Info Singkat

Vol. VII / No. 7 - April 2015

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Putusan Pengadilan Perikanan Ambon terhadap kasus Kapal MV. Hai Fa cukup rendah sehingga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan semangat untuk memberantas illegal fishing. Untuk itu Pemerintah akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut berdasarkan bukti dan fakta baru yang ditemukan. Langkah Pemerintah untuk mengajukan banding Kasus Kapal MV. Hai Fa mendapat dukungan politik dari DPR yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan dan kedaulatan maritim Indonesia

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Tiongkok kembali berhasil membuktikan bahwa mereka memang pantas menjadi negara adidaya baru di dunia. Negara ini berhasil mewujudkan keinginannya menciptakan satu lagi lembaga keuangan internasional yang bernama Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB). Keinginan Amerika Serikat membendung niat Tiongkok ini gagal menyusul gencarnya dukungan negara-negara Eropa dan terutama Asia terhadap pembentukan AIIB. AS khawatir AIIB akan menggoyahkan eksistensi Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang merupakan bentukannya.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Radikalisme bernuansa agama sejatinya merupakan ajaran yang tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal, tetapi juga dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Akan tetapi, ajaran radikal tersebut kemudian menyebar melaui situs internet. Penyebaran tersebut harus segera dihentikan karena jika dibiarkan bukan tidak mungkin ajaran radikal akan memengaruhi pemahaman, pendangan hidup dan perilaku masyarakat. Jika hal itu terjadi, bangsa Indonesia yang plural dan multi-kultural tidak lagi mudah direkatkan karena yang muncul kemudian adalah disharmoni dan konflik. Pemerintah perlu berhati-hati melakukan pemblokiran, karena tidak semua situs Islam online itu bermuatan radikalisme.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pemerintah mewacanakan penerapan kebijakan pungutan terhadap ekspor sawit (Crude Palm Oil Supporting Fund/CSF) mulai April ini untuk mendukung pengembangan biodiesel di Indonesia. Dasar pungutan adalah Pasal 93 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dana pungutan ini akan dikembalikan ke produsen dalam bentuk subsidi bahan bakar nabati sebagai bentuk kompensasi mandatoris alokasi biodiesel sebesar 15% dalam kebijakan sawit yang telah diterapkan sebelumnya (B15). Pungutan ini mencapai 50 dolar AS/ton untuk minyak sawit mentah dan 30 dolar AS/ton untuk produk turunannya. Berdasarkan asumsi ekspor tahun 2014, proyeksi pungutan CSF mencapai 680 juta dolar AS atau sekitar Rp8 triliun pada tahun 2015, yang dialokasikan sebagian besar untuk pengembangan biodiesel. Kebijakan pungutan CSF ini merupakan suatu strategi yang tepat apabila didukung oleh kesiapan infrastruktur pengolahan biodiesel dengan teknologi yang memadai. Walaupun demikian, kebijakan ini menuai pro dan kontra karena berpotensi menurunkan daya beli petani sawit dan mengurangi penerimaan devisa negara dalam jangka pendek.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Keberadaan partai politik (parpol) merupakan salah satu indikator berjalannya mesin demokrasi. Namun demikian, banyaknya perbedaan kepentingan dalam parpol dapat membuat perpecahan internal partai. Keberadaan konflik internal partai sebenarnya telah diantisipasi dengan pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) yang mengamatkan mahkamah parpol untuk menyelesaikan semua sengketa parpol termasuk sengketa kepengurusan secara internal. Namun demikian, hingga saat ini pengaruh mahkamah partai untuk mengatasi konflik internal ternyata belum dapat maksimal. Oleh sebab itu, perlu keseriusan kader dan pengurus partai dalam menyelesaikan masalah internal parpol. Salah satunya dengan melakukan negosiasi demi kebaikan bersama.

Vol. VII / No. 6 - Maret 2015

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kebijakan bebas visa kunjungan singkat diharapkan akan meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata dan memperbaiki kinerja neraca jasa untuk penguatan nilai rupiah. Untuk mencapai hal tersebut, pelaksanaan kebijakan ini harus diiringi dengan perbaikan kondisi dalam negeri antara lain infrastruktur, fasilitas pendukung, stabilitas politik, keamanan, dan promosi. Oleh karena itu, kebijakan yang akan diberlakukan per 1 April 2015 memerlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Koordinasi yang kuat tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi kerugian bebas visa sehingga optimalisasi manfaat dari kebijakan ini dapat tercapai.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Dengan Doktrin Poros Maritimnya, Pemerintahan Jokowi ingin memperluas keterlibatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dengan mengintegrasikan samudera sebagai lingkungan strategis pelaksanaan politik luar negeri. Salah satu agenda aksinya adalah mendorong kerja sama komprehensif maritim di kawasan terutama melalui IORA. Untuk dapat mewujudkannya, Indonesia harus mampu mempengaruhi pelaksanaan agenda prioritas IORA agar lebih sesuai dengan agenda Poros Maritim Indonesia, terutama pada masa keketuaan Indonesia di IORA.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Keberadaan masyarakat adat masih belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Beberapa kementerian yang mengatur tentang masyarakat adat tetapi masing-masing memiliki definisi dan kebijakan yang berbeda-beda dan tidak selalu dapat menyentuh seluruh masyarakat adat. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesamaan persepsi tentang masyarakat adat dan tidak adanya acuan yang jelas bagaimana mengakui keberadaan masyarakat adat. Oleh karena itu, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang masuk dalam prolegnas 2014-2019 menjadi penting untuk segera dibahas untuk mengelola hal ini.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan wacana pemberian dana kepada parpol sebesar Rp. 1 triliun per tahun. Hal yang menarik adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan wacana itu belum pernah dibicarakan dalam Rapat Kabinet. Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan wacana itu meskipun masih kuatnya isu kemiskinan di Indonesia, wacana itu belum akan dapat diterapkan. Secara normatif, bagaimana pun wacana ini harus dipertimbangkan kembali, khususnya jika kita melihat spirit parpol yang tercantum di dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 dan landasan teoritik terkait definisi parpol itu sendiri. Pertanyaan besarnya adalah, apakah dana besar bagi parpol memang dapat diterapkan saat ini atau sebaiknya lebih baik dialihkan sasaranya kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Alternatif memberikan ruangan usaha bagi parpol yang lebih luas yang dapat dijadikan pertimbangan.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Upaya negara untuk melindungi hutan dari perusakan yang berdampak besar melalui UU P3H dalam implementasinya menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan munculnya kriminalisi atas perbuatan perusakan hutan yang dilakukan oleh perseorangan secara tidak terorganisasi. Larangan perusakan hutan berikut sanksi pidananya telah diatur sebelumnya dalam UU Kehutanan sehingga larangan itu bukan merupakan delik pidana baru. Kekhawatiran masyarakat tidak perlu terjadi jika penegak hukum bersikap cermat dan arif dalam menangani kasus tindak pidana perusakan hutan khususnya dalam mengkaji tindak pidana yang memiliki kriteria kegiatan yang terorganisasi sebagaimana ditentukan dalam UU P3H berikut pengecualiannya.

Vol. VII / No. 5 - Maret 2015

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Kenaikan harga beras merupakan fenomena ekonomi dalam mencapai keseimbangannya. Namun demikian, kenaikan yang tidak wajar perlu diwaspadai karena akan berdampak negatif terhadap daya beli dan konsumsi beras, khususnya masyarakat miskin. Di sisi lain kenaikan harga beras dapat menjadi sinyal positif bagi pedagang dan sekaligus insentif bagi petani dalam memproduksi padi. Oleh sebab itu peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras dalam jangka pendek dan panjang menjadi sangat krusial sehingga dapat memberikan benefit bagi semua pihak. Kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi keamanan penawaran beras menstimulasi kenaikan harga beras akhir-akhir ini. Bahkan mundurnya musim tanam dan wacana penghentian raskin dengan uang elektronik menambah besaran kenaikan harga beras dari hari ke hari.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Kejahatan narkoba lintas batas negara merupakan sebuah kejahatan transnasional yang memberikan ancaman terhadap negara dan masyarakat. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak lepas dari kejahatan transnasional ini. Tingkat kejahatan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan diikuti dengan jenis narkoba yang terus bervariasi dan modus operandi yang berubah-ubah. Indonesia telah menjadi negara target sindikat narkoba internasional. Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan hukuman mati terhadap kasus narkoba. Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama di negara asal terpidana. Pemberlakuan hukuman mati terhadap kasus narkoba merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mampu menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat internasional melalui diplomasi anti-narkoba.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tindakan main hakim sendiri merupakan wujud dari kemarahan masyarakat terhadap maraknya kasus begal dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus tersebut sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan penegakan hukumnya. Salah satu strategi penanggulangan tindakan main hakim sendiri adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum tapi juga melanggar asas praduga tidak bersalah.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Hubungan politik DPRD-Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kental dengan ciri yang bersifat konflik. Perjalanan konflik ini sudah dimulai sejak sebelum dilantiknya Ahok sebagai Gubernur, yaitu ketika masih sebagai Wagub. Status DKI sebagai Ibukota negara seharusnya menjadi contoh yang baik dalam tata kelola pemda bagi daerah lain di Indonesia, termasuk soal hubungan DPRD-Kepala Daerah. Beranjak dari keperluan ini, perlu dikembangkan stabilitas pemda yang tidak lagi sekedar tergantung pada karakter personal kepemimpinan daerah tetapi lebih bergantung pada pola checks and balances secara tepat dengan pembatasan kekuasaan masing-masing lembaga dari model legislatif yang dikembangkan.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Bekerja merupakan hak setiap warga negara, termasuk bekerja di luar negeri. Oleh karena itu rencana penghentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor informal perlu diiringi dengan penyediaan lapangan kerja di dalam negeri dan pembenahan mekanisme rekrutmen serta peningkatan kualitas calon TKI. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka dikhawatirkan jumlah TKI tidak berdokumen (ilegal) akan semakin bertambah, mengingat terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri dan tingginya animo masyarakat untuk menjadi TKI. Dari sisi legislasi, DPR RI perlu mengakomodasi rencana penghentian pengiriman TKI sektor informal ini dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang telah menjadi RUU Prioritas Tahun 2015 dalam Program Legislasi Nasional.

Vol. VII / No. 4 - Februari 2015

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat acuan suku bunga (BI Rate) mendapat reaksi positif dari berbagai pihak. Dengan penurunan BI Rate sebesar 25 basis poin, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengalami kenaikan menjadi 14%-16%, dan laju peningkatan ekspansi kredit perbankan yang sempat melemah pada tahun lalu akan kembali membaik ke posisi 15%-17% pada tahun ini. BI memroyeksikan kalangan perbankan akan menurunkan tingkat suku bunga kredit dalam 3-6 bulan yang akan datang. Penurunan BI Rate ini juga berdampak positif pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan likuditas keuangan. Hal ini diharapkan juga akan menurunkan suku bunga KPR agar lebih menarik bagi pasar dan konsumen. Bagaimana pun, penurunan BI Rate ini juga memiliki dampak negatif, yaitu kemungkinan meningkatnya impor.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Presiden Jokowi menolak permohonan grasi dua terpidana mati berkewarganegarakan Australia atas kasus narkoba. Sebagai bentuk upaya melindungi warga negaranya di luar negeri, Pemerintah Australia masih berupaya mencegah eskekusi mati tersebut. Indonesia menghargai usaha Australia itu namun supremasi hukum Indonesia harus tetap dihormati. Jika nantinya eksekusi mati dilaksanakan, hubungan Indonesia dan Australia tidak akan menjadi keruh mengingat hubungan baik yang sudah terjalin antara kedua negara. Indonesia dan Australia dianggap sama-sama saling membutuhkan mengingat banyaknya kepentingan dan persoalan yang harus dihadapi secara bersama. Pasang surut yang dialami menjadi hal biasa dalam hubungan kedua negara.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan Budi Gunawan menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. Putusan tersebut juga membawa implikasi hukum, baik atas praktek hukum di Indonesia karena dapat menjadi preseden buruk bagi perkara sejenis, maupun atas status perkara yang disangkakan atas Budi Gunawan yang saat ini masih berada di tangan KPK. KPK dapat mengambil langkah untuk melakukan perbaikan dan membawa perkara ini ke proses pengadilan sehingga dapat dibuktikan melalui persidangan yang adil.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Salah satu masalah dalam penanggulangan kemiskinan bermuara pada rendahnya validitas data dan kurang jelasnya kriteria masyarakat miskin. Padahal untuk menghasilkan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang baik, terukur, dan terencana memerlukan kualitas data yang baik. Rendahnya validitas data berpengaruh terhadap ketepatan program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kajian dan mengevaluasi kriteria itu serta memperbarui jumlah angka kemiskinan sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih mudah dipetakan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tidak dimuatnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2015 telah mengecewakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Pemerintah Pusat dinilai tidak memperhatikan tuntutan masyarakat Papua meskipun dalam pandangan Pemerintah Pusat, kesejahteraan masyarakat Papua merupakan prioritas. Oleh karena itu, kebijakan affirmative action merupakan pilihan yang dianggap tepat saat ini. Namun demikian, dengan menggunakan model kebijakan yang demokratis, kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Papua selama ini yang dianggap kurang mendengarkan keinginan masyarakat Papua akan tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Vol. VII / No. 3 - Februari 2015

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Konflik antara dua lembaga penegak hukum, yaitu KPK dan Polri telah menguras banyak energi. Penyelesaian jangka panjang diperlukan agar konflik yang telah terjadi dua kali ini, tidak terjadi lagi. Keperluan evaluasi terhadap KPK harus dilakukan bukan untuk memperlemah tetapi sebaliknya mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu keberhasilan dan kegagalannya sehingga pada akhirnya dapat lebih memperkuat KPK. Peran DPR dalam penyelesaian kasus ini dalam jangka panjang adalah menyempurnakan UU KPK dan KUHAP agar tidak lagi terjadi tumpang tindihnya kewenangan dan memperjelas proses dan mekanisme penegakan hukum.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Presiden Jokowi menjadikan Malaysia sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan resminya ke sejumlah negara di ASEAN. Indonesia dan Malaysia berupaya menguatkan komitmen untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai area yang menjadi fokus bersama kedua negara, mulai dari penyelesaian sengketa perbatasan sampai isu pekerja migran. Kebijakan luar negeri bebas aktif yang bersifat pragmatis yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo diharapkan akan memperkuat kepentingan nasional Indonesia.

Penulis: DR. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Aksi Jalanan Ichiro yang menyedot perhatian masyarakat akhir-akhir ini merupakan aksi main hakim sendiri di tengah-tengah kompleksitas permasalahan di jalan raya. Aksi jalanan itu memang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun demikian, cara yang ditempuh jelas-jelas melawan aturan sehingga aksi tersebut harus dihentikan dan semua persoalan jalan raya harus dikembalikan sesuai aturannya. DPR RI perlu terus mendorong pemerintah dalam rangka menciptakan kondisi yang aman di jalan raya.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Postur APBN-P tahun 2015 Pemerintahan Jokowi-JK membukukan belanja negara sebesar Rp1.994,9 triliun. Penerimaan pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.765,7 triliun. Dari jumlah ini, target perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.484,6 triiun. Penetapan target penerimaan perpajakan yang sangat tinggi tersebut membuat khawatir beberapa kalangan. Untuk mencapai target ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan upaya ekstra dalam penentuan strategi perpajakan. Selain itu, dukungan DPR RI juga sangat diperlukan untuk mendorong pencapaian target tersebut yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan politik anggaran dan regulasi.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Digitalisasi penyiaran semakin memperkuat pelaksanaan tugas RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Kesiapan RRI dan TVRI menghadapi digitalisasi penyiaran perlu dilandaskan pada dasar hukum yang jelas. Ketersediaan pemancar dengan teknologi digital, program siaran yang berkualitas dan dukungan anggaran yang memandai, menjadi faktor utama kesiapan RRI dan TVRI dalam melaksanakan digitalisasi penyiaran.

Vol. VII / No. 2 - Januari 2015

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Abstrak:
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan politik hukum pidana mati yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Pidana mati tetap diakui sebagai kebijakan hukum (legal policy) di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek positifnya dari sisi kehidupan kemasyarakatan bangsa Indonesia serta daya tahan bangsa Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini bermanfaat untuk mengingatkan kepada semua pihak mengenai argumentasi tetap pentingnya penerapan pidana mati dalam sistem hukum positif. Namun demikian, tulisan ini tetap merekomendasikan agar penerapan pidana mati di Indonesia lebih disesuaikan dengan konvensi internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lebih selektif dalam penerapannya.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kemitraan Komprehensif Indonesia-AS disahkan pada tanggal 9 November 2010 oleh Presiden Amerika Serikat Barrack Obama dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Menyadari arti penting Indonesia bagi AS dan kepentingan nasional Indonesia terhadap AS, Presiden Joko Widodo mengupayakan penguatan kerja sama kemitraan ini, terutama bidang maritim. Pemerintah harus memastikan bahwa kerja sama ini harus berdasarkan kesetaraan dan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan DPR RI kiranya sangat diperlukan agar kerjasama ini bermanfaat besar bagi Indonesia.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah akhirnya menghentikan Kurikulum 2013 (K13) karena banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan, terutama terkait masih rendahnya kompetensi guru dan hambatan distribusi buku. Penghentian sementara K13 ini memberikan kesempatan untuk evaluasi dan pengembangan di masa mendatang. Untuk mempersiapkan guru dalam pelaksanaan K13 4 tahun mendatang, pemerintah perlu melaksanakan pelatihan yang komprehensif dan memadai bagi mereka. Dengan demikian, implementasi kebijakan kurikulum ini tidak hanya dipusatkan pada persiapan aspek administrasi tapi juga kompetensi dalam membawakan bahan ajar. Kebijakan ini tentu saja harus tetap dikawal DPR RI dengan cara mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi serta penyiapan yang matang sehingga kurikulum 2013 dapat diimplementasikan secara optimal.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Penerimaan migas sangat bergantung pada: (1) harga minyak mentah di pasar internasional, (2) lifting migas, dan (3) kurs rupiah terhadap dolar AS. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan produksi minyak mentah setiap tahunnya agar penerimaan migas tidak terus menurun. Pemerintah juga harus tetap menjaga stabilitas kurs rupiah supaya relatif tetap stabil dan tidak turun. Dalam kaitan dengan produksi, pemerintah perlu mereformulasi kebijakan pengelolaan migas terutama di sektor hulu (up-stream) sebagai upaya meningkatkan investasi di sektor hulu migas dan peningkatan kegiatan eksplorasi migas. Di samping itu, koordinasi antar-sektor perlu ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan kebijakan migas sebagai langkah untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dan ketahanan energi.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pernyataan Ketua KNKT bahwa berbagai berita muncul merugikan KNKT dalam RDP Komisi V (20/01/2014) mengingatkan kita tentang sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam pemberitaan terkait dengan Air Asia QZ8501. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga telah menjatuhkan sanksi terkait pemberitaan Air Asia QZ8501. Karena itu, Komisi I DPR RI perlu berperan dalam mendorong KPI dan Dewan Pers dalam mengawasi pemberitaan yang dilakukan media massa.

Vol. VII / No. 1 - Januari 2015

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 mengenai peninjauan kembali satu kali menimbulkan kontroversi karena Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/ PUU-XI/2013 memutuskan bahwa permohonan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali. MA menegaskan bahwa SEMA tidak melanggar Putusan MK karena MK mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sedangkan MA mengacu pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU tentang Mahkamah Agung. SEMA merupakan keputusan yang bersifat intern dan tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, sedangkan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, SEMA tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK. Timbulnya kontroversi terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 hendaknya dijadikan pertimbangan oleh masing-masing lembaga terkait untuk mengevaluasi keputusannya. Di samping itu, DPR dan Presiden perlu segera menindaklanjuti Putusan MK dengan merevisi UU No. 8 Tahun 1981 dan menyinkronkan ketentuan tersebut dalam revisi UU tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU tentang Mahkamah Agung.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah baru Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengabaikan perkembangan dinamis di kawasan dan tetap melihat pentingnya menjaga kemandirian dan kedaulatan nasional dari berbagai bentuk keterlibatan dan intervensi asing. Oleh karena itu, implementasi kebijakan luar negeri dan pertahanan pemerintah tidak akan mudah karena masih banyaknya kendala yang dihadapi. Kendala tersebut tidak muncul semata-mata dari kinerja politik luar negeri yang selama ini dinilai inward looking tetapi juga rentan terhadap keterlibatan asing sejak perencanaan kebijakannya.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 pada 28 Desember 2015 lalu menyita perhatian masyarakat. Proses pencarian korban dan badan pesawat dari waktu ke waktu pun tidak luput dari pemberitaan. Pemerintah dan pihak maskapai Air Asia turun secara langsung ke lokasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban dan keluarganya. Prosedur pengurusan asuransi sejauh ini juga telah dilakukan dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi keluarga korban. Guna mencegah terjadinya permasalahan terkait dengan pemberian asuransi tersebut, pengawasan dan perbaikan atas regulasi yang selama ini diterapkan sangat dibutuhkan.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kinerja ekonomi di tahun 2014 mengalami pelemahan sebagai dampak tekanan dari dalam maupun luar negeri. Capaian ekonomi makro hampir seluruhnya meleset, di mana pertumbuhan ekonomi hanya 5,1%, inflasi 8,36%, nilai tukar rata-rata Rp11.878 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan rata-rata 5,8%, harga minyak mentah Indonesia 97 dolar AS, dan lifting minyak 794 ribu barel per hari. Hanya capaian lifting gas yang mencapai target, yaitu sebesar 1,224 juta ribu barel setara minyak per hari. Realisasi penerimaan negara juga tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp1.537,2 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp1.635,4 triliun. Sementara itu, dari aspek belanja negara, capaian realisasi pengeluaran pemerintah sebesar 94%, yaitu sebesar Rp1.764,6 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp1.876,9 triliun.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diterbitkan Presiden SBY tepat pada tanggal diundangkannya UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu tanggal 2 Oktober 2014. Terbitnya Perppu tersebut didorong oleh adanya desakan masyarakat yang “menuntut” agar Pilkada tetap diselenggarakan secara langsung. Proses berikutnya dibahas di DPR yang keputusannya hanya 2 opsi, apakah diterima atau ditolak pada Masa Persidangan II Tahun 2014-2015 ini. Namun demikian, persoalannya tidak hanya sekadar diterima atau ditolak tetapi juga apakah memungkinkan bahwa hasilnya nanti dilakukan perbaikan terhadap isinya.

Vol. VI / No. 24 - Desember 2014

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebijakan penindakan secara tegas terhadap kapal asing ilegal, dan pembentukan Satgas Anti Illegal Fishing menjadi momentum yang tepat di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Tindakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal berdasarkan UU Perikanan, dan mekanisme dan prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menegakan hukum nasional dan membuat efek jera bagi pelanggar. Tindakan ini diyakini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Indonesia sangat rentan terhadap illegal fishing karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan dengan sumber daya ikan yang melimpah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas praktik ini adalah penenggelaman kapal nelayan asing yang digunakan untuk mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal ikan nelayan Vietnam ditenggelamkan pada tanggal 5 Desember 2014 di Perairan Tanjung Pedas, Kepulauan Anambas, kepulauan Riau. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat menimbulkan friksi dengan negara-negara asal kapal asing tersebut. Oleh karena itu, diplomasi yang tepat diperlukan agar hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut tetap berjalan baik.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Minuman keras (miras) oplosan tidak hanya berpengaruh negatif terhadap peminumnya namun juga berisiko terhadap orang lain sebagaimana orang yang berada di bawah pengaruh miras juga rentan melakukan berbagai tindak kejahatan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya miras oplosan mendorong timbulnya gaya hidup negatif ini. Pemerintah perlu lebih aktif dalam upaya menutup ruang gerak bagi produsen, pengedar dan pengguna miras oplosan. Dalam mendukung upaya pemerintah tersebut, DPR RI harus segera membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai payung hukum gerakan anti-miras di Indonesia.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Menjelang akhir tahun 2014, tepatnya pada bulan Desember, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan dikisaran rata-rata US$65,12/barel. Penurunan harga ini cukup signifikan, yaitu mencapai 37,81% dibandingkan dengan harga minyak mentah dunia pada tahun 2014 yang mencapai US$104,71/barel. Penurunan harga minyak mentah dunia ini ternyata diakibatkan oleh kelebihan pasokan dan adanya perebutan pangsa pasar. Terlepas dari itu, bagaimana pun, penurunan harga minyak mentah dunia ini dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi segala kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan dari penurunan harga ini.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Moratorium memiliki makna evaluasi diri dan introspeksi terhadap kinerja sumber daya aparatur pemerintah yang ada saat ini. Moratorium Penerimaan CPNS dilakukan dalam rangka penataan organisasi dan kepegawaian di Indonesia sejalan dengan proses reformasi birokrasi. Namun demikian, terkait rencana kebijakan tersebut dengan masih banyaknya permasalahan kepegawaian di Indonesia sebaiknya disikapi dengan hati-hati dan perencanaan yang matang.

Vol. VI / No. 23 - Desember 2014

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Penyimpangan anggaran yang masih tinggi dan indeks persepsi korupsi yang masih rendah menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan bersih masih rendah. Hal ini akan menurunkan daya saing ekonomi Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga yang memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan bukan hanya penindakan tetapi juga sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan serendah mungkin.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Musibah tenggelamnya kapal penangkap ikan Korea Selatan Oryong 501 pada tanggal 1 Desember 2014 di barat Laut Bering lepas pantai Chukotka, Rusia Timur menjadi perhatian pemerintah Indonesia, sebab dalam kapal tersebut terdapat 35 orang anak buah kapal (ABK) Indonesia. Tim SAR Korea Selatan, serta gabungan Rusia dan Amerika Serikat masih berupaya mencari ABK yang dilaporkan hilang di Selat Bering. Perlindungan terhadap ABK terus diupayakan pemerintah Indonesia dengan langkah ikut melakukan pencarian korban. Terjadinya musibah tersebut diharapkan menjadi perbaikan langkah pemerintah Indonesia untuk terus berupaya memberikan perlindungan bagi ABK luar negeri.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Kenaikan harga BBM bersubsidi telah memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Polemik ini semakin berkembang ketika DPR RI melalui Koalisi Merah Putih berniat mengajukan hak interpelasi. Pada dasarnya pengajuan hak interpelasi merupakan hal yang wajar dan sah untuk dilakukan. Namun demikian, mekanisme lain sebenarnya dapat dilakukan oleh DPR RI untuk meminta penjelasan Presiden terkait keputusan menaikkan harga BBM, yakni melalui hak bertanya. Hak bertanya dinilai sebagai langkah yang netral dibandingkan hak interpelasi yang memiliki unsur politis

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Uji Materi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuntut penghentian diskriminasi negara terhadap Perkawinan Beda Agama (PBA). Agama dan perkawinan tergolong urusan ranah privat. Oleh karena itu tokoh agama masih belum mengambil keputusan yang jelas mengenai penerimaan uji materi tersebut. Namun demikian, PBA tetap rentan menyebabkan masalah sosial di kemudian hari. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) tersebut hendaknya dipertahankan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua dan berhasil meraih 91 kursi di Parlemen. Namun demikian, sukses ini tidak dibarengi dengan semakin kuatnya konsolidasi internal partai. Kepengurusan Partai periode 2014-2019 terpecah menjadi dua kubu sehingga kedua kubu pun melakukan Munas yang berbeda. Pada awalnya Munas akan dilaksanakan pada Januari 2015, namun akhirnya Munas dimajukan menjadi November dan Desember 2014. Munas di Bali yang memilih kembali Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai ditolak Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar yang membuat Munas di Ancol. Untuk mengurangi potensi dampaknya terhadap kinerja DPR, konflik internal tersebut diharapkan dapat segera terselesaikan sehingga fungsi partai sebagai penyambung aspirasi konstituennya dapat terus terjaga.

Vol. VI / No. 22 - November 2014

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat telah mencapai titik temu untuk mengakhiri pertikaian setelah ditandatanganinya kesepakatan damai oleh mereka. Kesepakatan itu bersifat keperdataan. Namun demikian, ia mempunyai implikasi pada penyelengaraan negara oleh lembaga legislatif. Salah satu isi kesepakatan itu adalah perubahan atas UU MD3. Ini berarti telah terjadi politik hukum di lembaga legislatif dengan adanya perubahan ius constitutum dari undang-undang yang mengatur lembaga legislatif di Indonesia melalui revisi UU MD3. Revisi UU MD3 ini harus memperhatikan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam UU P3 dan Tata Tertib DPR RI. Seharusnya, proses perubahan UU MD3 ini dilakukan melalui Prolegnas. UU P3 dan Tata Tertib DPR RI memang memberikan kemungkinan suatu RUU di luar Prolegnas sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Konstitusi. Diperlukan komitmen kuat anggota DPR RI dan pemerintah untuk melakukan pembahasan Revisi UU MD3 mengingat kendala waktu yang dibatasi penyelesaian revisi itu paling lambat tanggal 5 Desember 2014.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sejumlah pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing kembali terjadi dalam beberapa waktu lalu. Insiden tersebut mengingatkan pemerintahan Jokowi bahwa kemampuan TNI AU dalam melakukan pengawasan wilayah udara perlu mendapat perhatian serius. Di sisi lain, Doktrin Poros Maritim pemerintahan Jokowi menempatkan pembangunan kekuatan pertahanan maritim sebagai prioritas. Dengan kondisi demikian, pemerintahan Jokowi harus memastikan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan maritim dijalankan tanpa mengabaikan kebutuhan peningkatan kemampuan TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Saran Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar Kementrian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah kembali mewajibkan upacara bendera di institusi pendidikan perlu dikaji kembali. Upacara bendera dianggap dapat membantu menumbuhkan nasionalisme yang mulai luntur pada generasi sekarang. Sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang meyakinkan hal tersebut. Melalui wawancara dan kajian kepustakaan, penulis menganalisa pelaksanaan upacara bendera di sekolah Indonesia selama ini. Sebuah pembelajaran dapat diambil dari negara yang mendapat rangking teratas di dunia dalam hal nasionalisme dan patriotisme rakyatnya, yaitu Amerika Serikat (AS). Di AS, aktivitas “Pledge of Allegiance” merupakan ikrar personal yang dilakukan setiap hari. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji upaya yang efektif dan efisien untuk menanamkan nasionalisme.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pasca-naiknya harga BBM bersubsidi, otoritas moneter juga mengumumkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) dari sebesar 25 basis poin (bps) ke level 7,75 persen. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca-kenaikan harga BBM ini tetap terkendali. Namun demikian, kebijakan ini juga akan memberikan sejumlah dampak lain seperti kredit macet akibat kenaikan suku bunga kredit perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan potensi menurunnya penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan utang luar negeri. Selain itu, kenaikan BI Rate ini juga akan memukul industri akibat naiknya harga BBM bersubsidi, upah buruh, dan tarif listrik.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tuntutan DPR RI akan dukungan keahlian yang semakin baik telah menimbulkan munculnya problematika terhadap keberadaan Tenaga Ahli (TA) di parlemen. Ada empat problematika besar yang dihadapi, yaitu soal jumlah, rekrutmen, manajemen kerja, dan kapasitas. Tulisan ini membahas satu per satu problematika tersebut. Agar tujuan dari hadirnya para TA DPR RI tercapai, yaitu membantu anggota DPR bekerja efektif, tulisan ini merekomendasikan agar pengaturan mengenai TA mengikuti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, TA DPR RI merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang jumlah kebutuhannya harus didasarkan kepada analisis beban kerja; rekrutmennya didasarkan pada objektivitas; manajemen kerja menjadi jelas; dan peningkatan kapasitas dapat terus dilakukan.

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →