Info Singkat

Vol. VII / No. 12 - Juni 2015

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menetapkan 1 Juli 2015 sebagai awal penyelengaraan 4 program jaminan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai pertengahan Juni 2015, peraturan pelaksana yang akan menunjang penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut belum juga diundangkan. Tidak adanya peraturan pelaksana akan bermuara pada kekosongan hukum sedangkan keterlambatan penetapan peraturan pelaksana akan membatasi sosialisasi terhadap UU. Akibatnya, penetapan peraturan pelaksana dari BPJS Ketenangakerjaan pada akhirnya jelas akan menimbulkan permasalahan secara hukum. DPR sebagai lembaga legislatif perlu menekan pemerintah supaya segera penetapkan peraturan pelaksana dan mengawasi proses sosialisasinya.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Masalah pengungsi yang jumlahnya terus meningkat menjadi perhatian dunia. Di saat negara-negara berkembang terus menerima beban limpahan pengungsi yang masuk secara illegal ke negara mereka, mayoritas pemerintah di negara-negara maju justru berupaya menutup diri dari serbuan pengungsi ini. Australia ditengarai melakukan penyuapan kepada awak kapal sindikat penyelundupan manusia ke negaranya dan mengarahkan kembali kapal pencari suaka tersebut ke Indonesia. Isu ini menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia maupun di Parlemen Australia sendiri, tetapi juga secara internasional.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kasus penelantaran, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan terhadap anak justru dilakukan oleh orang terdekat mereka, seperti yang terjadi pada Angeline di Bali. Peristiwa ini mengindikasikan kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap gejala penelantaran dan penyiksaan dalam keluarga korban. Buruknya perlakuan terhadap anak angkat (adopsi) ini mengingatkan Pemerintah dan masyarakat untuk menindak pelanggaran pelaksanaan prosedur adopsi. Untuk memastikan perlindungan terhadap anak angkat, bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Penyadaran akan pentingnya kesiapan mental dan materi bagi pasangan muda dalam hal memiliki anak tentunya menjadi penting untuk mencegah maraknya proses adopsi nonprosedural yang tidak sedikit berujung pada kasus penelantaran anak.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Di tengah-tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini, kinerja ekspor produk Indonesia ternyata belum bisa bergerak naik. Perlambatan ekonomi telah memukul permintaan komoditas ekspor dari sejumlah negara mitra dagang Indonesia selama lima bulan pertama 2015. Kendati pun mencatat surplus selama lima bulan berturut-turut sepanjang 2015, kinerja ekspor Indonesia justru dianggap mengkhawatirkan. Penurunan kinerja ekspor Indonesia selama periode itu mencapai 15,24% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014. Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 21,40 persen. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pasokan bahan baku yang pada akhirnya produksi pun akan menurun bila berlangsung terus menerus. Akibat berikutnya mencakup rendahnya utilitas pasar dan semakin banyaknya PHK.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan atau Dana Aspirasi DPR RI merupakan salah satu kebijakan yang telah dituangkan dalam Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perjalanannya, kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra. Dalam perspektif kebijakan publik, munculnya penolakan terhadap suatu kebijakan dapat disebabkan oleh formulasi kebijakan yang tidak tepat. Dalam kasus Dana Aspirasi, formulasi kebijakan dinilai mengikuti model kelembagaan atau model elit karena hanya melibatkan DPR dan Pemerintah. Ke depan, kebijakan yang dibuat di DPR, sekalipun mengatur internal DPR tetap harus melibatkan masyarakat. Formulasi kebijakan juga harus dibuat dengan waktu yang memadai untuk mendengar pihak-pihak yang keberatan dan mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang disampaikan agar dicapai kesepakatan bersama yang selanjutnya dituangkan dalam produk kebijakan, seperti undang-undang.

Vol. VII / No. 11 - Juni 2015

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Putusan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo dikabulkan sebagian oleh PN Jaksel. Hal tersebut kemudian membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi keberatan pajak PT BCA. Putusan tersebut, membawa implikasi bagi KPK selaku pihak tergugat karena salah satu pertimbangan dalam Amar Putusan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan penyidik KPK yang tidak sah. Hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap kewenangan KPK dalam menjalankan kewenangnnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Tiongkok telah menegaskan akan memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Laut Tiongkok Selatan jika muncul ancaman terhadap keamanan maritim dan udaranya. Keberadaan pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly akan meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk memberlakukan zona pertahanan udara. Pendekatan militer untuk menekan Tiongkok terbukti sangat beresiko, sehingga perlu dipertimbangkan suatu pendekatan alternatif nonmiliter.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Sebagai olahraga yang paling digemari di dunia dan juga di Indonesia, sepak bola bukan sekedar olahraga. Di dalamnya ada nasionalisme bangsa, fanatisme suporter, dan tentunya beragam profesi yang terkait dengan sepak bola, seperti pelatih, pemain, wasit, dan lain-lain. Ketika sepak bola tanah air sedang mengalami masalah saat ini, yaitu sanksi FIFA kepada Indonesia, hal itu turut menjadi perhatian banyak orang. Permassalahan ini dapat menimbulkan kekecewaan dan frustrasi kolektif, kumpulan kekecewaaan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan agresivitas kolektif. Oleh karena itu, kisruh sepak bola Indonesia harus diatasi dengan kepala dingin, bijaksana, serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan secara menyeluruh

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Inflasi menjelang bulan Ramadhan, Mei 2015, mencapai 0,5 persen. Nilai ini di luar prediksi pemerintah. Salah satu yang memicu tingginya inflasi bulan Mei adalah kenaikan harga cabai merah akibat defisit produksi. Untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan mengendalikan tingkat inflasi, pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan peningkatan produksi. Faktor lain yang turut mempengaruhi stabilitas harga pangan dan tingkat inflasi adalah proses distribusi, kebijakan baru harga BBM, dan adanya para penimbun atau spekulan. Pemerintah diharapkan lebih serius dan konsisten melakukan upaya-upaya preventif agar harga komoditas pangan dan tingkat inflasi dapat terjaga menjelang bulan Ramadhan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Alun-Alun Demokrasi merupakan tempat yang nyaman dan aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di DPR RI. Alun-alun ini adalah salah satu tempat atau media yang memungkinkan proses komunikasi dua arah berlangsung secara efektif. Hal terpenting dari proses komunikasi yang berlangsung di Alun-alun Demokrasi sesungguhnya terletak pada tindaklanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan atau Anggota DPR RI secara individual.

Vol. VII / No. 10 - Mei 2015

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada sejak adanya peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia hanya menghukum mucikari dari praktek prostitusi. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini. Hukum harus bergerak secara responsif terhadap permasalahan sosial ini. Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain DPR RI segera menyelesaikan RUU KUHP dengan memasukkan konsep hukuman bagi pengguna kegiatan prostitusi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Isu pengungsi Rohingya kembali menarik perhatian masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan ribuan pengungsi etnis minoritas dari Myanmar tersebut telah meninggalkan Myanmar menuju negara-negara tetangga melalui laut. Gelombang pengungsi tersebut telah menimbulkan persoalan bagi negara-negara di kawasan dan sekaligus keprihatinan bagi masyarakat internasional karena telah terjadi krisis kemanusiaan di sini. Penyebab terjadinya pengungsian, dan bagaimana Indonesia serta ASEAN sebagai organisasi di kawasan menyikapi persoalan ini akan menjadi fokus analisis tulisan singkat ini.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Kasus penelantaran anak oleh orangtuanya di bulan Mei 2015 merupakan satu dari sekian banyak kasus serupa yang ditemui di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah memperbaharui Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kasus pelanggaran hak anak bagaimana pun mencerminkan kurangnya kualitas dan kapasitas perlindungan terhadap anak selama ini. Konsep modal sosial di masyarakat merupakan hal yang kurang dipahami secara teori oleh masyarakat awam. Namun begitu, ia telah dipraktikkan secara keseharian oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu memperkenalkan dan mempertimbangkan konsep tersebut agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengawasi kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan ini.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan di kuartal I tahun 2015 dan cukup tingginya BI rate yang mencapai 7,5 persen menyebabkan pertumbuhan kredit properti semakin menurun. Untuk mengatasi hal ini, setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia akan mengambil kebijakan pelonggaran ketentuan LTV sektor properti, yaitu dengan menurunkan uang muka/down payment pada fasilitas pemberian kredit properti. Dengan adanya kebijakan ini pertumbuhan kredit properti diharapkan akan kembali bergairah, dan pada akhirnya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Prostitusi online merupakan salah satu contoh cybercrime yang muncul akibat pengunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Karena itu diperlukan keberadaan cyberlaw yang dapat memberi rasa jera terhadap pelaku prostitusi online sebagai salah satu bentuk cybercrime dan perlu ada berbagai kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan media literacy masyarakat.

Vol. VII / No. 9 - Mei 2015

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Perdagangan satwa liar terjadi semakin marak di Indonesia. Perdagangan satwa liar khususnya satwa liar yang dilindungi ataupun langka digolongkan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA). Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi juga sudah masuk sebagai permasalahan internasional. Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar sebagaimana diatur dalam UU KSDA belum dapat dilakukan secara optimal. Masih banyak para penegak hukum yang belum memahami secara penuh ancaman terhadap keanekaragaman hayati ketika banyak terjadi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perlu perbaikan di semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan tersebut. Perbaikan peraturan perundang-undangan dan pemberian pemahaman kepada para penegak hukum terkait dengan ancaman rusaknya keanekaragaman hayati adalah salah satu faktor penting upaya perbaikan ini.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukuraman, 29 April 2015 yang lalu, mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia - Australia. Semua upaya yang telah dilakukan Pemerintah Australia tidak berhasil mengurungkan niat Pemerintah Indonesia untuk menangguhkan hukuman mati. Pemerintah Indonesia menganggap pelaksanaan hukuman mati merupakan keputusan tepat sebagai upaya menciptakan efek jera bagi para bandar dan pengedar narkoba. Yang tidak kalah pentingnya, respons Pemerintah Indonesia tersebut juga sekaligus diarahkan untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia yang sedang menghadapi darurat narkoba. Isu ini, bagaimana pun, merupakan bagian dari dinamika hubungan bilateral kedua negara.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Kebocoran UN yang kembali terulang pada tahun 2015 ini mencerminkan rendahnya kualitas mental peserta didik, institusi pendidikan, dan masyarakat yang cenderung membiarkan penyelewengan ini. Kasus jual-beli kunci jawaban, baik secara konvensional maupun melalui media elektronik, bertentangan dengan hakekat pelaksanaan evaluasi dan membuat hasil pembelajaran kurang bermakna. Kecurangan dapat diakukan oleh siswa sendiri atau diakomodasi oleh pihak sekolah atau pihak lain. DPR RI harus menekan pemerintah untuk segera memutus mata rantai penyimpangan ini dengan pemberian hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan apresiasi yang pantas bagi mereka yang menjalankan UN dengan penuh integritas.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Kuartal I-2015 pertumbuhan ekonomi melambat sekitar 4,71 persen. Perlambatan perekonomian yang berdampak pada penurunan daya beli dapat diatasi dengan menjamin stabilitas harga dan pasokan yang berujung pada pengendalian inflasi. Upaya lain berupa percepatan realisasi anggaran terutama infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Selain itu, percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai realisasi pemberian dana stimulus pemerintah yang diarahkan untuk menambah penyerapan tenaga kerja merupakan langkah yang efektif untuk memperbaiki daya beli masyarakat.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
DPR berencana melakukan revisi terbatas atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Alasan utamanya karena terdapat kondisi yang sulit diatasi ketika PKPU tidak bisa mengakomodasi rekomendasi Komisi II terhadap posisi partai politik yang masih bersengketa dalam mengajukan pasangan calon pada penyelenggaraan Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 mendatang. Kesepakatan politik di antara fraksi-fraksi dan konsistensi untuk tetap mengikuti alur mekanisme pengajuan suatu RUU diluar Prolegnas menjadi prasyarat penting dalam kasus ini. Dengan keterbatasan waktu, maka DPR bersama Pemerintah harus sesegera mungkin melakukannya.

Vol. VII / No. 8 - April 2015

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan semakin mengkhawatirkan. Secara nasional, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba, khususnya di Lapas dan Rutan. Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain peningkatan kualitas petugas Lapas dan Rutan, peningkatan pengawasan penghuni Lapas dan Rutan oleh petugas, peningkatan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba, koordinasi antar-instansi penegak hukum, dan percepatan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati .

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Indonesia baru saja menjadi tuan rumah dua kegiatan internasional sekaligus, yang sangat bernilai historis dan juga penting bagi kinerja pemerintahan baru, baik di dalam negeri maupun di fora internasional. Peringatan Konperensi Asia Afrika (KAA) ke-60 tahun dan Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur (World Economy Forum on East Asia/WEF) merupakan ujian besar bagi kemampuan kinerja internasional rejim baru Indonesia dan kepemimpinannya setelah kunjungan perkenalannya ke negara ASEAN, Jepang, dan Tiongkok. Kepemimpinan Presiden Jokowi tidak lagi bisa bersandar pada pencitraan domestik dan dukungan media, namun dituntut lebih dari itu, yakni dukungan asing melalui realisasi kerja sama yang lebih nyata di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Kepemimpinannya untuk mendorong Kemitraan Baru Strategis Asia Afrika (NAASP) dan menuntaskan hutang sejarah KAA untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina harus dibuktikan segera pasca-peringatan KAA dan WEF di Jakarta dan Bandung tahun ini.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Lemahnya penyelenggaraan keamanan pangan menyebabkan makanan yang tidak layak konsumsi masih beredar di Indonesia. Kondisi ini disebabkan berbagi faktor, mulai dari buruknya sistim pangan, faktor sosial budaya, mata rantai teknologi makanan, faktor lingkungan, hingga aspek nutrisi. Untuk itu diperlukan keseriusan dalam pelaksanaan dan pengawasan manajemen keamanan pangan dan mutu pangan pada proses produksi, perdagangan dan distribusi yang melibatkan berbagai sektor terkait.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Dalam pembukaan peringatan KTT Asia Afrika ke-60, Presiden Joko Widodo ingin mengubah pandangan negara-negara Asia-Afrika khususnya Indonesia pada ketergantungan pendanaan dari World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Asian Development Bank (ADB). Namun demikian, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang pada Februari 2015 tercatat sebesar 298,9 miliar dolar AS atau naik 9,4 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Organisasi internasional yang menjadi kontributor terbesar adalah International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – World Bank yaitu 12,2 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terus meningkat dibandingkan jumlah utang yang berasal dari ADB dan IMF yang cenderung menurun. Oleh karena itu, pemerintah kiranya perlu mengkaji kembali kebijakan ULN dan mengurangi ketergantungan ULN dari ketiga lembaga tersebut dengan pendanaan secara bilateral dan mengandalkan sumber-sumber domestik yang dikelola secara mandiri. DPR perlu melakukan pengawasan terhadap realisasi pencairan ULN serta pengelolaannya, dan bersama pemerintah perlu membahas lebih lanjut kebijakan- kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Pilkada serentak yang direncanakan dimulai pada Desember 2015 diharapkan sebagai awal mula reformasi demokrasi di Indonesia. KPU ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara pilkada serentak diharapkan dapat membentuk PKPU yang sesuai dengan kewenangannya sebagai pedoman pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada nantinya. Sebagai kewenangan atributif dari KPU, maka PKPU yang dihasilkan harus mencerminkan semangat UU No. 1 dan No. 8 Tahun 2015 yaitu semangat Pilkada secara demokratis dan beradab.

Vol. VII / No. 7 - April 2015

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Putusan Pengadilan Perikanan Ambon terhadap kasus Kapal MV. Hai Fa cukup rendah sehingga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan semangat untuk memberantas illegal fishing. Untuk itu Pemerintah akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut berdasarkan bukti dan fakta baru yang ditemukan. Langkah Pemerintah untuk mengajukan banding Kasus Kapal MV. Hai Fa mendapat dukungan politik dari DPR yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan dan kedaulatan maritim Indonesia

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Tiongkok kembali berhasil membuktikan bahwa mereka memang pantas menjadi negara adidaya baru di dunia. Negara ini berhasil mewujudkan keinginannya menciptakan satu lagi lembaga keuangan internasional yang bernama Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB). Keinginan Amerika Serikat membendung niat Tiongkok ini gagal menyusul gencarnya dukungan negara-negara Eropa dan terutama Asia terhadap pembentukan AIIB. AS khawatir AIIB akan menggoyahkan eksistensi Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang merupakan bentukannya.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Radikalisme bernuansa agama sejatinya merupakan ajaran yang tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal, tetapi juga dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Akan tetapi, ajaran radikal tersebut kemudian menyebar melaui situs internet. Penyebaran tersebut harus segera dihentikan karena jika dibiarkan bukan tidak mungkin ajaran radikal akan memengaruhi pemahaman, pendangan hidup dan perilaku masyarakat. Jika hal itu terjadi, bangsa Indonesia yang plural dan multi-kultural tidak lagi mudah direkatkan karena yang muncul kemudian adalah disharmoni dan konflik. Pemerintah perlu berhati-hati melakukan pemblokiran, karena tidak semua situs Islam online itu bermuatan radikalisme.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pemerintah mewacanakan penerapan kebijakan pungutan terhadap ekspor sawit (Crude Palm Oil Supporting Fund/CSF) mulai April ini untuk mendukung pengembangan biodiesel di Indonesia. Dasar pungutan adalah Pasal 93 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dana pungutan ini akan dikembalikan ke produsen dalam bentuk subsidi bahan bakar nabati sebagai bentuk kompensasi mandatoris alokasi biodiesel sebesar 15% dalam kebijakan sawit yang telah diterapkan sebelumnya (B15). Pungutan ini mencapai 50 dolar AS/ton untuk minyak sawit mentah dan 30 dolar AS/ton untuk produk turunannya. Berdasarkan asumsi ekspor tahun 2014, proyeksi pungutan CSF mencapai 680 juta dolar AS atau sekitar Rp8 triliun pada tahun 2015, yang dialokasikan sebagian besar untuk pengembangan biodiesel. Kebijakan pungutan CSF ini merupakan suatu strategi yang tepat apabila didukung oleh kesiapan infrastruktur pengolahan biodiesel dengan teknologi yang memadai. Walaupun demikian, kebijakan ini menuai pro dan kontra karena berpotensi menurunkan daya beli petani sawit dan mengurangi penerimaan devisa negara dalam jangka pendek.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Keberadaan partai politik (parpol) merupakan salah satu indikator berjalannya mesin demokrasi. Namun demikian, banyaknya perbedaan kepentingan dalam parpol dapat membuat perpecahan internal partai. Keberadaan konflik internal partai sebenarnya telah diantisipasi dengan pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) yang mengamatkan mahkamah parpol untuk menyelesaikan semua sengketa parpol termasuk sengketa kepengurusan secara internal. Namun demikian, hingga saat ini pengaruh mahkamah partai untuk mengatasi konflik internal ternyata belum dapat maksimal. Oleh sebab itu, perlu keseriusan kader dan pengurus partai dalam menyelesaikan masalah internal parpol. Salah satunya dengan melakukan negosiasi demi kebaikan bersama.

Vol. VII / No. 6 - Maret 2015

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan bebas visa kunjungan singkat diharapkan akan meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata dan memperbaiki kinerja neraca jasa untuk penguatan nilai rupiah. Untuk mencapai hal tersebut, pelaksanaan kebijakan ini harus diiringi dengan perbaikan kondisi dalam negeri antara lain infrastruktur, fasilitas pendukung, stabilitas politik, keamanan, dan promosi. Oleh karena itu, kebijakan yang akan diberlakukan per 1 April 2015 memerlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Koordinasi yang kuat tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi kerugian bebas visa sehingga optimalisasi manfaat dari kebijakan ini dapat tercapai.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Dengan Doktrin Poros Maritimnya, Pemerintahan Jokowi ingin memperluas keterlibatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dengan mengintegrasikan samudera sebagai lingkungan strategis pelaksanaan politik luar negeri. Salah satu agenda aksinya adalah mendorong kerja sama komprehensif maritim di kawasan terutama melalui IORA. Untuk dapat mewujudkannya, Indonesia harus mampu mempengaruhi pelaksanaan agenda prioritas IORA agar lebih sesuai dengan agenda Poros Maritim Indonesia, terutama pada masa keketuaan Indonesia di IORA.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Keberadaan masyarakat adat masih belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Beberapa kementerian yang mengatur tentang masyarakat adat tetapi masing-masing memiliki definisi dan kebijakan yang berbeda-beda dan tidak selalu dapat menyentuh seluruh masyarakat adat. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesamaan persepsi tentang masyarakat adat dan tidak adanya acuan yang jelas bagaimana mengakui keberadaan masyarakat adat. Oleh karena itu, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang masuk dalam prolegnas 2014-2019 menjadi penting untuk segera dibahas untuk mengelola hal ini.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan wacana pemberian dana kepada parpol sebesar Rp. 1 triliun per tahun. Hal yang menarik adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan wacana itu belum pernah dibicarakan dalam Rapat Kabinet. Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan wacana itu meskipun masih kuatnya isu kemiskinan di Indonesia, wacana itu belum akan dapat diterapkan. Secara normatif, bagaimana pun wacana ini harus dipertimbangkan kembali, khususnya jika kita melihat spirit parpol yang tercantum di dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 dan landasan teoritik terkait definisi parpol itu sendiri. Pertanyaan besarnya adalah, apakah dana besar bagi parpol memang dapat diterapkan saat ini atau sebaiknya lebih baik dialihkan sasaranya kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Alternatif memberikan ruangan usaha bagi parpol yang lebih luas yang dapat dijadikan pertimbangan.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Upaya negara untuk melindungi hutan dari perusakan yang berdampak besar melalui UU P3H dalam implementasinya menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan munculnya kriminalisi atas perbuatan perusakan hutan yang dilakukan oleh perseorangan secara tidak terorganisasi. Larangan perusakan hutan berikut sanksi pidananya telah diatur sebelumnya dalam UU Kehutanan sehingga larangan itu bukan merupakan delik pidana baru. Kekhawatiran masyarakat tidak perlu terjadi jika penegak hukum bersikap cermat dan arif dalam menangani kasus tindak pidana perusakan hutan khususnya dalam mengkaji tindak pidana yang memiliki kriteria kegiatan yang terorganisasi sebagaimana ditentukan dalam UU P3H berikut pengecualiannya.

Vol. VII / No. 5 - Maret 2015

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Kenaikan harga beras merupakan fenomena ekonomi dalam mencapai keseimbangannya. Namun demikian, kenaikan yang tidak wajar perlu diwaspadai karena akan berdampak negatif terhadap daya beli dan konsumsi beras, khususnya masyarakat miskin. Di sisi lain kenaikan harga beras dapat menjadi sinyal positif bagi pedagang dan sekaligus insentif bagi petani dalam memproduksi padi. Oleh sebab itu peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras dalam jangka pendek dan panjang menjadi sangat krusial sehingga dapat memberikan benefit bagi semua pihak. Kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi keamanan penawaran beras menstimulasi kenaikan harga beras akhir-akhir ini. Bahkan mundurnya musim tanam dan wacana penghentian raskin dengan uang elektronik menambah besaran kenaikan harga beras dari hari ke hari.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Kejahatan narkoba lintas batas negara merupakan sebuah kejahatan transnasional yang memberikan ancaman terhadap negara dan masyarakat. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak lepas dari kejahatan transnasional ini. Tingkat kejahatan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan diikuti dengan jenis narkoba yang terus bervariasi dan modus operandi yang berubah-ubah. Indonesia telah menjadi negara target sindikat narkoba internasional. Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan hukuman mati terhadap kasus narkoba. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama di negara asal terpidana. Pemberlakuan hukuman mati terhadap kasus narkoba merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mampu menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat internasional melalui diplomasi anti-narkoba.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tindakan main hakim sendiri merupakan wujud dari kemarahan masyarakat terhadap maraknya kasus begal dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus tersebut sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan penegakan hukumnya. Salah satu strategi penanggulangan tindakan main hakim sendiri adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum tapi juga melanggar asas praduga tidak bersalah.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Hubungan politik DPRD-Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kental dengan ciri yang bersifat konflik. Perjalanan konflik ini sudah dimulai sejak sebelum dilantiknya Ahok sebagai Gubernur, yaitu ketika masih sebagai Wagub. Status DKI sebagai Ibukota negara seharusnya menjadi contoh yang baik dalam tata kelola pemda bagi daerah lain di Indonesia, termasuk soal hubungan DPRD-Kepala Daerah. Beranjak dari keperluan ini, perlu dikembangkan stabilitas pemda yang tidak lagi sekedar tergantung pada karakter personal kepemimpinan daerah tetapi lebih bergantung pada pola checks and balances secara tepat dengan pembatasan kekuasaan masing-masing lembaga dari model legislatif yang dikembangkan.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Bekerja merupakan hak setiap warga negara, termasuk bekerja di luar negeri. Oleh karena itu rencana penghentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor informal perlu diiringi dengan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri dan pembenahan mekanisme rekrutmen serta peningkatan kualitas calon TKI. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka dikhawatirkan jumlah TKI tidak berdokumen (ilegal) akan semakin bertambah, mengingat terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dan tingginya animo masyarakat untuk menjadi TKI. Dari sisi legislasi, DPR RI perlu mengakomodasi rencana penghentian pengiriman TKI sektor informal ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang telah menjadi RUU Prioritas Tahun 2015 dalam Program Legislasi Nasional.

Vol. VII / No. 4 - Februari 2015

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat acuan suku bunga (BI Rate) mendapat reaksi positif dari berbagai pihak. Dengan penurunan BI Rate sebesar 25 basis poin, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengalami kenaikan menjadi 14%-16%, dan laju peningkatan ekspansi kredit perbankan yang sempat melemah pada tahun lalu akan kembali membaik ke posisi 15%-17% pada tahun ini. BI memroyeksikan kalangan perbankan akan menurunkan tingkat suku bunga kredit dalam 3-6 bulan yang akan datang. Penurunan BI Rate ini juga berdampak positif pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan likuditas keuangan. Hal ini diharapkan juga akan menurunkan suku bunga KPR agar lebih menarik bagi pasar dan konsumen. Bagaimana pun, penurunan BI Rate ini juga memiliki dampak negatif, yaitu kemungkinan meningkatnya impor.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Presiden Jokowi menolak permohonan grasi dua terpidana mati berkewarganegarakan Australia atas kasus narkoba. Sebagai bentuk upaya melindungi warga negaranya di luar negeri, Pemerintah Australia masih berupaya mencegah eskekusi mati tersebut. Indonesia menghargai usaha Australia itu namun supremasi hukum Indonesia harus tetap dihormati. Jika nantinya eksekusi mati dilaksanakan, hubungan Indonesia dan Australia tidak akan menjadi keruh mengingat hubungan baik yang sudah terjalin antara kedua negara. Indonesia dan Australia dianggap sama-sama saling membutuhkan mengingat banyaknya kepentingan dan persoalan yang harus dihadapi secara bersama. Pasang surut yang dialami menjadi hal biasa dalam hubungan kedua negara.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan Budi Gunawan menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. Putusan tersebut juga membawa implikasi hukum, baik atas praktek hukum di Indonesia karena dapat menjadi preseden buruk bagi perkara sejenis, maupun atas status perkara yang disangkakan atas Budi Gunawan yang saat ini masih berada di tangan KPK. KPK dapat mengambil langkah untuk melakukan perbaikan dan membawa perkara ini ke proses pengadilan sehingga dapat dibuktikan melalui persidangan yang adil.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Salah satu masalah dalam penanggulangan kemiskinan bermuara pada rendahnya validitas data dan kurang jelasnya kriteria masyarakat miskin. Padahal untuk menghasilkan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang baik, terukur, dan terencana memerlukan kualitas data yang baik. Rendahnya validitas data berpengaruh terhadap ketepatan program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kajian dan mengevaluasi kriteria itu serta memperbarui jumlah angka kemiskinan sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih mudah dipetakan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tidak dimuatnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2015 telah mengecewakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Pemerintah Pusat dinilai tidak memperhatikan tuntutan masyarakat Papua meskipun dalam pandangan Pemerintah Pusat, kesejahteraan masyarakat Papua merupakan prioritas. Oleh karena itu, kebijakan affirmative action merupakan pilihan yang dianggap tepat saat ini. Namun demikian, dengan menggunakan model kebijakan yang demokratis, kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Papua selama ini yang dianggap kurang mendengarkan keinginan masyarakat Papua akan tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Vol. VII / No. 3 - Februari 2015

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Konflik antara dua lembaga penegak hukum, yaitu KPK dan Polri telah menguras banyak energi. Penyelesaian jangka panjang diperlukan agar konflik yang telah terjadi dua kali ini, tidak terjadi lagi. Keperluan evaluasi terhadap KPK harus dilakukan bukan untuk memperlemah tetapi sebaliknya mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu keberhasilan dan kegagalannya sehingga pada akhirnya dapat lebih memperkuat KPK. Peran DPR dalam penyelesaian kasus ini dalam jangka panjang adalah menyempurnakan UU KPK dan KUHAP agar tidak lagi terjadi tumpang tindihnya kewenangan dan memperjelas proses dan mekanisme penegakan hukum.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Presiden Jokowi menjadikan Malaysia sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan resminya ke sejumlah negara di ASEAN. Indonesia dan Malaysia berupaya menguatkan komitmen untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai area yang menjadi fokus bersama kedua negara, mulai dari penyelesaian sengketa perbatasan sampai isu pekerja migran. Kebijakan luar negeri bebas aktif yang bersifat pragmatis yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo diharapkan akan memperkuat kepentingan nasional Indonesia.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Aksi Jalanan Ichiro yang menyedot perhatian masyarakat akhir-akhir ini merupakan aksi main hakim sendiri di tengah-tengah kompleksitas permasalahan di jalan raya. Aksi jalanan itu memang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun demikian, cara yang ditempuh jelas-jelas melawan aturan sehingga aksi tersebut harus dihentikan dan semua persoalan jalan raya harus dikembalikan sesuai aturannya. DPR RI perlu terus mendorong pemerintah dalam rangka menciptakan kondisi yang aman di jalan raya.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Postur APBN-P tahun 2015 Pemerintahan Jokowi-JK membukukan belanja negara sebesar Rp1.994,9 triliun. Penerimaan pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.765,7 triliun. Dari jumlah ini, target perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.484,6 triiun. Penetapan target penerimaan perpajakan yang sangat tinggi tersebut membuat khawatir beberapa kalangan. Untuk mencapai target ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan upaya ekstra dalam penentuan strategi perpajakan. Selain itu, dukungan DPR RI juga sangat diperlukan untuk mendorong pencapaian target tersebut yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan politik anggaran dan regulasi.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Digitalisasi penyiaran semakin memperkuat pelaksanaan tugas RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Kesiapan RRI dan TVRI menghadapi digitalisasi penyiaran perlu dilandaskan pada dasar hukum yang jelas. Ketersediaan pemancar dengan teknologi digital, program siaran yang berkualitas dan dukungan anggaran yang memandai, menjadi faktor utama kesiapan RRI dan TVRI dalam melaksanakan digitalisasi penyiaran.

← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →