Info Singkat

Vol. IX / No. 5 - Maret 2017

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Keharusan mengubah status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengundang penolakan dan ancaman arbitrase dari PT. Freeport Indonesia. Namun, dalam hal ini Pemerintah Indonesia memiliki posisi hukum yang kuat, baik dalam perundingan maupun terhadap ancaman arbitrase karena pemerintah berperan sebagai regulator dalam mengeluarkan regulasi tersebut, artinya kontrak karya harus tunduk pada undang-undang berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Selain itu, PT. Freeport Indonesia telah melakukan wanprestasi terhadap beberapa ketentuan kontrak karya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus konsisten memegang amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Minerba, dan peraturan pelaksanaannya. DPR RI memiliki peran penting melalui pelaksanaan fungsi pengawasan untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan negara.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Kunjungan Kepala Negara Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud ke Indonesia diharapkan memberikan dampak positif bagi hubungan kedua negara. Ada 3 aspek penting yang berdampak bagi hubungan kedua negara yaitu, ekonomi, politik, dan budaya. Secara ekonomi, Indonesia memerlukan modal investasi, sementara Arab Saudi memerlukan pasar untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dilihat dari sisi keamanan, negara Arab Saudi memerlukan mitra kerja sama yang aman dan stabil serta demokratis seperti Indonesia agar investasinya tidak bermasalah. Sementara secara budaya dan keagamaan kedua negara memiliki banyak kesamaan, sehingga sangat memudahkan dalam membangun hubungan bilateral. Ketika ideologi protektif semakin mengemuka di dunia, kunjungan Raja Salman ke Indonesia dan negara Asia lainnya, akan memberikan peluang bagi kedua negara untuk mewujudkan kerja sama ekonomi dan politik yang lebih erat.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Wacana standardisasi kurikulum pesantren salaf (tradisional) yang dilontarkan oleh Kementerian Agama RI mendapat respons dari pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren. Standardisasi tersebut dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pesantren yang berkualitas dan bertanggung jawab. Standardisasi bukan merupakan deradikalisasi, namun mainstreaming moderasi Islam di kalangan pesantren salaf. Sebagian besar pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren menilai standardisasi boleh dilakukan dengan syarat tidak menghilangkan ciri khas, otonomi, dan otoritas pesantren salaf. Standardisasi yang dilakukan tanpa memperhatikan entitas-entitas itu akan menghilangkan ciri khas pesantren salaf itu sendiri. Standardisasi juga perlu memperhatikan pembinaan, sarana dan prasana, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pengajar pesantren salaf. Tetapi ada juga pemerhati yang menolak standardisasi dengan alasan pesantren salaf lebih mengetahui kurikulum yang mereka butuhkan. Standardisasi kurikulum justru akan membelenggu kiai, ustaz, dan santri. Selain itu, kurikulum sebagian besar pesantren salaf telah diakui setara dengan jenjang pendidkan lainnya seperti madrasah atau sekolah.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
KTT IORA (Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia) yang diselenggarakan tanggal 5-7 Maret 2017 di Jakarta telah menghasilkan Jakarta Concord yang berisi tata nilai dan acuan gerak untuk mengelola kawasan Samudra Hindia sebagai wilayah yang stabil, damai, dan aman. Kondisi tersebut sangat penting untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bagi Indonesia, IORA memberikan peluang dan tantangan dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Peningkatan kerja sama perdagangan, industri, dan pariwisata serta terbukanya investasi merupakan peluang dan tantangan yang harus disambut Indonesia. Oleh karena itu, DPR melalui fungsi pengawasannya perlu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam KTT tersebut.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Permasalahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di lapangan tidak hanya berdampak pada sisi administrasi negara, tetapi juga berdampak secara politik. Fakta bahwa jutaan warga negara Indonesia (WNI) belum memiliki KTP-el memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas Pemerintah dalam menjalankan proyek KTP-el, apalagi pelaksanaannya tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dampak politik yang muncul adalah pertama, menurunnya kredibilitas Pemerintah di mata masyarakat dalam pengadaan KTP-el, dan kedua, dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, banyaknya WNI yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki KTP-el menjadi masalah demokrasi yang serius. Dalam kondisi ini, DPR RI harus mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan KTP-el yang ada secara profesional, serta mengajak masyarakat dan media untuk ikut berperan-serta mengawasi proses perekaman KTP-el di seluruh daerah.

Vol. IX / No. 4 - Februari 2017

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian gugatan pemerintah yang menggunakan prinsip strict liability terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT Waringin Agro Jaya memperkuat penegakan hukum lingkungan. Selama ini, penyidik kesulitan mengungkap kasus kebakaran hutan dan lahan karena terkendala barang bukti dan pelaku. Namun dengan strict liability, penyidik dapat menggugat tergugat (pemilik konsesi) untuk bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area konsesinya tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan tergugat sehingga mempermudah penyidik membawa kasus kebakaran hutan dan lahan ke pengadilan. Penyidik cukup membuktikan kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di area konsesi tergugat dan telah menimbulkan kerugian. Namun agar putusan pengadilan dapat dieksekusi dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus segera membuat pedoman mekanisme dan tahapan untuk mengeksekusi putusan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sejumlah pernyataan Trump pada masa kampanye telah memicu kekhawatiran Jepang atas masa depan kerja sama pertahanan kedua negara. Ada kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump akan menarik pasukan dari pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Jepang. Melihat sikap pemerintahan Trump setelah resmi menjabat, dan memperhitungkan kepentingan nasional AS di kawasan, maka sangat kecil kemungkinan hal itu akan benar-benar dilakukan oleh pemerintahan Trump. Namun, tampaknya tuntutan AS terhadap Jepang untuk pembagian beban yang lebih besar dalam kerangka kerja sama pertahanan mereka akan tetap ada. Tuntutan ini dapat saja berujung pada dorongan peningkatan peran militer Jepang yang lebih luas, yang berarti akan melahirkan kekuatan militer Jepang yang lebih besar dan mampu mengubah perimbangan kekuatan di kawasan. Indonesia harus mencermati perkembangan ini dan mempersiapkan diri untuk merespons segala kemungkinan yang dapat terjadi.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Indonesia menargetkan bebas sampah pada tahun 2020, hal ini tidak diartikan sebagai kondisi tanpa sampah sama sekali, namun lebih pada semangat untuk mengurangi timbulan dan mengolah sampah, mengubah cara pandang akan sampah sebagai barang ekonomis yang masih dapat dimanfaatkan, dan mengurangi efek negatif sampah. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun banyak tantangan dalam pengelolaan sampah seperti jenis sampah organik dan plastik yang mendominasi yang belum dikelola dengan baik, cakupan layanan yang masih rendah, dan keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir. Peluang untuk mengatasi hal tersebut sudah mulai tampak, antara lain dengan program Reduce Reuse Recycle, uji coba kantong plastik berbayar, dan partisipasi masyarakat dalam bank sampah. Penguatan institusi pengelola sampah di tingkat kabupaten kota dan kerja sama antarpemerintah daerah dalam Tempat Pemrosesan Akhir regional merupakan salah satu alternatif dalam upaya mencapai target tersebut.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai saat ini masih mengalami berbagai permasalahan, di mana banyak pelaku UMKM yang masih banyak kesulitan dalam mengakses KUR dan sebaran penyaluran KUR tidak merata di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2018, Pemerintah akan melakukan perubahan dengan menerbitkan Kartu “Pintar” KUR. Namun, sebelum program tersebut dilaksanakan perlu dipertimbangkan agar biaya percetakan kartu tidak membebani nasabah maupun pelaku perbankan, memberikan informasi yang lebih luas tentang data nasabah dan profil usaha, kemudahan dalam mengakses kredit, serta adanya fleksibilitas angsuran khusus KUR sektor pertanian. Sebagai pelengkap KUR, Pemerintah juga akan meluncurkan kredit supermikro. Agar program ini berhasil, perlu juga dipertimbangkan untuk mengkombinasikan skema kredit supermikro dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal sekaligus mendukung program Strategis Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari merupakan bukti kegigihan perjuangan pers melawan penjajahan Belanda. Berbeda dengan pers pada masa perjuangan yang harus menghadapi penjajah, pers saat ini justru harus berjuang untuk mewujudkan akuntabilitas mereka kepada publik. Tulisan ini menganalisis akuntabilitas pers kepada publik. Akuntabilitas pers kepada publik mutlak untuk diwujudkan karena pers merupakan pilar ke-4 demokrasi. Salah satu kerangka terpenting untuk mengukur akuntabilitas pers kepada publik adalah dengan cara melihat objektivitas pers. Semakin objektif pers dalam pemberitaan, maka pers tersebut semakin akuntabel. Akan tetapi sejumlah fakta membuktikan masih terjadinya praktik jurnalisme hoax dan keberpihakan pers masih menjadi ancaman utama bagi objektivitas pers. Ancaman bagi objektivitas pers menunjukkan bahwa akuntabilitas pers kepada publik masih menjadi satu pekerjaan rumah bagi pers untuk dituntaskan. Karena itu, sudah selayaknya pers menyadari pentingnya mewujudkan akuntabilitas pers kepada publik.

Vol. IX / No. 3 - Februari 2017

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tertangkapnya PA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menambah jumlah Hakim dan Hakim Konstitusi yang terlibat kasus tindak pidana korupsi di lembaga yudikatif. Kembali munculnya kasus korupsi di lembaga yudikatif menimbulkan pertanyaan bagaimana penegakan hukumnya selama ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus korupsi seperti peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya harus dibentuk dan dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum tidak dapat berjalan apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut tidak saling mendukung satu sama lain. Demikian pula penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang terjadi di lembaga yudikatif. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang mempunyai peran dalam memperbaiki pengaturan sistem rekrutmen hakim di lembaga yudikatif. Rekrutmen yang lebih terbuka dan selektif melalui pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Jabatan Hakim dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan hakim yang jujur dan amanah.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Pada awal masa pemerintahannya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan keimigrasian baru untuk melindungi keamanan nasional AS dari serangan teroris. Kebijakan ini dinilai diskriminatif karena hanya melarang warga negara dari tujuh negara mayoritas muslim, yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya untuk masuk ke AS. Kebijakan Trump ini dianggap memberikan stigma bahwa seluruh warga negara ke tujuh negara tersebut adalah teroris. Dalam kebijakan imigrasi baru tersebut Trump juga menunda penerimaan pengungsi selama 120 hari. Kebijakan Trump tersebut menimbulkan reaksi penolakan, baik di dalam negeri maupun luar negeri AS. Selain dianggap bertentangan dengan konstitusi AS dan HAM, kebijakan tersebut juga merugikan kerja sama internasional melawan terorisme. Meskipun Indonesia tidak terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia tetap perlu melakukan langkah antisipasi.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Meluasnya perilaku korupsi di Indonesia menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebabnya. Dengan menggunakan studi literatur, ditemukan bahwa peluang terjadinya korupsi di Indonesia sangat besar. Korupsi dilakukan secara kolektif, penegakkan hukum juga terlihat masih lemah. Mengacu pada teori motivasi, motif kekuasaan dan motif afiliasi adalah dua motif yang terlihat berperan terhadap munculnya perilaku korupsi. Untuk itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial seperti nilai empatik, tanggung jawab sosial, dan sebagainya perlu dikembangkan. Pendidikan karakter tidak hanya berupa pengenalan nilai-nilai, tetapi juga penghayatan dan pengamalan nilai-nilai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi misalnya dapat dilakukan melalui penerapan Warung Kejujuran di sekolah-sekolah, sehingga siswa dapat secara langsung mempraktikkan perilaku yang jujur.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Pemerintah telah mengizinkan impor gas bagi sebagian industri. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin pasokan gas bagi industri di Indonesia dan meningkatkan daya saing produknya secara global. Kebijakan impor gas dibuka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri saja namun juga diberikan kepada PT. PLN. Persyaratan utama dalam mengimpor yaitu harga gas tersebut harus lebih murah dan memberikan keuntungan maksimal kepada negara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka Pemerintah diharapkan dapat mengatur mekanisme harga impor gas dan tidak menyerahkannya kepada mekanisme pasar yang dapat mengancam eksistensi industri hulu di dalam negeri. Izin impor gas diberikan Pemerintah kepada industri-industri yang memerlukannya tanpa perantara. Dengan demikian impor gas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, bukan karena tidak ada stok atau harga yang mahal namun merupakan usaha menjamin suplai gas untuk industri.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat antara lain masih adanya pungutan liar, lambatnya pelayanan dan tidak adanya kepastian waktu penyelesaian, besarnya biaya pelayanan, persyaratan yang tidak transparan, kurang responsifnya petugas, dan prosedur yang berbelit-belit. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mengungkapkan kepatuhan standar pelayanan publik pada institusi pemerintahan masih belum maksimal. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan ORI, DPR diharapkan dapat mendukung kinerja ORI dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

Vol. IX / No. 2 - Januari 2017

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan disertai dengan pembunuhan sampai saat ini masih kerap terjadi. Pemerintah sendiri telah mengupayakan berbagai cara guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasaan seksual. Keberadaan undang-undang yang ada, telah cukup memadai untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi anak-anak dari kekerasan seksual, antara lain dengan memuat ancaman yang berat bagi pelaku. Namun demikian ancaman pidana yang diperberat tidak akan cukup menekan angka kasus kekerasan seksual karena tanpa penegakan hukum terhadap aturan-aturan yang ada maka ancaman pidana itu sendiri tidak akan efektif. Penegakan hukum dipengaruhi tidak hanya oleh UU itu sendiri, melainkan juga dari faktor aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana, dan masyarakat yang mendukung dalam pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini ingin menganalisa mengenai peningkatan kerja sama bilateral Indonesia- Jepang. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Selain di sektor ekonomi, perdagangan dan investasi, Indonesia juga membutuhkan Jepang dalam kerja sama infrastruktur. Sementara Jepang membutuhkan Indonesia dalam peningkatan kerja sama pertahanan-keamanan. Sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di ASEAN, Jepang membutuhkan Indonesia untuk mengajak China berdialog dan patuh pada Konvensi Hukum Laut PBB terkait situasi Laut China Selatan. Selain itu, Jepang juga membutuhkan Indonesia untuk mengajak Korea Utara agar mau menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Jadi, kerja sama bilateral kedua negara dilandaskan pada asas saling membutuhkan. Kendati demikian, Indonesia harus dapat meningkatkan level kerja sama bilateral kedua negara ini agar dapat lebih menguntungkan bagi Indonesia di kemudian hari.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Tulisan ini ingin menganalisa mengenai peningkatan kerja sama bilateral Indonesia- Jepang. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Selain di sektor ekonomi, perdagangan dan investasi, Indonesia juga membutuhkan Jepang dalam kerja sama infrastruktur. Sementara Jepang membutuhkan Indonesia dalam peningkatan kerja sama pertahanan-keamanan. Sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di ASEAN, Jepang membutuhkan Indonesia untuk mengajak China berdialog dan patuh pada Konvensi Hukum Laut PBB terkait situasi Laut China Selatan. Selain itu, Jepang juga membutuhkan Indonesia untuk mengajak Korea Utara agar mau menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Jadi, kerja sama bilateral kedua negara dilandaskan pada asas saling membutuhkan. Kendati demikian, Indonesia harus dapat meningkatkan level kerja sama bilateral kedua negara ini agar dapat lebih menguntungkan bagi Indonesia di kemudian hari.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pengelolaan tambang dan mineral hingga saat ini masih belum optimal. Beberapa komoditi tambang diekspor tanpa pengolahan dan peningkatan nilai tambah maksimal. Pada tanggal 11 Januari 2017, Pemerintah kembali mengeluarkan aturan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah. Dalam jangka panjang, dikeluarkannya aturan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara, kinerja ekspor dan menjamin perusahaan tambang dan mineral segera membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Namun perlu diperhatikan dalam jangka pendek, relaksasi ekspor ini menyebabkan harga mineral jatuh, selain itu industri smelter yang telah dibangun dapat terancam ditutup. DPR RI harus mengawal implementasi aturan ini agar ke depan smelter dapat terbangun dan DPR RI harus segera merevisi UU Minerba agar terdapat kepastian dalam pengelolaan tambang di kemudian hari.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Abstrak Debat publik yang difasilitasi oleh KPUD DKI Jakarta merupakan salah satu bagian dari kampanye pilkada. Debat publik bertujuan agar pasangan calon dapat menyampaikan pesan kampanyenya secara efektif kepada masyarakat. Debat publik juga bertujuan untuk menginspirasi pemilih, serta mampu meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi masyarakat yang belum mantap dengan pilihan pasangan calonnya (undecided voters/swing voters). Pada masyarakat Jakarta, swing voters yang merupakan pemilih rasional cenderung akan dipengaruhi oleh visi, misi, maupun program kerja yang ditawarkan calon. Mereka lebih menyukai pemaparan program kerja yang memberi solusi, realistis dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, debat publik menjadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada.

Vol. IX / No. 1 - Januari 2017

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemerintah membantah pemberitaan media mengenai serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia dalam jumlah jutaan orang, namun melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah mengakui ditemukannya penyalahgunaan izin oleh TKA. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan pengawasan yang belum optimal terhadap penggunaan TKA di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana pemberian izin dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap TKA. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan TKA telah memberikan acuan yang jelas mengenai perizinan dan pengawasan, namun dalam tataran implementasi belum sepenuhnya dapat dilakukan. Pelaksanaan pengawasan yang terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran serta kebijakan bebas visa kunjungan yang disalahgunakan oleh TKA menjadi beberapa penyebab terjadinya pelanggaran oleh TKA. Menghadapi era globalisasi ketenagakerjaan, Pemerintah perlu mempersiapkan TKI yang kompeten dan profesional di bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengoptimalkan sistem pengawasan penggunaan TKA.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Kasus pelecehan terhadap Pancasila dan TNI telah berimplikasi pada dihentikannya secara sepihak kerja sama militer Indonesia-Australia. Sikap ini memperoleh tanggapan luas pro dan kontra di tanah air, selain perbedaaan pendapat di pemerintahan dan parlemen. Selain respons yang keras di kalangan yang melihat hal ini sebagai pelecehan, muncul tanggapan yang mengingatkan untuk bersikap hati-hati. Perkembangan lingkungan strategis dan tantangan serta ancaman di kawasan dan tingkat global mengingatkan TNI dan Indonesia agar mengambil keputusan yang tepat dalam mengevaluasi hubungan bilateralnya dengan Australia.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Globalisasi meningkatkan kerja sama ekonomi global, regional, dan bilateral antarnegara. Dunia semakin tanpa batas dan masyarakatnya membentuk komunitas global. Integrasi ekonomi global seperti ini, secara otomatis mendorong mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA) semakin terbuka. TKA dari negara lain masuk ke Indonesia dalam jumlah besar, terutama dari negara anggota Association of Southeast Asian Nations/ASEAN dan ASEAN Plus Three (China, Korea Selatan dan Jepang). Masuknya TKA ini menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan, termasuk terjadinya perdagangan orang. Perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban. Perdagangan perempuan merupakan isu global yang menjadi ancaman nyata. Pemerintah perlu melakukan pencegahan dan penanganan terhadap ancaman perdagangan perempuan melalui kerja sama dengan negara-negara lain.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Perekonomian pada tahun 2017 diprediksi masih menghadapi kendala eksternal maupun internal yang mempengaruhi perekonomian nasional. Permasalahan eksternal akibat masih berlangsungnya perlemahan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan perekonomian Republik Rakyat China (RRC), rendahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia serta kebijakan baru Amerika Serikat di bawah presiden Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2017 yang cenderung memproteksi perekonomiannya. Masalah internal diakibatkan oleh rendahnya realisasi penerimaan perpajakan, dampak inflasi energi dan pangan, serta ketimpangan dan pemerataan pembangunan yang belum efektif. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI harus melakukan kebijakan yang konkret untuk mengatasi kendala tersebut agar target pertumbuhan ekonomi 2017 dapat tercapai.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Berita bohong (hoax) di media sosial tumbuh subur pada kondisi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam melakukan interaksi komunikasi melalui media sosial. Berita bohong memang diproduksi tidak dengan memperhatikan kaidah penulisan berita yang menjadi panduan dalam penulisan berita pada pelaksanaan tugas jurnalistik media. Berita bohong melalui media sosial tidak boleh dibiarkan, karena kemampuan media sosial yang dimanfaatkan untuk menyajikan berita yang tidak dilandasi fakta peristiwa cenderung menimbulkan ketidakpastian informasi, mampu menciptakan opini publik yang tidak berlandaskan fakta berita, dan menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Produksi berita perlu diberikan landasan regulasi terkini yang disesuaikan dengan fenomena penyajian berita yang terjadi di masyarakat. Penggunaan media sosial perlu diberikan landasan terbaru, agar dapat mengakomodasi praktek produksi berita yang berdalih kegiatan jurnalsitik dalam media sosial.

Vol. IX / No. 9 - Mei 2017

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2019 yang akan datang. Penyempurnaan dan penyatuan substansi dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) menjadi salah satu upaya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu secara serentak tahun 2019. Oleh karena itu beberapa pasal krusial yang menimbulkan perdebatan dalam proses pembahasan RUU Pemilu sebaiknya segera diselesaikan. Selain itu, pengesahan RUU Pemilu diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan dan menyusun peraturan KPU guna menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pada KTT ASEAN ke-30, ASEAN telah menetapkan target waktu penyelesaian Kerangka Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan (Code of Conduct in the South China Sea). Penetapan target penyelesaian pada pertengahan tahun 2017 ini merupakan suatu kemajuan yang dicapai ASEAN karena dengan adanya Code of Conduct ini diharapkan nantinya dapat meredakan ketegangan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan. Meskipun demikian, perkembangan isu Laut China Selatan ini belum mencapai kemajuan yang signifikan karena sikap ASEAN yang tidak tegas terhadap China, dan hal ini patut disayangkan. Ketidaktegasan ASEAN ini dipengaruhi oleh sikap Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menghindari konfrontasi dengan China. Untuk menjaga agar situasi di Laut China Selatan tetap kondusif, Indonesia perlu mendorong negara-negara ASEAN agar segera menyelesaikan draf Code of Conduct sesuai target yang ditetapkan.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Masalah pengalihan kepesertaan jaminan sosial PNS kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) kembali aktual, karena PT. Taspen enggan melakukan pengalihan kepersertaan tersebut kepada BPJS TK. Permasalahan meruncing ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang memberi kewenangan PT. Taspen untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Tulisan ini mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Masalah jaminan sosial bagi PNS sangat krusial. Tindakan Pemerintah menerbitkan PP No. 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk menganulir PP tersebut, agar pada masa mendatang tidak terjadi lagi diskriminasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PNS.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Sampai tahun 2016, pertumbuhan industri manufaktur terus mengalami perlambatan. Namun, awal tahun 2017 industri manufaktur mengindikasikan terjadinya pertumbuhan. Hal ini didasarkan pada indeks PMI Indonesia yang terus meningkat, kecuali Februari 2017. Meningkatnya aktivitas industri manufaktur disebabkan oleh 2 faktor, yaitu meningkatnya daya beli masyarakat dan permintaan ekspor. Tren positif dari industri manufaktur tersebut harus terus dijaga, mengingat ada beberapa faktor penghambat yang masih dialami oleh industri manufaktur yang dapat mengganggu tren positif tersebut. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain ancaman inflasi dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah, masih tingginya biaya logistik, dan tumpang tindihnya regulasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah keketidakpastian global dan turunnya aktivitas manufaktur China. Dukungan DPR RI melalui fungsi pengawasan harus memastikan 23 Peraturan Menteri tidak bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang terkait. Hal ini perlu dilakukan agar tren positif pertumbuhan industri manufaktur tetap terjaga.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Rapat Paripurna DPR (27/04) baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi undang-undang (UU). UU tersebut diharapkan mampu menjadi landasan guna memajukan kebudayaan Indonesia. Karena itu dalam tulisan ini, terkait pembahasan tentang strategi pemajuan kebudayaan yang sebaiknya dilakukan Indonesia, penulis menawarkan pendekatan komunikasi yang mendasarkan pada pemikiran Marshal Mc. Luhan tentang technological determinism (determinisme teknologi) dengan mengambil Korean Wave sebagai studi kasus. Berdasarkan telaah terhadap Korean Wave disimpulkan, strategi pemajuan kebudayaan di era new media adalah dengan cara memahami dan menguasai praktek digital culture dan the power of identity dalam masyarakat jaringan yang merupakan kunci dari mendunianya Korean Wave

Vol. IX / No. 8 - April 2017

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pemerintah telah melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara termasuk 19 negara Timur Tengah, dengan alasan perlindungan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena sampai saat ini masih terdapat banyak pelanggaran akibat lemahnya aturan moratorium dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh sebab itu aturan moratorium perlu diperkuat sebagaimana diatur dalam draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diajukan DPR. Dalam RUU diatur secara tegas bahwa moratorium merupakan kewenangan presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Selain itu RUU juga mempertahankan fungsi BNP2TKI dalam memberikan saran dan pertimbangan terkait moratorium. Hanya saja ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tentang moratorium perlu diatur dan dipertegas.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Konflik Suriah terus mengalami eskalasi dan memasuki fase baru menuju perang besar pasca-serangan senjata kimia Pemerintah Assad dan serangan ‘penghukuman’ AS ke pangkalan udara militer Suriah. Ancaman Rusia dan Iran yang akan membalas secara serius serangan militer AS ke Suriah menimbulkan kekhawatiran dunia akan berakhirnya solusi politik melalui perundingan damai di Jenewa, Swiss, dan dimulainya perang besar berskala global. Sebab, aksi militer saling berbalas bisa terjadi di mana saja, sehingga konflik melebar. Perubahan sikap Presiden Trump dan implikasi serangan rudal AS dikaji dalam tulisan ini dengan mengungkap pemikiran Clausewitz tentang perang. Tulisan ini juga melihat kesulitan Indonesia dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis terkait kepentingan nasional.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Kebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun ini adalah kendala pada jaringan, listrik, dan aplikasi UN. Sedangkan permasalahan nonteknis meliputi kesulitan biaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan UNBK serta minimnya pengamanan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi hasil belajar siswa. DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pemerintah melakukan kebijakan intervensi harga dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada tahun ini. Adapun kebijakan yang diberlakukan adalah penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging beku. Kebijakan ini juga terbatas, yaitu hanya diberlakukan di pasar ritel modern. Tentunya kebijakan ini juga akan berdampak positif dan negatif baik bagi produsen, konsumen, maupun penjual. Kebijakan penetapan HET membawa dampak positif bagi konsumen yaitu masyarakat bisa memperoleh harga yang lebih terjangkau dan yang paling utama adalah mengurangi risiko kenaikan inflasi. Pemerintah harus meminimalisir dampak negatif yang sebagian besar akan dihadapi produsen dan penjual yaitu dengan memasukkan biaya produksi dan biaya distribusi dalam perhitungan HET, mengantisipasi kekurangan supply barang di pasar, menindak tegas pelaku pasar gelap, serta diupayakan memberikan subsidi pada penjual untuk mengurangi kerugian. Di samping itu, penerapan HET juga harus diberlakukan di pasar tradisional agar tidak terjadi distorsi harga. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan perlu dilakukan agar penerapan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penguatan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan yaitu dengan memastikan hadirnya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di semua daerah, serta penguatan kelembagaan komisi informasi baik di pusat maupun di daerah. PPID wajib dihadirkan di semua level pemerintahan dan reposisi PPID harus diarahkan pada dimasukannya pekerjaan melayani permohonan informasi ke dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Penguatan Komisi Informasi perlu dilakukan dengan merubah sifat hubungan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di provinsi yang bersifat hirarkis. Tugas Komisi Informasi juga perlu diarahkan untuk memberikan kesadaran akan arti penting keterbukaan informasi publik pada semua komponen masyarakat. DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU KIP agar dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penguatan keterbukaan informasi publik.

Vol. IX / No. 7 - April 2017

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Penataan atau reformasi sektor pangan merupakan hal penting dalam upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di masyarakat. Persoalan pangan yang tampak adalah sebagian besar berada pada sistem distribusi yang panjang. Jika pemerintah dapat mengatasi distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga, maka produsen dan konsumen akan diuntungkan. Untuk itu, pemerintah berusaha mengatasi sistem distribusi pangan ini dengan pendekatan penyelesaian masalah dari hulu sampai hilir. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah penguatan kelembagaan di tingkat petani untuk memudahkan petani dalam berproduksi. Upaya penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan badan usaha milik petani oleh kelompok tani seperti gabungan kelompok petani (Gapoktan). Kelembagaan ini diharapkan dapat mengelola kegiatan produksi pangan mulai dari penanaman, pemeliharaan, sampai pemasaran hasilnya. Penataan sektor pangan dengan memotong mata rantai tata niaga atau distribusi akan memberikan kepastian pasar komoditas pangan yang pada akhirnya akan menurunkan gejolak harga pangan. Penataan distribusi pangan juga akan mendukung sektor industri yang berbasis pertanian (agroindustry), serta pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Pada akhir Maret 2017, setelah lebih dari 30 tahun, Presiden Perancis kembali mengunjungi Indonesia. Dalam pertemuan antarpemimpin kedua negara, Presiden Francois Hollande dan Presiden Joko Widodo sepakat meningkatkan kerja sama bilateral, terutama dalam bidang-bidang yang disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan isu maritim yang menjadi perhatian kedua negara. Kunjungan Presiden Hollande dapat dimaknai sebagai bagian dari implementasi kemitraan strategis Indonesia-Perancis yang telah dideklarasikan pada tahun 2011. Tulisan ini membahas kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan kaitannya dengan penguatan hubungan Indonesia-Perancis. Kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan berbagai kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara perlu ditindaklanjuti melalui program kerja sama lebih lanjut sesuai dengan bidang kerja samanya. Kerja sama antarparlemen juga perlu dimanfaatkan oleh kedua negara untuk mendukung upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Perancis.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Presiden Joko Widodo telah menyatakan adanya rencana kebijakan pembagian lahan. Kebijakan yang merupakan bagian dari reforma agraria di Indonesia tersebut bertujuan untuk memeratakan perekonomian Indonesia dengan mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya petani. Namun, sampai saat ini terjadi kekosongan hukum sebagai dasar pelaksanaan rencana kebijakan tersebut, yakni belum terdapat undang-undang sebagai turunan dari Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pengalaman praktek negara lain yaitu Venezuela dan Filipina dalam pelaksanaan reforma agraria dapat dijadikan contoh strategi. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan reforma agraria di Venezuela dan Filipina yakni: (1) komitmen yang kuat dari pemerintah; (2) tersedianya data dan informasi yang lengkap; (3) didukung oleh parlemen; (4) partisipasi semua stakeholders; (5) dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan secara konsisten dan bertahap. Untuk itu DPR RI dapat berperan melalui fungsi legislasi dengan pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan melalui rencana pembentukan Tim Pengawas DPR RI tentang Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Aksi kekerasan antara pengemudi Transportasi Konvensional (TK) versus Transportasi Berbasis Online (TBO) terjadi hampir merata di beberapa wilayah Indonesia. Konflik ini dipicu oleh keraguan Pemerintah dalam menyikapi kehadiran TBO tiga tahun yang lalu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya konflik sosial antara kedua kelompok tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah dan para pelaku TK terlambat dalam mengantisipasi dampak dari kehadiran TBO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang diharapkan memberikan solusi menyeluruh ternyata baru mengadopsi permasalahan taksi online, belum menyentuh keberadaan ojek online dan hubungan antara ojek konvensional dan ojek online yang selama ini menjadi sumber konflik sosial. Ke depan, Pemerintah dan DPR RI harus mempersiapkan segala pranata sosial yang komprehensif, termasuk regulasi dan upaya implementasinya, karena penggunaan aplikasi berbasis online berpotensi merambah pada seluruh bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam posisi sentral dalam upaya peningkatan kualitas kompetisi pemilu. Dalam konteks ini, penting disadari bahwa dibutuhkan perbedaan perlakuan antara partai lama dan partai baru. Akses kepesertaannya yang lebih solid dalam pengalaman mengikuti pemilu adalah alasan untuk memberlakukan kebijakan yang berbeda untuk partai lama. Alternatifnya, bisa diterapkan kebijakan yang setara (equal) hanya pada tahap pendaftaran dengan data yang sudah dikonsolidasikan sebelumnya melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang, baik secara administrasi dan apalagi secara faktual terhadap partai-partai lama peserta pemilu pada tahap verifikasi oleh KPU. Alternatif ini sekaligus dapat menghemat waktu, kebutuhan sumber daya tenaga verifikasi di lapangan, dan alokasi anggaran

Vol. VIII / No. 24 - Desember 2016

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Kedudukan hakim sebagai pejabat negara menimbulkan persoalan, yakni di satu pihak telah ditetapkan sebagai pejabat negara, namun pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Rancangan Undang- Undang yang mengatur mengenai jabatan hakim (RUU Jabatan Hakim) lingkup pengaturannya antara lain mengatur mengenai proses pengangkatan, pembinaan dan pengawasan, dan hak-hak keuangan, dengan demikian diharapkan implementasi dari prinsip independence of judiciary bagi badan peradilan di Indonesia dapat tercapai.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Konferensi Perubahan Iklim ke-22 berlangsung di Marakesh, Maroko, tanggal 7-18 November 2016. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi perubahan iklim di Paris, Perancis yang telah berlangsung pada Desember 2015. Conference of Parties (COP) 22 Marakesh merupakan konferensi implementasi karena negara-negara berkembang menagih komitmen pendanaan negara maju beserta mekanismenya serta transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Suatu hal yang tidak pernah bisa dijalankan sepenuhnya oleh negara-negara maju. Indonesia berusaha mengurangi emisi karbon tanpa harus bergantung pada bantuan asing.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan lingkungan. Ini mengindikasikan pengabaian lingkungan hidup dalam pembangunan. Mengingat lingkungan hidup merupakan hak asasi dan hak konstitusional maka DPR perlu melakukan pengawasan terhadap penyusunan rencana atau program pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah agar selalu memperhatikan pelestarian lingkungan. Pengawasan DPR juga dilakukan kepada pemerintah dalam penyusunan anggaran pembangunan dan regulasi agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Program pengampunan pajak tahap I telah berakhir pada 30 September 2016 dan dilanjutkan dengan tahap II sampai 31 Desember 2016. Pemerintah mengharapkan uang tebusan, deklarasi harta/dana dalam negeri, dan repatriasi dana/harta dari luar negeri akan semakin bertambah pada tahap II ini. Presiden Jokowi optimis terhadap program pengampunan pajak ini dan akan terus menyosialisasikannya ke beberapa daerah seperti yang sudah dilakukan Presiden di Kota Makassar. Target dana uang tebusan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp165 triliun sampai akhir Maret 2017. Kebijakan pengampunan pajak tidak hanya penting untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap pajak, tetapi juga untuk meningkatkan basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan tax ratio dan tax coverage ratio. Program pengampunan pajak juga dalam kerangka mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan dalam APBN Perubahan 2016. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, dan DPR harus terus mengawal program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) rencananya akan direvisi dan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Revisi UU ASN itu pun telah disepakati oleh Baleg DPR RI. Terdapat beberapa hal pokok yang disepakati dalam harmonisasi UU tersebut, salah satunya adalah usulan penghapusan Pasal 42 terkait KASN. Dengan penghapusan pasal tersebut nantinya, berarti juga membubarkan KASN. Keberadaan KASN dianggap membuat pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi-instansi pemerintah menjadi tidak efektif, karena setiap pengisian jabatan harus didahului dengan rekomendasi dari KASN. Namun disisi lain, KASN dibentuk salah satunya untuk melindungi ASN dari intervensi politik dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatan sehingga menjaga netralitas birokrasi. Oleh karena itu, perlu segera diselesaikan Peraturan Pemerintah pendukung UU ASN. Selain itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif yang menginisiasi RUU ini diharapkan sebaiknya dapat mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali usulan tersebut yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan kemunduran proses reformasi birokrasi di Indonesia.

Vol. VIII / No. 23 - Desember 2016

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengaturan tindak pidana makar dalam KUHP merupakan delik formil yang dapat menimbulkan penafsiran secara luas dan berbeda-beda. Kemerdekaan berekspresi, berpendapat, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan, tetapi berniat, bermufakat, atau berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah, dapat terkena delik formil ini. Ketiadaan tafsir mengenai makar dan kapan adanya perbuatan permulaan dalam tindak pidana makar berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak-hak demokrasi. Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang luas dan berbeda-beda. Pembentuk UU harus dapat merumuskan unsur-unsur yang jelas mengenai tindak pidana makar dan perbuatan permulaannya, sehingga Pemerintah terutama aparat penegak hukum dapat terhindar dari kemungkinan bertindak represif terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran sebagai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Ratusan warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari konflik di Rakhine, Myanmar pada 10 hingga 18 November 2016. Para warga melarikan diri melintasi perbatasan untuk menghindari tentara Myanmar yang telah membunuh warga sipil dan membakar desa. Dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh tentara keamanan, merupakan ujian terbesar pemerintahan Aung San Suu Kyi (Suu Kyi) yang masih terbilang baru. Respons internasional dibutuhkan untuk dapat memberikan solusi serta peringatan kepada Myanmar agar bersikap tegas dan peduli terhadap kasus etnis Rohingya yang terjadi sejak lama. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung HAM, Indonesia berkomitmen membantu penanganan pengungsi dan mendorong upaya penyelesaian konflik. Pemerintah Myanmar diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan yang berkaitan dengan etnis Rohingya sehingga konflik yang terjadi tidak semakin meluas dan menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang aman.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Ujian Nasional (UN) yang rencananya akan dihentikan sementara mengundang dukungan dari banyak pihak, terutama siswa dan orang tua siswa. Tulisan ini akan secara singkat mengungkapkan alasan diperlukannya moratorium dan apa yang selanjutnya harus dilakukan agar evaluasi dengan standar nasional tetap dilakukan. DPR telah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan kajian lengkap mengenai kebijakan moratorium UN. Lebih lanjut, DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di tahun 2017.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kondisi perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun depan diharapkan bisa mencapai 5,2 persen akan semakin sulit. Perekonomian global belum memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi positif karena risiko global masih membayangi kondisi perekonomian pada 2017, sehingga upaya untuk mengatasi perlambatan tersebut harus dilakukan. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejolak ekonomi global pada 2017 adalah menjaga sumber pertumbuhan ekonomi domestik dengan memperkuat konsumsi rumah tangga dan investasi. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah memperkuat ketahanan fiskal melalui penyusunan APBN yang kredibel dan realistis agar bisa menjadi stimulus, serta berkoordinasi dengan otoritas moneter melalui penerapan bauran kebijakan. Peran DPR dalam penguatan ekonomi domestik adalah memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin memperkuat fondasi perekonomian makro dan domestik.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Korpri sebagai wadah organisasi non-kedinasan pegawai negeri sipil yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 dinilai sudah tidak relevan sejak disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, organisasi yang tepat untuk mewadahi pegawai ASN yaitu korps profesi pegawai ASN. Organisasi yang mewadahi pekerja seharusnya bergerak di luar kedinasan, oleh karena itu, fungsi Korpri atau korps profesi pegawai ASN dalam pengembangan profesi ASN telah menimbulkan kesan bahwa korps profesi pegawai ASN merupakan organisasi kedinasan. Tulisan ini merekomendasikan agar peraturan pemerintah yang mengatur korps ini segera disahkan dan menegaskan bahwa korps ini bukan organisasi kedinasan. Fungsi tersebut sesungguhnya merupakan fungsi dari pejabat pembina kepegawaian. Penegasan korps bukan organisasi kedinasan akan membawa dampak bahwa kegiatan korps tidak perlu dibiayai oleh APBN/APBD seperti yang sebelumnya terjadi. Untuk itu, revisi terhadap Pasal 126 ayat (3) huruf a UU ASN harus dilakukan.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →