Info Singkat

Vol. VIII / No. 18 - September 2016

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Mengodifikasi RUU KUHP hakikatnya ialah mengharmonisasi secara masif peraturan-peraturan hukum pidana yang ada. Namun demikian, kompleksitas perkembangan hukum pidana nasional di luar KUHP saat ini membuat kebijakan kodifikasi secara total sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, pilihan kodifikasi dengan model terbuka menjadi pilihan yang realistis. Pemikiran untuk mengatur sepenuhnya tindak pidana khusus di luar KUHP perlu ditindaklanjuti oleh Panja RUU KUHP dengan mengatur ulang Sistematika Buku Kedua RUU KUHP tersebut. Begitu pula mengenai pengaturan tindak pidana administratif, pendekatan komplementer dalam pengaturannya perlu diiringi dengan pemetaan ulang dan identifikasi secara komprehensif, baik mengenai tindak pidana administratif yang ada di dalam maupun di luar KUHP. Pendekatan ini juga menuntut perumus dan pembentuk undang-undang di masa yang akan datang untuk dapat memahami dan membedakan mana tindak pidana yang harus diatur dalam kodifikasi dan mana yang diatur di luar kodifikasi.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kawasan Semenanjung Korea kembali mengalami peningkatan ketegangan akibat uji coba nuklir dan roket yang dilakukan Korea Utara (Korut). Tindakan tersebut mendapat kecaman masyarakat internasional, tidak terkecuali dari Rusia dan China yang selama ini dikenal sering membela Korut. Dari uji coba tersebut, Korut dikhawatirkan memiliki kemampuan untuk meluncurkan hulu ledak nuklir yang didukung misil balistik antarbenua. Indonesia harus turut berkontribusi dalam upaya internasional meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan dalam mencegah proliferasi senjata nuklir, baik melalui forum-forum multilateral antarpemerintah maupun antarparlemen.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Peredaran vaksin palsu dan obat ilegal masih terjadi dan intensitasnya meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan sinergi pengawasan obat di Indonesia yang masih lemah. Seharusnya pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), baik pada fase pre-market maupun post-market. Namun, pengawasan post-market belum optimal dilakukan oleh Badan POM mengingat belum adanya regulasi yang memberikan kewenangan penuh kepada Badan POM untuk melakukan upaya pengawasan hingga penindakan pelaku beserta barang bukti. Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM, dan luasnya wilayah kerja Balai Besar dan Balai POM juga menjadi penghambat upaya pengawasan. Untuk mewujudkan regulasi penguatan kewenangan dan kelembagaan Badan POM, DPR melalui fungsi legislasi penting untuk mendorong RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia masuk ke dalam daftar perubahan prolegnas tahun 2016 dan segera menyusun RUU tersebut.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dimulai pada tanggal 18 Juli 2016 menargetkan adanya penerimaan negara dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun. Program pengampunan pajak akan memasuki periode krusial, yaitu fasilitas tarif tebusan termurah sebesar 2% untuk aset di dalam negeri dan 4% untuk aset di luar negeri akan berakhir pada 30 September 2016. Perkembangan pengampunan pajak menjelang berakhirnya periode pertama tersebut masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan karena uang tebusan yang masuk ke negara per 21 September 2016 baru mencapai Rp36,3 triliun atau sebesar 22% dari target. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, dan DPR harus terus mengawal program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Gagasan intelijen pertahanan negara meletakkan reposisi Bainstranas yang selama ini diatur dalam Perpres No. 80 Tahun 2014 diharapkan menjadi substansi revisi terbatas UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara. Kekosongan intelijen pertahanan yang memiliki akses langsung ke Presiden melalui Menhan, dirasa ironis mengingat di beberapa negara sudah mengadopsi kelembagaannya. Trauma sejarah politik dan distorsi pemahaman atas intelijen pertahanan meletakkan gagasan intelijen pertahanan mengalami resistensi. Dengan mencermati tantangan keamanan global dengan segala ancaman yang menyertainya, politik supremasi sipil dituntut mampu merealisasikan intelijen pertahanan bagi penataan hubungan sipil-militer dan sinerginya bagi sistem politik yang demokratis.

Vol. VIII / No. 17 - September 2016

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Keinginan Pemerintah untuk mengubah pemberatan syarat remisi bagi narapidana kasus narkotika, korupsi, terorisme, dan tindak pidana terorganisir lainnya yang diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012, dianggap kontra produktif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya korupsi. Setidaknya terdapat 3 alasan yang dikemukakan oleh Menkumham terkait perubahan tersebut, dan tidak semua dari ketiga alasan tersebut tepat dijadikan landasan perubahan. Namun, alasan tersebut dapat dijadikan sebagai arah perbaikan kebijakan pemberian remisi di Indonesia saat ini. Oleh karena itu perubahan UU Pemasyarakatan menjadi kebutuhan guna memberi batasan pemberian remisi bagi napi tindak pidana tertentu. Selain itu perubahan dalam UU tersebut juga dapat menciptakan mekanisme yang lebih tepat untuk mengurangi over-capacity yang dialami hampir seluruh Lapas di Indonesia.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
KTT G-20 yang berlangsung di Hangzhou, Tiongkok, berakhir dengan dikeluarkannya Konsensus Hangzhou yang berisi komitmen negara-negara peserta untuk memulihkan perekonomian dunia yang dirasakan mulai melambat sejak tahun lalu. Namun, negara- negara G-20 seringkali sulit mengimplementasikan komitmen tersebut sehingga menimbulkan keraguan akan manfaat G-20. Indonesia menyatakan komitmennya untuk membuat perekonomian dunia lebih transparan tetapi negara-negara maju harus memulainya terlebih dahulu.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Terungkapnya berbagai kasus perdagangan anak menyadarkan masyarakat bahwa perdagangan anak masih terus terjadi. Fenomena perdagangan anak merupakan indikasi tidak berfungsinya peranan keluarga secara optimal. Karena itu, tulisan ini mengulas tentang upaya pencegahan perdagangan anak melalui ketahanan keluarga. Ada tiga komponen dalam membangun ketahanan keluarga, yakni: ketahanan sik, sosial, dan psikologis. Peran negara diperlukan dalam mendukung terwujudnya ketahanan keluarga dalam rangka pencegahan perdagangan anak. Negara harus menciptakan lingkungan yang kondusif melalui berbagai kebijakannya, termasuk melalui RUU Ketahanan Keluarga yang akan disusun DPR.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Kelompok negara G-20 berkomitmen untuk memantapkan ekonomi digital sebagai instrumen inovatif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi global, Pemerintah Indonesia memiliki misi jangka panjang menjadi The Digital Energy of Asia. Adapun potensi ekonomi digital di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya transaksi menggunakan internet. Saat ini pengguna internet di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus meningkat di atas 12 persen. Meningkatnya perdagangan digital memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital, terdapat beberapa hambatan seperti permodalan, pajak, perlindungan konsumen, pembangunan infrastruktur, pengiriman logistik, dan sumber daya manusia. Pada tahun 2016 pemerintah mempersiapkan roadmap perdagangan digital untuk mengantisipasi hambatan tersebut serta meningkatkan daya saing. Peran DPR RI untuk mengawasi program pemerintah berjalan dan mendorong pemerintah menyusun aturan yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi digital.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
DPR RI dan Pemerintah telah bersepakat pada tanggal 2 September 2016 bahwa untuk dapat terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada serentak 2017 harus menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi penduduk yang belum memiliki KTP elektronik namun sudah direkam datanya. Ketentuan ini direkomendasikan untuk dapat masuk ke dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pilkada serentak. Tujuannya untuk mencegah pemilih ktif atau mobilisasi pemilih dari luar daerah pemilihan, serta mendorong agar data kependudukan lengkap dan akurat. Kesepakatan ini dalam perspektif administrasi publik merupakan kebijakan publik yang dibuat dengan model birokratik- politik. Hal ini ditandai dengan tidak dilibatkannya kelompok sosial dan masyarakat yang pada akhirnya menentang kesepakatan ini. Tulisan ini merekomendasikan agar kesepakatan ini tidak diakomodir dalam Peraturan KPU. Selain merugikan masyarakat pemilih, juga melanggar ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Vol. VIII / No. 16 - Agustus 2016

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Permasalahan kewarganegaraan ganda yang dialami oleh Archandra Tahar dan Gloria N. Hamel menjadi salah satu isu hukum di masyarakat. Selain permasalahan tersebut, tuntutan dari eks-WNI yang dicabut status WNI-nya karena dianggap terlibat Peristiwa 1965 (G 30 S PKI) dan tuntutan kewarganegaraan ganda dari diaspora Indonesia juga merupakan permasalahan kewarganegaraan yang belum terselesaikan. Berbagai pandangan ahli dan pakar pada umumnya menginginkan politik hukum UU Kewarganegaraan Republik Indonesia tetap pada kewarganegaraan tunggal. Dari perspektif hukum, hukum harus merespons permasalahan sosial dan aspirasi publik khususnya permasalahan kewarganegaraan ganda. Sebagai masukan terhadap legislasi DPR RI terkait permasalahan kewarganegaraan ganda di Indonesia, terdapat 2 (dua) opsi yakni (1) mengakomodir atau menolak penerapan kewarganegaraan ganda atau (2) perubahan atau penggantian UU Kewarganegaraan. Kedua opsi tersebut tergantung pada politik kebijakan dan masing-masing mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Dua orang mahasiswi Indonesia ditangkap oleh aparat keamanan Turki pada 11 Agustus 2016 di rumah tinggalnya di kota Bursa, Turki. Alasan penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas Fatullah Gulen (Gulen) di Turki. Pada akhirnya, upaya pemerintah Indonesia dengan memberikan pendampingan hukum dan bersikap proaktif dengan pemerintah Turki membuahkan hasil setelah dua minggu penangkapan. Kejadian ini menjadi pelajaran sekaligus perhatian besar bagi pemerintah Indonesia dimana Turki sedang melakukan pembersihan terhadap kelompok Gulen. Pemerintah diharapkan untuk terus dapat melindungi WNI yang berada di luar negeri sesuai komitmen dalam UUD 1945 serta hak sebagai WNI untuk dilindungi oleh negara.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Wacana kenaikan tarif cukai dan harga rokok di Indonesia menjadi isu hangat yang sedang bergulir. Kenaikan harga rokok dianggap sebagai salah satu upaya atau alat kendali untuk menurunkan jumlah perokok. Penurunan jumlah perokok diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang dialami masyarakat. Perempuan dan anak- anak termasuk dalam kelompok rentan mengalami bahaya rokok. Selain upaya dari Pemerintah, DPR, dan stakeholders lainnya; dibutuhkan pula peran serta masyarakat dalam mengendalikan jumlah perokok dan bahaya rokok.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Politik anggaran 2017 menghadapi tantangan berat dengan kondisi perekonomian global dan belum optimalnya kinerja perekonomian nasional. Politik anggaran yang diarahkan pada kebijakan perpajakan yang kondusif, belanja yang lebih produktif, dan prioritas serta penguatan kebijakan pembiayaan anggaran, diharapkan akan semakin memperkokoh tahapan transformasi fundamental perekonomian nasional dan kebijakan percepatan pembangunan. Untuk mencapai hasil optimal pengelolaan anggaran 2017 juga harus ditopang dengan upaya penguatan daya saing perekonomian, penguatan infrastruktur sik dansosial,sertapengendalianin asi.Upaya penguatantersebutmerupakanmodalitasyang berharga seiring dengan kuatnya stabilitas politik nasional dan dukungan politik DPR RI.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Hari Ulang Tahun (HUT) DPR ke-71 tahun, mengusung semangat membangun demokrasi yang efektif melalui kerja nyata parlemen. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui kegiatan rapat-rapat di DPR, kegiatan kunjungan kerja, pembentukan tim pengawasan, panitia kerja atau penggunaan hak-hak Dewan menjadi salah satu indikator keberhasilan pencapaian semangat tersebut. Meski harus disadari, pelaksanaan fungsi pengawasan perlu dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang jelas, pola yang melembaga, dan target pencapaian yang terukur mengenai bagaimana seharusnya fungsi pengawasan dikelola dan diimplementasikan agar mendatangkan hasil guna yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Vol. VIII / No. 15 - Agustus 2016

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemberlakuan Pengampunan Pajak di Indonesia telah beberapa kali dilakukan melalui dasar hukum yang berbeda-beda, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). Kontroversi kebijakan Pengampunan Pajak yang diskriminatif terhadap Wajib Pajak yang taat dengan Wajib Pajak yang tidak melaporkan hartanya secara keseluruhan, mendorong pengajuan Judicial Review UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif hukum, Pengampunan Pajak merupakan kebijakan dengan tujuan memperoleh data Wajib Pajak yang melaporkan hartanya pada periode Pengampunan Pajak sebagai dasar bagi Pemerintah untuk memungut pajak pada tahun berikutnya. UU Pengampunan Pajak juga tidak memberikan perlakuan khusus kepada wajib pajak maupun perorangan tertentu, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Thailand baru saja melaksanakan referendum yang hasilnya menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Thailand menyetujui konstitusi baru yang dirancang oleh militer. Di bawah konstitusi tersebut, militer akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah jalannya pemerintahan di Thailand. Besarnya peran militer di bawah konstitusi baru dan perubahan-perubahan yang mungkin ditimbulkan, tampaknya tidak akan memberi dampak negatif terhadap kelangsungan berbagai kerja sama bilateral Indonesia-Thailand. Kendati demikian, DPR hendaknya mengingatkan pemerintah dan juga turut berperan langsung dalam mendorong Pemerintah Thailand untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Untuk memperkuat penanaman pendidikan karakter di sekolah, Mendikbud mewacanakan perpanjangan jam sekolah atau full day school (FDS) terhadap siswa SD dan SMP. Usulan ini memicu polemik. Tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh FDS terhadap karakter anak dan apakah FDS dapat diterapkan di semua SD dan SMP di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur, FDS bisa menurunkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perkembangan pribadi serta sosial anak, tergantung dari isi program dan juga pendekatan pelatihan yang digunakan. Beberapa permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan kita, yaitu rendahnya kualitas guru, belum meratanya distribusi guru, serta belum amannya lingkungan sekolah mengindikasikan Indonesia belum siap menerapkan FDS di SD dan SMP di semua wilayah untuk saat ini.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Pemerintah mengoreksi APBNP 2016 dengan mengajukan pemangkasan anggaran K/L sebesar Rp65 trilliun dan anggaran transfer daerah sebesar Rp68,8 triliun. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi melesetnya target penerimaan negara yang dikhawatirkan mengakibatkan defisit anggaran melebihi 3 persen sehingga berpotensi melanggar undang-undang. Meski target pertumbuhan telah diturunkan menjadi 5,1 persen, namun perlu antisipasi lebih lanjut agar pemangkasan anggaran yang kedua kalinya pada tahun ini tidak beresiko terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. DPR bersama Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap efektivitas tax amnesty dan paket kebijakan ekonomi lainnya yang mulai diragukan keberhasilannya dalam menambah kas negara. Selain itu, pembahasan regulasi yang dibutuhkan bagi terciptanya iklim investasi dan perekonomian yang lebih baik harus segera dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan ujicoba perdana verifikasi elektronik (e-verifikasi) pada 7-14 Agustus 2016. Berlatar belakang uji coba verifikasi elektronik tersebut, tulisan ini mencoba mengulas tentang masa depan pemilu elektronik 2019 dengan mengunakan teori difusi inovasi. Kesimpulannya, keunggulan relatif dari sistem pemilu elekronik selain dipengaruhi oleh berbagai keunggulan teknis juga dipengaruhi berbagai kondisi yang mendorong pemilu elektronik sebagai solusi. Tapi untuk diadopsi secara penuh, sistem pemilu elektronik memiliki sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan yaitu belum tersedianya payung hukum, infrastruktur dan suprastruktur yang memadai.

Vol. VIII / No. 14 - Juli 2016

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Korban vaksin palsu dapat mengajukan gugatan perdata dalam bentuk gugatan perdata biasa, citizen lawsuit dan class action. Di antara beberapa bentuk gugatan perdata tersebut, gugatan class action merupakan bentuk gugatan yang paling efektif dan efisien, mengingat besarnya jumlah korban vaksin palsu. Gugatan juga dapat diajukan tidak hanya kepada produsen, distributor, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang terlibat akan tetapi juga pada pemerintah. DPR melalui Panja dan Timwas vaksin palsu dapat berperan untuk mendorong dan memberi pendampingan bagi masyarakat dalam pengajuan gugatan perdata. Panja dan Timwas juga dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan sanksi kepada pemerintah dan pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Pasca kudeta, kekuasaan politik Presiden Erdogan semakin kuat. Ia telah kembali mengontrol penuh angkatan bersenjata Turki dan memberlakukan kondisi negara darurat di Turki. Pascakudeta yang gagal terhadap pemerintahannya, Presiden Erdogan berkomitmen menumpas dan membersihkan terorisme, terutama gerakan pro Fethullah Gulen. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap semua pihak yang diduga terkait dengan kudeta. Kondisi negara darurat Turki turut memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Turki. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia perlu menekankan pentingnya penghormatan kepada konstitusi dan prinsip demokrasi. Termasuk dalam hal ini tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri masing-masing.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. Perusahaan Listrik Negara Tahun 2016-2025. RUPTL merupakan rencana strategis untuk mewujudkan rasio elektrifikasi sebesar 100 persen pada tahun 2025 dengan cara menyediakan pembangkit listrik berkapasitas 80,5 GigaWatt. Namun masih terdapat permasalahan dalam rangka mewujudkan target RUPTL, baik dalam hal pembangunan pembangkit maupun pengadaan infrastruktur distribusi. Pemerintah harus merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, di antaranya mendukung rencana diversifikasi bahan bakar pembangkit listrik, mempercepat pengadaan lahan bagi jaringan distribusi listrik, serta melakukan kerjasama alih teknologi dengan pihak swasta bagi pembangunan jaringan listrik bawah laut.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Reshuffle Jilid II Kabinet Kerja telah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi. Terdapat sejumlah menteri yang diganti dan ada juga yang hanya pindah posisi. Adapun 12 Menteri dan 1 (satu) Kepala BKPM telah diganti pada reshuffle kali ini. Hal ini merupakan reshuffle terbesar dibandingkan dengan reshuffle sebelumnya. Setidaknya ada 8 (delapan) nama baru yang masuk dalam kabinet. Beberapa nama berasal dari parpol, namun ada juga yang berasal dari kalangan profesional. Presiden Jokowi mengungkapkan pertimbangannya melakukan reshuffle kabinet yaitu diarahkan untuk penguatan kinerja kabinet dan memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan sekaligus dalam persaingan dan kompetisi global.

Vol. VIII / No. 13 - Juli 2016

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Bom bunuh diri kembali terjadi di Indonesia, tepatnya di depan Mapolresta Solo, pada 5 Juli 2016. Terjadinya lagi aksi terorisme menunjukkan lemahnya upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. RUU Perubahan UU Pemberantasan Terorisme perlu mengatur secara komprehensif upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui kegiatan deteksi dini aksi terorisme oleh aparat intelijen dan mekanisme koordinasi antara aparat intelijen dengan aparat penegakan hukum. Selain itu, RUU ini juga memberikan penguatan kepada BNPT sebagai lembaga yang bertugas melakukan koordinasi instansi pemerintah terkait dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag, Belanda, 12 Juli 2016, akhirnya mengeluarkan pandangannya tentang permintaan Filipina untuk menjelaskan klaim kedaulatan Republik Rakyat China (RRC) di Laut China Selatan. Dalam putusannya, PCA menyatakan klaim historis China di Laut China Selatan (LCS) yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus (nine-dash-line) tidak memiliki landasan hukum. Filipina, dan sebagian masyarakat internasional, menyambut baik putusan PCA tersebut, sementara China tidak menerima dan mengabaikannya. Putusan PCA tersebut menjadi tantangan bagi ASEAN yang sebagian anggotanya terlibat sengketa dengan China di LCS dan yang juga harus peduli pada upaya-upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian di kawasan.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Memasuki tahun pelajaran 2016/2017, pemerintah telah mengupayakan berbagai perubahan dalam menciptakan karakter siswa yang positif sebagai bagian dari revolusi mental. Upaya pelibatan orang tua dalam kegiatan di sekolah dilakukan melalui kampanye agar orang tua mengantarkan anak-anak ke sekolah serta berinteraksi dengan guru sejak hari pertama sekolah. Keterlibatan ini diharapkan akan membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah sehingga proses pendidikan di rumah maupun sekolah dapat berjalan dengan baik untuk menciptakan karakter siswa yang positif. Oleh karena itu, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah perlu didukung. Upaya pemerintah tersebut merupakan bentuk konkret realisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 mengenai Penumbuhan Budi Pekerti di lapangan. Dalam hal ini, DPR perlu mengawasi dan mendorong penyusunan kebijakan-kebijakan yang mampu menanamkan pembangunan karakter yang positif.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan momentum baru bagi perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah langkah nyata harus dilakukan mengingat sektor UMKM termasuk bagian yang memperoleh perhatian untuk mendapatkan pengampunan pajak. Agar tujuan UU tersebut dapat terwujud, sosialisasi dan peraturan turunan harus segera dilakukan. Judicial review terhadap UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak harus menjadi perhatian serius Pemerintah dan DPR karena dapat menyebabkan wajib pajak yang akan ikut program pengampunan pajak menjadi ragu. Berikutnya, Pemerintah harus segera melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, melalui penguatan sistem perpajakan, peraturan, maupun kelembagaannya.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Setiap menjelang libur lebaran, selalu muncul fenomena keluarnya surat dari Menteri PAN-RB berupa himbauan kepada setiap Kementerian/Lembaga. Himbauan tersebut yaitu larangan menerima gratifikasi, menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, dan tidak memberikan cuti tahunan setelah libur lebaran. Himbauan ini dibuat dengan harapan antara lain agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam perkembangan ilmu administrasi yang menekankan pada pemerintahan yang demokratis saat ini, himbauan yang dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB menurut Bowman diarahkan kepada upaya menciptakan keterampilan etika PNS dalam berpemerintahan. Keterampilan etika diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas PNS yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai pelayan publik. Namun, etika tidak dapat berdiri sendiri. Keterampilan etika harus diikuti juga dengan keterampilan teknis dan leadership. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB untuk membuat kebijakan teknis yang lebih komprehensif daripada sekedar himbauan, dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Vol. VIII / No. 12 - Juni 2016

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Kasus Sumber Waras akhir-akhir ini menarik perhatian publik termasuk DPR RI (Komisi III DPR RI). Menurut BPK ada indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp191,3 miliar pada pembelian lahan YKSW, namun menurut KPK tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Perbedaan pendapat BPK dan KPK tersebut disebabkan perbedaan peraturan yang dijadikan pedoman investigasi. BPK menggunakan Perpres No. 17 Tahun 2012, sedangkan KPK menggunakan Perpres No. 40 Tahun 2014. Berdasarkan kronologis kasus, Perpres yang dijadikan pedoman seharusnya Perpres No. 40 Tahun 2014, yaitu pembelian lahan YKSW dapat dilakukan secara langsung karena luasnya kurang dari 5 hektar. Silang pendapat antara BPK dan KPK dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, oleh karena itu, silang pendapat antara BPK dan KPK perlu diselesaikan. DPR perlu mengadakan rapat bersama dengan BPK dan KPK untuk mencari kejelasan kasus tersebut dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tersebut tanpa bermaksud untuk mengintervensi penegakan hukum.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Referendum “Brexit,” keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) telah dilakukan pada 23 Juni 2016. Wacana “Brexit” telah memperlihatkan implikasinya, bahkan sejak referendum belum dimulai. Implikasi jangka panjang akan terjadi dan dialami secara langsung oleh (rakyat) Inggris dan UE, serta beberapa bagian dunia. Di dalam negeri, dan di kawasan Eropa, “Brexit” telah menyebabkan keretakan. Dampaknya juga dirasakan Indonesia, walaupun diperkirakan tidak sehebat yang dihadapi Inggris dan UE. Kajian singkat ini berupaya menjelaskan latar belakang dan implikasi “Brexit” sebelum dan pasca-referendum.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara yang rawan bencana hidrometeorologi yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Untuk itu perlu upaya penanggulan yang konkret yaitu melalui: (1) Penjabaran Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dalam berbagai kebijakan, didukung kelembagaan yang kuat, legislasi yang implementatif, dan pendanaan yang mencukupi; (2) Upaya preventif secara teknis yang nyata untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi secara lebih terencana dan terintegrasi. Di sisi lain, DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RAN PRB dan penggunaan dana bencana, serta memasukkan isu pengurangan risiko bencana dalam berbagai produk legislasinya.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Kondisi ekonomi global yang semakin melemah menyebabkan terpuruknya harga komoditas dunia. Indonesia yang selama ini mengandalkan sumber daya alam harus segera beralih ke sektor yang berorientasi ekspor dan banyak menyerap tenaga kerja. Bank Dunia dan ekonom menyarankan Indonesia melakukan diversifikasi ekonomi ke sektor industri manufaktur yang merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal ini mengingat sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, industri manufaktur Indonesia tumbuh dengan pesat. Namun saat ini pertumbuhannya semakin menurun. Momen ini dapat menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memajukan kembali industri manufaktur. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai hal tersebut. Strategi-strategi tersebut difokuskan pada bagaimana menciptakan industri manufaktur yang tahan terhadap guncangan krisis serta kondisi atau iklim industri yang dapat menarik investor. Dengan strategi tersebut diharapkan industri manufaktur dapat menguat kembali sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pemerintah sedang melakukan proses pembinaan dan pengawasan dengan membatalkan peraturan daerah (perda) yang dinilai bermasalah, terutama yang menghambat investasi, mempersulit perizinan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara politik ketatanegaraan, tampak masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait kewenangan untuk membatalkan perda. Sementara dari sisi partisipasi politik, harus diakui bahwa masih banyaknya perda yang kurang berpihak kepada rakyat – sehingga harus dibatalkan – menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam proses pembuatan perda masih harus ditingkatkan. DPR RI perlu melakukan formulasi ulang terhadap kewenangan Mendagri dan Gubernur (pengawasan represif) dalam pembatalan perda agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya. DPR RI juga harus mendorong Pemda dan DPRD untuk memaksimalkan partisipasi politik masyarakat dalam proses pembuatan perda.

Vol. VIII / No. 11 - Juni 2016

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu No. 1 Tahun 2016) menjadi polemik di masyarakat. Masyarakat menghendaki peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun pemberlakuan pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016, khususnya mengenai hukuman mati dan kebiri mendapat reaksi penolakan karena dianggap melanggar HAM. Secara prosedural Perppu No. 1 Tahun 2016 telah memenuhi persyaratan pembentukannya, namun secara materi muatan Perppu tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. DPR perlu mempertimbangkan substansi Perppu untuk memutuskan menerima atau menolak Perppu dengan mempertimbangkan konsekuensi hukumnya. Untuk menjembatani pengaturan pidana yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, DPR dan Pemerintah dapat segera membahas RUU Pencegahan Kekerasan Seksual dan merevisi UU Perlindungan Anak melalui prosedur perubahan undang-undang yang biasa.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Mahkamah Arbitrase Internasional akan mengeluarkan putusannya terkait gugatan Filipina atas persoalan Laut China Selatan. China yang sejak awal menolak persoalan ini ditangani lembaga internasional, menyatakan akan mengabaikan apapun putusan yang dihasilkan. Sikap China ini menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara yang bersengketa dan negara lainnya yang berkepentingan terhadap wilayah tersebut. Militerisasi kawasan sengketa semakin meningkat. Indonesia harus mencermati perkembangan ini dan menyusun respons yang tepat mengingat Indonesia juga menyimpan potensi konflik di sekitar wilayah sengketa.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai perekrutan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia banyak mendapatkan respons negatif, terutama dari kalangan anggota DPR dan pengamat. Kehadiran rektor warga negara asing di PTN dapat mengganggu birokasi pendidikan Indonesia, memberikan ruang bagi nilai-nilai asing yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalisme, bahkan menghina kualitas sumber daya manusia dalam negeri. Oleh karena itu, wacana ini perlu dipertimbangkan untuk ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alih-alih mengambil tenaga asing, pemerintah perlu memfokuskan pada penguatan kualitas tenaga dalam negeri dan menjadikan PTN sebagai institusi perubahan yang menumbuhkembangkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 (RAPBN-P 2016) telah secara resmi diajukan pemerintah ke DPR. Dalam pokok-pokok RAPBN-P 2016 tersebut, pemerintah mengusulkan perubahan terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro (asumsi makro) serta pemotongan atas pendapatan dan belanja negara. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan pada beberapa indikator ekonomi makro. Namun demikian, pemerintah juga harus realistis dalam mengusulkan perubahan asumsi makro serta pendapatan dan belanja negara dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tersebut. Alasannya, perubahan postur APBN dapat memberikan dampak yang besar bagi pemerintah dalam mengelola sektor perekonomian nasional. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk terus mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target-target yang terdapat dalam APBN-P 2016.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Substansi pengajuan pasangan calon di dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang (revisi RUU Pilkada 2016) melalui jalur parpol belum sebanding dengan tuntutan demokrasi partisipatif. Pola klasik nominasi yang masih digunakan dikhawatirkan memicu konflik internal berkepanjangan dan sentralisasi organisasinya yang berlawanan dengan tuntutan otonomi lokal pemerintahan. Sebaliknya, pola itu dapat “memelihara” prasangka berlebihan bagi sekedar orientasi kekuasaan dan mengembalikan “modal” calon. Untuk itu, langkah pembenahan internal partai menyambut pilkada di masa mendatang juga harus dibarengi komitmen revisi UU Partai Politik yang sejalan dengan langkah desentralisasi organisasi partai.

Vol. VIII / No. 10 - Mei 2016

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Penanganan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan oleh Kepolisian sebagai leading sector dari penanganan terorisme. Luasnya cakupan dari penanganan terorisme berakibat pada munculnya wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan terorisme. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat ancaman dari aksi teror yang tidak terbatas pada tindak pidana, tetapi juga dapat dilihat sebagai ancaman terhadap pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan hal yang dapat dilakukan dan memiliki dasar hukum karena telah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni Pasal 7 ayat (2) khususnya tentang tugas pokok TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu dari OMSP adalah pemberantasan terorisme.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Diplomasi total merupakan negosiasi yang menyangkut banyak aspek, bukan hanya membangun kedekatan pada bidang-bidang yang bersifat politis, tetapi juga dalam peningkatan investasi, perdagangan, kesempatan kerja, pariwisata, dan semua sektor yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Intinya adalah diplomasi total dilakukan secara bilateral dengan melibatkan semua stakeholder. Diplomasi total bukan dilakukan terhadap satu negara saja tetapi juga dalam lingkungan yang lebih luas seperti Perserikatan Bangsa-bangsa, maupun dalam kerjasama yang bersifat regional dan multilateral.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Kasus-kasus yang marak diberitakan akhir-akhir ini memperlihatkan telah terjadinya peningkatan kuantitas dan tingkat kekejaman kejahatan seksual di Indonesia. Fenomena ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memberikan efek jera dengan meningkatkan berat hukuman bagi para pelaku kejahatan. Namun demikian, penanganan masih terfokus pada pelaku kejahatannya saja, sedangkan para penyintas kejahatan seksual (mereka yang berhasil lolos dari upaya pemerkosaan, dan atau mereka yang telah menjadi korban pemerkosaan akan tetapi tidak dibunuh atau tidak meninggal) belum mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu perlu program pemerintah yang terpadu dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan hak perlindungan penyintas kejahatan seksual. Pelaksanaan program ini harus diawasi oleh DPR agar dapat dijalankan sesuai sasaran.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Menjelang bulan Ramadan, harga beberapa kebutuhan pokok atau sembako melonjak drastis. Kenaikan harga ini jika diperhatikan merupakan fenomena yang berulang setiap tahun, seharusnya sudah diantisipasi secara lebih maksimal oleh pemerintah, baik terkait ketersediaan maupun distribusinya. Salah satu sebab kenaikan tersebut dikarenakan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Pemerintah berperan penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi. Distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga harus tetap terjaga. Koordinasi antar-instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung. DPR dapat melakukan pengawasan dalam pemantauan harga di pasar serta mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Presiden terkait pengendalian harga komoditas pokok, dan memastikan bahwa Peraturan Presiden tersebut dapat dilaksanakan, sehingga tidak ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau dikenal dengan G30S/PKI dianggap sebagai peristiwa pengkhianatan terbesar terhadap bangsa Indonesia. Belakangan timbul fobia dalam masyarakat Indonesia akan kembalinya paham komunis dan PKI di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, aparat penegak hukum merazia atribut berlambang palu-arit yang identik dengan lambang PKI dan menyita buku-buku berbau komunis atau sejarah PKI di sejumlah daerah Indonesia. Namun demikian, apakah benar komunis kembali mengancam Indonesia, mengingat bahwa Indonesia telah memiliki beberapa pengaturan yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi Pancasila. Pancasila telah diletakkan sebagai dasar negara yang menjadi ideologi dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Vol. VIII / No. 9 - Mei 2016

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Kekerasan seksual pada anak saat ini menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan ini menjadi perhatian seluruh masyarakat, lembaga, dan institusi terkait. Konstitusi, Rati kasi terhadap Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) telah diundangkan, akan tetapi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual belum efektif dan maksimal. Sanksi pidana yang terlalu kecil dan kurangnya pemahaman penegak hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada anak menjadi salah satu penyebab banyaknya tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Hukuman pidana yang lebih berat dan penegakan hukum yang efektif atas kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Kabinet Arab Saudi meloloskan reformasi ekonomi menyeluruh yang bertujuan mengalihkan ketergantungan negara dari pendapatan minyak. Ketergantungan pemerintah terhadap hasil minyak dirasa telah membahayakan negara. Wakil putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, yang juga ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan "Visi Arab Saudi untuk 2030" yang menargetkan negara itu menjadi satu dari 15 negara dengan perekonomian terbesar dunia dan memastikan Arab Saudi dapat melepaskan ketergantungannya pada minyak pada tahun 2020. Rencana ini merupakan upaya yang ambisius dan tidak mudah diraih karena beragam tantangan yang akan dihadapi. Beberapa langkah yang disusun Arab Saudi untuk mencapai tujuan tersebut dapat menjadi contoh pelajaran dan juga membuka peluang kerjasama bagi Indonesia.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kekerasan seksual terhadap anak penerus bangsa ini terus bermunculan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kasus tersebut. Tulisan ini mengulas kondisi sosial ekonomi pelaku dan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Pemerintah telah membentuk Satgas antikekerasan anak sebagai salah satu upaya pencegahan. Diharapkan satgas ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, serta membatasi pornogra dan minuman keras (miras). DPR perlu memberikan ruang gerak yang luas untuk dilakukannya pembaruan hukum dengan menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII telah diluncurkan pemerintah pada akhir April 2016. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan berusaha melalui pengurangan prosedur, izin, waktu, dan biaya pengurusan. Implementasi dari kebijakan tersebut dan paket-paket kebijakan sebelumnya diharapkan dapat mengantarkan Indonesia kepada predikat layak investasi sehingga mudah mengakses pasar keuangan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Evaluasi atas paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah juga perlu dilakukan. DPR sebagai pemegang fungsi pengawasan, diharapkan dapat melaksanakan perannya dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan tersebut serta memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah berikutnya.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Praktek komunikasi persandian di pemerintah daerah belum dapat dilaksanakan secara merata kualitasnya. Jenis risiko dan ancaman yang paling mendominasi pengelolaan persandian di daerah terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi dan kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi. Pengelolaan persandian di pemda akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di pemda di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi.

← Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya →