Info Singkat

Vol. VII / No. 22 - November 2015

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Rangkaian aksi terorisme internasional atas Paris, yang telah diklaim ISIS/IS, terjadi kembali, tidak lama berselang setelah serangan atas Turki dan Rusia. Serangan yang tidak dapat dicegah intelijen Perancis tidak hanya menimbulkan kekuatiran di Perancis, namun Eropa lebih luas. Kebijakan Perancis di Timur-Tengah, khususnya Suriah, yang dinilai menjadi pemicu serangan, tidak menyurutkan keputusan pemerintahan Hollande, dan koalisi Barat, dan Rusia untuk segera menghancurkan ISIS/IS di basis tempurnya dan di mancanegara. Indonesia yang sangat pluralis dan tidak lepas dari kepentingan Barat, harus dapat mengantiispasi serangan serupa, jika ingin dapat mencegahnya agar tidak menjadi korban berikutnya pengikut ISIS/IS.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Kekerasan seksual terhadap perempuan masih terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tingginya fenomena ini memunculkan wacana tentang perlunya sebuah undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa dari 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat, baru 2 bentuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Saat ini, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk dalam Daftar RUU Tambahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016. Komnas Perempuan berpendapat bahwa RUU tersebut dapat mengatasi keterbatasan aturan hukum yang tersedia saat ini dalam menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk itu, DPR perlu mendorong isu kekerasan ini untuk segera dibahas, baik melalui penetapan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai prioritas tahun 2016, maupun dengan pengakomodasian 15 bentuk kekerasan seksual ke dalam RUU tentang KUHP yang sedang dibahas Komisi III DPR saat ini.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)G-20 tahun 2015 yang ilaksanakan di Turki menghasilkan dua kesepakatan utama terkait dengan investasi dan transparansi data pajak, dan transaksi keuangan. Posisi Indonesia sendiri sangat strategis sehingga keberhasilan untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut akan meningkatkan kredibilitasnya sebagai anggota forum G-20. Tindak lanjut yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan investasi ke sektor riil sekaligus mendorong pertumbuhan inklusif dari level ekonomi paling bawah. Sementara itu, DPR dan pemerintah harus mempersiapkan landasan hukum bagi pertukaran data pajak dan transaksi keuangan antara negara-negara anggota G-20 dengan melibatkan kalangan pengusaha dan perbankan agar implementasinya dapat berjalan lancar.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam penerapan e-Government. di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sekalipun sudah dikeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Padahal, negara-negara yang melaksanakan e-Government. seperti Korea Selatan terbukti mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya, bahkan meningkatkan perekonomian negaranya. Tulisan ini memperlihatkan bagaimana permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pemerintahan Indonesia dapat diatasi dengan menghadirkan e-Government. melalui pengadaan ICT. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislasi dapat mendorong dihadirkannya kebijakan yang mendukung implementasi e-Government. di Indonesia.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, saat ini telah dibentuk Pasus Pelindo II untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Pelindo II dalam perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dengan Hutchinson Port Holding (HPH). Dari analisis yuridis, Pelindo II dapat diduga melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2003, dan UU No. 40 Tahun 2007. Berpijak pada Pasal 33 UUD 1945, apabila Pelindo II mampu mengelola JICT sebaiknya tidak menyerahkannya kepada HPH apalagi jika perpanjangan kontrak tersebut merugikan. Untuk itu perpanjangan kontrak dengan HPH tidak perlu dilakukan.

Vol. VII / No. 21 - November 2015

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Namun demikian, untuk menjaga keharmonisan dan keberagaman kehidupan bermasyarakat, negara membatasi hak tersebut, misalnya melalui larangan melakukan ujaran kebencian dan peraturan perundang-undangan lainnya. Regulasi mengenai ujaran kebencian penting untuk ditegakkan demi keperluan menjaga keharmonisan dan keberagaman tersebut serta melindungi hak- hak masyarakat. Keberadaan SE Ujaran Kebencian yang merupakan pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, tidak mempengaruhi kedudukan KUHP dan UU ITE sebagai dasar hukum penanganan kasus ujaran kebencian. Penguatan sosialisasi terhadap masyarakat maupun anggota kepolisian diperlukan untuk memperoleh persamaan persepsi SE tersebut. Pada tataran implementasi Polri perlu mengedepankan penanganan preventif-persuasif sebelum membawa kasus ujaran kebencian ke ranah hukum.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Indonesia berencana menjadi anggota blok perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP menjanjikan penghapusan tarif perdagangan dan investasi di antara negara- negara anggotanya dan karenanya akan membuat perekonomian menjadi lebih terbuka. Namun demikian, satu hal yang membedakan TPP dengan free trade arrangement (FTA) lainnya adalah TPP tidak mengenal hak-hak eksklusif BUMN.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian mengundang pro dan kontra. Kalangan yang pro menilai surat edaran tersebut layak untuk diapresiasi sedangkan mereka yang kontra merasa hak-hak berdemokrasinya akan terganggu. Masalahnya, kanal demokrasi yang terbuka lebar akhir-akhir ini melalui media massa dan media sosial nyaris bergulir tanpa sensor. Alih-alih menjadi sarana berdemokrasi, media-media tersebut justru cenderung tidak luput menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian. Untuk itu, masyarakat perlu memahami seputar masalah ujaran kebencian tersebut dan konsekuensi yang diakibatkannya. Di sisi lain, DPR RI perlu mendukung dan mengawal implementasi SE Ujaran Kebencian agar berjalan sesuai fungsi utamanya sebagai rambu-rambu dalam berdemokrasi.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mensahkan APBN 2016 dengan catatan pembahasan PMN sebesar Rp40,42 triliun, termasuk untuk percepatan infrastruktur dikembalikan ke komisi. Konsekuensinya, perlambatan pembangunan infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan bisa saja terjadi karena terdapat sinergi yang harmonis antara postur APBN 2016, capaian pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, dan paket kebijakan ekonomi yang digulirkan. Pemerintah dan DPR hanya perlu menentukan jenis infrastruktur prioritas yang akan dibangun, mekanisme PMN yang digunakan, dan target dividen serta imbal jasa yang harus diberikan BUMN serta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan evaluasinya. Dengan begitu, bukan saja pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tetapi juga target pembangunan yang meliputi angka pengangguran 5,2-5,5%, tingkat kemiskinan 9-10%, gini rasio 0,39, dan IPM sebesar 70,1 akan dapat terpenuhi.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Pilkada serentak 2015 tidak saja memiliki aspek dinamika demokrasi yang mencerminkan ekspresi kedaulatan rakyat, tetapi juga berhadapan dengan potensi konflik yang dapat memobilisasi massa. Antisipasi terhadap potensi ini diperlukan tidak saja di tingkat masyarakat tetapi juga kesiapan di tingkat penyelenggara dan aparat yang berwenang menangani persoalan keamanan di tingkat daerah. Sebagai negara demokrasi, pilihan untuk memperkuat aspek di tingkat penyelenggara harus menjadi prioritas dibandingkan hanya sekedar aspek keamanan. Pilihan ini merupakan konsekuensi dari kuatnya argumen bahwa cara persuasif harus lebih berperan dibandingkan cara koersif dalam mengatasi potensi konflik.

Vol. VII / No. 20 - Oktober 2015

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Berulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong beberapa pihak mengusulkan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku, yaitu dengan suntik kebiri. Rencana penerapan sanksi ini perlu dikaji kembali tidak saja efek penurunan hasrat seksualnya tidak permanen tetapi juga berakibat pada penderitaan dan merendahkan martabat manusia sesuai dengan kepatutan moral dan HAM. Dengan demikian, sanksi ini diragukan dapat mencegah dan menimbulkan efek jera, Kasus kekerasan seksual terhadap anak memang menuntut kesungguhan dari berbagai pihak untuk melindungi anak dari kasus serupa, namun tidak dapat dilakukan dengan segala cara. Di pihak Pembentuk UU, kasus tersebut merupakan momen untuk merevisi kembali UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain mengenai masalah pemberatan sanksi pidana yang selama ini hanya terbatas pada pelaku orang tua korban, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Namun demikian, pemberatan sanksi pidana bukan merupakan jaminan untuk menghentikan atau mencegah kasus serupa. Oleh karena itu perlu dicari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak sehingga dapat mencegah terulangnya kembali kasus tersebut.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Aksi kekerasan kembali mewarnai konflik Israel–Palestina dalam waktu satu bulan belakangan ini. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kondisi yang memanas ini dipicu oleh kebijakan Israel yang membatasi aktivitas warga Palestina di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, kebijakan yang kemudian direspons dengan aksi perlawanan. Kekerasan yang terjadi menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional dan kekhawatiran akan masa depan perdamaian Israel–Palestina. Meskipun sejumlah isu sulit disepakati, masyarakat internasional tidak bisa membiarkan konflik tersebut berlarut-larut dan perlu terus mendorong solusi damai. Para pihak yang bertikai, terutama pihak Israel, harus bersungguh-sungguh menjalani upaya dan proses perdamaian tersebut.

Penulis: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I, II III, IV, dan V. Paket kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengatasi pelambatan ekonomi dan diharapkan mampu mendorong daya saing industri. Tujuan akhirnya diarahkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Bagi pelaku usaha, paket tersebut penting namun yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan kelima paket kebijakan tersebut terlaksana dengan baik di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan iklim investasi terjamin dengan baik dan bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Terlepas dari itu semua, paket kebijakan tersebut sebenarnya hanya berfungsi untuk memandu dan mengarahkan situasi jangka pendek. Untuk itu, paket kebijakan jilid-jilid berikutnya yang lebih menyentuh aspek fundamental diperlukan.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Dalam satu tahun masa kinerja Presiden Joko Widodo, survei menunjukkan bahwa hanya empat menteri yang mendapatkan nilai kepuasan tinggi dari masyarakat. Sedangkan menteri yang lain, terutama yang menangani bidang perekonomian, mendapatkan penilaian yang kurang memuaskan. Terlepas dari kondisi ekonomi global, faktor dinamika perpolitikan atau persaingan politik antara pihak- pihak pendukung dan yang tidak mendukung Presiden Jokowi sebenarnya yang menentukan. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus berhati-hati, jangan sampai fokusnya untuk mewujudkan Nawacita menjadi terganggu. Oleh karena itu, faktor konsistensi dalam pencapaian tujuan Nawacita juga akan mendapatkan penilaian penting dari masyarakat.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penetapan upah minimum selalu menimbulkan gejolak. Buruh menuntut kenaikan upah minimum sementara pengusaha terbebani dengan kenaikan upah yang tinggi tanpa peningkatan produktivitas. Sementara itu, pemerintah perlu menjaga iklim investasi usaha dan menjamin kesejahteraan buruh. Ke depan, penentuan upah minimum harus didahului dengan kajian mendalam terkait nilai komponen KHL, pertumbuhan ekonomi, produktivitas kerja, dan kondisi perusahaan. Aturan kebijakan upah minimum juga perlu diperbaiki. Selain itu, unsur tripartit dapat berperan sebagai pengawas ketenagakerjaan sehingga kebijakan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Vol. VII / No. 19 - Oktober 2015

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penyidikan anggota DPR dengan mengganti izin MKD dengan izin Presiden menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. MK dinilai telah merumuskan sebuah putusan yang tidak diminta oleh pemohonnya, karena yang dimohonkan adalah agar persetujuan tertulis MKD terkait dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan pasal tersebut bertentangan namun dengan tambahan sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Putusan MK yang bersifat ultra petita menimbulkan kesan bahwa MK sudah bukan lagi merupakan negative legislator melainkan positive legislator. Di sisi lain, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, bagaimana pun keputusan itu harus ditaati oleh semua pihak.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Tragedi Mina yang menelan korban jiwa lebih dari 1000 jemaah haji telah menjadi keprihatinan dunia. Di pihak jamaah haji Indonesia tercatat lebih dari 100 orang menjadi korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Muncul keinginan untuk penyelidikan independen dengan melibatkan negara-negara yang jamaahnya menjadi korban untuk mencari kebenaran tentang penyebab kejadian sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menempuh kebijakan investigasi tertutup. Arab Saudi menolak intervensi investigasi tragedi Mina dan meminta semua pihak bersabar menunggu hasil investigasi.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Insiden Mina yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M dapat disebabkan karena faktor penyelenggara ibadah haji dan jemaah haji itu sendiri. Penyelenggara ibadah haji dipandang kurang siap dan abai terhadap keselamatan jemaah haji, sementara jemaah haji terlihat kurang disiplin terhadap waktu dan jadwal pelaksanaan lontar jumrah. Belajar dari insiden itu, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kompetensi petugas dan kompetensi jemaah haji, terutama kompetensi mereka tentang fikih haji. Dalam kaitan itu pemerintah seyogyanya menata ulang perekrutan petugas dan pembimbing haji, di samping upaya perbaikan prosedur pelaksanaan pembinaan jemaah haji secara umum.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya-upaya stabilisasi fiskal maupun moneter. Untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II pada tanggal 29 September 2015. Paket tersebut ditekankan pada upaya meningkatkan investasi, berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dari sisi moneter, sejalan dengan paket kebijakan tersebut, BI juga mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian dan nilai tukar.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Keanggotaan DPR periode 2014-2019 telah menyelesaikan setahun masa baktinya. Masih banyak catatan penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kinerja DPR periode 2014-2019 di satu tahun masa baktinya. DPR perlu melakukan instropeksi diri dengan melakukan reformasi terkait dengan penguatan kelembagaan dewan, sistem pendukung dan kemandirian lembaga legislatif. Catatan perjalanan setahun DPR RI periode 2014-2019, sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat di tahun-tahun berikutnya

Vol. VII / No. 18 - September 2015

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Ditinjau dari sudut ketatanegaraan, proses seleksi Pimpinan KPK di DPR merupakan implementasi dari hak ‘right to confirm’ (keikutsertaan dalam pengangkatan pejabat publik) yang dimiliki oleh DPR. Hak ini dilakukan dalam kerangka perimbangan kekuasaan (checks and balances) yang menjadi semangat perubahan UUD 1945. Sebagai suatu proses politik di sebuah lembaga politik, terpilihnya seorang calon karena akseptabilitas politik tidak perlu dipermasalahkan sepanjang dalam proses tersebut tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Setelah melalui perdebatan panjang dan memicu protes besar, rancangan undang- undang untuk memperluas peran militer Jepang telah disetujui Majelis Tinggi. Peran militer Jepang yang lebih luas akan mempengaruhi perimbangan kekuatan di kawasan. Kekuatan-kekuatan utama di kawasan akan melakukan penyesuaian strategis untuk merespons perkembangan ini. Indonesia juga harus mengantisipasi perubahan perimbangan tersebut, dan mencari peluang untuk memperoleh keuntungan darinya.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun di sejumlah daerah menyisakan kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat terutama kelompok berisiko seperti ibu hamil, balita, anak-anak dan lansia. Kabut asap mengandung komponen partikel halus dan berbagai gas seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan ozon. Dalam batasan tertentu, apabila komponen tersebut terhirup, dapat menyebabkan berbagai penyakit saluran pernapasan hingga menelan korban jiwa. Ketika bencana kabut asap kembali terjadi, pemerintah ternyata belum menggerakkan sistem kesehatan secara optimal sehingga penanganannya kerap lebih bersifat reaktif daripada pengoptimalan upaya promotif dan preventif terlebih dahulu.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Pemerintah telah meluncurkan program penyelamatan ekonomi tahap I. Saat ini 31 deregulasi peraturan dari total keseluruhan 134 daftar peraturan yang termasuk dalam paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kinerja perekonomian nasional telah selesai dibahas. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing industri dan mendorong masuknya investasi sehingga lebih mampu menggerakkan perekonomian. Sinyal positif membaiknya industri dalam negeri juga telah ditunjukkan dengan meningkatnya impor bahan baku/penolong. Dengan dukungan belanja pemerintah, baik belanja aparatur ataupun belanja modal yang biasanya meningkat di semester kedua, deregulasi peraturan sebagai bagian penting program penyelamatan ini diharapkan menjadi salah satu jalan keluar bagi penguatan industri dalam negeri yang saat ini tengah mengalami tekanan berat.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Reformasi DPR membutuhkan keberadaan dukungan strategi komunikasi yang mencakup strategi komunikasi publik dan strategi komunikasi internal DPR. Strategi komunikasi tersebut meliputi empat fase yaitu: fase formative research, strategy, tactics dan evaluative research. Keempat fase tersebut dilakukan secara cepat dan terus menerus sehingga diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Vol. VII / No. 17 - September 2015

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Abstrak:
Kebakaran hutan, lahan dan polusi asap merupakan bentuk bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian dalam bentuk kerusakan pada harta benda dan lingkungan, juga terganggunya kesehatan masyarakat, bahkan kerugian yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penanggulangan pembakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadapnya. Instrumen hukum baik internasional maupun nasional terkait dengan pembakaran hutan dan lahan yang berlaku di Indonesia telah cukup banyak. Namun, penegakan hukum yang ada belum juga dapat mengatasi permasalahan pembakaran hutan dan lahan yang berulangkali terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegakan hukum baik secara pidana, perdata, maupun administrasi terhadap pelaku pembakaran individu maupun korporasi. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kelembagaan yang berwenang dalam penanggulangan pembakaran hutan dan lahan, memberikan pemahaman terhadap masyarakat, serta melakukan upaya untuk mengubah budaya masyarakat dalam pembukaan lahan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa membakar.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Uni Eropa (UE) sedang menghadapi krisis keimigrasian terbesar sejak Perang Dunia II dengan meningkatnya gelombang pencari suaka Suriah ke Benua Eropa. Mayoritas pemerintah di negara-negara Eropa berupaya menutup negaranya dari serbuan para pencari suaka. Tidak sekedar menjadi masalah pelik, krisis pencari suaka di Eropa juga menimbulkan gesekan di antara negara anggota UE. Setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Banyak aturan UE tentang proses suaka tidak dilaksanakan. Sistem bebas visa antar-negara Eropa yang pernah dibangggakan Eropa mulai dipertanyakan.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Salah satu tuntutan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam unjuk rasa 1 September 2015 lalu adalah penolakan atas tenaga kerja asing (TKA). Kehadiran TKA di tengah-tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong adanya anggapan bahwa pemerintah tidak melindungi sumber daya domestik. Adanya pandangan stereotype bahwa tenaga kerja lokal tidak cukup kompeten sehingga mereka sering tidak dihargai dengan semestinya. mereka yang tidak cukup atau tidak terlegitimasi yang membuat TKI tersingkirkan dalam bursa tenaga kerja lokal. Untuk menghadapi MEA tahun pemerintah harus segera mempersiapkan TKI yang siap pakai, handal, dan mampu bersaing. Pemerintah perlu melansir kebijakan perburuhan yang semakin melibatkan berbagai kementerian terkait secara aktif dan pola kerja Kemnaker yang proaktif dalam upaya peningkatan kompetensi sekaligus sertifikasi profesi, serta perubahan budaya tenaga kerja secara umum

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Tekanan terhadap rupiah masih berlanjut. Nilai tukar rupiah kembali melorot mencapai Rp14.234 per dolar AS dan sentimen negatif pasar uang ini juga berimbas pada pasar modal yang juga melemah di mana secara mingguan bursa ditutup pada level 4.446,2. Selain tekanan terhadap rupiah dan melemahnya pasar modal, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terburuk sejak tahun 2009. Persoalan mendasar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif tidak berkelanjutan, bahkan cenderung melemah, adalah meredupnya derap industrialisasi. Fenomena ini harus cepat ditanggulangi agar tidak berdampak pada investasi yang berpengaruh sangat signifikan pada kelanjutan pembangunan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mempercepat penyusunan empat paket kebijakan stimulus perekonomian Indonesia. Keempat paket itu ialah kebijakan fiskal, kebijakan deregulasi investasi, kebijakan energi, dan kebijakan pangan.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Sampai saat ini sekitar 60% dana desa baru dapat disalurkan dalam rangka percepatan pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian desa. Permasalahannya bermuara pada ketatnya persyaratan, rumitnya birokrasi, dan lamanya proses verifikasi terhadap 74.093 desa di seluruh Indonesia. Meskipun setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu hal penting bahwa kondisi sebagian besar desa masih berada dalam kondisi tertinggal. Oleh karena itu, akselerasi penyaluran dana tersebut diperlukan dan disertai adanya kepastian tata cara penyaluran dan penggunaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Mekanisme perencanaan dan alokasi dana tersebut sangat diperlukan saat ini melalui rencana penerbitan SKB tiga menteri terkait. Hal lain, pengawasan baik teknis oleh instansi terkait maupun politis yang dilakukan Komisi II DPR juga tidak kalah pentingnya agar implementasinya sesuai tujuan.

Vol. VII / No. 16 - Agustus 2015

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemeriksaan terhadap masalah dwelling time dan perizinan di Pelabuhan Tanjung Priok berujung pada terbongkarnya praktek suap dan gratifikasi. Penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu pejabat dan tenaga honorer dari Kemendag, dan pengusaha. Mereka diduga menerima gratifikasi, suap, dan melakukan pemerasan dalam permainan dwelling time. Suap dan gratifikasi sulit dibedakan. Gratifikasi kadang-kadang dianggap sebagai suap khususnya pada pegawai negeri, pejabat, dan penyelenggara negara. Penyidik harus memahami unsur-unsur dalam tindak pidana suap dan gratifikasi, serta mengusut kasus ini secara tuntas. Pemerintah juga harus membenahi sistem untuk memangkas waktu bongkar muat dan perizinan yang diharapkan dapat memangkas biaya produksi. DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap penyelesaian masalah ini.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Parlemen Asia telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Agustus lalu di Jakarta. Sidang yang bertema Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity tersebut berhasil mengesahkan 5 draf resolusi yang selanjutkan akan dibahas dalam sidang pleno APA di Kamboja akhir tahun ini. Pengesahan tersebut memperkuat tonggak komitmen politik parlemen negara-negara di kawasan Asia untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan ekonomi bersama ke depan.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Tahun 2015 diagendakan menjadi salah satu momentum penting dalam pengelolaan isu perubahan iklim global karena tahun ini merupakan tenggat waktu terakhir pencapaian kesepakatan penurunan emisi bersama berdasarkan kesepakatan sebelumnya. The Conference of Parties (COP) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-21 yang akan diselenggarakan di Paris, 30 November - 11 Desember diharapkan melahirkan sebuah protokol baru atau kerangka perjanjian yang mengikat semua negara secara hukum dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara global. Pertemuan ini diharapkan dapat menuntaskan semua selisih pendapat antara negara-negara maju dan berkembang dalam upaya penurunan emisi GRK. Bagaimana persiapan Indonesia menghadapi perhelatan besar ini? Hal ini penting diupayakan mengingat hasil negosiasi dalam forum UNFCCC berimplikasi secara langsung kepada Indonesia yang tergolong rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kabinet Kerja Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Untuk mencapai rencana kerja tersebut, pemerintah telah menyusun RAPBN tahun 2016 dan menetapkan 7 (tujuh) indikator utama sebagai asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, inflasi 4,7%, dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS. Ketersediaan infrastruktur yang memadai secara kualitas maupun kuantitas merupakan faktor utama untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, kebutuhan akan infrastruktur tersebut memerlukan anggaran yang besar. Karena itu, salah satu model pengadaan infrastruktur yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah adalah dengan peningkatan partisipasi pihak swasta.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Perombakan atau reshuffle kabinet telah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dalam Keputusan Presiden RI bernomor 79/P/2015, terdapat 6 anggota Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK yang diganti oleh Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, keputusan reshuffle kabinet adalah untuk memperkuat kinerja pemerintah dalam rangka percepatan implementasi program aksi pembangunan nasional. Melalui reshuffle kabinet ini, diharapkan dapat memberikan perubahan pada kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. Untuk itu, pekerjaan selanjutnya menyangkut keperluan monitoring dan evaluasi kinerja kabinet secara berkala.

Vol. VII / No. 15 - Agustus 2015

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan proses seleksi hakim agung perlu diselesaikan tanpa harus menimbulkan benturan di antara kedua lembaga tersebut. Hubungan kedua lembaga tersebut bukan untuk menerapkan prinsip check and balances, melainkan harus dipandang sebagai kesatuan dalam satu kekuasaan yang sama, yakni kekuasaan kehakiman. Meskipun UUD Tahun 1945 tidak menyebutkan KY sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, KY berperan sebagai mitra MA dalam menjaga keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan sangat dibutuhkan. Revisi UU Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menghindari interpretasi yang berbeda antara KY dan MA, agar kedua lembaga negara tersebut mempunyai batasan kewenangan masing-masing sehingga tidak tumpang-tindih.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tercapainya kesepakatan nuklir Iran disambut pro dan kontra. Pihak penentang berupaya menggunaan hak veto di Kongres (Senat) AS dan PBB. Sedangkan pihak pendukung meyakini kemampuan Pentagon untuk mencegah pelanggaran Iran dengan memberikan sanksi militer dan embargo ekonomi lebih berat. Walaupun hasil yang telah dicapai dinilai sebagai “bad deal”, Pemerintahan Obama melihatnya sebagai langkah maju untuk bisa mengontrol secara transparan dan mengendalikan hasrat Iran secara terarah dalam mengembangkan kemampuan nuklirnya untuk kepentingan pembangunan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Hampir setiap awal tahun ajaran baru, praktik bullying menjadi isu di dalam kegiatan orientasi siswa baru, yang sekarang bernama Masa Orientas Peserta Didik Baru (MOPDB). Hingga kini, tindak kekerasan yang dilakukan siswa senior terhadap siswa junior masih terlihat, baik yang berupa fisik, verbal, maupun nonverbal. Untuk mencegah praktek ini terjadi kembali, pemerintah telah melakukan upaya, di antaranya adalah menetapkan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 disertai Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015. Upaya untuk melibatkan semua pihak telah terlihat namun untuk mengoptimalisasi pelaksanaan kegiatan orientasi, pengawasan tetap diperlukan.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah terus menguat dalam setahun terakhir. Fakta tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Secara eksternal, mata uang rupiah dapat terus menurun seiring dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Rate) yang akan terjadi secara bertahap, yaitu di bulan September dan tahun depan. Sejumlah langkah harus segera dilakukan, yaitu merevisi aturan BI mengenai devisa hasil ekspor, memperbaiki neraca transaksi berjalan, dan mendorong pertumbuhan sektor riil, memperbaiki koordinasi antar-lembaga pemerintahan, menambah pasokan dolar AS, dan menegakkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bagi DPR, tindakan yang perlu dilakukan adalah mengawasi kebijakan moneter dan fiskal yang memengaruhi nilai tukar rupiah.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pilkada serentak tahun 2015 mengalami kendala teknis. Di beberapa daerah tercatat hanya ada satu pasangan calon. Awalnya, ada 11 kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal. Bahkan, ada daerah yang sama sekali tidak mengajukan pasangan calon kepala daerah. Setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran, jumlahnya berkurang menjadi hanya di 7 daerah. Persoalan muncul ketika UU tentang Pilkada saat ini belum mencantumkan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan bila terjadi fenomena calon tunggal. Mengingat waktu pentahapan pilkada serentak itu terus berjalan, Pemerintah, DPR RI, dan KPU serta Bawaslu perlu duduk bersama untuk mencarikan solusinya. Alternatif-alternatif yang ada menyangkut penerbitan sebuah Perppu, perpanjangan masa pendaftaran, dan merevisi UU tentang Pilkada. Akhirnya, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU memperpanjang masa pendaftaran calon untuk menghindari penundaan pelaksanaan Pilkada serentak hingga tahun 2017. Kasus ini menunjukkan dua sisi kelemahan yang harus segera diperbaiki, yaitu masalah pengkaderan di tubuh partai politik dan masalah substansi UU tentang Pilkada yang harus segera diperbaiki.

Vol. VII / No. 14 - Juli 2015

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 telah menyatakan Pasal 7 huruf r UU Pilkada beserta penjelasan inkonstitusional dan conditionally constitution atas ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Putusan ini menimbulkan polemik terkait dengan pembatalan tentang pembatasan konflik kepentingan keluarga petahana dalam UU Pilkada yang dikhawatirkan dapat membentuk dinasti politik. Namun, Putusan MK ini harus dihormati dan diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. DPR RI dapat berperan lebih optimal dalam hal ini melalui revisi UU Pilkada dan melakukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Di bawah Perdana Menteri Alexis Tsipras, Yunani berusaha mendapatkan utang baru dari negara-negara zona Euro tanpa disertai dengan persyaratan ketat yang hanya akan membuat perekonomian negara itu semakin hancur. Dukungan yang diperoleh melalui referendum tanggal 6 Juni 2015, belum cukup bagi Tsipras untuk membawa keluar negaranya dari intervensi negara-neagra zona Euro. Rakyat Yunani tetap harus menerima persyaratan pinjaman jika tetap ingin berada dalam zona Euro.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Berdasarkan posisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Indonesia berpotensial mengalami bencana alam dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem penanganan pengungsi yang komprehensif dan efektif, terutama untuk pengungsi perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan (vulnerable). Dengan penyelenggaraan sistem tersebut, kebutuhkan penanganan khusus dan keberpihakan terhadap permasalahan dan kebutuhan mereka akan lebih dapat dikelola dengan baik.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Permasalahan perumahan dan pemukiman rakyat di Indonesia semakin serius dan kritis. Tingginya backlog yang mencapai 15 juta unit menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pemerintah harus hadir dalam mengatasi masalah ini. Salah satu penyebab tingginya angka backlog ini adalah rendahnya anggaran dan pembiayaan sektor perumahan dari pemerintah maupun swasta. Pemerintah telah menyiapkan anggaran pada tahun 2016 untuk menjawab arah kebijakan dan target-target strategis yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015- 2019 untuk sektor perumahan. Selain itu, skema pembiayaan melalui KPR FLPP dan SSB diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembiayaan perumahan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah memuat temuan yang mengisyaratkan bahwa KPU belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan pilkada serentak 2015. Beberapa daerah juga dinilai sama dalam menghadapi Pilkada 2015. Sebaliknya, pemerintah dan KPU justru menyatakan telah siap untuk melaksanakan pilkada serentak tersebut walaupun masih ada beberapa kendala. Oleh sebab itu, untuk tetap melaksanakan pilkada 2015 diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait dalam mensukseskan penyelenggaraannya.

Vol. VII / No. 13 - Juli 2015

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Pengaturan yang terkait dengan penyadapan dalam UU KPK saat ini hanya sebatas pemberian wewenang bagi KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanisme penyadapan belum ada aturannya sama sekali. Tiga Putusan Mahkamah Konstiusi pada tahun 2003, 2006, dan 2010 merupakan dasar yang kuat terkait urgensi pembenahan pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk dalam hal ini pembenahan aturan penyadapan KPK. Pembenahan aturan mengenai syarat dan tata cara penyadapan penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi seseorang.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Tiga serangan terorisme telah terjadi di Tunisia, Kuwait dan Perancis pada tanggal 26 Juni 2015. Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengaku berada di balik serangan tersebut. Serangan ini kembali menunjukkan bahwa ancaman teror ISIS semakin tidak mengenal batas wilayah. Serangan tersebut menimbulkan banyak korban sipil sehingga menuai reaksi keras masyarakat internasional. Indonesia mengecam aksi kekerasan tersebut dan mendukung kerja sama internasional dalam memerangi terorisme.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Fenomena cuaca El Nino, yang salah satunya ditandai dengan musim kemarau yang panjang, diperkirakan melanda Indonesia mulai Juni-November 2015. Dampak dari kemarau yang panjang ini di antaranya adalah gagal panen bagi para petani dan berkurangnya hasil tangkapan ikan bagi para nelayan. Perlu strategi yang tepat dalam mengantisipasi hal ini agar fenomena cuaca El Nino tidak berdampak pada ketahanan pangan. Pada sektor pertanian, ketersediaan pasokan air bagi irigasi menjadi perhatian utama selain penyesuaian pola tanam yang perlu mengadaptasi pergeseran musim. Sedangkan pada sektor perikanan, penyediaan sistem informasi kelautan yang terpadu dan dapat diakses oleh nelayan merupakan upaya adaptasi yang dapat dilakukan.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Krisis ekonomi yang dialami Yunani dikarenakan kegagalan negara itu membayar utang (default) yang jatuh tempo pada 30 Juni 2015 pada International Monetary Fund (IMF), sebesar 1,5 miliar euro. Akibatnya, Yunani bangkrut dan saat ini hidup dari sisa uang pinjaman. Di saat yang sama Indonesia mengalami turbulensi ekonomi. Namun demikian, karena Indonesia memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik, dilihat dari utang luar negeri, tingkat inflasi, dan tren penguatan rupiah, potensi pengaruhnya terhadap turbulensi ekonomi secara nasional sangat kecil.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Isu politik reshuffle kabinet tampaknya selalu menjadi faktor penekan bagi setiap Presiden terpilih dalam ketika menjalankan pemerintahannya. Ruang keterlibatan publik yang luas dalam menyokong kesuksesan setiap pasangan capres dan cawapres, bahkan lintas partai dan organisasi non-kepartaian, memaksa presiden terpilih mempertimbangkan untuk mengakomodasi banyak kalangan dalam tahap proses penyusunan dan pengoperasian mesin kabinet, hingga ketika memasuki tahap evaluasi atas capaian kinerjanya. Tuntutan yang sedemikian tinggi menyebabkan pertimbangan atas penguatan basis politik partai sebagai seleksi kader calon pemimpin dan penuntasan agenda RUU tentang kepresidenan menjadi semakin penting bagi substansi penguatan sistem presidensial.

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →