Info Singkat

Vol. VIII / No. 2 - Januari 2016

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mendapat banyak sorotan berkaitan dengan kasus laporan orang hilang, dugaan aliran sesat, sampai dengan pengusiran anggota Ormas tersebut di beberapa daerah. Penanganan terhadap Ormas Gafatar terkendala dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Ormas yang mengakibatkan Kementerian Dalam Negeri kesulitan melakukan pengawasan terhadap ormas yang tidak berbadan hukum. Penyelesaian permasalahan ini perlu memperhatikan 5 (lima) faktor penegakan hukum, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Sebagai wujud fungsi pengawasan, DPR RI, khususnya melalui komisi terkait perlu melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk menemukan solusi penanganan permasalahan Ormas Gafatar ini.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Tsai Ing-Wen (Tsai) terpilih menjadi presiden wanita pertama Taiwan setelah berhasil memenangkan pemilihan umum (pemilu) dengan perolehan suara sebanyak 56,1%. Kemenangannya diperkirakan akan mendorong babak baru dalam upaya kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok, dan dapat berujung pada ketidakstabilan Tiongkok. Transisi politik yang akan dilewati kedua wilayah menjadi perkembangan politik global berkaitan pada kerjasama ekonomi dan perdagangan yang telah dilakukan. Masa depan Tiongkok dan Taiwan akan diuji dengan jalan damai atau permusuhan yang sepenuhnya bergantung pada pilihan Tsai sendiri. Walaupun Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, hubungan kedua negara diharapkan dapat terus meningkat mengingat kerjasama ekonomi dan perdagangan yang terus mengalami peningkatan.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan PBB menyimpulkan bahwa para teroris menganggap kondisi sosial yang mereka rasakan hanya dapat diubah melalui kekerasan. Konsep pencegahan konvensional tidak efektif lagi dalam upaya pemberantasan ideologi terorisme, sehingga diperlukan upaya bersama dalam melawan musuh bersama. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari sisi etnik, suku, agama, pendidikan, dan ragam kelas sosial mengharuskan adanya sosialisasi yang tepat dan dilindungi pelaksanaannya oleh peraturan yang berlaku. Momentum Revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah disetujui untuk masuk dalam Prolegnas 2016 menjadi awal gerakan bersama seluruh instansi yang terlibat, seperti BNPT, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melawan terorisme secara sinergis.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Harga minyak mentah dunia terus mengalami penurunan secara signifikan. Oversupply ditengarai menjadi penyebab dari tekanan harga ini. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Turunnya harga minyak dunia memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak negatif di antaranya penurunan kinerja ekspor migas, perubahan asumsi makro Indonesia Crude Price (ICP) yang terdapat dalam APBN, serta penurunan realisasi dalam APBN terkait pajak penghasilan minyak dan gas. Dampak positif di antaranya menurunnya biaya energi dan transportasi sehingga dapat meningkatkan ekspor manufaktur dan nonmigas menjadi lebih kompetitif. Pemerintah dan DPR RI diharapkan segera menghitung seberapa besar dampak dari penurunan harga minyak dunia agar kebijakan yang diambil menjadi solusi yang tepat di tengah guncangan perekonomian dunia.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Fenomena tagar Kami Tidak Takut atau yang biasa ditulis #KamiTidakTakut yang disebarluaskan melalui media sosial, memang mampu menimbulkan sikap berani di masyarakat untuk tidak takut melawan aksi teror. Namun kesempurnaan makna #KamiTidakTakut perlu terus dilakukan sejalan dengan upaya membangun kesadaran semua elemen masyarakat untuk menerapkan kewaspadaan dini terhadap aksi teror. #KamiTidakTakut perlu dilakukan dengan konsisten dan tidak bersifat seremonial. Fenomena #KamiTidakTakut harus dijadikan media bagi pemerintah, aparat keamanan, media massa, dan masyarakat untuk bersatu padu, baik secara preventif maupun dengan melakukan aksi yang proposional, melawan aksi terorisme.

Vol. VIII / No. 1 - Januari 2016

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Presiden Joko Widodo menyatakan akan memberikan amnesti kepada kelompok pemberontak pimpinan Din Minimi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD Tahun 1945, pemberian amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam pertimbangannya, DPR perlu menegaskan bahwa pemberian amnesti harus berdasarkan kajian mendalam apakah kegiatan kelompok tersebut merupakan bagian dari separatisme kelompok GAM atau tidak, sehingga perlu diberikan amnesti sebagai konsensus politik demi keberlangsungan pembangunan. Mengingat amnesti tidak dapat diberikan bagi orang atau kelompok yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan gerakan separatisme.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Eksekusi mati terhadap tokoh ulama Syiah di Arab Saudi, Sheikh Nimr al-Nimr, telah mengantarkan kon ik antara Arab Saudi dan Iran ke permukaan yang lebih kasatmata. Sebagaimana diberitakan, menyusul aksi penyerangan terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Krisis hubungan antardua negara yang saling berpengaruh di kawasan ini pun muncul ke permukaan dan menjadi kon gurasi kon ik utama di panggung Timur Tengah. Timbul kekhawatiran di masyarakat internasional akan implikasi dari krisis hubungan Arab Saudi-Iran tersebut terhadap stabilitas kawasan, mengingat kon ik keduanya telah menghasilkan perang tidak langsung (proxy war) di beberapa negara Timur Tengah. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, sudah seharusnya membantu terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah tersebut.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dampak perubahan iklim sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti mundurnya awal musim hujan, musim kemarau terjadi dua kali dalam setahun, ataupun curah hujan di atas normal. Kondisi ini menimbulkan masalah apabila tidak diantisipasi, sehingga program pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting. Namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal karena masalah perubahan iklim masih dipandang sebagai masalah lingkungan dan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPR juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tanggung jawab DPR tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi DPR, yaitu melalui fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kondisi ekonomi global yang masih belum pulih membuat kinerja ekonomi makro di tahun 2015 cenderung meleset dari target yang ditetapkan pada APBN-P 2015. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi masih cukup baik sebesar 4,73 persen dengan in asi yang rendah sebesar 3,35 persen. Kondisi skal relatif aman, dengan de sit anggaran dan utang yang masih dalam kriteria yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Realisasi penerimaan negara sebesar Rp1.491,5 triliun, sementara realisasi belanja negara sebesar Rp1.810 triliun. De sit anggaran lebih tinggi dari target, yakni sebesar 2,80 persen terhadap PDB. Perekonomian di tahun 2016 diharapkan akan lebih baik mengingat lelang sejumlah proyek infrastruktur sudah lebih dini dilaksanakan dan berlakunya MEA akan membuka pasar yang lebih besar bagi pelaku ekonomi domestik.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Komisi I DPR RI saat ini sedang menyusun RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). RUU RTRI itu diharapkan menjadi langkah awal bagi penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia. Penguatan LPP memiliki nilai strategis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik akan kehadiran program-program yang berkualitas dan media penyiaran non partisan serta sebagai agen perubahan dan komunikasi internasional.

Vol. VII / No. 24 - Desember 2015

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, telah berjalan dengan lancar dan aman. Namun demikian, ada dua fenomena penting yang dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan demokrasi dalam pilkada serentak kali ini. Fenomena tersebut ialah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta lebih menonjolnya figur calon daripada partai pengusungnya. Oleh sebab itu Oleh sebab itu, demi perbaikan sistem pemilihan ke depan, terjadinya fenomena tersebut perlu diketahui penyebabnya.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa sehingga wajar apabila diancam dengan delik permufakatan jahat. Penerapan delik ini bagaimanapun menghadapi sejumlah permasalahan sehubungan dengan pembuktian dan unsur kesepakatan terkait adanya permufakatan. Sejauh ini, proses pembuktian tidak menjadi permasalahan karena telah telah tersedia yurisprudensi. Sedangkan terkait dengan kesepakatan, klausa perlindungan bagi pihak yang beritikad baik juga perlu ditambahkan. Selain itu, untuk melindungi kepentingan umum dari tindak pidana permufakatan jahat, ancaman pidana terhadap pelaku permufakatan harus dipertahankan tetap sama dengan ancaman pidana pokok sebagaimana telah diatur dalam beberapa UU yang telah ada pada saat ini.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Pasca-serangan teroris ISIS di Paris, sejumlah negara secara mandiri maupun koalisi memperkuat serangan militer ke markas ISIS di Suriah dan Irak. Perang virtual antara pihak yang pro dan kontra terhadap ISIS juga terjadi di dunia maya karena ISIS diketahui banyak menfaatkan media sosial dalam melaksanakan kegiatannya. Strategi baru ISIS mengembalikan anggotanya ke negara asal harus diantisipasi negara-negara penerima untuk menghindari munculnya serangan teror baru di banyak negara.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Kematian massal ikan di Pantai Ancol akhir November lalu menarik perhatian khususnya para pengamat lingkungan. Hasil analisis menunjukkan ikan-ikan tersebut mati karena kurangnnya oksigen di perairan yang disebabkan tingginya kandungan zat pencemar khususnya unsur hara sehingga terjadi red tide. Limbah yang mengandung unsur phospat, sulfat, dan nitrat yang dihasilkan sektor domestik, industri maupun komersial diduga menjadi penyebab terjadinya red tide tersebut. Karena itu, upaya penanganan secara holistik dan terintegrasi diperlukan. Pengelolaan dari hulu dilakukan dengan mencegah limbah masuk ke badan air. Di tingkat hilir, pengendalian di laut dan penanganan teknis berupa pengembangan teknologi untuk meminimalisasi limbah. Sementara itu, penanganan nonteknis, antara lain penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kembali kasus ini.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan tingkat inflasi juga harus optimum (sesuai target) karena jika tingkat inflasi mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, kecenderungan tingkat inflasi yang rendah baru-baru ini, dorongan pertumbuhan ekonomi nasional perlu didukung dengan relaksasi kebijakan moneter. Dari beberapa instrumen kebijakan relaksasi moneter yang tersedia, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) menjadi salah satu instrumen yang perlu disasar. Alasannya, penurunan GWM ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, instrumen lainnya, yaitu penurunan BI rate. Namun demikian, penurunan BI rate ini juga sekaligus memposisikan diri sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, BI rate dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Sebaliknya, penurunan ini juga menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di sisi lain, sebuah kondisi yang pada akhirnya akan menggerus cadangan devisa itu sendiri.

Vol. VII / No. 23 - Desember 2015

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Masa jabatan Pimpinan KPK akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2015. Saat ini proses pemilihan pimpinan KPK sedang berlangsung. Dari nama-nama calon yang diajukan presiden, DPR RI mempertanyakan tidak adanya unsur kejaksaan dan adanya calon yang bukan berlatar belakang sarjana hukum. Terlepas dari hal itu, peran DPR RI dalam memilih pimpinan KPK yang berkualitas dan dengan kredibilitas terhadap pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Hal ini tentunya diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi KPK ke depan. Berbagai permasalahan dalam proses pemilihan pimpinan KPK yang terjadi merupakan hal yang perlu dilihat dan ditelaah lebih lanjut dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen kontribusi penurunan emisi nasional (intended Nationally Determined Contribution/INDC) pada Conference of Parties ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change di Paris merefleksikan kuatnya kemauan politik pemerintah untuk berperan dalam pengurangan emisi GRK global. Penyampaian INDC oleh Indonesia menjadi penting agar seluruh dunia mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah, sedang maupun akan dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK. Di samping itu, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sampai 29 persen pada 2030. Komitmen ini semakin memperkokoh posisi Indonesia dalam upaya penurunan emisi global.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Hari Disabilitas Internasional tahun ini menjadi momentum penting untuk melihat kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghargai jasa, peran, dan kemampuan para penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mendapatkan akses pekerjaan dan pelayanan umum lainnya. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan menghambat bagi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan mereka. Untuk itu, DPR RI perlu segera membahas dan mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Per 1 Desember 2015, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menaikan tarif listrik golongan pengguna rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA. Kenaikan tarif ini sebagai konsekuensi pemberlakuan skema penyesuaian tarif yang berarti dihapuskannya subsidi untuk golongan pengguna listrik ini. Konsekuensinya, kebijakan ini dapat mengakibatkan daya beli dan konsumsi masyarakat akan menurun. Pemerintah harus mengantisipasi potensi peningkatan tingkat inflasi pada awal tahun 2016 dan PT PLN harus memperbaiki tata kelola penyediaan listrik guna meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan rasio elektrifikasi. DPR perlu memastikan pengalokasian anggaran dari pengurangan subsidi listrik ini untuk pembangunan infrastruktur listrik dan memastikan PT PLN dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Pilkada serentak merupakan salah satu upaya mewujudkan good governance. Pilkada serentak, untuk sebagian, dapat menjadi sarana untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam proses demokrasi yang selama ini terlalu sering terjadi sehingga banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Selain itu, pilkada serentak juga diarahkan untuk dapat menghasilkan sebuah kepemimpinan baru di daerah yang dapat mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan ke depan.

Vol. VII / No. 22 - November 2015

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Rangkaian aksi terorisme internasional atas Paris, yang telah diklaim ISIS/IS, terjadi kembali, tidak lama berselang setelah serangan atas Turki dan Rusia. Serangan yang tidak dapat dicegah intelijen Perancis tidak hanya menimbulkan kekuatiran di Perancis, namun Eropa lebih luas. Kebijakan Perancis di Timur-Tengah, khususnya Suriah, yang dinilai menjadi pemicu serangan, tidak menyurutkan keputusan pemerintahan Hollande, dan koalisi Barat, dan Rusia untuk segera menghancurkan ISIS/IS di basis tempurnya dan di mancanegara. Indonesia yang sangat pluralis dan tidak lepas dari kepentingan Barat, harus dapat mengantiispasi serangan serupa, jika ingin dapat mencegahnya agar tidak menjadi korban berikutnya pengikut ISIS/IS.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Kekerasan seksual terhadap perempuan masih terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tingginya fenomena ini memunculkan wacana tentang perlunya sebuah undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa dari 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat, baru 2 bentuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Saat ini, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk dalam Daftar RUU Tambahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016. Komnas Perempuan berpendapat bahwa RUU tersebut dapat mengatasi keterbatasan aturan hukum yang tersedia saat ini dalam menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk itu, DPR perlu mendorong isu kekerasan ini untuk segera dibahas, baik melalui penetapan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai prioritas tahun 2016, maupun dengan pengakomodasian 15 bentuk kekerasan seksual ke dalam RUU tentang KUHP yang sedang dibahas Komisi III DPR saat ini.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)G-20 tahun 2015 yang ilaksanakan di Turki menghasilkan dua kesepakatan utama terkait dengan investasi dan transparansi data pajak, dan transaksi keuangan. Posisi Indonesia sendiri sangat strategis sehingga keberhasilan untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut akan meningkatkan kredibilitasnya sebagai anggota forum G-20. Tindak lanjut yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan investasi ke sektor riil sekaligus mendorong pertumbuhan inklusif dari level ekonomi paling bawah. Sementara itu, DPR dan pemerintah harus mempersiapkan landasan hukum bagi pertukaran data pajak dan transaksi keuangan antara negara-negara anggota G-20 dengan melibatkan kalangan pengusaha dan perbankan agar implementasinya dapat berjalan lancar.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam penerapan e-Government. di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sekalipun sudah dikeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Padahal, negara-negara yang melaksanakan e-Government. seperti Korea Selatan terbukti mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya, bahkan meningkatkan perekonomian negaranya. Tulisan ini memperlihatkan bagaimana permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pemerintahan Indonesia dapat diatasi dengan menghadirkan e-Government. melalui pengadaan ICT. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislasi dapat mendorong dihadirkannya kebijakan yang mendukung implementasi e-Government. di Indonesia.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, saat ini telah dibentuk Pasus Pelindo II untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Pelindo II dalam perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dengan Hutchinson Port Holding (HPH). Dari analisis yuridis, Pelindo II dapat diduga melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2003, dan UU No. 40 Tahun 2007. Berpijak pada Pasal 33 UUD 1945, apabila Pelindo II mampu mengelola JICT sebaiknya tidak menyerahkannya kepada HPH apalagi jika perpanjangan kontrak tersebut merugikan. Untuk itu perpanjangan kontrak dengan HPH tidak perlu dilakukan.

Vol. VII / No. 21 - November 2015

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Namun demikian, untuk menjaga keharmonisan dan keberagaman kehidupan bermasyarakat, negara membatasi hak tersebut, misalnya melalui larangan melakukan ujaran kebencian dan peraturan perundang-undangan lainnya. Regulasi mengenai ujaran kebencian penting untuk ditegakkan demi keperluan menjaga keharmonisan dan keberagaman tersebut serta melindungi hak- hak masyarakat. Keberadaan SE Ujaran Kebencian yang merupakan pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, tidak mempengaruhi kedudukan KUHP dan UU ITE sebagai dasar hukum penanganan kasus ujaran kebencian. Penguatan sosialisasi terhadap masyarakat maupun anggota kepolisian diperlukan untuk memperoleh persamaan persepsi SE tersebut. Pada tataran implementasi Polri perlu mengedepankan penanganan preventif-persuasif sebelum membawa kasus ujaran kebencian ke ranah hukum.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Indonesia berencana menjadi anggota blok perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP menjanjikan penghapusan tarif perdagangan dan investasi di antara negara- negara anggotanya dan karenanya akan membuat perekonomian menjadi lebih terbuka. Namun demikian, satu hal yang membedakan TPP dengan free trade arrangement (FTA) lainnya adalah TPP tidak mengenal hak-hak eksklusif BUMN.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian mengundang pro dan kontra. Kalangan yang pro menilai surat edaran tersebut layak untuk diapresiasi sedangkan mereka yang kontra merasa hak-hak berdemokrasinya akan terganggu. Masalahnya, kanal demokrasi yang terbuka lebar akhir-akhir ini melalui media massa dan media sosial nyaris bergulir tanpa sensor. Alih-alih menjadi sarana berdemokrasi, media-media tersebut justru cenderung tidak luput menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian. Untuk itu, masyarakat perlu memahami seputar masalah ujaran kebencian tersebut dan konsekuensi yang diakibatkannya. Di sisi lain, DPR RI perlu mendukung dan mengawal implementasi SE Ujaran Kebencian agar berjalan sesuai fungsi utamanya sebagai rambu-rambu dalam berdemokrasi.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mensahkan APBN 2016 dengan catatan pembahasan PMN sebesar Rp40,42 triliun, termasuk untuk percepatan infrastruktur dikembalikan ke komisi. Konsekuensinya, perlambatan pembangunan infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan bisa saja terjadi karena terdapat sinergi yang harmonis antara postur APBN 2016, capaian pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, dan paket kebijakan ekonomi yang digulirkan. Pemerintah dan DPR hanya perlu menentukan jenis infrastruktur prioritas yang akan dibangun, mekanisme PMN yang digunakan, dan target dividen serta imbal jasa yang harus diberikan BUMN serta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan evaluasinya. Dengan begitu, bukan saja pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tetapi juga target pembangunan yang meliputi angka pengangguran 5,2-5,5%, tingkat kemiskinan 9-10%, gini rasio 0,39, dan IPM sebesar 70,1 akan dapat terpenuhi.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Pilkada serentak 2015 tidak saja memiliki aspek dinamika demokrasi yang mencerminkan ekspresi kedaulatan rakyat, tetapi juga berhadapan dengan potensi konflik yang dapat memobilisasi massa. Antisipasi terhadap potensi ini diperlukan tidak saja di tingkat masyarakat tetapi juga kesiapan di tingkat penyelenggara dan aparat yang berwenang menangani persoalan keamanan di tingkat daerah. Sebagai negara demokrasi, pilihan untuk memperkuat aspek di tingkat penyelenggara harus menjadi prioritas dibandingkan hanya sekedar aspek keamanan. Pilihan ini merupakan konsekuensi dari kuatnya argumen bahwa cara persuasif harus lebih berperan dibandingkan cara koersif dalam mengatasi potensi konflik.

Vol. VII / No. 20 - Oktober 2015

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Berulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong beberapa pihak mengusulkan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku, yaitu dengan suntik kebiri. Rencana penerapan sanksi ini perlu dikaji kembali tidak saja efek penurunan hasrat seksualnya tidak permanen tetapi juga berakibat pada penderitaan dan merendahkan martabat manusia sesuai dengan kepatutan moral dan HAM. Dengan demikian, sanksi ini diragukan dapat mencegah dan menimbulkan efek jera, Kasus kekerasan seksual terhadap anak memang menuntut kesungguhan dari berbagai pihak untuk melindungi anak dari kasus serupa, namun tidak dapat dilakukan dengan segala cara. Di pihak Pembentuk UU, kasus tersebut merupakan momen untuk merevisi kembali UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain mengenai masalah pemberatan sanksi pidana yang selama ini hanya terbatas pada pelaku orang tua korban, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Namun demikian, pemberatan sanksi pidana bukan merupakan jaminan untuk menghentikan atau mencegah kasus serupa. Oleh karena itu perlu dicari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak sehingga dapat mencegah terulangnya kembali kasus tersebut.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Aksi kekerasan kembali mewarnai konflik Israel–Palestina dalam waktu satu bulan belakangan ini. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kondisi yang memanas ini dipicu oleh kebijakan Israel yang membatasi aktivitas warga Palestina di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, kebijakan yang kemudian direspons dengan aksi perlawanan. Kekerasan yang terjadi menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional dan kekhawatiran akan masa depan perdamaian Israel–Palestina. Meskipun sejumlah isu sulit disepakati, masyarakat internasional tidak bisa membiarkan konflik tersebut berlarut-larut dan perlu terus mendorong solusi damai. Para pihak yang bertikai, terutama pihak Israel, harus bersungguh-sungguh menjalani upaya dan proses perdamaian tersebut.

Penulis: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I, II III, IV, dan V. Paket kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengatasi pelambatan ekonomi dan diharapkan mampu mendorong daya saing industri. Tujuan akhirnya diarahkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Bagi pelaku usaha, paket tersebut penting namun yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan kelima paket kebijakan tersebut terlaksana dengan baik di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan iklim investasi terjamin dengan baik dan bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Terlepas dari itu semua, paket kebijakan tersebut sebenarnya hanya berfungsi untuk memandu dan mengarahkan situasi jangka pendek. Untuk itu, paket kebijakan jilid-jilid berikutnya yang lebih menyentuh aspek fundamental diperlukan.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Dalam satu tahun masa kinerja Presiden Joko Widodo, survei menunjukkan bahwa hanya empat menteri yang mendapatkan nilai kepuasan tinggi dari masyarakat. Sedangkan menteri yang lain, terutama yang menangani bidang perekonomian, mendapatkan penilaian yang kurang memuaskan. Terlepas dari kondisi ekonomi global, faktor dinamika perpolitikan atau persaingan politik antara pihak- pihak pendukung dan yang tidak mendukung Presiden Jokowi sebenarnya yang menentukan. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus berhati-hati, jangan sampai fokusnya untuk mewujudkan Nawacita menjadi terganggu. Oleh karena itu, faktor konsistensi dalam pencapaian tujuan Nawacita juga akan mendapatkan penilaian penting dari masyarakat.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penetapan upah minimum selalu menimbulkan gejolak. Buruh menuntut kenaikan upah minimum sementara pengusaha terbebani dengan kenaikan upah yang tinggi tanpa peningkatan produktivitas. Sementara itu, pemerintah perlu menjaga iklim investasi usaha dan menjamin kesejahteraan buruh. Ke depan, penentuan upah minimum harus didahului dengan kajian mendalam terkait nilai komponen KHL, pertumbuhan ekonomi, produktivitas kerja, dan kondisi perusahaan. Aturan kebijakan upah minimum juga perlu diperbaiki. Selain itu, unsur tripartit dapat berperan sebagai pengawas ketenagakerjaan sehingga kebijakan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Vol. VII / No. 19 - Oktober 2015

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penyidikan anggota DPR dengan mengganti izin MKD dengan izin Presiden menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. MK dinilai telah merumuskan sebuah putusan yang tidak diminta oleh pemohonnya, karena yang dimohonkan adalah agar persetujuan tertulis MKD terkait dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan pasal tersebut bertentangan namun dengan tambahan sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Putusan MK yang bersifat ultra petita menimbulkan kesan bahwa MK sudah bukan lagi merupakan negative legislator melainkan positive legislator. Di sisi lain, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, bagaimana pun keputusan itu harus ditaati oleh semua pihak.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Tragedi Mina yang menelan korban jiwa lebih dari 1000 jemaah haji telah menjadi keprihatinan dunia. Di pihak jamaah haji Indonesia tercatat lebih dari 100 orang menjadi korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Muncul keinginan untuk penyelidikan independen dengan melibatkan negara-negara yang jamaahnya menjadi korban untuk mencari kebenaran tentang penyebab kejadian sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menempuh kebijakan investigasi tertutup. Arab Saudi menolak intervensi investigasi tragedi Mina dan meminta semua pihak bersabar menunggu hasil investigasi.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Insiden Mina yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M dapat disebabkan karena faktor penyelenggara ibadah haji dan jemaah haji itu sendiri. Penyelenggara ibadah haji dipandang kurang siap dan abai terhadap keselamatan jemaah haji, sementara jemaah haji terlihat kurang disiplin terhadap waktu dan jadwal pelaksanaan lontar jumrah. Belajar dari insiden itu, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kompetensi petugas dan kompetensi jemaah haji, terutama kompetensi mereka tentang fikih haji. Dalam kaitan itu pemerintah seyogyanya menata ulang perekrutan petugas dan pembimbing haji, di samping upaya perbaikan prosedur pelaksanaan pembinaan jemaah haji secara umum.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya-upaya stabilisasi fiskal maupun moneter. Untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II pada tanggal 29 September 2015. Paket tersebut ditekankan pada upaya meningkatkan investasi, berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dari sisi moneter, sejalan dengan paket kebijakan tersebut, BI juga mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian dan nilai tukar.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Keanggotaan DPR periode 2014-2019 telah menyelesaikan setahun masa baktinya. Masih banyak catatan penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kinerja DPR periode 2014-2019 di satu tahun masa baktinya. DPR perlu melakukan instropeksi diri dengan melakukan reformasi terkait dengan penguatan kelembagaan dewan, sistem pendukung dan kemandirian lembaga legislatif. Catatan perjalanan setahun DPR RI periode 2014-2019, sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat di tahun-tahun berikutnya

Vol. VII / No. 18 - September 2015

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Ditinjau dari sudut ketatanegaraan, proses seleksi Pimpinan KPK di DPR merupakan implementasi dari hak ‘right to confirm’ (keikutsertaan dalam pengangkatan pejabat publik) yang dimiliki oleh DPR. Hak ini dilakukan dalam kerangka perimbangan kekuasaan (checks and balances) yang menjadi semangat perubahan UUD 1945. Sebagai suatu proses politik di sebuah lembaga politik, terpilihnya seorang calon karena akseptabilitas politik tidak perlu dipermasalahkan sepanjang dalam proses tersebut tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Setelah melalui perdebatan panjang dan memicu protes besar, rancangan undang- undang untuk memperluas peran militer Jepang telah disetujui Majelis Tinggi. Peran militer Jepang yang lebih luas akan mempengaruhi perimbangan kekuatan di kawasan. Kekuatan-kekuatan utama di kawasan akan melakukan penyesuaian strategis untuk merespons perkembangan ini. Indonesia juga harus mengantisipasi perubahan perimbangan tersebut, dan mencari peluang untuk memperoleh keuntungan darinya.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun di sejumlah daerah menyisakan kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat terutama kelompok berisiko seperti ibu hamil, balita, anak-anak dan lansia. Kabut asap mengandung komponen partikel halus dan berbagai gas seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan ozon. Dalam batasan tertentu, apabila komponen tersebut terhirup, dapat menyebabkan berbagai penyakit saluran pernapasan hingga menelan korban jiwa. Ketika bencana kabut asap kembali terjadi, pemerintah ternyata belum menggerakkan sistem kesehatan secara optimal sehingga penanganannya kerap lebih bersifat reaktif daripada pengoptimalan upaya promotif dan preventif terlebih dahulu.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Pemerintah telah meluncurkan program penyelamatan ekonomi tahap I. Saat ini 31 deregulasi peraturan dari total keseluruhan 134 daftar peraturan yang termasuk dalam paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kinerja perekonomian nasional telah selesai dibahas. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing industri dan mendorong masuknya investasi sehingga lebih mampu menggerakkan perekonomian. Sinyal positif membaiknya industri dalam negeri juga telah ditunjukkan dengan meningkatnya impor bahan baku/penolong. Dengan dukungan belanja pemerintah, baik belanja aparatur ataupun belanja modal yang biasanya meningkat di semester kedua, deregulasi peraturan sebagai bagian penting program penyelamatan ini diharapkan menjadi salah satu jalan keluar bagi penguatan industri dalam negeri yang saat ini tengah mengalami tekanan berat.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Reformasi DPR membutuhkan keberadaan dukungan strategi komunikasi yang mencakup strategi komunikasi publik dan strategi komunikasi internal DPR. Strategi komunikasi tersebut meliputi empat fase yaitu: fase formative research, strategy, tactics dan evaluative research. Keempat fase tersebut dilakukan secara cepat dan terus menerus sehingga diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Vol. VII / No. 17 - September 2015

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Abstrak:
Kebakaran hutan, lahan dan polusi asap merupakan bentuk bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian dalam bentuk kerusakan pada harta benda dan lingkungan, juga terganggunya kesehatan masyarakat, bahkan kerugian yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penanggulangan pembakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadapnya. Instrumen hukum baik internasional maupun nasional terkait dengan pembakaran hutan dan lahan yang berlaku di Indonesia telah cukup banyak. Namun, penegakan hukum yang ada belum juga dapat mengatasi permasalahan pembakaran hutan dan lahan yang berulangkali terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegakan hukum baik secara pidana, perdata, maupun administrasi terhadap pelaku pembakaran individu maupun korporasi. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kelembagaan yang berwenang dalam penanggulangan pembakaran hutan dan lahan, memberikan pemahaman terhadap masyarakat, serta melakukan upaya untuk mengubah budaya masyarakat dalam pembukaan lahan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa membakar.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Uni Eropa (UE) sedang menghadapi krisis keimigrasian terbesar sejak Perang Dunia II dengan meningkatnya gelombang pencari suaka Suriah ke Benua Eropa. Mayoritas pemerintah di negara-negara Eropa berupaya menutup negaranya dari serbuan para pencari suaka. Tidak sekedar menjadi masalah pelik, krisis pencari suaka di Eropa juga menimbulkan gesekan di antara negara anggota UE. Setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Banyak aturan UE tentang proses suaka tidak dilaksanakan. Sistem bebas visa antar-negara Eropa yang pernah dibangggakan Eropa mulai dipertanyakan.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Salah satu tuntutan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam unjuk rasa 1 September 2015 lalu adalah penolakan atas tenaga kerja asing (TKA). Kehadiran TKA di tengah-tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong adanya anggapan bahwa pemerintah tidak melindungi sumber daya domestik. Adanya pandangan stereotype bahwa tenaga kerja lokal tidak cukup kompeten sehingga mereka sering tidak dihargai dengan semestinya. mereka yang tidak cukup atau tidak terlegitimasi yang membuat TKI tersingkirkan dalam bursa tenaga kerja lokal. Untuk menghadapi MEA tahun pemerintah harus segera mempersiapkan TKI yang siap pakai, handal, dan mampu bersaing. Pemerintah perlu melansir kebijakan perburuhan yang semakin melibatkan berbagai kementerian terkait secara aktif dan pola kerja Kemnaker yang proaktif dalam upaya peningkatan kompetensi sekaligus sertifikasi profesi, serta perubahan budaya tenaga kerja secara umum

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Tekanan terhadap rupiah masih berlanjut. Nilai tukar rupiah kembali melorot mencapai Rp14.234 per dolar AS dan sentimen negatif pasar uang ini juga berimbas pada pasar modal yang juga melemah di mana secara mingguan bursa ditutup pada level 4.446,2. Selain tekanan terhadap rupiah dan melemahnya pasar modal, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terburuk sejak tahun 2009. Persoalan mendasar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif tidak berkelanjutan, bahkan cenderung melemah, adalah meredupnya derap industrialisasi. Fenomena ini harus cepat ditanggulangi agar tidak berdampak pada investasi yang berpengaruh sangat signifikan pada kelanjutan pembangunan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mempercepat penyusunan empat paket kebijakan stimulus perekonomian Indonesia. Keempat paket itu ialah kebijakan fiskal, kebijakan deregulasi investasi, kebijakan energi, dan kebijakan pangan.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Sampai saat ini sekitar 60% dana desa baru dapat disalurkan dalam rangka percepatan pembangunan dan menggerakkan roda perekonomian desa. Permasalahannya bermuara pada ketatnya persyaratan, rumitnya birokrasi, dan lamanya proses verifikasi terhadap 74.093 desa di seluruh Indonesia. Meskipun setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi satu hal penting bahwa kondisi sebagian besar desa masih berada dalam kondisi tertinggal. Oleh karena itu, akselerasi penyaluran dana tersebut diperlukan dan disertai adanya kepastian tata cara penyaluran dan penggunaannya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Mekanisme perencanaan dan alokasi dana tersebut sangat diperlukan saat ini melalui rencana penerbitan SKB tiga menteri terkait. Hal lain, pengawasan baik teknis oleh instansi terkait maupun politis yang dilakukan Komisi II DPR juga tidak kalah pentingnya agar implementasinya sesuai tujuan.

← Sebelumnya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Selanjutnya →