Info Singkat

Vol. X / No. 2 - Januari 2018

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan MK telah membatalkan beberapa ketentuan dalam UU Pemilu. Salah satunya, ketentuan pengecualian verifikasi bagi partai politik peserta Pemilu 2014 untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Putusan MK ditetapkan di tengah tahapan verifikasi sedang berlangsung sehingga menimbulkan beberapa persoalan untuk menindaklanjutinya. Beberapa pendapat dan opsi sempat ditawarkan untuk merespons putusan MK tersebut. Terlepas dari berbagai pendapat dan opsi yang muncul, implikasi yuridis dari putusan MK adalah kewajiban penyelenggara Pemilu untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019. KPU perlu menindaklanjuti dengan beberapa tahapan, yaitu konsultasi dengan DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU untuk disesuaikan dengan putusan MK, dan melaksanakan verifikasi terhadap seluruh partai politik berdasarkan ketentuan tersebut. Tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu perlu dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa perlu mengubah jadwal tahapan melalui perubahan UU atau penetapan Perppu dan penambahan anggaran.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Dialog Korea Utara dan Korea Selatan yang sejak beberapa tahun terhenti kembali dilakukan. Meskipun pelaksanaan dialog tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan kedua negara untuk tampil bersama dalam kegiatan Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan, hal tersebut patut diapresiasi dan perlu didukung, tidak saja oleh para elit di kedua Korea tetapi juga oleh negara-negara di kawasan. Dukungan negara-negara di kawasan, baik di tingkat pemerintahan maupun parlemen, menjadi sangat penting karena hal ini berkaitan dengan upaya menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan yang sudah seharusnya terwujud dan menjadi perhatian seluruh masyarakat di kawasan. Tulisan ini menganalisis dampak dari terbangunnya dialog Korea Utara dan Korea Selatan yang positif tersebut terhadap keamanan kawasan dan dukungan negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Parlemen, dalam membantu menjaga momentum positif tersebut.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Banjir dan longsor yang merupakan bentuk bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan, kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Situasi kerusakan lingkungan ini diharapkan dapat diperbaiki, dengan terpilihnya kepala daerah yang memiliki visi, misi, dan program yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Namun faktanya, isu lingkungan belum menjadi isu penting dalam Pilkada 2018. Untuk itu, DPR perlu mendorong KPU untuk mengangkat isu lingkungan dalam debat calon kepala daerah. Visi, misi, dan program calon kepala daerah wajib dituangkan dalam dokumen resmi, yang dapat diakses masyarakat. Melalui upaya tersebut, masyarakat dapat memilih kepala daerah yang tepat, agar dapat memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di daerahnya.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan merencanakan melakukan impor beras sejumlah 500.000 ton. Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena adanya kenaikan harga beras medium dan untuk melindungi konsumen akan kebutuhan beras. Rencana impor beras tersebut dilakukan pada saat menjelang panen raya dan adanya klaim dari Kementerian Pertanian bahwa kondisi produksi beras yang surplus. Tulisan ini menganalisis pro dan kontra kebijakan impor tersebut. Rencana impor beras ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak, dengan alasan stok beras secara nasional masih dalam kondisi aman. Di samping itu, pelaksanaan impor saat mendekati panen raya di sejumlah sentra produksi padi dirasa kurang tepat. Rencana pemerintah untuk mengimpor beras tersebut menandakan masih kurang baiknya pengelolaan pangan khususnya beras. Diperlukan kerjasama strategis antar stakeholder terkait pengelolaan pangan. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya kebijakan yang dapat mendukung harga dan produksi pangan yang stabil khususnya beras di Indonesia.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pilkada serentak 2018 akan segera dilaksanakan. Sebanyak 171 daerah akan melangsungkan pemilihan kepala daerah secara serentak. Ada beberapa kendala yang akan dihadapi partai politik (parpol) dalam pilkada serentak 2018. Kendala tersebut di antaranya ialah masalah fenomena calon tunggal yang semakin meningkat, keberadaan calon yang bukan merupakan kader partai, serta maraknya isu politik uang maupun mahar politik. Tulisan ini menganalisis strategi parpol menghadapi tantangan dalam pilkada serentak 2018. Fenomena calon tunggal, mengusung calon dari parpol lain maupun mahar politik dapat terjadi karena mesin parpol yang seharusnya berfungsi dalam memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, kapasitas dan kinerja parpol sudah seharusnya semakin ditingkatkan demi peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat berdasarkan ideologi parpol.

Vol. X / No. 1 - Januari 2018

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah dimulai pada 8 Januari 2018. Tidak hanya sisi politik, kemenangan di Pilkada juga penting untuk mengumpulkan finansial karena masih tingginya biaya politik. Dengan demikian, tak tertutup kemungkinan masih terjadi politik uang. Penanganan politik uang yang selama ini dilakukan oleh Bawaslu dengan membentuk Sentra Gakkumdu dianggap tidak efektif. Tidak efektifnya penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu karena kesulitan dalam membuktikan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terkait dengan kemungkinan masih terjadinya politik uang, Polri dan KPK membentuk Satgas Antipolitik Uang untuk menghadapi Pilkada Serentak 2018. Tulisan ini bertujuan mengkaji apakah pembentukan Satgas Antipolitik Uang diperlukan? Kajian terhadap pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Satgas Antipolitik Uang bersinggungan dengan Sentra Gakkumdu yang salah satu unsurnya adalah Kepolisian. Oleh karena itu, pembentukan Satgas Antipolitik Uang tidak diperlukan. Untuk memberantas politik uang, political will Pemerintah dan DPR RI diperlukan dalam membuat norma ketentuan UU yang pembuktiannya lebih mudah.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem mengundang kecaman dari banyak negara karena dianggap melanggar hukum internasional tentang status Kota Jerusalem. Indonesia, yang mendukung kemerdekaan Palestina, dan banyak negara di dunia, menentang keputusan AS tersebut. Bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Indonesia berusaha menggagalkan keputusan AS dengan mengajukan draf resolusi kepada Dewan Keamanan (DK) PBB. Seperti yang sudah diperhitungkan, AS memveto draf resolusi itu. Meskipun ketika dibahas di sidang Majelis Umum (MU) PBB draf resolusi itu disetujui, tetapi dukungan dari MU PBB tidak implementatif. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dengan ibu kota di Jerusalem Timur melalui berbagai forum multilateral. Di sisi lain, negara-negara OKI harus tetap solid dalam menggalang kerja sama dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sementara Palestina harus menghentikan konflik internalnya.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
1 Januari 2019 adalah target waktu bagi penuntasan kepesertaan program JKN/ KIS. Namun masalahnya hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala untuk mencapainya, seperti: sosialisasi program JKN/KIS yang kurang; layanan kesehatan yang belum memadai; kepatuhan hukum pengusaha yang masih kurang; koordinasi yang masih kurang optimal; akurasi data peserta yang masih meragukan; regulasi yang belum mendukung; dan kualitas SDM yang masih kurang. Tulisan ini menganalisis berbagai kendala tersebut dan memberikan rekomendasi agar BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi Program JKN/KIS secara maksimal; memperbaiki layanan; menghimbau kepatuhan hukum pengusaha; memperbaiki koordinasi dengan stakeholders; memperbaiki akurasi data peserta; memperbaiki regulasi; dan meningkatkan kualitas SDM.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Kinerja ekspor nonmigas tahun 2017 telah menunjukkan hasil yang bagus. Memasuki tahun 2018, kinerja ekspor nonmigas masih rentan dipengaruhi oleh shocks seperti pelemahan permintaan ekspor dari negara-negara pasar tradisional. Tulisan ini memaparkan kinerja dan prospek ekspor nonmigas tahun 2018 dan kebijakan diversifikasi pasar tujuan ekspor. Kinerja ekspor nonmigas tahun 2017 tumbuh sebesar 17,3%, melebihi target yang ditetapkan (5,6%). Tahun 2018, ekspor nonmigas Indonesia diprediksi tumbuh sebesar 5–7%. Sumber utama proyeksi sebesar itu adalah kebijakan diversifikasi pasar tujuan ekspor yang dilakukan Indonesia dengan menyasar negara-negara pasar nontradisional. Hal ini tersirat dari perjanjian dan kerja sama perdagangan yang sudah ditandatangani antara Indonesia dengan negara-negara pasar nontradisional, baik secara individu maupun melalui ASEAN. Adanya kerja sama perdagangan tersebut berpotensi mendorong naiknya ekspor Indonesia, baik total ekspor maupun ekspor nonmigas. Namun, agar kinerja ekspor pada tahun-tahun mendatang lebih baik, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus mencari negara-negara pasar nontradisional lainnya.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 telah mulai bergulir. Pilkada serentak 2018 disebut menuju politik yang memanfaatkan media sosial. Namun beberapa penelitian menunjukkan adanya persoalan etika dalam penggunaan media sosial dalam pelaksanaan pilkada serentak. Etika penggunaan media sosial dipengaruhi lima faktor yaitu: norma individu, norma sosial, hukum, affordances, dan kebijakan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas tentang etika penggunaan media sosial berdasarkan lima faktor yang mempengaruhi etika penggunaan media sosial tersebut. Pada bagian akhir penulis menawarkan etika penggunaan media sosial sebagai salah satu barometer kualitas penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dengan lebih mengedepankan upaya preventif dalam penanganan persoalan etika penggunaan media sosial menjelang dan selama penyelenggaraan pilkada serentak 2018 tanpa mengurangi hak warga negara.

Vol. X / No. 1 - Januari 2018

Penulis:

Abstrak:


Vol. - / No. Khusus - Desember 2017

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Polemik penerapan pidana mati di Indonesia kembali menimbulkan pro dan kontra di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejak era Presiden Jokowi dimulai tahun 2014 hingga saat ini (2017), Indonesia telah melaksanakan tiga tahap eksekusi pidana mati terhadap dua puluh terpidana mati. Penerapan pidana mati ini menimbulkan pro kontra dan membuat masyarakat terbelah dalam menyikapinya. Tulisan ini mengkaji pro dan kontra atas penerapan pidana mati ini dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Dari perspektif HAM, meskipun diakui adanya hak untuk hidup namun hak ini tunduk pada pembatasan HAM lainnya yaitu pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu beberapa instrumen hukum internasional juga membuka kemungkinan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana serius.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tahun 2017 belum ditandai oleh situasi dunia yang jauh lebih aman dibandingkan tahun sebelumnya. Terorisme internasional masih merupakan ancaman utama di banyak negara, termasuk Indonesia yang penuh keberagaman dan demokrasinya belum terkonsolidasi. Aksi-aksi terorisme pro-ISIS yang berdimensi internasional telah berlangsung, walau dalam skala lebih kecil. Pemerintah tidak mudah dapat mengantisipasi dan mencegah, apalagi menghentikan serangan terorisme, pasca-Bom Sarinah 14 Januari 2016. Sebagai konsekuensinya, upaya Indonesia dalam memerangi terorisme internasional di tahun 2017 ini patut dievaluasi, terutama terkait kebijakan yang tengah disusun dan langkah yang telah diambil. Demikian pula, penilaian terhadap substansi RUU amandemen UU No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme perlu dilakukan. Berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang datang dari terorisme internasional perlu dibahas, dengan perspektif hubungan internasional. Analisis SWOT diaplikasikan untuk menilai peluang sukses memerangi ‘war on terror’ di segala mandala.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
“Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” merupakan salah satu Nawacita dalam Pemerintahan Jokowi-JK, di mana salah satu cita tersebut ingin diwujudkan melalui Program Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin. Namun dalam praktiknya, Program Perlndungan Sosial masih banyak penyimpangan sehingga program tersebut tidak dapat sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan Program Perlindungan Sosial di Era Pemerintahan Jokowi- JK selama ini. Hasilnya, Program Perlindungan Sosial terbukti efektif mengurangi kemiskinan, namun penyalurannya perlu diperbaiki, dengan penetapan target yang akurat, memperluas cakupan, dan meningkatkan benefit. Tulisan ini juga merekomendasikan beberapa cara untuk meningkatkan keberhasilan program, yaitu: 1) Mewujudkan akurasi data penerima manfaat program; 2) Meningkatkan jangkauan layanan; 3) Melakukan sosialisasi program secara masif; 4) Mempermudah akses terhadap dokumen identitas. DPR RI perlu mengawal jalannya Program Perlindungan Sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan, melalui fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Total utang pemerintah per September 2017 adalah sebesar Rp3.866,45 triliun. Kondisi utang pemerintah yang hampir menyentuh level Rp4.000 triliun ini membuat khawatir banyak pihak. Banyak pihak mengklaim bahwa kondisi ini sudah pada level sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi kelangsungan suatu negara. Namun jika ditelaah lebih lanjut utang pemerintah tersebut, dengan menggunakan indikator utang yang sudah banyak dibanyak dipakai (best practice) oleh Kementerian Keuangan, BI dan IMF yaitu rasio DSR, DSO dan DTX, hasilnya adalah utang pemerintah yang dianggap banyak membahayakan bagi banyak orang ternyata masih berada pada level aman dan wajar. Akan tetapi yang perlu ditekankan adalah agar setiap Rupiah dari utang pemerintah tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang penyelenggaraannya akan dilaksanakan secara serentak memiliki makna konsolidasi demokrasi. Sebelumnya, transisi relasi demokrasi perwakilan dan kepemimpinan pemerintahan sudah dipilih langsung oleh rakyat, namun masih dilakukan secara terpisah. Transisi pemerintahan perwakilan yang demikian telah meletakkan proses konsolidasi demokrasi berkembang dalam ruang yang lebih luas. Ruang tersebut tidak lagi sekedar dalam konteks kesesuaian antara politik perwakilan parlemen dan eksekutif yang bersifat koheren dan terintegrasi bagi agenda pemerintahan, tetapi juga pada konteks menciptakan sistem politik yang stabil. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak. Tulisan ini merekomendasikan bahwa untuk memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan, penting untuk memperkuat proses pilkada dan pemilu serentak.

Vol. IX / No. 24 - Desember 2017

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Fenomena aksi kekerasan dan main hakim sendiri dengan mengatasnamakan persekusi yang marak diberitakan di media massa telah menimbulkan perdebatan di dalamnya. Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang konsep atau pengertian persekusi dari prespektif hukum. Penggunaan kata persekusi selama ini dianggap kurang tepat, mengingat sistem hukum nasional Indonesia tidak mengenal istilah persekusi. Cakupan persekusi lebih ditekankan pada kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang lebih luas dan sistematis. Tindakan kekerasan yang terjadi memang tidak dapat diterima dan harus diproses secara hukum, akan tetapi mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan persekusi dinilai terlalu berlebihan. Penanganan aksi persekusi membutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum, namun hal tersebut juga tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga DPR RI.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Majelis International Maritime Organization kembali melaksanakan sidang dua tahunannya. Salah satu agenda pentingnya adalah memilih Anggota Dewan IMO untuk Periode 2018-2019. Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah dan berhasil terpilih kembali menjadi Anggota Dewan IMO. IMO memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kemaritiman internasional karena memiliki otoritas untuk menetapkan standar keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup maritim. Indonesia, di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi sedang berusaha membangun Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Dengan visi maritim tersebut, banyak kepentingan nasional Indonesia yang beririsan dengan ketentuan-ketentuan IMO. Keanggotaan Indonesia di Dewan IMO akan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempengaruhi upaya-upaya penguatan norma dan kebijakan IMO agar tidak merugikan kepentingan maritim Indonesia. Menjadi Anggota Dewan IMO juga merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap nilai strategis Indonesia sebagai negara maritim. DPR RI memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah memperkuat instrumen-instrumen pengamanan dan penyelamatan di laut, agar Indonesia dapat dipandang sebagai negara maritim yang bertanggung jawab.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penanganan bencana akan terus berlanjut sebagai konsekuensi dari kondisi geografis dan geologis Indonesia, fenomena perubahan iklim global dan perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Selama ini upaya penanganan bencana yang dilakukan Pemerintah masih fokus pada kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi fisik pasca bencana. Tulisan ini ingin mengkaji mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal. Mitigasi dapat dimulai dengan mengubah paradigma dari tanggap darurat ke mitigasi. Selanjutnya menerapkan pendidikan kebencanaan di keluarga, kemudian sekolah dengan memasukkan materi pelajaran tentang bencana sebagai pelajaran wajib bagi setiap siswa terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah risiko bencana. Pendidikan kebencanaan yang dipadukan dengan kearifan lokal akan menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan amanat dari Pasal 35 huruf h UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan mewajibkan sekolah terutama sekolah di wilayah risiko bencana untuk menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Seiring pesatnya perkembangan bisnis online di Indonesia, produk impor pun semakin marak dijual melalui bisnis online. Akibatnya produk lokal harus bersaing dengan produk impor yang kualitasnya lebih baik dan harga yang murah. Pemerintah perlu waspada, karena jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan produk lokal akan kalah bersaing dengan produk impor dan produk impor akan mendominasi bisnis online di Indonesia. Jangan sampai Indonesia menjadi pasar bisnis online bagi produk impor. Oleh karena itu, beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi maraknya produk impor pada bisnis online. Dalam rangka peningkatan kualitas produk lokal, diperlukan peran pemerintah untuk membina pengusaha lokal seperti UMKM. Pemerintah juga harus segera membuat peraturan terkait pembatasan produk impor yang dijual secara online dan aturan yang mewajibkan toko online menjual produk lokal. Dukungan DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu dilakukan agar aturan tersebut dapat segera dibuat dan diberlakukan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tanggal 21 November telah ditetapkan Gubernur Papua sebagai Hari Otonomi Khusus Papua. Pihak Pemerintah Provinsi Papua beranggapan bahwa penetapan tersebut dimaksudkan sekedar untuk mengingatkan dan menginformasikan kepada masyarakat Papua mengenai kebijakan Otsus Papua yang telah hadir di Papua sejak tahun 2001. Hingga kini, Pemerintah Pusat belum memberikan respons apapun terhadap peristiwa ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis makna peristiwa tersebut dari perspektif kebijakan publik. Penulis berpendapat bahwa penetapan Hari Otonomi Khusus Papua memiliki makna lebih dari sekedar mengingatkan masyarakat Papua akan hadirnya Otsus. Peringatan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah sinyal dari Pemerintah Provinsi Papua untuk mengingatkan Pemerintah Pusat bahwa Otsus Papua harus segera dievaluasi keberadaannya. Dalam perspektif kebijakan publik, sudah seharusnya implementasi sebuah kebijakan dievaluasi. Oleh karena itu, sinyal yang disampaikan oleh Gubernur Papua harus direspons oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI dengan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Otsus. Evaluasi dilakukan dengan mendengarkan suara orang Papua.

Vol. IX / No. 23 - Desember 2017

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review para penganut kepercayaan terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik). Dalam pertimbangannya MK memutuskan bahwa penganut kepercayaan wajib mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan para penganut agama yang diakui oleh negara, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Tulisan ini hendak membahas tentang tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan putusan MK tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap penganut kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam data base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta melakukan sosialisasi mengenai hal itu kepada para petugas yang menangani urusan pendataan administrasi kependudukan. Menurut penulis, tanpa perlu merevisi UU Adminduk, pemerintah dapat menindaklanjuti putusan MK ini dengan cara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan aturan-aturan terkait administrasi kependudukan dengan memperhatikan kaidah hasil penafsiran MK.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Tragedi kemanusiaan kembali terjadi saat kelompok teroris ISIS dengan nama Kelompok Sinai Utara melakukan aksi penembakan dan pengeboman saat sholat Jumat di Mesjid Al-Rawdah, Kota El-Arish, Sinai Utara, Mesir, 24 November lalu. Jumlah korban tewas mencapai 305 orang. Teroris ISIS di Mesir terkonsentrasi di bagian utara Semenanjung Sinai, tetapi serangan-serangan mereka telah menyebar, termasuk ke ibukota, di mana pelaku serangan bom bunuh diri beraksi di gereja dan markas-markas keamanan. Dalam perang melawan terorisme, Mesir dan Koalisi Antiterorisme Militer Islam (IMCTC) lebih melakukan pendekatan keamanan. Kasus Sinai Utara menunjukkan bahwa perang melawan terorisme tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan keamanan. Pendekatan kesejahteraan juga harus dilakukan agar perang melawan terorisme menjadi lebih efektif. Indonesia mengutuk aksi terorisme di Sinai Utara tersebut, dan menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam menanggulangi terorisme. Belajar dari kasus serangan teroris di masjid Raudah Sinai Utara, DPR perlu meminta kepada Pemerintah agar tidak lengah dalam upaya memerangi terorisme. Pemerintah juga harus terus aktif meningkatkan kerja sama internasional untuk memerangi terorisme dengan diplomasi damai.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Indonesia adalah negara yang rentan terhadap berbagai bencana, baik bencana geologis maupun hidrologis. Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak yang diakibatkan lingkungan dan sanitasi yang tidak sehat. PMI sebagai penyelenggara kepalangmerahan turut membantu menanggulangi para korban akibat bencana. Tulisan ini bertujuan mengkaji peran PMI dalam penanggulangan bencana, khususnya dari aspek kesehatan lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PMI memprioritaskan kegiatannya dalam pengurangan risiko bencana. Salah satu lingkup kebijakan PMI dalam bidang sanitasi dan air bersih bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit melalui media lingkungan akibat terbatasnya sarana kesehatan lingkungan yang ada di tempat pengungsian. Peran PMI terkait hal tersebut antara lain sebagai penyedia air bersih, sarana prasarana sanitasi termasuk jamban, dan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Dukungan aspek yuridis berupa penetapan UU tentang Kepalangmerahan oleh DPR RI menjadi penting, bukan saja dalam rangka mengimplementasikan Konvensi Jenewa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan kepalangmerahan, khususnya dalam penanggulangan bencana.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Rencana pemerintah untuk menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga mendapat reaksi keras masyarakat. Rencana ini didasari oleh kebutuhan penyediaan listrik secara fleksibel. Melihat potensi peningkatan kebutuhan listrik ke depan, rencana kebijakan ini dipastikan akan memperluas ketimpangan konsumsi listrik per kapita secara nasional, khususnya untuk wilayah luar Jawa. Menjadikan rencana kebijakan ini sebagai pilihan mandatoris bagi golongan pelanggan rumah tangga dapat diperkirakan sedikit nuansa politiknya. Oleh karena itu, jalan tengah pun perlu diambil pemerintah untuk memastikan bahwa ketimpangan akses listrik bagi rakyat secara nasional dapat ditekan. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, DPR memiliki daya tawar politik yang kuat untuk mengarahkan pilihan kebijakan seperti ini.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Pengadaan CPNS tahun 2017 dibuka dalam 2 (dua) tahap. Tahap I yaitu pada KemenkumHAM dan MA, sedangkan tahap II pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pengadaan CPNS tahun 2017 ini dilaksanakan untuk mendukung Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam pengadaan CPNS tahun 2017 ini, pemerintah masih konsisten menjalankan kebijakan minus growth dalam penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini dilakukan setelah sebelumnya pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan CPNS sejak tahun 2015. Pengadaan CPNS merupakan langkah awal dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance. Seiring dengan rencana pengadaan CPNS tahun 2018 nanti, Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi pengadaan CPNS tahun 2017 ini yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan

Vol. IX / No. 22 - November 2017

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Peredaran senjata api di kalangan warga sipil yang mengarah pada penyalahgunaan sangat merisaukan masyarakat luas. Banyaknya tindak pidana yang disebabkan oleh penyalahgunaan senjata api menunjukkan adanya permasalahan dalam regulasi yang mengatur kepemilikan senjata api di Indonesia, yaitu UU No. 8 Tahun 1948. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan kepemilikan senjata api oleh sipil di Indonesia dan langkah apa yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menekan kepemilikan senjata api ilegal dan penyalahgunaannya. UU No. 8 Tahun 1948 membutuhkan banyak perubahan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. DPR bersama Pemerintah dapat menyepakati upaya perubahan atas undang-undang tersebut. Selain itu, Kepolisian RI selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran senjata api yang dimiliki oleh warga sipil harus mengefektifkan operasi pengawasan senjata api untuk menekan angka peredaran senjata api ilegal dan meningkatkan kesadaran warga sipil yang memiliki senjata api untuk mematuhi peraturan yang berlaku khususnya mengenai perizinan.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Pemberitaan seputar ASEAN kembali muncul, setelah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut menyelenggarakan KTT yang ke-31, di Manila, Filipina. Isu keamanan dan kaitannya dengan upaya menjaga stabilitas kawasan menjadi agenda utama KTT. Berbagai persoalan keamanan di kawasan yang belum berhasil diatasi atau berpotensi memunculkan masalah bagi stabilitas kawasan menjadi perhatian, karena jika dibiarkan berlanjut dan tidak ada upaya untuk mengatasinya maka akan berdampak pada stabilitas kawasan dan menghambat upaya ASEAN dalam memajukan kawasan. KTT ke-31 ASEAN menjadi momentum bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggota dalam menangani berbagai persoalan yang bisa mengancam stabilitas kawasan. ASEAN akan semakin diperhitungkan masyarakat internasional jika berhasil menjaga stabilitas kawasan, dan hal tersebut menjadi modal berharga bagi ASEAN untuk berkontribusi lebih jauh secara politik ketika dilibatkan dalam penanganan konflik-konflik regional dan internasional.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Sejak mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, hingga kini BPJS Kesehatan terus mengalami defisit anggaran untuk pelayanan kesehatan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (Program JKN-KIS). Penyebab utama adalah pembiayaan yang besar untuk peserta berpenyakit katastropik (jantung, stroke, kanker, thalasemia. dsb.). Hal ini membuat Pemerintah terus berupaya keras mengatasinya. Alasannya, BPJS Kesehatan harus dapat bekerja secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mengemban amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tulisan ini menyimpulkan, defisit BPJS Kesehatan harus diatasi secara cermat dan bijak, karena BPJS Kesehatan adalah lembaga asuransi sosial. Peserta Program JKN-KIS Mandiri yang berpenyakit katastropik tidak perlu dibebani biaya lebih besar, karena hal ini akan menjauhkan BPJS Kesehatan dari amanat konstitusi. DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tanpa mengurangi rasa sejahtera masyarakat.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Pembiayaan prioritas percepatan pembangunan infrastruktur membuat ruang gerak fiskal menjadi terbatas. Pemerintah membuka skema pembiayaan bagi swasta/asing untuk terlibat. Misalnya konsesi pengelolaan proyek infrastruktur baru, pemanfaatan BMN dan sekuritisasi aset. Semuanya menimbulkan dilema. Satu sisi, Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dana bagi program prioritas percepatan infrastruktur yang bersifat multi years, selesai tahun 2019. Sisi lain, skema pengelolaan dan pembiayaan swasta asing, meski tidak berarti menjual aset namun berpotensi masalah. Bukan hanya tidak menguntungkan, menambah beban hutang negara, tetapi juga membuka ruang bagi penguasaan asing terhadap kedaulatan negara karena infrastruktur adalah aset strategis negara. Daya tawar tinggi, penghitungan cermat, mengevaluasi kerjasama swasta/asing sebelumnya dan tidak memaksakan seluruh proyek/program percepatan infrastruktur selesai sebelum ajang pemilu digelar harus dimiliki Pemerintah. Terutama jika peran Pemerintah dalam pelayanan publik terganggu, ruang berusaha masyarakat menjadi sempit, dan membuka celah bagi pencarian rente sehingga merugikan bangsa dan negara.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Ancaman pemblokiran layanan over the top yang menyajikan konten porno dilakukan oleh Pemerintah terhadap WhatsApp yang menyajikan konten porno melalui format pencarian gambar bergerak. Meski Pemerintah telah menyusun regulasi teknis dan sistem pemblokiran, namun masih terdapat konten porno pada layanan over the top lainnya. Sistem pemblokiran konten porno perlu terus dimutakhirkan, sejalan dengan kemajuan teknologi layanan over the top. Regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri, juga harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi pada layanan over the top. Penerapan regulasi tidak boleh tebang pilih, tapi harus diperlakukan sama kepada semua penyedia layanan over the top yang masih menyajikan konten porno.

Vol. IX / No. 21 - November 2017

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tidak dapat dipungkiri anak seringkali mendapat perlakuan yang tidak pantas yang dapat berujung pada tindak pidana. Anak sebagai korban tindak pidana harus menerima putusan pengadilan bagi pelaku yang tidak adil baginya karena tanpa ganti rugi atas apa yang dideritanya sebagai korban. Terbitnya PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana memberikan harapan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana. Namun demikian PP No. 43 Tahun 2017 perlu diperbaiki karena tidak mengatur mekanisme apabila pelaku menolak atau tidak mau membayar restitusi, prosedur pengajuan restitusi yang rumit, serta pembuktian kerugian nilai materil yang tidak dimiliki korban. Tulisan ini mencoba menggambarkan substansi PP No. 43 Tahun 2017 dan mengkaji persoalan hukum atas PP tersebut. Penulis merekomendasikan agar PP No. 43 Tahun 2017 dapat memberikan kepastian hukum atas pemberian ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana, baik dari segi waktu hingga kepastian pelaku memberikan ganti rugi.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Akibat operasi militer secara terus-menerus selama beberapa bulan terakhir ini oleh koalisi Barat pimpinan AS dan Rusia, selain pasukan Pemerintah Bashar al-Assad, posisi ISIS semakin tersudut dan basis strategis mereka di Suriah dan Irak tidak dapat lagi dipertahankan. Perubahan situasi ekstrim ini membawa pertanyaan, apakah ISIS akan segera tereliminasi untuk selamanya? Kalangan yang optimis melihat perubahan drastis ini dengan keyakinan bahwa ancaman terorisme global berakhir. Sedangkan pendapat yang hati-hati mengingatkan, terlalu dini mengambil kesimpulan demikian karena apa yang diusung dan diperjuangkan ISIS sangat ideologis dan masih memiliki daya tarik di tengah situasi dunia penuh ketimpangan. Kehadiran pengikut ISIS dan teroris lintas-negara, serta fenomena meningkatnya radikalisme global, termasuk di Indonesia, menyulitkan sukses perang melawan terorisme global. Artikel ini menganalisis prospek ISIS dan aktivitasnya pasca-kejatuhan basis kekuatan mereka di Timur-Tengah dan Asia Tenggara.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Daya literasi pemuda masih rendah. Padahal, daya literasi seseorang memengaruhi kompetensi kognitif lain seperti kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, yang merupakan modal untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin berat. Kondisi ini disebabkan: (1) belum kuatnya pendidikan literasi di institusi pendidikan; (2) lingkungan yang tidak mendukung peningkatan literasi; dan (3) sulitnya akses buku. Meskipun DPR RI bersama Pemerintah telah membuat Undang-Undang No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas literasi bangsa, belum ada langkah fundamental yang dilakukan dalam mengubah sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Dalam fungsi pengawasannya DPR juga harus mendorong pemerintah untuk merevisi kurikulum pendidikan agar mendukung peningkatan daya literasi dan menekan harga buku sesuai dengan amanat UU Sisbuk.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Era industri 4.0 telah membawa perubahan yang bersifat disruptif pada model bisnis yang tidak adaptif pada perkembangan teknologi informasi. Perubahan teknologi telah mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan alat pembayaran dan sistem pembayaran. Kondisi ini juga terjadi pada industri keuangan yang selama ini didominasi perbankan. Perkembangan financial technology (fintech) telah membuka kesempatan lahirnya model bisnis rintisan (start up) yang awalnya bergerak dalam platform e-commerce, kemudian berkembang menjadi sistem pembayaran baru dan sekaligus berperan menghimpun dana dari masyarakat. Di satu sisi mirip dengan perbankan, tetapi disisi yang lain lebih longgar dan lincah dibanding perbankan. Apabila pertumbuhan praktek pembayaran berbasis fintech tidak diantisipasi dari sisi regulasi dan pengawasan akan menyebabkan resiko bagi masyarakat. Pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan mampu membangun tatakelola sistem keuangan dan pembayaran yang bisa mengambil kelebihan dari fintech, namun secara bersamaan mengantisipasi kelemahan dari perkembangan tersebut.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno resmi menjadi Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Janji-janji pada masa kampanye dituntut untuk segera direalisasikan sesuai dengan harapan warga Jakarta. Tantangan yang dihadapi antara lain, harus menghadapi kebijakan pemerintah pusat dan menghadapi kinerja birokrasi yang sudah ada yang dipandang kurang public service oriented. Langkah awal yang perlu dilakukan Gubernur Anies adalah menggunakan strategi politik reinforcement, yaitu merombak birokrasi dan memberikan langkah tegas bagi penerapan kebijakan tertentu. Hal-hal yang perlu segera dilakukan adalah menerapkan kebijakan yang bersifat win-win solution, berkonsolidasi tidak hanya dengan aparatur pemerintah tetapi juga dengan elemen masyarakat, dan mengaktifkan kembali forum kerukunan umat beragama agar proses realisasi janji-janji Gubernur Anies dapat berjalan lebih lancar.

Vol. IX / No. 20 - Oktober 2017

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Korupsi telah merasuk badan peradilan selaku pemegang kekuasaan kehakiman sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan penerapan prinsip independensi pada badan peradilan. Diperlukan reformasi peradilan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada lembaga peradilan. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan reformasi peradilan dan bagaimana seharusnya reformasi dijalankan. Reformasi peradilan sudah berjalan sejak perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang melahirkan lembaga baru dalam kekuasaan kahakiman. Pemerintah juga telah menempatkan pembangunan hukum sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Namun pembangunan hukum masih menyisakan banyak permasalahan dan reformasi yang sudah berjalan belum menemukan arah yang konstruktif. Diperlukan revitalisasi reformasi peradilan melalui penataan regulasi, kelembagaan, kerja sama, dan pengawasan. Dalam hal ini, DPR dapat berperan melalui penataan regulasi dan pengawasan eksternal lembaga peradilan, lebih selektif dan hati-hati dalam penentuan anggaran badan peradilan; pengangkatan hakim agung, hakim konstitusi, pimpinan KY, serta segera menyelesaikan proses pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Spanyol kini sedang menjadi sorotan dunia internasional karena terancam perpecahan akibat Catalunya, sebuah wilayah otonom di timur laut Spanyol, ingin merdeka dan melepaskan diri dari negara Spanyol. Untuk merealisasikan keinginannya itu, pemerintah otonom dan masyarakat Catalunya mengadakan referendum kemerdekaan pada tanggal 1 Oktober 2017. Hasil referendum menunjukkan 90% dari 2,25 juta pemilih memutuskan untuk merdeka dan melepaskan diri dari Madrid. Namun, Pemerintah Spanyol menganggap referendum tersebut ilegal dan menolak mengakuinya. Kasus Catalunya dapat menjadi pelajaran bari negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pertentangan reklamasi Teluk Jakarta muncul akibat benturan kepentingan antara perlindungan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat jangka panjang melawan kepentingan ekonomi jangka pendek. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dikaji dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang muncul akibat adanya reklamasi Teluk Jakarta serta manfaat reklamasi Teluk Jakarta bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Teluk Jakarta. Hasil kajian dan penelitian beberapa pihak terkait menunjukkan, proyek reklamasi Teluk Jakarta telah berdampak pada kerusakan lingkungan hidup wilayah pesisir dan perairan Teluk Jakarta, menurunnya pendapatan masyarakat pesisir, dan terusirnya masyarakat pesisir dari Teluk Jakarta. Di sisi lain, tidak ada kemanfaatan dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat pesisir di sekitar Teluk Jakarta. Oleh karena itu, DPR RI khususnya Komisi IV dan Komisi VII melalui fungsi pengawasan meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keberlanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Kondisi realisasi penerimaan pajak sampai akhir September Tahun 2017, masih belum menggembirakan, yaitu sebesar Rp770,7 triliun atau 60% dari target APBN-P Tahun 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Untuk itu, Pemerintah harus berusaha keras untuk dapat mencapai target sekitar 40% atau sebesar Rp512,9 triliun hingga akhir tahun. Sayangnya berdasarkan data historis penerimaan pajak, sejak tahun 2010 pemerintah belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Untuk Tahun 2017 ini, banyak pakar meragukan kemampuan pemerintah untuk dapat mencapai target. Untuk menepis keraguan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa opsi percepatan penerimaan pajak, yaitu menindaklanjuti hasil tax amnesty, memerintahkan kantor pajak di daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak, akan menerapkan pajak pada bisnis e-commerce dan penerapan pajak telepon genggam pintar (smartphone). Pemerintah harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi agar pajak dapat meningkat, pembenahan sistem perpajakan, dan mereview belanja negara yang tidak berdampak pada stimulasi perekonomian.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) telah disahkan menjadi undang-undang melalui proses voting di DPR RI. Sejak awal lahirnya, Perppu tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pihak yang kontra menganggap Perppu tersebut sebagai tanda matinya demokrasi. Pro dan kontra juga terlihat dalam pembahasan Perppu menjadi undang-undang di DPR RI. Sebagian besar fraksi menyetujui Perppu dan sebagian lainnya menolak. Pada akhirnya, pada tanggal 24 Oktober 2017 Perppu tersebut disahkan menjadi UU Ormas. Tulisan ini menganalisis proses pengesahan Perppu menjadi UU Ormas, dari perspektif politik. Kesimpulannya, proses voting terkait Perppu Ormas justru memperlihatkan proses demokrasi yang berjalan baik di Indonesia. Demokrasi bahkan masih memberi ruang bagi setiap pihak, termasuk yang menolak melalui pengawasan terhadap jalannya UU Ormas nanti. Rekomendasinya, agar DPR RI mengawasi jalannya UU Ormas.

Vol. IX / No. 19 - Oktober 2017

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Perlindungan hukum bagi pasien kurang mampu merupakan amanat konstitusi dan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun perlakuan diskriminatif masih sering dialami oleh pasien kurang mampu. Tulisan ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pasien kurang mampu dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasien kurang mampu masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Penulis merekomendasikan perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit, sosialisasi prosedur pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penegakan hukum bagi rumah sakit yang melanggar kewajiban dan fungsi sosial rumah sakit bagi pasien kurang mampu. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan bagi pasien kurang mampu.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2017 telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengemukakan pandangan-pandangan strategisnya terkait berbagai isu global, dan untuk berkampanye terkait misi Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020. Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang dialokasikan bagi Kelompok Asia Pasifik. Keanggotaan Indonesia dalam DK PBB memiliki arti penting, karena Indonesia dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan PBB terkait penanganan masalah-masalah keamanan internasional. Misi Indonesia tersebut sudah seharusnya didukung oleh semua pihak, termasuk oleh DPR.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Penyelenggaraan ibadah haji yang dillaksanakan oleh Kementerian Agama yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji secara umum sudah baik, tetapi masih terdapat berbagai kendala teknis yang harus dibenahi agar penyelenggaraan ibadah haji dapat mencapai tujuan idealnya, yakni mengantarkan jemaah haji Indonesia melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dengan nyaman dan aman sehingga dapat memperoleh predikat haji mabrur. Untuk itu, Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji di masa mendatang. Pembinaan jemaah haji yang perlu diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan manasik haji. Untuk pelayanan akomodasi pemerintah perlu mengubah sistem sewa pemondokan di Madinah dari pola sewa semi musim menjadi pola sewa penuh musim. Untuk transportasi, penyedia layanan transportasi perlu diingatkan agar menaati standar layak bus yang telah ditetapkan. Untuk perlindungan jemaah haji, pemerintah perlu mengoptimalkan petugas haji yang menangani jemaah haji yang tersesat di samping meningkatkan pengamanan pemondokan jemaah haji agar tidak terjadi penyusupan mukimin yang hendak mencari keuntungan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah membangun megaproyek 35 gigawatt (GW) untuk mencapai elektrifikasi yang ditargetkan sebesar 97% pada tahun 2019. Pembiayaan pembangunan bersumber dari berbagai lembaga keuangan internasional (LKI) dengan penjaminan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN. Kementerian Keuangan sebagai penjamin mengingatkan PLN terkait resiko fiskal yang muncul dalam pengelolaan keuangan seiring dengan semakin besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Berdasarkan profil utang PLN tersebut, perlu diwaspadai tidak saja oleh PLN, pemerintah pun wajib memberi warning dan mencari alternatif kebijakan sebagai solusi. DPR RI melalui komisi yang terkait perlu turut mengawasi dan memantau permasalahan keuangan PLN untuk dapat memberikan alternatif solusi dalam rangka mengantisipasi dampak lanjutan yang mungkin ditimbulkan.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Partai politik memiliki tanggung jawab dalam nominasi pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak hanya sebatas upaya pemenangan partisan politiknya secara elitis. Mekanisme partai yang masih lemah bagi pembentukan fungsi kaderisasi secara matang telah melahirkan rangkaian persoalan, baik pada saat tahapan nominasi bakal calon, calon yang definitif, maupun ketika ditetapkan sebagai paslon oleh KPU di daerahnya. Persoalan ini memiliki konsekuensi yang luas pada saat paslon menjalankan pemerintahan. Pentingnya menata kembali organisasi partai melalui regulasi pilkada dan komitmen penegakan aturan diharapkan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Penataan dilakukan agar pilkada justru tidak membawa bencana bagi demokrasi yang sekedar dimanfaatkan oleh petualangan politik demi ambisi kekuasaan pribadi dan kelompok.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →