Info Singkat

Vol. IX / No. 11 - Juni 2017

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penangkapan oknum auditor BPK karena diduga menerima suap dari pejabat kementerian/lembaga (KL) untuk mengubah opini hasil audit laporan keuangan dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) dan beberapa peristiwa serupa sebelumnya menunjukkan adanya “jual beli” opini WTP dalam audit laporan keuangan di KL tersebut. Kasus ini menimbulkan pertanyaan apakah dengan diperolehnya opini WTP, suatu KL dianggap bebas dari korupsi, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPK, sehingga bisa timbul “jual beli” WTP. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa penilaian WTP oleh BPK terhadap laporan keuangan KL tidak menjamin KL tersebut bebas dari korupsi, karena opini WTP diberikan hanya untuk menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KL sudah baik. Sementara itu, BPK sebenarnya telah melakukan sistem pengawasan internal dan eksternal, namun dengan adanya beberapa peristiwa “jual beli” opini WTP, pengawasan tersebut perlu ditingkatkan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Presiden Donald Trump telah menarik AS dari Kesepakatan Paris. Trump berpandangan Kesepakatan Paris ditujukan untuk memincangkan, merugikan, dan memiskinkan AS. Trump mengklaim komitmen AS terhadap Kesepakatan Paris telah menyebabkan kerugian dan berkurangnya lapangan kerja. Pembedaan perlakuan terhadap negara maju dan negara berkembang tampaknya mempengaruhi sikap Trump. Dengan status sebagai negara berkembang, meskipun merupakan penghasil emisi karbon terbesar dunia, China dan India tidak dituntut komitmen sebagaimana yang ditanggung AS, sehingga Trump berpandangan bahwa Kesepakatan Paris tidak adil dan merugikan kepentingan nasional AS. Meskipun banyak pihak tetap optimis terhadap Kesepakatan Paris tanpa dukungan AS dan banyak negara menyatakan tetap berkomitmen untuk bekerja sama, Indonesia perlu mendorong China dan India untuk mengajak AS kembali berkomitmen terhadap Kesepakatan Paris, mengingat kedua negara ini cukup mempengaruhi keputusan Trump.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Media sosial, selain memiliki dampak baik bagi kehidupan sosial, tetapi jika dimanfaatkan untuk menghancurkan tatanan sosial yang sudah ada akan berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Ujaran kebencian akhir-akhir ini berujung pada tindak intimidasi dan kekerasan, pernyataan pendapat yang dijamin Undang-Undang belum dilakukan dengan bertanggung jawab. Tulisan ini menganalisa bagaimana respon pemerintah terhadap pelaku intimidasi dan kekerasan, dan pentingnya peran masyarakat menjaga ketertiban sosial. Diketahui bahwa dibeberapa negara maju sekalipun peraturan tentang ujaran kebencian telah disahkan dan berlaku, hal ini dilakukan untuk menjaga dampak kejahatan dan kerusakan sosial yang akan ditimbulkan. Tokoh agama dan masyarakat ikut memberikan contoh dan memberikan pengaruh baik terhadap generasi muda (atau sebaliknya) akan kebutuhan sikap dewasa dalam bermedia sosial.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia mendapatkan predikat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) pada bulan Mei 2017, setelah sebelumnya mendapatkan predikat yang sama dari Moody’s Investors Services, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCRA), dan Fitch Ratings. Kondisi tersebut dapat dijadikan stimulus masuknya dana internasional yang selama ini masuk ke negara-negara dengan peringkat tersebut. Masuknya investor ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik dan terkoneksi dapat menekan biaya logistik yang selama ini menjadi faktor tingginya harga produk sehingga dapat meningkatkan angka konsumsi rumah tangga. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan daya saing negara. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan dapat memberikan masukan dalam mendorong kinerja investasi yang mendukung program percepatan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Sejak Pilgub DKI 2017, eskalasi persekusi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur Incumbent Ahok berperan dalam meningkatkan aksi persekusi (the Ahok Effect). Hal-hal yang dianggap menghina agama tertentu atau ulama adalah hal yang menjadi alasan utamanya. Kasus persekusi sejak awal tahun 2017 terjadi secara luas dan merata di seluruh Indonesia. Ini merupakan fenomena yang sudah mengkhawatirkan karena mengancam demokrasi, terutama karena mengabaikan prinsip kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), dan karena persekusi dilakukan dengan menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman (main hakim sendiri) tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Pemerintah beserta seluruh jajaran aparat hukum harus tegas dalam menyikapi persekusi. Masyarakat juga harus menghormati proses hukum yang ada, seperti melakukan somasi, mediasi damai, atau melaporkan ke kepolisian. Kasus persekusi tidak bisa dianggap enteng (remeh). Hanya dengan menegakkan supremacy of the law, demokrasi di Indonesia dapat diselamatkan.

Vol. IX / No. 10 - Mei 2017

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Pemerintah berencana melakukan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena ormas ini dipandang tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI juga terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara pihak ormas HTI telah membantah seluruh tuduhan tersebut dan menganggap tindakan pemerintah tidak sesuai prosedur yang semestinya. Artikel ini membahas kontroversi di balik rencana pembubaran ormas HTI tersebut. Upaya pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas ini tentunya harus dilaksanakan sesuai tahapan dan proses yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Upaya persuasif perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum penjatuhan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa surat peringatan dan penghentian kegiatan sementara perlu dilakukan sebelum pada akhirnya pemerintah membubarkan ormas tersebut setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Emanuelle Macron terpilih sebagai Presiden Perancis untuk periode 2017-2022. Tugas berat yang harus segera dihadapi Macron adalah memperbaiki perekonomian Perancis dan mengatasi masalah pengangguran. Hal ini harus dilakukan agar Perancis dapat berperan lebih besar untuk mereformasi Uni Eropa. Perhatian pada masalah ekonomi dalam negeri dan Uni Eropa diharapkan tidak mengurangi perhatiannya pada hubungan bilateral dengan Indonesia. Indonesia perlu mencermati perubahan kebijakan Perancis di masa pemerintahan Macron, karena hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara selama ini masih dapat ditingkatkan untuk kepentingan nasional.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Multikulturalisme memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bisa mengukuhkan persatuan, sementara dampak negatifnya bisa menyebabkan perpecahan. Salah satu masalah yang ada di masyarakat terkait dengan multikulturalisme adalah konflik yang disebabkan oleh etnosentrisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan semangat multikulturalisme, yaitu bagaimana kelompok-kelompok etnik semestinya memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal, seperti: demokrasi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Salah satu usaha untuk menjaga keharmonisan multikulturalisme adalah melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keserasian antara berbagai suku bangsa. Pembinaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat umum maupun melalui pendidikan di sekolah, khususnya kepada generasi pemimpin bangsa.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Indonesia menghadiri KTT One Belt One Road (OBOR) pada tanggal 14-15 Mei 2017 di China. Selain sejalan dengan pembangunan poros maritim, dukungan lebih dari 60 negara yang mewakili 60% populasi dunia dan sekitar sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) dunia menjadikan pertemuan KTT ini strategis bagi Indonesia. Untuk itu, Indonesia memanfaatkan peluang kebangkitan jalan sutra modern dengan mempertimbangkan prospek jalur ini bagi Indonesia dilihat dari sektor perdagangan dan sektor investasi. Pembangunan infrastruktur melalui investasi ke Indonesia hanya akan memberikan peluang besar bagi negara lain apabila Pemerintah Indonesia tidak segera melakukan pembenahan terstruktur terhadap peningkatan daya saing produk unggulan dan potensial untuk menggenjot ekspor Indonesia. DPR RI dapat melakukan fungsi pengawasan yang diarahkan pada kebijakan pemerintah dalam peningkatan perdagangan ekspor terutama pembatasan kuota impor komoditas pangan serta peningkatan investasi melalui realisasi kerja sama Government to Government (G to G) dan Government to Business (G to B).

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Situasi sosial politik di Indonesia saat ini sedang rentan akibat menguatnya politik Identitas dalam masyarakat. Politik identitas telah menyebabkan meningkatnya aksi intoleransi dalam masyarakat. Terutama saat berlangsungnya pemilu maupun pilkada di Indonesia. Kebinekaan dan keberagaman ras, suku, adat, dan agama yang sejak dulu menjadi identitas bangsa Indonesia menjadi terancam akibat politik identitas dan aksi intoleransi. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia membutuhkan rekonsiliasi agar konflik yang ditimbulkan oleh politik identitas tidak semakin besar dan memicu disintegrasi bangsa. Dalam hal ini peran setiap pihak sangat diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi. Penting bagi setiap elemen bangsa untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi bertujuan untuk mencegah kecenderungan dalam menggunakan identitas keagamaan, identitas rasial, atau kesukuan yang semakin berkembang secara masif dan menimbulkan perpecahan bangsa.

Vol. IX / No. 6 - Maret 2017

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Hakim konstitusi dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden. Saat ini terjadi kekosongan jabatan hakim konstitusi yang berasal dari Presiden, sehingga yang berwenang untuk mengajukan calon hakim konstitusi adalah Presiden. Untuk itu dilakukan proses seleksi pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Namun, seleksi ini menimbulkan anomali dari sisi norma dan praktik sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan mekanisme seleksi hakim konstitusi, perubahan UU MK terkait dengan pengangkatan hakim konstitusi, atau penerbitan perppu oleh Presiden. Untuk itu, DPR dapat berperan melalui fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Indonesia dan Korea Selatan telah berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral dengan membangun kemitraan strategis sejak 2006. Kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi menjadi salah satu pilar penting kemitraan tersebut. Kedua negara secara konsisten berupaya untuk melakukan penguatan kerja sama di bidang tersebut. Indonesia-Korea Business Summit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu dapat menjadi bagian penting dalam penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara kedua negara. Dihadiri oleh ratusan konglomerat Korea Selatan, forum ini akan mendorong percepatan peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia dan membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas. Lebih dari itu, forum ini juga dapat memberi dampak luas karena mencerminkan terbangunnya sikap saling percaya antara dua negara dan dapat menjadi contoh bagi negara lainnya untuk membuka peluang penguatan kerja sama yang serupa.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Maraknya kasus pedofil online menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Meskipun telah banyak peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Apalagi peraturan hanya dapat mengkondisikan ruang bagi tumbuh kembang anak yang positif, namun tidak dapat mengontrol interaksi personal yang terjadi di dunia maya. Oleh karena itu, sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat menjadi penting agar selalu waspada terhadap pedofil online. Orang tua perlu membekali diri dengan informasi untuk menjaga anak agar tidak terjebak menjadi korban kejahatan pedofil online. DPR RI juga harus senantiasa mengawasi pemerintah dalam implementasi peraturan terkait perlindungan anak.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Keberadaan taksi berbasis online sempat memunculkan sejumlah unjuk rasa para pengemudi taksi dan angkutan umum di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Malang, Tangerang, dan Solo. Para pendemo yang sebagian besar merupakan pengemudi taksi dan angkutan umum menuntut agar taksi berbasis online segera ditutup, karena mereka mengalami penurunan penghasilan. Untuk menghindari konflik persaingan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan revisi Permenhub No. 32 Tahun 2016, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi keberadaan angkutan berbasis online di Indonesia. Namun dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat merasa kehilangan akses mobilitas murah yang dapat diandalkan. Terkait kebijakan ini, melalui fungsi legislasi, DPR dapat membuat Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar transportasi berbasis online mempunyai payung hukum yang jelas, selain itu DPR dapat memberikan masukan untuk membahas serta mengevaluasi kebijakan agar pihak taksi berbasis online maupun konvensional tidak ada yang dirugikan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pilkada di Papua dinilai sebagai pilkada paling bermasalah. Pada tahun 2017, dari 11 (sebelas) daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua yang menyelenggarakan pilkada, 8 (delapan) di antaranya mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu, pilkada juga telah menimbulkan gangguan keamanan di Papua karena adanya konflik antarmasyarakat. Masalah pilkada Papua juga telah mengakibatkan hubungan antara Gubernur Papua dan Kapolda Papua menjadi kurang harmonis. Apabila tidak segera diatasi, persoalan pilkada akan menambah runyam situasi keamanan di Papua. Pemerintah Pusat saat ini telah mengambil tindakan dengan membentuk tim. Namun, tindakan tersebut tidak cukup. Tulisan ini merekomendasikan agar dilakukan perubahan pengaturan mengenai tata kelola penyelenggaraan pilkada di Papua yang menggunakan sistem noken dengan memperhatikan berbagai situasi dan kondisi di Papua. Masalah minimnya anggaran dalam penyelenggaraan pilkada juga harus diselesaikan. Perlu penyusunan kebijakan asimetris dalam penyelenggaraan pilkada di Papua.

Vol. IX / No. 5 - Maret 2017

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Keharusan mengubah status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengundang penolakan dan ancaman arbitrase dari PT. Freeport Indonesia. Namun, dalam hal ini Pemerintah Indonesia memiliki posisi hukum yang kuat, baik dalam perundingan maupun terhadap ancaman arbitrase karena pemerintah berperan sebagai regulator dalam mengeluarkan regulasi tersebut, artinya kontrak karya harus tunduk pada undang-undang berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Selain itu, PT. Freeport Indonesia telah melakukan wanprestasi terhadap beberapa ketentuan kontrak karya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus konsisten memegang amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Minerba, dan peraturan pelaksanaannya. DPR RI memiliki peran penting melalui pelaksanaan fungsi pengawasan untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan negara.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Kunjungan Kepala Negara Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud ke Indonesia diharapkan memberikan dampak positif bagi hubungan kedua negara. Ada 3 aspek penting yang berdampak bagi hubungan kedua negara yaitu, ekonomi, politik, dan budaya. Secara ekonomi, Indonesia memerlukan modal investasi, sementara Arab Saudi memerlukan pasar untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dilihat dari sisi keamanan, negara Arab Saudi memerlukan mitra kerja sama yang aman dan stabil serta demokratis seperti Indonesia agar investasinya tidak bermasalah. Sementara secara budaya dan keagamaan kedua negara memiliki banyak kesamaan, sehingga sangat memudahkan dalam membangun hubungan bilateral. Ketika ideologi protektif semakin mengemuka di dunia, kunjungan Raja Salman ke Indonesia dan negara Asia lainnya, akan memberikan peluang bagi kedua negara untuk mewujudkan kerja sama ekonomi dan politik yang lebih erat.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Wacana standardisasi kurikulum pesantren salaf (tradisional) yang dilontarkan oleh Kementerian Agama RI mendapat respons dari pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren. Standardisasi tersebut dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pesantren yang berkualitas dan bertanggung jawab. Standardisasi bukan merupakan deradikalisasi, namun mainstreaming moderasi Islam di kalangan pesantren salaf. Sebagian besar pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren menilai standardisasi boleh dilakukan dengan syarat tidak menghilangkan ciri khas, otonomi, dan otoritas pesantren salaf. Standardisasi yang dilakukan tanpa memperhatikan entitas-entitas itu akan menghilangkan ciri khas pesantren salaf itu sendiri. Standardisasi juga perlu memperhatikan pembinaan, sarana dan prasana, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pengajar pesantren salaf. Tetapi ada juga pemerhati yang menolak standardisasi dengan alasan pesantren salaf lebih mengetahui kurikulum yang mereka butuhkan. Standardisasi kurikulum justru akan membelenggu kiai, ustaz, dan santri. Selain itu, kurikulum sebagian besar pesantren salaf telah diakui setara dengan jenjang pendidkan lainnya seperti madrasah atau sekolah.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
KTT IORA (Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia) yang diselenggarakan tanggal 5-7 Maret 2017 di Jakarta telah menghasilkan Jakarta Concord yang berisi tata nilai dan acuan gerak untuk mengelola kawasan Samudra Hindia sebagai wilayah yang stabil, damai, dan aman. Kondisi tersebut sangat penting untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bagi Indonesia, IORA memberikan peluang dan tantangan dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Peningkatan kerja sama perdagangan, industri, dan pariwisata serta terbukanya investasi merupakan peluang dan tantangan yang harus disambut Indonesia. Oleh karena itu, DPR melalui fungsi pengawasannya perlu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam KTT tersebut.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Permasalahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di lapangan tidak hanya berdampak pada sisi administrasi negara, tetapi juga berdampak secara politik. Fakta bahwa jutaan warga negara Indonesia (WNI) belum memiliki KTP-el memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas Pemerintah dalam menjalankan proyek KTP-el, apalagi pelaksanaannya tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dampak politik yang muncul adalah pertama, menurunnya kredibilitas Pemerintah di mata masyarakat dalam pengadaan KTP-el, dan kedua, dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, banyaknya WNI yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki KTP-el menjadi masalah demokrasi yang serius. Dalam kondisi ini, DPR RI harus mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan KTP-el yang ada secara profesional, serta mengajak masyarakat dan media untuk ikut berperan-serta mengawasi proses perekaman KTP-el di seluruh daerah.

Vol. IX / No. 4 - Februari 2017

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian gugatan pemerintah yang menggunakan prinsip strict liability terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT Waringin Agro Jaya memperkuat penegakan hukum lingkungan. Selama ini, penyidik kesulitan mengungkap kasus kebakaran hutan dan lahan karena terkendala barang bukti dan pelaku. Namun dengan strict liability, penyidik dapat menggugat tergugat (pemilik konsesi) untuk bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area konsesinya tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan tergugat sehingga mempermudah penyidik membawa kasus kebakaran hutan dan lahan ke pengadilan. Penyidik cukup membuktikan kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di area konsesi tergugat dan telah menimbulkan kerugian. Namun agar putusan pengadilan dapat dieksekusi dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus segera membuat pedoman mekanisme dan tahapan untuk mengeksekusi putusan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sejumlah pernyataan Trump pada masa kampanye telah memicu kekhawatiran Jepang atas masa depan kerja sama pertahanan kedua negara. Ada kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump akan menarik pasukan dari pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Jepang. Melihat sikap pemerintahan Trump setelah resmi menjabat, dan memperhitungkan kepentingan nasional AS di kawasan, maka sangat kecil kemungkinan hal itu akan benar-benar dilakukan oleh pemerintahan Trump. Namun, tampaknya tuntutan AS terhadap Jepang untuk pembagian beban yang lebih besar dalam kerangka kerja sama pertahanan mereka akan tetap ada. Tuntutan ini dapat saja berujung pada dorongan peningkatan peran militer Jepang yang lebih luas, yang berarti akan melahirkan kekuatan militer Jepang yang lebih besar dan mampu mengubah perimbangan kekuatan di kawasan. Indonesia harus mencermati perkembangan ini dan mempersiapkan diri untuk merespons segala kemungkinan yang dapat terjadi.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Indonesia menargetkan bebas sampah pada tahun 2020, hal ini tidak diartikan sebagai kondisi tanpa sampah sama sekali, namun lebih pada semangat untuk mengurangi timbulan dan mengolah sampah, mengubah cara pandang akan sampah sebagai barang ekonomis yang masih dapat dimanfaatkan, dan mengurangi efek negatif sampah. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun banyak tantangan dalam pengelolaan sampah seperti jenis sampah organik dan plastik yang mendominasi yang belum dikelola dengan baik, cakupan layanan yang masih rendah, dan keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir. Peluang untuk mengatasi hal tersebut sudah mulai tampak, antara lain dengan program Reduce Reuse Recycle, uji coba kantong plastik berbayar, dan partisipasi masyarakat dalam bank sampah. Penguatan institusi pengelola sampah di tingkat kabupaten kota dan kerja sama antarpemerintah daerah dalam Tempat Pemrosesan Akhir regional merupakan salah satu alternatif dalam upaya mencapai target tersebut.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai saat ini masih mengalami berbagai permasalahan, di mana banyak pelaku UMKM yang masih banyak kesulitan dalam mengakses KUR dan sebaran penyaluran KUR tidak merata di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2018, Pemerintah akan melakukan perubahan dengan menerbitkan Kartu “Pintar” KUR. Namun, sebelum program tersebut dilaksanakan perlu dipertimbangkan agar biaya percetakan kartu tidak membebani nasabah maupun pelaku perbankan, memberikan informasi yang lebih luas tentang data nasabah dan profil usaha, kemudahan dalam mengakses kredit, serta adanya fleksibilitas angsuran khusus KUR sektor pertanian. Sebagai pelengkap KUR, Pemerintah juga akan meluncurkan kredit supermikro. Agar program ini berhasil, perlu juga dipertimbangkan untuk mengkombinasikan skema kredit supermikro dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal sekaligus mendukung program Strategis Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari merupakan bukti kegigihan perjuangan pers melawan penjajahan Belanda. Berbeda dengan pers pada masa perjuangan yang harus menghadapi penjajah, pers saat ini justru harus berjuang untuk mewujudkan akuntabilitas mereka kepada publik. Tulisan ini menganalisis akuntabilitas pers kepada publik. Akuntabilitas pers kepada publik mutlak untuk diwujudkan karena pers merupakan pilar ke-4 demokrasi. Salah satu kerangka terpenting untuk mengukur akuntabilitas pers kepada publik adalah dengan cara melihat objektivitas pers. Semakin objektif pers dalam pemberitaan, maka pers tersebut semakin akuntabel. Akan tetapi sejumlah fakta membuktikan masih terjadinya praktik jurnalisme hoax dan keberpihakan pers masih menjadi ancaman utama bagi objektivitas pers. Ancaman bagi objektivitas pers menunjukkan bahwa akuntabilitas pers kepada publik masih menjadi satu pekerjaan rumah bagi pers untuk dituntaskan. Karena itu, sudah selayaknya pers menyadari pentingnya mewujudkan akuntabilitas pers kepada publik.

Vol. IX / No. 3 - Februari 2017

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tertangkapnya PA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menambah jumlah Hakim dan Hakim Konstitusi yang terlibat kasus tindak pidana korupsi di lembaga yudikatif. Kembali munculnya kasus korupsi di lembaga yudikatif menimbulkan pertanyaan bagaimana penegakan hukumnya selama ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus korupsi seperti peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya harus dibentuk dan dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum tidak dapat berjalan apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut tidak saling mendukung satu sama lain. Demikian pula penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang terjadi di lembaga yudikatif. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang mempunyai peran dalam memperbaiki pengaturan sistem rekrutmen hakim di lembaga yudikatif. Rekrutmen yang lebih terbuka dan selektif melalui pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Jabatan Hakim dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan hakim yang jujur dan amanah.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Pada awal masa pemerintahannya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan keimigrasian baru untuk melindungi keamanan nasional AS dari serangan teroris. Kebijakan ini dinilai diskriminatif karena hanya melarang warga negara dari tujuh negara mayoritas muslim, yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya untuk masuk ke AS. Kebijakan Trump ini dianggap memberikan stigma bahwa seluruh warga negara ke tujuh negara tersebut adalah teroris. Dalam kebijakan imigrasi baru tersebut Trump juga menunda penerimaan pengungsi selama 120 hari. Kebijakan Trump tersebut menimbulkan reaksi penolakan, baik di dalam negeri maupun luar negeri AS. Selain dianggap bertentangan dengan konstitusi AS dan HAM, kebijakan tersebut juga merugikan kerja sama internasional melawan terorisme. Meskipun Indonesia tidak terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia tetap perlu melakukan langkah antisipasi.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Meluasnya perilaku korupsi di Indonesia menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebabnya. Dengan menggunakan studi literatur, ditemukan bahwa peluang terjadinya korupsi di Indonesia sangat besar. Korupsi dilakukan secara kolektif, penegakkan hukum juga terlihat masih lemah. Mengacu pada teori motivasi, motif kekuasaan dan motif afiliasi adalah dua motif yang terlihat berperan terhadap munculnya perilaku korupsi. Untuk itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial seperti nilai empatik, tanggung jawab sosial, dan sebagainya perlu dikembangkan. Pendidikan karakter tidak hanya berupa pengenalan nilai-nilai, tetapi juga penghayatan dan pengamalan nilai-nilai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi misalnya dapat dilakukan melalui penerapan Warung Kejujuran di sekolah-sekolah, sehingga siswa dapat secara langsung mempraktikkan perilaku yang jujur.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Pemerintah telah mengizinkan impor gas bagi sebagian industri. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin pasokan gas bagi industri di Indonesia dan meningkatkan daya saing produknya secara global. Kebijakan impor gas dibuka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri saja namun juga diberikan kepada PT. PLN. Persyaratan utama dalam mengimpor yaitu harga gas tersebut harus lebih murah dan memberikan keuntungan maksimal kepada negara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka Pemerintah diharapkan dapat mengatur mekanisme harga impor gas dan tidak menyerahkannya kepada mekanisme pasar yang dapat mengancam eksistensi industri hulu di dalam negeri. Izin impor gas diberikan Pemerintah kepada industri-industri yang memerlukannya tanpa perantara. Dengan demikian impor gas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, bukan karena tidak ada stok atau harga yang mahal namun merupakan usaha menjamin suplai gas untuk industri.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat antara lain masih adanya pungutan liar, lambatnya pelayanan dan tidak adanya kepastian waktu penyelesaian, besarnya biaya pelayanan, persyaratan yang tidak transparan, kurang responsifnya petugas, dan prosedur yang berbelit-belit. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mengungkapkan kepatuhan standar pelayanan publik pada institusi pemerintahan masih belum maksimal. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan ORI, DPR diharapkan dapat mendukung kinerja ORI dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

Vol. IX / No. 2 - Januari 2017

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan disertai dengan pembunuhan sampai saat ini masih kerap terjadi. Pemerintah sendiri telah mengupayakan berbagai cara guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasaan seksual. Keberadaan undang-undang yang ada, telah cukup memadai untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi anak-anak dari kekerasan seksual, antara lain dengan memuat ancaman yang berat bagi pelaku. Namun demikian ancaman pidana yang diperberat tidak akan cukup menekan angka kasus kekerasan seksual karena tanpa penegakan hukum terhadap aturan-aturan yang ada maka ancaman pidana itu sendiri tidak akan efektif. Penegakan hukum dipengaruhi tidak hanya oleh UU itu sendiri, melainkan juga dari faktor aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana, dan masyarakat yang mendukung dalam pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini ingin menganalisa mengenai peningkatan kerja sama bilateral Indonesia- Jepang. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Selain di sektor ekonomi, perdagangan dan investasi, Indonesia juga membutuhkan Jepang dalam kerja sama infrastruktur. Sementara Jepang membutuhkan Indonesia dalam peningkatan kerja sama pertahanan-keamanan. Sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di ASEAN, Jepang membutuhkan Indonesia untuk mengajak China berdialog dan patuh pada Konvensi Hukum Laut PBB terkait situasi Laut China Selatan. Selain itu, Jepang juga membutuhkan Indonesia untuk mengajak Korea Utara agar mau menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Jadi, kerja sama bilateral kedua negara dilandaskan pada asas saling membutuhkan. Kendati demikian, Indonesia harus dapat meningkatkan level kerja sama bilateral kedua negara ini agar dapat lebih menguntungkan bagi Indonesia di kemudian hari.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Tulisan ini ingin menganalisa mengenai peningkatan kerja sama bilateral Indonesia- Jepang. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Selain di sektor ekonomi, perdagangan dan investasi, Indonesia juga membutuhkan Jepang dalam kerja sama infrastruktur. Sementara Jepang membutuhkan Indonesia dalam peningkatan kerja sama pertahanan-keamanan. Sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di ASEAN, Jepang membutuhkan Indonesia untuk mengajak China berdialog dan patuh pada Konvensi Hukum Laut PBB terkait situasi Laut China Selatan. Selain itu, Jepang juga membutuhkan Indonesia untuk mengajak Korea Utara agar mau menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Jadi, kerja sama bilateral kedua negara dilandaskan pada asas saling membutuhkan. Kendati demikian, Indonesia harus dapat meningkatkan level kerja sama bilateral kedua negara ini agar dapat lebih menguntungkan bagi Indonesia di kemudian hari.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pengelolaan tambang dan mineral hingga saat ini masih belum optimal. Beberapa komoditi tambang diekspor tanpa pengolahan dan peningkatan nilai tambah maksimal. Pada tanggal 11 Januari 2017, Pemerintah kembali mengeluarkan aturan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah. Dalam jangka panjang, dikeluarkannya aturan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara, kinerja ekspor dan menjamin perusahaan tambang dan mineral segera membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Namun perlu diperhatikan dalam jangka pendek, relaksasi ekspor ini menyebabkan harga mineral jatuh, selain itu industri smelter yang telah dibangun dapat terancam ditutup. DPR RI harus mengawal implementasi aturan ini agar ke depan smelter dapat terbangun dan DPR RI harus segera merevisi UU Minerba agar terdapat kepastian dalam pengelolaan tambang di kemudian hari.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Abstrak Debat publik yang difasilitasi oleh KPUD DKI Jakarta merupakan salah satu bagian dari kampanye pilkada. Debat publik bertujuan agar pasangan calon dapat menyampaikan pesan kampanyenya secara efektif kepada masyarakat. Debat publik juga bertujuan untuk menginspirasi pemilih, serta mampu meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi masyarakat yang belum mantap dengan pilihan pasangan calonnya (undecided voters/swing voters). Pada masyarakat Jakarta, swing voters yang merupakan pemilih rasional cenderung akan dipengaruhi oleh visi, misi, maupun program kerja yang ditawarkan calon. Mereka lebih menyukai pemaparan program kerja yang memberi solusi, realistis dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, debat publik menjadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada.

Vol. IX / No. 1 - Januari 2017

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemerintah membantah pemberitaan media mengenai serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia dalam jumlah jutaan orang, namun melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah mengakui ditemukannya penyalahgunaan izin oleh TKA. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan pengawasan yang belum optimal terhadap penggunaan TKA di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana pemberian izin dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap TKA. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan TKA telah memberikan acuan yang jelas mengenai perizinan dan pengawasan, namun dalam tataran implementasi belum sepenuhnya dapat dilakukan. Pelaksanaan pengawasan yang terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran serta kebijakan bebas visa kunjungan yang disalahgunakan oleh TKA menjadi beberapa penyebab terjadinya pelanggaran oleh TKA. Menghadapi era globalisasi ketenagakerjaan, Pemerintah perlu mempersiapkan TKI yang kompeten dan profesional di bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengoptimalkan sistem pengawasan penggunaan TKA.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Kasus pelecehan terhadap Pancasila dan TNI telah berimplikasi pada dihentikannya secara sepihak kerja sama militer Indonesia-Australia. Sikap ini memperoleh tanggapan luas pro dan kontra di tanah air, selain perbedaaan pendapat di pemerintahan dan parlemen. Selain respons yang keras di kalangan yang melihat hal ini sebagai pelecehan, muncul tanggapan yang mengingatkan untuk bersikap hati-hati. Perkembangan lingkungan strategis dan tantangan serta ancaman di kawasan dan tingkat global mengingatkan TNI dan Indonesia agar mengambil keputusan yang tepat dalam mengevaluasi hubungan bilateralnya dengan Australia.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Globalisasi meningkatkan kerja sama ekonomi global, regional, dan bilateral antarnegara. Dunia semakin tanpa batas dan masyarakatnya membentuk komunitas global. Integrasi ekonomi global seperti ini, secara otomatis mendorong mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA) semakin terbuka. TKA dari negara lain masuk ke Indonesia dalam jumlah besar, terutama dari negara anggota Association of Southeast Asian Nations/ASEAN dan ASEAN Plus Three (China, Korea Selatan dan Jepang). Masuknya TKA ini menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan, termasuk terjadinya perdagangan orang. Perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban. Perdagangan perempuan merupakan isu global yang menjadi ancaman nyata. Pemerintah perlu melakukan pencegahan dan penanganan terhadap ancaman perdagangan perempuan melalui kerja sama dengan negara-negara lain.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Perekonomian pada tahun 2017 diprediksi masih menghadapi kendala eksternal maupun internal yang mempengaruhi perekonomian nasional. Permasalahan eksternal akibat masih berlangsungnya perlemahan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan perekonomian Republik Rakyat China (RRC), rendahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia serta kebijakan baru Amerika Serikat di bawah presiden Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2017 yang cenderung memproteksi perekonomiannya. Masalah internal diakibatkan oleh rendahnya realisasi penerimaan perpajakan, dampak inflasi energi dan pangan, serta ketimpangan dan pemerataan pembangunan yang belum efektif. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI harus melakukan kebijakan yang konkret untuk mengatasi kendala tersebut agar target pertumbuhan ekonomi 2017 dapat tercapai.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Berita bohong (hoax) di media sosial tumbuh subur pada kondisi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam melakukan interaksi komunikasi melalui media sosial. Berita bohong memang diproduksi tidak dengan memperhatikan kaidah penulisan berita yang menjadi panduan dalam penulisan berita pada pelaksanaan tugas jurnalistik media. Berita bohong melalui media sosial tidak boleh dibiarkan, karena kemampuan media sosial yang dimanfaatkan untuk menyajikan berita yang tidak dilandasi fakta peristiwa cenderung menimbulkan ketidakpastian informasi, mampu menciptakan opini publik yang tidak berlandaskan fakta berita, dan menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Produksi berita perlu diberikan landasan regulasi terkini yang disesuaikan dengan fenomena penyajian berita yang terjadi di masyarakat. Penggunaan media sosial perlu diberikan landasan terbaru, agar dapat mengakomodasi praktek produksi berita yang berdalih kegiatan jurnalsitik dalam media sosial.

Vol. IX / No. 9 - Mei 2017

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2019 yang akan datang. Penyempurnaan dan penyatuan substansi dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) menjadi salah satu upaya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu secara serentak tahun 2019. Oleh karena itu beberapa pasal krusial yang menimbulkan perdebatan dalam proses pembahasan RUU Pemilu sebaiknya segera diselesaikan. Selain itu, pengesahan RUU Pemilu diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan dan menyusun peraturan KPU guna menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pada KTT ASEAN ke-30, ASEAN telah menetapkan target waktu penyelesaian Kerangka Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan (Code of Conduct in the South China Sea). Penetapan target penyelesaian pada pertengahan tahun 2017 ini merupakan suatu kemajuan yang dicapai ASEAN karena dengan adanya Code of Conduct ini diharapkan nantinya dapat meredakan ketegangan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan. Meskipun demikian, perkembangan isu Laut China Selatan ini belum mencapai kemajuan yang signifikan karena sikap ASEAN yang tidak tegas terhadap China, dan hal ini patut disayangkan. Ketidaktegasan ASEAN ini dipengaruhi oleh sikap Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menghindari konfrontasi dengan China. Untuk menjaga agar situasi di Laut China Selatan tetap kondusif, Indonesia perlu mendorong negara-negara ASEAN agar segera menyelesaikan draf Code of Conduct sesuai target yang ditetapkan.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Masalah pengalihan kepesertaan jaminan sosial PNS kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) kembali aktual, karena PT. Taspen enggan melakukan pengalihan kepersertaan tersebut kepada BPJS TK. Permasalahan meruncing ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang memberi kewenangan PT. Taspen untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Tulisan ini mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Masalah jaminan sosial bagi PNS sangat krusial. Tindakan Pemerintah menerbitkan PP No. 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk menganulir PP tersebut, agar pada masa mendatang tidak terjadi lagi diskriminasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PNS.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Sampai tahun 2016, pertumbuhan industri manufaktur terus mengalami perlambatan. Namun, awal tahun 2017 industri manufaktur mengindikasikan terjadinya pertumbuhan. Hal ini didasarkan pada indeks PMI Indonesia yang terus meningkat, kecuali Februari 2017. Meningkatnya aktivitas industri manufaktur disebabkan oleh 2 faktor, yaitu meningkatnya daya beli masyarakat dan permintaan ekspor. Tren positif dari industri manufaktur tersebut harus terus dijaga, mengingat ada beberapa faktor penghambat yang masih dialami oleh industri manufaktur yang dapat mengganggu tren positif tersebut. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain ancaman inflasi dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah, masih tingginya biaya logistik, dan tumpang tindihnya regulasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah keketidakpastian global dan turunnya aktivitas manufaktur China. Dukungan DPR RI melalui fungsi pengawasan harus memastikan 23 Peraturan Menteri tidak bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang terkait. Hal ini perlu dilakukan agar tren positif pertumbuhan industri manufaktur tetap terjaga.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Rapat Paripurna DPR (27/04) baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi undang-undang (UU). UU tersebut diharapkan mampu menjadi landasan guna memajukan kebudayaan Indonesia. Karena itu dalam tulisan ini, terkait pembahasan tentang strategi pemajuan kebudayaan yang sebaiknya dilakukan Indonesia, penulis menawarkan pendekatan komunikasi yang mendasarkan pada pemikiran Marshal Mc. Luhan tentang technological determinism (determinisme teknologi) dengan mengambil Korean Wave sebagai studi kasus. Berdasarkan telaah terhadap Korean Wave disimpulkan, strategi pemajuan kebudayaan di era new media adalah dengan cara memahami dan menguasai praktek digital culture dan the power of identity dalam masyarakat jaringan yang merupakan kunci dari mendunianya Korean Wave

Vol. IX / No. 8 - April 2017

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pemerintah telah melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara termasuk 19 negara Timur Tengah, dengan alasan perlindungan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena sampai saat ini masih terdapat banyak pelanggaran akibat lemahnya aturan moratorium dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh sebab itu aturan moratorium perlu diperkuat sebagaimana diatur dalam draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diajukan DPR. Dalam RUU diatur secara tegas bahwa moratorium merupakan kewenangan presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Selain itu RUU juga mempertahankan fungsi BNP2TKI dalam memberikan saran dan pertimbangan terkait moratorium. Hanya saja ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tentang moratorium perlu diatur dan dipertegas.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Konflik Suriah terus mengalami eskalasi dan memasuki fase baru menuju perang besar pasca-serangan senjata kimia Pemerintah Assad dan serangan ‘penghukuman’ AS ke pangkalan udara militer Suriah. Ancaman Rusia dan Iran yang akan membalas secara serius serangan militer AS ke Suriah menimbulkan kekhawatiran dunia akan berakhirnya solusi politik melalui perundingan damai di Jenewa, Swiss, dan dimulainya perang besar berskala global. Sebab, aksi militer saling berbalas bisa terjadi di mana saja, sehingga konflik melebar. Perubahan sikap Presiden Trump dan implikasi serangan rudal AS dikaji dalam tulisan ini dengan mengungkap pemikiran Clausewitz tentang perang. Tulisan ini juga melihat kesulitan Indonesia dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis terkait kepentingan nasional.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Kebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun ini adalah kendala pada jaringan, listrik, dan aplikasi UN. Sedangkan permasalahan nonteknis meliputi kesulitan biaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan UNBK serta minimnya pengamanan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi hasil belajar siswa. DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pemerintah melakukan kebijakan intervensi harga dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada tahun ini. Adapun kebijakan yang diberlakukan adalah penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging beku. Kebijakan ini juga terbatas, yaitu hanya diberlakukan di pasar ritel modern. Tentunya kebijakan ini juga akan berdampak positif dan negatif baik bagi produsen, konsumen, maupun penjual. Kebijakan penetapan HET membawa dampak positif bagi konsumen yaitu masyarakat bisa memperoleh harga yang lebih terjangkau dan yang paling utama adalah mengurangi risiko kenaikan inflasi. Pemerintah harus meminimalisir dampak negatif yang sebagian besar akan dihadapi produsen dan penjual yaitu dengan memasukkan biaya produksi dan biaya distribusi dalam perhitungan HET, mengantisipasi kekurangan supply barang di pasar, menindak tegas pelaku pasar gelap, serta diupayakan memberikan subsidi pada penjual untuk mengurangi kerugian. Di samping itu, penerapan HET juga harus diberlakukan di pasar tradisional agar tidak terjadi distorsi harga. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan perlu dilakukan agar penerapan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penguatan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan yaitu dengan memastikan hadirnya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di semua daerah, serta penguatan kelembagaan komisi informasi baik di pusat maupun di daerah. PPID wajib dihadirkan di semua level pemerintahan dan reposisi PPID harus diarahkan pada dimasukannya pekerjaan melayani permohonan informasi ke dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Penguatan Komisi Informasi perlu dilakukan dengan merubah sifat hubungan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di provinsi yang bersifat hirarkis. Tugas Komisi Informasi juga perlu diarahkan untuk memberikan kesadaran akan arti penting keterbukaan informasi publik pada semua komponen masyarakat. DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU KIP agar dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penguatan keterbukaan informasi publik.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →