Info Singkat

Vol. VII / No. 3 - Februari 2015

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Konflik antara dua lembaga penegak hukum, yaitu KPK dan Polri telah menguras banyak energi. Penyelesaian jangka panjang diperlukan agar konflik yang telah terjadi dua kali ini, tidak terjadi lagi. Keperluan evaluasi terhadap KPK harus dilakukan bukan untuk memperlemah tetapi sebaliknya mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu keberhasilan dan kegagalannya sehingga pada akhirnya dapat lebih memperkuat KPK. Peran DPR dalam penyelesaian kasus ini dalam jangka panjang adalah menyempurnakan UU KPK dan KUHAP agar tidak lagi terjadi tumpang tindihnya kewenangan dan memperjelas proses dan mekanisme penegakan hukum.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Presiden Jokowi menjadikan Malaysia sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan resminya ke sejumlah negara di ASEAN. Indonesia dan Malaysia berupaya menguatkan komitmen untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai area yang menjadi fokus bersama kedua negara, mulai dari penyelesaian sengketa perbatasan sampai isu pekerja migran. Kebijakan luar negeri bebas aktif yang bersifat pragmatis yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo diharapkan akan memperkuat kepentingan nasional Indonesia.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Aksi Jalanan Ichiro yang menyedot perhatian masyarakat akhir-akhir ini merupakan aksi main hakim sendiri di tengah-tengah kompleksitas permasalahan di jalan raya. Aksi jalanan itu memang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun demikian, cara yang ditempuh jelas-jelas melawan aturan sehingga aksi tersebut harus dihentikan dan semua persoalan jalan raya harus dikembalikan sesuai aturannya. DPR RI perlu terus mendorong pemerintah dalam rangka menciptakan kondisi yang aman di jalan raya.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Postur APBN-P tahun 2015 Pemerintahan Jokowi-JK membukukan belanja negara sebesar Rp1.994,9 triliun. Penerimaan pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.765,7 triliun. Dari jumlah ini, target perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.484,6 triiun. Penetapan target penerimaan perpajakan yang sangat tinggi tersebut membuat khawatir beberapa kalangan. Untuk mencapai target ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan upaya ekstra dalam penentuan strategi perpajakan. Selain itu, dukungan DPR RI juga sangat diperlukan untuk mendorong pencapaian target tersebut yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan politik anggaran dan regulasi.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Digitalisasi penyiaran semakin memperkuat pelaksanaan tugas RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Kesiapan RRI dan TVRI menghadapi digitalisasi penyiaran perlu dilandaskan pada dasar hukum yang jelas. Ketersediaan pemancar dengan teknologi digital, program siaran yang berkualitas dan dukungan anggaran yang memandai, menjadi faktor utama kesiapan RRI dan TVRI dalam melaksanakan digitalisasi penyiaran.

Vol. VII / No. 2 - Januari 2015

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Abstrak:
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan politik hukum pidana mati yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Pidana mati tetap diakui sebagai kebijakan hukum (legal policy) di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek positifnya dari sisi kehidupan kemasyarakatan bangsa Indonesia serta daya tahan bangsa Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini bermanfaat untuk mengingatkan kepada semua pihak mengenai argumentasi tetap pentingnya penerapan pidana mati dalam sistem hukum positif. Namun demikian, tulisan ini tetap merekomendasikan agar penerapan pidana mati di Indonesia lebih disesuaikan dengan konvensi internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lebih selektif dalam penerapannya.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kemitraan Komprehensif Indonesia-AS disahkan pada tanggal 9 November 2010 oleh Presiden Amerika Serikat Barrack Obama dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Menyadari arti penting Indonesia bagi AS dan kepentingan nasional Indonesia terhadap AS, Presiden Joko Widodo mengupayakan penguatan kerja sama kemitraan ini, terutama bidang maritim. Pemerintah harus memastikan bahwa kerja sama ini harus berdasarkan kesetaraan dan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan DPR RI kiranya sangat diperlukan agar kerjasama ini bermanfaat besar bagi Indonesia.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah akhirnya menghentikan Kurikulum 2013 (K13) karena banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan, terutama terkait masih rendahnya kompetensi guru dan hambatan distribusi buku. Penghentian sementara K13 ini memberikan kesempatan untuk evaluasi dan pengembangan di masa mendatang. Untuk mempersiapkan guru dalam pelaksanaan K13 4 tahun mendatang, pemerintah perlu melaksanakan pelatihan yang komprehensif dan memadai bagi mereka. Dengan demikian, implementasi kebijakan kurikulum ini tidak hanya dipusatkan pada persiapan aspek administrasi tapi juga kompetensi dalam membawakan bahan ajar. Kebijakan ini tentu saja harus tetap dikawal DPR RI dengan cara mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi serta penyiapan yang matang sehingga kurikulum 2013 dapat diimplementasikan secara optimal.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Penerimaan migas sangat bergantung pada: (1) harga minyak mentah di pasar internasional, (2) lifting migas, dan (3) kurs rupiah terhadap dolar AS. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan produksi minyak mentah setiap tahunnya agar penerimaan migas tidak terus menurun. Pemerintah juga harus tetap menjaga stabilitas kurs rupiah supaya relatif tetap stabil dan tidak turun. Dalam kaitan dengan produksi, pemerintah perlu mereformulasi kebijakan pengelolaan migas terutama di sektor hulu (up-stream) sebagai upaya meningkatkan investasi di sektor hulu migas dan peningkatan kegiatan eksplorasi migas. Di samping itu, koordinasi antar-sektor perlu ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan kebijakan migas sebagai langkah untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dan ketahanan energi.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pernyataan Ketua KNKT bahwa berbagai berita muncul merugikan KNKT dalam RDP Komisi V (20/01/2014) mengingatkan kita tentang sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam pemberitaan terkait dengan Air Asia QZ8501. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga telah menjatuhkan sanksi terkait pemberitaan Air Asia QZ8501. Karena itu, Komisi I DPR RI perlu berperan dalam mendorong KPI dan Dewan Pers dalam mengawasi pemberitaan yang dilakukan media massa.

Vol. VII / No. 1 - Januari 2015

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 mengenai peninjauan kembali satu kali menimbulkan kontroversi karena Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/ PUU-XI/2013 memutuskan bahwa permohonan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali. MA menegaskan bahwa SEMA tidak melanggar Putusan MK karena MK mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sedangkan MA mengacu pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU tentang Mahkamah Agung. SEMA merupakan keputusan yang bersifat intern dan tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, sedangkan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, SEMA tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK. Timbulnya kontroversi terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 hendaknya dijadikan pertimbangan oleh masing-masing lembaga terkait untuk mengevaluasi keputusannya. Di samping itu, DPR dan Presiden perlu segera menindaklanjuti Putusan MK dengan merevisi UU No. 8 Tahun 1981 dan menyinkronkan ketentuan tersebut dalam revisi UU tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU tentang Mahkamah Agung.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah baru Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengabaikan perkembangan dinamis di kawasan dan tetap melihat pentingnya menjaga kemandirian dan kedaulatan nasional dari berbagai bentuk keterlibatan dan intervensi asing. Oleh karena itu, implementasi kebijakan luar negeri dan pertahanan pemerintah tidak akan mudah karena masih banyaknya kendala yang dihadapi. Kendala tersebut tidak muncul semata-mata dari kinerja politik luar negeri yang selama ini dinilai inward looking tetapi juga rentan terhadap keterlibatan asing sejak perencanaan kebijakannya.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 pada 28 Desember 2015 lalu menyita perhatian masyarakat. Proses pencarian korban dan badan pesawat dari waktu ke waktu pun tidak luput dari pemberitaan. Pemerintah dan pihak maskapai Air Asia turun secara langsung ke lokasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban dan keluarganya. Prosedur pengurusan asuransi sejauh ini juga telah dilakukan dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi keluarga korban. Guna mencegah terjadinya permasalahan terkait dengan pemberian asuransi tersebut, pengawasan dan perbaikan atas regulasi yang selama ini diterapkan sangat dibutuhkan.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kinerja ekonomi di tahun 2014 mengalami pelemahan sebagai dampak tekanan dari dalam maupun luar negeri. Capaian ekonomi makro hampir seluruhnya meleset, di mana pertumbuhan ekonomi hanya 5,1%, inflasi 8,36%, nilai tukar rata-rata Rp11.878 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan rata-rata 5,8%, harga minyak mentah Indonesia 97 dolar AS, dan lifting minyak 794 ribu barel per hari. Hanya capaian lifting gas yang mencapai target, yaitu sebesar 1,224 juta ribu barel setara minyak per hari. Realisasi penerimaan negara juga tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp1.537,2 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp1.635,4 triliun. Sementara itu, dari aspek belanja negara, capaian realisasi pengeluaran pemerintah sebesar 94%, yaitu sebesar Rp1.764,6 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp1.876,9 triliun.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diterbitkan Presiden SBY tepat pada tanggal diundangkannya UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu tanggal 2 Oktober 2014. Terbitnya Perppu tersebut didorong oleh adanya desakan masyarakat yang “menuntut” agar Pilkada tetap diselenggarakan secara langsung. Proses berikutnya dibahas di DPR yang keputusannya hanya 2 opsi, apakah diterima atau ditolak pada Masa Persidangan II Tahun 2014-2015 ini. Namun demikian, persoalannya tidak hanya sekadar diterima atau ditolak tetapi juga apakah memungkinkan bahwa hasilnya nanti dilakukan perbaikan terhadap isinya.

Vol. VI / No. 24 - Desember 2014

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebijakan penindakan secara tegas terhadap kapal asing ilegal, dan pembentukan Satgas Anti Illegal Fishing menjadi momentum yang tepat di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Tindakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal berdasarkan UU Perikanan, dan mekanisme dan prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menegakan hukum nasional dan membuat efek jera bagi pelanggar. Tindakan ini diyakini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Indonesia sangat rentan terhadap illegal fishing karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan dengan sumber daya ikan yang melimpah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas praktik ini adalah penenggelaman kapal nelayan asing yang digunakan untuk mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal ikan nelayan Vietnam ditenggelamkan pada tanggal 5 Desember 2014 di Perairan Tanjung Pedas, Kepulauan Anambas, kepulauan Riau. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat menimbulkan friksi dengan negara-negara asal kapal asing tersebut. Oleh karena itu, diplomasi yang tepat diperlukan agar hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut tetap berjalan baik.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Minuman keras (miras) oplosan tidak hanya berpengaruh negatif terhadap peminumnya namun juga berisiko terhadap orang lain sebagaimana orang yang berada di bawah pengaruh miras juga rentan melakukan berbagai tindak kejahatan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya miras oplosan mendorong timbulnya gaya hidup negatif ini. Pemerintah perlu lebih aktif dalam upaya menutup ruang gerak bagi produsen, pengedar dan pengguna miras oplosan. Dalam mendukung upaya pemerintah tersebut, DPR RI harus segera membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai payung hukum gerakan anti-miras di Indonesia.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Menjelang akhir tahun 2014, tepatnya pada bulan Desember, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan dikisaran rata-rata US$65,12/barel. Penurunan harga ini cukup signifikan, yaitu mencapai 37,81% dibandingkan dengan harga minyak mentah dunia pada tahun 2014 yang mencapai US$104,71/barel. Penurunan harga minyak mentah dunia ini ternyata diakibatkan oleh kelebihan pasokan dan adanya perebutan pangsa pasar. Terlepas dari itu, bagaimana pun, penurunan harga minyak mentah dunia ini dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi segala kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan dari penurunan harga ini.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Moratorium memiliki makna evaluasi diri dan introspeksi terhadap kinerja sumber daya aparatur pemerintah yang ada saat ini. Moratorium Penerimaan CPNS dilakukan dalam rangka penataan organisasi dan kepegawaian di Indonesia sejalan dengan proses reformasi birokrasi. Namun demikian, terkait rencana kebijakan tersebut dengan masih banyaknya permasalahan kepegawaian di Indonesia sebaiknya disikapi dengan hati-hati dan perencanaan yang matang.

Vol. VI / No. 23 - Desember 2014

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Penyimpangan anggaran yang masih tinggi dan indeks persepsi korupsi yang masih rendah menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan bersih masih rendah. Hal ini akan menurunkan daya saing ekonomi Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga yang memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan bukan hanya penindakan tetapi juga sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan serendah mungkin.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Musibah tenggelamnya kapal penangkap ikan Korea Selatan Oryong 501 pada tanggal 1 Desember 2014 di barat Laut Bering lepas pantai Chukotka, Rusia Timur menjadi perhatian pemerintah Indonesia, sebab dalam kapal tersebut terdapat 35 orang anak buah kapal (ABK) Indonesia. Tim SAR Korea Selatan, serta gabungan Rusia dan Amerika Serikat masih berupaya mencari ABK yang dilaporkan hilang di Selat Bering. Perlindungan terhadap ABK terus diupayakan pemerintah Indonesia dengan langkah ikut melakukan pencarian korban. Terjadinya musibah tersebut diharapkan menjadi perbaikan langkah pemerintah Indonesia untuk terus berupaya memberikan perlindungan bagi ABK luar negeri.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Kenaikan harga BBM bersubsidi telah memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Polemik ini semakin berkembang ketika DPR RI melalui Koalisi Merah Putih berniat mengajukan hak interpelasi. Pada dasarnya pengajuan hak interpelasi merupakan hal yang wajar dan sah untuk dilakukan. Namun demikian, mekanisme lain sebenarnya dapat dilakukan oleh DPR RI untuk meminta penjelasan Presiden terkait keputusan menaikkan harga BBM, yakni melalui hak bertanya. Hak bertanya dinilai sebagai langkah yang netral dibandingkan hak interpelasi yang memiliki unsur politis

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Uji Materi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuntut penghentian diskriminasi negara terhadap Perkawinan Beda Agama (PBA). Agama dan perkawinan tergolong urusan ranah privat. Oleh karena itu tokoh agama masih belum mengambil keputusan yang jelas mengenai penerimaan uji materi tersebut. Namun demikian, PBA tetap rentan menyebabkan masalah sosial di kemudian hari. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) tersebut hendaknya dipertahankan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua dan berhasil meraih 91 kursi di Parlemen. Namun demikian, sukses ini tidak dibarengi dengan semakin kuatnya konsolidasi internal partai. Kepengurusan Partai periode 2014-2019 terpecah menjadi dua kubu sehingga kedua kubu pun melakukan Munas yang berbeda. Pada awalnya Munas akan dilaksanakan pada Januari 2015, namun akhirnya Munas dimajukan menjadi November dan Desember 2014. Munas di Bali yang memilih kembali Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai ditolak Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar yang membuat Munas di Ancol. Untuk mengurangi potensi dampaknya terhadap kinerja DPR, konflik internal tersebut diharapkan dapat segera terselesaikan sehingga fungsi partai sebagai penyambung aspirasi konstituennya dapat terus terjaga.

Vol. VI / No. 22 - November 2014

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat telah mencapai titik temu untuk mengakhiri pertikaian setelah ditandatanganinya kesepakatan damai oleh mereka. Kesepakatan itu bersifat keperdataan. Namun demikian, ia mempunyai implikasi pada penyelengaraan negara oleh lembaga legislatif. Salah satu isi kesepakatan itu adalah perubahan atas UU MD3. Ini berarti telah terjadi politik hukum di lembaga legislatif dengan adanya perubahan ius constitutum dari undang-undang yang mengatur lembaga legislatif di Indonesia melalui revisi UU MD3. Revisi UU MD3 ini harus memperhatikan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam UU P3 dan Tata Tertib DPR RI. Seharusnya, proses perubahan UU MD3 ini dilakukan melalui Prolegnas. UU P3 dan Tata Tertib DPR RI memang memberikan kemungkinan suatu RUU di luar Prolegnas sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Konstitusi. Diperlukan komitmen kuat anggota DPR RI dan pemerintah untuk melakukan pembahasan Revisi UU MD3 mengingat kendala waktu yang dibatasi penyelesaian revisi itu paling lambat tanggal 5 Desember 2014.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sejumlah pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing kembali terjadi dalam beberapa waktu lalu. Insiden tersebut mengingatkan pemerintahan Jokowi bahwa kemampuan TNI AU dalam melakukan pengawasan wilayah udara perlu mendapat perhatian serius. Di sisi lain, Doktrin Poros Maritim pemerintahan Jokowi menempatkan pembangunan kekuatan pertahanan maritim sebagai prioritas. Dengan kondisi demikian, pemerintahan Jokowi harus memastikan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan maritim dijalankan tanpa mengabaikan kebutuhan peningkatan kemampuan TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Saran Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar Kementrian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah kembali mewajibkan upacara bendera di institusi pendidikan perlu dikaji kembali. Upacara bendera dianggap dapat membantu menumbuhkan nasionalisme yang mulai luntur pada generasi sekarang. Sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang meyakinkan hal tersebut. Melalui wawancara dan kajian kepustakaan, penulis menganalisa pelaksanaan upacara bendera di sekolah Indonesia selama ini. Sebuah pembelajaran dapat diambil dari negara yang mendapat rangking teratas di dunia dalam hal nasionalisme dan patriotisme rakyatnya, yaitu Amerika Serikat (AS). Di AS, aktivitas “Pledge of Allegiance” merupakan ikrar personal yang dilakukan setiap hari. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji upaya yang efektif dan efisien untuk menanamkan nasionalisme.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pasca-naiknya harga BBM bersubsidi, otoritas moneter juga mengumumkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) dari sebesar 25 basis poin (bps) ke level 7,75 persen. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca-kenaikan harga BBM ini tetap terkendali. Namun demikian, kebijakan ini juga akan memberikan sejumlah dampak lain seperti kredit macet akibat kenaikan suku bunga kredit perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan potensi menurunnya penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan utang luar negeri. Selain itu, kenaikan BI Rate ini juga akan memukul industri akibat naiknya harga BBM bersubsidi, upah buruh, dan tarif listrik.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tuntutan DPR RI akan dukungan keahlian yang semakin baik telah menimbulkan munculnya problematika terhadap keberadaan Tenaga Ahli (TA) di parlemen. Ada empat problematika besar yang dihadapi, yaitu soal jumlah, rekrutmen, manajemen kerja, dan kapasitas. Tulisan ini membahas satu per satu problematika tersebut. Agar tujuan dari hadirnya para TA DPR RI tercapai, yaitu membantu anggota DPR bekerja efektif, tulisan ini merekomendasikan agar pengaturan mengenai TA mengikuti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, TA DPR RI merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang jumlah kebutuhannya harus didasarkan kepada analisis beban kerja; rekrutmennya didasarkan pada objektivitas; manajemen kerja menjadi jelas; dan peningkatan kapasitas dapat terus dilakukan.

Vol. VI / No. 21 - November 2014

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Berkaca dari perjalanan penyusunan Prolegnas sejak kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2005 2009 dan RPJMN II 2010- 2014, Prolegnas masih dirasakan hanya sekedar “daftar” RUU yang ingin dibahas (wishlist) dan bukan program yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, arah kebijakan Prolegnas kali ini diharapkan dapat benar- benar sejalan dengan rencana pembangunan nasional Indonesia yang telah digariskan dalam RPJMN III 2015-2019 yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Keinginan Presiden Republik Indonesia yang baru terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia patut diapresiasi. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, potensi sumber daya alam yang besar dan letaknya yang strategis (berada di persilangan dua samudera, Hindia dan Pasifik), memang sudah seharusnya menjadi poros maritim. Untuk menuju ke arah sana, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia, diantaranya adalah dengan terlebih dahulu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan sejumlah kompetensi yang harus dipenuhi. Saat ini Indonesia baru berstatus sebagai negara kepulauan, setelah berlakunya UNCLOS 1982, dan sedang berupaya menjadi negara maritim.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Media sosial pada hakikatnya hadir dalam kehidupan manusia untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya berinteraksi dengan manusia lainnya. Namun, ibarat pedang bermata dua, kebebasan berekspresi yang disediakan media sosial justru menyeret pengguna untuk semakin impulsif dan tidak peka terhadap sesama. Kebebasan tersebut bahkan sering kali berujung pada tindakan hukum karena telah merugikan pihak lain. Bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia menyikapi dunia yang baru ini secara bijak dan bagaimana pula pemerintah menerapkan aturan main yang jelas merupakan tantangan tersendiri yang harus segera dicarikan solusinya dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat di masa yang akan datang.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Permasalahan subsidi BBM telah lama mengakar dalam sistem penganggaran negara. Beban subsidi BBM yang ditanggung APBN terus meningkat sehinggaruang fiskal untuk pembangunan semakin menyempit. Akibat jauhnya, penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi terus melambat. Dengan demikian, dampak subsidi BBM tidak sebanding dengan dampaknya akibat tidak tepat sasarannya kebijakan ini. Bahkan akibat disparitas harga BBM dalam negeri, BBM menjadi komoditas yang sangat rawan diselundupkan. Dengan demikian, melalui kebijakan pengurangan subsidi ini, pemerintah hendaknya memiliki perencanaan dan program untuk kebijakan alokasi anggaran yang lebih produktif dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Sejak pengambilan sumpah/janji sebagai anggota DPR RI tanggal 1 Oktober 2014 lalu, DPR belum melakukan kegiatannya. Padahal DPR RI memiliki kewajiban konstitusional dalam ranah legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR RI terbelah ke dalam dua kelompok besar sebagai kelanjutan persaingan politik pasca-pilpres 2014 dengan implikasi semakin tajamnya fragmentasi antar-kekuatan politik. Kondisi ini merupakan implikasi dari konstruksi budaya politik melalui politik legislasi (UU MD3) yang dibangun di tingkat nasional dan kini juga merambah ke daerah secara kasuistik. Untuk itu sepatutnya model demokrasi konsensus harus dikonsolidasikan sebagai upaya pembenahan pola kerja DPR RI sekaligus dalam membangun pola relasi DPR RI-Pemerintah.

Vol. VI / No. 20 - Oktober 2014

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Kedua Perppu ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan yang berikut, yaitu Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015. DPR diuji dalam penetapan Perppu yang nilai politisnya sangat tinggi ini menjadi UU sesuai dengan rambu-rambu konstitusional.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Delegasi DPR RI telah tiga kali mengalami kekalahan dalam pemilihan Presiden IPU. Kekalahan terakhir kali terjadi pada SU ke-131 pada 17 Oktober 2014 di Jenewa, Swiss. Kejadian ini mengulangi SU ke-125 tahun 2011 di Bern dan ke-118 di Jenewa, dan luput dari upaya untuk mempelajari sumber masalah dan menemukan solusi untuk tidak mengulanginya di masa depan. Esai ini menganalisis penyebab kekalahan dari berbagai perspektif ilmiah objektif, yang bersifat saling melengkapi. Diharapkan, dengan antisipasi masalah di lapangan dan persiapan yang lebih baik, momentum yang mendukung dapat diciptakan, sekaligus dapat memenangkan kandidat dari delegasi parlemen Indonesia.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Musim kemarau panjang mengakibatkan bencana kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai mengalami krisis air bersih. Sebagai bagian dari barang publik (public goods) yang ketersediaannya bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin oleh negara, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam rangka menghindari persaingan terbuka dan langsung terhadap jenis barang ini. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kalangan masyarakat rentan dan termarginalkan dalam mengakses pelayanan penyediaan air bersih. Intervensi pemerintah yang dimaksud salah satunya berupa serangkaian kebijakan sosial yang memandang air bukan sebagai komoditas atau barang yang diperdagangkan tetapi sebagai barang publik yang merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Pembangunan dan pengembangan sektor maritim menjadi salah satu visi dan misi utama pemerintahan Jokowi. Dengan potensinya yang sangat besar, keberhasilan mewujudkan sektor maritim yang bernilai ekonomi tinggi akan berpengaruh positif terhadap pemerataan ekonomi. Dibutuhkan banyak upaya untuk dapat mewujudkan sektor maritim yang handal yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya maksimal dan melakukannya secara terencana, sistematis, dan terukur agar pembangunan dan pengembangan ekonomi maritim ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Kabinet Presiden Jokowi telah terbentuk. Secara konstitusional, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden tetapi dalam prakteknya tidak terlalu mudah bagi Presiden Jokowi untuk menggunakan hak tersebut. Begitu banyak faktor politis dan “tarik-ulur” yang harus dipertimbangkan. Presiden Jokowi akhirnya tetap mempertahankan jumlah Kementerian sebelumnya, yaitu 34 Kementerian, tetapi melakukan perombakan dari sisi penamaan dan pengelompokan Kementerian. Dalam Surat Laporan perubahan nomenklatur Kementerian kepada DPR RI belum dilengkapi dengan alasan yang jelas dan tegas terkait perubahan nomenklatur Kementerian tersebut. Hal ini berpotensi dapat mengurangi tingkat kepercayaan DPR RI atas niat baik presiden untuk mengefisienkan dan mengefektifkan struktur, dan kinerja kabinetnya.

Vol. III / No. 10 - Mei 2011

Penulis:

Abstrak:


Vol. III / No. 10 - Mei 2011

Penulis:

Abstrak:


← Sebelumnya 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Selanjutnya →