Info Singkat

Vol. IX / No. 2 - Januari 2017

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan disertai dengan pembunuhan sampai saat ini masih kerap terjadi. Pemerintah sendiri telah mengupayakan berbagai cara guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasaan seksual. Keberadaan undang-undang yang ada, telah cukup memadai untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi anak-anak dari kekerasan seksual, antara lain dengan memuat ancaman yang berat bagi pelaku. Namun demikian ancaman pidana yang diperberat tidak akan cukup menekan angka kasus kekerasan seksual karena tanpa penegakan hukum terhadap aturan-aturan yang ada maka ancaman pidana itu sendiri tidak akan efektif. Penegakan hukum dipengaruhi tidak hanya oleh UU itu sendiri, melainkan juga dari faktor aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana, dan masyarakat yang mendukung dalam pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini ingin menganalisa mengenai peningkatan kerja sama bilateral Indonesia- Jepang. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Selain di sektor ekonomi, perdagangan dan investasi, Indonesia juga membutuhkan Jepang dalam kerja sama infrastruktur. Sementara Jepang membutuhkan Indonesia dalam peningkatan kerja sama pertahanan-keamanan. Sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di ASEAN, Jepang membutuhkan Indonesia untuk mengajak China berdialog dan patuh pada Konvensi Hukum Laut PBB terkait situasi Laut China Selatan. Selain itu, Jepang juga membutuhkan Indonesia untuk mengajak Korea Utara agar mau menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Jadi, kerja sama bilateral kedua negara dilandaskan pada asas saling membutuhkan. Kendati demikian, Indonesia harus dapat meningkatkan level kerja sama bilateral kedua negara ini agar dapat lebih menguntungkan bagi Indonesia di kemudian hari.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Tulisan ini ingin menganalisa mengenai peningkatan kerja sama bilateral Indonesia- Jepang. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Selain di sektor ekonomi, perdagangan dan investasi, Indonesia juga membutuhkan Jepang dalam kerja sama infrastruktur. Sementara Jepang membutuhkan Indonesia dalam peningkatan kerja sama pertahanan-keamanan. Sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di ASEAN, Jepang membutuhkan Indonesia untuk mengajak China berdialog dan patuh pada Konvensi Hukum Laut PBB terkait situasi Laut China Selatan. Selain itu, Jepang juga membutuhkan Indonesia untuk mengajak Korea Utara agar mau menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Jadi, kerja sama bilateral kedua negara dilandaskan pada asas saling membutuhkan. Kendati demikian, Indonesia harus dapat meningkatkan level kerja sama bilateral kedua negara ini agar dapat lebih menguntungkan bagi Indonesia di kemudian hari.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pengelolaan tambang dan mineral hingga saat ini masih belum optimal. Beberapa komoditi tambang diekspor tanpa pengolahan dan peningkatan nilai tambah maksimal. Pada tanggal 11 Januari 2017, Pemerintah kembali mengeluarkan aturan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah. Dalam jangka panjang, dikeluarkannya aturan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara, kinerja ekspor dan menjamin perusahaan tambang dan mineral segera membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Namun perlu diperhatikan dalam jangka pendek, relaksasi ekspor ini menyebabkan harga mineral jatuh, selain itu industri smelter yang telah dibangun dapat terancam ditutup. DPR RI harus mengawal implementasi aturan ini agar ke depan smelter dapat terbangun dan DPR RI harus segera merevisi UU Minerba agar terdapat kepastian dalam pengelolaan tambang di kemudian hari.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Abstrak Debat publik yang difasilitasi oleh KPUD DKI Jakarta merupakan salah satu bagian dari kampanye pilkada. Debat publik bertujuan agar pasangan calon dapat menyampaikan pesan kampanyenya secara efektif kepada masyarakat. Debat publik juga bertujuan untuk menginspirasi pemilih, serta mampu meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi masyarakat yang belum mantap dengan pilihan pasangan calonnya (undecided voters/swing voters). Pada masyarakat Jakarta, swing voters yang merupakan pemilih rasional cenderung akan dipengaruhi oleh visi, misi, maupun program kerja yang ditawarkan calon. Mereka lebih menyukai pemaparan program kerja yang memberi solusi, realistis dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, debat publik menjadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada.

Vol. IX / No. 1 - Januari 2017

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemerintah membantah pemberitaan media mengenai serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia dalam jumlah jutaan orang, namun melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah mengakui ditemukannya penyalahgunaan izin oleh TKA. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan pengawasan yang belum optimal terhadap penggunaan TKA di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana pemberian izin dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap TKA. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan TKA telah memberikan acuan yang jelas mengenai perizinan dan pengawasan, namun dalam tataran implementasi belum sepenuhnya dapat dilakukan. Pelaksanaan pengawasan yang terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran serta kebijakan bebas visa kunjungan yang disalahgunakan oleh TKA menjadi beberapa penyebab terjadinya pelanggaran oleh TKA. Menghadapi era globalisasi ketenagakerjaan, Pemerintah perlu mempersiapkan TKI yang kompeten dan profesional di bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengoptimalkan sistem pengawasan penggunaan TKA.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Kasus pelecehan terhadap Pancasila dan TNI telah berimplikasi pada dihentikannya secara sepihak kerja sama militer Indonesia-Australia. Sikap ini memperoleh tanggapan luas pro dan kontra di tanah air, selain perbedaaan pendapat di pemerintahan dan parlemen. Selain respons yang keras di kalangan yang melihat hal ini sebagai pelecehan, muncul tanggapan yang mengingatkan untuk bersikap hati-hati. Perkembangan lingkungan strategis dan tantangan serta ancaman di kawasan dan tingkat global mengingatkan TNI dan Indonesia agar mengambil keputusan yang tepat dalam mengevaluasi hubungan bilateralnya dengan Australia.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Globalisasi meningkatkan kerja sama ekonomi global, regional, dan bilateral antarnegara. Dunia semakin tanpa batas dan masyarakatnya membentuk komunitas global. Integrasi ekonomi global seperti ini, secara otomatis mendorong mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA) semakin terbuka. TKA dari negara lain masuk ke Indonesia dalam jumlah besar, terutama dari negara anggota Association of Southeast Asian Nations/ASEAN dan ASEAN Plus Three (China, Korea Selatan dan Jepang). Masuknya TKA ini menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan, termasuk terjadinya perdagangan orang. Perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban. Perdagangan perempuan merupakan isu global yang menjadi ancaman nyata. Pemerintah perlu melakukan pencegahan dan penanganan terhadap ancaman perdagangan perempuan melalui kerja sama dengan negara-negara lain.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Perekonomian pada tahun 2017 diprediksi masih menghadapi kendala eksternal maupun internal yang mempengaruhi perekonomian nasional. Permasalahan eksternal akibat masih berlangsungnya perlemahan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan perekonomian Republik Rakyat China (RRC), rendahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia serta kebijakan baru Amerika Serikat di bawah presiden Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2017 yang cenderung memproteksi perekonomiannya. Masalah internal diakibatkan oleh rendahnya realisasi penerimaan perpajakan, dampak inflasi energi dan pangan, serta ketimpangan dan pemerataan pembangunan yang belum efektif. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI harus melakukan kebijakan yang konkret untuk mengatasi kendala tersebut agar target pertumbuhan ekonomi 2017 dapat tercapai.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Berita bohong (hoax) di media sosial tumbuh subur pada kondisi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam melakukan interaksi komunikasi melalui media sosial. Berita bohong memang diproduksi tidak dengan memperhatikan kaidah penulisan berita yang menjadi panduan dalam penulisan berita pada pelaksanaan tugas jurnalistik media. Berita bohong melalui media sosial tidak boleh dibiarkan, karena kemampuan media sosial yang dimanfaatkan untuk menyajikan berita yang tidak dilandasi fakta peristiwa cenderung menimbulkan ketidakpastian informasi, mampu menciptakan opini publik yang tidak berlandaskan fakta berita, dan menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Produksi berita perlu diberikan landasan regulasi terkini yang disesuaikan dengan fenomena penyajian berita yang terjadi di masyarakat. Penggunaan media sosial perlu diberikan landasan terbaru, agar dapat mengakomodasi praktek produksi berita yang berdalih kegiatan jurnalsitik dalam media sosial.

Vol. IX / No. 9 - Mei 2017

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2019 yang akan datang. Penyempurnaan dan penyatuan substansi dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) menjadi salah satu upaya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu secara serentak tahun 2019. Oleh karena itu beberapa pasal krusial yang menimbulkan perdebatan dalam proses pembahasan RUU Pemilu sebaiknya segera diselesaikan. Selain itu, pengesahan RUU Pemilu diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan dan menyusun peraturan KPU guna menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pada KTT ASEAN ke-30, ASEAN telah menetapkan target waktu penyelesaian Kerangka Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan (Code of Conduct in the South China Sea). Penetapan target penyelesaian pada pertengahan tahun 2017 ini merupakan suatu kemajuan yang dicapai ASEAN karena dengan adanya Code of Conduct ini diharapkan nantinya dapat meredakan ketegangan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan. Meskipun demikian, perkembangan isu Laut China Selatan ini belum mencapai kemajuan yang signifikan karena sikap ASEAN yang tidak tegas terhadap China, dan hal ini patut disayangkan. Ketidaktegasan ASEAN ini dipengaruhi oleh sikap Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menghindari konfrontasi dengan China. Untuk menjaga agar situasi di Laut China Selatan tetap kondusif, Indonesia perlu mendorong negara-negara ASEAN agar segera menyelesaikan draf Code of Conduct sesuai target yang ditetapkan.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Masalah pengalihan kepesertaan jaminan sosial PNS kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) kembali aktual, karena PT. Taspen enggan melakukan pengalihan kepersertaan tersebut kepada BPJS TK. Permasalahan meruncing ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang memberi kewenangan PT. Taspen untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Tulisan ini mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Masalah jaminan sosial bagi PNS sangat krusial. Tindakan Pemerintah menerbitkan PP No. 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk menganulir PP tersebut, agar pada masa mendatang tidak terjadi lagi diskriminasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PNS.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Sampai tahun 2016, pertumbuhan industri manufaktur terus mengalami perlambatan. Namun, awal tahun 2017 industri manufaktur mengindikasikan terjadinya pertumbuhan. Hal ini didasarkan pada indeks PMI Indonesia yang terus meningkat, kecuali Februari 2017. Meningkatnya aktivitas industri manufaktur disebabkan oleh 2 faktor, yaitu meningkatnya daya beli masyarakat dan permintaan ekspor. Tren positif dari industri manufaktur tersebut harus terus dijaga, mengingat ada beberapa faktor penghambat yang masih dialami oleh industri manufaktur yang dapat mengganggu tren positif tersebut. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain ancaman inflasi dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah, masih tingginya biaya logistik, dan tumpang tindihnya regulasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah keketidakpastian global dan turunnya aktivitas manufaktur China. Dukungan DPR RI melalui fungsi pengawasan harus memastikan 23 Peraturan Menteri tidak bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang terkait. Hal ini perlu dilakukan agar tren positif pertumbuhan industri manufaktur tetap terjaga.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Rapat Paripurna DPR (27/04) baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi undang-undang (UU). UU tersebut diharapkan mampu menjadi landasan guna memajukan kebudayaan Indonesia. Karena itu dalam tulisan ini, terkait pembahasan tentang strategi pemajuan kebudayaan yang sebaiknya dilakukan Indonesia, penulis menawarkan pendekatan komunikasi yang mendasarkan pada pemikiran Marshal Mc. Luhan tentang technological determinism (determinisme teknologi) dengan mengambil Korean Wave sebagai studi kasus. Berdasarkan telaah terhadap Korean Wave disimpulkan, strategi pemajuan kebudayaan di era new media adalah dengan cara memahami dan menguasai praktek digital culture dan the power of identity dalam masyarakat jaringan yang merupakan kunci dari mendunianya Korean Wave

Vol. IX / No. 8 - April 2017

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pemerintah telah melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara termasuk 19 negara Timur Tengah, dengan alasan perlindungan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena sampai saat ini masih terdapat banyak pelanggaran akibat lemahnya aturan moratorium dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh sebab itu aturan moratorium perlu diperkuat sebagaimana diatur dalam draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diajukan DPR. Dalam RUU diatur secara tegas bahwa moratorium merupakan kewenangan presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Selain itu RUU juga mempertahankan fungsi BNP2TKI dalam memberikan saran dan pertimbangan terkait moratorium. Hanya saja ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tentang moratorium perlu diatur dan dipertegas.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Konflik Suriah terus mengalami eskalasi dan memasuki fase baru menuju perang besar pasca-serangan senjata kimia Pemerintah Assad dan serangan ‘penghukuman’ AS ke pangkalan udara militer Suriah. Ancaman Rusia dan Iran yang akan membalas secara serius serangan militer AS ke Suriah menimbulkan kekhawatiran dunia akan berakhirnya solusi politik melalui perundingan damai di Jenewa, Swiss, dan dimulainya perang besar berskala global. Sebab, aksi militer saling berbalas bisa terjadi di mana saja, sehingga konflik melebar. Perubahan sikap Presiden Trump dan implikasi serangan rudal AS dikaji dalam tulisan ini dengan mengungkap pemikiran Clausewitz tentang perang. Tulisan ini juga melihat kesulitan Indonesia dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis terkait kepentingan nasional.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Kebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun ini adalah kendala pada jaringan, listrik, dan aplikasi UN. Sedangkan permasalahan nonteknis meliputi kesulitan biaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan UNBK serta minimnya pengamanan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi hasil belajar siswa. DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pemerintah melakukan kebijakan intervensi harga dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada tahun ini. Adapun kebijakan yang diberlakukan adalah penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging beku. Kebijakan ini juga terbatas, yaitu hanya diberlakukan di pasar ritel modern. Tentunya kebijakan ini juga akan berdampak positif dan negatif baik bagi produsen, konsumen, maupun penjual. Kebijakan penetapan HET membawa dampak positif bagi konsumen yaitu masyarakat bisa memperoleh harga yang lebih terjangkau dan yang paling utama adalah mengurangi risiko kenaikan inflasi. Pemerintah harus meminimalisir dampak negatif yang sebagian besar akan dihadapi produsen dan penjual yaitu dengan memasukkan biaya produksi dan biaya distribusi dalam perhitungan HET, mengantisipasi kekurangan supply barang di pasar, menindak tegas pelaku pasar gelap, serta diupayakan memberikan subsidi pada penjual untuk mengurangi kerugian. Di samping itu, penerapan HET juga harus diberlakukan di pasar tradisional agar tidak terjadi distorsi harga. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan perlu dilakukan agar penerapan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penguatan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan yaitu dengan memastikan hadirnya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di semua daerah, serta penguatan kelembagaan komisi informasi baik di pusat maupun di daerah. PPID wajib dihadirkan di semua level pemerintahan dan reposisi PPID harus diarahkan pada dimasukannya pekerjaan melayani permohonan informasi ke dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Penguatan Komisi Informasi perlu dilakukan dengan merubah sifat hubungan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di provinsi yang bersifat hirarkis. Tugas Komisi Informasi juga perlu diarahkan untuk memberikan kesadaran akan arti penting keterbukaan informasi publik pada semua komponen masyarakat. DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU KIP agar dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penguatan keterbukaan informasi publik.

Vol. IX / No. 7 - April 2017

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Penataan atau reformasi sektor pangan merupakan hal penting dalam upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di masyarakat. Persoalan pangan yang tampak adalah sebagian besar berada pada sistem distribusi yang panjang. Jika pemerintah dapat mengatasi distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga, maka produsen dan konsumen akan diuntungkan. Untuk itu, pemerintah berusaha mengatasi sistem distribusi pangan ini dengan pendekatan penyelesaian masalah dari hulu sampai hilir. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah penguatan kelembagaan di tingkat petani untuk memudahkan petani dalam berproduksi. Upaya penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan badan usaha milik petani oleh kelompok tani seperti gabungan kelompok petani (Gapoktan). Kelembagaan ini diharapkan dapat mengelola kegiatan produksi pangan mulai dari penanaman, pemeliharaan, sampai pemasaran hasilnya. Penataan sektor pangan dengan memotong mata rantai tata niaga atau distribusi akan memberikan kepastian pasar komoditas pangan yang pada akhirnya akan menurunkan gejolak harga pangan. Penataan distribusi pangan juga akan mendukung sektor industri yang berbasis pertanian (agroindustry), serta pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Pada akhir Maret 2017, setelah lebih dari 30 tahun, Presiden Perancis kembali mengunjungi Indonesia. Dalam pertemuan antarpemimpin kedua negara, Presiden Francois Hollande dan Presiden Joko Widodo sepakat meningkatkan kerja sama bilateral, terutama dalam bidang-bidang yang disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan isu maritim yang menjadi perhatian kedua negara. Kunjungan Presiden Hollande dapat dimaknai sebagai bagian dari implementasi kemitraan strategis Indonesia-Perancis yang telah dideklarasikan pada tahun 2011. Tulisan ini membahas kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan kaitannya dengan penguatan hubungan Indonesia-Perancis. Kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan berbagai kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara perlu ditindaklanjuti melalui program kerja sama lebih lanjut sesuai dengan bidang kerja samanya. Kerja sama antarparlemen juga perlu dimanfaatkan oleh kedua negara untuk mendukung upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Perancis.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Presiden Joko Widodo telah menyatakan adanya rencana kebijakan pembagian lahan. Kebijakan yang merupakan bagian dari reforma agraria di Indonesia tersebut bertujuan untuk memeratakan perekonomian Indonesia dengan mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya petani. Namun, sampai saat ini terjadi kekosongan hukum sebagai dasar pelaksanaan rencana kebijakan tersebut, yakni belum terdapat undang-undang sebagai turunan dari Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pengalaman praktek negara lain yaitu Venezuela dan Filipina dalam pelaksanaan reforma agraria dapat dijadikan contoh strategi. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan reforma agraria di Venezuela dan Filipina yakni: (1) komitmen yang kuat dari pemerintah; (2) tersedianya data dan informasi yang lengkap; (3) didukung oleh parlemen; (4) partisipasi semua stakeholders; (5) dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan secara konsisten dan bertahap. Untuk itu DPR RI dapat berperan melalui fungsi legislasi dengan pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan melalui rencana pembentukan Tim Pengawas DPR RI tentang Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Aksi kekerasan antara pengemudi Transportasi Konvensional (TK) versus Transportasi Berbasis Online (TBO) terjadi hampir merata di beberapa wilayah Indonesia. Konflik ini dipicu oleh keraguan Pemerintah dalam menyikapi kehadiran TBO tiga tahun yang lalu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya konflik sosial antara kedua kelompok tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah dan para pelaku TK terlambat dalam mengantisipasi dampak dari kehadiran TBO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang diharapkan memberikan solusi menyeluruh ternyata baru mengadopsi permasalahan taksi online, belum menyentuh keberadaan ojek online dan hubungan antara ojek konvensional dan ojek online yang selama ini menjadi sumber konflik sosial. Ke depan, Pemerintah dan DPR RI harus mempersiapkan segala pranata sosial yang komprehensif, termasuk regulasi dan upaya implementasinya, karena penggunaan aplikasi berbasis online berpotensi merambah pada seluruh bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam posisi sentral dalam upaya peningkatan kualitas kompetisi pemilu. Dalam konteks ini, penting disadari bahwa dibutuhkan perbedaan perlakuan antara partai lama dan partai baru. Akses kepesertaannya yang lebih solid dalam pengalaman mengikuti pemilu adalah alasan untuk memberlakukan kebijakan yang berbeda untuk partai lama. Alternatifnya, bisa diterapkan kebijakan yang setara (equal) hanya pada tahap pendaftaran dengan data yang sudah dikonsolidasikan sebelumnya melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang, baik secara administrasi dan apalagi secara faktual terhadap partai-partai lama peserta pemilu pada tahap verifikasi oleh KPU. Alternatif ini sekaligus dapat menghemat waktu, kebutuhan sumber daya tenaga verifikasi di lapangan, dan alokasi anggaran

Vol. VIII / No. 24 - Desember 2016

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Kedudukan hakim sebagai pejabat negara menimbulkan persoalan, yakni di satu pihak telah ditetapkan sebagai pejabat negara, namun pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Rancangan Undang- Undang yang mengatur mengenai jabatan hakim (RUU Jabatan Hakim) lingkup pengaturannya antara lain mengatur mengenai proses pengangkatan, pembinaan dan pengawasan, dan hak-hak keuangan, dengan demikian diharapkan implementasi dari prinsip independence of judiciary bagi badan peradilan di Indonesia dapat tercapai.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Konferensi Perubahan Iklim ke-22 berlangsung di Marakesh, Maroko, tanggal 7-18 November 2016. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi perubahan iklim di Paris, Perancis yang telah berlangsung pada Desember 2015. Conference of Parties (COP) 22 Marakesh merupakan konferensi implementasi karena negara-negara berkembang menagih komitmen pendanaan negara maju beserta mekanismenya serta transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Suatu hal yang tidak pernah bisa dijalankan sepenuhnya oleh negara-negara maju. Indonesia berusaha mengurangi emisi karbon tanpa harus bergantung pada bantuan asing.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan lingkungan. Ini mengindikasikan pengabaian lingkungan hidup dalam pembangunan. Mengingat lingkungan hidup merupakan hak asasi dan hak konstitusional maka DPR perlu melakukan pengawasan terhadap penyusunan rencana atau program pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah agar selalu memperhatikan pelestarian lingkungan. Pengawasan DPR juga dilakukan kepada pemerintah dalam penyusunan anggaran pembangunan dan regulasi agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Program pengampunan pajak tahap I telah berakhir pada 30 September 2016 dan dilanjutkan dengan tahap II sampai 31 Desember 2016. Pemerintah mengharapkan uang tebusan, deklarasi harta/dana dalam negeri, dan repatriasi dana/harta dari luar negeri akan semakin bertambah pada tahap II ini. Presiden Jokowi optimis terhadap program pengampunan pajak ini dan akan terus menyosialisasikannya ke beberapa daerah seperti yang sudah dilakukan Presiden di Kota Makassar. Target dana uang tebusan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp165 triliun sampai akhir Maret 2017. Kebijakan pengampunan pajak tidak hanya penting untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap pajak, tetapi juga untuk meningkatkan basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan tax ratio dan tax coverage ratio. Program pengampunan pajak juga dalam kerangka mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan dalam APBN Perubahan 2016. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, dan DPR harus terus mengawal program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) rencananya akan direvisi dan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Revisi UU ASN itu pun telah disepakati oleh Baleg DPR RI. Terdapat beberapa hal pokok yang disepakati dalam harmonisasi UU tersebut, salah satunya adalah usulan penghapusan Pasal 42 terkait KASN. Dengan penghapusan pasal tersebut nantinya, berarti juga membubarkan KASN. Keberadaan KASN dianggap membuat pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi-instansi pemerintah menjadi tidak efektif, karena setiap pengisian jabatan harus didahului dengan rekomendasi dari KASN. Namun disisi lain, KASN dibentuk salah satunya untuk melindungi ASN dari intervensi politik dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatan sehingga menjaga netralitas birokrasi. Oleh karena itu, perlu segera diselesaikan Peraturan Pemerintah pendukung UU ASN. Selain itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif yang menginisiasi RUU ini diharapkan sebaiknya dapat mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali usulan tersebut yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan kemunduran proses reformasi birokrasi di Indonesia.

Vol. VIII / No. 23 - Desember 2016

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengaturan tindak pidana makar dalam KUHP merupakan delik formil yang dapat menimbulkan penafsiran secara luas dan berbeda-beda. Kemerdekaan berekspresi, berpendapat, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan, tetapi berniat, bermufakat, atau berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah, dapat terkena delik formil ini. Ketiadaan tafsir mengenai makar dan kapan adanya perbuatan permulaan dalam tindak pidana makar berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak-hak demokrasi. Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang luas dan berbeda-beda. Pembentuk UU harus dapat merumuskan unsur-unsur yang jelas mengenai tindak pidana makar dan perbuatan permulaannya, sehingga Pemerintah terutama aparat penegak hukum dapat terhindar dari kemungkinan bertindak represif terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran sebagai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Ratusan warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari konflik di Rakhine, Myanmar pada 10 hingga 18 November 2016. Para warga melarikan diri melintasi perbatasan untuk menghindari tentara Myanmar yang telah membunuh warga sipil dan membakar desa. Dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh tentara keamanan, merupakan ujian terbesar pemerintahan Aung San Suu Kyi (Suu Kyi) yang masih terbilang baru. Respons internasional dibutuhkan untuk dapat memberikan solusi serta peringatan kepada Myanmar agar bersikap tegas dan peduli terhadap kasus etnis Rohingya yang terjadi sejak lama. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung HAM, Indonesia berkomitmen membantu penanganan pengungsi dan mendorong upaya penyelesaian konflik. Pemerintah Myanmar diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan yang berkaitan dengan etnis Rohingya sehingga konflik yang terjadi tidak semakin meluas dan menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang aman.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Ujian Nasional (UN) yang rencananya akan dihentikan sementara mengundang dukungan dari banyak pihak, terutama siswa dan orang tua siswa. Tulisan ini akan secara singkat mengungkapkan alasan diperlukannya moratorium dan apa yang selanjutnya harus dilakukan agar evaluasi dengan standar nasional tetap dilakukan. DPR telah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan kajian lengkap mengenai kebijakan moratorium UN. Lebih lanjut, DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di tahun 2017.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Kondisi perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun depan diharapkan bisa mencapai 5,2 persen akan semakin sulit. Perekonomian global belum memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi positif karena risiko global masih membayangi kondisi perekonomian pada 2017, sehingga upaya untuk mengatasi perlambatan tersebut harus dilakukan. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejolak ekonomi global pada 2017 adalah menjaga sumber pertumbuhan ekonomi domestik dengan memperkuat konsumsi rumah tangga dan investasi. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah memperkuat ketahanan fiskal melalui penyusunan APBN yang kredibel dan realistis agar bisa menjadi stimulus, serta berkoordinasi dengan otoritas moneter melalui penerapan bauran kebijakan. Peran DPR dalam penguatan ekonomi domestik adalah memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin memperkuat fondasi perekonomian makro dan domestik.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Korpri sebagai wadah organisasi non-kedinasan pegawai negeri sipil yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 dinilai sudah tidak relevan sejak disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, organisasi yang tepat untuk mewadahi pegawai ASN yaitu korps profesi pegawai ASN. Organisasi yang mewadahi pekerja seharusnya bergerak di luar kedinasan, oleh karena itu, fungsi Korpri atau korps profesi pegawai ASN dalam pengembangan profesi ASN telah menimbulkan kesan bahwa korps profesi pegawai ASN merupakan organisasi kedinasan. Tulisan ini merekomendasikan agar peraturan pemerintah yang mengatur korps ini segera disahkan dan menegaskan bahwa korps ini bukan organisasi kedinasan. Fungsi tersebut sesungguhnya merupakan fungsi dari pejabat pembina kepegawaian. Penegasan korps bukan organisasi kedinasan akan membawa dampak bahwa kegiatan korps tidak perlu dibiayai oleh APBN/APBD seperti yang sebelumnya terjadi. Untuk itu, revisi terhadap Pasal 126 ayat (3) huruf a UU ASN harus dilakukan.

Vol. VIII / No. 22 - November 2016

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Gelar perkara merupakan salah satu kegiatan dalam proses penanganan perkara pidana. Berawal dari pelaporan dugaan adanya tindak pidana penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif yang kemudian diwarnai dengan demo besar 4 November 2016, dan pernyataan Presiden untuk melaksanakan proses hukum yang tegas, cepat, dan transparan, Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara terhadap kasus ini. Tulisan ini mengulas mengenai pengaturan dan esensi gelar perkara dalam perkara pidana. Pengaturan mengenai gelar perkara tidak diatur di dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, melainkan dalam Peraturan Kapolri dan Peraturan Kabareskrim, serta telah sering dilakukan, khususnya untuk gelar perkara biasa. Pengaturan ini perlu disempurnakan dengan meningkatkannya ke dalam undang-undang dan memberikan kriteria yang jelas terhadap kondisi yang memerlukan gelar perkara khusus. DPR dapat berperan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dengan menyempurnakan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pada fungsi pengawasan terhadap independensi dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) menarik untuk dicermati. Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana hubungan bilateral Indonesia-AS setelah Trump terpilih sebagai presiden. Di masa pemerintahan Barack Obama, yang akan berakhir Januari 2017, hubungan bilateral Indonesia- AS telah berjalan dengan baik, yang ditandai antara lain dengan disepakatinya Kemitraan Komprehensif oleh kedua negara. Hubungan baik Indonesia-AS tersebut diharapkan dapat terus berlangsung di masa pemerintahan Trump. Melalui berbagai pertimbangan mendalam, termasuk melalui mekanisme checks and balances, kiranya pemerintahan Trump akan terus melihat arti strategis hubungan bilateral Indonesia- AS. AS tidak bisa mengabaikan posisi strategis Indonesia di kawasan, dan begitu juga sebaliknya, Indonesia memandang AS memiliki peran penting bagi keamanan kawasan. Arti strategis yang melingkupi hubungan bilateral kedua negara tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintahan Trump.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Kemampuan literasi memiliki peran fundamental dalam upaya bertahan hidup. Akan tetapi, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Kondisi ini tidak hanya disebabkan rendahnya akses terhadap buku, namun juga karena tidak terbentuknya kebiasaan membaca. Untuk memastikan buku dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia, saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang- Undang tentang Sistem Perbukuan yang akan mengatur tata kelola perbukuan secara menyeluruh mulai dari penulisan naskah, pencetakan, penerbitan, pendistribusian, penggunaan, hingga pengadaan buku. Akan tetapi, ketersediaan buku saja tidak cukup untuk memastikan budaya membaca. Pemerintah perlu mengembangkan program-program pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi pembelajaran.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Upaya memperbaiki iklim kemudahan berbisnis menjadi fokus banyak negara termasuk Indonesia. Loncatan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia untuk tahun 2017 memberikan harapan bagi peningkatan minat investor untuk berusaha di Indonesia di tengah kelesuan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Namun, peringkat Indonesia masih jauh dibanding dengan negara tetangga dan dari target pemerintah sendiri. Untuk itu perlu kerja keras dalam membangun infrastruktur dan reformasi pelayanan publik yang mendukung perbaikan iklim usaha secara terus menerus. DPR dapat berperan memastikan kerangka regulasi dan prioritas anggaran mendukung upaya meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Serangan bom di Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 13 November 2016 dilakukan oleh seorang mantan narapidana kasus teror bom buku pada tahun 2011. Hal ini menyiratkan bahwa proses hukum atas pelaku teror tidak menyurutkan keinginan para pelaku untuk melakukan aksi teror kembali. Kondisi ini juga membuat beberapa pihak mempertanyakan efektivitas program deteksi dini yang dilakukan oleh BIN dan program deradikalisasi yang dilakukan BNPT kepada para pelaku teror. Selain itu, agar lebih efektif, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi terorisme.

Vol. VIII / No. 21 - November 2016

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengesahan RUU tentang Perubahan UU ITE menjadi UU, yang salah satu perubahannya menurunkan ancaman sanksi pidana terhadap penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, masih menimbulkan kritik dalam masyarakat. Ketentuan tersebut dianggap mengancam hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini mengkaji apakah ancaman pidana terhadap penghinaan mengancam hak atas kebebasan berekspresi. Dalam pembahasan tulisan ini, dikemukakan bahwa hak atas kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur pembatasan hak yang ditetapkan dengan undang-undang. UU ITE, sebagaimana telah diubah, mengancam penghinaan dengan pidana yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam KUHP, karena dianggap penghinaan melalui media elektronik akan memiliki dampak negatif yang lebih ekstrem dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu, DPR RI dan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi, agar masyarakat mengetahui aturan tersebut dan mencegah dilakukannya penghinaan, yang dapat merugikan orang lain.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah kembali menjadi sorotan dunia internasional. Kedua pihak yang bertikai, baik pemerintah maupun pemberontak, ditengarai kembali menggunakan senjata kimia. Bukti penggunaan senjata kimia tersebut ditemukan dalam konflik yang berpusat di Kota Aleppo oleh Kelompok Pemantau HAM untuk Suriah. Masyarakat internasional harus memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang bertikai di Suriah untuk mematuhi larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baik kedua negara untuk mencegah penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah demi mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 muncul akibat lambannya proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaya Purnama. Kasus ini memperlihatkan bahwa toleransi antarumat beragama masih perlu dikelola dengan serius. Saat ini Pemerintah mengusulkan RUU tentang Perlindungan Umat Beragama. RUU tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan sikap intoleransi antarumat beragama yang masih sering terjadi, dengan paradigma pengaturan yang seyogyanya diarahkan untuk melayani dan melindungi sehingga menghindarkan terjadinya diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Dalam APBN Tahun 2017, DPR dan Pemerintah menyepakati target penerimaan pajak nonmigas yang terdiri dari PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, PBB serta pajak lainnya sebesar Rp1.271,7 triliun. Target penerimaan pajak nonmigas ini lebih rendah dari target penerimaan APBN P Tahun 2016 dan lebih realistis. Namun demikian, usaha untuk mencapai target ini harus terus diupayakan dengan peningkatan basis pajak melalui efektivitas implementasi kebijakan pengampunan pajak dan kebijakan ekstensifikasi pajak yang tentunya perlu diiringi dengan penataan kembali road map reformasi perpajakan. Atas target yang telah disepakati, DPR harus melaksanakan fungsi pengawasan agar target penerimaan dapat dicapai dan mendorong pelaksanaan fungsi legislasi untuk mempercepat pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang sudah menjadi prioritas.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Potret masalah keamanan laut di Indonesia meliputi identifikasi kecenderungan keamanan laut, disparitas pembangunan kelautan, regulasi dan kelembagaan, serta infrastruktur pertahanan dan keamanan. Urgensi pengaturan masalah keamanan laut, sesungguhnya menjadi pijakan awal bagi terselenggaranya kegiatan keamanan laut yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara keamanan laut. Hal ini berpegang pada prinsip terpenting dalam hal keamanan laut yaitu kondisi pertahanan dan keamanan maritim menjadi indikator dari sebuah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, DPR RI perlu segera menyusun dan membahas bersama Pemerintah, aturan mengenai keamanan laut yang sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia mengembangkan maritime security belt nusantara dan didukung dengan mengembangkan kemampuan teknologi pertahanan nasional.

Vol. VIII / No. 20 - Oktober 2016

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Buruknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan maraknya praktik pungli. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli diperlukan selain untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena lembaga pengawasan internal pada masing- masing instansi pemerintah belum menjalankan fungsi dan tugas secara optimal. Penanganan praktik pungli memerlukan koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum, namun hal tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga DPR RI dalam pemberantasan praktik pungli.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord dibentuk atas inisiatif Indonesia dengan tujuan memberikan kontribusi yang nyata dalam menjaga stabilitas keamanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Bagi Indonesia, IORA Concord menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia karena Indonesia masih mengalami kendala dalam mewujudkannya. IORA Concord ini juga bermanfaat bagi Indonesia untuk semakin memperkuat upayanya dalam mengembangkan kerja sama di bidang maritim terutama di kawasan Samudera Hindia.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Program JKN menempatkan FKTP, terutama puskesmas, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Institusi ini dituntut mampu mengatasi 155 jenis penyakit. Untuk itu dibutuhkan fasilitas, sarana/prasarana kesehatan yang memadai serta dokter-dokter yang kompeten. Namun sayang, saat ini belum semua dokter di puskesmas dianggap memiliki kompetensi yang memadai sehingga pemerintah merasa perlu menyelenggarakan program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP). IDI menolak rencana tersebut karena akan menimbulkan kon ik antardokter, memperlama masa studi, dan menambah biaya pendidikan. DPR RI dan Pemerintah perlu mendengar kritik dan masukan para akademisi dan profesional, agar implementasi Program JKN ke depan semakin berkualitas, tanpa menimbulkan konflik internal dokter dan pemborosan biaya pendidikan.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Penggunaan gas bumi telah lama digunakan oleh sektor industri yang beragam jenisnya untuk berbagai kebutuhan.Harga gas di Indonesia tergolong masih mahal. Tingginya harga gas di Indonesia telah membuat pemerintah merencanakan penurunan harga dari US$ 10-14 per MMBTU (Million British Thermal Units) menjadi US$ 6 per MMBTU. Namun untuk menurunkan harga gas tidak mudah mengingat harga produksi gas tiap sumur berbeda, berdasarkan tingkat sebaran lokasi produksi, tingkat konsumsi, dan kelengkapan infrastruktur. Rencana penurunan harga gas ini merupakan isi dari paket kebijakan ekonomi jilid III yang dirilis oleh pemerintah pada Oktober 2015 lalu. Namun hingga saat ini, penurunan harga tersebut masih belum terealisasi. Diharapkan DPR bersama Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap rencana penurunan harga gas untuk industri tersebut sehingga dapat mengatasi rendahnya daya saing hasil industri Indonesia dan dapat meningkatkan iklim usaha industri yang baik.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Perang di media sosial jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017 mulai marak. Perang wacana di media sosial sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Namun dikhawatirkan banyak umpan yang dilontarkan lewat akun anonim membuat masyarakat yang tidak memahami aturan tentang bermedia sosial yang baik dapat terjerat hukum. Karenanya, literasi media sosial bagi masyarakat menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan jelang pilkada serentak 2017. Untuk itu Komisi I DPR RI perlu mendorong Kemenkominfo untuk segera melakukan literasi media sosial kepada masyarakat.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →