Info Singkat

Vol. IX / No. 24 - Desember 2017

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Fenomena aksi kekerasan dan main hakim sendiri dengan mengatasnamakan persekusi yang marak diberitakan di media massa telah menimbulkan perdebatan di dalamnya. Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang konsep atau pengertian persekusi dari prespektif hukum. Penggunaan kata persekusi selama ini dianggap kurang tepat, mengingat sistem hukum nasional Indonesia tidak mengenal istilah persekusi. Cakupan persekusi lebih ditekankan pada kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang lebih luas dan sistematis. Tindakan kekerasan yang terjadi memang tidak dapat diterima dan harus diproses secara hukum, akan tetapi mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan persekusi dinilai terlalu berlebihan. Penanganan aksi persekusi membutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum, namun hal tersebut juga tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga DPR RI.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Majelis International Maritime Organization kembali melaksanakan sidang dua tahunannya. Salah satu agenda pentingnya adalah memilih Anggota Dewan IMO untuk Periode 2018-2019. Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah dan berhasil terpilih kembali menjadi Anggota Dewan IMO. IMO memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kemaritiman internasional karena memiliki otoritas untuk menetapkan standar keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup maritim. Indonesia, di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi sedang berusaha membangun Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Dengan visi maritim tersebut, banyak kepentingan nasional Indonesia yang beririsan dengan ketentuan-ketentuan IMO. Keanggotaan Indonesia di Dewan IMO akan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempengaruhi upaya-upaya penguatan norma dan kebijakan IMO agar tidak merugikan kepentingan maritim Indonesia. Menjadi Anggota Dewan IMO juga merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap nilai strategis Indonesia sebagai negara maritim. DPR RI memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah memperkuat instrumen-instrumen pengamanan dan penyelamatan di laut, agar Indonesia dapat dipandang sebagai negara maritim yang bertanggung jawab.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penanganan bencana akan terus berlanjut sebagai konsekuensi dari kondisi geografis dan geologis Indonesia, fenomena perubahan iklim global dan perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Selama ini upaya penanganan bencana yang dilakukan Pemerintah masih fokus pada kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi fisik pasca bencana. Tulisan ini ingin mengkaji mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal. Mitigasi dapat dimulai dengan mengubah paradigma dari tanggap darurat ke mitigasi. Selanjutnya menerapkan pendidikan kebencanaan di keluarga, kemudian sekolah dengan memasukkan materi pelajaran tentang bencana sebagai pelajaran wajib bagi setiap siswa terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah risiko bencana. Pendidikan kebencanaan yang dipadukan dengan kearifan lokal akan menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan amanat dari Pasal 35 huruf h UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan mewajibkan sekolah terutama sekolah di wilayah risiko bencana untuk menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Seiring pesatnya perkembangan bisnis online di Indonesia, produk impor pun semakin marak dijual melalui bisnis online. Akibatnya produk lokal harus bersaing dengan produk impor yang kualitasnya lebih baik dan harga yang murah. Pemerintah perlu waspada, karena jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan produk lokal akan kalah bersaing dengan produk impor dan produk impor akan mendominasi bisnis online di Indonesia. Jangan sampai Indonesia menjadi pasar bisnis online bagi produk impor. Oleh karena itu, beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi maraknya produk impor pada bisnis online. Dalam rangka peningkatan kualitas produk lokal, diperlukan peran pemerintah untuk membina pengusaha lokal seperti UMKM. Pemerintah juga harus segera membuat peraturan terkait pembatasan produk impor yang dijual secara online dan aturan yang mewajibkan toko online menjual produk lokal. Dukungan DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu dilakukan agar aturan tersebut dapat segera dibuat dan diberlakukan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tanggal 21 November telah ditetapkan Gubernur Papua sebagai Hari Otonomi Khusus Papua. Pihak Pemerintah Provinsi Papua beranggapan bahwa penetapan tersebut dimaksudkan sekedar untuk mengingatkan dan menginformasikan kepada masyarakat Papua mengenai kebijakan Otsus Papua yang telah hadir di Papua sejak tahun 2001. Hingga kini, Pemerintah Pusat belum memberikan respons apapun terhadap peristiwa ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis makna peristiwa tersebut dari perspektif kebijakan publik. Penulis berpendapat bahwa penetapan Hari Otonomi Khusus Papua memiliki makna lebih dari sekedar mengingatkan masyarakat Papua akan hadirnya Otsus. Peringatan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah sinyal dari Pemerintah Provinsi Papua untuk mengingatkan Pemerintah Pusat bahwa Otsus Papua harus segera dievaluasi keberadaannya. Dalam perspektif kebijakan publik, sudah seharusnya implementasi sebuah kebijakan dievaluasi. Oleh karena itu, sinyal yang disampaikan oleh Gubernur Papua harus direspons oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI dengan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Otsus. Evaluasi dilakukan dengan mendengarkan suara orang Papua.

Vol. IX / No. 23 - Desember 2017

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review para penganut kepercayaan terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik). Dalam pertimbangannya MK memutuskan bahwa penganut kepercayaan wajib mendapatkan hak sosial dan politik yang sama dengan para penganut agama yang diakui oleh negara, termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Tulisan ini hendak membahas tentang tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan putusan MK tersebut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu melakukan pendataan terhadap penganut kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam data base Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), serta melakukan sosialisasi mengenai hal itu kepada para petugas yang menangani urusan pendataan administrasi kependudukan. Menurut penulis, tanpa perlu merevisi UU Adminduk, pemerintah dapat menindaklanjuti putusan MK ini dengan cara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan aturan-aturan terkait administrasi kependudukan dengan memperhatikan kaidah hasil penafsiran MK.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Tragedi kemanusiaan kembali terjadi saat kelompok teroris ISIS dengan nama Kelompok Sinai Utara melakukan aksi penembakan dan pengeboman saat sholat Jumat di Mesjid Al-Rawdah, Kota El-Arish, Sinai Utara, Mesir, 24 November lalu. Jumlah korban tewas mencapai 305 orang. Teroris ISIS di Mesir terkonsentrasi di bagian utara Semenanjung Sinai, tetapi serangan-serangan mereka telah menyebar, termasuk ke ibukota, di mana pelaku serangan bom bunuh diri beraksi di gereja dan markas-markas keamanan. Dalam perang melawan terorisme, Mesir dan Koalisi Antiterorisme Militer Islam (IMCTC) lebih melakukan pendekatan keamanan. Kasus Sinai Utara menunjukkan bahwa perang melawan terorisme tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan keamanan. Pendekatan kesejahteraan juga harus dilakukan agar perang melawan terorisme menjadi lebih efektif. Indonesia mengutuk aksi terorisme di Sinai Utara tersebut, dan menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam menanggulangi terorisme. Belajar dari kasus serangan teroris di masjid Raudah Sinai Utara, DPR perlu meminta kepada Pemerintah agar tidak lengah dalam upaya memerangi terorisme. Pemerintah juga harus terus aktif meningkatkan kerja sama internasional untuk memerangi terorisme dengan diplomasi damai.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Indonesia adalah negara yang rentan terhadap berbagai bencana, baik bencana geologis maupun hidrologis. Bencana menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak yang diakibatkan lingkungan dan sanitasi yang tidak sehat. PMI sebagai penyelenggara kepalangmerahan turut membantu menanggulangi para korban akibat bencana. Tulisan ini bertujuan mengkaji peran PMI dalam penanggulangan bencana, khususnya dari aspek kesehatan lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PMI memprioritaskan kegiatannya dalam pengurangan risiko bencana. Salah satu lingkup kebijakan PMI dalam bidang sanitasi dan air bersih bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit melalui media lingkungan akibat terbatasnya sarana kesehatan lingkungan yang ada di tempat pengungsian. Peran PMI terkait hal tersebut antara lain sebagai penyedia air bersih, sarana prasarana sanitasi termasuk jamban, dan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Dukungan aspek yuridis berupa penetapan UU tentang Kepalangmerahan oleh DPR RI menjadi penting, bukan saja dalam rangka mengimplementasikan Konvensi Jenewa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan kepalangmerahan, khususnya dalam penanggulangan bencana.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Rencana pemerintah untuk menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga mendapat reaksi keras masyarakat. Rencana ini didasari oleh kebutuhan penyediaan listrik secara fleksibel. Melihat potensi peningkatan kebutuhan listrik ke depan, rencana kebijakan ini dipastikan akan memperluas ketimpangan konsumsi listrik per kapita secara nasional, khususnya untuk wilayah luar Jawa. Menjadikan rencana kebijakan ini sebagai pilihan mandatoris bagi golongan pelanggan rumah tangga dapat diperkirakan sedikit nuansa politiknya. Oleh karena itu, jalan tengah pun perlu diambil pemerintah untuk memastikan bahwa ketimpangan akses listrik bagi rakyat secara nasional dapat ditekan. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, DPR memiliki daya tawar politik yang kuat untuk mengarahkan pilihan kebijakan seperti ini.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Pengadaan CPNS tahun 2017 dibuka dalam 2 (dua) tahap. Tahap I yaitu pada KemenkumHAM dan MA, sedangkan tahap II pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pengadaan CPNS tahun 2017 ini dilaksanakan untuk mendukung Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam pengadaan CPNS tahun 2017 ini, pemerintah masih konsisten menjalankan kebijakan minus growth dalam penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini dilakukan setelah sebelumnya pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan CPNS sejak tahun 2015. Pengadaan CPNS merupakan langkah awal dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance. Seiring dengan rencana pengadaan CPNS tahun 2018 nanti, Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi pengadaan CPNS tahun 2017 ini yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan

Vol. IX / No. 22 - November 2017

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Peredaran senjata api di kalangan warga sipil yang mengarah pada penyalahgunaan sangat merisaukan masyarakat luas. Banyaknya tindak pidana yang disebabkan oleh penyalahgunaan senjata api menunjukkan adanya permasalahan dalam regulasi yang mengatur kepemilikan senjata api di Indonesia, yaitu UU No. 8 Tahun 1948. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan kepemilikan senjata api oleh sipil di Indonesia dan langkah apa yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk menekan kepemilikan senjata api ilegal dan penyalahgunaannya. UU No. 8 Tahun 1948 membutuhkan banyak perubahan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. DPR bersama Pemerintah dapat menyepakati upaya perubahan atas undang-undang tersebut. Selain itu, Kepolisian RI selaku pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran senjata api yang dimiliki oleh warga sipil harus mengefektifkan operasi pengawasan senjata api untuk menekan angka peredaran senjata api ilegal dan meningkatkan kesadaran warga sipil yang memiliki senjata api untuk mematuhi peraturan yang berlaku khususnya mengenai perizinan.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Pemberitaan seputar ASEAN kembali muncul, setelah Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara tersebut menyelenggarakan KTT yang ke-31, di Manila, Filipina. Isu keamanan dan kaitannya dengan upaya menjaga stabilitas kawasan menjadi agenda utama KTT. Berbagai persoalan keamanan di kawasan yang belum berhasil diatasi atau berpotensi memunculkan masalah bagi stabilitas kawasan menjadi perhatian, karena jika dibiarkan berlanjut dan tidak ada upaya untuk mengatasinya maka akan berdampak pada stabilitas kawasan dan menghambat upaya ASEAN dalam memajukan kawasan. KTT ke-31 ASEAN menjadi momentum bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama di antara negara-negara anggota dalam menangani berbagai persoalan yang bisa mengancam stabilitas kawasan. ASEAN akan semakin diperhitungkan masyarakat internasional jika berhasil menjaga stabilitas kawasan, dan hal tersebut menjadi modal berharga bagi ASEAN untuk berkontribusi lebih jauh secara politik ketika dilibatkan dalam penanganan konflik-konflik regional dan internasional.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Sejak mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, hingga kini BPJS Kesehatan terus mengalami defisit anggaran untuk pelayanan kesehatan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (Program JKN-KIS). Penyebab utama adalah pembiayaan yang besar untuk peserta berpenyakit katastropik (jantung, stroke, kanker, thalasemia. dsb.). Hal ini membuat Pemerintah terus berupaya keras mengatasinya. Alasannya, BPJS Kesehatan harus dapat bekerja secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mengemban amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tulisan ini menyimpulkan, defisit BPJS Kesehatan harus diatasi secara cermat dan bijak, karena BPJS Kesehatan adalah lembaga asuransi sosial. Peserta Program JKN-KIS Mandiri yang berpenyakit katastropik tidak perlu dibebani biaya lebih besar, karena hal ini akan menjauhkan BPJS Kesehatan dari amanat konstitusi. DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tanpa mengurangi rasa sejahtera masyarakat.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Pembiayaan prioritas percepatan pembangunan infrastruktur membuat ruang gerak fiskal menjadi terbatas. Pemerintah membuka skema pembiayaan bagi swasta/asing untuk terlibat. Misalnya konsesi pengelolaan proyek infrastruktur baru, pemanfaatan BMN dan sekuritisasi aset. Semuanya menimbulkan dilema. Satu sisi, Pemerintah perlu memastikan ketersediaan dana bagi program prioritas percepatan infrastruktur yang bersifat multi years, selesai tahun 2019. Sisi lain, skema pengelolaan dan pembiayaan swasta asing, meski tidak berarti menjual aset namun berpotensi masalah. Bukan hanya tidak menguntungkan, menambah beban hutang negara, tetapi juga membuka ruang bagi penguasaan asing terhadap kedaulatan negara karena infrastruktur adalah aset strategis negara. Daya tawar tinggi, penghitungan cermat, mengevaluasi kerjasama swasta/asing sebelumnya dan tidak memaksakan seluruh proyek/program percepatan infrastruktur selesai sebelum ajang pemilu digelar harus dimiliki Pemerintah. Terutama jika peran Pemerintah dalam pelayanan publik terganggu, ruang berusaha masyarakat menjadi sempit, dan membuka celah bagi pencarian rente sehingga merugikan bangsa dan negara.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Ancaman pemblokiran layanan over the top yang menyajikan konten porno dilakukan oleh Pemerintah terhadap WhatsApp yang menyajikan konten porno melalui format pencarian gambar bergerak. Meski Pemerintah telah menyusun regulasi teknis dan sistem pemblokiran, namun masih terdapat konten porno pada layanan over the top lainnya. Sistem pemblokiran konten porno perlu terus dimutakhirkan, sejalan dengan kemajuan teknologi layanan over the top. Regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri, juga harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi pada layanan over the top. Penerapan regulasi tidak boleh tebang pilih, tapi harus diperlakukan sama kepada semua penyedia layanan over the top yang masih menyajikan konten porno.

Vol. IX / No. 21 - November 2017

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tidak dapat dipungkiri anak seringkali mendapat perlakuan yang tidak pantas yang dapat berujung pada tindak pidana. Anak sebagai korban tindak pidana harus menerima putusan pengadilan bagi pelaku yang tidak adil baginya karena tanpa ganti rugi atas apa yang dideritanya sebagai korban. Terbitnya PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana memberikan harapan pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana. Namun demikian PP No. 43 Tahun 2017 perlu diperbaiki karena tidak mengatur mekanisme apabila pelaku menolak atau tidak mau membayar restitusi, prosedur pengajuan restitusi yang rumit, serta pembuktian kerugian nilai materil yang tidak dimiliki korban. Tulisan ini mencoba menggambarkan substansi PP No. 43 Tahun 2017 dan mengkaji persoalan hukum atas PP tersebut. Penulis merekomendasikan agar PP No. 43 Tahun 2017 dapat memberikan kepastian hukum atas pemberian ganti rugi terhadap anak korban tindak pidana, baik dari segi waktu hingga kepastian pelaku memberikan ganti rugi.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Akibat operasi militer secara terus-menerus selama beberapa bulan terakhir ini oleh koalisi Barat pimpinan AS dan Rusia, selain pasukan Pemerintah Bashar al-Assad, posisi ISIS semakin tersudut dan basis strategis mereka di Suriah dan Irak tidak dapat lagi dipertahankan. Perubahan situasi ekstrim ini membawa pertanyaan, apakah ISIS akan segera tereliminasi untuk selamanya? Kalangan yang optimis melihat perubahan drastis ini dengan keyakinan bahwa ancaman terorisme global berakhir. Sedangkan pendapat yang hati-hati mengingatkan, terlalu dini mengambil kesimpulan demikian karena apa yang diusung dan diperjuangkan ISIS sangat ideologis dan masih memiliki daya tarik di tengah situasi dunia penuh ketimpangan. Kehadiran pengikut ISIS dan teroris lintas-negara, serta fenomena meningkatnya radikalisme global, termasuk di Indonesia, menyulitkan sukses perang melawan terorisme global. Artikel ini menganalisis prospek ISIS dan aktivitasnya pasca-kejatuhan basis kekuatan mereka di Timur-Tengah dan Asia Tenggara.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Daya literasi pemuda masih rendah. Padahal, daya literasi seseorang memengaruhi kompetensi kognitif lain seperti kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, yang merupakan modal untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin berat. Kondisi ini disebabkan: (1) belum kuatnya pendidikan literasi di institusi pendidikan; (2) lingkungan yang tidak mendukung peningkatan literasi; dan (3) sulitnya akses buku. Meskipun DPR RI bersama Pemerintah telah membuat Undang-Undang No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas literasi bangsa, belum ada langkah fundamental yang dilakukan dalam mengubah sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya. Dalam fungsi pengawasannya DPR juga harus mendorong pemerintah untuk merevisi kurikulum pendidikan agar mendukung peningkatan daya literasi dan menekan harga buku sesuai dengan amanat UU Sisbuk.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Era industri 4.0 telah membawa perubahan yang bersifat disruptif pada model bisnis yang tidak adaptif pada perkembangan teknologi informasi. Perubahan teknologi telah mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menggunakan alat pembayaran dan sistem pembayaran. Kondisi ini juga terjadi pada industri keuangan yang selama ini didominasi perbankan. Perkembangan financial technology (fintech) telah membuka kesempatan lahirnya model bisnis rintisan (start up) yang awalnya bergerak dalam platform e-commerce, kemudian berkembang menjadi sistem pembayaran baru dan sekaligus berperan menghimpun dana dari masyarakat. Di satu sisi mirip dengan perbankan, tetapi disisi yang lain lebih longgar dan lincah dibanding perbankan. Apabila pertumbuhan praktek pembayaran berbasis fintech tidak diantisipasi dari sisi regulasi dan pengawasan akan menyebabkan resiko bagi masyarakat. Pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan mampu membangun tatakelola sistem keuangan dan pembayaran yang bisa mengambil kelebihan dari fintech, namun secara bersamaan mengantisipasi kelemahan dari perkembangan tersebut.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pasangan Anies Baswedan–Sandiaga Uno resmi menjadi Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Janji-janji pada masa kampanye dituntut untuk segera direalisasikan sesuai dengan harapan warga Jakarta. Tantangan yang dihadapi antara lain, harus menghadapi kebijakan pemerintah pusat dan menghadapi kinerja birokrasi yang sudah ada yang dipandang kurang public service oriented. Langkah awal yang perlu dilakukan Gubernur Anies adalah menggunakan strategi politik reinforcement, yaitu merombak birokrasi dan memberikan langkah tegas bagi penerapan kebijakan tertentu. Hal-hal yang perlu segera dilakukan adalah menerapkan kebijakan yang bersifat win-win solution, berkonsolidasi tidak hanya dengan aparatur pemerintah tetapi juga dengan elemen masyarakat, dan mengaktifkan kembali forum kerukunan umat beragama agar proses realisasi janji-janji Gubernur Anies dapat berjalan lebih lancar.

Vol. IX / No. 20 - Oktober 2017

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Korupsi telah merasuk badan peradilan selaku pemegang kekuasaan kehakiman sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan penerapan prinsip independensi pada badan peradilan. Diperlukan reformasi peradilan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada lembaga peradilan. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan reformasi peradilan dan bagaimana seharusnya reformasi dijalankan. Reformasi peradilan sudah berjalan sejak perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang melahirkan lembaga baru dalam kekuasaan kahakiman. Pemerintah juga telah menempatkan pembangunan hukum sebagai salah satu agenda pembangunan nasional. Namun pembangunan hukum masih menyisakan banyak permasalahan dan reformasi yang sudah berjalan belum menemukan arah yang konstruktif. Diperlukan revitalisasi reformasi peradilan melalui penataan regulasi, kelembagaan, kerja sama, dan pengawasan. Dalam hal ini, DPR dapat berperan melalui penataan regulasi dan pengawasan eksternal lembaga peradilan, lebih selektif dan hati-hati dalam penentuan anggaran badan peradilan; pengangkatan hakim agung, hakim konstitusi, pimpinan KY, serta segera menyelesaikan proses pembahasan RUU tentang Jabatan Hakim.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Spanyol kini sedang menjadi sorotan dunia internasional karena terancam perpecahan akibat Catalunya, sebuah wilayah otonom di timur laut Spanyol, ingin merdeka dan melepaskan diri dari negara Spanyol. Untuk merealisasikan keinginannya itu, pemerintah otonom dan masyarakat Catalunya mengadakan referendum kemerdekaan pada tanggal 1 Oktober 2017. Hasil referendum menunjukkan 90% dari 2,25 juta pemilih memutuskan untuk merdeka dan melepaskan diri dari Madrid. Namun, Pemerintah Spanyol menganggap referendum tersebut ilegal dan menolak mengakuinya. Kasus Catalunya dapat menjadi pelajaran bari negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pertentangan reklamasi Teluk Jakarta muncul akibat benturan kepentingan antara perlindungan lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat jangka panjang melawan kepentingan ekonomi jangka pendek. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dikaji dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang muncul akibat adanya reklamasi Teluk Jakarta serta manfaat reklamasi Teluk Jakarta bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar Teluk Jakarta. Hasil kajian dan penelitian beberapa pihak terkait menunjukkan, proyek reklamasi Teluk Jakarta telah berdampak pada kerusakan lingkungan hidup wilayah pesisir dan perairan Teluk Jakarta, menurunnya pendapatan masyarakat pesisir, dan terusirnya masyarakat pesisir dari Teluk Jakarta. Di sisi lain, tidak ada kemanfaatan dari sisi lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat pesisir di sekitar Teluk Jakarta. Oleh karena itu, DPR RI khususnya Komisi IV dan Komisi VII melalui fungsi pengawasan meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keberlanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Kondisi realisasi penerimaan pajak sampai akhir September Tahun 2017, masih belum menggembirakan, yaitu sebesar Rp770,7 triliun atau 60% dari target APBN-P Tahun 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Untuk itu, Pemerintah harus berusaha keras untuk dapat mencapai target sekitar 40% atau sebesar Rp512,9 triliun hingga akhir tahun. Sayangnya berdasarkan data historis penerimaan pajak, sejak tahun 2010 pemerintah belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Untuk Tahun 2017 ini, banyak pakar meragukan kemampuan pemerintah untuk dapat mencapai target. Untuk menepis keraguan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa opsi percepatan penerimaan pajak, yaitu menindaklanjuti hasil tax amnesty, memerintahkan kantor pajak di daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak, akan menerapkan pajak pada bisnis e-commerce dan penerapan pajak telepon genggam pintar (smartphone). Pemerintah harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi agar pajak dapat meningkat, pembenahan sistem perpajakan, dan mereview belanja negara yang tidak berdampak pada stimulasi perekonomian.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) telah disahkan menjadi undang-undang melalui proses voting di DPR RI. Sejak awal lahirnya, Perppu tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pihak yang kontra menganggap Perppu tersebut sebagai tanda matinya demokrasi. Pro dan kontra juga terlihat dalam pembahasan Perppu menjadi undang-undang di DPR RI. Sebagian besar fraksi menyetujui Perppu dan sebagian lainnya menolak. Pada akhirnya, pada tanggal 24 Oktober 2017 Perppu tersebut disahkan menjadi UU Ormas. Tulisan ini menganalisis proses pengesahan Perppu menjadi UU Ormas, dari perspektif politik. Kesimpulannya, proses voting terkait Perppu Ormas justru memperlihatkan proses demokrasi yang berjalan baik di Indonesia. Demokrasi bahkan masih memberi ruang bagi setiap pihak, termasuk yang menolak melalui pengawasan terhadap jalannya UU Ormas nanti. Rekomendasinya, agar DPR RI mengawasi jalannya UU Ormas.

Vol. IX / No. 19 - Oktober 2017

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Perlindungan hukum bagi pasien kurang mampu merupakan amanat konstitusi dan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun perlakuan diskriminatif masih sering dialami oleh pasien kurang mampu. Tulisan ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pasien kurang mampu dan efektivitas dalam pelaksanaannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasien kurang mampu masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Penulis merekomendasikan perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit, sosialisasi prosedur pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penegakan hukum bagi rumah sakit yang melanggar kewajiban dan fungsi sosial rumah sakit bagi pasien kurang mampu. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan bagi pasien kurang mampu.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2017 telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengemukakan pandangan-pandangan strategisnya terkait berbagai isu global, dan untuk berkampanye terkait misi Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020. Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang dialokasikan bagi Kelompok Asia Pasifik. Keanggotaan Indonesia dalam DK PBB memiliki arti penting, karena Indonesia dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan PBB terkait penanganan masalah-masalah keamanan internasional. Misi Indonesia tersebut sudah seharusnya didukung oleh semua pihak, termasuk oleh DPR.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Penyelenggaraan ibadah haji yang dillaksanakan oleh Kementerian Agama yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji secara umum sudah baik, tetapi masih terdapat berbagai kendala teknis yang harus dibenahi agar penyelenggaraan ibadah haji dapat mencapai tujuan idealnya, yakni mengantarkan jemaah haji Indonesia melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dengan nyaman dan aman sehingga dapat memperoleh predikat haji mabrur. Untuk itu, Kementerian Agama perlu meningkatkan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji di masa mendatang. Pembinaan jemaah haji yang perlu diperhatikan adalah kualitas pelaksanaan manasik haji. Untuk pelayanan akomodasi pemerintah perlu mengubah sistem sewa pemondokan di Madinah dari pola sewa semi musim menjadi pola sewa penuh musim. Untuk transportasi, penyedia layanan transportasi perlu diingatkan agar menaati standar layak bus yang telah ditetapkan. Untuk perlindungan jemaah haji, pemerintah perlu mengoptimalkan petugas haji yang menangani jemaah haji yang tersesat di samping meningkatkan pengamanan pemondokan jemaah haji agar tidak terjadi penyusupan mukimin yang hendak mencari keuntungan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah membangun megaproyek 35 gigawatt (GW) untuk mencapai elektrifikasi yang ditargetkan sebesar 97% pada tahun 2019. Pembiayaan pembangunan bersumber dari berbagai lembaga keuangan internasional (LKI) dengan penjaminan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN. Kementerian Keuangan sebagai penjamin mengingatkan PLN terkait resiko fiskal yang muncul dalam pengelolaan keuangan seiring dengan semakin besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung pertumbuhan kas bersih operasi. Berdasarkan profil utang PLN tersebut, perlu diwaspadai tidak saja oleh PLN, pemerintah pun wajib memberi warning dan mencari alternatif kebijakan sebagai solusi. DPR RI melalui komisi yang terkait perlu turut mengawasi dan memantau permasalahan keuangan PLN untuk dapat memberikan alternatif solusi dalam rangka mengantisipasi dampak lanjutan yang mungkin ditimbulkan.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Partai politik memiliki tanggung jawab dalam nominasi pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak hanya sebatas upaya pemenangan partisan politiknya secara elitis. Mekanisme partai yang masih lemah bagi pembentukan fungsi kaderisasi secara matang telah melahirkan rangkaian persoalan, baik pada saat tahapan nominasi bakal calon, calon yang definitif, maupun ketika ditetapkan sebagai paslon oleh KPU di daerahnya. Persoalan ini memiliki konsekuensi yang luas pada saat paslon menjalankan pemerintahan. Pentingnya menata kembali organisasi partai melalui regulasi pilkada dan komitmen penegakan aturan diharapkan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Penataan dilakukan agar pilkada justru tidak membawa bencana bagi demokrasi yang sekedar dimanfaatkan oleh petualangan politik demi ambisi kekuasaan pribadi dan kelompok.

Vol. IX / No. 18 - September 2017

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pre-Project Selling merupakan pemasaran apartemen sebelum pembangunan dilakukan dan biasanya perizinan masih dalam pengurusan. Pre-Project Selling yang dilakukan saat izin belum diterbitkan bertentangan dengan aturan, akan tetapi lazim dilakukan oleh banyak pengembang. Hal ini disebabkan adanya kelemahan aturan pemasaran dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Kelemahan tersebut berupa ketidakjelasan aturan, ketidaksinkronan antarpasal dan ketiadaan aturan terkait sanksi. Kelemahan aturan menjadi celah hukum bagi pengembang untuk melakukan praktek pemasaran yang menyimpang. Penegak hukum pun menjadi kesulitan untuk menindak tegas pelaku. Oleh sebab itu, konsumen harus lebih berhati-hati dan memperhatikan legalitas apartemen yang akan dibeli. Pengawasan pemasaran apartemen oleh pemerintah pun harus ditingkatkan dengan membentuk Badan Pengawas Properti. Sedangkan terkait legislasi, DPR RI perlu segera melakukan revisiaturan pemasaran dalam UU No. 1 Tahun 2011 dan UU No. 20 Tahun 2011.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Korea Utara mengumumkan keberhasilannya melakukan uji coba bom hidrogen yang memiliki daya ledak lima kali lipat dari bom atom yang pernah dijatuhkan di Nagasaki, Jepang. Merespon tindakan tersebut, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berhasil menyepakati dengan suara bulat sebuah resolusi baru yang menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap Korut. Sanksi tersebut merupakan sanksi yang paling keras yang pernah dijatuhkan terhadap Korut. Ketergantungan Korut terhadap hubungan ekonomi dengan China dan Rusia, menempatkan komitmen kedua negara tersebut untuk turut menerapkan sanksi sebagai faktor yang paling menentukan efektivitas sanksi PBB terhadap Korut. Meskipun Indonesia tidak memiliki cukup pengaruh untuk secara langsung menekan Korut melalui penerapan sanksi PBB, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan Indonesia demi menjaga komitmen China dan Rusia dalam menerapkan sanksi PBB terhadap Korut.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Perhelatan SEA Games 2017 baru saja selesai. Indonesia meraih peringkat ke-5 dari 11 negara peserta. Dalam tiga SEA Games terakhir perolehan medali emas kontingen Indonesia terus menurun. Setelah meraih 65 emas pada SEA Games tahun 2013, kemudian 47 emas tahun 2015, dan 38 emas di tahun 2017. Penurunan ini menjadi alarm bagi Kementerian Olahraga dan para pimpinan induk olahraga untuk segera berbenah. Untuk memahami penyebab kemunduran ini kita bisa mengambil sampel Timnas Sepakbola. Ada masalah dengan pengelolaan emosi para atlet Timnas Sepakbola Indonesia sehingga mereka mudah sekali terprovokasi. Sebagai upaya perbaikan, alternatif solusi dilakukan dengan menggunakan pendekatan sains, di mana salah satunya dengan melibatkan pelatih mental untuk mendampingi para atlet. Pelatih mental akan membantu atlet mengatasi rasa takut, meningkatkan mental bertanding, membangkitkan rasa kompetisi, dan membantu pemulihan atlet paska cedera. Komisi X DPR RI sebaiknya mendorong Kementerian Olahraga untuk segera menerapkan alternatif solusi ini agar terjadi peningkatan prestasi atlet-atlet nasional di kancah internasional.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Bank Indonesia belakangan ini bersama dengan pemerintah mulai melakukan giat kampanye tentang Gerakan Nasional Nontunai (GNNT). GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai, sehingga terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen nontunai (Less CashCash Less Society/LCLS) dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Mulai 31 Oktober 2017 pembayaran jasa penggunaan jalan tol di seluruh Indonesia harus menggunakan uang elektronik. Namun, wacana yang saat ini mengemuka adalah Bank Indonesia (BI) berencana menerbitkan regulasi mengenai biaya isi ulang (top up) untuk uang elektronik atau e-money dengan alasan biaya investasi belum tertutupi dan untuk biaya pemeliharaan alat. Hal ini menjadi permasalahan baru karena biaya isi ulang tersebut akan menambah beban masyarakat semakin besar. Terkait kebijakan ini, DPR dapat memberikan masukan untuk membahas serta mengevaluasi rencana penerbitan regulasi biaya top up agar semua pihak tidak dirugikan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Semakin meningkatnya jumlah kepala daerah yang ditangkap oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi akhir-akhir ini telah menimbulkan pertanyaan terkait peran pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah. KPK mengidentifikasi lemahnya pengawasan oleh inspektorat daerah disebabkan kapasitas inspektorat daerah yang rendah dan independensi aparaturnya yang bermasalah. Akibatnya praktik korupsi di kalangan kepala daerah terus berlangsung. Mengatasi hal ini, Kementerian Dalam Negeri berencana untuk merotasi inspektorat dari Pusat ke Daerah dan mengubah sistem pelaporan, selain ke kepala daerah juga ditembuskan ke Presiden dan KPK. Dengan menggunakan teori patron-klien, tulisan ini menilai bahwa lemahnya pengawasan internal oleh inspektorat daerah disebabkan birokrasi Indonesia yang masih mengenal patron-klien. Inspektorat daerah masih diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Tulisan ini merekomendasikan kepada DPR RI agar hubungan patron-klien dalam birokrasi Indonesia diubah melalui revisi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, RUU tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat segera dilakukan pembahasannya.

Vol. IX / No. 17 - September 2017

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Banyak berita atau informasi yang beredar di masyarakat berisi ujaran kebencian (hate speech) dengan mengangkat isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Larangan terhadap ujaran kebencian menjadi pro dan kontra di masyarakat, khususnya dikaitkan dengan konstitusi. Pengaturan larangan ujaran kebencian terhadap pemerintah telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun MK tidak menganulir larangan ujaran kebencian kepada individu atau kelompok masyarakat. Dalam perspektif hukum konstitusi, sebuah aturan perlu dikaitkan langsung kepada konstitusi. Konstitusi sudah mengatur penghormatan terhadap HAM, namun juga perlu dibatasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Revisi Undang-Undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diperlukan untuk mengatur definisi dan unsur-unsur ujaran kebencian. DPR mempunyai peran dalam merevisi UU ITE serta mengawasi kinerja para penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian dan pemutusan akses informasi elektronik yang dilakukan oleh pemerintah.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Tragedi kemanusiaan terus berlangsung di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Genosida terhadap etnis Rohingya kembali dilakukan oleh pihak militer Myanmar. Pada akhir Agustus 2017, sedikitnya 1.000 orang tewas dan lebih dari 313.0000 warga Rohingya mengungsi keluar dari Rakhine. Masyarakat internasional mengecam Pemerintah Myanmar dan penerima Nobel Perdamaian asal Myanmar Aung San Suu Kyi yang terkesan membiarkan tragedi itu terjadi. Indonesia tidak dapat berdiam diri melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine karena hal tersebut telah mengundang reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan dapat berdampak bagi perdamaian dan keamanan kawasan Asia Tenggara. DPR perlu terus mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam upaya mencari penyelesaian damai bagi isu Rohingya.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pembangunan pertanian masih diarahkan pada pencapaian swasembada pangan tanpa memerhatikan peningkatan kesejahteraan petani. Tulisan ini mengaji permasalahan utama yang dihadapi petani dan kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Permasalahan utama yang dihadapi petani adalah posisi tawar petani cenderung masih lemah. Petani memroduksi pertanian dengan penguasaan lahan terbatas tanpa dukungan pengetahuan yang memadai terhadap masalah manajemen produksi. Selain itu, petani dalam posisi tidak berdaya ketika menentukan harga produksinya karena keterbatasan informasi pasar. Upaya peningkatan posisi tawar petani dapat dilakukan dengan penguatan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan ini, petani merencanakan proses produksi dan pemasaran secara kolektif sehingga tercapai efisiensi biaya dan menaikkan posisi tawar petani dalam sistem usaha pertanian. Upaya penguatan kelembagaan petani perlu dukungan dari seluruh pihak karena merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. DPR RI melalui fungsi pengawasan hendaknya dapat mengawal implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pertumbuhan e-commerce Indonesia yang sangat pesat namun tidak diiringi ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal membuat daya saing digital Indonesia termasuk lima terendah dunia. Beberapa perbaikan dalam sistem pendidikan, pelatihan, dan mentoring perlu dilakukan agar kebutuhan SDM e-commerce yang mumpuni terpenuhi. Perbaikan sistem pendidikan dengan fokus pada vokasi dan kejuruan merupakan salah satu pilihan untuk menciptakan SDM e-commerce. Pelatihan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak lain juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM e-commerce. Penunjukan langsung “Jack Ma” sebagai penasihat e-commerce khusus SDM dapat menjadi contoh praktik terbaik bagi pengembangan SDM e-commerce Indonesia. DPR RI melalui fungsi pengawasan harus memastikan bahwa pembangunan SDM melalui perbaikan sistem pendidikan, pelaksanaan pelatihan, dan mentoring dengan mendatangkan ahli dari luar ditujukan untuk kepentingan nasional dan tidak akan merugikan industri dan tenaga kerja lokal.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Menghadapi Pemilu 2019, terjadi polemik atas ketentuan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019. Muatan Undang-Undang tentang Pemilu menyiratkan bahwa parpol peserta Pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi kembali untuk menjadi calon peserta Pemilu 2019. Ketentuan ini tentu didukung oleh parpol-parpol lama. Namun ketentuan tersebut mendapat protes keras dari parpol-parpol baru dengan inti pandangan yaitu bahwa ketentuan itu mendiskriminasi parpol-parpol baru. Protes tersebut dilakukan dengan melakukan judicial review ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini menawarkan solusi agar Pemerintah, DPR, KPU, dan parpol-parpol baru perlu “duduk bersama” untuk membuat solusi yang mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak secara adil, dengan memperhatikan faktor-faktor penjadwalan Pemilu 2019, anggaran, dan sumber daya manusia yang harus disiapkan dengan matang.

Vol. IX / No. 16 - Agustus 2017

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
First Travel diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan modus umrah. Jumlah korban mencapai ribuan calon jamaah umrah, dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Tulisan ini mengkaji mengenai tanggung jawab First Travel baik secara perdata, pidana, maupun administratif atas tindak pidana yang diduga telah dilakukannya tersebut. Selain aparat penegak hukum, kasus ini juga telah mendapat perhatian serius dari DPR apalagi sebelumnya banyak pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah umrah. DPR meminta kepada Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menyelesaikan kasus ini dengan baik. DPR RI juga akan membentuk Panja Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus. Panja memiliki 7 target dan diharapkan hasilnya dapat memperbaiki penyelenggaraan ibadah umrah dan melindungi calon jamaah umrah dengan baik.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini membahas pentingnya peningkatan kerja sama bilateral Indonesia-Vietnam. Peningkatan kerja sama bilateral ini memiliki arti penting bagi kedua negara. Indonesia menganggap Vietnam penting karena Vietnam memiliki potensi pasar yang besar, Indonesia dapat meningkatkan nilai kerja sama perdagangannya dengan Vietnam, serta posisi Vietnam sebagai Ketua APEC. Sementara Vietnam menganggap Indonesia penting karena Vietnam membutuhkan investasi dari Indonesia dan dukungan Indonesia terhadap perusahaan Vietnam yang berada di Indonesia. Arti penting inilah yang menjadi acuan bagi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara. Pentingnya meningkatkan kerja sama bilateral Indonesia-Vietnam juga mendapatkan respons positif dari DPR RI, di mana DPR RI akan memberikan dukungan terhadap peningkatan nilai perdagangan yang hendak dicapai oleh kedua negara.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Salah satu penyebab utama kematian balita di Indonesia adalah penyakit campak Imunisasi merupakan bentuk intervensi kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit campak yang efektif dan tepat sasaran. Bulan Agustus hingga September 2017, pemerintah melakukan imunisasi MR (measles-rubella atau campak-rubela) secara massal di Pulau Jawa. Penyelenggaraan imunisasi ini menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Oleh karena itu, DPR perlu mendorong pemerintah agar menerapkan UU Jaminan Produk Halal pada semua rantai pasokan industri vaksin. DPR perlu mengawasi penyelenggaraan imunisasi untuk antisipasi agar tidak terjadi kasus vaksin palsu. DPR juga perlu segera membahas RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia yang berisi penguatan pengawasan obat dan makanan.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Keberadaan perusahaan start-up di Indonesia mencatat perkembangan positif. Perkembangan ini didukung dengan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan tingkat penetrasi internet yang semakin tinggi. Selain perkembangan positif, terdapat dua tantangan yang dihadapi oleh perusahaan start-up nasional yang berupa keberadaan “missing middle” dan ancaman ekspansi perusahaan asing. Untuk menghadapi kedua tantangan tersebut, Pemerintah perlu memperkuat sinergi keberadaan pemodal ventura dengan perusahaan start-up nasional, salah satunya dengan mewajibkan pemodal ventura untuk melakukan pembinaan. Dalam rangka membatasi kepemilikan asing, Pemerintah perlu meninjau kembali ketentuan investasi minimum dalam Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Salah satu revisi yang diusulkan adalah menaikkan atau meniadakan level investasi maksimum yang membatasi kepemilikan asing.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 merupakan satu momentum untuk mengukuhkan kembali identitas nasional. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini telah mengakibatkan terkikisnya identitas nasional. Padahal, identitas nasional memegang peranan penting dalam sebuah negara. Tulisan ini memandang bahwa penting bagi Indonesia untuk menciptakan strategi bagi internalisasi identitas nasional ke dalam identitas diri setiap warga negara. Dengan demikian, melalui peran warga negara, identitas nasional akan semakin kukuh. Tulisan ini merekomendasikan pembentukan identitas nasional melalui tiga strategi, yaitu memaksimalkan proses eksternalisasi identitas nasional oleh setiap lembaga atau intitusi negara; memaksimalkan Lembaga Penyiaran Publik sebagai produsen konten; dan mewajibkan setiap televisi terestrial untuk menayangkan program domestik lebih banyak daripada tayangan program luar.

Vol. IX / No. 15 - Agustus 2017

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Gagasan Presiden Joko Widodo untuk menempatkan dana haji dalam investasi pembangunan infrastruktur memunculkan pendapat pro dan kontra. Pemanfaatan dana milik jamaah haji dengan jumlah besar tersebut dinilai belum memberikan manfaat yang optimal. Tulisan ini memberikan analisis dari perspektif hukum mengenai pengelolaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memungkinkan dana haji dimanfaatkan untuk investasi langsung dan investasi lainnya, sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, memiliki nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPR perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah mengenai penempatan dana haji untuk investasi sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2014.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
ASEAN Regional Forum (ARF), yang latar belakang pembentukannya didasari oleh keinginan ASEAN untuk membangun forum dialog terkait isu-isu politik dan keamanan di Asia Pasifik, menarik untuk ditelaah kembali arti pentingnya dalam kerangka menjaga stabiltas kawasan. Arti penting ARF pada hakekatnya tidak harus dimaknai sebagai forum yang secara langsung ditujukan untuk menyelesaikan persoalan keamanan kawasan. Meskipun demikian, ARF tetap memiliki arti penting, karena di sini dibuka ruang dialog untuk saling mengemukakan pandangan dan sikap atas isu-isu politik dan keamanan di kawasan. Lebih penting lagi, melalui ARF, semua pihak selalu diingatkan untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam mengatasi persoalan politik dan keamanan di antara mereka, agar stabilitas kawasan tetap terjaga. Arti penting ARF tersebut diharapkan juga terlihat dalam isu Laut China Selatan dan Semenanjung Korea.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi dengan wilayah yang terbakar semakin meluas, bahkan sebagian merupakan wilayah baru. Kebijakan pengendalian karhutla yang belum terintegrasi, penegakan hukum yang lemah, dan belum tersentuhnya aspek sosiologis dan kultural masyarakat mengakibatkan karhutla terus terjadi setiap tahunnya. Untuk itu DPR perlu mengingatkan pemerintah agar mengupayakan kebijakan karhutla dalam satu kebijakan terintegrasi dengan mengutamakan aspek pencegahan, seperti pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar yang mudah dan murah, pengoptimalan kerja Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Manggala Agni, pengawasan rutin terhadap perusahaan terhadap sistem, sarana, dan prasarana karhutla, serta penyelesaian konflik lahan. Selain itu perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas dan berlaku untuk semua kalangan.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Tuduhan dugaan kecurangan pada PT. Indo Beras Unggul telah menstimulasi kekhawatiran pedagang perantara beras lainnya terjerat kasus yang sama. Beras yang diperdagangkan menjadi sangat rentan menimbulkan pelanggaran sehingga mengikis kepastian berusaha. Kondisi tersebut sejatinya merupakan resultan dari upaya prioritas pemerintah dalam melindungi kepentingan petani dan produsen, termasuk membenahi distribusi beras. Namun sayang, aksi penggerebekan justru menyisakan pertanyaan tentang efektivitas peran Bulog dalam stabilisasi harga beras dan respons berlebihan pemerintah terhadap beras bersubsidi yang justru menimbulkan polemik. Kebijakan perberasan nasional selama ini cenderung banyak menyasar kepada kepentingan petani dan konsumen, tetapi tidak dengan pedagang perantara. Untuk itu, kelembagaan pangan yang menjadi amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan harus segera dibentuk, agar solusi masalah perberasan nasional menjadi lebih holistik dan sistematis.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Undang-Undang Desa telah membuka kesempatan bagi desa untuk mengelola dana sendiri demi mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh desa. Meskipun demikian, sejak awal pengimplementasiannya, beberapa kalangan telah menghawatirkan kapasitas pemerintah desa yang masih lemah akan membuat dana desa rawan korupsi. Setelah korupsi dana desa terjadi, ditemukan bahwa salah satu alasan terjadinya korupsi ialah karena kurangnya pengawasan. Sulitnya bentuk pelaporan hingga kurangnya keterlibatan masyarakat, membuat dana desa menjadi rentan korupsi. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah pusat perlu melakukan optimalisasi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi. DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu terus mendorong pemerintah agar melakukan pengawasan dan meningkatkan evaluasi terhadap pendampingan desa. Selain itu diperlukan regulasi bersama untuk menciptakan adanya pemahaman yang sama antara pemerintah di daerah dan di pusat maupun kementerian teknis terkait, sehingga dapat memudahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada masa mendatang.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →