Info Singkat

Vol. IX / No. 16 - Agustus 2017

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Abstrak:
First Travel diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan modus umrah. Jumlah korban mencapai ribuan calon jamaah umrah, dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Tulisan ini mengkaji mengenai tanggung jawab First Travel baik secara perdata, pidana, maupun administratif atas tindak pidana yang diduga telah dilakukannya tersebut. Selain aparat penegak hukum, kasus ini juga telah mendapat perhatian serius dari DPR apalagi sebelumnya banyak pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah umrah. DPR meminta kepada Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menyelesaikan kasus ini dengan baik. DPR RI juga akan membentuk Panja Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus. Panja memiliki 7 target dan diharapkan hasilnya dapat memperbaiki penyelenggaraan ibadah umrah dan melindungi calon jamaah umrah dengan baik.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Tulisan ini membahas pentingnya peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Vietnam. Peningkatan kerja sama bilateral ini memiliki arti penting bagi kedua negara. Indonesia menganggap Vietnam penting karena Vietnam memiliki potensi pasar yang besar, Indonesia dapat meningkatkan nilai kerja sama perdagangannya dengan Vietnam, serta posisi Vietnam sebagai Ketua APEC. Sementara Vietnam menganggap Indonesia penting karena Vietnam membutuhkan investasi dari Indonesia dan dukungan Indonesia terhadap perusahaan Vietnam yang berada di Indonesia. Arti penting inilah yang menjadi acuan bagi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara. Pentingnya meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Vietnam juga mendapatkan respons positif dari DPR RI, di mana DPR RI akan memberikan dukungan terhadap peningkatan nilai perdagangan yang hendak dicapai oleh kedua negara.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Abstrak:
Salah satu penyebab utama kematian balita di Indonesia adalah penyakit campak Imunisasi merupakan bentuk intervensi kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit campak yang efektif dan tepat sasaran. Bulan Agustus hingga September 2017, pemerintah melakukan imunisasi MR (measles-rubella atau campak-rubela) secara massal di Pulau Jawa. Penyelenggaraan imunisasi ini menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Oleh karena itu, DPR perlu mendorong pemerintah agar menerapkan UU Jaminan Produk Halal pada semua rantai pasokan industri vaksin. DPR perlu mengawasi penyelenggaraan imunisasi untuk antisipasi agar tidak terjadi kasus vaksin palsu. DPR juga perlu segera membahas RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia yang berisi penguatan pengawasan obat dan makanan.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba


Abstrak:
Keberadaan perusahaan start-up di Indonesia mencatat perkembangan positif. Perkembangan ini didukung dengan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan tingkat penetrasi internet yang semakin tinggi. Selain perkembangan positif, terdapat dua tantangan yang dihadapi oleh perusahaan start-up nasional yang berupa keberadaan “missing middle” dan ancaman ekspansi perusahaan asing. Untuk menghadapi kedua tantangan tersebut, Pemerintah perlu memperkuat sinergi keberadaan pemodal ventura dengan perusahaan start-up nasional, salah satunya dengan mewajibkan pemodal ventura untuk melakukan pembinaan. Dalam rangka membatasi kepemilikan asing, Pemerintah perlu meninjau kembali ketentuan investasi minimum dalam Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Salah satu revisi yang diusulkan adalah menaikkan atau meniadakan level investasi maksimum yang membatasi kepemilikan asing.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 merupakan satu momentum untuk mengukuhkan kembali identitas nasional. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini telah mengakibatkan terkikisnya identitas nasional. Padahal, identitas nasional memegang peranan penting dalam sebuah negara. Tulisan ini memandang bahwa penting bagi Indonesia untuk menciptakan strategi bagi internalisasi identitas nasional ke dalam identitas diri setiap warga negara. Dengan demikian, melalui peran warga negara, identitas nasional akan semakin kukuh. Tulisan ini merekomendasikan pembentukan identitas nasional melalui tiga strategi, yaitu memaksimalkan proses eksternalisasi identitas nasional oleh setiap lembaga atau intitusi negara; memaksimalkan Lembaga Penyiaran Publik sebagai produsen konten; dan mewajibkan setiap televisi terestrial untuk menayangkan program domestik lebih banyak daripada tayangan program luar.

Vol. IX / No. 15 - Agustus 2017

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Abstrak:
Gagasan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan dana haji dalam investasi pembangunan infrastruktur memunculkan pendapat pro dan kontra. Pemanfaatan dana milik jamaah haji dengan jumlah besar tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang optimal. Tulisan ini memberikan analisis dari perspektif hukum mengenai pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memungkinkan dana haji dimanfaatkan untuk investasi langsung dan investasi lainnya, sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, memiliki nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah mengenai penempatan dana haji untuk investasi sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
ASEAN Regional Forum (ARF), yang latar belakang pembentukannya didasari oleh keinginan ASEAN untuk membangun forum dialog terkait isu-isu politik dan keamanan di Asia Pasifik, menarik untuk ditelaah kembali arti pentingnya dalam kerangka menjaga stabiltas kawasan. Arti penting ARF pada hakekatnya tidak harus dimaknai sebagai forum yang secara langsung ditujukan untuk menyelesaikan persoalan keamanan kawasan. Meskipun demikian, ARF tetap memiliki arti penting, karena di sini dibuka ruang dialog untuk saling mengemukakan pandangan dan sikap atas isu-isu politik dan keamanan di kawasan. Lebih penting lagi, melalui ARF, semua pihak selalu diingatkan untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam mengatasi persoalan politik dan keamanan di antara mereka, agar stabilitas kawasan tetap terjaga. Arti penting ARF tersebut diharapkan juga terlihat dalam isu Laut China Selatan dan Semenanjung Korea.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi dengan wilayah yang terbakar semakin meluas, bahkan sebagian merupakan wilayah baru. Kebijakan pengendalian karhutla yang belum terintegrasi, penegakan hukum yang lemah, dan belum tersentuhnya aspek sosiologis dan kultural masyarakat mengakibatkan karhutla terus terjadi setiap tahunnya. Untuk itu DPR perlu mengingatkan pemerintah agar mengupayakan kebijakan karhutla dalam satu kebijakan terintegrasi dengan mengutamakan aspek pencegahan, seperti pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar yang mudah dan murah, pengoptimalan kerja Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Manggala Agni, pengawasan rutin terhadap perusahaan terhadap sistem, sarana, dan prasarana karhutla, serta penyelesaian konflik lahan. Selain itu perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas dan berlaku untuk semua kalangan.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.


Abstrak:
Tuduhan dugaan kecurangan pada PT. Indo Beras Unggul telah menstimulasi kekhawatiran pedagang perantara beras lainnya terjerat kasus yang sama. Beras yang diperdagangkan menjadi sangat rentan menimbulkan pelanggaran sehingga mengikis kepastian berusaha. Kondisi tersebut sejatinya merupakan resultan dari upaya prioritas pemerintah dalam melindungi kepentingan petani dan produsen, termasuk membenahi distribusi beras. Namun sayang, aksi penggerebekan justru menyisakan pertanyaan tentang efektivitas peran Bulog dalam stabilisasi harga beras dan respons berlebihan pemerintah terhadap beras bersubsidi yang justru menimbulkan polemik. Kebijakan perberasan nasional selama ini cenderung banyak menyasar kepada kepentingan petani dan konsumen, tetapi tidak dengan pedagang perantara. Untuk itu, kelembagaan pangan yang menjadi amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan harus segera dibentuk, agar solusi masalah perberasan nasional menjadi lebih holistik dan sistematis.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Undang-Undang Desa telah membuka kesempatan bagi desa untuk mengelola dana sendiri demi mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh desa. Meskipun demikian, sejak awal pengimplementasiannya, beberapa kalangan telah menghawatirkan kapasitas pemerintah desa yang masih lemah akan membuat dana desa rawan korupsi. Setelah korupsi dana desa terjadi, ditemukan bahwa salah satu alasan terjadinya korupsi ialah karena kurangnya pengawasan. Sulitnya bentuk pelaporan hingga kurangnya keterlibatan masyarakat, membuat dana desa menjadi rentan korupsi. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah pusat perlu melakukan optimalisasi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi. DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendorong pemerintah agar melakukan pengawasan dan meningkatkan evaluasi terhadap pendampingan desa. Selain itu diperlukan regulasi bersama untuk menciptakan adanya pemahaman yang sama antara pemerintah di daerah dan di pusat maupun kementerian teknis terkait, sehingga dapat memudahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada masa mendatang.

Vol. IX / No. 14 - Juli 2017

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Abstrak:
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Substansi Perppu tersebut menuai kontroversi dari berbagai pihak karena menghapus mekanisme tahapan penjatuhan sanksi secara berjenjang terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 hingga Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Namun yang menjadi permasalahan, kegentingan yang memaksa seperti apa yang mendorong Pemerintah menerbitkan Perppu. Dalam hal ini DPR harus mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan argumentasi yang kuat atas kegentingan yang memaksa tersebut.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Kehadiran ASEAN pasca-50 tahun pembentukannya, dan juga AIPA, perhimpunan parlemennya, semakin dipertanyakan seiring dengan bermunculannya berbagai permasalahan baru di kawasan. Stagnasi di negara transpasifik, eskalasi konflik di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea, mengalirnya pengungsi Rohingya dan munculnya ancaman terorisme yang meluas di Asia Tenggara membuat eksistensi ASEAN semakin dibutuhkan oleh anggota maupun mitra wicaranya. Tulisan ini menganalisis kontribusi positif dan kelemahan ASEAN, dan harapan atas peran lebih maju ASEAN dan juga AIPA, dengan metode kualitatif. Data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung argumentasi yang dibuat, sehingga masukan untuk perbaikan kinerja ASEAN dan AIPA di abad ke-21 dapat dikedepankan. Harapan akan perbaikan kinerja dan peran ASEAN dan AIPA secara signifikan disampaikan, agar kedua institusi komunitas kawasan itu dapat lebih realistis dan efektif dalam merespons berbagai masalah dan tantangan baru yang muncul dewasa ini dan yang akan datang.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.


Abstrak:
Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun ajaran 2017/2018 memunculkan berbagai kritik. Regulasi yang ada tidak memberikan kemudahan akses bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah. Tulisan ini menyoroti sistem zonasi yang diharapkan dapat mendekatkan peserta didik dengan sekolah. Akan tetapi, mekanisme ini dikhawatirkan menjadi ancaman baru bagi peningkatan kualitas akademik karena tidak ada penyaringan peserta didik dalam suatu rombongan belajar. Akibatnya peserta didik yang berprestasi dapat belajar dengan peserta didik yang kurang berprestasi sehingga rentan menurunkan kualitas peserta didik berprestasi. Selain itu, disparitas antarsekolah yang masih tinggi membuat banyak sekolah masih belum dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, sistem zonasi masih perlu dikaji ulang agar tidak merugikan peserta didik.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Abstrak:
Pemerintah telah mengajukan draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (RAPBN-P 2017) secara resmi ke DPR. Dalam pokok-pokok RAPBN-P 2017 tersebut, pemerintah mengusulkan perubahan terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro serta perubahan atas pendapatan dan belanja negara. Target defisit anggaran pada RAPBN-P 2017 meningkat menjadi Rp397 triliun dari target defisit APBN 2017 sebesar Rp330 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati ambang batas yang diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 yaitu 3%. Meski secara ketentuan defisit anggaran RAPBN-P 2017 masih dalam batas aturan yang ada, namun defisit anggaran tersebut ditutup melalui penambahan utang. Utang pemerintah Indonesia tersebut masih dalam batas aman (maksimal 60%), namun peningkatan utang tersebut harus perlu diwaspadai. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penambahan utang baru masih dalam koridor keberlanjutan fiskal.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.


Abstrak:
RUU Pemilu 2017 diwarnai ketentuan tentang saksi partai politik yang dilatih oleh Bawaslu. Reaksi publik cenderung resisten atas usulan ini ketika ada usulan agar pengadaannya dibiayai oleh negara. Apalagi pada saat bersamaan pemerintah pun sudah mengagendakan peningkatan bantuan keuangan partai melalui PP yang disusunnya. Pembiayaan saksi partai dalam pemilu menjadi mahal saat persaingan memperebutkan kursi legislatif semakin tajam dan di tengah lemahnya pengawasan pemilu. Kecurigaan antar kandidat tidak saja di tingkat partai yang berbeda, tetapi juga di antara kandidat di partai yang sama, membuat biaya politik pemilu antar kontenstan partai pun semakin mahal. Pembiayaan politik saksi partai dalam pemilu disarankan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan partai terhadap pelaksanaan fungsinya di bidang rekrutmen kader dan pendidikan politik warga bangsa.

Vol. IX / No. 13 - Juli 2017

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.


Abstrak:
Polisi sebagai simbol pengayom dan penegak hukum di masyarakat sangat rentan menjadi korban ketika menjalankan tugasnya. Akhir-akhir ini banyak penyerangan terhadap polisi yang menyebabkan polisi kehilangan nyawa ataupun mengalami luka. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap standar pengamanan bagi polisi ketika menjalankan tugas. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian agar dapat memberikan jaminan keselamatan bagi polisi dalam menjalankan tugasnya. Beberapa materi penting yang harus diakomodasi sebagai jaminan keselamatan bagi polisi adalah penguatan ketentuan mengenai jaminan hak-hak polisi dalam menjalankan tugasnya, perbaikan sistem pelaksanaan tugas polisi di ruang publik, peningkatan kapasitas dan kapabilitas polisi, serta ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelaku. Selain itu pemberian latihan yang intensif serta pemutakhiran senjata api yang digunakan oleh polisi dalam menjalankan tugasnya dapat melengkapi jaminan keselamatan bagi polisi ketika menjalankan tugas.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Isu keamanan di Semenanjung Korea kembali memanas setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua pada 4 Juli 2017. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang kembali memanas tidak dapat dilepaskan dari belum berakhirnya Perang Korea dengan kesepakatan damai dan akibat aksi-aksi provokatif dari para pihak yang saling “berlawanan” (Korea Utara versus Korea Selatan dan AS). Dalam konteks keamanan kawasan, situasi keamanan di Semenanjung Korea yang diwarnai oleh nuansa realis dengan power-nya itu bisa mengancam stabilitas kawasan, dan oleh karena itu cara-cara damai melalui perundingan untuk mengatasi situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belum kondusif ini perlu terus dilakukan.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.


Abstrak:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada awal Juni 2017 menerbitkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Inti dari Permendikbud ini adalah kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan selama lima hari dalam sepekan mulai Tahun Ajaran 2017/2018. Pengaturan ini memicu polemik di masyarakat, karena dianggap diputuskan tanpa melihat kondisi Indonesia yang secara sosiologis sangat beragam dan tidak seluruhnya siap melaksanakan pembelajaran dalam lima hari sekolah. Tulisan ini akan membahas beberapa hal penting yang harus tetap menjadi perhatian pemerintah, yaitu kesiapan satuan pendidikan dan kesiapan tenaga kependidikan. Dalam praktiknya, kurang dari satu persen sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang siap menyelenggarakan LHS dan tidak sampai satu persen juga tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan tentang penguatan pendidikan karakter. Hal ini memperkuat alasan tidak perlu diformalkannya pengaturan hari sekolah dalam bentuk Permendikbud. Permendikbud tentang Hari Sekolah perlu dibatalkan dan kemudian disempurnakan dengan pengaturan yang lebih tinggi tingkatannya agar lebih rinci.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Abstrak:
Pemerintah telah berhasil mengendalikan laju inflasi selama bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2017. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi tersebut yaitu mengintervensi harga bahan pangan, membentuk Satgas Pangan, menambah gudang-gudang penyimpanan bahan pangan, memperpendek rantai distribusi bahan pangan, dan membenahi infrastruktur. Keberhasilan pemerintah ini patut diapresiasi, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan lebih lanjut dalam mengoptimalkan pengendalian laju inflasi di masa mendatang, yaitu memberikan ruang bagi tumbuhnya konsumsi masyarakat, menggenjot produktivitas pangan nasional, dan menjaga kontinuitas pengendalian. DPR perlu mendukung kebijakan ini dengan terus mengawasi program-program pengendalian laju inflasi agar dapat berjalan lebih baik dan lebih tepat sasaran.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Fenomena urbanisasi yang terjadi terutama pasca-lebaran selalu menjadi persoalan bagi kota sebagai daerah tujuan. Berbagai persoalan sosial muncul dari adanya urbanisasi tersebut. Namun, pemerintah daerah meresponsnya hanya dengan operasi yustisi atau operasi kependudukan. Operasi yustisi hanya mampu menyelesaikan masalah administrasi kependudukan, namun tidak efektif dalam mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh urbanisasi. Tulisan ini memandang bahwa urbanisasi merupakan tindakan manusia yang bukan disebabkan oleh penyebab tunggal. Oleh karenanya dibutuhkan cara berpikir sistem untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Cara berpikir sistem dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membicarakan mengenai penyebab dan akibat dari urbanisasi. DPR RI dapat menjadi inisiator untuk melaksanakan hal tersebut. Dengan demikian akan diperoleh sebuah kebijakan komprehensif dalam penyelesaian masalah urbanisasi, baik di daerah tujuan maupun daerah asal.

Vol. IX / No. 12 - Juni 2017

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.


Abstrak:
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di DPR telah memasuki fase akhir dengan menyisakan beberapa isu krusial untuk diambil keputusan. Perdebatan mengenai isu krusial bukan hanya terjadi pada RUU Pemilu kali ini, namun juga pada periode-periode sebelumnya. Isu yang paling krusial dalam RUU kali ini adalah presidential threshold. Isu tersebut terkait erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pemilu serentak, namun sayangnya MK tidak dapat dimintai pendapat, kecuali melalui putusan. Agar tidak selalu menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran terhadap permasalahan seperti ini, perlu dipikirkan adanya mekanisme judicial preview agar tidak ada lagi kegaduhan pasca terbentuknya undang-undang. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memasukkan beberapa substansi pokok mengenai Pemilu dan partai politik menjadi materi muatan UUD 1945.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Abstrak:
Meski sejumlah kelompok radikal keagamaan telah aktif di daerah perbatasan antara Filipina-Malaysia-Indonesia selama bertahun-tahun, akan tetapi serangan ke Kota Marawi, memunculkan kekhawatiran bahwa ISIS akan melebarkan sayapnya ke kawasan Asia Tenggara. Kekhawatiran itu muncul karena apa yang terjadi di Filipina Selatan pada kenyataannya bukanlah pemberontakan warga Filipina tetapi sudah merupakan invasi teroris asing dukungan ISIS. Tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Pulau Mindanao sebagai bagian kekhilafahan. Meskipun ISIS belum mendeklarasikan wilayah kekhilafahan di Asia Tenggara seperti di Suriah dan Irak, tetapi bila melihat kondisi di Filipina maka hal itu hanyalah soal waktu. Tidak dapatdisangkal bahwa pengaruh ISIS telah menyebar ke seluruh Asia Tenggara beberapa tahun terakhir ini.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Abstrak:
Salah satu kegiatan rutin BPOM adalah inspeksi pengawasan pangan olahan menjelang Bulan Ramadhan hingga pasca Hari Raya Idul Fitri. Ramadhan dijadikan momentum untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk tidak menjual produk pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar keamanan, mutu, dan gizi. Namun, saat ini masih banyak ditemukan produk pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi persyaratan dan standar. Perlu penguatan pengawasan baik pre-market maupun post-market guna memberikan kepastian hukum dan memberikan efek jera kepada penjual pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar. DPR melalui fungsi legislasi, perlu mengatur penguatan upaya pengawasan melalui keterlibatan peran serta masyarakat dan memperberat sanksi hukum yang diatur dalam RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Abstrak:
Penerimaan pajak tahun 2017 terancam shortfall, hal ini terlihat dari capaian penerimaan pajak kuartal I yang hanya mencapai Rp222,2 triliun atau 14,83% dari target penerimaan pajak tahun 2017, sebesar Rp1.498,9 triliun. Penyebabnya adalah kondisi perekonomian global yang masih belum menentu, rendahnya kesadaran Wajib Pajak, dan masih tingginya kebocoran pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan perpajakan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan yang dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga, dan memberi kesempatan wajib pajak untuk memperoleh keadilan perpajakan. Tujuan jangka panjangnya adalah mencapai rasio pajak 14% pada tahun 2020. Selain itu, agar penerimaan pajak tahun 2017 bisa optimal, pemerintah harus melakukan beberapa upaya-upaya teknis seperti penelusuran sumber-sumber lain perpajakan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Abstrak:
Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dibentuk dengan tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Agar keberadaan BSSN menjadi optimal,maka BSSN dapat menyelenggarakan tugas operasional dan tugas koordinasi terkait dengan masalah keamanan siber. Untuk itu BSSN seharusnya merupakan alat negara. Meski harus bisa dipastikan bahwa aktivitas BSSN tidak dimaksudkan untuk memata-matai ranah privat pengguna internet. DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi perlu merumuskan perluasan bidang masalah dalam RUU tentang Persandian yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional, yaitu dengan menambahkan materi pengaturan mengenai siber. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi kelembagaan BSSN, tugas operasional dan koordinasi, serta mekanisme pengelolaan keamanan siber dan persandian.

Vol. IX / No. 11 - Juni 2017

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.


Abstrak:
Penangkapan oknum auditor BPK karena diduga menerima suap dari pejabat kementerian/lembaga (KL) untuk mengubah opini hasil audit laporan keuangan dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) dan beberapa peristiwa serupa sebelumnya menunjukkan adanya “jual beli” opini WTP dalam audit laporan keuangan di KL tersebut. Kasus ini menimbulkan pertanyaan apakah dengan diperolehnya opini WTP, suatu KL dianggap bebas dari korupsi, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPK, sehingga bisa timbul “jual beli” WTP. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa penilaian WTP oleh BPK terhadap laporan keuangan KL tidak menjamin KL tersebut bebas dari korupsi, karena opini WTP diberikan hanya untuk menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KL sudah baik. Sementara itu, BPK sebenarnya telah melakukan sistem pengawasan internal dan eksternal, namun dengan adanya beberapa peristiwa “jual beli” opini WTP, pengawasan tersebut perlu ditingkatkan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Presiden Donald Trump telah menarik AS dari Kesepakatan Paris. Trump berpandangan Kesepakatan Paris ditujukan untuk memincangkan, merugikan, dan memiskinkan AS. Trump mengklaim komitmen AS terhadap Kesepakatan Paris telah menyebabkan kerugian dan berkurangnya lapangan kerja. Pembedaan perlakuan terhadap negara maju dan negara berkembang tampaknya mempengaruhi sikap Trump. Dengan status sebagai negara berkembang, meskipun merupakan penghasil emisi karbon terbesar dunia, China dan India tidak dituntut komitmen sebagaimana yang ditanggung AS, sehingga Trump berpandangan bahwa Kesepakatan Paris tidak adil dan merugikan kepentingan nasional AS. Meskipun banyak pihak tetap optimis terhadap Kesepakatan Paris tanpa dukungan AS dan banyak negara menyatakan tetap berkomitmen untuk bekerja sama, Indonesia perlu mendorong China dan India untuk mengajak AS kembali berkomitmen terhadap Kesepakatan Paris, mengingat kedua negara ini cukup mempengaruhi keputusan Trump.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Media sosial, selain memiliki dampak baik bagi kehidupan sosial, tetapi jika dimanfaatkan untuk menghancurkan tatanan sosial yang sudah ada akan berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Ujaran kebencian akhir-akhir ini berujung pada tindak intimidasi dan kekerasan, pernyataan pendapat yang dijamin Undang-Undang belum dilakukan dengan bertanggung jawab. Tulisan ini menganalisa bagaimana respon pemerintah terhadap pelaku intimidasi dan kekerasan, dan pentingnya peran masyarakat menjaga ketertiban sosial. Diketahui bahwa dibeberapa negara maju sekalipun peraturan tentang ujaran kebencian telah disahkan dan berlaku, hal ini dilakukan untuk menjaga dampak kejahatan dan kerusakan sosial yang akan ditimbulkan. Tokoh agama dan masyarakat ikut memberikan contoh dan memberikan pengaruh baik terhadap generasi muda (atau sebaliknya) akan kebutuhan sikap dewasa dalam bermedia sosial.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.


Abstrak:
Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia mendapatkan predikat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) pada bulan Mei 2017, setelah sebelumnya mendapatkan predikat yang sama dari Moody’s Investors Services, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCRA), dan Fitch Ratings. Kondisi tersebut dapat dijadikan stimulus masuknya dana internasional yang selama ini masuk ke negara-negara dengan peringkat tersebut. Masuknya investor ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik dan terkoneksi dapat menekan biaya logistik yang selama ini menjadi faktor tingginya harga produk sehingga dapat meningkatkan angka konsumsi rumah tangga. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan daya saing negara. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan dapat memberikan masukan dalam mendorong kinerja investasi yang mendukung program percepatan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.


Abstrak:
Sejak Pilgub DKI 2017, eskalasi persekusi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur Incumbent Ahok berperan dalam meningkatkan aksi persekusi (the Ahok Effect). Hal-hal yang dianggap menghina agama tertentu atau ulama adalah hal yang menjadi alasan utamanya. Kasus persekusi sejak awal tahun 2017 terjadi secara luas dan merata di seluruh Indonesia. Ini merupakan fenomena yang sudah mengkhawatirkan karena mengancam demokrasi, terutama karena mengabaikan prinsip kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), dan karena persekusi dilakukan dengan menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman (main hakim sendiri) tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Pemerintah beserta seluruh jajaran aparat hukum harus tegas dalam menyikapi persekusi. Masyarakat juga harus menghormati proses hukum yang ada, seperti melakukan somasi, mediasi damai, atau melaporkan ke kepolisian. Kasus persekusi tidak bisa dianggap enteng (remeh). Hanya dengan menegakkan supremacy of the law, demokrasi di Indonesia dapat diselamatkan.

Vol. IX / No. 10 - Mei 2017

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.


Abstrak:
Pemerintah berencana melakukan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena ormas ini dipandang tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI juga terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara pihak ormas HTI telah membantah seluruh tuduhan tersebut dan menganggap tindakan pemerintah tidak sesuai prosedur yang semestinya. Artikel ini membahas kontroversi di balik rencana pembubaran ormas HTI tersebut. Upaya pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas ini tentunya harus dilaksanakan sesuai tahapan dan proses yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Upaya persuasif perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum penjatuhan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa surat peringatan dan penghentian kegiatan sementara perlu dilakukan sebelum pada akhirnya pemerintah membubarkan ormas tersebut setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.


Abstrak:
Emanuelle Macron terpilih sebagai Presiden Perancis untuk periode 2017-2022. Tugas berat yang harus segera dihadapi Macron adalah memperbaiki perekonomian Perancis dan mengatasi masalah pengangguran. Hal ini harus dilakukan agar Perancis dapat berperan lebih besar untuk mereformasi Uni Eropa. Perhatian pada masalah ekonomi dalam negeri dan Uni Eropa diharapkan tidak mengurangi perhatiannya pada hubungan bilateral dengan Indonesia. Indonesia perlu mencermati perubahan kebijakan Perancis di masa pemerintahan Macron, karena hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara selama ini masih dapat ditingkatkan untuk kepentingan nasional.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.


Abstrak:
Multikulturalisme memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bisa mengukuhkan persatuan, sementara dampak negatifnya bisa menyebabkan perpecahan. Salah satu masalah yang ada di masyarakat terkait dengan multikulturalisme adalah konflik yang disebabkan oleh etnosentrisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan semangat multikulturalisme, yaitu bagaimana kelompok-kelompok etnik semestinya memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal, seperti: demokrasi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Salah satu usaha untuk menjaga keharmonisan multikulturalisme adalah melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keserasian antara berbagai suku bangsa. Pembinaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat umum maupun melalui pendidikan di sekolah, khususnya kepada generasi pemimpin bangsa.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.


Abstrak:
Indonesia menghadiri KTT One Belt One Road (OBOR) pada tanggal 14-15 Mei 2017 di China. Selain sejalan dengan pembangunan poros maritim, dukungan lebih dari 60 negara yang mewakili 60% populasi dunia dan sekitar sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) dunia menjadikan pertemuan KTT ini strategis bagi Indonesia. Untuk itu, Indonesia memanfaatkan peluang kebangkitan jalan sutra modern dengan mempertimbangkan prospek jalur ini bagi Indonesia dilihat dari sektor perdagangan dan sektor investasi. Pembangunan infrastruktur melalui investasi ke Indonesia hanya akan memberikan peluang besar bagi negara lain apabila Pemerintah Indonesia tidak segera melakukan pembenahan terstruktur terhadap peningkatan daya saing produk unggulan dan potensial untuk menggenjot ekspor Indonesia. DPR RI dapat melakukan fungsi pengawasan yang diarahkan pada kebijakan pemerintah dalam peningkatan perdagangan ekspor terutama pembatasan kuota impor komoditas pangan serta peningkatan investasi melalui realisasi kerja sama Government to Government (G to G) dan Government to Business (G to B).

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Situasi sosial politik di Indonesia saat ini sedang rentan akibat menguatnya politik Identitas dalam masyarakat. Politik identitas telah menyebabkan meningkatnya aksi intoleransi dalam masyarakat. Terutama saat berlangsungnya pemilu maupun pilkada di Indonesia. Kebinekaan dan keberagaman ras, suku, adat, dan agama yang sejak dulu menjadi identitas bangsa Indonesia menjadi terancam akibat politik identitas dan aksi intoleransi. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia membutuhkan rekonsiliasi agar konflik yang ditimbulkan oleh politik identitas tidak semakin besar dan memicu disintegrasi bangsa. Dalam hal ini peran setiap pihak sangat diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi. Penting bagi setiap elemen bangsa untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi bertujuan untuk mencegah kecenderungan dalam menggunakan identitas keagamaan, identitas rasial, atau kesukuan yang semakin berkembang secara masif dan menimbulkan perpecahan bangsa.

Vol. IX / No. 9 - Mei 2017

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.


Abstrak:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2019 yang akan datang. Penyempurnaan dan penyatuan substansi dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) menjadi salah satu upaya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu secara serentak tahun 2019. Oleh karena itu beberapa pasal krusial yang menimbulkan perdebatan dalam proses pembahasan RUU Pemilu sebaiknya segera diselesaikan. Selain itu, pengesahan RUU Pemilu diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan dan menyusun peraturan KPU guna menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Pada KTT ASEAN ke-30, ASEAN telah menetapkan target waktu penyelesaian Kerangka Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan (Code of Conduct in the South China Sea). Penetapan target penyelesaian pada pertengahan tahun 2017 ini merupakan suatu kemajuan yang dicapai ASEAN karena dengan adanya Code of Conduct ini diharapkan nantinya dapat meredakan ketegangan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan. Meskipun demikian, perkembangan isu Laut China Selatan ini belum mencapai kemajuan yang signifikan karena sikap ASEAN yang tidak tegas terhadap China, dan hal ini patut disayangkan. Ketidaktegasan ASEAN ini dipengaruhi oleh sikap Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menghindari konfrontasi dengan China. Untuk menjaga agar situasi di Laut China Selatan tetap kondusif, Indonesia perlu mendorong negara-negara ASEAN agar segera menyelesaikan draf Code of Conduct sesuai target yang ditetapkan.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Abstrak:
Masalah pengalihan kepesertaan jaminan sosial PNS kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) kembali aktual, karena PT. Taspen enggan melakukan pengalihan kepersertaan tersebut kepada BPJS TK. Permasalahan meruncing ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang memberi kewenangan PT. Taspen untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Tulisan ini mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Masalah jaminan sosial bagi PNS sangat krusial. Tindakan Pemerintah menerbitkan PP No. 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk menganulir PP tersebut, agar pada masa mendatang tidak terjadi lagi diskriminasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PNS.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.


Abstrak:
Sampai tahun 2016, pertumbuhan industri manufaktur terus mengalami perlambatan. Namun, awal tahun 2017 industri manufaktur mengindikasikan terjadinya pertumbuhan. Hal ini didasarkan pada indeks PMI Indonesia yang terus meningkat, kecuali Februari 2017. Meningkatnya aktivitas industri manufaktur disebabkan oleh 2 faktor, yaitu meningkatnya daya beli masyarakat dan permintaan ekspor. Tren positif dari industri manufaktur tersebut harus terus dijaga, mengingat ada beberapa faktor penghambat yang masih dialami oleh industri manufaktur yang dapat mengganggu tren positif tersebut. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain ancaman inflasi dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah, masih tingginya biaya logistik, dan tumpang tindihnya regulasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah keketidakpastian global dan turunnya aktivitas manufaktur China. Dukungan DPR RI melalui fungsi pengawasan harus memastikan 23 Peraturan Menteri tidak bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang terkait. Hal ini perlu dilakukan agar tren positif pertumbuhan industri manufaktur tetap terjaga.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Rapat Paripurna DPR (27/04) baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi undang-undang (UU). UU tersebut diharapkan mampu menjadi landasan guna memajukan kebudayaan Indonesia. Karena itu dalam tulisan ini, terkait pembahasan tentang strategi pemajuan kebudayaan yang sebaiknya dilakukan Indonesia, penulis menawarkan pendekatan komunikasi yang mendasarkan pada pemikiran Marshal Mc. Luhan tentang technological determinism (determinisme teknologi) dengan mengambil Korean Wave sebagai studi kasus. Berdasarkan telaah terhadap Korean Wave disimpulkan, strategi pemajuan kebudayaan di era new media adalah dengan cara memahami dan menguasai praktek digital culture dan the power of identity dalam masyarakat jaringan yang merupakan kunci dari mendunianya Korean Wave

Vol. IX / No. 8 - April 2017

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Pemerintah telah melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara termasuk 19 negara Timur Tengah, dengan alasan perlindungan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena sampai saat ini masih terdapat banyak pelanggaran akibat lemahnya aturan moratorium dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh sebab itu aturan moratorium perlu diperkuat sebagaimana diatur dalam draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diajukan DPR. Dalam RUU diatur secara tegas bahwa moratorium merupakan kewenangan presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Selain itu RUU juga mempertahankan fungsi BNP2TKI dalam memberikan saran dan pertimbangan terkait moratorium. Hanya saja ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tentang moratorium perlu diatur dan dipertegas.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Konflik Suriah terus mengalami eskalasi dan memasuki fase baru menuju perang besar pasca-serangan senjata kimia Pemerintah Assad dan serangan ‘penghukuman’ AS ke pangkalan udara militer Suriah. Ancaman Rusia dan Iran yang akan membalas secara serius serangan militer AS ke Suriah menimbulkan kekhawatiran dunia akan berakhirnya solusi politik melalui perundingan damai di Jenewa, Swiss, dan dimulainya perang besar berskala global. Sebab, aksi militer saling berbalas bisa terjadi di mana saja, sehingga konflik melebar. Perubahan sikap Presiden Trump dan implikasi serangan rudal AS dikaji dalam tulisan ini dengan mengungkap pemikiran Clausewitz tentang perang. Tulisan ini juga melihat kesulitan Indonesia dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis terkait kepentingan nasional.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.


Abstrak:
Kebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun ini adalah kendala pada jaringan, listrik, dan aplikasi UN. Sedangkan permasalahan nonteknis meliputi kesulitan biaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan UNBK serta minimnya pengamanan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi hasil belajar siswa. DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.


Abstrak:
Pemerintah melakukan kebijakan intervensi harga dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada tahun ini. Adapun kebijakan yang diberlakukan adalah penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging beku. Kebijakan ini juga terbatas, yaitu hanya diberlakukan di pasar ritel modern. Tentunya kebijakan ini juga akan berdampak positif dan negatif baik bagi produsen, konsumen, maupun penjual. Kebijakan penetapan HET membawa dampak positif bagi konsumen yaitu masyarakat bisa memperoleh harga yang lebih terjangkau dan yang paling utama adalah mengurangi risiko kenaikan inflasi. Pemerintah harus meminimalisir dampak negatif yang sebagian besar akan dihadapi produsen dan penjual yaitu dengan memasukkan biaya produksi dan biaya distribusi dalam perhitungan HET, mengantisipasi kekurangan supply barang di pasar, menindak tegas pelaku pasar gelap, serta diupayakan memberikan subsidi pada penjual untuk mengurangi kerugian. Di samping itu, penerapan HET juga harus diberlakukan di pasar tradisional agar tidak terjadi distorsi harga. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan perlu dilakukan agar penerapan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Abstrak:
Keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penguatan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan yaitu dengan memastikan hadirnya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di semua daerah, serta penguatan kelembagaan komisi informasi baik di pusat maupun di daerah. PPID wajib dihadirkan di semua level pemerintahan dan reposisi PPID harus diarahkan pada dimasukannya pekerjaan melayani permohonan informasi ke dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Penguatan Komisi Informasi perlu dilakukan dengan merubah sifat hubungan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di provinsi yang bersifat hirarkis. Tugas Komisi Informasi juga perlu diarahkan untuk memberikan kesadaran akan arti penting keterbukaan informasi publik pada semua komponen masyarakat. DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU KIP agar dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penguatan keterbukaan informasi publik.

Vol. IX / No. 7 - April 2017

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.


Abstrak:
Penataan atau reformasi sektor pangan merupakan hal penting dalam upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di masyarakat. Persoalan pangan yang tampak adalah sebagian besar berada pada sistem distribusi yang panjang. Jika pemerintah dapat mengatasi distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga, maka produsen dan konsumen akan diuntungkan. Untuk itu, pemerintah berusaha mengatasi sistem distribusi pangan ini dengan pendekatan penyelesaian masalah dari hulu sampai hilir. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah penguatan kelembagaan di tingkat petani untuk memudahkan petani dalam berproduksi. Upaya penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan badan usaha milik petani oleh kelompok tani seperti gabungan kelompok petani (Gapoktan). Kelembagaan ini diharapkan dapat mengelola kegiatan produksi pangan mulai dari penanaman, pemeliharaan, sampai pemasaran hasilnya. Penataan sektor pangan dengan memotong mata rantai tata niaga atau distribusi akan memberikan kepastian pasar komoditas pangan yang pada akhirnya akan menurunkan gejolak harga pangan. Penataan distribusi pangan juga akan mendukung sektor industri yang berbasis pertanian (agroindustry), serta pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Pada akhir Maret 2017, setelah lebih dari 30 tahun, Presiden Perancis kembali mengunjungi Indonesia. Dalam pertemuan antarpemimpin kedua negara, Presiden Francois Hollande dan Presiden Joko Widodo sepakat meningkatkan kerja sama bilateral, terutama dalam bidang-bidang yang disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan isu maritim yang menjadi perhatian kedua negara. Kunjungan Presiden Hollande dapat dimaknai sebagai bagian dari implementasi kemitraan strategis Indonesia-Perancis yang telah dideklarasikan pada tahun 2011. Tulisan ini membahas kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan kaitannya dengan penguatan hubungan Indonesia-Perancis. Kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan berbagai kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara perlu ditindaklanjuti melalui program kerja sama lebih lanjut sesuai dengan bidang kerja samanya. Kerja sama antarparlemen juga perlu dimanfaatkan oleh kedua negara untuk mendukung upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Perancis.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Presiden Joko Widodo telah menyatakan adanya rencana kebijakan pembagian lahan. Kebijakan yang merupakan bagian dari reforma agraria di Indonesia tersebut bertujuan untuk memeratakan perekonomian Indonesia dengan mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya petani. Namun, sampai saat ini terjadi kekosongan hukum sebagai dasar pelaksanaan rencana kebijakan tersebut, yakni belum terdapat undang-undang sebagai turunan dari Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pengalaman praktek negara lain yaitu Venezuela dan Filipina dalam pelaksanaan reforma agraria dapat dijadikan contoh strategi. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan reforma agraria di Venezuela dan Filipina yakni: (1) komitmen yang kuat dari pemerintah; (2) tersedianya data dan informasi yang lengkap; (3) didukung oleh parlemen; (4) partisipasi semua stakeholders; (5) dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan secara konsisten dan bertahap. Untuk itu DPR RI dapat berperan melalui fungsi legislasi dengan pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan melalui rencana pembentukan Tim Pengawas DPR RI tentang Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.


Abstrak:
Aksi kekerasan antara pengemudi Transportasi Konvensional (TK) versus Transportasi Berbasis Online (TBO) terjadi hampir merata di beberapa wilayah Indonesia. Konflik ini dipicu oleh keraguan Pemerintah dalam menyikapi kehadiran TBO tiga tahun yang lalu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya konflik sosial antara kedua kelompok tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah dan para pelaku TK terlambat dalam mengantisipasi dampak dari kehadiran TBO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang diharapkan memberikan solusi menyeluruh ternyata baru mengadopsi permasalahan taksi online, belum menyentuh keberadaan ojek online dan hubungan antara ojek konvensional dan ojek online yang selama ini menjadi sumber konflik sosial. Ke depan, Pemerintah dan DPR RI harus mempersiapkan segala pranata sosial yang komprehensif, termasuk regulasi dan upaya implementasinya, karena penggunaan aplikasi berbasis online berpotensi merambah pada seluruh bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.


Abstrak:
Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam posisi sentral dalam upaya peningkatan kualitas kompetisi pemilu. Dalam konteks ini, penting disadari bahwa dibutuhkan perbedaan perlakuan antara partai lama dan partai baru. Akses kepesertaannya yang lebih solid dalam pengalaman mengikuti pemilu adalah alasan untuk memberlakukan kebijakan yang berbeda untuk partai lama. Alternatifnya, bisa diterapkan kebijakan yang setara (equal) hanya pada tahap pendaftaran dengan data yang sudah dikonsolidasikan sebelumnya melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang, baik secara administrasi dan apalagi secara faktual terhadap partai-partai lama peserta pemilu pada tahap verifikasi oleh KPU. Alternatif ini sekaligus dapat menghemat waktu, kebutuhan sumber daya tenaga verifikasi di lapangan, dan alokasi anggaran

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →