Info Singkat

Vol. IX / No. 15 - Agustus 2017

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Gagasan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan dana haji dalam investasi pembangunan infrastruktur memunculkan pendapat pro dan kontra. Pemanfaatan dana milik jamaah haji dengan jumlah besar tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang optimal. Tulisan ini memberikan analisis dari perspektif hukum mengenai pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memungkinkan dana haji dimanfaatkan untuk investasi langsung dan investasi lainnya, sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, memiliki nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah mengenai penempatan dana haji untuk investasi sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
ASEAN Regional Forum (ARF), yang latar belakang pembentukannya didasari oleh keinginan ASEAN untuk membangun forum dialog terkait isu-isu politik dan keamanan di Asia Pasifik, menarik untuk ditelaah kembali arti pentingnya dalam kerangka menjaga stabiltas kawasan. Arti penting ARF pada hakekatnya tidak harus dimaknai sebagai forum yang secara langsung ditujukan untuk menyelesaikan persoalan keamanan kawasan. Meskipun demikian, ARF tetap memiliki arti penting, karena di sini dibuka ruang dialog untuk saling mengemukakan pandangan dan sikap atas isu-isu politik dan keamanan di kawasan. Lebih penting lagi, melalui ARF, semua pihak selalu diingatkan untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam mengatasi persoalan politik dan keamanan di antara mereka, agar stabilitas kawasan tetap terjaga. Arti penting ARF tersebut diharapkan juga terlihat dalam isu Laut China Selatan dan Semenanjung Korea.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi dengan wilayah yang terbakar semakin meluas, bahkan sebagian merupakan wilayah baru. Kebijakan pengendalian karhutla yang belum terintegrasi, penegakan hukum yang lemah, dan belum tersentuhnya aspek sosiologis dan kultural masyarakat mengakibatkan karhutla terus terjadi setiap tahunnya. Untuk itu DPR perlu mengingatkan pemerintah agar mengupayakan kebijakan karhutla dalam satu kebijakan terintegrasi dengan mengutamakan aspek pencegahan, seperti pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar yang mudah dan murah, pengoptimalan kerja Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Manggala Agni, pengawasan rutin terhadap perusahaan terhadap sistem, sarana, dan prasarana karhutla, serta penyelesaian konflik lahan. Selain itu perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas dan berlaku untuk semua kalangan.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Tuduhan dugaan kecurangan pada PT. Indo Beras Unggul telah menstimulasi kekhawatiran pedagang perantara beras lainnya terjerat kasus yang sama. Beras yang diperdagangkan menjadi sangat rentan menimbulkan pelanggaran sehingga mengikis kepastian berusaha. Kondisi tersebut sejatinya merupakan resultan dari upaya prioritas pemerintah dalam melindungi kepentingan petani dan produsen, termasuk membenahi distribusi beras. Namun sayang, aksi penggerebekan justru menyisakan pertanyaan tentang efektivitas peran Bulog dalam stabilisasi harga beras dan respons berlebihan pemerintah terhadap beras bersubsidi yang justru menimbulkan polemik. Kebijakan perberasan nasional selama ini cenderung banyak menyasar kepada kepentingan petani dan konsumen, tetapi tidak dengan pedagang perantara. Untuk itu, kelembagaan pangan yang menjadi amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan harus segera dibentuk, agar solusi masalah perberasan nasional menjadi lebih holistik dan sistematis.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Undang-Undang Desa telah membuka kesempatan bagi desa untuk mengelola dana sendiri demi mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh desa. Meskipun demikian, sejak awal pengimplementasiannya, beberapa kalangan telah menghawatirkan kapasitas pemerintah desa yang masih lemah akan membuat dana desa rawan korupsi. Setelah korupsi dana desa terjadi, ditemukan bahwa salah satu alasan terjadinya korupsi ialah karena kurangnya pengawasan. Sulitnya bentuk pelaporan hingga kurangnya keterlibatan masyarakat, membuat dana desa menjadi rentan korupsi. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah pusat perlu melakukan optimalisasi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi. DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendorong pemerintah agar melakukan pengawasan dan meningkatkan evaluasi terhadap pendampingan desa. Selain itu diperlukan regulasi bersama untuk menciptakan adanya pemahaman yang sama antara pemerintah di daerah dan di pusat maupun kementerian teknis terkait, sehingga dapat memudahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada masa mendatang.

Vol. IX / No. 14 - Juli 2017

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Substansi Perppu tersebut menuai kontroversi dari berbagai pihak karena menghapus mekanisme tahapan penjatuhan sanksi secara berjenjang terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 hingga Pasal 81 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Namun yang menjadi permasalahan, kegentingan yang memaksa seperti apa yang mendorong Pemerintah menerbitkan Perppu. Dalam hal ini DPR harus mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan argumentasi yang kuat atas kegentingan yang memaksa tersebut.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Kehadiran ASEAN pasca-50 tahun pembentukannya, dan juga AIPA, perhimpunan parlemennya, semakin dipertanyakan seiring dengan bermunculannya berbagai permasalahan baru di kawasan. Stagnasi di negara transpasifik, eskalasi konflik di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea, mengalirnya pengungsi Rohingya dan munculnya ancaman terorisme yang meluas di Asia Tenggara membuat eksistensi ASEAN semakin dibutuhkan oleh anggota maupun mitra wicaranya. Tulisan ini menganalisis kontribusi positif dan kelemahan ASEAN, dan harapan atas peran lebih maju ASEAN dan juga AIPA, dengan metode kualitatif. Data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung argumentasi yang dibuat, sehingga masukan untuk perbaikan kinerja ASEAN dan AIPA di abad ke-21 dapat dikedepankan. Harapan akan perbaikan kinerja dan peran ASEAN dan AIPA secara signifikan disampaikan, agar kedua institusi komunitas kawasan itu dapat lebih realistis dan efektif dalam merespons berbagai masalah dan tantangan baru yang muncul dewasa ini dan yang akan datang.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun ajaran 2017/2018 memunculkan berbagai kritik. Regulasi yang ada tidak memberikan kemudahan akses bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah. Tulisan ini menyoroti sistem zonasi yang diharapkan dapat mendekatkan peserta didik dengan sekolah. Akan tetapi, mekanisme ini dikhawatirkan menjadi ancaman baru bagi peningkatan kualitas akademik karena tidak ada penyaringan peserta didik dalam suatu rombongan belajar. Akibatnya peserta didik yang berprestasi dapat belajar dengan peserta didik yang kurang berprestasi sehingga rentan menurunkan kualitas peserta didik berprestasi. Selain itu, disparitas antarsekolah yang masih tinggi membuat banyak sekolah masih belum dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, sistem zonasi masih perlu dikaji ulang agar tidak merugikan peserta didik.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Pemerintah telah mengajukan draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (RAPBN-P 2017) secara resmi ke DPR. Dalam pokok-pokok RAPBN-P 2017 tersebut, pemerintah mengusulkan perubahan terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro serta perubahan atas pendapatan dan belanja negara. Target defisit anggaran pada RAPBN-P 2017 meningkat menjadi Rp397 triliun dari target defisit APBN 2017 sebesar Rp330 triliun atau 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati ambang batas yang diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 yaitu 3%. Meski secara ketentuan defisit anggaran RAPBN-P 2017 masih dalam batas aturan yang ada, namun defisit anggaran tersebut ditutup melalui penambahan utang. Utang pemerintah Indonesia tersebut masih dalam batas aman (maksimal 60%), namun peningkatan utang tersebut harus perlu diwaspadai. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa penambahan utang baru masih dalam koridor keberlanjutan fiskal.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
RUU Pemilu 2017 diwarnai ketentuan tentang saksi partai politik yang dilatih oleh Bawaslu. Reaksi publik cenderung resisten atas usulan ini ketika ada usulan agar pengadaannya dibiayai oleh negara. Apalagi pada saat bersamaan pemerintah pun sudah mengagendakan peningkatan bantuan keuangan partai melalui PP yang disusunnya. Pembiayaan saksi partai dalam pemilu menjadi mahal saat persaingan memperebutkan kursi legislatif semakin tajam dan di tengah lemahnya pengawasan pemilu. Kecurigaan antar kandidat tidak saja di tingkat partai yang berbeda, tetapi juga di antara kandidat di partai yang sama, membuat biaya politik pemilu antar kontenstan partai pun semakin mahal. Pembiayaan politik saksi partai dalam pemilu disarankan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan partai terhadap pelaksanaan fungsinya di bidang rekrutmen kader dan pendidikan politik warga bangsa.

Vol. IX / No. 13 - Juli 2017

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Polisi sebagai simbol pengayom dan penegak hukum di masyarakat sangat rentan menjadi korban ketika menjalankan tugasnya. Akhir-akhir ini banyak penyerangan terhadap polisi yang menyebabkan polisi kehilangan nyawa ataupun mengalami luka. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap standar pengamanan bagi polisi ketika menjalankan tugas. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian agar dapat memberikan jaminan keselamatan bagi polisi dalam menjalankan tugasnya. Beberapa materi penting yang harus diakomodasi sebagai jaminan keselamatan bagi polisi adalah penguatan ketentuan mengenai jaminan hak-hak polisi dalam menjalankan tugasnya, perbaikan sistem pelaksanaan tugas polisi di ruang publik, peningkatan kapasitas dan kapabilitas polisi, serta ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelaku. Selain itu pemberian latihan yang intensif serta pemutakhiran senjata api yang digunakan oleh polisi dalam menjalankan tugasnya dapat melengkapi jaminan keselamatan bagi polisi ketika menjalankan tugas.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Isu keamanan di Semenanjung Korea kembali memanas setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua pada 4 Juli 2017. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang kembali memanas tidak dapat dilepaskan dari belum berakhirnya Perang Korea dengan kesepakatan damai dan akibat aksi-aksi provokatif dari para pihak yang saling “berlawanan” (Korea Utara versus Korea Selatan dan AS). Dalam konteks keamanan kawasan, situasi keamanan di Semenanjung Korea yang diwarnai oleh nuansa realis dengan power-nya itu bisa mengancam stabilitas kawasan, dan oleh karena itu cara-cara damai melalui perundingan untuk mengatasi situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belum kondusif ini perlu terus dilakukan.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada awal Juni 2017 menerbitkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Inti dari Permendikbud ini adalah kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan selama lima hari dalam sepekan mulai Tahun Ajaran 2017/2018. Pengaturan ini memicu polemik di masyarakat, karena dianggap diputuskan tanpa melihat kondisi Indonesia yang secara sosiologis sangat beragam dan tidak seluruhnya siap melaksanakan pembelajaran dalam lima hari sekolah. Tulisan ini akan membahas beberapa hal penting yang harus tetap menjadi perhatian pemerintah, yaitu kesiapan satuan pendidikan dan kesiapan tenaga kependidikan. Dalam praktiknya, kurang dari satu persen sekolah atau satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang siap menyelenggarakan LHS dan tidak sampai satu persen juga tenaga pendidik yang telah mendapatkan pelatihan tentang penguatan pendidikan karakter. Hal ini memperkuat alasan tidak perlu diformalkannya pengaturan hari sekolah dalam bentuk Permendikbud. Permendikbud tentang Hari Sekolah perlu dibatalkan dan kemudian disempurnakan dengan pengaturan yang lebih tinggi tingkatannya agar lebih rinci.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Pemerintah telah berhasil mengendalikan laju inflasi selama bulan Ramadan dan Lebaran tahun 2017. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi tersebut yaitu mengintervensi harga bahan pangan, membentuk Satgas Pangan, menambah gudang-gudang penyimpanan bahan pangan, memperpendek rantai distribusi bahan pangan, dan membenahi infrastruktur. Keberhasilan pemerintah ini patut diapresiasi, namun ada beberapa hal yang harus dilakukan lebih lanjut dalam mengoptimalkan pengendalian laju inflasi di masa mendatang, yaitu memberikan ruang bagi tumbuhnya konsumsi masyarakat, menggenjot produktivitas pangan nasional, dan menjaga kontinuitas pengendalian. DPR perlu mendukung kebijakan ini dengan terus mengawasi program-program pengendalian laju inflasi agar dapat berjalan lebih baik dan lebih tepat sasaran.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Fenomena urbanisasi yang terjadi terutama pasca-lebaran selalu menjadi persoalan bagi kota sebagai daerah tujuan. Berbagai persoalan sosial muncul dari adanya urbanisasi tersebut. Namun, pemerintah daerah meresponsnya hanya dengan operasi yustisi atau operasi kependudukan. Operasi yustisi hanya mampu menyelesaikan masalah administrasi kependudukan, namun tidak efektif dalam mengatasi berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh urbanisasi. Tulisan ini memandang bahwa urbanisasi merupakan tindakan manusia yang bukan disebabkan oleh penyebab tunggal. Oleh karenanya dibutuhkan cara berpikir sistem untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Cara berpikir sistem dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk membicarakan mengenai penyebab dan akibat dari urbanisasi. DPR RI dapat menjadi inisiator untuk melaksanakan hal tersebut. Dengan demikian akan diperoleh sebuah kebijakan komprehensif dalam penyelesaian masalah urbanisasi, baik di daerah tujuan maupun daerah asal.

Vol. IX / No. 12 - Juni 2017

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di DPR telah memasuki fase akhir dengan menyisakan beberapa isu krusial untuk diambil keputusan. Perdebatan mengenai isu krusial bukan hanya terjadi pada RUU Pemilu kali ini, namun juga pada periode-periode sebelumnya. Isu yang paling krusial dalam RUU kali ini adalah presidential threshold. Isu tersebut terkait erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pemilu serentak, namun sayangnya MK tidak dapat dimintai pendapat, kecuali melalui putusan. Agar tidak selalu menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran terhadap permasalahan seperti ini, perlu dipikirkan adanya mekanisme judicial preview agar tidak ada lagi kegaduhan pasca terbentuknya undang-undang. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memasukkan beberapa substansi pokok mengenai Pemilu dan partai politik menjadi materi muatan UUD 1945.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Meski sejumlah kelompok radikal keagamaan telah aktif di daerah perbatasan antara Filipina-Malaysia-Indonesia selama bertahun-tahun, akan tetapi serangan ke Kota Marawi, memunculkan kekhawatiran bahwa ISIS akan melebarkan sayapnya ke kawasan Asia Tenggara. Kekhawatiran itu muncul karena apa yang terjadi di Filipina Selatan pada kenyataannya bukanlah pemberontakan warga Filipina tetapi sudah merupakan invasi teroris asing dukungan ISIS. Tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Pulau Mindanao sebagai bagian kekhilafahan. Meskipun ISIS belum mendeklarasikan wilayah kekhilafahan di Asia Tenggara seperti di Suriah dan Irak, tetapi bila melihat kondisi di Filipina maka hal itu hanyalah soal waktu. Tidak dapatdisangkal bahwa pengaruh ISIS telah menyebar ke seluruh Asia Tenggara beberapa tahun terakhir ini.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Salah satu kegiatan rutin BPOM adalah inspeksi pengawasan pangan olahan menjelang Bulan Ramadhan hingga pasca Hari Raya Idul Fitri. Ramadhan dijadikan momentum untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk tidak menjual produk pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar keamanan, mutu, dan gizi. Namun, saat ini masih banyak ditemukan produk pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi persyaratan dan standar. Perlu penguatan pengawasan baik pre-market maupun post-market guna memberikan kepastian hukum dan memberikan efek jera kepada penjual pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar. DPR melalui fungsi legislasi, perlu mengatur penguatan upaya pengawasan melalui keterlibatan peran serta masyarakat dan memperberat sanksi hukum yang diatur dalam RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Penerimaan pajak tahun 2017 terancam shortfall, hal ini terlihat dari capaian penerimaan pajak kuartal I yang hanya mencapai Rp222,2 triliun atau 14,83% dari target penerimaan pajak tahun 2017, sebesar Rp1.498,9 triliun. Penyebabnya adalah kondisi perekonomian global yang masih belum menentu, rendahnya kesadaran Wajib Pajak, dan masih tingginya kebocoran pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan perpajakan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan yang dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga, dan memberi kesempatan wajib pajak untuk memperoleh keadilan perpajakan. Tujuan jangka panjangnya adalah mencapai rasio pajak 14% pada tahun 2020. Selain itu, agar penerimaan pajak tahun 2017 bisa optimal, pemerintah harus melakukan beberapa upaya-upaya teknis seperti penelusuran sumber-sumber lain perpajakan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dibentuk dengan tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Agar keberadaan BSSN menjadi optimal,maka BSSN dapat menyelenggarakan tugas operasional dan tugas koordinasi terkait dengan masalah keamanan siber. Untuk itu BSSN seharusnya merupakan alat negara. Meski harus bisa dipastikan bahwa aktivitas BSSN tidak dimaksudkan untuk memata-matai ranah privat pengguna internet. DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi perlu merumuskan perluasan bidang masalah dalam RUU tentang Persandian yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional, yaitu dengan menambahkan materi pengaturan mengenai siber. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi kelembagaan BSSN, tugas operasional dan koordinasi, serta mekanisme pengelolaan keamanan siber dan persandian.

Vol. IX / No. 11 - Juni 2017

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penangkapan oknum auditor BPK karena diduga menerima suap dari pejabat kementerian/lembaga (KL) untuk mengubah opini hasil audit laporan keuangan dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) dan beberapa peristiwa serupa sebelumnya menunjukkan adanya “jual beli” opini WTP dalam audit laporan keuangan di KL tersebut. Kasus ini menimbulkan pertanyaan apakah dengan diperolehnya opini WTP, suatu KL dianggap bebas dari korupsi, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPK, sehingga bisa timbul “jual beli” WTP. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa penilaian WTP oleh BPK terhadap laporan keuangan KL tidak menjamin KL tersebut bebas dari korupsi, karena opini WTP diberikan hanya untuk menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KL sudah baik. Sementara itu, BPK sebenarnya telah melakukan sistem pengawasan internal dan eksternal, namun dengan adanya beberapa peristiwa “jual beli” opini WTP, pengawasan tersebut perlu ditingkatkan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Presiden Donald Trump telah menarik AS dari Kesepakatan Paris. Trump berpandangan Kesepakatan Paris ditujukan untuk memincangkan, merugikan, dan memiskinkan AS. Trump mengklaim komitmen AS terhadap Kesepakatan Paris telah menyebabkan kerugian dan berkurangnya lapangan kerja. Pembedaan perlakuan terhadap negara maju dan negara berkembang tampaknya mempengaruhi sikap Trump. Dengan status sebagai negara berkembang, meskipun merupakan penghasil emisi karbon terbesar dunia, China dan India tidak dituntut komitmen sebagaimana yang ditanggung AS, sehingga Trump berpandangan bahwa Kesepakatan Paris tidak adil dan merugikan kepentingan nasional AS. Meskipun banyak pihak tetap optimis terhadap Kesepakatan Paris tanpa dukungan AS dan banyak negara menyatakan tetap berkomitmen untuk bekerja sama, Indonesia perlu mendorong China dan India untuk mengajak AS kembali berkomitmen terhadap Kesepakatan Paris, mengingat kedua negara ini cukup mempengaruhi keputusan Trump.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Media sosial, selain memiliki dampak baik bagi kehidupan sosial, tetapi jika dimanfaatkan untuk menghancurkan tatanan sosial yang sudah ada akan berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Ujaran kebencian akhir-akhir ini berujung pada tindak intimidasi dan kekerasan, pernyataan pendapat yang dijamin Undang-Undang belum dilakukan dengan bertanggung jawab. Tulisan ini menganalisa bagaimana respon pemerintah terhadap pelaku intimidasi dan kekerasan, dan pentingnya peran masyarakat menjaga ketertiban sosial. Diketahui bahwa dibeberapa negara maju sekalipun peraturan tentang ujaran kebencian telah disahkan dan berlaku, hal ini dilakukan untuk menjaga dampak kejahatan dan kerusakan sosial yang akan ditimbulkan. Tokoh agama dan masyarakat ikut memberikan contoh dan memberikan pengaruh baik terhadap generasi muda (atau sebaliknya) akan kebutuhan sikap dewasa dalam bermedia sosial.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia mendapatkan predikat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) pada bulan Mei 2017, setelah sebelumnya mendapatkan predikat yang sama dari Moody’s Investors Services, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCRA), dan Fitch Ratings. Kondisi tersebut dapat dijadikan stimulus masuknya dana internasional yang selama ini masuk ke negara-negara dengan peringkat tersebut. Masuknya investor ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik dan terkoneksi dapat menekan biaya logistik yang selama ini menjadi faktor tingginya harga produk sehingga dapat meningkatkan angka konsumsi rumah tangga. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan daya saing negara. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan dapat memberikan masukan dalam mendorong kinerja investasi yang mendukung program percepatan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Sejak Pilgub DKI 2017, eskalasi persekusi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur Incumbent Ahok berperan dalam meningkatkan aksi persekusi (the Ahok Effect). Hal-hal yang dianggap menghina agama tertentu atau ulama adalah hal yang menjadi alasan utamanya. Kasus persekusi sejak awal tahun 2017 terjadi secara luas dan merata di seluruh Indonesia. Ini merupakan fenomena yang sudah mengkhawatirkan karena mengancam demokrasi, terutama karena mengabaikan prinsip kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), dan karena persekusi dilakukan dengan menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman (main hakim sendiri) tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Pemerintah beserta seluruh jajaran aparat hukum harus tegas dalam menyikapi persekusi. Masyarakat juga harus menghormati proses hukum yang ada, seperti melakukan somasi, mediasi damai, atau melaporkan ke kepolisian. Kasus persekusi tidak bisa dianggap enteng (remeh). Hanya dengan menegakkan supremacy of the law, demokrasi di Indonesia dapat diselamatkan.

Vol. IX / No. 10 - Mei 2017

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Pemerintah berencana melakukan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena ormas ini dipandang tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI juga terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara pihak ormas HTI telah membantah seluruh tuduhan tersebut dan menganggap tindakan pemerintah tidak sesuai prosedur yang semestinya. Artikel ini membahas kontroversi di balik rencana pembubaran ormas HTI tersebut. Upaya pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas ini tentunya harus dilaksanakan sesuai tahapan dan proses yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Upaya persuasif perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum penjatuhan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa surat peringatan dan penghentian kegiatan sementara perlu dilakukan sebelum pada akhirnya pemerintah membubarkan ormas tersebut setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Emanuelle Macron terpilih sebagai Presiden Perancis untuk periode 2017-2022. Tugas berat yang harus segera dihadapi Macron adalah memperbaiki perekonomian Perancis dan mengatasi masalah pengangguran. Hal ini harus dilakukan agar Perancis dapat berperan lebih besar untuk mereformasi Uni Eropa. Perhatian pada masalah ekonomi dalam negeri dan Uni Eropa diharapkan tidak mengurangi perhatiannya pada hubungan bilateral dengan Indonesia. Indonesia perlu mencermati perubahan kebijakan Perancis di masa pemerintahan Macron, karena hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara selama ini masih dapat ditingkatkan untuk kepentingan nasional.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Multikulturalisme memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bisa mengukuhkan persatuan, sementara dampak negatifnya bisa menyebabkan perpecahan. Salah satu masalah yang ada di masyarakat terkait dengan multikulturalisme adalah konflik yang disebabkan oleh etnosentrisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan semangat multikulturalisme, yaitu bagaimana kelompok-kelompok etnik semestinya memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal, seperti: demokrasi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Salah satu usaha untuk menjaga keharmonisan multikulturalisme adalah melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keserasian antara berbagai suku bangsa. Pembinaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat umum maupun melalui pendidikan di sekolah, khususnya kepada generasi pemimpin bangsa.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Indonesia menghadiri KTT One Belt One Road (OBOR) pada tanggal 14-15 Mei 2017 di China. Selain sejalan dengan pembangunan poros maritim, dukungan lebih dari 60 negara yang mewakili 60% populasi dunia dan sekitar sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) dunia menjadikan pertemuan KTT ini strategis bagi Indonesia. Untuk itu, Indonesia memanfaatkan peluang kebangkitan jalan sutra modern dengan mempertimbangkan prospek jalur ini bagi Indonesia dilihat dari sektor perdagangan dan sektor investasi. Pembangunan infrastruktur melalui investasi ke Indonesia hanya akan memberikan peluang besar bagi negara lain apabila Pemerintah Indonesia tidak segera melakukan pembenahan terstruktur terhadap peningkatan daya saing produk unggulan dan potensial untuk menggenjot ekspor Indonesia. DPR RI dapat melakukan fungsi pengawasan yang diarahkan pada kebijakan pemerintah dalam peningkatan perdagangan ekspor terutama pembatasan kuota impor komoditas pangan serta peningkatan investasi melalui realisasi kerja sama Government to Government (G to G) dan Government to Business (G to B).

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Situasi sosial politik di Indonesia saat ini sedang rentan akibat menguatnya politik Identitas dalam masyarakat. Politik identitas telah menyebabkan meningkatnya aksi intoleransi dalam masyarakat. Terutama saat berlangsungnya pemilu maupun pilkada di Indonesia. Kebinekaan dan keberagaman ras, suku, adat, dan agama yang sejak dulu menjadi identitas bangsa Indonesia menjadi terancam akibat politik identitas dan aksi intoleransi. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia membutuhkan rekonsiliasi agar konflik yang ditimbulkan oleh politik identitas tidak semakin besar dan memicu disintegrasi bangsa. Dalam hal ini peran setiap pihak sangat diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi. Penting bagi setiap elemen bangsa untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi bertujuan untuk mencegah kecenderungan dalam menggunakan identitas keagamaan, identitas rasial, atau kesukuan yang semakin berkembang secara masif dan menimbulkan perpecahan bangsa.

Vol. IX / No. 6 - Maret 2017

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Hakim konstitusi dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden. Saat ini terjadi kekosongan jabatan hakim konstitusi yang berasal dari Presiden, sehingga yang berwenang untuk mengajukan calon hakim konstitusi adalah Presiden. Untuk itu dilakukan proses seleksi pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Namun, seleksi ini menimbulkan anomali dari sisi norma dan praktik sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan mekanisme seleksi hakim konstitusi, perubahan UU MK terkait dengan pengangkatan hakim konstitusi, atau penerbitan perppu oleh Presiden. Untuk itu, DPR dapat berperan melalui fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Indonesia dan Korea Selatan telah berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral dengan membangun kemitraan strategis sejak 2006. Kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi menjadi salah satu pilar penting kemitraan tersebut. Kedua negara secara konsisten berupaya untuk melakukan penguatan kerja sama di bidang tersebut. Indonesia-Korea Business Summit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu dapat menjadi bagian penting dalam penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara kedua negara. Dihadiri oleh ratusan konglomerat Korea Selatan, forum ini akan mendorong percepatan peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia dan membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas. Lebih dari itu, forum ini juga dapat memberi dampak luas karena mencerminkan terbangunnya sikap saling percaya antara dua negara dan dapat menjadi contoh bagi negara lainnya untuk membuka peluang penguatan kerja sama yang serupa.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Maraknya kasus pedofil online menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Meskipun telah banyak peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Apalagi peraturan hanya dapat mengkondisikan ruang bagi tumbuh kembang anak yang positif, namun tidak dapat mengontrol interaksi personal yang terjadi di dunia maya. Oleh karena itu, sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat menjadi penting agar selalu waspada terhadap pedofil online. Orang tua perlu membekali diri dengan informasi untuk menjaga anak agar tidak terjebak menjadi korban kejahatan pedofil online. DPR RI juga harus senantiasa mengawasi pemerintah dalam implementasi peraturan terkait perlindungan anak.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Keberadaan taksi berbasis online sempat memunculkan sejumlah unjuk rasa para pengemudi taksi dan angkutan umum di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Malang, Tangerang, dan Solo. Para pendemo yang sebagian besar merupakan pengemudi taksi dan angkutan umum menuntut agar taksi berbasis online segera ditutup, karena mereka mengalami penurunan penghasilan. Untuk menghindari konflik persaingan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan revisi Permenhub No. 32 Tahun 2016, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi keberadaan angkutan berbasis online di Indonesia. Namun dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat merasa kehilangan akses mobilitas murah yang dapat diandalkan. Terkait kebijakan ini, melalui fungsi legislasi, DPR dapat membuat Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar transportasi berbasis online mempunyai payung hukum yang jelas, selain itu DPR dapat memberikan masukan untuk membahas serta mengevaluasi kebijakan agar pihak taksi berbasis online maupun konvensional tidak ada yang dirugikan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pilkada di Papua dinilai sebagai pilkada paling bermasalah. Pada tahun 2017, dari 11 (sebelas) daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua yang menyelenggarakan pilkada, 8 (delapan) di antaranya mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu, pilkada juga telah menimbulkan gangguan keamanan di Papua karena adanya konflik antarmasyarakat. Masalah pilkada Papua juga telah mengakibatkan hubungan antara Gubernur Papua dan Kapolda Papua menjadi kurang harmonis. Apabila tidak segera diatasi, persoalan pilkada akan menambah runyam situasi keamanan di Papua. Pemerintah Pusat saat ini telah mengambil tindakan dengan membentuk tim. Namun, tindakan tersebut tidak cukup. Tulisan ini merekomendasikan agar dilakukan perubahan pengaturan mengenai tata kelola penyelenggaraan pilkada di Papua yang menggunakan sistem noken dengan memperhatikan berbagai situasi dan kondisi di Papua. Masalah minimnya anggaran dalam penyelenggaraan pilkada juga harus diselesaikan. Perlu penyusunan kebijakan asimetris dalam penyelenggaraan pilkada di Papua.

Vol. IX / No. 5 - Maret 2017

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Keharusan mengubah status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengundang penolakan dan ancaman arbitrase dari PT. Freeport Indonesia. Namun, dalam hal ini Pemerintah Indonesia memiliki posisi hukum yang kuat, baik dalam perundingan maupun terhadap ancaman arbitrase karena pemerintah berperan sebagai regulator dalam mengeluarkan regulasi tersebut, artinya kontrak karya harus tunduk pada undang-undang berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Selain itu, PT. Freeport Indonesia telah melakukan wanprestasi terhadap beberapa ketentuan kontrak karya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus konsisten memegang amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Minerba, dan peraturan pelaksanaannya. DPR RI memiliki peran penting melalui pelaksanaan fungsi pengawasan untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan negara.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Kunjungan Kepala Negara Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud ke Indonesia diharapkan memberikan dampak positif bagi hubungan kedua negara. Ada 3 aspek penting yang berdampak bagi hubungan kedua negara yaitu, ekonomi, politik, dan budaya. Secara ekonomi, Indonesia memerlukan modal investasi, sementara Arab Saudi memerlukan pasar untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dilihat dari sisi keamanan, negara Arab Saudi memerlukan mitra kerja sama yang aman dan stabil serta demokratis seperti Indonesia agar investasinya tidak bermasalah. Sementara secara budaya dan keagamaan kedua negara memiliki banyak kesamaan, sehingga sangat memudahkan dalam membangun hubungan bilateral. Ketika ideologi protektif semakin mengemuka di dunia, kunjungan Raja Salman ke Indonesia dan negara Asia lainnya, akan memberikan peluang bagi kedua negara untuk mewujudkan kerja sama ekonomi dan politik yang lebih erat.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Wacana standardisasi kurikulum pesantren salaf (tradisional) yang dilontarkan oleh Kementerian Agama RI mendapat respons dari pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren. Standardisasi tersebut dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pesantren yang berkualitas dan bertanggung jawab. Standardisasi bukan merupakan deradikalisasi, namun mainstreaming moderasi Islam di kalangan pesantren salaf. Sebagian besar pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren menilai standardisasi boleh dilakukan dengan syarat tidak menghilangkan ciri khas, otonomi, dan otoritas pesantren salaf. Standardisasi yang dilakukan tanpa memperhatikan entitas-entitas itu akan menghilangkan ciri khas pesantren salaf itu sendiri. Standardisasi juga perlu memperhatikan pembinaan, sarana dan prasana, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pengajar pesantren salaf. Tetapi ada juga pemerhati yang menolak standardisasi dengan alasan pesantren salaf lebih mengetahui kurikulum yang mereka butuhkan. Standardisasi kurikulum justru akan membelenggu kiai, ustaz, dan santri. Selain itu, kurikulum sebagian besar pesantren salaf telah diakui setara dengan jenjang pendidkan lainnya seperti madrasah atau sekolah.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
KTT IORA (Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia) yang diselenggarakan tanggal 5-7 Maret 2017 di Jakarta telah menghasilkan Jakarta Concord yang berisi tata nilai dan acuan gerak untuk mengelola kawasan Samudra Hindia sebagai wilayah yang stabil, damai, dan aman. Kondisi tersebut sangat penting untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bagi Indonesia, IORA memberikan peluang dan tantangan dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Peningkatan kerja sama perdagangan, industri, dan pariwisata serta terbukanya investasi merupakan peluang dan tantangan yang harus disambut Indonesia. Oleh karena itu, DPR melalui fungsi pengawasannya perlu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam KTT tersebut.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Permasalahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di lapangan tidak hanya berdampak pada sisi administrasi negara, tetapi juga berdampak secara politik. Fakta bahwa jutaan warga negara Indonesia (WNI) belum memiliki KTP-el memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas Pemerintah dalam menjalankan proyek KTP-el, apalagi pelaksanaannya tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dampak politik yang muncul adalah pertama, menurunnya kredibilitas Pemerintah di mata masyarakat dalam pengadaan KTP-el, dan kedua, dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, banyaknya WNI yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki KTP-el menjadi masalah demokrasi yang serius. Dalam kondisi ini, DPR RI harus mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan KTP-el yang ada secara profesional, serta mengajak masyarakat dan media untuk ikut berperan-serta mengawasi proses perekaman KTP-el di seluruh daerah.

Vol. IX / No. 4 - Februari 2017

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian gugatan pemerintah yang menggunakan prinsip strict liability terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT Waringin Agro Jaya memperkuat penegakan hukum lingkungan. Selama ini, penyidik kesulitan mengungkap kasus kebakaran hutan dan lahan karena terkendala barang bukti dan pelaku. Namun dengan strict liability, penyidik dapat menggugat tergugat (pemilik konsesi) untuk bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area konsesinya tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan tergugat sehingga mempermudah penyidik membawa kasus kebakaran hutan dan lahan ke pengadilan. Penyidik cukup membuktikan kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di area konsesi tergugat dan telah menimbulkan kerugian. Namun agar putusan pengadilan dapat dieksekusi dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus segera membuat pedoman mekanisme dan tahapan untuk mengeksekusi putusan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sejumlah pernyataan Trump pada masa kampanye telah memicu kekhawatiran Jepang atas masa depan kerja sama pertahanan kedua negara. Ada kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump akan menarik pasukan dari pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Jepang. Melihat sikap pemerintahan Trump setelah resmi menjabat, dan memperhitungkan kepentingan nasional AS di kawasan, maka sangat kecil kemungkinan hal itu akan benar-benar dilakukan oleh pemerintahan Trump. Namun, tampaknya tuntutan AS terhadap Jepang untuk pembagian beban yang lebih besar dalam kerangka kerja sama pertahanan mereka akan tetap ada. Tuntutan ini dapat saja berujung pada dorongan peningkatan peran militer Jepang yang lebih luas, yang berarti akan melahirkan kekuatan militer Jepang yang lebih besar dan mampu mengubah perimbangan kekuatan di kawasan. Indonesia harus mencermati perkembangan ini dan mempersiapkan diri untuk merespons segala kemungkinan yang dapat terjadi.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Indonesia menargetkan bebas sampah pada tahun 2020, hal ini tidak diartikan sebagai kondisi tanpa sampah sama sekali, namun lebih pada semangat untuk mengurangi timbulan dan mengolah sampah, mengubah cara pandang akan sampah sebagai barang ekonomis yang masih dapat dimanfaatkan, dan mengurangi efek negatif sampah. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun banyak tantangan dalam pengelolaan sampah seperti jenis sampah organik dan plastik yang mendominasi yang belum dikelola dengan baik, cakupan layanan yang masih rendah, dan keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir. Peluang untuk mengatasi hal tersebut sudah mulai tampak, antara lain dengan program Reduce Reuse Recycle, uji coba kantong plastik berbayar, dan partisipasi masyarakat dalam bank sampah. Penguatan institusi pengelola sampah di tingkat kabupaten kota dan kerja sama antarpemerintah daerah dalam Tempat Pemrosesan Akhir regional merupakan salah satu alternatif dalam upaya mencapai target tersebut.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai saat ini masih mengalami berbagai permasalahan, di mana banyak pelaku UMKM yang masih banyak kesulitan dalam mengakses KUR dan sebaran penyaluran KUR tidak merata di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2018, Pemerintah akan melakukan perubahan dengan menerbitkan Kartu “Pintar” KUR. Namun, sebelum program tersebut dilaksanakan perlu dipertimbangkan agar biaya percetakan kartu tidak membebani nasabah maupun pelaku perbankan, memberikan informasi yang lebih luas tentang data nasabah dan profil usaha, kemudahan dalam mengakses kredit, serta adanya fleksibilitas angsuran khusus KUR sektor pertanian. Sebagai pelengkap KUR, Pemerintah juga akan meluncurkan kredit supermikro. Agar program ini berhasil, perlu juga dipertimbangkan untuk mengkombinasikan skema kredit supermikro dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal sekaligus mendukung program Strategis Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari merupakan bukti kegigihan perjuangan pers melawan penjajahan Belanda. Berbeda dengan pers pada masa perjuangan yang harus menghadapi penjajah, pers saat ini justru harus berjuang untuk mewujudkan akuntabilitas mereka kepada publik. Tulisan ini menganalisis akuntabilitas pers kepada publik. Akuntabilitas pers kepada publik mutlak untuk diwujudkan karena pers merupakan pilar ke-4 demokrasi. Salah satu kerangka terpenting untuk mengukur akuntabilitas pers kepada publik adalah dengan cara melihat objektivitas pers. Semakin objektif pers dalam pemberitaan, maka pers tersebut semakin akuntabel. Akan tetapi sejumlah fakta membuktikan masih terjadinya praktik jurnalisme hoax dan keberpihakan pers masih menjadi ancaman utama bagi objektivitas pers. Ancaman bagi objektivitas pers menunjukkan bahwa akuntabilitas pers kepada publik masih menjadi satu pekerjaan rumah bagi pers untuk dituntaskan. Karena itu, sudah selayaknya pers menyadari pentingnya mewujudkan akuntabilitas pers kepada publik.

Vol. IX / No. 3 - Februari 2017

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tertangkapnya PA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menambah jumlah Hakim dan Hakim Konstitusi yang terlibat kasus tindak pidana korupsi di lembaga yudikatif. Kembali munculnya kasus korupsi di lembaga yudikatif menimbulkan pertanyaan bagaimana penegakan hukumnya selama ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus korupsi seperti peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya harus dibentuk dan dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum tidak dapat berjalan apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut tidak saling mendukung satu sama lain. Demikian pula penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang terjadi di lembaga yudikatif. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang mempunyai peran dalam memperbaiki pengaturan sistem rekrutmen hakim di lembaga yudikatif. Rekrutmen yang lebih terbuka dan selektif melalui pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Jabatan Hakim dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan hakim yang jujur dan amanah.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Pada awal masa pemerintahannya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan keimigrasian baru untuk melindungi keamanan nasional AS dari serangan teroris. Kebijakan ini dinilai diskriminatif karena hanya melarang warga negara dari tujuh negara mayoritas muslim, yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya untuk masuk ke AS. Kebijakan Trump ini dianggap memberikan stigma bahwa seluruh warga negara ke tujuh negara tersebut adalah teroris. Dalam kebijakan imigrasi baru tersebut Trump juga menunda penerimaan pengungsi selama 120 hari. Kebijakan Trump tersebut menimbulkan reaksi penolakan, baik di dalam negeri maupun luar negeri AS. Selain dianggap bertentangan dengan konstitusi AS dan HAM, kebijakan tersebut juga merugikan kerja sama internasional melawan terorisme. Meskipun Indonesia tidak terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia tetap perlu melakukan langkah antisipasi.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Meluasnya perilaku korupsi di Indonesia menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebabnya. Dengan menggunakan studi literatur, ditemukan bahwa peluang terjadinya korupsi di Indonesia sangat besar. Korupsi dilakukan secara kolektif, penegakkan hukum juga terlihat masih lemah. Mengacu pada teori motivasi, motif kekuasaan dan motif afiliasi adalah dua motif yang terlihat berperan terhadap munculnya perilaku korupsi. Untuk itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial seperti nilai empatik, tanggung jawab sosial, dan sebagainya perlu dikembangkan. Pendidikan karakter tidak hanya berupa pengenalan nilai-nilai, tetapi juga penghayatan dan pengamalan nilai-nilai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi misalnya dapat dilakukan melalui penerapan Warung Kejujuran di sekolah-sekolah, sehingga siswa dapat secara langsung mempraktikkan perilaku yang jujur.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Pemerintah telah mengizinkan impor gas bagi sebagian industri. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin pasokan gas bagi industri di Indonesia dan meningkatkan daya saing produknya secara global. Kebijakan impor gas dibuka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri saja namun juga diberikan kepada PT. PLN. Persyaratan utama dalam mengimpor yaitu harga gas tersebut harus lebih murah dan memberikan keuntungan maksimal kepada negara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka Pemerintah diharapkan dapat mengatur mekanisme harga impor gas dan tidak menyerahkannya kepada mekanisme pasar yang dapat mengancam eksistensi industri hulu di dalam negeri. Izin impor gas diberikan Pemerintah kepada industri-industri yang memerlukannya tanpa perantara. Dengan demikian impor gas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, bukan karena tidak ada stok atau harga yang mahal namun merupakan usaha menjamin suplai gas untuk industri.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat antara lain masih adanya pungutan liar, lambatnya pelayanan dan tidak adanya kepastian waktu penyelesaian, besarnya biaya pelayanan, persyaratan yang tidak transparan, kurang responsifnya petugas, dan prosedur yang berbelit-belit. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mengungkapkan kepatuhan standar pelayanan publik pada institusi pemerintahan masih belum maksimal. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan ORI, DPR diharapkan dapat mendukung kinerja ORI dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →