Info Singkat

Vol. VII / No. 16 - Agustus 2015

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemeriksaan terhadap masalah dwelling time dan perizinan di Pelabuhan Tanjung Priok berujung pada terbongkarnya praktek suap dan gratifikasi. Penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu pejabat dan tenaga honorer dari Kemendag, dan pengusaha. Mereka diduga menerima gratifikasi, suap, dan melakukan pemerasan dalam permainan dwelling time. Suap dan gratifikasi sulit dibedakan. Gratifikasi kadang-kadang dianggap sebagai suap khususnya pada pegawai negeri, pejabat, dan penyelenggara negara. Penyidik harus memahami unsur-unsur dalam tindak pidana suap dan gratifikasi, serta mengusut kasus ini secara tuntas. Pemerintah juga harus membenahi sistem untuk memangkas waktu bongkar muat dan perizinan yang diharapkan dapat memangkas biaya produksi. DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap penyelesaian masalah ini.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Parlemen Asia telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Agustus lalu di Jakarta. Sidang yang bertema Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity tersebut berhasil mengesahkan 5 draf resolusi yang selanjutkan akan dibahas dalam sidang pleno APA di Kamboja akhir tahun ini. Pengesahan tersebut memperkuat tonggak komitmen politik parlemen negara-negara di kawasan Asia untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan ekonomi bersama ke depan.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Tahun 2015 diagendakan menjadi salah satu momentum penting dalam pengelolaan isu perubahan iklim global karena tahun ini merupakan tenggat waktu terakhir pencapaian kesepakatan penurunan emisi bersama berdasarkan kesepakatan sebelumnya. The Conference of Parties (COP) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-21 yang akan diselenggarakan di Paris, 30 November - 11 Desember diharapkan melahirkan sebuah protokol baru atau kerangka perjanjian yang mengikat semua negara secara hukum dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara global. Pertemuan ini diharapkan dapat menuntaskan semua selisih pendapat antara negara-negara maju dan berkembang dalam upaya penurunan emisi GRK. Bagaimana persiapan Indonesia menghadapi perhelatan besar ini? Hal ini penting diupayakan mengingat hasil negosiasi dalam forum UNFCCC berimplikasi secara langsung kepada Indonesia yang tergolong rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kabinet Kerja Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Untuk mencapai rencana kerja tersebut, pemerintah telah menyusun RAPBN tahun 2016 dan menetapkan 7 (tujuh) indikator utama sebagai asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, inflasi 4,7%, dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS. Ketersediaan infrastruktur yang memadai secara kualitas maupun kuantitas merupakan faktor utama untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, kebutuhan akan infrastruktur tersebut memerlukan anggaran yang besar. Karena itu, salah satu model pengadaan infrastruktur yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah adalah dengan peningkatan partisipasi pihak swasta.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Perombakan atau reshuffle kabinet telah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dalam Keputusan Presiden RI bernomor 79/P/2015, terdapat 6 anggota Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK yang diganti oleh Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, keputusan reshuffle kabinet adalah untuk memperkuat kinerja pemerintah dalam rangka percepatan implementasi program aksi pembangunan nasional. Melalui reshuffle kabinet ini, diharapkan dapat memberikan perubahan pada kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. Untuk itu, pekerjaan selanjutnya menyangkut keperluan monitoring dan evaluasi kinerja kabinet secara berkala.

Vol. VII / No. 15 - Agustus 2015

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan proses seleksi hakim agung perlu diselesaikan tanpa harus menimbulkan benturan di antara kedua lembaga tersebut. Hubungan kedua lembaga tersebut bukan untuk menerapkan prinsip check and balances, melainkan harus dipandang sebagai kesatuan dalam satu kekuasaan yang sama, yakni kekuasaan kehakiman. Meskipun UUD Tahun 1945 tidak menyebutkan KY sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, KY berperan sebagai mitra MA dalam menjaga keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan sangat dibutuhkan. Revisi UU Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menghindari interpretasi yang berbeda antara KY dan MA, agar kedua lembaga negara tersebut mempunyai batasan kewenangan masing-masing sehingga tidak tumpang-tindih.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tercapainya kesepakatan nuklir Iran disambut pro dan kontra. Pihak penentang berupaya menggunaan hak veto di Kongres (Senat) AS dan PBB. Sedangkan pihak pendukung meyakini kemampuan Pentagon untuk mencegah pelanggaran Iran dengan memberikan sanksi militer dan embargo ekonomi lebih berat. Walaupun hasil yang telah dicapai dinilai sebagai “bad deal”, Pemerintahan Obama melihatnya sebagai langkah maju untuk bisa mengontrol secara transparan dan mengendalikan hasrat Iran secara terarah dalam mengembangkan kemampuan nuklirnya untuk kepentingan pembangunan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Hampir setiap awal tahun ajaran baru, praktik bullying menjadi isu di dalam kegiatan orientasi siswa baru, yang sekarang bernama Masa Orientas Peserta Didik Baru (MOPDB). Hingga kini, tindak kekerasan yang dilakukan siswa senior terhadap siswa junior masih terlihat, baik yang berupa fisik, verbal, maupun nonverbal. Untuk mencegah praktek ini terjadi kembali, pemerintah telah melakukan upaya, di antaranya adalah menetapkan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 disertai Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015. Upaya untuk melibatkan semua pihak telah terlihat namun untuk mengoptimalisasi pelaksanaan kegiatan orientasi, pengawasan tetap diperlukan.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah terus menguat dalam setahun terakhir. Fakta tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Secara eksternal, mata uang rupiah dapat terus menurun seiring dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Rate) yang akan terjadi secara bertahap, yaitu di bulan September dan tahun depan. Sejumlah langkah harus segera dilakukan, yaitu merevisi aturan BI mengenai devisa hasil ekspor, memperbaiki neraca transaksi berjalan, dan mendorong pertumbuhan sektor riil, memperbaiki koordinasi antar-lembaga pemerintahan, menambah pasokan dolar AS, dan menegakkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bagi DPR, tindakan yang perlu dilakukan adalah mengawasi kebijakan moneter dan fiskal yang memengaruhi nilai tukar rupiah.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pilkada serentak tahun 2015 mengalami kendala teknis. Di beberapa daerah tercatat hanya ada satu pasangan calon. Awalnya, ada 11 kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal. Bahkan, ada daerah yang sama sekali tidak mengajukan pasangan calon kepala daerah. Setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran, jumlahnya berkurang menjadi hanya di 7 daerah. Persoalan muncul ketika UU tentang Pilkada saat ini belum mencantumkan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan bila terjadi fenomena calon tunggal. Mengingat waktu pentahapan pilkada serentak itu terus berjalan, Pemerintah, DPR RI, dan KPU serta Bawaslu perlu duduk bersama untuk mencarikan solusinya. Alternatif-alternatif yang ada menyangkut penerbitan sebuah Perppu, perpanjangan masa pendaftaran, dan merevisi UU tentang Pilkada. Akhirnya, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU memperpanjang masa pendaftaran calon untuk menghindari penundaan pelaksanaan Pilkada serentak hingga tahun 2017. Kasus ini menunjukkan dua sisi kelemahan yang harus segera diperbaiki, yaitu masalah pengkaderan di tubuh partai politik dan masalah substansi UU tentang Pilkada yang harus segera diperbaiki.

Vol. VII / No. 14 - Juli 2015

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 telah menyatakan Pasal 7 huruf r UU Pilkada beserta penjelasan inkonstitusional dan conditionally constitution atas ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Putusan ini menimbulkan polemik terkait dengan pembatalan tentang pembatasan konflik kepentingan keluarga petahana dalam UU Pilkada yang dikhawatirkan dapat membentuk dinasti politik. Namun, Putusan MK ini harus dihormati dan diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. DPR RI dapat berperan lebih optimal dalam hal ini melalui revisi UU Pilkada dan melakukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Di bawah Perdana Menteri Alexis Tsipras, Yunani berusaha mendapatkan utang baru dari negara-negara zona Euro tanpa disertai dengan persyaratan ketat yang hanya akan membuat perekonomian negara itu semakin hancur. Dukungan yang diperoleh melalui referendum tanggal 6 Juni 2015, belum cukup bagi Tsipras untuk membawa keluar negaranya dari intervensi negara-neagra zona Euro. Rakyat Yunani tetap harus menerima persyaratan pinjaman jika tetap ingin berada dalam zona Euro.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Berdasarkan posisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Indonesia berpotensial mengalami bencana alam dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem penanganan pengungsi yang komprehensif dan efektif, terutama untuk pengungsi perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan (vulnerable). Dengan penyelenggaraan sistem tersebut, kebutuhkan penanganan khusus dan keberpihakan terhadap permasalahan dan kebutuhan mereka akan lebih dapat dikelola dengan baik.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Permasalahan perumahan dan pemukiman rakyat di Indonesia semakin serius dan kritis. Tingginya backlog yang mencapai 15 juta unit menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pemerintah harus hadir dalam mengatasi masalah ini. Salah satu penyebab tingginya angka backlog ini adalah rendahnya anggaran dan pembiayaan sektor perumahan dari pemerintah maupun swasta. Pemerintah telah menyiapkan anggaran pada tahun 2016 untuk menjawab arah kebijakan dan target-target strategis yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015- 2019 untuk sektor perumahan. Selain itu, skema pembiayaan melalui KPR FLPP dan SSB diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembiayaan perumahan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah memuat temuan yang mengisyaratkan bahwa KPU belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan pilkada serentak 2015. Beberapa daerah juga dinilai sama dalam menghadapi Pilkada 2015. Sebaliknya, pemerintah dan KPU justru menyatakan telah siap untuk melaksanakan pilkada serentak tersebut walaupun masih ada beberapa kendala. Oleh sebab itu, untuk tetap melaksanakan pilkada 2015 diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait dalam mensukseskan penyelenggaraannya.

Vol. VII / No. 13 - Juli 2015

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Pengaturan yang terkait dengan penyadapan dalam UU KPK saat ini hanya sebatas pemberian wewenang bagi KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanisme penyadapan belum ada aturannya sama sekali. Tiga Putusan Mahkamah Konstiusi pada tahun 2003, 2006, dan 2010 merupakan dasar yang kuat terkait urgensi pembenahan pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk dalam hal ini pembenahan aturan penyadapan KPK. Pembenahan aturan mengenai syarat dan tata cara penyadapan penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi seseorang.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Tiga serangan terorisme telah terjadi di Tunisia, Kuwait dan Perancis pada tanggal 26 Juni 2015. Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengaku berada di balik serangan tersebut. Serangan ini kembali menunjukkan bahwa ancaman teror ISIS semakin tidak mengenal batas wilayah. Serangan tersebut menimbulkan banyak korban sipil sehingga menuai reaksi keras masyarakat internasional. Indonesia mengecam aksi kekerasan tersebut dan mendukung kerja sama internasional dalam memerangi terorisme.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Fenomena cuaca El Nino, yang salah satunya ditandai dengan musim kemarau yang panjang, diperkirakan melanda Indonesia mulai Juni-November 2015. Dampak dari kemarau yang panjang ini di antaranya adalah gagal panen bagi para petani dan berkurangnya hasil tangkapan ikan bagi para nelayan. Perlu strategi yang tepat dalam mengantisipasi hal ini agar fenomena cuaca El Nino tidak berdampak pada ketahanan pangan. Pada sektor pertanian, ketersediaan pasokan air bagi irigasi menjadi perhatian utama selain penyesuaian pola tanam yang perlu mengadaptasi pergeseran musim. Sedangkan pada sektor perikanan, penyediaan sistem informasi kelautan yang terpadu dan dapat diakses oleh nelayan merupakan upaya adaptasi yang dapat dilakukan.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Krisis ekonomi yang dialami Yunani dikarenakan kegagalan negara itu membayar utang (default) yang jatuh tempo pada 30 Juni 2015 pada International Monetary Fund (IMF), sebesar 1,5 miliar euro. Akibatnya, Yunani bangkrut dan saat ini hidup dari sisa uang pinjaman. Di saat yang sama Indonesia mengalami turbulensi ekonomi. Namun demikian, karena Indonesia memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik, dilihat dari utang luar negeri, tingkat inflasi, dan tren penguatan rupiah, potensi pengaruhnya terhadap turbulensi ekonomi secara nasional sangat kecil.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Isu politik reshuffle kabinet tampaknya selalu menjadi faktor penekan bagi setiap Presiden terpilih dalam ketika menjalankan pemerintahannya. Ruang keterlibatan publik yang luas dalam menyokong kesuksesan setiap pasangan capres dan cawapres, bahkan lintas partai dan organisasi non-kepartaian, memaksa presiden terpilih mempertimbangkan untuk mengakomodasi banyak kalangan dalam tahap proses penyusunan dan pengoperasian mesin kabinet, hingga ketika memasuki tahap evaluasi atas capaian kinerjanya. Tuntutan yang sedemikian tinggi menyebabkan pertimbangan atas penguatan basis politik partai sebagai seleksi kader calon pemimpin dan penuntasan agenda RUU tentang kepresidenan menjadi semakin penting bagi substansi penguatan sistem presidensial.

Vol. VII / No. 12 - Juni 2015

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menetapkan 1 Juli 2015 sebagai awal penyelengaraan 4 program jaminan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai pertengahan Juni 2015, peraturan pelaksana yang akan menunjang penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut belum juga diundangkan. Tidak adanya peraturan pelaksana akan bermuara pada kekosongan hukum sedangkan keterlambatan penetapan peraturan pelaksana akan membatasi sosialisasi terhadap UU. Akibatnya, penetapan peraturan pelaksana dari BPJS Ketenangakerjaan pada akhirnya jelas akan menimbulkan permasalahan secara hukum. DPR sebagai lembaga legislatif perlu menekan pemerintah supaya segera penetapkan peraturan pelaksana dan mengawasi proses sosialisasinya.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Masalah pengungsi yang jumlahnya terus meningkat menjadi perhatian dunia. Di saat negara-negara berkembang terus menerima beban limpahan pengungsi yang masuk secara illegal ke negara mereka, mayoritas pemerintah di negara-negara maju justru berupaya menutup diri dari serbuan pengungsi ini. Australia ditengarai melakukan penyuapan kepada awak kapal sindikat penyelundupan manusia ke negaranya dan mengarahkan kembali kapal pencari suaka tersebut ke Indonesia. Isu ini menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia maupun di Parlemen Australia sendiri, tetapi juga secara internasional.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kasus penelantaran, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan terhadap anak justru dilakukan oleh orang terdekat mereka, seperti yang terjadi pada Angeline di Bali. Peristiwa ini mengindikasikan kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap gejala penelantaran dan penyiksaan dalam keluarga korban. Buruknya perlakuan terhadap anak angkat (adopsi) ini mengingatkan Pemerintah dan masyarakat untuk menindak pelanggaran pelaksanaan prosedur adopsi. Untuk memastikan perlindungan terhadap anak angkat, bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Penyadaran akan pentingnya kesiapan mental dan materi bagi pasangan muda dalam hal memiliki anak tentunya menjadi penting untuk mencegah maraknya proses adopsi nonprosedural yang tidak sedikit berujung pada kasus penelantaran anak.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Di tengah-tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini, kinerja ekspor produk Indonesia ternyata belum bisa bergerak naik. Perlambatan ekonomi telah memukul permintaan komoditas ekspor dari sejumlah negara mitra dagang Indonesia selama lima bulan pertama 2015. Kendati pun mencatat surplus selama lima bulan berturut-turut sepanjang 2015, kinerja ekspor Indonesia justru dianggap mengkhawatirkan. Penurunan kinerja ekspor Indonesia selama periode itu mencapai 15,24% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014. Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 21,40 persen. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pasokan bahan baku yang pada akhirnya produksi pun akan menurun bila berlangsung terus menerus. Akibat berikutnya mencakup rendahnya utilitas pasar dan semakin banyaknya PHK.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan atau Dana Aspirasi DPR RI merupakan salah satu kebijakan yang telah dituangkan dalam Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perjalanannya, kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra. Dalam perspektif kebijakan publik, munculnya penolakan terhadap suatu kebijakan dapat disebabkan oleh formulasi kebijakan yang tidak tepat. Dalam kasus Dana Aspirasi, formulasi kebijakan dinilai mengikuti model kelembagaan atau model elit karena hanya melibatkan DPR dan Pemerintah. Ke depan, kebijakan yang dibuat di DPR, sekalipun mengatur internal DPR tetap harus melibatkan masyarakat. Formulasi kebijakan juga harus dibuat dengan waktu yang memadai untuk mendengar pihak-pihak yang keberatan dan mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang disampaikan agar dicapai kesepakatan bersama yang selanjutnya dituangkan dalam produk kebijakan, seperti undang-undang.

Vol. VII / No. 11 - Juni 2015

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Putusan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo dikabulkan sebagian oleh PN Jaksel. Hal tersebut kemudian membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi keberatan pajak PT BCA. Putusan tersebut, membawa implikasi bagi KPK selaku pihak tergugat karena salah satu pertimbangan dalam Amar Putusan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan penyidik KPK yang tidak sah. Hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap kewenangan KPK dalam menjalankan kewenangnnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Tiongkok telah menegaskan akan memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Laut Tiongkok Selatan jika muncul ancaman terhadap keamanan maritim dan udaranya. Keberadaan pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly akan meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk memberlakukan zona pertahanan udara. Pendekatan militer untuk menekan Tiongkok terbukti sangat beresiko, sehingga perlu dipertimbangkan suatu pendekatan alternatif nonmiliter.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Sebagai olahraga yang paling digemari di dunia dan juga di Indonesia, sepak bola bukan sekedar olahraga. Di dalamnya ada nasionalisme bangsa, fanatisme suporter, dan tentunya beragam profesi yang terkait dengan sepak bola, seperti pelatih, pemain, wasit, dan lain-lain. Ketika sepak bola tanah air sedang mengalami masalah saat ini, yaitu sanksi FIFA kepada Indonesia, hal itu turut menjadi perhatian banyak orang. Permassalahan ini dapat menimbulkan kekecewaan dan frustrasi kolektif, kumpulan kekecewaaan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan agresivitas kolektif. Oleh karena itu, kisruh sepak bola Indonesia harus diatasi dengan kepala dingin, bijaksana, serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan secara menyeluruh

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Inflasi menjelang bulan Ramadhan, Mei 2015, mencapai 0,5 persen. Nilai ini di luar prediksi pemerintah. Salah satu yang memicu tingginya inflasi bulan Mei adalah kenaikan harga cabai merah akibat defisit produksi. Untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan mengendalikan tingkat inflasi, pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan peningkatan produksi. Faktor lain yang turut mempengaruhi stabilitas harga pangan dan tingkat inflasi adalah proses distribusi, kebijakan baru harga BBM, dan adanya para penimbun atau spekulan. Pemerintah diharapkan lebih serius dan konsisten melakukan upaya-upaya preventif agar harga komoditas pangan dan tingkat inflasi dapat terjaga menjelang bulan Ramadhan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Alun-Alun Demokrasi merupakan tempat yang nyaman dan aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di DPR RI. Alun-alun ini adalah salah satu tempat atau media yang memungkinkan proses komunikasi dua arah berlangsung secara efektif. Hal terpenting dari proses komunikasi yang berlangsung di Alun-alun Demokrasi sesungguhnya terletak pada tindaklanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan atau Anggota DPR RI secara individual.

Vol. VII / No. 10 - Mei 2015

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada sejak adanya peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia hanya menghukum mucikari dari praktek prostitusi. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini. Hukum harus bergerak secara responsif terhadap permasalahan sosial ini. Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain DPR RI segera menyelesaikan RUU KUHP dengan memasukkan konsep hukuman bagi pengguna kegiatan prostitusi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Isu pengungsi Rohingya kembali menarik perhatian masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan ribuan pengungsi etnis minoritas dari Myanmar tersebut telah meninggalkan Myanmar menuju negara-negara tetangga melalui laut. Gelombang pengungsi tersebut telah menimbulkan persoalan bagi negara-negara di kawasan dan sekaligus keprihatinan bagi masyarakat internasional karena telah terjadi krisis kemanusiaan di sini. Penyebab terjadinya pengungsian, dan bagaimana Indonesia serta ASEAN sebagai organisasi di kawasan menyikapi persoalan ini akan menjadi fokus analisis tulisan singkat ini.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Kasus penelantaran anak oleh orangtuanya di bulan Mei 2015 merupakan satu dari sekian banyak kasus serupa yang ditemui di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah memperbaharui Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kasus pelanggaran hak anak bagaimana pun mencerminkan kurangnya kualitas dan kapasitas perlindungan terhadap anak selama ini. Konsep modal sosial di masyarakat merupakan hal yang kurang dipahami secara teori oleh masyarakat awam. Namun begitu, ia telah dipraktikkan secara keseharian oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu memperkenalkan dan mempertimbangkan konsep tersebut agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengawasi kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan ini.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan di kuartal I tahun 2015 dan cukup tingginya BI rate yang mencapai 7,5 persen menyebabkan pertumbuhan kredit properti semakin menurun. Untuk mengatasi hal ini, setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia akan mengambil kebijakan pelonggaran ketentuan LTV sektor properti, yaitu dengan menurunkan uang muka/down payment pada fasilitas pemberian kredit properti. Dengan adanya kebijakan ini pertumbuhan kredit properti diharapkan akan kembali bergairah, dan pada akhirnya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Prostitusi online merupakan salah satu contoh cybercrime yang muncul akibat pengunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Karena itu diperlukan keberadaan cyberlaw yang dapat memberi rasa jera terhadap pelaku prostitusi online sebagai salah satu bentuk cybercrime dan perlu ada berbagai kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan media literacy masyarakat.

Vol. VII / No. 9 - Mei 2015

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Perdagangan satwa liar terjadi semakin marak di Indonesia. Perdagangan satwa liar khususnya satwa liar yang dilindungi ataupun langka digolongkan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA). Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi juga sudah masuk sebagai permasalahan internasional. Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar sebagaimana diatur dalam UU KSDA belum dapat dilakukan secara optimal. Masih banyak para penegak hukum yang belum memahami secara penuh ancaman terhadap keanekaragaman hayati ketika banyak terjadi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perlu perbaikan di semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan tersebut. Perbaikan peraturan perundang-undangan dan pemberian pemahaman kepada para penegak hukum terkait dengan ancaman rusaknya keanekaragaman hayati adalah salah satu faktor penting upaya perbaikan ini.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukuraman, 29 April 2015 yang lalu, mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia - Australia. Semua upaya yang telah dilakukan Pemerintah Australia tidak berhasil mengurungkan niat Pemerintah Indonesia untuk menangguhkan hukuman mati. Pemerintah Indonesia menganggap pelaksanaan hukuman mati merupakan keputusan tepat sebagai upaya menciptakan efek jera bagi para bandar dan pengedar narkoba. Yang tidak kalah pentingnya, respons Pemerintah Indonesia tersebut juga sekaligus diarahkan untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia yang sedang menghadapi darurat narkoba. Isu ini, bagaimana pun, merupakan bagian dari dinamika hubungan bilateral kedua negara.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Kebocoran UN yang kembali terulang pada tahun 2015 ini mencerminkan rendahnya kualitas mental peserta didik, institusi pendidikan, dan masyarakat yang cenderung membiarkan penyelewengan ini. Kasus jual-beli kunci jawaban, baik secara konvensional maupun melalui media elektronik, bertentangan dengan hakekat pelaksanaan evaluasi dan membuat hasil pembelajaran kurang bermakna. Kecurangan dapat diakukan oleh siswa sendiri atau diakomodasi oleh pihak sekolah atau pihak lain. DPR RI harus menekan pemerintah untuk segera memutus mata rantai penyimpangan ini dengan pemberian hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan apresiasi yang pantas bagi mereka yang menjalankan UN dengan penuh integritas.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Kuartal I-2015 pertumbuhan ekonomi melambat sekitar 4,71 persen. Perlambatan perekonomian yang berdampak pada penurunan daya beli dapat diatasi dengan menjamin stabilitas harga dan pasokan yang berujung pada pengendalian inflasi. Upaya lain berupa percepatan realisasi anggaran terutama infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Selain itu, percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai realisasi pemberian dana stimulus pemerintah yang diarahkan untuk menambah penyerapan tenaga kerja merupakan langkah yang efektif untuk memperbaiki daya beli masyarakat.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
DPR berencana melakukan revisi terbatas atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Alasan utamanya karena terdapat kondisi yang sulit diatasi ketika PKPU tidak bisa mengakomodasi rekomendasi Komisi II terhadap posisi partai politik yang masih bersengketa dalam mengajukan pasangan calon pada penyelenggaraan Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 mendatang. Kesepakatan politik di antara fraksi-fraksi dan konsistensi untuk tetap mengikuti alur mekanisme pengajuan suatu RUU diluar Prolegnas menjadi prasyarat penting dalam kasus ini. Dengan keterbatasan waktu, maka DPR bersama Pemerintah harus sesegera mungkin melakukannya.

Vol. VII / No. 8 - April 2015

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan semakin mengkhawatirkan. Secara nasional, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba, khususnya di Lapas dan Rutan. Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain peningkatan kualitas petugas Lapas dan Rutan, peningkatan pengawasan penghuni Lapas dan Rutan oleh petugas, peningkatan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba, koordinasi antar-instansi penegak hukum, dan percepatan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati .

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Indonesia baru saja menjadi tuan rumah dua kegiatan internasional sekaligus, yang sangat bernilai historis dan juga penting bagi kinerja pemerintahan baru, baik di dalam negeri maupun di fora internasional. Peringatan Konperensi Asia Afrika (KAA) ke-60 tahun dan Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur (World Economy Forum on East Asia/WEF) merupakan ujian besar bagi kemampuan kinerja internasional rejim baru Indonesia dan kepemimpinannya setelah kunjungan perkenalannya ke negara ASEAN, Jepang, dan Tiongkok. Kepemimpinan Presiden Jokowi tidak lagi bisa bersandar pada pencitraan domestik dan dukungan media, namun dituntut lebih dari itu, yakni dukungan asing melalui realisasi kerja sama yang lebih nyata di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Kepemimpinannya untuk mendorong Kemitraan Baru Strategis Asia Afrika (NAASP) dan menuntaskan hutang sejarah KAA untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina harus dibuktikan segera pasca-peringatan KAA dan WEF di Jakarta dan Bandung tahun ini.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Lemahnya penyelenggaraan keamanan pangan menyebabkan makanan yang tidak layak konsumsi masih beredar di Indonesia. Kondisi ini disebabkan berbagi faktor, mulai dari buruknya sistim pangan, faktor sosial budaya, mata rantai teknologi makanan, faktor lingkungan, hingga aspek nutrisi. Untuk itu diperlukan keseriusan dalam pelaksanaan dan pengawasan manajemen keamanan pangan dan mutu pangan pada proses produksi, perdagangan dan distribusi yang melibatkan berbagai sektor terkait.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Dalam pembukaan peringatan KTT Asia Afrika ke-60, Presiden Joko Widodo ingin mengubah pandangan negara-negara Asia-Afrika khususnya Indonesia pada ketergantungan pendanaan dari World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Asian Development Bank (ADB). Namun demikian, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang pada Februari 2015 tercatat sebesar 298,9 miliar dolar AS atau naik 9,4 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Organisasi internasional yang menjadi kontributor terbesar adalah International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – World Bank yaitu 12,2 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terus meningkat dibandingkan jumlah utang yang berasal dari ADB dan IMF yang cenderung menurun. Oleh karena itu, pemerintah kiranya perlu mengkaji kembali kebijakan ULN dan mengurangi ketergantungan ULN dari ketiga lembaga tersebut dengan pendanaan secara bilateral dan mengandalkan sumber-sumber domestik yang dikelola secara mandiri. DPR perlu melakukan pengawasan terhadap realisasi pencairan ULN serta pengelolaannya, dan bersama pemerintah perlu membahas lebih lanjut kebijakan- kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Pilkada serentak yang direncanakan dimulai pada Desember 2015 diharapkan sebagai awal mula reformasi demokrasi di Indonesia. KPU ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara pilkada serentak diharapkan dapat membentuk PKPU yang sesuai dengan kewenangannya sebagai pedoman pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada nantinya. Sebagai kewenangan atributif dari KPU, maka PKPU yang dihasilkan harus mencerminkan semangat UU No. 1 dan No. 8 Tahun 2015 yaitu semangat Pilkada secara demokratis dan beradab.

Vol. VII / No. 7 - April 2015

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Putusan Pengadilan Perikanan Ambon terhadap kasus Kapal MV. Hai Fa cukup rendah sehingga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan semangat untuk memberantas illegal fishing. Untuk itu Pemerintah akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut berdasarkan bukti dan fakta baru yang ditemukan. Langkah Pemerintah untuk mengajukan banding Kasus Kapal MV. Hai Fa mendapat dukungan politik dari DPR yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan dan kedaulatan maritim Indonesia

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Tiongkok kembali berhasil membuktikan bahwa mereka memang pantas menjadi negara adidaya baru di dunia. Negara ini berhasil mewujudkan keinginannya menciptakan satu lagi lembaga keuangan internasional yang bernama Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB). Keinginan Amerika Serikat membendung niat Tiongkok ini gagal menyusul gencarnya dukungan negara-negara Eropa dan terutama Asia terhadap pembentukan AIIB. AS khawatir AIIB akan menggoyahkan eksistensi Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang merupakan bentukannya.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Radikalisme bernuansa agama sejatinya merupakan ajaran yang tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal, tetapi juga dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Akan tetapi, ajaran radikal tersebut kemudian menyebar melaui situs internet. Penyebaran tersebut harus segera dihentikan karena jika dibiarkan bukan tidak mungkin ajaran radikal akan memengaruhi pemahaman, pendangan hidup dan perilaku masyarakat. Jika hal itu terjadi, bangsa Indonesia yang plural dan multi-kultural tidak lagi mudah direkatkan karena yang muncul kemudian adalah disharmoni dan konflik. Pemerintah perlu berhati-hati melakukan pemblokiran, karena tidak semua situs Islam online itu bermuatan radikalisme.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pemerintah mewacanakan penerapan kebijakan pungutan terhadap ekspor sawit (Crude Palm Oil Supporting Fund/CSF) mulai April ini untuk mendukung pengembangan biodiesel di Indonesia. Dasar pungutan adalah Pasal 93 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dana pungutan ini akan dikembalikan ke produsen dalam bentuk subsidi bahan bakar nabati sebagai bentuk kompensasi mandatoris alokasi biodiesel sebesar 15% dalam kebijakan sawit yang telah diterapkan sebelumnya (B15). Pungutan ini mencapai 50 dolar AS/ton untuk minyak sawit mentah dan 30 dolar AS/ton untuk produk turunannya. Berdasarkan asumsi ekspor tahun 2014, proyeksi pungutan CSF mencapai 680 juta dolar AS atau sekitar Rp8 triliun pada tahun 2015, yang dialokasikan sebagian besar untuk pengembangan biodiesel. Kebijakan pungutan CSF ini merupakan suatu strategi yang tepat apabila didukung oleh kesiapan infrastruktur pengolahan biodiesel dengan teknologi yang memadai. Walaupun demikian, kebijakan ini menuai pro dan kontra karena berpotensi menurunkan daya beli petani sawit dan mengurangi penerimaan devisa negara dalam jangka pendek.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Keberadaan partai politik (parpol) merupakan salah satu indikator berjalannya mesin demokrasi. Namun demikian, banyaknya perbedaan kepentingan dalam parpol dapat membuat perpecahan internal partai. Keberadaan konflik internal partai sebenarnya telah diantisipasi dengan pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) yang mengamatkan mahkamah parpol untuk menyelesaikan semua sengketa parpol termasuk sengketa kepengurusan secara internal. Namun demikian, hingga saat ini pengaruh mahkamah partai untuk mengatasi konflik internal ternyata belum dapat maksimal. Oleh sebab itu, perlu keseriusan kader dan pengurus partai dalam menyelesaikan masalah internal parpol. Salah satunya dengan melakukan negosiasi demi kebaikan bersama.

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →