Info Singkat

Vol. VII / No. 19 - Oktober 2015

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penyidikan anggota DPR dengan mengganti izin MKD dengan izin Presiden menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. MK dinilai telah merumuskan sebuah putusan yang tidak diminta oleh pemohonnya, karena yang dimohonkan adalah agar persetujuan tertulis MKD terkait dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan pasal tersebut bertentangan namun dengan tambahan sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Putusan MK yang bersifat ultra petita menimbulkan kesan bahwa MK sudah bukan lagi merupakan negative legislator melainkan positive legislator. Di sisi lain, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, bagaimana pun keputusan itu harus ditaati oleh semua pihak.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Tragedi Mina yang menelan korban jiwa lebih dari 1000 jemaah haji telah menjadi keprihatinan dunia. Di pihak jamaah haji Indonesia tercatat lebih dari 100 orang menjadi korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Muncul keinginan untuk penyelidikan independen dengan melibatkan negara-negara yang jamaahnya menjadi korban untuk mencari kebenaran tentang penyebab kejadian sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menempuh kebijakan investigasi tertutup. Arab Saudi menolak intervensi investigasi tragedi Mina dan meminta semua pihak bersabar menunggu hasil investigasi.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Insiden Mina yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M dapat disebabkan karena faktor penyelenggara ibadah haji dan jemaah haji itu sendiri. Penyelenggara ibadah haji dipandang kurang siap dan abai terhadap keselamatan jemaah haji, sementara jemaah haji terlihat kurang disiplin terhadap waktu dan jadwal pelaksanaan lontar jumrah. Belajar dari insiden itu, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kompetensi petugas dan kompetensi jemaah haji, terutama kompetensi mereka tentang fikih haji. Dalam kaitan itu pemerintah seyogyanya menata ulang perekrutan petugas dan pembimbing haji, di samping upaya perbaikan prosedur pelaksanaan pembinaan jemaah haji secara umum.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya-upaya stabilisasi fiskal maupun moneter. Untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II pada tanggal 29 September 2015. Paket tersebut ditekankan pada upaya meningkatkan investasi, berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dari sisi moneter, sejalan dengan paket kebijakan tersebut, BI juga mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian dan nilai tukar.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Keanggotaan DPR periode 2014-2019 telah menyelesaikan setahun masa baktinya. Masih banyak catatan penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kinerja DPR periode 2014-2019 di satu tahun masa baktinya. DPR perlu melakukan instropeksi diri dengan melakukan reformasi terkait dengan penguatan kelembagaan dewan, sistem pendukung dan kemandirian lembaga legislatif. Catatan perjalanan setahun DPR RI periode 2014-2019, sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat di tahun-tahun berikutnya

Vol. VII / No. 18 - September 2015

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Ditinjau dari sudut ketatanegaraan, proses seleksi Pimpinan KPK di DPR merupakan implementasi dari hak ‘right to confirm’ (keikutsertaan dalam pengangkatan pejabat publik) yang dimiliki oleh DPR. Hak ini dilakukan dalam kerangka perimbangan kekuasaan (checks and balances) yang menjadi semangat perubahan UUD 1945. Sebagai suatu proses politik di sebuah lembaga politik, terpilihnya seorang calon karena akseptabilitas politik tidak perlu dipermasalahkan sepanjang dalam proses tersebut tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Setelah melalui perdebatan panjang dan memicu protes besar, rancangan undang- undang untuk memperluas peran militer Jepang telah disetujui Majelis Tinggi. Peran militer Jepang yang lebih luas akan mempengaruhi perimbangan kekuatan di kawasan. Kekuatan-kekuatan utama di kawasan akan melakukan penyesuaian strategis untuk merespons perkembangan ini. Indonesia juga harus mengantisipasi perubahan perimbangan tersebut, dan mencari peluang untuk memperoleh keuntungan darinya.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun di sejumlah daerah menyisakan kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat terutama kelompok berisiko seperti ibu hamil, balita, anak-anak dan lansia. Kabut asap mengandung komponen partikel halus dan berbagai gas seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan ozon. Dalam batasan tertentu, apabila komponen tersebut terhirup, dapat menyebabkan berbagai penyakit saluran pernapasan hingga menelan korban jiwa. Ketika bencana kabut asap kembali terjadi, pemerintah ternyata belum menggerakkan sistem kesehatan secara optimal sehingga penanganannya kerap lebih bersifat reaktif daripada pengoptimalan upaya promotif dan preventif terlebih dahulu.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Pemerintah telah meluncurkan program penyelamatan ekonomi tahap I. Saat ini 31 deregulasi peraturan dari total keseluruhan 134 daftar peraturan yang termasuk dalam paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kinerja perekonomian nasional telah selesai dibahas. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing industri dan mendorong masuknya investasi sehingga lebih mampu menggerakkan perekonomian. Sinyal positif membaiknya industri dalam negeri juga telah ditunjukkan dengan meningkatnya impor bahan baku/penolong. Dengan dukungan belanja pemerintah, baik belanja aparatur ataupun belanja modal yang biasanya meningkat di semester kedua, deregulasi peraturan sebagai bagian penting program penyelamatan ini diharapkan menjadi salah satu jalan keluar bagi penguatan industri dalam negeri yang saat ini tengah mengalami tekanan berat.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Reformasi DPR membutuhkan keberadaan dukungan strategi komunikasi yang mencakup strategi komunikasi publik dan strategi komunikasi internal DPR. Strategi komunikasi tersebut meliputi empat fase yaitu: fase formative research, strategy, tactics dan evaluative research. Keempat fase tersebut dilakukan secara cepat dan terus menerus sehingga diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Vol. VII / No. 17 - September 2015

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Abstrak:
Kebakaran hutan, lahan dan polusi asap merupakan bentuk bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian dalam bentuk kerusakan pada harta benda dan lingkungan, juga terganggunya kesehatan masyarakat, bahkan kerugian yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penanggulangan pembakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadapnya. Instrumen hukum baik internasional maupun nasional terkait dengan pembakaran hutan dan lahan yang berlaku di Indonesia telah cukup banyak. Namun, penegakan hukum yang ada belum juga dapat mengatasi permasalahan pembakaran hutan dan lahan yang berulangkali terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegakan hukum baik secara pidana, perdata, maupun administrasi terhadap pelaku pembakaran individu maupun korporasi. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kelembagaan yang berwenang dalam penanggulangan pembakaran hutan dan lahan, memberikan pemahaman terhadap masyarakat, serta melakukan upaya untuk mengubah budaya masyarakat dalam pembukaan lahan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa membakar.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Uni Eropa (UE) sedang menghadapi krisis keimigrasian terbesar sejak Perang Dunia II dengan meningkatnya gelombang pencari suaka Suriah ke Benua Eropa. Mayoritas pemerintah di negara-negara Eropa berupaya menutup negaranya dari serbuan para pencari suaka. Tidak sekedar menjadi masalah pelik, krisis pencari suaka di Eropa juga menimbulkan gesekan di antara negara anggota UE. Setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Banyak aturan UE tentang proses suaka tidak dilaksanakan. Sistem bebas visa antar-negara Eropa yang pernah dibangggakan Eropa mulai dipertanyakan.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Salah satu tuntutan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam unjuk rasa 1 September 2015 lalu adalah penolakan atas tenaga kerja asing (TKA). Kehadiran TKA di tengah-tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong adanya anggapan bahwa pemerintah tidak melindungi sumber daya domestik. Adanya pandangan stereotype bahwa tenaga kerja lokal tidak cukup kompeten sehingga mereka sering tidak dihargai dengan semestinya. mereka yang tidak cukup atau tidak terlegitimasi yang membuat TKI tersingkirkan dalam bursa tenaga kerja lokal. Untuk menghadapi MEA tahun pemerintah harus segera mempersiapkan TKI yang siap pakai, handal, dan mampu bersaing. Pemerintah perlu melansir kebijakan perburuhan yang semakin melibatkan berbagai kementerian terkait secara aktif dan pola kerja Kemnaker yang proaktif dalam upaya peningkatan kompetensi sekaligus sertifikasi profesi, serta perubahan budaya tenaga kerja secara umum

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Tekanan terhadap rupiah masih berlanjut. Nilai tukar rupiah kembali melorot mencapai Rp14.234 per dolar AS dan sentimen negatif pasar uang ini juga berimbas pada pasar modal yang juga melemah di mana secara mingguan bursa ditutup pada level 4.446,2. Selain tekanan terhadap rupiah dan melemahnya pasar modal, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terburuk sejak tahun 2009. Persoalan mendasar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif tidak berkelanjutan, bahkan cenderung melemah, adalah meredupnya derap industrialisasi. Fenomena ini harus cepat ditanggulangi agar tidak berdampak pada investasi yang berpengaruh sangat signifikan pada kelanjutan pembangunan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mempercepat penyusunan empat paket kebijakan stimulus perekonomian Indonesia. Keempat paket itu ialah kebijakan fiskal, kebijakan deregulasi investasi, kebijakan energi, dan kebijakan pangan.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Sampai saat ini sekitar 60% dana desa baru dapat disalurkan dalam rangka percepatan pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian desa. Permasalahannya bermuara pada ketatnya persyaratan, rumitnya birokrasi, dan lamanya proses verifikasi terhadap 74.093 desa di seluruh Indonesia. Meskipun setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu hal penting bahwa kondisi sebagian besar desa masih berada dalam kondisi tertinggal. Oleh karena itu, akselerasi penyaluran dana tersebut diperlukan dan disertai adanya kepastian tata cara penyaluran dan penggunaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Mekanisme perencanaan dan alokasi dana tersebut sangat diperlukan saat ini melalui rencana penerbitan SKB tiga menteri terkait. Hal lain, pengawasan baik teknis oleh instansi terkait maupun politis yang dilakukan Komisi II DPR juga tidak kalah pentingnya agar implementasinya sesuai tujuan.

Vol. VII / No. 16 - Agustus 2015

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemeriksaan terhadap masalah dwelling time dan perizinan di Pelabuhan Tanjung Priok berujung pada terbongkarnya praktek suap dan gratifikasi. Penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu pejabat dan tenaga honorer dari Kemendag, dan pengusaha. Mereka diduga menerima gratifikasi, suap, dan melakukan pemerasan dalam permainan dwelling time. Suap dan gratifikasi sulit dibedakan. Gratifikasi kadang-kadang dianggap sebagai suap khususnya pada pegawai negeri, pejabat, dan penyelenggara negara. Penyidik harus memahami unsur-unsur dalam tindak pidana suap dan gratifikasi, serta mengusut kasus ini secara tuntas. Pemerintah juga harus membenahi sistem untuk memangkas waktu bongkar muat dan perizinan yang diharapkan dapat memangkas biaya produksi. DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap penyelesaian masalah ini.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Parlemen Asia telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Agustus lalu di Jakarta. Sidang yang bertema Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity tersebut berhasil mengesahkan 5 draf resolusi yang selanjutkan akan dibahas dalam sidang pleno APA di Kamboja akhir tahun ini. Pengesahan tersebut memperkuat tonggak komitmen politik parlemen negara-negara di kawasan Asia untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan ekonomi bersama ke depan.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Tahun 2015 diagendakan menjadi salah satu momentum penting dalam pengelolaan isu perubahan iklim global karena tahun ini merupakan tenggat waktu terakhir pencapaian kesepakatan penurunan emisi bersama berdasarkan kesepakatan sebelumnya. The Conference of Parties (COP) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-21 yang akan diselenggarakan di Paris, 30 November - 11 Desember diharapkan melahirkan sebuah protokol baru atau kerangka perjanjian yang mengikat semua negara secara hukum dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara global. Pertemuan ini diharapkan dapat menuntaskan semua selisih pendapat antara negara-negara maju dan berkembang dalam upaya penurunan emisi GRK. Bagaimana persiapan Indonesia menghadapi perhelatan besar ini? Hal ini penting diupayakan mengingat hasil negosiasi dalam forum UNFCCC berimplikasi secara langsung kepada Indonesia yang tergolong rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kabinet Kerja Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Untuk mencapai rencana kerja tersebut, pemerintah telah menyusun RAPBN tahun 2016 dan menetapkan 7 (tujuh) indikator utama sebagai asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, inflasi 4,7%, dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS. Ketersediaan infrastruktur yang memadai secara kualitas maupun kuantitas merupakan faktor utama untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, kebutuhan akan infrastruktur tersebut memerlukan anggaran yang besar. Karena itu, salah satu model pengadaan infrastruktur yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah adalah dengan peningkatan partisipasi pihak swasta.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Perombakan atau reshuffle kabinet telah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dalam Keputusan Presiden RI bernomor 79/P/2015, terdapat 6 anggota Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK yang diganti oleh Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, keputusan reshuffle kabinet adalah untuk memperkuat kinerja pemerintah dalam rangka percepatan implementasi program aksi pembangunan nasional. Melalui reshuffle kabinet ini, diharapkan dapat memberikan perubahan pada kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. Untuk itu, pekerjaan selanjutnya menyangkut keperluan monitoring dan evaluasi kinerja kabinet secara berkala.

Vol. VII / No. 15 - Agustus 2015

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan proses seleksi hakim agung perlu diselesaikan tanpa harus menimbulkan benturan di antara kedua lembaga tersebut. Hubungan kedua lembaga tersebut bukan untuk menerapkan prinsip check and balances, melainkan harus dipandang sebagai kesatuan dalam satu kekuasaan yang sama, yakni kekuasaan kehakiman. Meskipun UUD Tahun 1945 tidak menyebutkan KY sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, KY berperan sebagai mitra MA dalam menjaga keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan sangat dibutuhkan. Revisi UU Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menghindari interpretasi yang berbeda antara KY dan MA, agar kedua lembaga negara tersebut mempunyai batasan kewenangan masing-masing sehingga tidak tumpang-tindih.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tercapainya kesepakatan nuklir Iran disambut pro dan kontra. Pihak penentang berupaya menggunaan hak veto di Kongres (Senat) AS dan PBB. Sedangkan pihak pendukung meyakini kemampuan Pentagon untuk mencegah pelanggaran Iran dengan memberikan sanksi militer dan embargo ekonomi lebih berat. Walaupun hasil yang telah dicapai dinilai sebagai “bad deal”, Pemerintahan Obama melihatnya sebagai langkah maju untuk bisa mengontrol secara transparan dan mengendalikan hasrat Iran secara terarah dalam mengembangkan kemampuan nuklirnya untuk kepentingan pembangunan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Hampir setiap awal tahun ajaran baru, praktik bullying menjadi isu di dalam kegiatan orientasi siswa baru, yang sekarang bernama Masa Orientas Peserta Didik Baru (MOPDB). Hingga kini, tindak kekerasan yang dilakukan siswa senior terhadap siswa junior masih terlihat, baik yang berupa fisik, verbal, maupun nonverbal. Untuk mencegah praktek ini terjadi kembali, pemerintah telah melakukan upaya, di antaranya adalah menetapkan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 disertai Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015. Upaya untuk melibatkan semua pihak telah terlihat namun untuk mengoptimalisasi pelaksanaan kegiatan orientasi, pengawasan tetap diperlukan.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah terus menguat dalam setahun terakhir. Fakta tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Secara eksternal, mata uang rupiah dapat terus menurun seiring dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Rate) yang akan terjadi secara bertahap, yaitu di bulan September dan tahun depan. Sejumlah langkah harus segera dilakukan, yaitu merevisi aturan BI mengenai devisa hasil ekspor, memperbaiki neraca transaksi berjalan, dan mendorong pertumbuhan sektor riil, memperbaiki koordinasi antar-lembaga pemerintahan, menambah pasokan dolar AS, dan menegakkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bagi DPR, tindakan yang perlu dilakukan adalah mengawasi kebijakan moneter dan fiskal yang memengaruhi nilai tukar rupiah.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pilkada serentak tahun 2015 mengalami kendala teknis. Di beberapa daerah tercatat hanya ada satu pasangan calon. Awalnya, ada 11 kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal. Bahkan, ada daerah yang sama sekali tidak mengajukan pasangan calon kepala daerah. Setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran, jumlahnya berkurang menjadi hanya di 7 daerah. Persoalan muncul ketika UU tentang Pilkada saat ini belum mencantumkan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan bila terjadi fenomena calon tunggal. Mengingat waktu pentahapan pilkada serentak itu terus berjalan, Pemerintah, DPR RI, dan KPU serta Bawaslu perlu duduk bersama untuk mencarikan solusinya. Alternatif-alternatif yang ada menyangkut penerbitan sebuah Perppu, perpanjangan masa pendaftaran, dan merevisi UU tentang Pilkada. Akhirnya, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU memperpanjang masa pendaftaran calon untuk menghindari penundaan pelaksanaan Pilkada serentak hingga tahun 2017. Kasus ini menunjukkan dua sisi kelemahan yang harus segera diperbaiki, yaitu masalah pengkaderan di tubuh partai politik dan masalah substansi UU tentang Pilkada yang harus segera diperbaiki.

Vol. VII / No. 14 - Juli 2015

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 telah menyatakan Pasal 7 huruf r UU Pilkada beserta penjelasan inkonstitusional dan conditionally constitution atas ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Putusan ini menimbulkan polemik terkait dengan pembatalan tentang pembatasan konflik kepentingan keluarga petahana dalam UU Pilkada yang dikhawatirkan dapat membentuk dinasti politik. Namun, Putusan MK ini harus dihormati dan diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. DPR RI dapat berperan lebih optimal dalam hal ini melalui revisi UU Pilkada dan melakukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Di bawah Perdana Menteri Alexis Tsipras, Yunani berusaha mendapatkan utang baru dari negara-negara zona Euro tanpa disertai dengan persyaratan ketat yang hanya akan membuat perekonomian negara itu semakin hancur. Dukungan yang diperoleh melalui referendum tanggal 6 Juni 2015, belum cukup bagi Tsipras untuk membawa keluar negaranya dari intervensi negara-neagra zona Euro. Rakyat Yunani tetap harus menerima persyaratan pinjaman jika tetap ingin berada dalam zona Euro.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Berdasarkan posisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Indonesia berpotensial mengalami bencana alam dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem penanganan pengungsi yang komprehensif dan efektif, terutama untuk pengungsi perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan (vulnerable). Dengan penyelenggaraan sistem tersebut, kebutuhkan penanganan khusus dan keberpihakan terhadap permasalahan dan kebutuhan mereka akan lebih dapat dikelola dengan baik.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Permasalahan perumahan dan pemukiman rakyat di Indonesia semakin serius dan kritis. Tingginya backlog yang mencapai 15 juta unit menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pemerintah harus hadir dalam mengatasi masalah ini. Salah satu penyebab tingginya angka backlog ini adalah rendahnya anggaran dan pembiayaan sektor perumahan dari pemerintah maupun swasta. Pemerintah telah menyiapkan anggaran pada tahun 2016 untuk menjawab arah kebijakan dan target-target strategis yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015- 2019 untuk sektor perumahan. Selain itu, skema pembiayaan melalui KPR FLPP dan SSB diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembiayaan perumahan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah memuat temuan yang mengisyaratkan bahwa KPU belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan pilkada serentak 2015. Beberapa daerah juga dinilai sama dalam menghadapi Pilkada 2015. Sebaliknya, pemerintah dan KPU justru menyatakan telah siap untuk melaksanakan pilkada serentak tersebut walaupun masih ada beberapa kendala. Oleh sebab itu, untuk tetap melaksanakan pilkada 2015 diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait dalam mensukseskan penyelenggaraannya.

Vol. VII / No. 13 - Juli 2015

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Pengaturan yang terkait dengan penyadapan dalam UU KPK saat ini hanya sebatas pemberian wewenang bagi KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanisme penyadapan belum ada aturannya sama sekali. Tiga Putusan Mahkamah Konstiusi pada tahun 2003, 2006, dan 2010 merupakan dasar yang kuat terkait urgensi pembenahan pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk dalam hal ini pembenahan aturan penyadapan KPK. Pembenahan aturan mengenai syarat dan tata cara penyadapan penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi seseorang.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Tiga serangan terorisme telah terjadi di Tunisia, Kuwait dan Perancis pada tanggal 26 Juni 2015. Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengaku berada di balik serangan tersebut. Serangan ini kembali menunjukkan bahwa ancaman teror ISIS semakin tidak mengenal batas wilayah. Serangan tersebut menimbulkan banyak korban sipil sehingga menuai reaksi keras masyarakat internasional. Indonesia mengecam aksi kekerasan tersebut dan mendukung kerja sama internasional dalam memerangi terorisme.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Fenomena cuaca El Nino, yang salah satunya ditandai dengan musim kemarau yang panjang, diperkirakan melanda Indonesia mulai Juni-November 2015. Dampak dari kemarau yang panjang ini di antaranya adalah gagal panen bagi para petani dan berkurangnya hasil tangkapan ikan bagi para nelayan. Perlu strategi yang tepat dalam mengantisipasi hal ini agar fenomena cuaca El Nino tidak berdampak pada ketahanan pangan. Pada sektor pertanian, ketersediaan pasokan air bagi irigasi menjadi perhatian utama selain penyesuaian pola tanam yang perlu mengadaptasi pergeseran musim. Sedangkan pada sektor perikanan, penyediaan sistem informasi kelautan yang terpadu dan dapat diakses oleh nelayan merupakan upaya adaptasi yang dapat dilakukan.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Krisis ekonomi yang dialami Yunani dikarenakan kegagalan negara itu membayar utang (default) yang jatuh tempo pada 30 Juni 2015 pada International Monetary Fund (IMF), sebesar 1,5 miliar euro. Akibatnya, Yunani bangkrut dan saat ini hidup dari sisa uang pinjaman. Di saat yang sama Indonesia mengalami turbulensi ekonomi. Namun demikian, karena Indonesia memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik, dilihat dari utang luar negeri, tingkat inflasi, dan tren penguatan rupiah, potensi pengaruhnya terhadap turbulensi ekonomi secara nasional sangat kecil.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Isu politik reshuffle kabinet tampaknya selalu menjadi faktor penekan bagi setiap Presiden terpilih dalam ketika menjalankan pemerintahannya. Ruang keterlibatan publik yang luas dalam menyokong kesuksesan setiap pasangan capres dan cawapres, bahkan lintas partai dan organisasi non-kepartaian, memaksa presiden terpilih mempertimbangkan untuk mengakomodasi banyak kalangan dalam tahap proses penyusunan dan pengoperasian mesin kabinet, hingga ketika memasuki tahap evaluasi atas capaian kinerjanya. Tuntutan yang sedemikian tinggi menyebabkan pertimbangan atas penguatan basis politik partai sebagai seleksi kader calon pemimpin dan penuntasan agenda RUU tentang kepresidenan menjadi semakin penting bagi substansi penguatan sistem presidensial.

Vol. VII / No. 12 - Juni 2015

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menetapkan 1 Juli 2015 sebagai awal penyelengaraan 4 program jaminan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai pertengahan Juni 2015, peraturan pelaksana yang akan menunjang penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut belum juga diundangkan. Tidak adanya peraturan pelaksana akan bermuara pada kekosongan hukum sedangkan keterlambatan penetapan peraturan pelaksana akan membatasi sosialisasi terhadap UU. Akibatnya, penetapan peraturan pelaksana dari BPJS Ketenangakerjaan pada akhirnya jelas akan menimbulkan permasalahan secara hukum. DPR sebagai lembaga legislatif perlu menekan pemerintah supaya segera penetapkan peraturan pelaksana dan mengawasi proses sosialisasinya.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Masalah pengungsi yang jumlahnya terus meningkat menjadi perhatian dunia. Di saat negara-negara berkembang terus menerima beban limpahan pengungsi yang masuk secara illegal ke negara mereka, mayoritas pemerintah di negara-negara maju justru berupaya menutup diri dari serbuan pengungsi ini. Australia ditengarai melakukan penyuapan kepada awak kapal sindikat penyelundupan manusia ke negaranya dan mengarahkan kembali kapal pencari suaka tersebut ke Indonesia. Isu ini menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia maupun di Parlemen Australia sendiri, tetapi juga secara internasional.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kasus penelantaran, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan terhadap anak justru dilakukan oleh orang terdekat mereka, seperti yang terjadi pada Angeline di Bali. Peristiwa ini mengindikasikan kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap gejala penelantaran dan penyiksaan dalam keluarga korban. Buruknya perlakuan terhadap anak angkat (adopsi) ini mengingatkan Pemerintah dan masyarakat untuk menindak pelanggaran pelaksanaan prosedur adopsi. Untuk memastikan perlindungan terhadap anak angkat, bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Penyadaran akan pentingnya kesiapan mental dan materi bagi pasangan muda dalam hal memiliki anak tentunya menjadi penting untuk mencegah maraknya proses adopsi nonprosedural yang tidak sedikit berujung pada kasus penelantaran anak.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Di tengah-tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini, kinerja ekspor produk Indonesia ternyata belum bisa bergerak naik. Perlambatan ekonomi telah memukul permintaan komoditas ekspor dari sejumlah negara mitra dagang Indonesia selama lima bulan pertama 2015. Kendati pun mencatat surplus selama lima bulan berturut-turut sepanjang 2015, kinerja ekspor Indonesia justru dianggap mengkhawatirkan. Penurunan kinerja ekspor Indonesia selama periode itu mencapai 15,24% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014. Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 21,40 persen. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pasokan bahan baku yang pada akhirnya produksi pun akan menurun bila berlangsung terus menerus. Akibat berikutnya mencakup rendahnya utilitas pasar dan semakin banyaknya PHK.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan atau Dana Aspirasi DPR RI merupakan salah satu kebijakan yang telah dituangkan dalam Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perjalanannya, kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra. Dalam perspektif kebijakan publik, munculnya penolakan terhadap suatu kebijakan dapat disebabkan oleh formulasi kebijakan yang tidak tepat. Dalam kasus Dana Aspirasi, formulasi kebijakan dinilai mengikuti model kelembagaan atau model elit karena hanya melibatkan DPR dan Pemerintah. Ke depan, kebijakan yang dibuat di DPR, sekalipun mengatur internal DPR tetap harus melibatkan masyarakat. Formulasi kebijakan juga harus dibuat dengan waktu yang memadai untuk mendengar pihak-pihak yang keberatan dan mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang disampaikan agar dicapai kesepakatan bersama yang selanjutnya dituangkan dalam produk kebijakan, seperti undang-undang.

Vol. VII / No. 11 - Juni 2015

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Putusan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo dikabulkan sebagian oleh PN Jaksel. Hal tersebut kemudian membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi keberatan pajak PT BCA. Putusan tersebut, membawa implikasi bagi KPK selaku pihak tergugat karena salah satu pertimbangan dalam Amar Putusan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan penyidik KPK yang tidak sah. Hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap kewenangan KPK dalam menjalankan kewenangnnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Tiongkok telah menegaskan akan memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Laut Tiongkok Selatan jika muncul ancaman terhadap keamanan maritim dan udaranya. Keberadaan pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly akan meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk memberlakukan zona pertahanan udara. Pendekatan militer untuk menekan Tiongkok terbukti sangat beresiko, sehingga perlu dipertimbangkan suatu pendekatan alternatif nonmiliter.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Sebagai olahraga yang paling digemari di dunia dan juga di Indonesia, sepak bola bukan sekedar olahraga. Di dalamnya ada nasionalisme bangsa, fanatisme suporter, dan tentunya beragam profesi yang terkait dengan sepak bola, seperti pelatih, pemain, wasit, dan lain-lain. Ketika sepak bola tanah air sedang mengalami masalah saat ini, yaitu sanksi FIFA kepada Indonesia, hal itu turut menjadi perhatian banyak orang. Permassalahan ini dapat menimbulkan kekecewaan dan frustrasi kolektif, kumpulan kekecewaaan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan agresivitas kolektif. Oleh karena itu, kisruh sepak bola Indonesia harus diatasi dengan kepala dingin, bijaksana, serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan secara menyeluruh

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Inflasi menjelang bulan Ramadhan, Mei 2015, mencapai 0,5 persen. Nilai ini di luar prediksi pemerintah. Salah satu yang memicu tingginya inflasi bulan Mei adalah kenaikan harga cabai merah akibat defisit produksi. Untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan mengendalikan tingkat inflasi, pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan peningkatan produksi. Faktor lain yang turut mempengaruhi stabilitas harga pangan dan tingkat inflasi adalah proses distribusi, kebijakan baru harga BBM, dan adanya para penimbun atau spekulan. Pemerintah diharapkan lebih serius dan konsisten melakukan upaya-upaya preventif agar harga komoditas pangan dan tingkat inflasi dapat terjaga menjelang bulan Ramadhan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Alun-Alun Demokrasi merupakan tempat yang nyaman dan aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di DPR RI. Alun-alun ini adalah salah satu tempat atau media yang memungkinkan proses komunikasi dua arah berlangsung secara efektif. Hal terpenting dari proses komunikasi yang berlangsung di Alun-alun Demokrasi sesungguhnya terletak pada tindaklanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan atau Anggota DPR RI secara individual.

Vol. VII / No. 10 - Mei 2015

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada sejak adanya peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia hanya menghukum mucikari dari praktek prostitusi. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini. Hukum harus bergerak secara responsif terhadap permasalahan sosial ini. Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain DPR RI segera menyelesaikan RUU KUHP dengan memasukkan konsep hukuman bagi pengguna kegiatan prostitusi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Isu pengungsi Rohingya kembali menarik perhatian masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan ribuan pengungsi etnis minoritas dari Myanmar tersebut telah meninggalkan Myanmar menuju negara-negara tetangga melalui laut. Gelombang pengungsi tersebut telah menimbulkan persoalan bagi negara-negara di kawasan dan sekaligus keprihatinan bagi masyarakat internasional karena telah terjadi krisis kemanusiaan di sini. Penyebab terjadinya pengungsian, dan bagaimana Indonesia serta ASEAN sebagai organisasi di kawasan menyikapi persoalan ini akan menjadi fokus analisis tulisan singkat ini.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Kasus penelantaran anak oleh orangtuanya di bulan Mei 2015 merupakan satu dari sekian banyak kasus serupa yang ditemui di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah memperbaharui Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kasus pelanggaran hak anak bagaimana pun mencerminkan kurangnya kualitas dan kapasitas perlindungan terhadap anak selama ini. Konsep modal sosial di masyarakat merupakan hal yang kurang dipahami secara teori oleh masyarakat awam. Namun begitu, ia telah dipraktikkan secara keseharian oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu memperkenalkan dan mempertimbangkan konsep tersebut agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengawasi kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan ini.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan di kuartal I tahun 2015 dan cukup tingginya BI rate yang mencapai 7,5 persen menyebabkan pertumbuhan kredit properti semakin menurun. Untuk mengatasi hal ini, setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia akan mengambil kebijakan pelonggaran ketentuan LTV sektor properti, yaitu dengan menurunkan uang muka/down payment pada fasilitas pemberian kredit properti. Dengan adanya kebijakan ini pertumbuhan kredit properti diharapkan akan kembali bergairah, dan pada akhirnya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Prostitusi online merupakan salah satu contoh cybercrime yang muncul akibat pengunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Karena itu diperlukan keberadaan cyberlaw yang dapat memberi rasa jera terhadap pelaku prostitusi online sebagai salah satu bentuk cybercrime dan perlu ada berbagai kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan media literacy masyarakat.

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →