Info Singkat

Vol. IX / No. 7 - April 2017

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Penataan atau reformasi sektor pangan merupakan hal penting dalam upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di masyarakat. Persoalan pangan yang tampak adalah sebagian besar berada pada sistem distribusi yang panjang. Jika pemerintah dapat mengatasi distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga, maka produsen dan konsumen akan diuntungkan. Untuk itu, pemerintah berusaha mengatasi sistem distribusi pangan ini dengan pendekatan penyelesaian masalah dari hulu sampai hilir. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah penguatan kelembagaan di tingkat petani untuk memudahkan petani dalam berproduksi. Upaya penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan badan usaha milik petani oleh kelompok tani seperti gabungan kelompok petani (Gapoktan). Kelembagaan ini diharapkan dapat mengelola kegiatan produksi pangan mulai dari penanaman, pemeliharaan, sampai pemasaran hasilnya. Penataan sektor pangan dengan memotong mata rantai tata niaga atau distribusi akan memberikan kepastian pasar komoditas pangan yang pada akhirnya akan menurunkan gejolak harga pangan. Penataan distribusi pangan juga akan mendukung sektor industri yang berbasis pertanian (agroindustry), serta pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Pada akhir Maret 2017, setelah lebih dari 30 tahun, Presiden Perancis kembali mengunjungi Indonesia. Dalam pertemuan antarpemimpin kedua negara, Presiden Francois Hollande dan Presiden Joko Widodo sepakat meningkatkan kerja sama bilateral, terutama dalam bidang-bidang yang disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan isu maritim yang menjadi perhatian kedua negara. Kunjungan Presiden Hollande dapat dimaknai sebagai bagian dari implementasi kemitraan strategis Indonesia-Perancis yang telah dideklarasikan pada tahun 2011. Tulisan ini membahas kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan kaitannya dengan penguatan hubungan Indonesia-Perancis. Kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan berbagai kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara perlu ditindaklanjuti melalui program kerja sama lebih lanjut sesuai dengan bidang kerja samanya. Kerja sama antarparlemen juga perlu dimanfaatkan oleh kedua negara untuk mendukung upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Perancis.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Presiden Joko Widodo telah menyatakan adanya rencana kebijakan pembagian lahan. Kebijakan yang merupakan bagian dari reforma agraria di Indonesia tersebut bertujuan untuk memeratakan perekonomian Indonesia dengan mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya petani. Namun, sampai saat ini terjadi kekosongan hukum sebagai dasar pelaksanaan rencana kebijakan tersebut, yakni belum terdapat undang-undang sebagai turunan dari Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pengalaman praktek negara lain yaitu Venezuela dan Filipina dalam pelaksanaan reforma agraria dapat dijadikan contoh strategi. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan reforma agraria di Venezuela dan Filipina yakni: (1) komitmen yang kuat dari pemerintah; (2) tersedianya data dan informasi yang lengkap; (3) didukung oleh parlemen; (4) partisipasi semua stakeholders; (5) dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan secara konsisten dan bertahap. Untuk itu DPR RI dapat berperan melalui fungsi legislasi dengan pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan melalui rencana pembentukan Tim Pengawas DPR RI tentang Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Aksi kekerasan antara pengemudi Transportasi Konvensional (TK) versus Transportasi Berbasis Online (TBO) terjadi hampir merata di beberapa wilayah Indonesia. Konflik ini dipicu oleh keraguan Pemerintah dalam menyikapi kehadiran TBO tiga tahun yang lalu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya konflik sosial antara kedua kelompok tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah dan para pelaku TK terlambat dalam mengantisipasi dampak dari kehadiran TBO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang diharapkan memberikan solusi menyeluruh ternyata baru mengadopsi permasalahan taksi online, belum menyentuh keberadaan ojek online dan hubungan antara ojek konvensional dan ojek online yang selama ini menjadi sumber konflik sosial. Ke depan, Pemerintah dan DPR RI harus mempersiapkan segala pranata sosial yang komprehensif, termasuk regulasi dan upaya implementasinya, karena penggunaan aplikasi berbasis online berpotensi merambah pada seluruh bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam posisi sentral dalam upaya peningkatan kualitas kompetisi pemilu. Dalam konteks ini, penting disadari bahwa dibutuhkan perbedaan perlakuan antara partai lama dan partai baru. Akses kepesertaannya yang lebih solid dalam pengalaman mengikuti pemilu adalah alasan untuk memberlakukan kebijakan yang berbeda untuk partai lama. Alternatifnya, bisa diterapkan kebijakan yang setara (equal) hanya pada tahap pendaftaran dengan data yang sudah dikonsolidasikan sebelumnya melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang, baik secara administrasi dan apalagi secara faktual terhadap partai-partai lama peserta pemilu pada tahap verifikasi oleh KPU. Alternatif ini sekaligus dapat menghemat waktu, kebutuhan sumber daya tenaga verifikasi di lapangan, dan alokasi anggaran

Vol. VIII / No. 24 - Desember 2016

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Kedudukan hakim sebagai pejabat negara menimbulkan persoalan, yakni di satu pihak telah ditetapkan sebagai pejabat negara, namun pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Rancangan Undang- Undang yang mengatur mengenai jabatan hakim (RUU Jabatan Hakim) lingkup pengaturannya antara lain mengatur mengenai proses pengangkatan, pembinaan dan pengawasan, dan hak-hak keuangan, dengan demikian diharapkan implementasi dari prinsip independence of judiciary bagi badan peradilan di Indonesia dapat tercapai.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Konferensi Perubahan Iklim ke-22 berlangsung di Marakesh, Maroko, tanggal 7-18 November 2016. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi perubahan iklim di Paris, Perancis yang telah berlangsung pada Desember 2015. Conference of Parties (COP) 22 Marakesh merupakan konferensi implementasi karena negara-negara berkembang menagih komitmen pendanaan negara maju beserta mekanismenya serta transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Suatu hal yang tidak pernah bisa dijalankan sepenuhnya oleh negara-negara maju. Indonesia berusaha mengurangi emisi karbon tanpa harus bergantung pada bantuan asing.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan lingkungan. Ini mengindikasikan pengabaian lingkungan hidup dalam pembangunan. Mengingat lingkungan hidup merupakan hak asasi dan hak konstitusional maka DPR perlu melakukan pengawasan terhadap penyusunan rencana atau program pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah agar selalu memperhatikan pelestarian lingkungan. Pengawasan DPR juga dilakukan kepada pemerintah dalam penyusunan anggaran pembangunan dan regulasi agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Program pengampunan pajak tahap I telah berakhir pada 30 September 2016 dan dilanjutkan dengan tahap II sampai 31 Desember 2016. Pemerintah mengharapkan uang tebusan, deklarasi harta/dana dalam negeri, dan repatriasi dana/harta dari luar negeri akan semakin bertambah pada tahap II ini. Presiden Jokowi optimis terhadap program pengampunan pajak ini dan akan terus menyosialisasikannya ke beberapa daerah seperti yang sudah dilakukan Presiden di Kota Makassar. Target dana uang tebusan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp165 triliun sampai akhir Maret 2017. Kebijakan pengampunan pajak tidak hanya penting untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap pajak, tetapi juga untuk meningkatkan basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan tax ratio dan tax coverage ratio. Program pengampunan pajak juga dalam kerangka mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan dalam APBN Perubahan 2016. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, dan DPR harus terus mengawal program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) rencananya akan direvisi dan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Revisi UU ASN itu pun telah disepakati oleh Baleg DPR RI. Terdapat beberapa hal pokok yang disepakati dalam harmonisasi UU tersebut, salah satunya adalah usulan penghapusan Pasal 42 terkait KASN. Dengan penghapusan pasal tersebut nantinya, berarti juga membubarkan KASN. Keberadaan KASN dianggap membuat pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi-instansi pemerintah menjadi tidak efektif, karena setiap pengisian jabatan harus didahului dengan rekomendasi dari KASN. Namun disisi lain, KASN dibentuk salah satunya untuk melindungi ASN dari intervensi politik dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatan sehingga menjaga netralitas birokrasi. Oleh karena itu, perlu segera diselesaikan Peraturan Pemerintah pendukung UU ASN. Selain itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif yang menginisiasi RUU ini diharapkan sebaiknya dapat mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali usulan tersebut yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan kemunduran proses reformasi birokrasi di Indonesia.

Vol. VIII / No. 23 - Desember 2016

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengaturan tindak pidana makar dalam KUHP merupakan delik formil yang dapat menimbulkan penafsiran secara luas dan berbeda-beda. Kemerdekaan berekspresi, berpendapat, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan, tetapi berniat, bermufakat, atau berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah, dapat terkena delik formil ini. Ketiadaan tafsir mengenai makar dan kapan adanya perbuatan permulaan dalam tindak pidana makar berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak-hak demokrasi. Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang luas dan berbeda-beda. Pembentuk UU harus dapat merumuskan unsur-unsur yang jelas mengenai tindak pidana makar dan perbuatan permulaannya, sehingga Pemerintah terutama aparat penegak hukum dapat terhindar dari kemungkinan bertindak represif terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran sebagai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Ratusan warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari konflik di Rakhine, Myanmar pada 10 hingga 18 November 2016. Para warga melarikan diri melintasi perbatasan untuk menghindari tentara Myanmar yang telah membunuh warga sipil dan membakar desa. Dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh tentara keamanan, merupakan ujian terbesar pemerintahan Aung San Suu Kyi (Suu Kyi) yang masih terbilang baru. Respons internasional dibutuhkan untuk dapat memberikan solusi serta peringatan kepada Myanmar agar bersikap tegas dan peduli terhadap kasus etnis Rohingya yang terjadi sejak lama. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung HAM, Indonesia berkomitmen membantu penanganan pengungsi dan mendorong upaya penyelesaian konflik. Pemerintah Myanmar diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan yang berkaitan dengan etnis Rohingya sehingga konflik yang terjadi tidak semakin meluas dan menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang aman.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Ujian Nasional (UN) yang rencananya akan dihentikan sementara mengundang dukungan dari banyak pihak, terutama siswa dan orang tua siswa. Tulisan ini akan secara singkat mengungkapkan alasan diperlukannya moratorium dan apa yang selanjutnya harus dilakukan agar evaluasi dengan standar nasional tetap dilakukan. DPR telah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan kajian lengkap mengenai kebijakan moratorium UN. Lebih lanjut, DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di tahun 2017.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kondisi perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun depan diharapkan bisa mencapai 5,2 persen akan semakin sulit. Perekonomian global belum memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi positif karena risiko global masih membayangi kondisi perekonomian pada 2017, sehingga upaya untuk mengatasi perlambatan tersebut harus dilakukan. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejolak ekonomi global pada 2017 adalah menjaga sumber pertumbuhan ekonomi domestik dengan memperkuat konsumsi rumah tangga dan investasi. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah memperkuat ketahanan fiskal melalui penyusunan APBN yang kredibel dan realistis agar bisa menjadi stimulus, serta berkoordinasi dengan otoritas moneter melalui penerapan bauran kebijakan. Peran DPR dalam penguatan ekonomi domestik adalah memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin memperkuat fondasi perekonomian makro dan domestik.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Korpri sebagai wadah organisasi non-kedinasan pegawai negeri sipil yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 dinilai sudah tidak relevan sejak disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, organisasi yang tepat untuk mewadahi pegawai ASN yaitu korps profesi pegawai ASN. Organisasi yang mewadahi pekerja seharusnya bergerak di luar kedinasan, oleh karena itu, fungsi Korpri atau korps profesi pegawai ASN dalam pengembangan profesi ASN telah menimbulkan kesan bahwa korps profesi pegawai ASN merupakan organisasi kedinasan. Tulisan ini merekomendasikan agar peraturan pemerintah yang mengatur korps ini segera disahkan dan menegaskan bahwa korps ini bukan organisasi kedinasan. Fungsi tersebut sesungguhnya merupakan fungsi dari pejabat pembina kepegawaian. Penegasan korps bukan organisasi kedinasan akan membawa dampak bahwa kegiatan korps tidak perlu dibiayai oleh APBN/APBD seperti yang sebelumnya terjadi. Untuk itu, revisi terhadap Pasal 126 ayat (3) huruf a UU ASN harus dilakukan.

Vol. VIII / No. 22 - November 2016

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Gelar perkara merupakan salah satu kegiatan dalam proses penanganan perkara pidana. Berawal dari pelaporan dugaan adanya tindak pidana penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif yang kemudian diwarnai dengan demo besar 4 November 2016, dan pernyataan Presiden untuk melaksanakan proses hukum yang tegas, cepat, dan transparan, Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara terhadap kasus ini. Tulisan ini mengulas mengenai pengaturan dan esensi gelar perkara dalam perkara pidana. Pengaturan mengenai gelar perkara tidak diatur di dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, melainkan dalam Peraturan Kapolri dan Peraturan Kabareskrim, serta telah sering dilakukan, khususnya untuk gelar perkara biasa. Pengaturan ini perlu disempurnakan dengan meningkatkannya ke dalam undang-undang dan memberikan kriteria yang jelas terhadap kondisi yang memerlukan gelar perkara khusus. DPR dapat berperan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dengan menyempurnakan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pada fungsi pengawasan terhadap independensi dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) menarik untuk dicermati. Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana hubungan bilateral Indonesia-AS setelah Trump terpilih sebagai presiden. Di masa pemerintahan Barack Obama, yang akan berakhir Januari 2017, hubungan bilateral Indonesia- AS telah berjalan dengan baik, yang ditandai antara lain dengan disepakatinya Kemitraan Komprehensif oleh kedua negara. Hubungan baik Indonesia-AS tersebut diharapkan dapat terus berlangsung di masa pemerintahan Trump. Melalui berbagai pertimbangan mendalam, termasuk melalui mekanisme checks and balances, kiranya pemerintahan Trump akan terus melihat arti strategis hubungan bilateral Indonesia- AS. AS tidak bisa mengabaikan posisi strategis Indonesia di kawasan, dan begitu juga sebaliknya, Indonesia memandang AS memiliki peran penting bagi keamanan kawasan. Arti strategis yang melingkupi hubungan bilateral kedua negara tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintahan Trump.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Kemampuan literasi memiliki peran fundamental dalam upaya bertahan hidup. Akan tetapi, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Kondisi ini tidak hanya disebabkan rendahnya akses terhadap buku, namun juga karena tidak terbentuknya kebiasaan membaca. Untuk memastikan buku dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia, saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang- Undang tentang Sistem Perbukuan yang akan mengatur tata kelola perbukuan secara menyeluruh mulai dari penulisan naskah, pencetakan, penerbitan, pendistribusian, penggunaan, hingga pengadaan buku. Akan tetapi, ketersediaan buku saja tidak cukup untuk memastikan budaya membaca. Pemerintah perlu mengembangkan program-program pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi pembelajaran.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Upaya memperbaiki iklim kemudahan berbisnis menjadi fokus banyak negara termasuk Indonesia. Loncatan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia untuk tahun 2017 memberikan harapan bagi peningkatan minat investor untuk berusaha di Indonesia di tengah kelesuan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Namun, peringkat Indonesia masih jauh dibanding dengan negara tetangga dan dari target pemerintah sendiri. Untuk itu perlu kerja keras dalam membangun infrastruktur dan reformasi pelayanan publik yang mendukung perbaikan iklim usaha secara terus menerus. DPR dapat berperan memastikan kerangka regulasi dan prioritas anggaran mendukung upaya meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Serangan bom di Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 13 November 2016 dilakukan oleh seorang mantan narapidana kasus teror bom buku pada tahun 2011. Hal ini menyiratkan bahwa proses hukum atas pelaku teror tidak menyurutkan keinginan para pelaku untuk melakukan aksi teror kembali. Kondisi ini juga membuat beberapa pihak mempertanyakan efektivitas program deteksi dini yang dilakukan oleh BIN dan program deradikalisasi yang dilakukan BNPT kepada para pelaku teror. Selain itu, agar lebih efektif, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi terorisme.

Vol. VIII / No. 21 - November 2016

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengesahan RUU tentang Perubahan UU ITE menjadi UU, yang salah satu perubahannya menurunkan ancaman sanksi pidana terhadap penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, masih menimbulkan kritik dalam masyarakat. Ketentuan tersebut dianggap mengancam hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini mengkaji apakah ancaman pidana terhadap penghinaan mengancam hak atas kebebasan berekspresi. Dalam pembahasan tulisan ini, dikemukakan bahwa hak atas kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur pembatasan hak yang ditetapkan dengan undang-undang. UU ITE, sebagaimana telah diubah, mengancam penghinaan dengan pidana yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam KUHP, karena dianggap penghinaan melalui media elektronik akan memiliki dampak negatif yang lebih ekstrem dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu, DPR RI dan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi, agar masyarakat mengetahui aturan tersebut dan mencegah dilakukannya penghinaan, yang dapat merugikan orang lain.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah kembali menjadi sorotan dunia internasional. Kedua pihak yang bertikai, baik pemerintah maupun pemberontak, ditengarai kembali menggunakan senjata kimia. Bukti penggunaan senjata kimia tersebut ditemukan dalam konflik yang berpusat di Kota Aleppo oleh Kelompok Pemantau HAM untuk Suriah. Masyarakat internasional harus memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang bertikai di Suriah untuk mematuhi larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baik kedua negara untuk mencegah penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah demi mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 muncul akibat lambannya proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaya Purnama. Kasus ini memperlihatkan bahwa toleransi antarumat beragama masih perlu dikelola dengan serius. Saat ini Pemerintah mengusulkan RUU tentang Perlindungan Umat Beragama. RUU tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan sikap intoleransi antarumat beragama yang masih sering terjadi, dengan paradigma pengaturan yang seyogyanya diarahkan untuk melayani dan melindungi sehingga menghindarkan terjadinya diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Dalam APBN Tahun 2017, DPR dan Pemerintah menyepakati target penerimaan pajak nonmigas yang terdiri dari PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, PBB serta pajak lainnya sebesar Rp1.271,7 triliun. Target penerimaan pajak nonmigas ini lebih rendah dari target penerimaan APBN P Tahun 2016 dan lebih realistis. Namun demikian, usaha untuk mencapai target ini harus terus diupayakan dengan peningkatan basis pajak melalui efektivitas implementasi kebijakan pengampunan pajak dan kebijakan ekstensifikasi pajak yang tentunya perlu diiringi dengan penataan kembali road map reformasi perpajakan. Atas target yang telah disepakati, DPR harus melaksanakan fungsi pengawasan agar target penerimaan dapat dicapai dan mendorong pelaksanaan fungsi legislasi untuk mempercepat pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang sudah menjadi prioritas.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Potret masalah keamanan laut di Indonesia meliputi identifikasi kecenderungan keamanan laut, disparitas pembangunan kelautan, regulasi dan kelembagaan, serta infrastruktur pertahanan dan keamanan. Urgensi pengaturan masalah keamanan laut, sesungguhnya menjadi pijakan awal bagi terselenggaranya kegiatan keamanan laut yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara keamanan laut. Hal ini berpegang pada prinsip terpenting dalam hal keamanan laut yaitu kondisi pertahanan dan keamanan maritim menjadi indikator dari sebuah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, DPR RI perlu segera menyusun dan membahas bersama Pemerintah, aturan mengenai keamanan laut yang sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia mengembangkan maritime security belt nusantara dan didukung dengan mengembangkan kemampuan teknologi pertahanan nasional.

Vol. VIII / No. 20 - Oktober 2016

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Buruknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan maraknya praktik pungli. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli diperlukan selain untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena lembaga pengawasan internal pada masing- masing instansi pemerintah belum menjalankan fungsi dan tugas secara optimal. Penanganan praktik pungli memerlukan koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum, namun hal tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga DPR RI dalam pemberantasan praktik pungli.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord dibentuk atas inisiatif Indonesia dengan tujuan memberikan kontribusi yang nyata dalam menjaga stabilitas keamanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Bagi Indonesia, IORA Concord menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia karena Indonesia masih mengalami kendala dalam mewujudkannya. IORA Concord ini juga bermanfaat bagi Indonesia untuk semakin memperkuat upayanya dalam mengembangkan kerja sama di bidang maritim terutama di kawasan Samudera Hindia.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Program JKN menempatkan FKTP, terutama puskesmas, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Institusi ini dituntut mampu mengatasi 155 jenis penyakit. Untuk itu dibutuhkan fasilitas, sarana/prasarana kesehatan yang memadai serta dokter-dokter yang kompeten. Namun sayang, saat ini belum semua dokter di puskesmas dianggap memiliki kompetensi yang memadai sehingga pemerintah merasa perlu menyelenggarakan program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP). IDI menolak rencana tersebut karena akan menimbulkan kon ik antardokter, memperlama masa studi, dan menambah biaya pendidikan. DPR RI dan Pemerintah perlu mendengar kritik dan masukan para akademisi dan profesional, agar implementasi Program JKN ke depan semakin berkualitas, tanpa menimbulkan konflik internal dokter dan pemborosan biaya pendidikan.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Penggunaan gas bumi telah lama digunakan oleh sektor industri yang beragam jenisnya untuk berbagai kebutuhan.Harga gas di Indonesia tergolong masih mahal. Tingginya harga gas di Indonesia telah membuat pemerintah merencanakan penurunan harga dari US$ 10-14 per MMBTU (Million British Thermal Units) menjadi US$ 6 per MMBTU. Namun untuk menurunkan harga gas tidak mudah mengingat harga produksi gas tiap sumur berbeda, berdasarkan tingkat sebaran lokasi produksi, tingkat konsumsi, dan kelengkapan infrastruktur. Rencana penurunan harga gas ini merupakan isi dari paket kebijakan ekonomi jilid III yang dirilis oleh pemerintah pada Oktober 2015 lalu. Namun hingga saat ini, penurunan harga tersebut masih belum terealisasi. Diharapkan DPR bersama Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap rencana penurunan harga gas untuk industri tersebut sehingga dapat mengatasi rendahnya daya saing hasil industri Indonesia dan dapat meningkatkan iklim usaha industri yang baik.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Perang di media sosial jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017 mulai marak. Perang wacana di media sosial sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Namun dikhawatirkan banyak umpan yang dilontarkan lewat akun anonim membuat masyarakat yang tidak memahami aturan tentang bermedia sosial yang baik dapat terjerat hukum. Karenanya, literasi media sosial bagi masyarakat menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan jelang pilkada serentak 2017. Untuk itu Komisi I DPR RI perlu mendorong Kemenkominfo untuk segera melakukan literasi media sosial kepada masyarakat.

Vol. VIII / No. 19 - Oktober 2016

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Indonesia merupakan negara hukum, namun berbagai persoalan hukum masih terjadi di negeri ini. Untuk itu, perlu ada political will dari Pemerintah dengan melakukan reformasi hukum. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan reformasi hukum yang terdiri dari penataan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. Kebijakan ini merupakan komitmen Pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan penyelenggaraan negara. Reformasi hukum ini memerlukan peran DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif, dengan lebih mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi undang-undang.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Perkembangan situasi keamanan di perbatasan perairan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia dan Filipina belakangan memberi dampak yang semakin serius terhadap keamanan negara Indonesia dan para warganya yang melakukan aktivitas pelayaran lintas negara. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas separatisme Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan, yang telah membaiat diri pada ISIS/IS. Kelompok Abu Sayyaf berupaya membiayai perjuangannya dalam pembentukan Kekhalifahan Timur Jauh ISIS/IS di Asia Tenggara, melalui aksi-aksi pembajakan kapal dan penculikan WNI, dengan permintaan uang tebusan miliaran rupiah. Saat ini, masih terdapat 2 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf, yang terancam eksekusi pemenggalan kepala. Kajian ini membahas mengapa Indonesia telah menjadi sasaran utama aksi-aksi terorisme kelompok ini. Sikap kompromis, lemahnya kepemimpinan nasional, dan lambatnya realisasi pilar politik dan keamanan (polkam) Masyarakat ASEAN menjadi temuan kajian ini.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Aturan penanganan korban bencana di Indonesia sudah cukup responsif gender, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana. Akan tetapi, implementasinya masih belum optimal. Mengingat intensitas bencana di Indonesia semakin meningkat akhir-akhir ini, melalui fungsi anggaran yang dimiliki, DPR perlu memastikan agar penganggaran yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di kementerian/lembaga responsif gender, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan korban secara adil dan proporsional. Ada pun melalui fungsi pengawasan, DPR perlu terus mendorong Pemerintah agar melaksanakan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2014.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Keinginan untuk bisa mempunyai citra atau reputasi yang positif di dunia internasional mendorong dilakukannya riset citra Indonesia. Hal ini karena reputasi positif diyakini bukan hanya memperkuat identitas bangsa tetapi sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara lain. Riset dilakukan untuk memastikan bahwa pembentukan citra Indonesia tidak salah sasaran, sehingga pembentukan citra dapat bermanfaat untuk menemukan identitas unik, nilai, dan janji bangsa Indonesia. Namun, tujuan dari riset ini harus diiringi dengan perbaikan kondisi Indonesia seperti perbaikan kebijakan, produk, dan infrastruktur. DPR RI melalui fungsi pengawasannya harus memastikan bahwa Pemerintah melakukan perbaikan kebijakan mengenai promosi negara, mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan antisipasi masa depan. Tanpa perbaikan kondisi ini maka pembentukan citra Indonesia yang diawali dengan riset bernilai Rp14,275 miliar akan sia-sia.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Pilkada serentak kembali akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 di 101 daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada serentak gelombang kedua tersebut diharapkan dapat berlangsung secara demokratis, tertib, aman, dan damai. Bawaslu telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2017. Berdasarkan IKP tersebut, tiga provinsi yang merupakan daerah khusus dan daerah dengan otonomi khusus perlu mendapatkan perhatian karena mempunyai potensi kerawanan yang cukup tinggi. Potensi tersebut dilihat dari aspek penyelenggara, kontestasi, dan partisipasi. Seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, penyelenggara, partai politik dan peserta, masyarakat, maupun aparat keamanan perlu bersinergi agar potensi kerawanan yang telah dipetakan dapat diantisipasi sehingga konflik, pelanggaran, kecurangan, dan kekerasan yang dikhawatirkan tidak terjadi.

Vol. VIII / No. 18 - September 2016

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Mengodifikasi RUU KUHP hakikatnya ialah mengharmonisasi secara masif peraturan-peraturan hukum pidana yang ada. Namun demikian, kompleksitas perkembangan hukum pidana nasional di luar KUHP saat ini membuat kebijakan kodifikasi secara total sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, pilihan kodifikasi dengan model terbuka menjadi pilihan yang realistis. Pemikiran untuk mengatur sepenuhnya tindak pidana khusus di luar KUHP perlu ditindaklanjuti oleh Panja RUU KUHP dengan mengatur ulang Sistematika Buku Kedua RUU KUHP tersebut. Begitu pula mengenai pengaturan tindak pidana administratif, pendekatan komplementer dalam pengaturannya perlu diiringi dengan pemetaan ulang dan identifikasi secara komprehensif, baik mengenai tindak pidana administratif yang ada di dalam maupun di luar KUHP. Pendekatan ini juga menuntut perumus dan pembentuk undang-undang di masa yang akan datang untuk dapat memahami dan membedakan mana tindak pidana yang harus diatur dalam kodifikasi dan mana yang diatur di luar kodifikasi.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kawasan Semenanjung Korea kembali mengalami peningkatan ketegangan akibat uji coba nuklir dan roket yang dilakukan Korea Utara (Korut). Tindakan tersebut mendapat kecaman masyarakat internasional, tidak terkecuali dari Rusia dan China yang selama ini dikenal sering membela Korut. Dari uji coba tersebut, Korut dikhawatirkan memiliki kemampuan untuk meluncurkan hulu ledak nuklir yang didukung misil balistik antarbenua. Indonesia harus turut berkontribusi dalam upaya internasional meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan dalam mencegah proliferasi senjata nuklir, baik melalui forum-forum multilateral antarpemerintah maupun antarparlemen.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Peredaran vaksin palsu dan obat ilegal masih terjadi dan intensitasnya meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan sinergi pengawasan obat di Indonesia yang masih lemah. Seharusnya pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), baik pada fase pre-market maupun post-market. Namun, pengawasan post-market belum optimal dilakukan oleh Badan POM mengingat belum adanya regulasi yang memberikan kewenangan penuh kepada Badan POM untuk melakukan upaya pengawasan hingga penindakan pelaku beserta barang bukti. Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM, dan luasnya wilayah kerja Balai Besar dan Balai POM juga menjadi penghambat upaya pengawasan. Untuk mewujudkan regulasi penguatan kewenangan dan kelembagaan Badan POM, DPR melalui fungsi legislasi penting untuk mendorong RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia masuk ke dalam daftar perubahan prolegnas tahun 2016 dan segera menyusun RUU tersebut.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dimulai pada tanggal 18 Juli 2016 menargetkan adanya penerimaan negara dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun. Program pengampunan pajak akan memasuki periode krusial, yaitu fasilitas tarif tebusan termurah sebesar 2% untuk aset di dalam negeri dan 4% untuk aset di luar negeri akan berakhir pada 30 September 2016. Perkembangan pengampunan pajak menjelang berakhirnya periode pertama tersebut masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan karena uang tebusan yang masuk ke negara per 21 September 2016 baru mencapai Rp36,3 triliun atau sebesar 22% dari target. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, dan DPR harus terus mengawal program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Gagasan intelijen pertahanan negara meletakkan reposisi Bainstranas yang selama ini diatur dalam Perpres No. 80 Tahun 2014 diharapkan menjadi substansi revisi terbatas UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara. Kekosongan intelijen pertahanan yang memiliki akses langsung ke Presiden melalui Menhan, dirasa ironis mengingat di beberapa negara sudah mengadopsi kelembagaannya. Trauma sejarah politik dan distorsi pemahaman atas intelijen pertahanan meletakkan gagasan intelijen pertahanan mengalami resistensi. Dengan mencermati tantangan keamanan global dengan segala ancaman yang menyertainya, politik supremasi sipil dituntut mampu merealisasikan intelijen pertahanan bagi penataan hubungan sipil-militer dan sinerginya bagi sistem politik yang demokratis.

Vol. VIII / No. 17 - September 2016

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Keinginan Pemerintah untuk mengubah pemberatan syarat remisi bagi narapidana kasus narkotika, korupsi, terorisme, dan tindak pidana terorganisir lainnya yang diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012, dianggap kontra produktif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya korupsi. Setidaknya terdapat 3 alasan yang dikemukakan oleh Menkumham terkait perubahan tersebut, dan tidak semua dari ketiga alasan tersebut tepat dijadikan landasan perubahan. Namun, alasan tersebut dapat dijadikan sebagai arah perbaikan kebijakan pemberian remisi di Indonesia saat ini. Oleh karena itu perubahan UU Pemasyarakatan menjadi kebutuhan guna memberi batasan pemberian remisi bagi napi tindak pidana tertentu. Selain itu perubahan dalam UU tersebut juga dapat menciptakan mekanisme yang lebih tepat untuk mengurangi over-capacity yang dialami hampir seluruh Lapas di Indonesia.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
KTT G-20 yang berlangsung di Hangzhou, Tiongkok, berakhir dengan dikeluarkannya Konsensus Hangzhou yang berisi komitmen negara-negara peserta untuk memulihkan perekonomian dunia yang dirasakan mulai melambat sejak tahun lalu. Namun, negara- negara G-20 seringkali sulit mengimplementasikan komitmen tersebut sehingga menimbulkan keraguan akan manfaat G-20. Indonesia menyatakan komitmennya untuk membuat perekonomian dunia lebih transparan tetapi negara-negara maju harus memulainya terlebih dahulu.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Terungkapnya berbagai kasus perdagangan anak menyadarkan masyarakat bahwa perdagangan anak masih terus terjadi. Fenomena perdagangan anak merupakan indikasi tidak berfungsinya peranan keluarga secara optimal. Karena itu, tulisan ini mengulas tentang upaya pencegahan perdagangan anak melalui ketahanan keluarga. Ada tiga komponen dalam membangun ketahanan keluarga, yakni: ketahanan sik, sosial, dan psikologis. Peran negara diperlukan dalam mendukung terwujudnya ketahanan keluarga dalam rangka pencegahan perdagangan anak. Negara harus menciptakan lingkungan yang kondusif melalui berbagai kebijakannya, termasuk melalui RUU Ketahanan Keluarga yang akan disusun DPR.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Kelompok negara G-20 berkomitmen untuk memantapkan ekonomi digital sebagai instrumen inovatif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi global, Pemerintah Indonesia memiliki misi jangka panjang menjadi The Digital Energy of Asia. Adapun potensi ekonomi digital di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya transaksi menggunakan internet. Saat ini pengguna internet di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus meningkat di atas 12 persen. Meningkatnya perdagangan digital memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital, terdapat beberapa hambatan seperti permodalan, pajak, perlindungan konsumen, pembangunan infrastruktur, pengiriman logistik, dan sumber daya manusia. Pada tahun 2016 pemerintah mempersiapkan roadmap perdagangan digital untuk mengantisipasi hambatan tersebut serta meningkatkan daya saing. Peran DPR RI untuk mengawasi program pemerintah berjalan dan mendorong pemerintah menyusun aturan yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi digital.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
DPR RI dan Pemerintah telah bersepakat pada tanggal 2 September 2016 bahwa untuk dapat terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada serentak 2017 harus menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi penduduk yang belum memiliki KTP elektronik namun sudah direkam datanya. Ketentuan ini direkomendasikan untuk dapat masuk ke dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pilkada serentak. Tujuannya untuk mencegah pemilih ktif atau mobilisasi pemilih dari luar daerah pemilihan, serta mendorong agar data kependudukan lengkap dan akurat. Kesepakatan ini dalam perspektif administrasi publik merupakan kebijakan publik yang dibuat dengan model birokratik- politik. Hal ini ditandai dengan tidak dilibatkannya kelompok sosial dan masyarakat yang pada akhirnya menentang kesepakatan ini. Tulisan ini merekomendasikan agar kesepakatan ini tidak diakomodir dalam Peraturan KPU. Selain merugikan masyarakat pemilih, juga melanggar ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Vol. VIII / No. 16 - Agustus 2016

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Permasalahan kewarganegaraan ganda yang dialami oleh Archandra Tahar dan Gloria N. Hamel menjadi salah satu isu hukum di masyarakat. Selain permasalahan tersebut, tuntutan dari eks-WNI yang dicabut status WNI-nya karena dianggap terlibat Peristiwa 1965 (G 30 S PKI) dan tuntutan kewarganegaraan ganda dari diaspora Indonesia juga merupakan permasalahan kewarganegaraan yang belum terselesaikan. Berbagai pandangan ahli dan pakar pada umumnya menginginkan politik hukum UU Kewarganegaraan Republik Indonesia tetap pada kewarganegaraan tunggal. Dari perspektif hukum, hukum harus merespons permasalahan sosial dan aspirasi publik khususnya permasalahan kewarganegaraan ganda. Sebagai masukan terhadap legislasi DPR RI terkait permasalahan kewarganegaraan ganda di Indonesia, terdapat 2 (dua) opsi yakni (1) mengakomodir atau menolak penerapan kewarganegaraan ganda atau (2) perubahan atau penggantian UU Kewarganegaraan. Kedua opsi tersebut tergantung pada politik kebijakan dan masing-masing mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Dua orang mahasiswi Indonesia ditangkap oleh aparat keamanan Turki pada 11 Agustus 2016 di rumah tinggalnya di kota Bursa, Turki. Alasan penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas Fatullah Gulen (Gulen) di Turki. Pada akhirnya, upaya pemerintah Indonesia dengan memberikan pendampingan hukum dan bersikap proaktif dengan pemerintah Turki membuahkan hasil setelah dua minggu penangkapan. Kejadian ini menjadi pelajaran sekaligus perhatian besar bagi pemerintah Indonesia dimana Turki sedang melakukan pembersihan terhadap kelompok Gulen. Pemerintah diharapkan untuk terus dapat melindungi WNI yang berada di luar negeri sesuai komitmen dalam UUD 1945 serta hak sebagai WNI untuk dilindungi oleh negara.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Wacana kenaikan tarif cukai dan harga rokok di Indonesia menjadi isu hangat yang sedang bergulir. Kenaikan harga rokok dianggap sebagai salah satu upaya atau alat kendali untuk menurunkan jumlah perokok. Penurunan jumlah perokok diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang dialami masyarakat. Perempuan dan anak- anak termasuk dalam kelompok rentan mengalami bahaya rokok. Selain upaya dari Pemerintah, DPR, dan stakeholders lainnya; dibutuhkan pula peran serta masyarakat dalam mengendalikan jumlah perokok dan bahaya rokok.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Politik anggaran 2017 menghadapi tantangan berat dengan kondisi perekonomian global dan belum optimalnya kinerja perekonomian nasional. Politik anggaran yang diarahkan pada kebijakan perpajakan yang kondusif, belanja yang lebih produktif, dan prioritas serta penguatan kebijakan pembiayaan anggaran, diharapkan akan semakin memperkokoh tahapan transformasi fundamental perekonomian nasional dan kebijakan percepatan pembangunan. Untuk mencapai hasil optimal pengelolaan anggaran 2017 juga harus ditopang dengan upaya penguatan daya saing perekonomian, penguatan infrastruktur sik dansosial,sertapengendalianin asi.Upaya penguatantersebutmerupakanmodalitasyang berharga seiring dengan kuatnya stabilitas politik nasional dan dukungan politik DPR RI.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Hari Ulang Tahun (HUT) DPR ke-71 tahun, mengusung semangat membangun demokrasi yang efektif melalui kerja nyata parlemen. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui kegiatan rapat-rapat di DPR, kegiatan kunjungan kerja, pembentukan tim pengawasan, panitia kerja atau penggunaan hak-hak Dewan menjadi salah satu indikator keberhasilan pencapaian semangat tersebut. Meski harus disadari, pelaksanaan fungsi pengawasan perlu dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang jelas, pola yang melembaga, dan target pencapaian yang terukur mengenai bagaimana seharusnya fungsi pengawasan dikelola dan diimplementasikan agar mendatangkan hasil guna yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →