Info Singkat

Vol. VIII / No. 5 - Maret 2016

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Rencana revisi UU KPK telah mengalami perjalanan panjang yang berujung pada penundaan revisi UU KPK berdasarkan hasil Rapat Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR. Pasca-penundaan, RUU KPK masih menimbulkan polemik di masyarakat terkait dengan status RUU KPK. Saat ini, RUU KPK dalam posisi di Bamus untuk penjadwalan ulang Rapat Paripurna dan masih berada dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas 2016. Untuk mengatasi masalah status RUU KPK ini, terdapat dua pilihan. Pertama, diagendakan Rapat Paripurna untuk menyetujui usul RUU menjadi Usul DPR, namun dengan perubahan. Selanjutnya DPR menunjuk alat kelengkapan yang ditugasi dan dalam jangka waktu itu diadakan sosialisasi dan penyempurnaan RUU. Kedua, penarikan RUU oleh pengusul dengan alasan perbaikan materi. Sedangkan untuk memutuskan apakah RUU KPK perlu dicabut dari daftar prolegnas, dapat digunakan mekanisme evaluasi atau dapat dikonstruksikan sama dengan mekanisme penambahan RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan yang selama ini pernah dilakukan. Keputusan untuk mencabut RUU dari Prolegnas merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tidak pernah AS mengundang 10 negara ASEAN untuk KTT yang pertama kali diadakan menjelang berakhirnya Pemerintahan Obama. Upaya menyadarkan ASEAN atas ancaman keamanan yang meningkat drastis akibat militerisasi Laut China Selatan (LCS) dengan gelar rudal dan jet tempur China, dan aksi provokatif misil balistik Korea Utara, serta aktor non-negara teroris internasional, lebih berhasil dicapai AS ketimbang upayanya mendesak Presiden Jokowi bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). AS tampaknya telah mengantisipasi dan bersiap menghadapi reaksi China jika keputusan Mahkamah Internasional menolak klaim teritorial sepihak China atas LCS. AS juga telah siap merespons reaksi agresif Kim Jong-un yang rawan dimanfaatkan sebagai “political gambit’’ oleh penguasa China.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Isu legalisasi perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) tengah memanas di Indonesia sejalan dengan pengakuan HAM LGBT di dunia internasional. Dari sudut pandang kajian akademis, abnormalitas perilaku LGBT terus mengalami pro dan kontra, namun yang diakui saat ini, orientasi seksual bukan lagi gangguan mental selama mereka sudah nyaman dengan kondisi orientasi seksualnya. Dengan menganalisa kasus-kasus yang ada berdasarkan tinjauan psikologi abnormal, secara umum Indonesia memaknai perilaku LGBT sebagai persoalan kejiwaan yang membutuhkan pemulihan, dan karenanya menolak beragam bentuk propaganda LGBT di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan perspektif sosio-kultural sebagai kriteria dalam menggolongkan perilaku LGBT.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Potensi gas bumi Blok Masela yang sangat besar telah menyita perhatian banyak pihak. Nilai investasinya diperkirakan mencapai USD30 miliar atau sekitar Rp390 triliun. Silang pendapat tentang model pengembangan Blok Masela di offshore atau onshore bermunculan sehingga menimbulkan polemik. Di sisi lain, masyarakat Maluku berharap agar pengembangan Blok Masela dapat menjadi salah satu solusi mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh sebab itu, keputusan tentang pengembangan Blok Masela memerlukan kajian yang komprehensif dan transparan, meskipun hal tersebut membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Aspek ekonomi, teknis, sosial, dan lingkungan menjadi bagian dari pertimbangan utuh pengembangan Blok Masela, tanpa mengesampingkan sisi penyerapan tenaga kerja, pengembangan wilayah pesisir, dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pada pemerintahan Presiden Jokowi, beberapa silang pendapat antarmenteri telah terjadi. Beberapa diantaranya adalah silang pendapat terkait program pembangkit listrik, rencana pembelian pesawat untuk Garuda Indonesia, pembangunan kilang gas Blok Masela, persoalan kapal sapi, impor ikan, impor sapi, dan masalah harga pangan, yang mana hal-hal tersebut melibatkan perbedaan pandangan antara beberapa Menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas. Banyak pihak berharap Presiden Jokowi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga kinerja Kabinet untuk melayani kepentingan rakyat tidak terganggu. Beberapa usulan penanganan masalah ini adalah pertama pembuatan code of conduct bagi para Menteri dalam melaksanakan kinerjanya, serta meningkatkan fungsi kepemimpinan Presiden dalam mengedepankan prinsip team working bagi kabinet.

Vol. VIII / No. 4 - Februari 2016

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Jaksa Agung akan melakukan pengesampingan perkara pidana (deponering) terhadap dua orang mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung telah meminta pandangan kepada beberapa lembaga negara, termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun dalam prosesnya, Komisi III DPR memberi rekomendasi kepada Pimpinan DPR untuk menolak rencana Jaksa Agung, karena langkah deponering tersebut dinilai tidak cukup memenuhi unsur kepentingan umum. Dipahami bahwa keputusan untuk melakukan deponering merupakan kewenangan mutlak Jaksa Agung. Namun dalam pelaksanaannya, langkah tersebut semestinya diambil Jaksa Agung secara hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, sebab apabila penerapannya disalahgunakan, maka akan menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan hukum dan masyarakat. Makna “demi kepentingan umum” dalam wewenang deponering harus digunakan oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan yang baik bagi kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Setelah lebih dari satu dekade, India kembali mengadakan eet review berskala internasional. Dilaksanakan dengan persiapan serius dan melibatkan jauh lebih banyak negara dibanding kegiatan sebelumnya pada 2001, International Fleet Review 2016 menjadi sorotan masyarakat internasional. Kebutuhan untuk menunjukkan pada dunia bahwa India memiliki kekuatan militer yang memadai dan untuk menegaskan komitmennya terhadap kawasan Samudera Hindia merupakan faktor pendorong India melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini memiliki arti penting bagi upaya membangun stabilitas dan keamanan kawasan, serta bagi Indonesia yang juga memberikan prioritas pada kawasan Samudera Hindia. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mencermati tumbuhnya India sebagai kekuatan berpengaruh di lingkungan strategis Indonesia.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tak henti menuai kontroversi. Sebagian pihak beranggapan bahwa KCJB belum dibutuhkan di tengah upaya pemerintah mengembangkan perkeretaapian nasional ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun, pemerintah nampaknya memberikan perhatian besar agar proyek ini dapat berlangsung dalam waktu yang cepat, terutama dalam hal perizinan. Proses izin lingkungan KCJB yang terkesan terburu-buru dan tidak selaras dengan RTRW dapat saja mengakibatkan izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memunculkan kekhawatiran akan merusak rezim perizinan lingkungan yang merupakan instrumen penting dalam melindungi lingkungan hidup.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan ditambah dengan harga komoditas yang mengalami penurunan memberikan dampak yang cukup serius bagi perekonomian Indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah terpukulnya sektor Industri sehingga mengakibatkan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahan yang beroperasi di Indonesia. Dari data yang berhasil dikumpulkan, perusahaan seperti Panasonic, Toshiba, perusahaan migas, dan perusahaan farmasi telah melakukan PHK terhadap buruh dan karyawannya. Untuk mencegah gelombang PHK yang lebih besar, sudah waktunya stakeholder terkait duduk bersama mengatasi hal tesebut. Pemerintah bersama dengan pelaku usaha didampingi oleh DPR RI harus membuat kebijakan yang tepat sararan. Salah satunya dengan mempercepat pengeluaran secara intensif melalui belanja pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan sarana sik lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja. Apabila PHK menjadi langkah terakhir bagi perusahaan, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa buruh yang terkena PHK mendapatkan haknya secara penuh.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokrasi substansi memiliki makna yang penting bagi masa depan sistem politik Indonesia. Pengalaman Pilkada serentak 2015 masih memunculkan persoalan bagi terciptanya kehidupan politik demokratis yang substansi. Langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain mengenai pencalonan, penganggaran, sosialisasi, peran Bawaslu, dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Meskipun bersifat parsial, pembenahan Pilkada menyangkut beberapa tahapan tertentunya, baik sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara hingga proses penanganan sengketa, kiranya dapat memberikan kontribusi penting bagi keinginan menciptakan peranan strategis kelembagaan Pilkada dimaksud.

Vol. VIII / No. 3 - Februari 2016

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Dalam jangka waktu 5 tahun, wacana perubahan UU KPK telah tiga kali dilakukan. Pada Prolegnas 2016, RUU Perubahan UU KPK kembali menjadi prioritas pembahasan. Wacana perubahan UU KPK selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dicurigai sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Padahal untuk mengetahui tujuan perubahan UU KPK perlu dipelajari dan dikaji terlebih dahulu materi muatan yang terdapat di dalam RUU KPK. Pengusul RUU KPK mencoba mengusung materi yang dapat membawa perubahan positif bagi KPK secara institusional, seperti terbukanya kemungkinan perekrutan penyelidik dan penyidik independen KPK, pengaturan penyadapan untuk meminimalisasi pelanggaran HAM, dan kewenangan penerbitan SP3 yang juga bermaksud untuk memberikan perlindungan HAM, serta pembentukan Dewan Pengawas. Masukan terhadap materi ini masih terbuka mengingat saat ini RUU masih dalam tahap pengharmonisan di Baleg. Masukan dan kritik yang konstruktif akan membawa perubahan kelembagaan KPK dan penanganan masalah korupsi menjadi lebih baik.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Integrasi Eropa ditandai dengan berlakunya Persetujuan Schengen tahun 1985 yang menghapus pemeriksaan di perbatasan dan menjamin pergerakan bebas manusia baik lokal maupun asing. Ketidakmampuan negara-negara UE untuk mengontrol perbatasan akibat arus migran yang luar biasa mendorong negara-negara anggota Persetujuan Schengen untuk sementara memberlakukan kembali kontrol mereka di perbatasan. Jika hal ini terjadi, bisa diibaratkan kebanggaan yang menjadi simbol persatuan dan kebebasan Eropa telah hancur. Krisis migran yang berasal dari Afrika dan Timur Tengah tidak saja membuat Uni Eropa kewalahan tetapi juga mengancam keutuhan blok.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Penyebaran virus Zika semakin mengkhawatirkan. Virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti tersebut telah menjangkiti lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia. Gejala dan tanda infeksi virus Zika lebih ringan dibanding DBD namun berdampak pada kelainan mikrosefalia dan Guillain Barre. Mengingat penyebaran virus Zika sudah lintas negara, maka 1 Februari 2016 WHO mengumumkan status Public Health Emergency of International Concern. Begitupun dengan pemerintah Indonesia mengeluarkan travel advisory pada 3 Februari 2016 setelah ditemukan virus Zika di Provinsi Jambi dan mengoptimalkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang ada. Namun upaya menanggulangi wabah penyakit lintas negara tidak hanya sebatas itu. DPR perlu mendorong revisi UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena sudah tidak relevan dengan perkembangan penularan penyakit dan tidak lagi relevan dengan kebijakan WHO.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Fluktuasi harga bahan pangan telah menjadi masalah yang rutin setiap tahun. Kenaikan harga bahan pangan merupakan faktor pemicu utama in asi di Indonesia. Pergerakan harga bahan pangan selain yang tidak terkendali, juga tidak lazim atau dapat dikatakan merupakan anomali tersendiri. Hal ini karena ketika harga BBM turun bahkan harga bahan pangan dunia turun, harga bahan pangan di Indonesia justru mengalami lonjakan yang cukup signi kan. Kenaikan harga bahan pangan ini tentu saja menjadi pukulan berat bagi masyarakat. Penyebab dari anomali ini dapat diidenti kasi di antaranya: adanya bentuk oligopoli bahkan monopoli pasar, perilaku para spekulan, kurangnya stok cadangan bahan pangan, serta rantai distribusi yang panjang. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah teknis yang nyata untuk mengatasi masalah ini. DPR RI juga perlu mendorong pemerintah agar menitikberatkan untuk melakukan tidakan nyata dan masuk ke tataran teknis.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Rilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian beberapa waktu lalu telah menimbulkan polemik. Rilis tersebut dianggap sebagai manuver Menteri Yuddy Chrisnandi dalam memberikan masukan kepada Presiden mengenai menteri yang berkinerja buruk terkait dengan isu reshu e kabinet. Sekalipun KemenPAN-RB telah membantah dengan mengatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap kinerja lembaga/kementerian, bukan kinerja menteri, namun hal tersebut telah membuat keresahan politik. Dalam ilmu administrasi, akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas publik memiliki makna yang berbeda. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, KemenPAN-RB tidak perlu melakukan evaluasi karena itu merupakan keharusan tugas lembaga. Dalam konteks akuntabilitas publik, setiap instansi pemerintah dan menteri harus membuat laporan kepada publik mengenai kinerjanya. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI melakukan evaluasi terhadap tugas KemenPAN-RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja dan mendorong setiap instansi pemerintah dan menteri serta pejabat lainnya melaporkan akuntabilitas kepada publik.

Vol. VIII / No. 2 - Januari 2016

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mendapat banyak sorotan berkaitan dengan kasus laporan orang hilang, dugaan aliran sesat, sampai dengan pengusiran anggota Ormas tersebut di beberapa daerah. Penanganan terhadap Ormas Gafatar terkendala dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Ormas yang mengakibatkan Kementerian Dalam Negeri kesulitan melakukan pengawasan terhadap ormas yang tidak berbadan hukum. Penyelesaian permasalahan ini perlu memperhatikan 5 (lima) faktor penegakan hukum, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Sebagai wujud fungsi pengawasan, DPR RI, khususnya melalui komisi terkait perlu melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk menemukan solusi penanganan permasalahan Ormas Gafatar ini.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Tsai Ing-Wen (Tsai) terpilih menjadi presiden wanita pertama Taiwan setelah berhasil memenangkan pemilihan umum (pemilu) dengan perolehan suara sebanyak 56,1%. Kemenangannya diperkirakan akan mendorong babak baru dalam upaya kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok, dan dapat berujung pada ketidakstabilan Tiongkok. Transisi politik yang akan dilewati kedua wilayah menjadi perkembangan politik global berkaitan pada kerjasama ekonomi dan perdagangan yang telah dilakukan. Masa depan Tiongkok dan Taiwan akan diuji dengan jalan damai atau permusuhan yang sepenuhnya bergantung pada pilihan Tsai sendiri. Walaupun Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, hubungan kedua negara diharapkan dapat terus meningkat mengingat kerjasama ekonomi dan perdagangan yang terus mengalami peningkatan.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan PBB menyimpulkan bahwa para teroris menganggap kondisi sosial yang mereka rasakan hanya dapat diubah melalui kekerasan. Konsep pencegahan konvensional tidak efektif lagi dalam upaya pemberantasan ideologi terorisme, sehingga diperlukan upaya bersama dalam melawan musuh bersama. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari sisi etnik, suku, agama, pendidikan, dan ragam kelas sosial mengharuskan adanya sosialisasi yang tepat dan dilindungi pelaksanaannya oleh peraturan yang berlaku. Momentum Revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah disetujui untuk masuk dalam Prolegnas 2016 menjadi awal gerakan bersama seluruh instansi yang terlibat, seperti BNPT, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melawan terorisme secara sinergis.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Harga minyak mentah dunia terus mengalami penurunan secara signifikan. Oversupply ditengarai menjadi penyebab dari tekanan harga ini. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Turunnya harga minyak dunia memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak negatif di antaranya penurunan kinerja ekspor migas, perubahan asumsi makro Indonesia Crude Price (ICP) yang terdapat dalam APBN, serta penurunan realisasi dalam APBN terkait pajak penghasilan minyak dan gas. Dampak positif di antaranya menurunnya biaya energi dan transportasi sehingga dapat meningkatkan ekspor manufaktur dan nonmigas menjadi lebih kompetitif. Pemerintah dan DPR RI diharapkan segera menghitung seberapa besar dampak dari penurunan harga minyak dunia agar kebijakan yang diambil menjadi solusi yang tepat di tengah guncangan perekonomian dunia.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Fenomena tagar Kami Tidak Takut atau yang biasa ditulis #KamiTidakTakut yang disebarluaskan melalui media sosial, memang mampu menimbulkan sikap berani di masyarakat untuk tidak takut melawan aksi teror. Namun kesempurnaan makna #KamiTidakTakut perlu terus dilakukan sejalan dengan upaya membangun kesadaran semua elemen masyarakat untuk menerapkan kewaspadaan dini terhadap aksi teror. #KamiTidakTakut perlu dilakukan dengan konsisten dan tidak bersifat seremonial. Fenomena #KamiTidakTakut harus dijadikan media bagi pemerintah, aparat keamanan, media massa, dan masyarakat untuk bersatu padu, baik secara preventif maupun dengan melakukan aksi yang proposional, melawan aksi terorisme.

Vol. VIII / No. 1 - Januari 2016

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Presiden Joko Widodo menyatakan akan memberikan amnesti kepada kelompok pemberontak pimpinan Din Minimi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD Tahun 1945, pemberian amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam pertimbangannya, DPR perlu menegaskan bahwa pemberian amnesti harus berdasarkan kajian mendalam apakah kegiatan kelompok tersebut merupakan bagian dari separatisme kelompok GAM atau tidak, sehingga perlu diberikan amnesti sebagai konsensus politik demi keberlangsungan pembangunan. Mengingat amnesti tidak dapat diberikan bagi orang atau kelompok yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan gerakan separatisme.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Eksekusi mati terhadap tokoh ulama Syiah di Arab Saudi, Sheikh Nimr al-Nimr, telah mengantarkan kon ik antara Arab Saudi dan Iran ke permukaan yang lebih kasatmata. Sebagaimana diberitakan, menyusul aksi penyerangan terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Krisis hubungan antardua negara yang saling berpengaruh di kawasan ini pun muncul ke permukaan dan menjadi kon gurasi kon ik utama di panggung Timur Tengah. Timbul kekhawatiran di masyarakat internasional akan implikasi dari krisis hubungan Arab Saudi-Iran tersebut terhadap stabilitas kawasan, mengingat kon ik keduanya telah menghasilkan perang tidak langsung (proxy war) di beberapa negara Timur Tengah. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, sudah seharusnya membantu terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah tersebut.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dampak perubahan iklim sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti mundurnya awal musim hujan, musim kemarau terjadi dua kali dalam setahun, ataupun curah hujan di atas normal. Kondisi ini menimbulkan masalah apabila tidak diantisipasi, sehingga program pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting. Namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal karena masalah perubahan iklim masih dipandang sebagai masalah lingkungan dan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPR juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tanggung jawab DPR tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi DPR, yaitu melalui fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kondisi ekonomi global yang masih belum pulih membuat kinerja ekonomi makro di tahun 2015 cenderung meleset dari target yang ditetapkan pada APBN-P 2015. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi masih cukup baik sebesar 4,73 persen dengan in asi yang rendah sebesar 3,35 persen. Kondisi skal relatif aman, dengan de sit anggaran dan utang yang masih dalam kriteria yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Realisasi penerimaan negara sebesar Rp1.491,5 triliun, sementara realisasi belanja negara sebesar Rp1.810 triliun. De sit anggaran lebih tinggi dari target, yakni sebesar 2,80 persen terhadap PDB. Perekonomian di tahun 2016 diharapkan akan lebih baik mengingat lelang sejumlah proyek infrastruktur sudah lebih dini dilaksanakan dan berlakunya MEA akan membuka pasar yang lebih besar bagi pelaku ekonomi domestik.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Komisi I DPR RI saat ini sedang menyusun RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). RUU RTRI itu diharapkan menjadi langkah awal bagi penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia. Penguatan LPP memiliki nilai strategis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik akan kehadiran program-program yang berkualitas dan media penyiaran non partisan serta sebagai agen perubahan dan komunikasi internasional.

Vol. VII / No. 24 - Desember 2015

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, telah berjalan dengan lancar dan aman. Namun demikian, ada dua fenomena penting yang dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan demokrasi dalam pilkada serentak kali ini. Fenomena tersebut ialah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta lebih menonjolnya figur calon daripada partai pengusungnya. Oleh sebab itu Oleh sebab itu, demi perbaikan sistem pemilihan ke depan, terjadinya fenomena tersebut perlu diketahui penyebabnya.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa sehingga wajar apabila diancam dengan delik permufakatan jahat. Penerapan delik ini bagaimanapun menghadapi sejumlah permasalahan sehubungan dengan pembuktian dan unsur kesepakatan terkait adanya permufakatan. Sejauh ini, proses pembuktian tidak menjadi permasalahan karena telah telah tersedia yurisprudensi. Sedangkan terkait dengan kesepakatan, klausa perlindungan bagi pihak yang beritikad baik juga perlu ditambahkan. Selain itu, untuk melindungi kepentingan umum dari tindak pidana permufakatan jahat, ancaman pidana terhadap pelaku permufakatan harus dipertahankan tetap sama dengan ancaman pidana pokok sebagaimana telah diatur dalam beberapa UU yang telah ada pada saat ini.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Pasca-serangan teroris ISIS di Paris, sejumlah negara secara mandiri maupun koalisi memperkuat serangan militer ke markas ISIS di Suriah dan Irak. Perang virtual antara pihak yang pro dan kontra terhadap ISIS juga terjadi di dunia maya karena ISIS diketahui banyak menfaatkan media sosial dalam melaksanakan kegiatannya. Strategi baru ISIS mengembalikan anggotanya ke negara asal harus diantisipasi negara-negara penerima untuk menghindari munculnya serangan teror baru di banyak negara.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Kematian massal ikan di Pantai Ancol akhir November lalu menarik perhatian khususnya para pengamat lingkungan. Hasil analisis menunjukkan ikan-ikan tersebut mati karena kurangnnya oksigen di perairan yang disebabkan tingginya kandungan zat pencemar khususnya unsur hara sehingga terjadi red tide. Limbah yang mengandung unsur phospat, sulfat, dan nitrat yang dihasilkan sektor domestik, industri maupun komersial diduga menjadi penyebab terjadinya red tide tersebut. Karena itu, upaya penanganan secara holistik dan terintegrasi diperlukan. Pengelolaan dari hulu dilakukan dengan mencegah limbah masuk ke badan air. Di tingkat hilir, pengendalian di laut dan penanganan teknis berupa pengembangan teknologi untuk meminimalisasi limbah. Sementara itu, penanganan nonteknis, antara lain penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kembali kasus ini.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan tingkat inflasi juga harus optimum (sesuai target) karena jika tingkat inflasi mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, kecenderungan tingkat inflasi yang rendah baru-baru ini, dorongan pertumbuhan ekonomi nasional perlu didukung dengan relaksasi kebijakan moneter. Dari beberapa instrumen kebijakan relaksasi moneter yang tersedia, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) menjadi salah satu instrumen yang perlu disasar. Alasannya, penurunan GWM ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, instrumen lainnya, yaitu penurunan BI rate. Namun demikian, penurunan BI rate ini juga sekaligus memposisikan diri sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, BI rate dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Sebaliknya, penurunan ini juga menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di sisi lain, sebuah kondisi yang pada akhirnya akan menggerus cadangan devisa itu sendiri.

Vol. VII / No. 23 - Desember 2015

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Masa jabatan Pimpinan KPK akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2015. Saat ini proses pemilihan pimpinan KPK sedang berlangsung. Dari nama-nama calon yang diajukan presiden, DPR RI mempertanyakan tidak adanya unsur kejaksaan dan adanya calon yang bukan berlatar belakang sarjana hukum. Terlepas dari hal itu, peran DPR RI dalam memilih pimpinan KPK yang berkualitas dan dengan kredibilitas terhadap pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Hal ini tentunya diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi KPK ke depan. Berbagai permasalahan dalam proses pemilihan pimpinan KPK yang terjadi merupakan hal yang perlu dilihat dan ditelaah lebih lanjut dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen kontribusi penurunan emisi nasional (intended Nationally Determined Contribution/INDC) pada Conference of Parties ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change di Paris merefleksikan kuatnya kemauan politik pemerintah untuk berperan dalam pengurangan emisi GRK global. Penyampaian INDC oleh Indonesia menjadi penting agar seluruh dunia mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah, sedang maupun akan dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK. Di samping itu, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sampai 29 persen pada 2030. Komitmen ini semakin memperkokoh posisi Indonesia dalam upaya penurunan emisi global.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Hari Disabilitas Internasional tahun ini menjadi momentum penting untuk melihat kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghargai jasa, peran, dan kemampuan para penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mendapatkan akses pekerjaan dan pelayanan umum lainnya. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan menghambat bagi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan mereka. Untuk itu, DPR RI perlu segera membahas dan mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Per 1 Desember 2015, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menaikan tarif listrik golongan pengguna rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA. Kenaikan tarif ini sebagai konsekuensi pemberlakuan skema penyesuaian tarif yang berarti dihapuskannya subsidi untuk golongan pengguna listrik ini. Konsekuensinya, kebijakan ini dapat mengakibatkan daya beli dan konsumsi masyarakat akan menurun. Pemerintah harus mengantisipasi potensi peningkatan tingkat inflasi pada awal tahun 2016 dan PT PLN harus memperbaiki tata kelola penyediaan listrik guna meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan rasio elektrifikasi. DPR perlu memastikan pengalokasian anggaran dari pengurangan subsidi listrik ini untuk pembangunan infrastruktur listrik dan memastikan PT PLN dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Pilkada serentak merupakan salah satu upaya mewujudkan good governance. Pilkada serentak, untuk sebagian, dapat menjadi sarana untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam proses demokrasi yang selama ini terlalu sering terjadi sehingga banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Selain itu, pilkada serentak juga diarahkan untuk dapat menghasilkan sebuah kepemimpinan baru di daerah yang dapat mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan ke depan.

Vol. VII / No. 22 - November 2015

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Rangkaian aksi terorisme internasional atas Paris, yang telah diklaim ISIS/IS, terjadi kembali, tidak lama berselang setelah serangan atas Turki dan Rusia. Serangan yang tidak dapat dicegah intelijen Perancis tidak hanya menimbulkan kekuatiran di Perancis, namun Eropa lebih luas. Kebijakan Perancis di Timur-Tengah, khususnya Suriah, yang dinilai menjadi pemicu serangan, tidak menyurutkan keputusan pemerintahan Hollande, dan koalisi Barat, dan Rusia untuk segera menghancurkan ISIS/IS di basis tempurnya dan di mancanegara. Indonesia yang sangat pluralis dan tidak lepas dari kepentingan Barat, harus dapat mengantiispasi serangan serupa, jika ingin dapat mencegahnya agar tidak menjadi korban berikutnya pengikut ISIS/IS.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Kekerasan seksual terhadap perempuan masih terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tingginya fenomena ini memunculkan wacana tentang perlunya sebuah undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa dari 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat, baru 2 bentuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Saat ini, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk dalam Daftar RUU Tambahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016. Komnas Perempuan berpendapat bahwa RUU tersebut dapat mengatasi keterbatasan aturan hukum yang tersedia saat ini dalam menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk itu, DPR perlu mendorong isu kekerasan ini untuk segera dibahas, baik melalui penetapan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai prioritas tahun 2016, maupun dengan pengakomodasian 15 bentuk kekerasan seksual ke dalam RUU tentang KUHP yang sedang dibahas Komisi III DPR saat ini.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)G-20 tahun 2015 yang ilaksanakan di Turki menghasilkan dua kesepakatan utama terkait dengan investasi dan transparansi data pajak, dan transaksi keuangan. Posisi Indonesia sendiri sangat strategis sehingga keberhasilan untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut akan meningkatkan kredibilitasnya sebagai anggota forum G-20. Tindak lanjut yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan investasi ke sektor riil sekaligus mendorong pertumbuhan inklusif dari level ekonomi paling bawah. Sementara itu, DPR dan pemerintah harus mempersiapkan landasan hukum bagi pertukaran data pajak dan transaksi keuangan antara negara-negara anggota G-20 dengan melibatkan kalangan pengusaha dan perbankan agar implementasinya dapat berjalan lancar.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam penerapan e-Government. di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sekalipun sudah dikeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Padahal, negara-negara yang melaksanakan e-Government. seperti Korea Selatan terbukti mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya, bahkan meningkatkan perekonomian negaranya. Tulisan ini memperlihatkan bagaimana permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pemerintahan Indonesia dapat diatasi dengan menghadirkan e-Government. melalui pengadaan ICT. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislasi dapat mendorong dihadirkannya kebijakan yang mendukung implementasi e-Government. di Indonesia.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, saat ini telah dibentuk Pasus Pelindo II untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Pelindo II dalam perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dengan Hutchinson Port Holding (HPH). Dari analisis yuridis, Pelindo II dapat diduga melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2003, dan UU No. 40 Tahun 2007. Berpijak pada Pasal 33 UUD 1945, apabila Pelindo II mampu mengelola JICT sebaiknya tidak menyerahkannya kepada HPH apalagi jika perpanjangan kontrak tersebut merugikan. Untuk itu perpanjangan kontrak dengan HPH tidak perlu dilakukan.

Vol. VII / No. 21 - November 2015

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Namun demikian, untuk menjaga keharmonisan dan keberagaman kehidupan bermasyarakat, negara membatasi hak tersebut, misalnya melalui larangan melakukan ujaran kebencian dan peraturan perundang-undangan lainnya. Regulasi mengenai ujaran kebencian penting untuk ditegakkan demi keperluan menjaga keharmonisan dan keberagaman tersebut serta melindungi hak- hak masyarakat. Keberadaan SE Ujaran Kebencian yang merupakan pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, tidak mempengaruhi kedudukan KUHP dan UU ITE sebagai dasar hukum penanganan kasus ujaran kebencian. Penguatan sosialisasi terhadap masyarakat maupun anggota kepolisian diperlukan untuk memperoleh persamaan persepsi SE tersebut. Pada tataran implementasi Polri perlu mengedepankan penanganan preventif-persuasif sebelum membawa kasus ujaran kebencian ke ranah hukum.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Indonesia berencana menjadi anggota blok perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP menjanjikan penghapusan tarif perdagangan dan investasi di antara negara- negara anggotanya dan karenanya akan membuat perekonomian menjadi lebih terbuka. Namun demikian, satu hal yang membedakan TPP dengan free trade arrangement (FTA) lainnya adalah TPP tidak mengenal hak-hak eksklusif BUMN.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian mengundang pro dan kontra. Kalangan yang pro menilai surat edaran tersebut layak untuk diapresiasi sedangkan mereka yang kontra merasa hak-hak berdemokrasinya akan terganggu. Masalahnya, kanal demokrasi yang terbuka lebar akhir-akhir ini melalui media massa dan media sosial nyaris bergulir tanpa sensor. Alih-alih menjadi sarana berdemokrasi, media-media tersebut justru cenderung tidak luput menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian. Untuk itu, masyarakat perlu memahami seputar masalah ujaran kebencian tersebut dan konsekuensi yang diakibatkannya. Di sisi lain, DPR RI perlu mendukung dan mengawal implementasi SE Ujaran Kebencian agar berjalan sesuai fungsi utamanya sebagai rambu-rambu dalam berdemokrasi.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mensahkan APBN 2016 dengan catatan pembahasan PMN sebesar Rp40,42 triliun, termasuk untuk percepatan infrastruktur dikembalikan ke komisi. Konsekuensinya, perlambatan pembangunan infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan bisa saja terjadi karena terdapat sinergi yang harmonis antara postur APBN 2016, capaian pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, dan paket kebijakan ekonomi yang digulirkan. Pemerintah dan DPR hanya perlu menentukan jenis infrastruktur prioritas yang akan dibangun, mekanisme PMN yang digunakan, dan target dividen serta imbal jasa yang harus diberikan BUMN serta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan evaluasinya. Dengan begitu, bukan saja pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tetapi juga target pembangunan yang meliputi angka pengangguran 5,2-5,5%, tingkat kemiskinan 9-10%, gini rasio 0,39, dan IPM sebesar 70,1 akan dapat terpenuhi.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Pilkada serentak 2015 tidak saja memiliki aspek dinamika demokrasi yang mencerminkan ekspresi kedaulatan rakyat, tetapi juga berhadapan dengan potensi konflik yang dapat memobilisasi massa. Antisipasi terhadap potensi ini diperlukan tidak saja di tingkat masyarakat tetapi juga kesiapan di tingkat penyelenggara dan aparat yang berwenang menangani persoalan keamanan di tingkat daerah. Sebagai negara demokrasi, pilihan untuk memperkuat aspek di tingkat penyelenggara harus menjadi prioritas dibandingkan hanya sekedar aspek keamanan. Pilihan ini merupakan konsekuensi dari kuatnya argumen bahwa cara persuasif harus lebih berperan dibandingkan cara koersif dalam mengatasi potensi konflik.

Vol. VII / No. 20 - Oktober 2015

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Berulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong beberapa pihak mengusulkan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku, yaitu dengan suntik kebiri. Rencana penerapan sanksi ini perlu dikaji kembali tidak saja efek penurunan hasrat seksualnya tidak permanen tetapi juga berakibat pada penderitaan dan merendahkan martabat manusia sesuai dengan kepatutan moral dan HAM. Dengan demikian, sanksi ini diragukan dapat mencegah dan menimbulkan efek jera, Kasus kekerasan seksual terhadap anak memang menuntut kesungguhan dari berbagai pihak untuk melindungi anak dari kasus serupa, namun tidak dapat dilakukan dengan segala cara. Di pihak Pembentuk UU, kasus tersebut merupakan momen untuk merevisi kembali UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain mengenai masalah pemberatan sanksi pidana yang selama ini hanya terbatas pada pelaku orang tua korban, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Namun demikian, pemberatan sanksi pidana bukan merupakan jaminan untuk menghentikan atau mencegah kasus serupa. Oleh karena itu perlu dicari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak sehingga dapat mencegah terulangnya kembali kasus tersebut.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Aksi kekerasan kembali mewarnai konflik Israel–Palestina dalam waktu satu bulan belakangan ini. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kondisi yang memanas ini dipicu oleh kebijakan Israel yang membatasi aktivitas warga Palestina di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, kebijakan yang kemudian direspons dengan aksi perlawanan. Kekerasan yang terjadi menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional dan kekhawatiran akan masa depan perdamaian Israel–Palestina. Meskipun sejumlah isu sulit disepakati, masyarakat internasional tidak bisa membiarkan konflik tersebut berlarut-larut dan perlu terus mendorong solusi damai. Para pihak yang bertikai, terutama pihak Israel, harus bersungguh-sungguh menjalani upaya dan proses perdamaian tersebut.

Penulis: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I, II III, IV, dan V. Paket kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengatasi pelambatan ekonomi dan diharapkan mampu mendorong daya saing industri. Tujuan akhirnya diarahkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Bagi pelaku usaha, paket tersebut penting namun yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan kelima paket kebijakan tersebut terlaksana dengan baik di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan iklim investasi terjamin dengan baik dan bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Terlepas dari itu semua, paket kebijakan tersebut sebenarnya hanya berfungsi untuk memandu dan mengarahkan situasi jangka pendek. Untuk itu, paket kebijakan jilid-jilid berikutnya yang lebih menyentuh aspek fundamental diperlukan.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Dalam satu tahun masa kinerja Presiden Joko Widodo, survei menunjukkan bahwa hanya empat menteri yang mendapatkan nilai kepuasan tinggi dari masyarakat. Sedangkan menteri yang lain, terutama yang menangani bidang perekonomian, mendapatkan penilaian yang kurang memuaskan. Terlepas dari kondisi ekonomi global, faktor dinamika perpolitikan atau persaingan politik antara pihak- pihak pendukung dan yang tidak mendukung Presiden Jokowi sebenarnya yang menentukan. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus berhati-hati, jangan sampai fokusnya untuk mewujudkan Nawacita menjadi terganggu. Oleh karena itu, faktor konsistensi dalam pencapaian tujuan Nawacita juga akan mendapatkan penilaian penting dari masyarakat.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penetapan upah minimum selalu menimbulkan gejolak. Buruh menuntut kenaikan upah minimum sementara pengusaha terbebani dengan kenaikan upah yang tinggi tanpa peningkatan produktivitas. Sementara itu, pemerintah perlu menjaga iklim investasi usaha dan menjamin kesejahteraan buruh. Ke depan, penentuan upah minimum harus didahului dengan kajian mendalam terkait nilai komponen KHL, pertumbuhan ekonomi, produktivitas kerja, dan kondisi perusahaan. Aturan kebijakan upah minimum juga perlu diperbaiki. Selain itu, unsur tripartit dapat berperan sebagai pengawas ketenagakerjaan sehingga kebijakan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →