Info Singkat

Vol. VIII / No. 13 - Juli 2016

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Bom bunuh diri kembali terjadi di Indonesia, tepatnya di depan Mapolresta Solo, pada 5 Juli 2016. Terjadinya lagi aksi terorisme menunjukkan lemahnya upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. RUU Perubahan UU Pemberantasan Terorisme perlu mengatur secara komprehensif upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui kegiatan deteksi dini aksi terorisme oleh aparat intelijen dan mekanisme koordinasi antara aparat intelijen dengan aparat penegakan hukum. Selain itu, RUU ini juga memberikan penguatan kepada BNPT sebagai lembaga yang bertugas melakukan koordinasi instansi pemerintah terkait dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag, Belanda, 12 Juli 2016, akhirnya mengeluarkan pandangannya tentang permintaan Filipina untuk menjelaskan klaim kedaulatan Republik Rakyat China (RRC) di Laut China Selatan. Dalam putusannya, PCA menyatakan klaim historis China di Laut China Selatan (LCS) yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus (nine-dash-line) tidak memiliki landasan hukum. Filipina, dan sebagian masyarakat internasional, menyambut baik putusan PCA tersebut, sementara China tidak menerima dan mengabaikannya. Putusan PCA tersebut menjadi tantangan bagi ASEAN yang sebagian anggotanya terlibat sengketa dengan China di LCS dan yang juga harus peduli pada upaya-upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian di kawasan.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Memasuki tahun pelajaran 2016/2017, pemerintah telah mengupayakan berbagai perubahan dalam menciptakan karakter siswa yang positif sebagai bagian dari revolusi mental. Upaya pelibatan orang tua dalam kegiatan di sekolah dilakukan melalui kampanye agar orang tua mengantarkan anak-anak ke sekolah serta berinteraksi dengan guru sejak hari pertama sekolah. Keterlibatan ini diharapkan akan membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah sehingga proses pendidikan di rumah maupun sekolah dapat berjalan dengan baik untuk menciptakan karakter siswa yang positif. Oleh karena itu, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah perlu didukung. Upaya pemerintah tersebut merupakan bentuk konkret realisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 mengenai Penumbuhan Budi Pekerti di lapangan. Dalam hal ini, DPR perlu mengawasi dan mendorong penyusunan kebijakan-kebijakan yang mampu menanamkan pembangunan karakter yang positif.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan momentum baru bagi perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah langkah nyata harus dilakukan mengingat sektor UMKM termasuk bagian yang memperoleh perhatian untuk mendapatkan pengampunan pajak. Agar tujuan UU tersebut dapat terwujud, sosialisasi dan peraturan turunan harus segera dilakukan. Judicial review terhadap UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak harus menjadi perhatian serius Pemerintah dan DPR karena dapat menyebabkan wajib pajak yang akan ikut program pengampunan pajak menjadi ragu. Berikutnya, Pemerintah harus segera melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, melalui penguatan sistem perpajakan, peraturan, maupun kelembagaannya.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Setiap menjelang libur lebaran, selalu muncul fenomena keluarnya surat dari Menteri PAN-RB berupa himbauan kepada setiap Kementerian/Lembaga. Himbauan tersebut yaitu larangan menerima gratifikasi, menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, dan tidak memberikan cuti tahunan setelah libur lebaran. Himbauan ini dibuat dengan harapan antara lain agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam perkembangan ilmu administrasi yang menekankan pada pemerintahan yang demokratis saat ini, himbauan yang dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB menurut Bowman diarahkan kepada upaya menciptakan keterampilan etika PNS dalam berpemerintahan. Keterampilan etika diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas PNS yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai pelayan publik. Namun, etika tidak dapat berdiri sendiri. Keterampilan etika harus diikuti juga dengan keterampilan teknis dan leadership. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB untuk membuat kebijakan teknis yang lebih komprehensif daripada sekedar himbauan, dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Vol. VIII / No. 12 - Juni 2016

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Kasus Sumber Waras akhir-akhir ini menarik perhatian publik termasuk DPR RI (Komisi III DPR RI). Menurut BPK ada indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp191,3 miliar pada pembelian lahan YKSW, namun menurut KPK tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Perbedaan pendapat BPK dan KPK tersebut disebabkan perbedaan peraturan yang dijadikan pedoman investigasi. BPK menggunakan Perpres No. 17 Tahun 2012, sedangkan KPK menggunakan Perpres No. 40 Tahun 2014. Berdasarkan kronologis kasus, Perpres yang dijadikan pedoman seharusnya Perpres No. 40 Tahun 2014, yaitu pembelian lahan YKSW dapat dilakukan secara langsung karena luasnya kurang dari 5 hektar. Silang pendapat antara BPK dan KPK dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, oleh karena itu, silang pendapat antara BPK dan KPK perlu diselesaikan. DPR perlu mengadakan rapat bersama dengan BPK dan KPK untuk mencari kejelasan kasus tersebut dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tersebut tanpa bermaksud untuk mengintervensi penegakan hukum.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Referendum “Brexit,” keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) telah dilakukan pada 23 Juni 2016. Wacana “Brexit” telah memperlihatkan implikasinya, bahkan sejak referendum belum dimulai. Implikasi jangka panjang akan terjadi dan dialami secara langsung oleh (rakyat) Inggris dan UE, serta beberapa bagian dunia. Di dalam negeri, dan di kawasan Eropa, “Brexit” telah menyebabkan keretakan. Dampaknya juga dirasakan Indonesia, walaupun diperkirakan tidak sehebat yang dihadapi Inggris dan UE. Kajian singkat ini berupaya menjelaskan latar belakang dan implikasi “Brexit” sebelum dan pasca-referendum.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara yang rawan bencana hidrometeorologi yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Untuk itu perlu upaya penanggulan yang konkret yaitu melalui: (1) Penjabaran Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dalam berbagai kebijakan, didukung kelembagaan yang kuat, legislasi yang implementatif, dan pendanaan yang mencukupi; (2) Upaya preventif secara teknis yang nyata untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi secara lebih terencana dan terintegrasi. Di sisi lain, DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RAN PRB dan penggunaan dana bencana, serta memasukkan isu pengurangan risiko bencana dalam berbagai produk legislasinya.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Kondisi ekonomi global yang semakin melemah menyebabkan terpuruknya harga komoditas dunia. Indonesia yang selama ini mengandalkan sumber daya alam harus segera beralih ke sektor yang berorientasi ekspor dan banyak menyerap tenaga kerja. Bank Dunia dan ekonom menyarankan Indonesia melakukan diversifikasi ekonomi ke sektor industri manufaktur yang merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal ini mengingat sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, industri manufaktur Indonesia tumbuh dengan pesat. Namun saat ini pertumbuhannya semakin menurun. Momen ini dapat menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memajukan kembali industri manufaktur. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai hal tersebut. Strategi-strategi tersebut difokuskan pada bagaimana menciptakan industri manufaktur yang tahan terhadap guncangan krisis serta kondisi atau iklim industri yang dapat menarik investor. Dengan strategi tersebut diharapkan industri manufaktur dapat menguat kembali sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pemerintah sedang melakukan proses pembinaan dan pengawasan dengan membatalkan peraturan daerah (perda) yang dinilai bermasalah, terutama yang menghambat investasi, mempersulit perizinan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara politik ketatanegaraan, tampak masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait kewenangan untuk membatalkan perda. Sementara dari sisi partisipasi politik, harus diakui bahwa masih banyaknya perda yang kurang berpihak kepada rakyat – sehingga harus dibatalkan – menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam proses pembuatan perda masih harus ditingkatkan. DPR RI perlu melakukan formulasi ulang terhadap kewenangan Mendagri dan Gubernur (pengawasan represif) dalam pembatalan perda agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya. DPR RI juga harus mendorong Pemda dan DPRD untuk memaksimalkan partisipasi politik masyarakat dalam proses pembuatan perda.

Vol. VIII / No. 11 - Juni 2016

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu No. 1 Tahun 2016) menjadi polemik di masyarakat. Masyarakat menghendaki peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun pemberlakuan pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016, khususnya mengenai hukuman mati dan kebiri mendapat reaksi penolakan karena dianggap melanggar HAM. Secara prosedural Perppu No. 1 Tahun 2016 telah memenuhi persyaratan pembentukannya, namun secara materi muatan Perppu tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. DPR perlu mempertimbangkan substansi Perppu untuk memutuskan menerima atau menolak Perppu dengan mempertimbangkan konsekuensi hukumnya. Untuk menjembatani pengaturan pidana yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, DPR dan Pemerintah dapat segera membahas RUU Pencegahan Kekerasan Seksual dan merevisi UU Perlindungan Anak melalui prosedur perubahan undang-undang yang biasa.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Mahkamah Arbitrase Internasional akan mengeluarkan putusannya terkait gugatan Filipina atas persoalan Laut China Selatan. China yang sejak awal menolak persoalan ini ditangani lembaga internasional, menyatakan akan mengabaikan apapun putusan yang dihasilkan. Sikap China ini menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara yang bersengketa dan negara lainnya yang berkepentingan terhadap wilayah tersebut. Militerisasi kawasan sengketa semakin meningkat. Indonesia harus mencermati perkembangan ini dan menyusun respons yang tepat mengingat Indonesia juga menyimpan potensi konflik di sekitar wilayah sengketa.

Penulis: DR. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai perekrutan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia banyak mendapatkan respons negatif, terutama dari kalangan anggota DPR dan pengamat. Kehadiran rektor warga negara asing di PTN dapat mengganggu birokasi pendidikan Indonesia, memberikan ruang bagi nilai-nilai asing yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalisme, bahkan menghina kualitas sumber daya manusia dalam negeri. Oleh karena itu, wacana ini perlu dipertimbangkan untuk ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alih-alih mengambil tenaga asing, pemerintah perlu memfokuskan pada penguatan kualitas tenaga dalam negeri dan menjadikan PTN sebagai institusi perubahan yang menumbuhkembangkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 (RAPBN-P 2016) telah secara resmi diajukan pemerintah ke DPR. Dalam pokok-pokok RAPBN-P 2016 tersebut, pemerintah mengusulkan perubahan terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro (asumsi makro) serta pemotongan atas pendapatan dan belanja negara. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan pada beberapa indikator ekonomi makro. Namun demikian, pemerintah juga harus realistis dalam mengusulkan perubahan asumsi makro serta pendapatan dan belanja negara dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tersebut. Alasannya, perubahan postur APBN dapat memberikan dampak yang besar bagi pemerintah dalam mengelola sektor perekonomian nasional. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk terus mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target-target yang terdapat dalam APBN-P 2016.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Substansi pengajuan pasangan calon di dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang (revisi RUU Pilkada 2016) melalui jalur parpol belum sebanding dengan tuntutan demokrasi partisipatif. Pola klasik nominasi yang masih digunakan dikhawatirkan memicu konflik internal berkepanjangan dan sentralisasi organisasinya yang berlawanan dengan tuntutan otonomi lokal pemerintahan. Sebaliknya, pola itu dapat “memelihara” prasangka berlebihan bagi sekedar orientasi kekuasaan dan mengembalikan “modal” calon. Untuk itu, langkah pembenahan internal partai menyambut pilkada di masa mendatang juga harus dibarengi komitmen revisi UU Partai Politik yang sejalan dengan langkah desentralisasi organisasi partai.

Vol. VIII / No. 10 - Mei 2016

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Penanganan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan oleh Kepolisian sebagai leading sector dari penanganan terorisme. Luasnya cakupan dari penanganan terorisme berakibat pada munculnya wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan terorisme. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat ancaman dari aksi teror yang tidak terbatas pada tindak pidana, tetapi juga dapat dilihat sebagai ancaman terhadap pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan hal yang dapat dilakukan dan memiliki dasar hukum karena telah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni Pasal 7 ayat (2) khususnya tentang tugas pokok TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu dari OMSP adalah pemberantasan terorisme.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Diplomasi total merupakan negosiasi yang menyangkut banyak aspek, bukan hanya membangun kedekatan pada bidang-bidang yang bersifat politis, tetapi juga dalam peningkatan investasi, perdagangan, kesempatan kerja, pariwisata, dan semua sektor yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Intinya adalah diplomasi total dilakukan secara bilateral dengan melibatkan semua stakeholder. Diplomasi total bukan dilakukan terhadap satu negara saja tetapi juga dalam lingkungan yang lebih luas seperti Perserikatan Bangsa-bangsa, maupun dalam kerjasama yang bersifat regional dan multilateral.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Kasus-kasus yang marak diberitakan akhir-akhir ini memperlihatkan telah terjadinya peningkatan kuantitas dan tingkat kekejaman kejahatan seksual di Indonesia. Fenomena ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memberikan efek jera dengan meningkatkan berat hukuman bagi para pelaku kejahatan. Namun demikian, penanganan masih terfokus pada pelaku kejahatannya saja, sedangkan para penyintas kejahatan seksual (mereka yang berhasil lolos dari upaya pemerkosaan, dan atau mereka yang telah menjadi korban pemerkosaan akan tetapi tidak dibunuh atau tidak meninggal) belum mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu perlu program pemerintah yang terpadu dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan hak perlindungan penyintas kejahatan seksual. Pelaksanaan program ini harus diawasi oleh DPR agar dapat dijalankan sesuai sasaran.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Menjelang bulan Ramadan, harga beberapa kebutuhan pokok atau sembako melonjak drastis. Kenaikan harga ini jika diperhatikan merupakan fenomena yang berulang setiap tahun, seharusnya sudah diantisipasi secara lebih maksimal oleh pemerintah, baik terkait ketersediaan maupun distribusinya. Salah satu sebab kenaikan tersebut dikarenakan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Pemerintah berperan penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi. Distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga harus tetap terjaga. Koordinasi antar-instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung. DPR dapat melakukan pengawasan dalam pemantauan harga di pasar serta mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Presiden terkait pengendalian harga komoditas pokok, dan memastikan bahwa Peraturan Presiden tersebut dapat dilaksanakan, sehingga tidak ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau dikenal dengan G30S/PKI dianggap sebagai peristiwa pengkhianatan terbesar terhadap bangsa Indonesia. Belakangan timbul fobia dalam masyarakat Indonesia akan kembalinya paham komunis dan PKI di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, aparat penegak hukum merazia atribut berlambang palu-arit yang identik dengan lambang PKI dan menyita buku-buku berbau komunis atau sejarah PKI di sejumlah daerah Indonesia. Namun demikian, apakah benar komunis kembali mengancam Indonesia, mengingat bahwa Indonesia telah memiliki beberapa pengaturan yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi Pancasila. Pancasila telah diletakkan sebagai dasar negara yang menjadi ideologi dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Vol. VIII / No. 9 - Mei 2016

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Kekerasan seksual pada anak saat ini menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan ini menjadi perhatian seluruh masyarakat, lembaga, dan institusi terkait. Konstitusi, Rati kasi terhadap Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) telah diundangkan, akan tetapi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual belum efektif dan maksimal. Sanksi pidana yang terlalu kecil dan kurangnya pemahaman penegak hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada anak menjadi salah satu penyebab banyaknya tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Hukuman pidana yang lebih berat dan penegakan hukum yang efektif atas kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Kabinet Arab Saudi meloloskan reformasi ekonomi menyeluruh yang bertujuan mengalihkan ketergantungan negara dari pendapatan minyak. Ketergantungan pemerintah terhadap hasil minyak dirasa telah membahayakan negara. Wakil putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, yang juga ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan "Visi Arab Saudi untuk 2030" yang menargetkan negara itu menjadi satu dari 15 negara dengan perekonomian terbesar dunia dan memastikan Arab Saudi dapat melepaskan ketergantungannya pada minyak pada tahun 2020. Rencana ini merupakan upaya yang ambisius dan tidak mudah diraih karena beragam tantangan yang akan dihadapi. Beberapa langkah yang disusun Arab Saudi untuk mencapai tujuan tersebut dapat menjadi contoh pelajaran dan juga membuka peluang kerjasama bagi Indonesia.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kekerasan seksual terhadap anak penerus bangsa ini terus bermunculan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kasus tersebut. Tulisan ini mengulas kondisi sosial ekonomi pelaku dan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Pemerintah telah membentuk Satgas antikekerasan anak sebagai salah satu upaya pencegahan. Diharapkan satgas ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, serta membatasi pornogra dan minuman keras (miras). DPR perlu memberikan ruang gerak yang luas untuk dilakukannya pembaruan hukum dengan menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII telah diluncurkan pemerintah pada akhir April 2016. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan berusaha melalui pengurangan prosedur, izin, waktu, dan biaya pengurusan. Implementasi dari kebijakan tersebut dan paket-paket kebijakan sebelumnya diharapkan dapat mengantarkan Indonesia kepada predikat layak investasi sehingga mudah mengakses pasar keuangan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Evaluasi atas paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah juga perlu dilakukan. DPR sebagai pemegang fungsi pengawasan, diharapkan dapat melaksanakan perannya dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan tersebut serta memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah berikutnya.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Praktek komunikasi persandian di pemerintah daerah belum dapat dilaksanakan secara merata kualitasnya. Jenis risiko dan ancaman yang paling mendominasi pengelolaan persandian di daerah terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi dan kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi. Pengelolaan persandian di pemda akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di pemda di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi.

Vol. VIII / No. 8 - April 2016

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Salah satu tujuan perubahan kedua UU Pilkada adalah untuk mengubah ketentuan dalam UU Pilkada akibat adanya putusan MK. RUU yang diajukan oleh Pemerintah telah mencoba mengakomodasi putusan MK tersebut, namun terdapat perbedaan pemikiran dalam menyikapi putusan MK, baik antara pemerintah dan DPR, maupun antarfraksi di DPR. Perbedaan ini berpotensi terhadap berbedanya rumusan antara undang-undang nantinya dengan putusan MK. Salah satu yang paling krusial adalah persyaratan mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI, Polri, dan PNS, serta pejabat BUMN dan BUMD. Keinginan untuk mengubah atau memodi kasi putusan MK mengundang tanggapan bahwa pembentuk undang-undang menentang atau tidak menghormati putusan MK. Di lain pihak beranggapan putusan MK masih perlu dikaji menyangkut kewenangan MK sebagai negative legislature dan penerapan asas keadilan memperlakukan yang sama terhadap hal sama dan berbeda terhadap hal berbeda. Ke depan perlu dikembalikan fungsi lembaga negara masing- masing, yaitu MK sebagai negative legislature, serta Presiden dan DPR sebagai (positive) legislature.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Eropa selama sepekan di pertengahan April 2016 menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam kerangka membangun dan memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat dari suatu kawasan yang dianggap strategis dan memiliki peran penting di dunia internasional. Selain itu, kunjungan tersebut juga perlu dimaknai strategis oleh Indonesia, karena selain dapat memaparkan pengalaman dan potensi Indonesia, melalui kunjungannya ke Eropa tersebut, Presiden Joko Widodo berharap diperoleh hasil nyata bagi Indonesia dari kerja sama yang disepakati bersama dengan negara-negara yang dikunjungi, sesuai keunggulan negara-negara tersebut dan kebutuhan Indonesia. Komitmen kerja sama ini ditunggu realisasinya.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan untuk kepentingan ekonomi dari suatu daerah perkotaan yang memiliki permasalahan keterbatasan lahan. Akan tetapi, reklamasi Teluk Jakarta berdampak negatif yang menyebabkan masyarakat di sekitarnya kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap sumber mata pencaharian. Dampak sosial ini seharusnya dapat dihindarkan melalui upaya pemerintah dengan mengedepankan dinamika sosial yang ada di lapangan. DPR harus mempertegas pengawasan selama penghentian proyek reklamasi dan mendorong pemerintah untuk menemukan solusi mengurangi dampak negatif reklamasi bagi masyarakat.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditanamkan di luar negeri cukup besar. Melalui kebijakan tax amnesty diharapkan dana-dana tersebut dapat kembali ke tanah air (dana repatriasi). Jika dana ini bisa masuk ke Indonesia, dana tersebut dapat ditanamkan pada instrumen-instrumen seperti saham, obligasi, dan derivatif (turunan dari saham dan/ atau obligasi seperti opsi, warrant, dan danareksa). Untuk mendorong para pemilik dana tersebut mau memulangkan dananya ke Indonesia, selain kebijakan tax amnesty juga perlu didukung oleh perekonomian nasional yang kondusif seperti faktor kemudahan bisnis, kepastian hukum, stabilitas politik, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan infrastruktur. Dana repatriasi ini diperkirakan akan menghasilkan efek multiplier yang besar terhadap sektor-sektor ekonomi. Oleh karena itu Undang-Undang (UU) Tax Amnesty menjadi penting sehingga DPR RI melalui fungsi legislasinya perlu segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty tersebut.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Perkembangan teknologi sangat memengaruhi perkembangan dalam penyiaran. Perkembangan teknologi digital merupakan salah satu perkembangan teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam dunia penyiaran. Perkembangan teknologi lain adalah konvergensi media yang berimplikasi pada perkembangan penyiaran. Sejumlah studi di Amerika Serikat menunjukkan perkembangan podcast yang pesat telah berdampak pada perubahan dalam penyiaran sehinga harus dipertimbangkan secara cermat dalam penyusunan kebijakan penyiaran ke depan. Sebagai contoh, dampak perkembangan teknologi digital terhadap penyiaran yang harus memperhatikan digital dividend, efisiensi industri, business continuity serta kepentingan publik dan negara dalam pengaturannya. Sementara dampak pengintegrasian media terhadap penyiaran memerlukan adanya self-cencorship dari lembaga penyiaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat media yang dipergunakan untuk penyiaran bagi kepentingan publik. Selain itu, pemerintah dan DPR RI harus mengkaji secara komprehensif ketercukupan berbagai regulasi yang ada untuk melindungi kepentingan negara dan publik dari dampak negatif pengintegrasian media yang dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan penyiaran.

Vol. VIII / No. 7 - April 2016

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan kewajiban penyelenggara negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999). Namun, kewajiban tersebut belum sepenuhnya dipatuhi karena ketentuan UU belum mengatur secara rinci, termasuk ketentuan sanksinya. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah menjabat merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, atasan pejabat masing-masing perlu mengawasi pelaksanaan penyampaian LHKPN dan memberikan sanksi bagi pejabat yang melanggar kewajiban tersebut. UU No. 28 Tahun 1999 perlu direvisi dengan merinci pejabat negara yang wajib menyampaikan LHKPN, dan jenis sanksi administratif, seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat/jabatan, bahkan pemotongan tunjangan, bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Sepuluh orang WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Kelompok teroris yang kerap menculik dan menyandera orang asing serta meminta uang tebusan ini, memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme Asia Tenggara lainnya dan ISIS. Pembebasan sandera ABK Indonesia memerlukan kecermatan dan kehati-hatian karena pelakunya merupakan kombinasi antara perompak dan kelompok teroris. Negosiasi yang intensif antara Pemerintah Indonesia dengan Filipina dilakukan untuk pembebasan sandera, termasuk dengan opsi militer.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Aksi demo pengemudi taksi konvensional pada 22 Maret 2016 menuntut diblokirnya layanan transportasi berbasis online berakhir dengan kerusuhan. Dalam perpektif akademis, fenomena ini disebut revolusi industri tahap keempat yang ditandai saling terhubungnya antarindividu dan perubahan struktur bisnis konvensional. Dalam jangka pendek, polemik ini harus diselesaikan dengan cara membuat atau memperbarui regulasi yang adil bagi kedua pihak. Cara lain adalah dengan memaksa perusahaan penyedia transportasi berbasis online untuk tunduk pada aturan yang ada. Dalam jangka panjang, pemerintah harus mempersiapkan segala pranata sosial akibat penggunaan aplikasi daring yang berpotensi merambah pada semua bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kegiatan ekspor Indonesia masih dinilai sangat rendah, yaitu sekitar 1% dari total UMKM atau hanya 6 ribu pelaku UMKM yang mengekspor produknya ke luar negeri. Untuk mengatasinya, pemerintah mendorong UMKM dengan memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE), yang merupakan salah satu dari empat kebijakan dalam Paket Ekonomi Jilid XI. KURBE akan menjadi suatu kebijakan yang tepat untuk menstimulasi ekspor sektor UMKM apabila diimbangi dengan kebijakan percepatan pengurusan izin ekspor yang berbeda dengan usaha besar dan didukung oleh kepastian hukum, kesinambungan kualitas produk ekspor, dan quality control terhadap produk yang siap ekspor. DPR RI dapat melakukan fungsi pengawasan yang diarahkan pada ketepatan penggunaan dana KURBE untuk dialokasikan dan dimanfaatkan bagi pelaku UMKM yang berhak.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Kebijakan desentralisasi pendidikan dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan manajemen pendidikan menengah dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka good governance. Akan tetapi, muncul pro kontra terhadap kebijakan tersebut yang tercermin dari adanya permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap akan dilakukan sesuai amanat UU yang berlaku dan direncanakan akan efektif tahun ini. Untuk itu, pemerintah provinsi diharapkan segera mempersiapkan proses transisi tersebut baik secara administrasi, SDM, aset, maupun yang paling krusial yaitu anggaran. Selain itu, pemerintah pusat dan juga DPR melalui fungsi pengawasan dapat mengawasi proses transisi kewenangan tersebut sesuai UU yang berlaku agar implementasinya dapat berjalan lancar.

Vol. VIII / No. 6 - Maret 2016

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Terorisme merupakan tindak pidana luar biasa yang dapat mengancam kedaulatan negara, sehingga perlu diatur secara komprehensif. Revisi UU Anti Terorisme menjadi hal mutlak untuk dilakukan, mengingat beberapa ketentuan dalam UU Anti Terorisme belum mampu menjawab kebutuhan pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia. Revisi UU Anti Terorisme harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perluasan kewenangan dan tindakan pidana dalam RUU Anti Terorisme perlu diimbangi dengan perluasan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Sampai saat ini aborsi tidak aman (unsafe abortion) akibat kehamilan yang tidak diinginkan masih merupakan salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Mengingat tindakan aborsi di Indonesia dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang bersifat preventif. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya yang terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, sehingga pada akhirnya AKI dapat diturunkan dan target agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dapat diwujudkan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Iklim investasi di kota Batam dinilai mulai kurang menjanjikan akibat kon ik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelola (BP) Batam serta Pemerintah Kota Batam. Untuk mengatasinya, pemerintah berencana melakukan transformasi Batam dari Kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perubahan status Batam menjadi KEK nantinya akan melalui tahap transisi selama 6 bulan. Pemerintah menawarkan insentif yang lebih baik untuk KEK dibandingkan dengan FTZ. Namun demikian, pembangunan KEK Batam tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan. Faktor yang akan menentukan berhasil atau tidaknya program pengembangan KEK adalah relevansi program tersebut dalam konteks spesi k dan seberapa efektif program tersebut dirancang, diimplementasikan, serta dikelola secara berkelanjutan. Dalam mendukung pembangunan KEK Batam, DPR dapat memberikan masukan dalam pembahasan serta perumusan kebijakan agar pengembangan KEK lebih optimal, misalnya melalui perumusan peran dan fasilitasi pemerintah daerah.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 secara tegas menyebutkan bahwa pilkada dapat diikuti oleh calon yang diusulkan oleh partai politik (parpol), gabungan parpol, atau perseorangan. UU tersebut membuka peluang munculnya calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Menjelang Pilkada 2017 muncul fenomena partisipasi politik masyarakat untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur pada Pilkada 2017 melalui jalur perseorangan, seperti kelompok masyarakat yang menamakan dirinya “Teman Ahok”. Partisipasi politik masyarakat dari komunitas “Teman Ahok” telah memperlihatkan bahwa masyarakat juga pemilik kekuasaan politik yang tidak bisa diremehkan. Walau fenomena ini telah mengesankan seolah- olah ada kesenjangan antara masyarakat dengan institusi parpol. Namun fenomena ini dapat menjadi momentum bagi parpol untuk memaksimalkan fungsinya dalam pengkaderan calon-calon pemimpin dari parpol.

Vol. VIII / No. 5 - Maret 2016

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Rencana revisi UU KPK telah mengalami perjalanan panjang yang berujung pada penundaan revisi UU KPK berdasarkan hasil Rapat Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR. Pasca-penundaan, RUU KPK masih menimbulkan polemik di masyarakat terkait dengan status RUU KPK. Saat ini, RUU KPK dalam posisi di Bamus untuk penjadwalan ulang Rapat Paripurna dan masih berada dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas 2016. Untuk mengatasi masalah status RUU KPK ini, terdapat dua pilihan. Pertama, diagendakan Rapat Paripurna untuk menyetujui usul RUU menjadi Usul DPR, namun dengan perubahan. Selanjutnya DPR menunjuk alat kelengkapan yang ditugasi dan dalam jangka waktu itu diadakan sosialisasi dan penyempurnaan RUU. Kedua, penarikan RUU oleh pengusul dengan alasan perbaikan materi. Sedangkan untuk memutuskan apakah RUU KPK perlu dicabut dari daftar prolegnas, dapat digunakan mekanisme evaluasi atau dapat dikonstruksikan sama dengan mekanisme penambahan RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan yang selama ini pernah dilakukan. Keputusan untuk mencabut RUU dari Prolegnas merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tidak pernah AS mengundang 10 negara ASEAN untuk KTT yang pertama kali diadakan menjelang berakhirnya Pemerintahan Obama. Upaya menyadarkan ASEAN atas ancaman keamanan yang meningkat drastis akibat militerisasi Laut China Selatan (LCS) dengan gelar rudal dan jet tempur China, dan aksi provokatif misil balistik Korea Utara, serta aktor non-negara teroris internasional, lebih berhasil dicapai AS ketimbang upayanya mendesak Presiden Jokowi bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). AS tampaknya telah mengantisipasi dan bersiap menghadapi reaksi China jika keputusan Mahkamah Internasional menolak klaim teritorial sepihak China atas LCS. AS juga telah siap merespons reaksi agresif Kim Jong-un yang rawan dimanfaatkan sebagai “political gambit’’ oleh penguasa China.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Isu legalisasi perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) tengah memanas di Indonesia sejalan dengan pengakuan HAM LGBT di dunia internasional. Dari sudut pandang kajian akademis, abnormalitas perilaku LGBT terus mengalami pro dan kontra, namun yang diakui saat ini, orientasi seksual bukan lagi gangguan mental selama mereka sudah nyaman dengan kondisi orientasi seksualnya. Dengan menganalisa kasus-kasus yang ada berdasarkan tinjauan psikologi abnormal, secara umum Indonesia memaknai perilaku LGBT sebagai persoalan kejiwaan yang membutuhkan pemulihan, dan karenanya menolak beragam bentuk propaganda LGBT di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan perspektif sosio-kultural sebagai kriteria dalam menggolongkan perilaku LGBT.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Potensi gas bumi Blok Masela yang sangat besar telah menyita perhatian banyak pihak. Nilai investasinya diperkirakan mencapai USD30 miliar atau sekitar Rp390 triliun. Silang pendapat tentang model pengembangan Blok Masela di offshore atau onshore bermunculan sehingga menimbulkan polemik. Di sisi lain, masyarakat Maluku berharap agar pengembangan Blok Masela dapat menjadi salah satu solusi mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh sebab itu, keputusan tentang pengembangan Blok Masela memerlukan kajian yang komprehensif dan transparan, meskipun hal tersebut membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Aspek ekonomi, teknis, sosial, dan lingkungan menjadi bagian dari pertimbangan utuh pengembangan Blok Masela, tanpa mengesampingkan sisi penyerapan tenaga kerja, pengembangan wilayah pesisir, dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pada pemerintahan Presiden Jokowi, beberapa silang pendapat antarmenteri telah terjadi. Beberapa diantaranya adalah silang pendapat terkait program pembangkit listrik, rencana pembelian pesawat untuk Garuda Indonesia, pembangunan kilang gas Blok Masela, persoalan kapal sapi, impor ikan, impor sapi, dan masalah harga pangan, yang mana hal-hal tersebut melibatkan perbedaan pandangan antara beberapa Menteri, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas. Banyak pihak berharap Presiden Jokowi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga kinerja Kabinet untuk melayani kepentingan rakyat tidak terganggu. Beberapa usulan penanganan masalah ini adalah pertama pembuatan code of conduct bagi para Menteri dalam melaksanakan kinerjanya, serta meningkatkan fungsi kepemimpinan Presiden dalam mengedepankan prinsip team working bagi kabinet.

Vol. VIII / No. 4 - Februari 2016

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Jaksa Agung akan melakukan pengesampingan perkara pidana (deponering) terhadap dua orang mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung telah meminta pandangan kepada beberapa lembaga negara, termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun dalam prosesnya, Komisi III DPR memberi rekomendasi kepada Pimpinan DPR untuk menolak rencana Jaksa Agung, karena langkah deponering tersebut dinilai tidak cukup memenuhi unsur kepentingan umum. Dipahami bahwa keputusan untuk melakukan deponering merupakan kewenangan mutlak Jaksa Agung. Namun dalam pelaksanaannya, langkah tersebut semestinya diambil Jaksa Agung secara hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, sebab apabila penerapannya disalahgunakan, maka akan menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan hukum dan masyarakat. Makna “demi kepentingan umum” dalam wewenang deponering harus digunakan oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan yang baik bagi kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Setelah lebih dari satu dekade, India kembali mengadakan eet review berskala internasional. Dilaksanakan dengan persiapan serius dan melibatkan jauh lebih banyak negara dibanding kegiatan sebelumnya pada 2001, International Fleet Review 2016 menjadi sorotan masyarakat internasional. Kebutuhan untuk menunjukkan pada dunia bahwa India memiliki kekuatan militer yang memadai dan untuk menegaskan komitmennya terhadap kawasan Samudera Hindia merupakan faktor pendorong India melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini memiliki arti penting bagi upaya membangun stabilitas dan keamanan kawasan, serta bagi Indonesia yang juga memberikan prioritas pada kawasan Samudera Hindia. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mencermati tumbuhnya India sebagai kekuatan berpengaruh di lingkungan strategis Indonesia.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tak henti menuai kontroversi. Sebagian pihak beranggapan bahwa KCJB belum dibutuhkan di tengah upaya pemerintah mengembangkan perkeretaapian nasional ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun, pemerintah nampaknya memberikan perhatian besar agar proyek ini dapat berlangsung dalam waktu yang cepat, terutama dalam hal perizinan. Proses izin lingkungan KCJB yang terkesan terburu-buru dan tidak selaras dengan RTRW dapat saja mengakibatkan izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memunculkan kekhawatiran akan merusak rezim perizinan lingkungan yang merupakan instrumen penting dalam melindungi lingkungan hidup.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan ditambah dengan harga komoditas yang mengalami penurunan memberikan dampak yang cukup serius bagi perekonomian Indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah terpukulnya sektor Industri sehingga mengakibatkan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahan yang beroperasi di Indonesia. Dari data yang berhasil dikumpulkan, perusahaan seperti Panasonic, Toshiba, perusahaan migas, dan perusahaan farmasi telah melakukan PHK terhadap buruh dan karyawannya. Untuk mencegah gelombang PHK yang lebih besar, sudah waktunya stakeholder terkait duduk bersama mengatasi hal tesebut. Pemerintah bersama dengan pelaku usaha didampingi oleh DPR RI harus membuat kebijakan yang tepat sararan. Salah satunya dengan mempercepat pengeluaran secara intensif melalui belanja pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan sarana sik lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja. Apabila PHK menjadi langkah terakhir bagi perusahaan, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa buruh yang terkena PHK mendapatkan haknya secara penuh.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokrasi substansi memiliki makna yang penting bagi masa depan sistem politik Indonesia. Pengalaman Pilkada serentak 2015 masih memunculkan persoalan bagi terciptanya kehidupan politik demokratis yang substansi. Langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain mengenai pencalonan, penganggaran, sosialisasi, peran Bawaslu, dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Meskipun bersifat parsial, pembenahan Pilkada menyangkut beberapa tahapan tertentunya, baik sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara hingga proses penanganan sengketa, kiranya dapat memberikan kontribusi penting bagi keinginan menciptakan peranan strategis kelembagaan Pilkada dimaksud.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →