Info Singkat

Vol. XII / No. 11 - Juni 2020

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.


Abstrak:
Ditangkapnya Nurhadi (N), tersangka penerima suap terkait pengurusan sejumlah perkara di MA diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk mengusut dugaan adanya mafia peradilan. Perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Tulisan ini mengkaji bagaimana pengawasan terhadap pelaksana sistem peradilan pidana dalam pemberantasan mafia peradilan (korupsi). Pelaksana sistem peradilan pidana dalam pemberantasan korupsi meliputi: Pembentuk Undang-Undang; kepolisian; kejaksaan; KPK, pengadilan; lembaga pemasyarakatan; dan advokat. Aspek moral dari pelaksana sistem peradilan pidana sangat berpengaruh terhadap terjadinya mafia peradilan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menegakkan fungsi hukum dengan menegakkan etika moral aparat penegak hukumnya. Selain itu, keberadaan pengawas profesi penegak hukum seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pemberantasan mafia peradilan melalui revisi UU di bidang kekuasaan kehakiman. Peran DPR dan Pemerintah dalam revisi UU tersebut akan sangat menentukan arah kebijakan pemberantasan mafia peradilan melalui pengawasan terhadap pelaksana sistem peradilan pidana.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di hadapan Pertemuan DK PBB mengingatkan kewajiban moral DK PBB untuk melindungi warga sipil di wilayah konflik di masa pandemi. Retno menekankan pentingnya pemberlakuan jeda kemanusiaan. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons konflik bersenjata yang masih berlangsung di tengah pandemi, dan sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap seruan Sekjen PBB untuk memberlakukan gencatan senjata secara global di masa pandemi. Tulisan ini menggambarkan arti penting gencatan senjata dan upaya masyarakat internasional untuk mewujudkannya. Bagi penduduk rentan di wilayah konflik, bantuan kemanusiaan merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi pandemi, dan hanya mungkin diperoleh jika tercapai gencatan senjata. Gencatan senjata juga akan membuka peluang bagi dialog-dialog menuju penyelesaian konflik yang sesungguhnya. Dukungan internasional dibutuhkan untuk menjaga komitmen gencatan senjata dari pihak-pihak yang bertikai. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia harus dapat berperan aktif untuk mendukung dan menjaga gencatan senjata, dan lebih jauh mendorong proses perdamaian yang berkelanjutan.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Abstrak:
Grafik penyebaran Covid-19 belum menunjukkan tren penurunan namun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penerapan new normal pada sektor perkantoran, industri, dan perdagangan serta memberikan kewenangan pada 102 daerah dengan zona hijau untuk menerapkan skenario new normal. Kondisi ini membuat publik menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dan kekhawatiran meningkatnya penularan Covid-19. Tulisan ini membahas upaya meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi kehidupan new normal melalui optimalisasi promosi kesehatan. Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dan informasi yang kurang transparan, peran semua elemen masyarakat menjadi sangat penting dalam menegakkan disiplin masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan. DPR RI melalui Komisi IX dan Tim Pengawas Covid-19 dapat mengawasi pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan yang mendukung pencegahan Covid-19.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.


Abstrak:
New normal (kenormalan baru) menegaskan perubahan perilaku baru akibat ketidakpastian. Opini pro dan kontra muncul terkait ketepatan waktu tatanan baru diimplementasikan. Hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19 bukan pilihan buruk, tapi menyisakan tanda tanya besar bagi pelaku ekonomi. Kajian ini bertujuan menganalisis kesiapan pelaku ekonomi menghadapi kenormalan baru. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menjawabnya dengan didukung data dan informasi yang bersumber dari literatur dan portal berita. Temuan kajian menunjukkan bahwa kenormalan baru belum tepat dilakukan sekarang, namun konsumen dan produsen menunjukkan kesiapannya. Bagi konsumen, hal ini tampak dari perubahan perilaku sehingga memengaruhi pendapatan dan realokasi pengeluaran. Sedangkan kesiapan produsen diwujudkan melalui realokasi sumber daya, walaupun responsitas penawaran tidak setinggi permintaan. Tahapan pemulihan ekonomi sebagai bagian dari bentuk kenormalan baru membutuhkan tingkat kedisiplinan tinggi saat menerapkan protokol kesehatan. Terkait hal itu, Komisi IX dan XI berperan fundamental untuk (a) mengawasi tahapan pemulihan ekonomi dan (b) merealokasi dan refocusing anggaran penanganan pandemi Covid-19.

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.


Abstrak:
Pemerintah tengah mempersiapkan untuk menghadapi new normal. Beberapa kementerian pun telah mengeluarkan kebijakan dan himbauan terkait protokol new normal. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi dengan lengkap dan benar. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) memiliki peran penting dalam menyosialisasikan informasi mengenai beberapa kebijakan tersebut. Namun untuk menyiarkan materi sosialisasi new normal, LPP memiliki beberapa persoalan, antara lain tidak semua kementerian bersedia memproduksi materi sosialisasi, terbatasnya mata anggaran untuk menghasilkan program terkait new normal, dan terbatasnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki LPP. Melihat potensi yang dimiliki LPP sebagai lembaga publik, DPR RI melalui Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 maupun Tim Pengawasan (Timwas) terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 dapat melakukan fungsi pengawasan dan fungsi anggarannya untuk optimalisasi peran LPP sebagai media penyiaran publik dalam menyosialisasikan new normal di masyarakat.

Vol. XII / No. 10 - Mei 2020

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.


Abstrak:
Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Tulisan ini membahas substansi Perppu dan tindak lanjutnya. Substansi Perppu pada dasarnya merupakan ketentuan sebagai landasan hukum untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Pertama, menambahkan faktor bencana nonalam sebagai penyebab pemilihan tidak dapat dilaksanakan. Kedua, mengubah waktu pemungutan suara dari bulan September 2020 menjadi bulan Desember 2020. Ketiga, mengamanatkan KPU untuk menetapkan Keputusan KPU dan mengatur ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan KPU. KPU perlu menghitung mundur dari bulan Desember 2020 untuk menentukan kapan tahapan dilanjutkan kembali. Pengalaman Korea Selatan melaksanakan pemilihan umum di tengah pandemi, patut dipelajari. Selain membahas Perppu, DPR perlu membahas ketentuan teknis yang tidak diubah melalui Perppu. Rancang bangun keserentakan pemilu tahun 2024 penting juga untuk direkonstruksi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Di tengah pandemi Covid-19, Laut China Selatan (LCS) kembali memanas ketika Amerika Serikat (AS) dan China saling mengirim armada tempurnya ke wilayah yang dipersengketakan oleh China dan sejumlah negara ASEAN itu. Hal tersebut menjadi keprihatinan ASEAN, karena telah menimbulkan ketegangan dan bisa mengancam stablitas kawasan Asia Tenggara. Tulisan ini mengkaji secara singkat perihal ketegangan di LCS yang kerap terjadi, dan bagaimana seharusnya disikapi oleh ASEAN. Ketegangan di LCS tidak dapat dipisahkan dari adanya perseteruan antara AS dan China di kawasan Asia-Pasifik. Ketegangan di LCS tidak boleh dibiarkan oleh ASEAN. ASEAN harus mengambil sikap tegas dalam menyusun Code of Conduct (CoC) dengan China terkait LCS. CoC yang disusun dan disepakati harus ditujukan untuk mencegah terjadinya ketegangan dan konflik di LCS. ASEAN harus mengedepankan multilateralisme dan terus mempromosikan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dalam mencari solusi damai atas isu LCS. Parlemen negara-negara ASEAN, melalui AIPA, sudah tentu juga harus mendukung sikap ASEAN.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA


Abstrak:
Pada masa pandemi Covid-19 ini, lansia merupakan kelompok rentan. Temuan menunjukan, pasien positif Covid-19 didominasi oleh lansia. Dengan jumlah lansia di Indonesia yang mencapai 25,64 juta, maka upaya yang efektif untuk melindungi lansia harus segera diimplementasikan. Tulisan ini membahas tentang kerentanan lansia dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanganinya. Negara perlu menyiapkan program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek adalah bantuan sosial dan mendorong peran serta masyarakat dalam melindungi lansia di lingkungannya. Program jangka panjang adalah menyiapkan seluruh masyarakat untuk mempersiapkan masa tua dengan lebih baik, sehingga akan menjadi lansia yang lebih sehat dan mandiri. Komisi VIII DPR RI perlu memprioritaskan Revisi Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang di dalamnya akan mengatur prinsip kelanjutusiaan, active ageing, pembenahan data kependudukan lansia yang terpilah serta upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif demi terciptanya lansia yang berkualitas.

Penulis: BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S. A. P., M. A. P.
Mandala Harefa, S.E., M.Si.


Abstrak:
Pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal I/2020 yang hanya mencapai 2,97%. Indikator secara year-on-year (yoy) sebesar -2,41% dibanding kuartal IV/2019. Sementara proyeksi pertumbuhan PDB 2020 bergerak 2,3% pada Skenario Berat dan -0,4% pada Skenario Sangat Berat. Adapun tujuan penulisan yaitu mengetahui upaya pemerintah dalam mengantisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah memberikan insentif fiskal Jilid I dan II dengan total Rp33,2 triliun. Upaya lain adalah protokol manajemen krisis ekonomi secara komprehensif, seperti akses permodalan pada industri strategis yang terdampak, kebijakan insentif dan stimulus pada sektor kesehatan, social safety net, efisiensi belanja APBN, realokasi anggaran APBN maupun APBD untuk mendukung program kontingensi penanganan Covid-19, stimulus pada sektor rill dan, meningkatkan belanja sosial bagi masyarakat miskin. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menstimuli konsumsi dan kebijakan investasi jangka panjang serta mempercepat pemulihan pandemi Covid-19 serta memperbaiki sistem kesehatan.

Penulis: JUNIAR LARASWANDA UMAGAPI, M. A.
Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Pandemi Covid-19 membawa banyak permasalahan di dunia termasuk Indonesia. Karena itu, semua elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk mengatasinya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR RI sebagai wakil rakyat dalam lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah turut berperan aktif dengan membentuk Tim Pengawasan (Timwas) terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 dan Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19. Tulisan ini membahas peran Timwas dan Satgas DPR RI dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan tantangan yang dihadapi. Pembentukan Satgas dilakukan anggota DPR untuk aksi kemanusiaan selama pandemi Covid-19. Sementara Timwas sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah. Dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi bangsa, peran DPR RI melalui Timwas dan Satgas sangat penting agar kebijakan pemerintah dalam mengatasi Covid-19 dapat bersifat responsif terhadap kebutuhan publik.

Vol. XII / No. 9 - Mei 2020

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.


Abstrak:
Pada Idul Fitri tahun ini pemerintah melarang masyarakat mudik. Pelarangan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 25 Tahun 2020. Pelarangan mudik dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang saat ini tengah mewabah di Indonesia. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang dinilai belum kuat diterapkan di sejumlah daerah. Artikel ini mengkaji penegakan hukum larangan mudik Idul Fitri 1441 Hijriah pada saat pandemi Covid-19. Penegakan hukum terhadap larangan mudik dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau prasarana, serta masyarakat dan kebudayaan. Ketentuan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pemudik mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dan saling mempengaruhi. Dalam penegakan hukum larangan mudik, perlu koordinasi antara aparat, pemerintah, dan pemerintah daerah. DPR melalui fungsi pengawasan dapat berperan mengawasi kinerja aparat dalam melakukan penindakan terhadap pemudik.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Tatkala dunia semakin tidak berdaya menghadapi kontaminasi pandemik Covid-19, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump membuat kebijakan yang mengejutkan dengan menghentikan kontribusi finansial total negerinya kepada badan internasional yang mengurus kesehatan dunia, WHO (World Health Organization). Keputusan kontroversial AS ini dinilai kontraproduktif dan sangat riskan untuk bisa mendukung kesuksesan WHO dalam mengeliminasi wabah penyakit lintas-negara (pandemik) yang berasal dari virus Corona yang sangat cepat kontaminasinya dan ganas itu. Tidak mengherankan, pemimpin dunia menentang keputusan Trump. Kajian singkat ini menganalisis mengapa pemimpin negara adidaya dunia itu memutuskan kebijakan yang kontroversial dan apa implikasi luasnya, sebab pandemik belum dapat diatasi tetapi justru terus mengganas. Upaya memahami karakter dan sikap Trump pun menjadi penting untuk membantu menjelaskan mengapa pemimpin tertinggi AS tersebut melakukan perubahan kebijakan secara tiba-tiba dan kontroversial pada saat dunia, terutama AS, tengah dilanda pandemik Covid-19.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.


Abstrak:
Banyak pihak yang meragukan kesanggupan Indonesia dalam menangani limbah medis yang jumlahnya meningkat drastis di tengah pandemi Covid-19. Kapasitas olah fasilitas pelayanan kesehatan dan jasa pengolah limbah medis saat ini masih berada di bawah timbulan. Bila tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan limbah medis tersebut akan menjadi sumber penularan baru Covid-19. Tulisan ini mengulas permasalahan kapasitas pengelolaan limbah medis dan respons pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Selain dengan mengoptimalkan kapasitas dasar yang telah dimiliki, pemerintah juga mengupayakan kapasitas cadangan dengan melibatkan jasa pengolah limbah B3 bukan medis dan industri yang memiliki insinerator, seperti klin semen. Wabah Covid-19 harusnya dapat menjadi momentum bagi Indonesia, termasuk DPR RI sebagai pembuat kebijakan, untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dan limbah B3 agar lebih siap menghadapi bencana sejenis di masa yang akan datang.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba


Abstrak:
Harga minyak dunia terus mengalami tekanan di tengah restriksi global terkait pandemi Covid-19. Hal ini diperparah oleh tidak sinkronnya volume produksi dan kapasitas penampungan global sehingga kontrak harga minyak jenis West Texas Intermediate menyentuh teritori negatif. Berkembang opini bahwa pemerintah selayaknya menurunkan harga jual BBM non-subsidi yang mekanisme harganya mengikuti pasar. Penurunan harga BBM nonsubsidi akan sangat membantu masyarakat yang terkena imbas ekonomi akibat pandemi Covid-19, namun di sisi lain akan memberikan tekanan kepada bisnis hulu Pertamina dan pos penerimaan APBN. Tulisan ini mengkaji penurunan harga minyak dunia dan dampaknya bagi Indonesia. Kebijakan penurunan harga BBM non-subsidi harus dikaji secara komprehensif tidak hanya terhadap kepentingan masyarakat, namun juga potensi dampak negatifnya bagi keuangan negara.

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.
Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, birokrasi menjadi institusi yang penting dan dominan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk dapat menempatkan diri dalam situasi darurat yang penuh dengan ketidakpastian. Birokrasi yang lincah (agility bureaucracy) dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 mutlak diperlukan. Dalam implementasinya, terdapat tiga tantangan, yakni tantangan birokrasi untuk berubah dan bergerak cepat; tantangan fleksibilitas; dan ketidakjelasan informasi serta ketidaksinkronan data. Untuk menjawab tantangan tersebut, agilitas birokrasi dapat dilakukan dengan mengubah upfront planning menjadi incremental planning.Tulisan ini menganalisis tantangan yang dihadapi oleh birokrasi di masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini DPR perlu memastikan pemerintah telah menyusun kebijakan yang baik dan tepat, dengan menetapkan kriteria kebijakan dan indikator keberhasilannya. Disamping itu, DPR perlu menyusun rancangan undang-undang tentang e-government (e-gov), sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi Indonesia. E-gov sangat penting bagi birokrasi untuk terus memberikan pelayanan publik secara cepat dalam situasi pandemi Covid-19.

Vol. XII / No. 8 - April 2020

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.


Abstrak:
Kebijakan pemerintah membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19 menuai kontroversi di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan keberatan dengan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas, sedangkan pihak lain justru mendukung dalam rangka upaya pencegahan dan penularan Covid-19. Tulisan ini mengkaji kontroversi dan dampak kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Hasil pembahasan menunjukkan, kebijakan pembebasan narapidana merupakan solusi yang bersifat sementara. Langkah tersebut dinilai tidak akan cukup untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 pada fasilitas penjara karena penyebab utama penularan penyakit di tahanan adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum. Diperlukan pengaturan diversi atau alternatif penahanan/pemidanaan pada kasuskasus ringan sehingga tidak perlu menyebabkan lapas di Indonesia over kapasitas. DPR RI melalui fungsi legislasi perlu menyusun dan membahas RUU KUHP terkait pemidanaan. Sedangkan melalui fungsi pengawasan, DPR RI berperan mengawasi kinerja pemerintah dan juga aparat hukum terkait evaluasi kebijakan pembebasan narapidana.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Abstrak:
Seiring berkembangnya globalisasi, kesehatan global telah menjadi agenda penting negara-negara di dunia. Wabah penyakit menular yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan penyebarannya yang lintas batas telah menjadi pertimbangan suatu negara dalam mengatur kerja sama internasional. Tulisan ini akan menganalisis secara ringkas apa yang ingin dicapai China melalui kebijakan Health Silk Road (HSR). Melalui HSR, China memfasilitasi penanggulangan pandemi Covid-19 di negara-negara yang mendukung Belt and Road Initiative (BRI). Bantuan kemanusiaan yang diberikan menjadi kekuatan soft power China untuk menarik simpati dan dukungan dari sebanyak mungkin negara di dunia dan secara perlahan menyingkirkan dominasi Amerika Serikat (AS). Bagi Indonesia, bantuan dari China sebaiknya menjadi pelengkap. Indonesia harus bisa mengusahakan kerja sama multilateral untuk menanggulangi Covid-19 mengingat penyebarannya yang lintas batas. Sebagai representasi rakyat, DPR RI perlu mendesak pemerintah untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di dunia terutama dalam tukar menukar informasi dan penyediaan alat kesehatan untuk menangani pasien Covid-19.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.


Abstrak:
Penyebaran Covid-19 tidak terkendali, pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga agar penyebaran tidak meluas dengan membatasi kontak sosial atau fisik. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Social distancing dan physical distancing diterapkan guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi. Tulisan ini mengakaji partisipasi masyarakat dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Penanganan penyebaran virus ini bisa terlaksana dengan baik jika masyarakat turut serta mengikuti imbauan pemerintah untuk selalu menjaga jarak aman satu sama lain, salah satunya adalah dengan tetap tinggal di rumah (stay at home). DPR RI dapat segera mendorong pemerintah untuk bersama-sama melakukan revisi terhadap UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.


Abstrak:
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mewabah hampir ke seluruh negara di dunia. Tingginya tingkat penularan Covid-19 dan persebarannya yang begitu cepat mengharuskan pemerintah dengan segera mengambil langkah strategis dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi wabah dan dampak yang ditimbulkannya. Namun demikian, terdapat inkonsistensi dan ketidaktegasan pemerintah dari beberapa kebijakan ataupun imbauan yang ditetapkan, terutama terkait boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang dan larangan mudik. Tulisan ini akan membahas mengenai kebijakan ataupun imbauan yang dianggap tidak konsisten dan tidak tegas dalam memerangi wabah Covid-19. Upaya untuk mengatasi wabah sekaligus meminimalisir potensi terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan ditengarai sebagai penyebab inkonsistensi kebijakan dan ketidaktegasan pemerintah. Pemerintah perlu menentukan fokus kebijakan agar wabah Covid-19 dapat secepatnya teratasi dan perekonomian dapat berjalan kembali. DPR RI melalui Komisi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19 dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakannya agar tidak tumpang-tindih.

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)


Abstrak:
Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di mana Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan untuk mendukungnya. Sejak awal TNI telah memberikan kontribusi yang besar dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Terkait pelibatan TNI, Komisi I DPR RI menyetujui refocusing anggaran TNI tahun 2020 pada ABPN TA 2020 serta mendukung kebutuhan tambahan anggaran TNI. Pelibatan TNI dalam PSBB memiliki kompleksitas tersendiri walaupun pada prinsipnya serupa dengan operasi pengamanan maupun tanggap darurat bencana. Tulisan ini mengkaji tantangan pelibatan TNI dalam mendukung kebijakan PSBB. Belum adanya aturan baku bagi pelibatan TNI dalam PSBB secara khusus dan ketiadaan aturan terperinci mengenai tugas perbantuan militer menjadi salah satu tantangan di samping kendala lainnya. Komisi I DPR RI berperan penting, melalui fungsi legislasi mendorong pembentukkan peraturan terkait tugas perbantuan TNI serta memaksimalkan fungsi pengawasan terkait pelibatan TNI dalam pelaksanaan PSBB serta perbantuan penanganan Covid-19 secara umum.

Vol. XII / No. 7 - April 2020

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.


Abstrak:
Pandemi wabah Covid-19 menjadi problem bagi hampir seluruh negara di dunia. Pemerintah Indonesia pada 31 Maret 2020 menetapkan kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan kemudian menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Artikel ini membahas implikasi hukum dari ditetapkannya kebijakan tersebut. Dalam pembahasan ditemukan adanya kewenangan terpusat dalam pengambilan kebijakan terkait tindakan PSBB sehingga pemerintah daerah membutuhkan persetujuan menteri sebelum melakukan langkah pencegahan Covid-19. Kemudian ditemukan pula bahwa pemerintah akan sangat selektif dalam menetapkan PSBB di wilayah tertentu, terutama untuk PSBB berupa kegiatan di tempat atau fasilitas umum, karena pemerintah diwajibkan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Semua pihak termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta juga harus tunduk pada PSBB yang ditetapkan menteri dan bagi siapa saja yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana. DPR melalui fungsi pengawasan dapat berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan penegak hukum agar hak-hak masyarakat tetap terjamin saat penerapan PSBB.

Penulis: ZIYAD FALAHI, M.Si.
Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Pandemik Covid-19 menyebar secara cepat dan menyebabkan kematian yang hebat di berbagai belahan dunia. Berbagai negara di kawasan, terutama ASEAN, tidak siap dalam menghadapi wabah penyakit yang disebabkan virus Corona varian terbaru ini. Regionalisme menjadi salah satu solusi untuk meresponsnya, termasuk dengan menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker, sarung tangan, dan hand sanitizer. Negara anggota ASEAN yang tengah fokus dan sibuk dengan target pertumbuhan ekonomi mereka masing-masing, terdampak hebat oleh penyebaran dan serangan pandemik Covid-19. Kajian singkat ini membahas bagaimana negara anggota ASEAN merespons ancaman keamanan yang datang dari penyebaran pandemik ini secara sendiri-sendiri dan dalam perspektif regionalisme, yang berdiri di atas tiga pilar politik-keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Sejauh mana tingkat kohesivitas yang telah terbentuk dapat dilihat sebagai parameter tingkat pelembagaan regionalisme yang ada.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.


Abstrak:
Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia mengharuskan berbagai sektor untuk segera mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas, termasuk sektor pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap tegas melalui beberapa surat edaran berkaitan tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat Covid-19 berkaitan dengan kebijakan pembelajaran dari rumah. Proses belajar dari rumah melalui pendidikan jarak jauh merupakan solusi yang dalam pelaksanaannya belum optimal secara keseluruhan. Terdapat berbagai hambatan, baik dari sisi sumber daya manusia, pengaturan penyelenggaraan, kurikulum, maupun sarana belajar. Komisi X DPR RI perlu mendorong sinergitas berbagai sektor terkait serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah dapat berjalan secara optimal.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.


Abstrak:
Sektor manufaktur merupakan sektor yang paling terpukul akibat pandemi Covid-19 setelah sektor pariwisata. Banyak perusahaan melakukan pemangkasan dan penghentian produksi. Kondisi ini berakibat negatif terhadap 18,93 juta tenaga kerja sektor manufaktur yang tercatat pada Agustus 2019. Untuk sektor manufaktur, pemerintah menerbitkan PMK No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Wabah Virus Corona yang diberlakukan sejak 1 April 2020 dengan alokasi APBN sebesar 0,14% dari PDB (Rp22,9 triliun). Tulisan ini mengkaji faktor yang mendorong pemerintah memberikan stimulus perpajakan sektor manufaktur dan manfaatnya terhadap pengusaha dan tenaga kerja. Faktor yang mendorong pemerintah memberikan stimulus perpajakan sektor manufaktur adalah kontribusinya yang besar terhadap PDB, ekspor, dan penerimaan pajak, serta ketergantungan impor yang tinggi. Stimulus ini memberikan manfaat bagi tenaga kerja dan pengusaha, namun berpotensi menurunkan penerimaan pajak. Peran DPR diperlukan dalam bentuk pengawasan terhadap anggaran yang digunakan dalam stimulus dan terhadap implementasi stimulus perpajakan di sektor manufaktur sehingga tepat sasaran.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Komunikasi media pada pandemi Covid-19 mendapat penilaian negatif. Beberapa penilaian negatif tersebut terkait pernyataan blunder pemerintah dan respons negatif masyarakat terhadap komunikasi yang dilakukan pemerintah terkait pandemi Covid-19 di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana komunikasi media yang efektif pada pandemi Covid-19. Komunikasi media masih belum efektif karena terlalu memberikan keyakinan yang berlebihan dan belumadanya konsistensi. Oleh karena itu DPR RI hendaknya mendorong pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukan komunikasi media pada pandemi Covid-19.Terkait hambatan utama yaitu kontroversi antara privasi pasien v.s. kepentingan mencegah meluasnya pandemi, DPRRI hendaknya melakukan inventarisasi ketentuan apa saja yang saling bertentangan dalam UU dan dilakukan penyelarasan atas berbagai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan budaya masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Vol. XII / No. 6 - Maret 2020

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.


Abstrak:
RUU Cipta Kerja masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak agar dapat menghasilkan produk legislasi yang sesuai dengan tujuan pembentukan awalnya, yaitu menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya bagi warga negara Indonesia. Tulisan ini mengkaji mengenai perumusan sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja. Rumusan sanksi pidana dalam RUU Cipta Kerja perlu diperbaiki. Sistem pemidanaan berdasarkan teori indefinite sentence dapat digunakan sebagai alternatif dalam merumuskan sanksi pidana secara seragam dalam RUU Cipta Kerja. Model pertanggungjawaban korporasi yang akan dianut RUU Cipta Kerja juga perlu diperbaiki. Dalam hal ini teori identifikasi dan agregasi dapat digunakan sebagai alternatif dalam merumuskan pertanggungjawaban korporasi dalam RUU Cipta Kerja. Sebagai pelaksanaan atas fungsi legislasi, DPR RI dapat memberikan masukan terhadap RUU Cipta Kerja dengan tetap mengedepankan pelindungan bagi warga negara Indonesia.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Abstrak:
Raja Belanda Willem-Alexander baru saja mengunjungi Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kelanjutan dari undangan Presiden Joko Widodo kepada Kerajaan Belanda. Kunjungan ini memberi harapan akan hubungan bilateral yang lebih baik, mengingat kunjungan kenegaraan terakhir Kerajaan Belanda ke Indonesia dilakukan 25 tahun lalu. Tulisan ini membahas perihal hubungan Indonesia-Belanda, dan bagaimana hubungan tersebut akan ditingkatkan. Indonesia dan Belanda, terlepas dari aspek sejarah dan dinamika hubungan bilateralnya, telah memiliki hubungan persahabatan yang baik dan erat di berbagai bidang. Kunjungan Raja Willem menjadi momentum untuk peningkatan kerja sama bilateral kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Hubungan Indonesia-Belanda tidak seperti hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, karena faktor sejarah yang melatarbelakanginya. Dalam kunjungan ini Raja Willem menyampaikan permintaan maaf atas kekerasan yang dilakukan Belanda di masa penjajahan. Tanpa melupakan sejarah, kedua negara harus meningkatkan kerja sama untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran kedua bangsa.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Pandemi Covid-19 mengingatkan kita akan pentingnya air bagi kehidupan. Namun perubahan iklim menjadikan ketersediaan air bersih di Indonesia sulit terpenuhi. Hari Air Dunia tahun ini diperingati dengan tema Ketahanan Air dan Perubahan Iklim. Permasalahannya adalah, sudahkan Indonesia memiliki ketahanan air? Tulisan ini mengkaji ketahanan air di Indonesia dengan melihat berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah dan yang dapat dilakukan DPR RI untuk mewujudkan ketahanan air. Perubahan iklim telah berdampak terhadap ketahanan air di Indonesia. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan ketahanan air selama ini masih bersifat fisik. Padahal upaya nonfisik diperlukan. Di sisi lain, UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menjadi instrumen untuk mewujudkan ketahanan air belum dilengakapi dengan peraturan pelaksana yang diamanatkan UU tersebut. Untuk itu, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat mendesak Pemerintah untuk segera menyusun peraturan pelaksanaan dan mendesak Pemerintah untuk melakukan upaya non-fisik untuk mewujudkan ketahanan air.

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.
Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.


Abstrak:
Jumlah kasus Covid-19 yang semakin meningkat melemahkan perekonomian nasional maupun internasional. Berbagai sektor bisnis mengalami perlambatan akibat virus Covid-19. Mulai dari sektor pariwisata, penerbangan, perhotelan, farmasi, alat berat, otomotif, perkebunan hingga pertambangan batubara. Dalam situasi krisis seperti ini, UMKM dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, penggantian produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Tulisan ini mengkaji dampak wabah Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor UMKM serta melihat upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM. Hal yang terdampak oleh Covid-19 dalam UMKM adalah penyerapan produk, ketersediaan bahan baku, dan proses distribusi. Dalam mengatasi hal ini pemerintah memberikan stimulus yang ditargetkan pada industri pariwisata, penambahan cuti bersama juga dilakukan guna mendorong pariwisata, dan restrukturisasi kredit UMKM, selain itu call center juga disediakan untuk mendengar laporan dan keluhan pelaku UMKM. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk membangun UMKM di titik-titik bebas Covid-19 dan menjaga daya beli masyarakat untuk menjaga keberlangsungan UMKM.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Sejumlah negara sudah mengambil kebijakan lockdown demi mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19. Kondisi ini menginspirasi wacana di Indonesia apakah pemerintah perlu melakukan lockdown atau tidak. Tulisan ini membahas bagaimana kebijakan lockdown di negara lain dan apakah kebijakan tersebut tepat jika diterapkan di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menegaskan, tidak akan melakukan lockdown. Indonesia justru menerapkan aturan social distancing atau menjaga jarak serta mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Melalui Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendistribusikan kewenangannya hingga ke setiap gubernur untuk dapat lebih berperan aktif mengambil kebijakan bagi daerahnya. Sementara itu penting bagi DPR RI dan pemerintah untuk merevisi UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, agar ada pengaturan baku terkait social distancing sekaligus sanksinya.

Vol. XII / No. 5 - Maret 2020

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Persoalan pelindungan hukum bagi korban penyalahgunaan data pribadi kembali menjadi perhatian dengan munculnya berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi. Saat ini, payung hukum pelindungan data pribadi masih bersifat umum dan tersebar dalam beberapa undang-undang sektoral. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis urgensi pembentukan UU tentang Pelindungan Data Pribadi. Dari hasil analisis diketahui UU tentang pelindungan data pribadi penting untuk melindungi pemilik data dari kejahatan penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan kontitusi, negara berkewajiban melindungi data pribadi rakyatnya. Selain itu juga untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat karena banyaknya aturan telah menimbulkan keberagaman mekanisme pelindungan. Adapun materi yang harus diatur dalam UU ini adalah prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi, terutama terkait mekanisme perpindahan data; kelembagaan; dan sanksi, termasuk bagi aparat yang melanggar aturan. Dengan demikian, Komisi I DPR perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi demi mencegah lebih banyak masyarakat menjadi korban dari penyalahgunaan data pribadi.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Dunia hingga kini dihadapkan pada persoalan menyebarnya virus Covid-19. Wabah yang muncul di Wuhan, China, pertama kali dilaporkan kepada WHO pada 31 Desember 2019. Kasus dan korban Covid-19 yang tersebar di berbagai negara menunjukkan bahwa Covid-19 telah menjadi masalah global, dan telah menimbulkan dampak bagi aktivitas internasional, seperti ekonomi dan berbagai aktivitas lainnya. Tulisan ini membahas secara singkat, bagaimana seharusnya masyarakat internasional merespons penyebaran Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang telah menimbulkan dampak global perlu disikapi masyarakat internasional melalui kerja sama untuk mengatasinya. Kerja sama internasional perlu dilakukan antara lain dengan mengusahakan pengembangan vaksin Covid-19, selain meningkatkan kolaborasi antar-negara, seperti antara ASEAN dan China dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Kerja sama internasional harus melibatkan banyak pihak, tidak hanya antar-pemerintah, tetapi juga antar-peneliti, antar-akademisi, bahkan antar-parlemen. Parlemen negara-negara di dunia melalui berbagai forum antar-parlemen perlu membangun kesepahaman bersama untuk mendukung kebijakan pemerintah di negaranya masing-masing dalam mengatasi penyebaran virus Covid-19.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Abstrak:
Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu tujuan ke-5: “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. RUU Ketahanan Keluarga yang merupakan RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2020 oleh sebagian kalangan dikhawatirkan dapat menghambat upaya pencapaian kesetaraan gender yang selama ini sudah dilaksanakan Indonesia. Tulisan singkat ini mengkaji mengenai ketentuan dalam RUU Ketahanan Keluarga yang berpotensi menghambat upaya pencapaian kesetaraan gender yang terdapat dalam Pasal 25. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai pengurus rumah tangga yang diatur dalam Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga merupakan pembakuan peran gender sehingga dapat menghambat upaya pencapaian kesetaraan gender yang menjadi salah satu tujuan SDGs. DPR melalui fungsi legislasi perlu mencermati substansi pasal tersebut dan mengubahnya sehingga lebih berperspektif gender, mencerminkan realitas dalam masyarakat, dan mendukung pencapaian kesetaraan gender yang menjadi salah satu tujuan SDGs.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.


Abstrak:
Indonesia termasuk dalam daftar negara yang terpapar virus Corona (Covid-19) pascapengumuman pemerintah 2 Maret 2020. Berita tersebut direspons oleh masyarakat dengan panic buying karena kekhawatiran sejumlah fasilitas publik akan ditutup. Akibatnya, harga masker, hand sanitizer, rimpang, dan kebutuhan pokok melonjak naik dan mengalami kelangkaan pasokan akibat permintaan yang berlebihan.Tujuan penulisan ini adalah mengetahui fenomena panic buying dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasinya. Pemerintah perlu segera berkoordinasi untuk meningkatkan produksi guna mengantisipasi lonjakan permintaan pembelian karena kepanikan, penimbunan, dan penyalahgunaan. Peraturan perundang-undangan, kebijakan publik terkait Covid-19, pembentukan pusat layanan, dan pembentukan satgas nasional penanganan Covid-19 sangat penting untuk segera diterapkan melalui edukasi dan pemahaman yang benar kepada masyarakat. Kebijakan stimulus kedua juga sangat diperlukan untuk mendorong lalu lintas barang ekspor dan impor sehingga ketersediaan pasokan tetap terjaga. Peran DPR dibutuhkan untuk mendorong pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan pasokan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Persoalan relasi pemerintah pusat – pemerintah daerah kembali mencuat dalam penanganan Covid-19. Kegamangan terjadi dalam menjawab kewenangan siapa urusan Covid-19 tersebut. Urusan kesehatan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah telah menyebabkan masing-masing daerah menyusun kebijakan sepihak dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Sementara itu pemerintah pusat juga mengambil tindakan sendiri. Tulisan ini bertujuan menjelaskan mengapa Covid-19 menjadi urusan pemerintah pusat. Covid-19 sudah menjadi ancaman dunia dengan status darurat global, yang berarti harus direspons oleh pemerintah pusat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius. Rendahnya mutu pelayanan kesehatan, seperti ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum memadai secara merata di seluruh daerah dapat menimbulkan permasalahan dalam penanganan pasien Covid-19. Oleh karena itu, penanganan kasus Covid-19 harus diambil alih oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah, melalui pembentukan satuan tugas. Pembentukan protokol Covid-19, walaupun terkesan lamban, harus dapat diefektifkan pelaksanaannya. Ke depan DPR perlu mengevaluasi implementasi desentralisasi kesehatan agar pemenuhan kesehatan dasar masyarakat lebih terjamin.

Vol. XII / No. 4 - Februari 2020

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.


Abstrak:
RUU Cipta Kerja telah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR dan masih menimbulkan kekhawatiran publik. Tulisan ini mengkaji politik hukum dari pembentukan RUU Cipta Kerja secara formal dan materiil. Politik hukum RUU Cipta Kerja masih bergerak dinamis sejak adanya political will untuk membentuk undang-undang cipta kerja dan pemberdayaan UMKM dengan menerapkan omnibus law. Arah politik hukumnya adalah pembuatan hukum baru yang bersifat omnibus law dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Secara formal, politik hukum sudah selesai di eksekutif dan akan dilanjutkan pembahasan di DPR. Adapun politik hukum materiil dari RUU Cipta Kerja akan berimplikasi pada sejumlah undang-undang, kewenangan, serta hak dan kewajiban. Untuk itu, DPR dalam pembahasan RUU Cipta Kerja harus melakukan pemetaan peraturan perundangundangan (legal mapping), mendapatkan dukungan publik (people endorsement) dan dukungan politik (political endorsement) sebelum ada persetujuan hukum (legal approval) antara DPR dengan Presiden agar produk hukum yang dihasilkan lebih aspiratif dan berkarakter hukum progresif.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Presiden Duterte mengumumkan, Filipina akan memutus pakta pertahanan dengan Amerika Serikat (AS). Keputusan ini tidak hanya merupakan perubahan besar hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga akan memberi pengaruh signifikan bagi perimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Tulisan ini mengkaji dinamika perimbangan kekuatan yang mungkin terjadi pasca-pemutusan pakta pertahanan AS-Filipina. Sebagian pihak di Filipina mengakui pentingnya kerja sama ini, namun sebagian lainnya mengritik. Demikian pula dengan keputusan Duterte, mendapat dukungan banyak pihak, namun tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan implikasinya. Pemutusan pakta pertahanan akan mengakibatkan merosotnya kehadiran militer AS di kawasan Laut China Selatan (LCS) yang kini sedang dipersengketakan dan menempatkan China sebagai satu-satunya kekuatan besar yang akan hadir secara efektif di kawasan LCS. DPR RI bersama pemerintah perlu mendorong negara-negara sahabat di kawasan, terutama melalui kerangka ASEAN untuk memacu upaya pengembangan konsep kerja sama yang dapat merangkul kekuatan-kekuatan besar dengan tetap menjaga sentralitas ASEAN tanpa tunduk pada satu kekuatan besar tertentu.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.


Abstrak:
Rencana pemulangan anak-anak kombatan ISIS menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Pihak yang kontra khawatir akan potensi radikalisme di masa mendatang. Kantor Staf Presiden mengusulkan agar negara menerima mereka yang berusia di bawah sepuluh tahun dan berstatus yatim piatu, dengan alasan adanya tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjamin hak kelangsungan hidup anak. Tulisan ini mengkaji berbagai pertimbangan terkait pemulangan anak-anak kombatan ISIS, agar dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan yang tepat terkait anak-anak tersebut. Anak-anak mantan kombatan ISIS harus dipandang sebagai korban, bukan pelaku dan tidak perlu diminta pertanggungjawaban atas pilihan orang tuanya. Oleh karena itu, Komisi I dan Komisi VIII DPR RI sebaiknya mendorong pemerintah untuk dapat menerima anak-anak tersebut dengan konsekuensi: (1) perlu identifikasi anak-anak yang dapat dipulangkan; (2) perlu persiapan fasilitas rehabilitasi dan deradikalisasi; dan (3) perlu persiapan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menerima anak-anak yatim piatu mantan kombatan ISIS.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.


Abstrak:
Saat ini dunia digemparkan dengan penyebaran wabah virus corona yang berawal dari China. Akibat virus ini banyak penduduk China dan beberapa negara lainnya meninggal dunia. Perekonomian China ikut terpuruk akibat banyaknya perusahaan yang harus tutup. Mengingat China merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama Indonesia, maka terganggunya perekonomian China akan memengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Tulisan ini mengkaji dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia dan upaya yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Dampak paling dominan terjadi pada perdagangan dan pariwisata. Sepanjang Januari 2020, terjadi penurunan eksporimpor dari dan ke China. Jumlah wisatawan China juga berkurang cukup drastis. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya antara lain diversifikasi pangsa ekspor ke negara lain; meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri; dan meningkatkan pariwisata dalam negeri dan wisatawan dari luar China. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengantisipasinya dengan menjaga stabilitas perekonomian domestik.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.


Abstrak:
Dimulainya tahapan penyelenggaraan pilkada 2020 menandai adanya langkah lanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Tulisan ini mengkaji pilkada di tingkat pencalonan dan bangunan pemerintahan daerah hasil pilkada yang rentan korupsi. Di tingkat pencalonan masih terbentur kepentingan elitis dan basis kepartaian yang belum dapat sepenuhnya diandalkan guna melahirkan kader sebagai calon pemimpin negara. Meskipun sangat terbatas, ketidakandalan jalur partai telah menimbulkan “perlawanan” melalui jalur perseorangan. Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan proses pencalonan pilkada guna mempersiapkan kaderkader lokal yang potensial melalui konvensi partai secara terbuka dan partisipatif. Bagi DPR RI, agenda penataan sistem politik nasional melalui rencana omnibus law paket politik juga merupakan pekerjaan besar demi tercapainya pilkada yang signifikan terhadap peningkatan kualitas demokrasi lokal.

Vol. XII / No. 3 - Februari 2020

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.


Abstrak:
Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan nomenklatur baru dalam Perubahan Undang-Undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaga ini oleh pemerintah akan dinamakan Badan Regulasi Nasional. Tulisan ini hendak mengkaji secara singkat urgensi pembentukan Badan Regulasi Nasional.Keberadaan badan ini ditentukan dalam UU, akan tetapi pembentukannya diserahkan kepada Presiden. Pembentukan Badan Regulasi Nasional dapat menggunakan Peraturan Presiden dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Pembentukan Badan Regulasi Nasional urgen dilakukan untuk mengatasi hyperregulation peraturan yang mengakibatkan tumpang tindih pengaturan; memperkuat pengawasan dan evaluasi implementasi peraturan yang masih lemah; serta mendukung pembentukan omnibus law oleh pemerintah. DPR mendukung pembentukan Badan Regulasi Nasional demi terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu, DPR perlu mengingatkan kepada Presiden untuk segera membentuk Badan Regulasi Nasional.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Proposal damai Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah memunculkan kontroversi karena poin-poin perdamaian yang diusulkan lebih memihak Israel dan merugikan Palestina. AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump cenderung memihak Israel, dan hal tersebut sudah terlihat sebelum proposal damai AS diumumkan. Proposal AS juga dinilai tidak menghormati hukum internasional karena mengakui permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat. Melalui tulisan ini hendak dikaji proposal damai AS tersebut dan bagaimana masyarakat internasional menyikapinya. Memerhatikan proposal AS yang lebih memihak Israel maka sudah seharusnya masyarakat internasional kembali memperkuat komitmen penyelesaian konflik Israel-Palestina. Proposal AS terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina tidak cukup hanya dikecam, tetapi juga harus ditolak masyarakat internasional. Sebagai negara dengan konstitusi yang menolak dan memerangi penjajahan, Indonesia harus menolak proposal AS. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, harus mendorong dan menegaskan bahwa perdamaian yang diwujudkan, karena ini berkaitan dengan konflik di Timur Tengah, harus berlandaskan pada visi terciptanya perdamaian abadi Arab-Israel.

Penulis: Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.


Abstrak:
Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) yang terjadi di China telah menjadi pandemi baru karena menyebar di 27 negara. Peningkatan kasus Covid-19 tergolong sangat cepat dan signifikan. Sejak tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan status Covid-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). WHO menilai risiko terjadinya penularan Covid-19 pada tingkat global sudah masuk dalam kategori tinggi sehingga memerlukan respons internasional yang terkoordinasi dan upaya antisipasi dari seluruh negara. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi potensi penyebaran Covid-19. Kesiapsiagaan tidak hanya menyangkut SDM melainkan juga sarana dan prasarana. Kesiapsiagaan yang dilakukan berprinsip pada penanggulangan wabah, yaitu pada fase pencegahan, deteksi, dan respons. Diperlukan kerja sama lintas sektor, baik dengan kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah. DPR RI, khususnya Komisi IX, berperan penting melakukan pengawasan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi Covid-19 sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Abstrak:
Tantangan pengembangan industri dalam negeri, selain harga gas industri yang tinggi sangat membebani biaya produksi, juga pasokan gas saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan gas industri yang semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada melemahnya daya saing Indonesia dalam perekonomian global. Untuk itu dibutuhkan penurunan harga gas industri dan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Tulisan ini mengkaji upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas industri dalam negeri, di samping kebijakan menurunkan harga. Pemerintah telah menyiapkan 3 skenario, yaitu mengurangi bagian negara serta efisiensi penyaluran gas, kebijakan Domestic Market Obligation Gas, serta kemudahan bagi swasta mengimpor gas untuk pengembangan kawasan industri jika belum terhubung dengan jaringan gas nasional. Meskipun skenario tersebut dinilai eligible untuk dijalankan, DPR perlu mengawasi bagaimana pemerintah menjalankan skenario dan mengantisipasi konsekuensinya, seperti penerimaan negara yang berkurang serta menjaga iklim investasi hulu migas sehingga menjamin keberlanjutan produksi dan pasokan gas ke depan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Abstrak:
Layanan siaran Video on Demand (VoD) memanfaatkan saluran internet secara berlangganan dan menyajikan daftar materi siaran yang menjadi peminatan penggunanya. Pengawasan terhadap layanan penyebaran dan konten layanan VoD sampai saat ini belum dapat dilakukan. Tulisan ini bertujuan memberikan solusi konstruktif dari permasalahan terkait dengan pengawasan layanan VoD. Diperlukan sinergitas pengawasan antara KPI sebagai regulator pengawas siarandan Pemerintah serta penyelenggara telekomunikasi. Penambahan kewenangan pengawasan perlu diberikan kepada KPI. Bila terindikasi materinya melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka KPI dapat merekomendasikan kepada pemerintah mengenai pelanggaran dimaksud. Pemerintah dapat memerintahkan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk memblokir saluran internet yang akan dipergunakan untuk menyajikan materi layanan VoD yang terindikasi melanggar aturan. DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi dapat melakukan perubahan terhadap UU Penyiaran dengan menambah kewenangan kepada KPI dan mengubah UU Telekomunikasi untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran saluran internet yang menyajikan materi layanan VoD yang melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia.

Vol. XII / No. 2 - Januari 2020

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Pada tahun 2018 dan 2019, Jiwasraya mengumumkan gagal bayar terhadap sejumlah nasabahnya. Beberapa nasabah yang dirugikan telah mengajukan gugatan wanprestasi. Kejaksaan Agung juga telah menangkap 5 orang karena diduga melakukan korupsi dan menyebabkan Jiwasraya merugi. Tulisan inimembahas pelindungan hukum terhadap nasabah Jiwasraya oleh aparat penegak hukum. Hasil pembahasan memperlihatkan banyaknya pihak yang terlibat dan beragamnya peraturan yang dilanggar membuat penyelesaian hukum akan memakan waktu lama. Untuk mempersingkat waktu, aparat penegak hukum dapat memberikan pelindungan secara pidana, perdata, administratif dan etik sekaligus secara bersamaan. Pembentukan panja oleh beberapa komisi di DPR sudah tepat guna mendorong aparat penegak hukum supaya dapat lebih fokus memberikan pelindungan hukum. Selain itu melalui fungsi legislasi DPR dapat melakukan revisi terhadap UU OJK terkait penguatan sanksi terhadap pejabat/pegawai OJK yang lalai dalam menjalankan tugas dan menyinkronkan aturan penyidikan dalam UU Pasar Modal dengan UU OJK.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Eskalasi konflik AS-Iran meningkat kembali akibat tewasnya Mayor Jenderal Soleimani, tokoh militer Iran yang amat dihormati dan sekaligus ditakuti AS dan koalisi Barat dan Sunni pendukungnya di Timur Tengah. Aksi saling ancam dan balas serangan telah dilakukan, sehingga membawa dampak langsung dan tidak langsung atau juga sampingan, baik secara politik, ekonomi maupun keamanan bagi kawasan dan di tingkat global, berupa naiknya harga minyak, jatuhnya harga saham, dan meningkatnya instabilitas keamanan. Solusi yang bersifat terbatas telah diperlihatkan, namun eskalasi konflik belum bisa dikatakan berhenti. Tulisan ini membahas pemicu eskalasi konflik yang cepat itu, dampak secara luas yang diakibatkannya, serta langkah solusi yang telah diambil. Kajian memperlihatkan, baik pemicu maupun dampak konflik, bersumber dari kepemimpinan Trump yang bermasalah, lemah dan kacau, sedangkan solusi konflik yang diupayakan, belum efektif.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Abstrak:
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sejak 2 Januari 2020 masih menyisakan persoalan. Komisi IX DPR RI menolak kenaikan iuran untuk peserta Kelas III-Mandiri. Sejumlah pemerintah daerah juga menolak kenaikan tersebut. Kenaikan iuran tersebut telah berdampak antara lain sekitar 800.000 peserta migrasi turun kelas, dan jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah. Masalah iuran perlu segera diatasi agar tidak memberatkan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain perlunya penganggaran yang lebih baik dan penggalian sumber dana yang potensial selain APBN. Selain itu, perlu diupayakan agar iuran peserta menjadi alternatif terakhir, mengingat Program JKN adalan program sosial. DPR RI juga perlu terus melakukan pengawasan agar iuran tidak memberatkan masyarakatbanjir dan penataan ekologi perkotaandapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.


Abstrak:
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perusahaan asuransi milik negara tertua dan terbesar di Indonesia. Pada Oktober 2018, Jiwasraya telah gagal bayar atas klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp802 miliar, akibat buruknya tata kelola perusahaan dan lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Kasus ini menarik untuk analisis dengan fokus pada alternatif solusi penyelesaian bagi perusahaan, apakah pembubaran atau penyelamatan. Perusahaan dapat melakukan pembubaran karena pailit atau pemerintah dapat melakukan penyelamatan melalui privatisasi, bailout dalam bentuk Penyertaan Modal Negara, pembentukan Holding BUMN asuransi, atau akuisisi. Saat ini, pemerintah sedang melakukan proses pembentukan holding BUMN asuransi untuk menyuntikkan dana ke Jiwasraya. Pemerintah perlu melakukan reformasi Lembaga Keuangan Non Bank yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan manajemen risiko. DPR RI melalui fungsi pengawasan hendaknya terus mengawal penyelesaian kasus Jiwasraya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi dan pemerintah.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa


Abstrak:
Kebijakan penghapusan status tenaga honorer yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah merupakan kebijakan yang telah lama diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Kebijakan tersebut ditegaskan lagi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tulisan ini mengkaji kebijakan penghapusan status tenaga honorer dan dampaknya bagi tenaga honorer yang ada saat ini. Dengan penghapusan status tenaga honorer tersebut, diharapkan permasalahan tenaga honorer yang masih tersisa dapat segera diselesaikan. Upaya yang sudah dan masih terus dilakukan yaitu mendorong tenaga honorer untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS dan PPPK. Selain itu, DPR RI bersama pemerintah juga diharapkan segera melanjutkan pembahasan revisi UU ASN yang salah satu poinnya adalah terkait tenaga honorer. Adapun revisi UU ASN masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →