dan lebih tinggi 30,7% daripada Maret 2020. Peningkatan ekspor itu disebabkan naiknya permintaan dan harga komoditas andalan, serta akibat depresiasi nilai rupiah. Terlepas dari data tersebut, satu hal yang perlu dipahami bahwa meningkatnya ekspor di suatu negara tidak bergantung hanya pada satu pihak, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peranan private sector dan berbagai elemen pendukung lainnya juga berperan penting. Di atas kertas, kebijakan perpanjangan PPKM dan larangan mudik dipastikan akan memperlambat akselerasi pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, momentum kinerja kegiatan ekspor yang menunjukan peningkatan yang positif, seharusnya tetap dipertahankan sehingga kegiatan ekspor semakin meningkat.

Vol. II / PUSLIT - April 2021

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.


Isu:
Bongkar pasang kementerian bukan sejarah baru dan memang bukan hal aneh. Perombakan kementerian atau kabinet adalah buah wajar dari perubahan zaman dan kepentingan nasional. Presiden Joko Widodo berencana mengubah nomenklatur kementerian dengan meminta persetujuan DPR. Dalam surat tertanggal 30 Maret, Presiden meminta pertimbangan DPR ihwal pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sebagian besar tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan dilaksanakan BRIN. Presiden berpandangan perlu untuk menggabungkan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Presiden juga memberitahukan DPR terkait rencananya membentuk Kementerian Investasi untuk semakin meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Rencana mengubah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi sudah santer sejak 2019. Peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud mengundang tanya sebab Presiden Jokowi pada 2014 memisahkan Kemendikbud dari Pendidikan Dikti (Dikti) dan dilebur di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Kini, Presiden berniat menggabungkan lagi Dikti di bawah Kemendikbud. Begitu juga pembentukan BRIN sebagai badan otonom perlu dipertimbangkan secara matang sebab riset dan inovasi menjadi landasan pembangunan ekonomi ke depan. Kegiatan riset dan inovasi yang terintegrasi sebagai rumah para ilmuwan diperlukan untuk membentuk ekosistem riset dan inovasi di negeri ini. Kegiatan riset dan inovasi yang sudah berjalan jangan sampai berhenti di tengah jalan. Pembentukan BRIN diperintahkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Presiden sesungguhnya sudah membentuk BRIN dengan Perpres 74/2019. Disebutkan bahwa Kepala BRIN dijabat oleh Menteri Riset dan Teknologi. Persoalan muncul karena Perpres 74/2019 itu berlaku sampai 31 Desember 2019. Dengan demikian, sejak 2020 hingga kini, keberadaan BRIN tanpa landasan hukum.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.


Isu:
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan pembayaran tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021 secara penuh, atau tanpa dicicil. Hal ini dikarenakan sejak pandemi Covid-19 Pemerintah telah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19. Dalam SE Menaker tersebut ditegaskan bahwa pembayaran THR wajib dilaksanakan oleh perusahaan, dan oleh karena itu, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. SE Menaker tersebut merujuk pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menyatakan bahwa THR Keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Menaker membuat SE tersebut setelah melakukan diskusi dengan lembaga kerja sama tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang intens dengan pengusaha, serikat pekerja, dan serikat buruh untuk mencapai kesepahaman dalam pemberian THR keagamaan tahun 2021. Kebijakan tahun ini berbeda dengan kebijakan tahun lalu (2020), di mana Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan SE Menaker No. 6 Tahun 2020 berupa kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi pertimbangan saat itu adalah kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja atau buruh atas pemenuhan pembayaran THR. Tahun ini Menaker mendorong kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Menaker juga mewajibkan pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan (laporan keuangan 2 tahun terakhir). Apabila ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar sesuai dengan ketentuan, maka perusahaan tersebut harus melaporkan pembicaraan bipartitnya kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H–7, karena kelonggaran yang diberikan hanya sampai H–1 hari raya Idul Fitri. Kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hasil kesepakatan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut sesuai Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker 6 tahun 2016.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.


Isu:
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini sedang menyiapkan unit kerja di bawah Presiden Joko Widodo, untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat. Unit kerja tersebut bernama Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM Berat (UKP-PPHB). Pembentukan unit kerja itu sedang dipersiapkan bersamaan dengan landasan hukumnya yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang UKP-PPHB. Menurut Timbul Sinaga, Direktur Instrumen HAM Kemenkumham, UKP-PPHB dibentuk untuk memulihkan hak korban pelanggaran HAM Berat melalui mekanisme nonyudisial, agar para korban dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi atas peristiwa pelanggaran HAM Berat yang menimpanya di masa lalu. Upaya ini diakui sebagai terobosan oleh Kemenkumham, sebab penyelesaian melalui mekanisme yudisial terhadap pelanggaran HAM Berat yang terjadi di masa lalu saat ini dapat dikatakan menemui jalan buntu, sedangkan para korban belum pernah mendapatkan haknya karena pemulihan kondisi korban beserta ahli warisnya dan pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Rancangan Perpres tentang UKP-PPHB, akan terjadi perubahan konstruk penanganan kasus pelanggaran HAM Berat yang telah mendapatkan kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM dapat diselesaikan secara nonyudisial atau di luar proses hukum. Bentuk penanganan peristiwa HAM Berat tersebut adalah pemulihan dan rekonsiliasi agar dapat mewujudkan perdamaian dan kesatuan bangsa. Perubahan ini tentu tidak sejalan dengan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat dalam UU tentang HAM. Dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kesimpulan hasil penyelidikan Komnas HAM merupakan hasil dari tindakan penyelidikan, berkas yang dihasilkan merupakan berkas yang bersifat pidana dan perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum melalui pengadilan dan mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum mengikat. Perubahan konstruk penanganan kasus Pelanggaran HAM Berat tersebut berpotensi untuk mencederai proses pencapaian keadilan. Berdasarkan praktik di dunia internasional, proses yudisial dan nonyudisial merupakan hal yang berjalan beriringan, sebab proses nonyudisial merupakan pelengkap setelah pencarian, pengungkapan, dan pengakuan atas kebenaran dinyatakan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat (proses yudisial). Oleh karena itu, upaya pembentukan UKP-PPHB perlu mendapatkan pengawasan dari DPR agar kekhawatiran akan tidak tercapainya keadilan secara menyeluruh karena perubahan mekanisme penanganan kasus pelanggaran HAM Berat di masa lalu, yaitu hanya mengandalkan proses nonyudisial saja, tidak muncul.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Isu:
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana menarik pasukan AS dari Afghanistan. Para petinggi keamanan AS berkonsultasi dengan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pada hari Rabu 14 April 2021. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Dalam pertemuan tersebut, AS berharap agar penarikan pasukan dilakukan koalisi secara bersama-sama. Saat ini ada sekitar 7.000 personel NATO dan 2.500 personel AS di Afghanistan. Sebelumnya pada 2011, AS mengerahkan 100 ribu pasukan. Selama penempatan di Afghanistan sebanyak 2.400 personel militer AS dan ribuan lainnya terluka. Pemerintahan AS di era Biden mengatakan, proses penarikan pasukan kemungkinan akan dimulai Mei mendatang dan jika terjadi keterlambatan, persoalan itu disebabkan masalah logistik. Seluruh pasukan AS diharapkan akan bisa keluar sebelum 11 September 2021. Pemerintah AS juga memperingatkan Taliban untuk tidak menyerang pasukan koalisi Afghanistan sepeninggal pasukan AS. Jika itu terjadi, AS tidak akan segan-segan memukul balik dengan lebih kuat.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.


Isu:
Dalam pertemuan Menkeu secara daring bersama Komite Pembangunan/Development Committee (DC) World Bank Spring Meeting 2021, ada rasa optimisme membaiknya perekonomian nasional. Keberlanjutan pemulihan ekonomi tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga efektivitas respons kebijakan yang ditempuh. Selain itu, pemulihan nasional juga berkaitan erat dengan perekonomian global yang menghadapi sejumlah faktor risiko, antara lain, peluang kembali merebaknya pandemi, pengetatan kondisi keuangan global, dampak ekonomi lamanya pandemi, munculnya permasalahan sosial, meningkatnya bencana alam, dan risiko geopolitik. Dengan melihat perkembangan tersebut Dana IMF menurunkan dan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,3% pada tahun ini. Penurunan proyeksi tersebut dilakukan karena faktor pelaksanaan kebijakan vaksinasi dan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Untuk menghadapi kondisi tersebut pemerintah terus didorong melansir berbagai kebijakan yang mendukung proses pemulihan ekonomi. Hal ini penting dilakukan dalam rangka menangkal potensi risiko kontraksi ekonomi lebih dalam di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19. Salah satu upaya tersebut ialah menjaga akselerasi implementasi program dan kebijakan pemulihan agar tidak terjadi kontraksi lebih dalam. Penyesuaian kebijakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional perlu terus dilanjutkan guna memastikan mitigasi pandemi agar lebih efektif, menumbuhkan daya beli masyarakat, dan mendorong recovery dunia usaha melalui intervensi kebijakan fiskal dan moneter.

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →