Info Singkat

Vol. XI / No. 24 - Desember 2019

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Abstrak:
Dugaan penyalahgunaan dana desa di Papua untuk KKB menjelang hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (HUT OPM) sangat memprihatinkan, apalagi Papua menempati peringkat pertama wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah di Indonesia. Tulisan ini mengkaji upaya penanganan atas dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Pemberian dana desa kepada KKB tidak dapat dibenarkan karena dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua yang tinggal di desa. Perlu adanya upaya penanganan atas dugaan penyalahgunaan dana desa untuk KKB. Beberapa upaya yang dilakukan adalah menunda pencairan dana desa, melakukan dan memperkuat pemantauan dan pengawasan, dan melakukan penyelidikan. DPR RI memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan agar upaya-upaya tersebut dilakukan dengan baik, sehingga dana desa benar-benar bermanfaat.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Abstrak:
Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO menunjukkan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor kemaritiman internasional. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. Keanggotaan Indonesia dalam IMO harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempromosikan isu-isu atau program yang menjadi kepentingan nasional, dan hal tersebut dapat dilakukan jika Indonesia mengambil peran dalam IMO. Menjadi kepentingan bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan perairannya yang luas, untuk terlibat secara langsung melalui IMO dalam memelihara terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran internasional, khususnya di kawasan. Keselamatan dan keamanan pelayaran tersebut tidak saja berkaitan dengan upaya menciptakan jalur pelayaran internasional yang terbebas dari ancaman tindak kejahatan transnasional, tetapi juga yang terbebas dari ancaman kerusakan lingkungan. Peran Indonesia dalam keanggotaan IMO harus menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran internasional secara berkelanjutan. Bagaimana peran Indonesia dalam keanggotaan IMO menjadi fokus kajian singkat ini.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Abstrak:
Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, AKI belum turun secara signifikan. Tulisan ini membahas faktor penyebab tingginya AKI dan upaya untuk mengatasinya. Penyebab AKI dapat dibedakan atas determinan dekat, determinan antara, dan determinan jauh. Untuk menurunkan AKI, determinan dekat, determinan antara, dan determinan jauh yang terkait dengan AKI harus dapat diatasi. Determinan dekat dapat diminimalisasi apabila determinan antara seperti status kesehatan ibu dan akses terhadap pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan. Upaya menurunkan AKI hanya efektif jika ada peran serta semua pihak, termasuk inovasi dari pemerintah daerah. DPR RI melalui fungsi yang dimiliki dapat berperan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan melalui komisi terkait, yaitu Komisi VIII dan Komisi IX. DPR RI juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ibu telah memadai.

Penulis: RAIS AGIL BAHTIAR, S. S., M.Si.
Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.


Abstrak:
Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2019 tercatat masih jauh dari target penerimaan APBN 2019. Hal ini memunculkan potensi shortfall pajak yang diprediksi mencapai Rp150 triliun-Rp180 triliun sampai akhir tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini disebabkan kebijakan restitusi, pelemahan kinerja ekspor dan impor, serta penurunan harga komoditas global. Tulisan ini membahas upaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan angka penerimaan pajak dan mengatasi masalah shortfall yang akan terjadi pada akhir tahun 2019 dan tahun berikutnya. Pemerintah perlu melakukan ekstensifikasi wajib pajak guna menambah angka penerimaan wajib pajak dan optimalisasi intensifikasi pajak. Strategi relaksasi-partisipasi juga diperlukan untuk mendorong daya saing bangsa tanpa mengesampingkan penerimaan pajak. Komisi XI DPR RI memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah terkait perpajakan, dan perlu mendorong pemerintah segera menyusun RUU Omnibus Law perpajakan dalam rangka penguatan perekonomian ke depan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak akan kembali dilaksanakan pada 23 September 2020 untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Total daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak pada tahun 2010 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Saat ini KPU telah memiliki Peraturan KPU No. 16 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Tulisan ini membahas persiapan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Ada dua solusi yang dinilai dapat menciptakan Pilkada Serentak yang lebih baik pada 2020 mendatang yaitu wacana pelaksanaan Pilkada oleh DPRD dan merevisi UU Pilkada. Namun hingga kini kedua hal tersebut ternyata sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian, Komisi II DPR RI sebagai mitra Kemendagri juga perlu untuk terus melakukan pengawasan terhadap jalannya persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2020.

Vol. XI / No. 23 - Desember 2019

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Abstrak:
Wacana omnibus law bidang pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dilontarkan Presiden Joko Widodo mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan mengingat saat ini regulasi di Indonesia sudah mengalami obesitas sehingga berpotensi menghambat investasi. Tulisan ini mengangkat permasalahan pembentukan omnibus law bidang pemberdayaan UMKM, kendala yang dihadapi, serta solusi mengatasi kendala tersebut. Regulasi yang bersifat multisektor, kebiasaan dengan satu materi khusus, dan kendala teknis dapat menjadi hambatan dalam pembentukan omnibus law. Oleh karena itu perlu koordinasi dan kerja sama antarinstansi dalam menginventarisasi dan mengintegrasikan materi; memperkuat pelibatan supporting system; dan komitmen antara DPR dan pemerintah untuk membentuk omnibus law bidang pemberdayaan UMKM.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.


Abstrak:
Deklarasi Bersama Penyelesaian Perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Republik Indonesia dan Republik Korea (Korea Selatan) resmi ditandatangani menteri perdagangan kedua negara pada tanggal 25 November 2019. Penandatanganan deklarasi disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 30 Tahun Hubungan Kemitraan ASEAN-Korsel di Busan. Dengan penandatanganan deklarasi tersebut, kedua negara lebih maju menuju penandatanganan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) yang ditargetkan pada awal 2020. Perjanjian tersebut sudah dimulai tahuni 2012, kemudian lima tahun terhenti, sebelum akhirnya disetujui untuk disepakati kedua pihak. Kedua negara membangun kemitraan strategis pada tahun 2017. Pada tahun 2019 hubungan Indonesia-Korea Selatan yang telah berlangsung selama 46 tahun terus menunjukkan kemajuan. Pasca-deklarasi bersama penyelesaian perundingan IK-CEPA November 2019, DPR melalui fungsi pengawasan perlu mengawal dan memastikan agar IKCEPA dapat segera terwujud dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian Indonesia. Tulisan singkat ini dibahas potensi dan tantangan kerja sama ekonomi Indonesia-Korea Selatan.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Permasalahan utama yang dihadapi penyandang disabilitas di dunia kerja adalah perilaku diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Tulisan ini mengkaji peluang dan tantangan penyandang disabilitas di dunia kerja. Pemerintah telah membuka peluang melalui peraturan perundangundangan yang menjamin hak bekerja bagi penyandang disabilitas sekaligus berupaya mempertemukan kebutuhan dunia industri yang sesuai dengan kompetensi penyandang disabilitas. Namun demikian, tantangan berupa stigma negatif masyarakat, minimnya pengawasan terkait kepatuhan perusahaan, dan belum tersedianya data yang akurat mengenai situasi dan kondisi penyandang disabilitas menghambat penyandang disabilitas masuk ke dunia kerja. Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada setiap tanggal 3 Desember dapat menjadi momentum untuk mengajak masyarakat mengubah stigma negatif dan perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Melalui fungsi pengawasan, DPR perlu mendorong Kemenaker untuk aktif melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada dunia industri. DPR juga perlu mendorong Kemendikbud untuk mengkaji sistem pendidikan vokasional khusus bagi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kompetensi sehingga siap bersaing di dunia kerja.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.
Suhartono, S.IP., M.P.P.


Abstrak:
Indonesia sebagai salah satu penghasil nikel di dunia memiliki peluang untuk mengembangkan komoditas nikel nasional. Ketergantungan kepada usaha penambangan di hulu dengan mengekspor ore nikel menyebabkan rendahnya kontribusi nikel terhadap penerimaan negara. Akibatnya, pemerintah memberlakukan larangan ekspor sebagai pendorong hilirisasi nikel. Kebijakan hilirisasi dimaksudkan untuk meningkatkan economic value added, dengan tetap memperkuat pasokan di sektor hulu. Melalui kebijakan larangan ekspor ore nikel, kesinambungan pasokan nikel mentah dalam jangka panjang untuk kebutuhan smelter domestik tetap terjaga. Tulisan ini membahas kebijakan larangan ekspor ore nikel, hilirisasi, dan kendala yang dihadapi. Peran DPR dibutuhkan untuk mendorong pemerintah agar tetap konsisten dalam pemberlakuan kebijakan larangan ekspor, mempercepat hilirisasi, dan segera memberlakukan tata niaga nikel.

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.


Abstrak:
Maraknya kasus radikalisme yang sudah memasuki instansi pemerintahan mendorong pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Lembaga tentang Penanganan Radikalisme pada Aparatur Spil Negara (ASN), dan pada saat bersamaan membentuk Satuan Tugas (satgas) serta portal khusus, yaitu aduanasn.id. SKB tersebut menuai pro dan kontra. Tulisan ini mengkaji bagaimana kebebasan berpendapat di Indonesia dan dampak portal pengaduan khusus ASN. Hasil dua lembaga survei menunjukkan bahwa saat ini jumlah masyarakat yang takut untuk menyampaikan pendapatnya meningkat pesat. Begitu pula dengan masyarakat yang takut dengan penangkapan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena portal aduan dapat menerima laporan 10 jenis pelanggaran yang poin-poinnya belum jelas dan rentan menimbulkan masalah baru. Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak bertindak represif dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan intoleran. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk fokus terhadap upaya pencegahan yang bukan hanya kepada ASN, tetapi menyeluruh kepada masyarakat luas.

Vol. XI / No. 22 - November 2019

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.


Abstrak:
Serangkaian bom bunuh diri sejak tahun 2000 hingga terbaru yang terjadi di Porestabes Medan menjadi peringatan kepada negara agar dalam pemberantasan terorisme tidak hanya fokus pada upaya penanggulangan secara represif namun juga pada upaya pencegahannya. Terkait dengan masih terulangnya teror bom, tulisan ini mengkaji bagaimana kebijakan pemberantasan terorisme selama ini dan bagaimana kebijakan kriminal dapat dilakukan dalam pemberantasan terorisme. Kebijakan pemberantasan terorisme melalui pendekatannya masing-masing telah ditempuh dalam periode kepemimpinan negara ini. Namun dengan masih terjadinya terorisme maka kebijakan kriminal dalam menanggulangi terorisme tidak hanya perlu dilakukan melalui upaya penal yaitu melalui hukum pidana/tindakan hukum yang tegas/represif melainkan juga non-penal yaitu melalui upaya pencegahan tanpa pemidanaan. Melalui upaya non-penal maka penyebab terjadinya terorisme dapat dicegah sedini mungkin. Terkait dengan pemberantasan terorisme melalui kebijakan kriminal tersebut maka sebagaimana diamanatkan UU Terorisme, DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan juga perlu membentuk tim pengawas melalui pembentukan peraturan DPR RI.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Demonstrasi yang terjadi di berbagai belahan dunia oleh banyak rezim dikhawatirkan berkembang ke negara mereka. Keterpurukan ekonomi, kesenjangan sosial, pengangguran, naiknya harga BBM dan kesulitan hidup telah memicu protes di mana-mana. Respons aparat yang eksesif telah memicu munculnya berbagai pelanggaran HAM, terutama tewasnya ratusan warga dalam jumlah besar, dan juga aksi pembakaran oleh rakyat dan munculnya kerusuhan. Meluasnya pelanggaran HAM dan implikasinya atas prospek ekonomi dan politik di tingkat regional dan global telah melahirkan kekhawatiran negara maju. Merebaknya aksi protes massa sejagad dan penanganannya yang tidak proporsional telah membuat PBB memberi perhatian khusus, dengan mengingatkan pemerintah nasional negara yang bermasalah agar menghormati kontrak sosial yang telah mereka buat dan sensitif terhadap tuntutan masyarakat. PBB mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan kekerasan dalam menangani demonstrasi, dan menghormati HAM warga yang absah dalam mengekspresikan pendapat mereka. Pemerintah Indonesia harus dapat memetik pelajaran dari maraknya protes massa di berbagai negara dan runtuhnya rezim-rezim yang tidak mau peduli.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Indonesia termasuk negara dengan prevalensi stunting tertinggi ketiga di South-East Asian Region setelah Timor Leste dan India. Meskipun persentase stunting di Indonesia turun dari 37,8% di tahun 2013 menjadi 27,67% di tahun 2019, namun angka ini masih tergolong tinggi. Tulisan ini mengulas persoalan stunting pada anak di Indonesia dan strategi penanggulangannya. Peningkatan pengetahuan bagi ibu hamil dan pemberian pola asuh yang baik kepada bayi dan balita memiliki andil dalam penanggulangan stunting. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong semua stakeholder untuk ikut berperan menyelamatkan anak balita dari stunting. Ketersediaan pendampingan secara intensif dan berkesinambungan, serta keterlibatan semua kementerian/lembaga merupakan sarana untuk mengakselerasi pengurangan kasus stunting di Indonesia. DPR RI, terutama Komisi IX perlu melakukan pengawasan lebih intensif dan menyeluruh terhadap kesehatan khususnya kesehatan anak dan ibu hamil yang mengalami gizi buruk, serta mendorong Kementerian Kesehatan melakukan pendampingan secara khusus guna menekan angka stunting di Indonesia.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.


Abstrak:
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyampaikan program kerja prioritasnya kepada Komisi IV DPR RI. DPR RI dan berbagai stakeholder menaruh harapan besar, Menteri KKP Edhy Prabowo akan mampu meningkatkan produktivitas perikanan dan kesejahteraan nelayan. Peningkatan kinerja perikanan tangkap laut masih menghadapi persoalan, sekitar 50% nelayan berada di bawah garis kemiskinan. Tulisan ini mengkaji kinerja perikanan tangkap Indonesia dan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Lima kebutuhan dasar nelayan yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah: (a) akses permodalan, (b) bantuan kapal dan alat tangkap ikan, (c) kemudahan perizinan melalui penyederhanaan perizinan, (d) asuransi nelayan, dan (e) sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas nelayan, salah satunya menurunkan biaya logistik perikanan. Dalam hal ini, DPR RI perlu mengawasi implementasi berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah di sektor perikanan ke depan.

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)
Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Indonesia saat ini tengah berupaya mewujudkan komitmen dalam membangun kapabilitas pertahanan untuk membangun kemandirian industri pertahanan. Pemberdayaan Industri Pertahanan menjadi salah satu isu krusial yang menjadi perhatian Komisi I DPR RI dalam rangka mencapai target Minumum Essential Forces (MEF) Alutsista TNI. Tulisan ini mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional untuk memenuhi target MEF alutsista TNI. Ada tiga tantangan yang menjadi permasalahan dalam upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional, yaitu masalah pendanaan, kerjasama pengadaan dengan negara lain, serta transparansi pengadaan alutsista. Dalam hal ini DPR RI memegang peranan penting melalui peran pengawasan dan anggaran untuk menyelaraskan pemberdayaan industri pertahanan dengan kebutuhan militer. Melalui Komisi I DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk optimal dalam menggunakan produk dalam negeri, melaksanakan modernisasi alutsista melalui program penelitian dan pengembangan persenjataan militer, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista.

Vol. XI / No. 21 - November 2019

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Abstrak:
Putusan bebas perkara korupsi Sofyan Basir (SB) memunculkan beragam pendapat pakar hukum terkait lemahnya pembuktian. Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim memutus bebas SB yakni dakwaan terhadap Pasal 12 huruf a juncto (jo.) Pasal 15, atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP, tidak terbukti. Pasal 12 huruf a menentukan ancaman bagi penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena jabatannya dan Pasal 15 menentukan ancaman bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan untuk melakukan korupsi. Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang dapat dijadikan bukti untuk membenarkan dakwaan JPU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan bebas terhadap SB menjadi momentum bagi KPK untuk lebih berhati-hati menangani perkara korupsi. Untuk itu DPR perlu mendorong pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam revisi UU KPK untuk menjaga kinerja KPK

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Pada tanggal 2-4 November 2019, KTT ke-35 ASEAN telah diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi pokok pembahasan, baik yang terkait dengan isu ekonomi maupun isu politik - keamanan. Tulisan ini hendak mengkaji isu strategis dan posisi Indonesia terhadap isu tersebut. Pada isu ekonomi, para Pemimpin ASEAN membahas tentang perkembangan perundingan Regional Comprehensif Economic Partnership (RCEP) dan belum terselesaikannya perang dagang Amerika Serikat dan China. Sedangkan pada isu politik - keamanan, ASEAN membahas isu-isu Rohingya dan Laut China Selatan. Posisi Indonesia terhadap isu tersebut adalah mendukung segala upaya penyelesaian agar mendapatkan jalan keluar sehingga kondisi perekonomian seluruh negara anggota ASEAN dapat meningkat dan stabilitas keamanan di kawasan ASEAN dapat terjaga dengan baik. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR RI perlu mengawal dan memastikan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan dapat berjalan dengan baik.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.


Abstrak:
Meningkatnya kasus kecanduan gim daring pada anak menuntut perhatian pemerintah karena dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak dan pencapaian tugas-tugas perkembangannya di usia sekolah. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas pencegahan kecanduan gim daring pada anak. Perlu penanganan komprehensif dari berbagai pihak untuk melindungi anak dari aktivitas yang mengganggu pertumbuhannya. Orang tua harus bekerja sama dengan sekolah untuk membentuk perilaku disiplin anak dalam bermain gim daring di rumah dengan menetapkan waktu bermain dan belajar. Pemerintah menyatakan akan membuat SKB 4 menteri untuk membatasi penggunaan gawai di sekolah. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan nasional yang melindungi anak dari kecanduan gim daring yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.
BURHANUDIN MUKHAMAD FATURAHMAN, S. A. P., M. A. P.


Abstrak:
Pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua memiliki tantangan perekonomian cukup besar, baik nasional maupun global. Pada periode pertamanya, target pertumbuhan ekonomi 7% belum tercapai, selain itu perang dagang AS-China berdampak pada penurunan investasi sejak 2018. Periode kedua ini merupakan masa krusial untuk menyelesaikan masalah perekonomian sekaligus menghadapi tantangan guna mencapai tingkat PDB setingkat negara maju pada tahun 2045. Tulisan ini membahas target dan tantangan perekonomian Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua harus mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional dan harus beranjak dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap). Dalam menghadapi tantangan perekonomian tersebut, DPR RI harus mendukung dan mendorong kinerja pemerintah, paling tidak dalam jangka pendek memastikan program yang telah berjalan tahun 2019 dan APBN Tahun 2020.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.


Abstrak:
Melalui kabinet Indonesia Maju, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin terlihat memiliki upaya kuat dalam membangun koalisi besar di pemerintahan. Koalisi besar kabinet ini diharapkan dapat menjamin stabilitas pemerintahan selama 5 tahun mendatang, terutama dalam upaya untuk mencapai target dan pelaksanaan program unggulannya. Tulisan ini akan membahas bagaimana koalisi besar kabinet dapat menjaga stabilitas pemerintahan, serta apakah model stabilitas yang mengakomodasi beragam kekuatan politik dalam kabinet dapat menimbulkan dilema bagi masa depan demokrasi Indonesia di masa depan? Setidaknya, ada dua poin dilematis sebagai akibat koalisi besar, yaitu tidak lagi terjadi oposisi pengimbang yang signifikan perannya, dan kedua adalah stabilitas yang dihasilkan belum ditopang oleh institusi kepresidenan yang efektif. Ditambah, langkah akomodasi dalam membangun koalisi besar kabinet tadi sukar dipisahkan dari komposisi partai-partai, bahkan di tingkat ormas atau kelompok pendukung saat Pemilu 2019. Untuk itu disarankan, agar segera diagendakan RUU Kepresidenan dalam rangka menegaskan sistem presidensial yang ingin dibangun.

Vol. XI / No. 20 - Oktober 2019

Penulis: YOSEPHUS MAINAKE, M.H.
Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.


Abstrak:
Perubahan UU KPK mendapatkan penolakan yang disuarakan melalui gelombang unjuk rasa mahasiswa secara masif. Selain unjuk rasa, upaya lain juga ditempuh melalui pengajuan judicial review ke MK. Tulisan ini menganalisis permohonan uji formil dan uji materiil yang diajukan pemohon ke MK. Uji formil diajukan terhadap kuorum rapat pada saat pengambilan keputusan, sedangkan uji materiil diajukan terhadap transparansi pemilihan Pimpinan KPK dan pembentukan Dewan Pengawas. Permohonan judicial review ini belum memiliki objek, mengingat pada saat diajukan, perubahan UU KPK belum diundangkan. Pendapat MK dalam putusan terhadap uji formil perubahan UU MA perlu dipelajari untuk mengetahui bagaimana MK melakukan uji formil. Permohonan uji materiil mengenai transparansi proses seleksi calon pimpinan KPK dan permohonan menghentikan pelantikan calon Pimpinan KPK tidak tepat karena melewati kewenangan MK. Terkait Dewan Pengawas, pemohon perlu mendalilkan dengan argumentasi yang kuat mengenai inkonstitusionalitasnya. Saat ini permohonan tersebut masuk dalam tahap perbaikan permohonan. DPR perlu menyiapkan keterangan dalam perkara ini.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Situasi keamanan di Suriah pasca-penarikan pasukan Amerika Serikat (AS), yang langsung diikuti dengan operasi militer Turki terhadap milisi Kurdi di Suriah, menjadi pemberitaan media massa belakangan ini dan menimbulkan kekhawatiran internasional. Situasi keamanan di Suriah, yang dalam beberapa tahun belakangan dihadapkan pada situasi konflik antara yang pro dan kontra rezim Bashar al-Assad, dikhawatirkan akan semakin tidak stabil. Kekhawatiran itu terkait dengan isu konflik Turki dan Kurdi, dan potensi konflik lainnya. Dengan penarikan pasukan AS dari Suriah, Turki dengan leluasa dapat menyerang milisi Kurdi yang dianggapnya sebagai ancaman. Rusia, dan juga Iran, akan lebih leluasa memainkan perannya di Suriah. Situasi keamanan yang terjadi di Suriah pasca-penarikan AS tersebut menjadi fokus bahasan tulisan ini, dengan terlebih dahulu diulas penyebab terjadinya konflik Turki dan Kurdi, implikasinya dalam konteks yang lebih luas, serta bagaimana seharusnya masyarakat internasional, termasuk Indonesia, menyikapinya. Indonesia dapat berperan melalui kenggotaan di DK PBB, dan juga melalui jalur parlemen.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Abstrak:
Dalam Rencana Aksi Kesehatan Mental WHO 2013-2020, negaranegara anggota WHO telah berkomitmen untuk mengurangi tingkat bunuh diri sebesar 10% pada tahun 2020. Tulisan ini berupayamenggambarkan bagaimana upaya Indonesia mencegah perilaku bunuh diri. Upaya pencegahan bunuh diri di Indonesia telah dilakukan namun belum optimal. Hal ini dikarenakan kasus bunuh diri belum dianggap sebagai masalah kesehatan utama. Masih banyak persoalan yang muncul dalam upaya pencegahan perilaku bunuh diri di Indonesia, di antaranya adalah persoalan stigma sosial, akurasi data tingkat kematian akibat bunuh diri, ketersediaan tenaga profesional yang terbatas dan distribusinya yang tidak merata. Dalam hal ini, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmennya dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.


Abstrak:
Kemarau panjang dinilai mengganggu produksi komoditas beras. Jadwal tanam mundur dan terganggu, sementara luas panen dan produksi berkurang. Kekeringan menyebabkan naiknya harga gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG) yang pada akhirnya akan berimbas pada kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Kebutuhan beras nasional mencapai 2,3-2,4 juta ton per bulan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemerintah dalam mengantisipasi gejolak harga beras yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2019 akibat musim kemarau yang panjang. Untuk mengantisiapasi kebutuhan beras nasional pemerintah sudah mempersiapkan beberapa strategi guna mengantisipasi agar produktivitas komoditas beras tetap tinggi dengan sejumlah program terobosan yang selama ini sudah dijalankan sehingga dapat memenuhi kebutuhan beras nasional serta menyakini bahwa stok yang dimiliki Bulog masih mencukupi. DPR-RI dalam hal ini dapat melakukan pengawasan dan koordinasi dengan mitra kerja terhadap ketersediaan beras nasional dengan mengawasi ketersediaan pasokan beras nasional serta kebijakan impor beras.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Munculnya sejumlah kasus akibat postingan di media sosial menjadikan kebebasan dalam penggunaan internet di Indonesia dipertanyakan. Karena itu tulisan ini membahas kemerdekaan dalam penggunaan internet di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain, bagaimana pengaturan dan tinjauan dari perspektif teori media digital. Di berbagai negara, kemerdekaan berpendapat di internet melalui media sosial kondisinya beragam. Berdasarkan kajian Freedom House, secara umum kemerdekaan internet di sejumlah negara diukur menggunakan tiga parameter. Pertama, ada tidaknya pemblokiran terhadap aplikasi media sosial di negara tersebut. Kedua, ada tidaknya konten sosial politik yang diblokir di negara tersebut. Ketiga, ada tidaknya penangkapan pengguna media sosial dan atau blogger di negara tersebut. Berdasarkan pembahasan tiga hal tersebut, DPR hendaknya mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya lebih terjaminnya kemerdekaan dalam pengunaan internet di Indonesia serta fokus pada upaya memaksimalkan pemanfaatan pesatnya perkembangan ranah digital.

Vol. XI / No. 19 - Oktober 2019

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.
NOVERDI PUJA SAPUTRA, M.H.


Abstrak:
Penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dilakukan oleh Presiden karena ada beberapa pasal kontroversial meskipun RUU KUHP telah disetujui dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk disahkan dalam Rapat Paripurna. Artikel ini membahas mengenai politik hukum penundaan pengesahan RUU KUHP berdasarkan peraturan perundangundangan dan implikasinya. Dalam pembahasan disebutkan bahwa penundaan pengesahan oleh Presiden memang belum diatur mekanismenya. Dalam RUU tentang Perubahan atas UU PPP yang baru disahkan pada 24 September 2019, disebutkan bahwa pembahasan RUU yang belum selesai disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan dapat dimasukkan kembali dalam Daftar Program Legislasi Nasional. Kata “dapat” dalam pasal tersebut menimbulkan ketidaktegasan dan bersifat fakultatif. Seharusnya RUU yang belum selesai dibahas, apalagi yang sudah dibahas sampai pada timus/timsin dimasukkan kembali dalam Prolegnas dan menjadi prioritas tahunan. Selanjutnya, mekanisme ini perlu diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Buku putih pertahanan Jepang menyatakan bahwa pertumbuhan kekuatan militer China lebih berbahaya daripada Korea Utara yang mengembangkan rudal dan senjata nuklir. Berdasarkan persepsi ancaman tersebut Jepang memacu pembangunan kekuatan militernya, termasuk dengan meningkatkan belanja militer secara signifikan. Tulisan ini menggambarkan dinamika perimbangan kekuatan yang mungkin terjadi sebagai akibat peningkatan kekhawatiran Jepang terhadap pertumbuhan militer China. Kenaikan belanja militer China yang lebih besar dari pertumbuhan ekonominya, meningkatnya kehadiran kekuatan militer China di berbagai wilayah, serta penguasaan teknologi militer mutakhir China merupakan sebagian faktor yang menyebabkan kekhawatiran Jepang. Kondisi ini direspons Jepang dengan juga memacu pembangunan kekuatan militernya. Pembangunan kekuatan militer antara kedua negara yang dilandasi sikap saling curiga dikhawatirkan berpotensi memicu perlombaan senjata di kawasan dan mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan. DPR bersama pemerintah perlu mendorong negara-negara di kawasan untuk meningkatkan forum-forum dialog dan kerja sama agar tercipta sikap saling percaya demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Penulis: Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.


Abstrak:
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi pada beberapa bulan terakhir memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Data Rekapitulasi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menunjukkan kualitas udara melebihi batas aman di daerah Sumatera dan Kalimantan. Dalam hal ini, kabut asap sudah mengontaminasi udara di daerah terdampak. Kabut asap yang ditimbulkan menyebabkan terjadinya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Jumlah kasus ISPA akibat karhutla terus meningkat mencapai ratusan ribu kasus. Tulisan ini mengkaji strategi yang dilakukan dalam mengendalikan ISPA yang timbul akibat karhutla. Terdapat delapan poin penting yang merupakan strategi pengendalian ISPA yang di dalamnya meliputi tiga fase (pra, saat dan pasca). Strategi tersebut antara lain: advokasi dan sosialisasi, penguatan jejaring internal dan eksternal, penemuan kasus secara aktif dan pasif, peningkatan mutu pelayanan, pelibatan peran masyarakat, penguatan surveilans, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Diperlukan kerja sama lintas sektor dalam menangani ISPA dampak dari karhutla. DPR RI, khususnya Komisi IX, dapat melakukan pengawasan terkait pengendalian ISPA yang sudah dilakukan sehingga tidak terjadi penambahan kasus dan kejadian tidak berulang.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.


Abstrak:
Perlambatan ekonomi global yang terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan China dapat menyebabkan risiko terjadinya resesi ekonomi, yang berdampak pada perlambatan ekonomi Indonesia. Bank Dunia menyarankan agar Indonesia fokus untuk menarik banyak investasi, di mana Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Tulisan ini mengkaji hambatan dalam meningkatkan investasi asing ke Indonesia dan solusinya. Lima kendala dalam berinvestasi di Indonesia, yaitu regulasi berbelit, akuisisi lahan yang sulit, infrastruktur publik yang belum merata, pajak dan insentif yang tidak mendukung, serta tenaga kerja terampil belum memadai. Pemerintah berencana membuat omnibus law, yaitu menyederhanakan undang-undang (UU) yang terkait proses perizinan untuk mempercepat investasi. DPR perlu mendorong pemerintah untuk merevisi UU yang dianggap menghambat investasi, menyederhanakan regulasi untuk memangkas birokrasi perijinan, dan menjaga stabilitas politik untuk meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia.

Penulis: ARYO WASISTO, M.Si.
Drs. Prayudi, M.Si.


Abstrak:
Pada 24 September 2019 hingga beberapa hari berikutnya telah terjadi demonstrasi mahasiswa dan berbagai kelompok lainnya di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Demonstrasi tersebut adalah efek dari tersumbatnya saluran partisipasi publik terhadap Pemerintah dan DPR RI. Tulisan ini hendak menganalisis akar persoalan demonstrasi mahasiswa 24 September 2019 dan respons Pemerintah dalam upaya mengurai polemik tuntutan demostrasi tersebut. Diketahui, tuntutan tersebut merupakan pilihan yang problematis bagi Presiden dan DPR-RI. Dari kondisi ini. Pemerintah dan DPR RI harus terus mengupayakan konsolidasi dengan berbagai agenda prioritas untuk menghasilkan keputusan signifikan demi menghindari gerakan-gerakan yang tidak diharapkan. Sementara itu, bagi DPR RI, aksi demonstrasi massa merupakan pelajaran bahwa menyediaakan ruang untuk partisipasi publik yang substansial sangat penting sebagai masukan terhadap RUU yang sedang dibahas.

Vol. XI / No. 18 - September 2019

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.


Abstrak:
Revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang sudah disahkan DPR RI telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan keberatan terhadap revisi UU KPK dan menilainya sebagai upaya pelemahan KPK, sedangkan pihak lainnya justru mendukung revisi UU KPK karena dianggap sebagai upaya penguatan KPK. Tulisan ini mengkaji alasan revisi UU KPK dan substansinya. Dari pembahasan dipahami bahwa revisi KPK perlu dimaknai bukan sebagai upaya melemahkan KPK, tetapi justru merupakan upaya penguatan KPK. Pembatasan/ pengaturan kewenangan KPK diperlukan agar KPK dapat memelihara dan menjaga keseimbangan pelaksanaan pencegahan dan penindakan dengan tujuan pengembalian kerugian negara secara maksimal.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Abstrak:
Terjadinya demonstrasi penolakan terhadap RUU Ekstradisi di Hong Kong menunjukkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di negeri itu yang semakin tidak demokratis dan berkeadilan. Janji pemerintah China membentuk Special Administrative Region Hong Kong dalam mengimplemntasikan konsep satu negara dua sistem semakin jauh dari harapan. Pemerintah China justru semakin otoriter dan membatasi kebebasan masyarakat Hong Kong. Padahal tahun 2015, China dan negara-negara lainnya di dunia telah menyatakan dukungan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, salah satunya Tujuan ke-16, yaitu terbentuknya pemerintahan yang damai dan berkeadilan untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk menjaga stabilitas di Hong Kong, sangat tepat bila Pemimpin Hong Kong Carrie Lam menangguhkan pembahasan RUU Ekstradisi dan lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat agar keputusan yang diambil pemerintahannya tidak menimbulkan gejolak. Tersumbatnya komunikasi akan mendorong masyarakat bersikap lebih keras dan mencari dukungan luar negeri. Posisi Hong Kong sebagai sentra ekonomi di kawasan Pasifik perlu dipertimbangkan karena akan melibatkan kepentingan banyak negara.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) besar seperti di tahun 2015 kembali terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Padahal Pemerintah pasca-karhutla 2015 telah berupaya mencegah kebakaran tersebut melalui upaya restorasi gambut. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan kebijakan restorasi gambut dalam mencegah karhutla beserta permasalahannya. Terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan restorasi gambut. Pertama, Badan Restorasi Gambut (BRG) dihadapkan pada kendala kewenangan dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, penegakan hukum karhutla belum berjalan dengan baik. Ketiga, belum ada sinergitas antar stakeholder dalam pelaksanaan restorasi gambut. Untuk itu, DPR RI perlu mengevaluasi kinerja BRG dan beberapa kementerian atau lembaga terkait agar upaya mencegah karhutla berjalan sesuai yang diharapkan.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.


Abstrak:
Rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim menuai ragam pandangan. Banyak hal yang harus dicermati khususnya dalam merancang strategi pembiayaan sehingga sumber pendanaan baik dari APBN, KPBU maupun Swasta dapat optimal. Tulisan mengkaji strategi pembiayaan rencana pemindahan IKN dan benefitnya. Dengan skema, strategi, dan transmisi pembiayaan yang benar, investasi infrastruktur menjadi faktor kunci keberhasilan yang memberikan dampak ekonomi jangka pendek dan menengah-panjang, bukan hanya daerah IKN baru, daerah di sekelilingnya, tetapi juga perekonomian nasional. Apabila strategi pembiayaan tidak berjalan baik, alih-alih menjadikan pemindahan IKN sebagai multiplier effect bagi perekonomian, justru mengantarkan pada ketidakpastian dan ketidakefisienan. Pansus DPR RI harus dapat memberikan rekomendasi strategis, mengawasi, mengawal, dan memastikan gagasan pemindahan IKN rasional dan realistis dilaksanakan saat ini dan berpihak pada rakyat dan kedaulatan negara.

Penulis: ANIN DHITA KIKY AMRYNUDIN, S.A.P., M.Si.
Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Amandemen Undang-Undang KPK telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Amandemen Undang-Undang KPK dalam perspektif DPR RI dan Pemerintah bertujuan agar pemberantasan korupsi semakin efektif dengan memperbaiki mekanisme pola kerja dan menjamin ditegakkannya prinsip kepastian hukum. Dalam perspektif pihak yang kontra, Undang-Undang KPK belum perlu diamendemen saat ini. Amandemen dinilai dapat melemahkan KPK. Masyarakat yang kontra juga menilai proses perumusan kebijakan tidak transparan, karena tidak melibatkan KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan. Tulisan ini merespons pertanyaan mengapa proses amandemen UU KPK selalu menimbulkan kontroversi dalam perspektif kebijakan publik. Analisis dalam tulisan ini menggunakan konsep kebijakan publik. Masih terjadinya kontroversi terhadap kebijakan akan menimbulkan tantangan dalam implementasi kebijakan. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI melibatkan suara seluruh aktor dalam kebijakan yang dibuatnya. DPR RI juga harus mendasarkan pada data dan informasi (bukti) dalam penyusunan setiap kebijakan (evidence base policy).

Vol. XI / No. 17 - September 2019

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.


Abstrak:
Lingkup kriminalisasi terkait Tindak Pidana Perzinaan (TP Perzinaan) dalam RUU KUHP mengalami perluasan substansial. Sebagian dari formulasi kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan. Artikel ini akan membahas bagaimana bentuk perluasan kriminalisasi TP Perzinaan dalam RUU KUHP dan apa yang menjadi substansi perdebatan pasal tersebut. Dalam pembahasan diketahui bahwa perluasan lingkup kriminalisasi TP Perzinaan dalam RUU KUHP antara lain terdapat dalam Pasal 417 dan Pasal 419, yang mengatur tentang perbuatan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dan perbuatan “kumpul kebo”. Kontroversi muncul karena delik perzinaan yang diatur dalam kedua pasal tersebut masih merupakan suatu delik aduan (masih sama dengan delik perzinaan dalam Pasal 284 KUHP). Namun dari sisi subjek yang berhak mengadu telah diperluas, yakni dapat diadukan oleh suami, istri, orang tua, atau anak. Rumusan pasal juga telah mengalami perubahan dengan hilangnya subjek “pihak ketiga yang tercemar” sebagai pihak yang berhak melakukan pengaduan karena dinilai multitafsir dan berpotensi mengakibatkan persekusi.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.


Abstrak:
Abstrak Kebakaran hutan hujan Amazon menjadi keprihatinan internasional. Hutan hujan Amazon mempunyai arti sangat penting bagi dunia karena merupakan paru-paru kehidupan dunia dan sumber keanekaragaman hayati. Pemerintahan Presiden Brazil Jeir Bolsonaro mendapat kecaman internasional karena kebijakan deforestasi yang dilaksanakannya dianggap menjadi penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran hutan Amazon dianggap sebagai ancaman keamanan internasional sehingga masyarakat internasional menawarkan bantuan dan kerja sama internasional kepada Brazil untuk mengatasinya, berikut langkah yang harus ditempuh. Namun, tawaran masyarakat internasional tersebut ditolak oleh Pemerintahan Bolsonaro, meskipun negara-negara pemilik hutan Amazon kesulitan mengatasi kebakaran hutan Amazon secara mandiri. Brazil menganggap tawaran yang mendikte tersebut sebagai intervensi politik terhadap kedaulatan negaranya. Kerja sama internasional dalam upaya mengatasi kebakaran hutan Amazon dapat terlaksana bila dilakukan dengan tetap menghormati kedaulatan nasional negara pemilik hutan Amazon dan dilaksanakan secara adil, demokratis dan menguntungkan bagi semua pihak.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.


Abstrak:
Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak masih menuai pro kontra di Indonesia meskipun sudah ditetapkan dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tulisan ini membahas mengenai efek jera kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak dari sudut pandang psikologi, mengacu pada pengalaman pelaksanaan kebiri di negara lain. Tidak semua negara sukses membuktikan bahwa kebiri mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini karena faktor penyebab lebih banyak terkait masalah psikologis dan lingkungan daripada masalah hormon. Dengan demikian, perlu pelaksanaan yang tepat untuk meminimalisasi risiko-risiko yang justru berlawanan dengan tujuan sesungguhnya. DPR RI, khususnya Komisi IX, bisa mendorong pemerintah menyelesaikan peraturan pemerintah terkait teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.


Abstrak:
Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan yang mulai berlaku setelah diundangkan pada 12 Agustus 2019 diharapkan menjadi momentum bagi percepatan kerja sama untuk membangun era mobil listrik yang ramah lingkungan dengan listrik sebagai pengganti energi. Keberhasilan percepatan program KBL harus didukung dengan pasokan energi listrik yang memadai. Tulisan ini bertujuan untuk memprediksi kebutuhan energi listrik bagi sektor transportasi untuk mendukung percepatan program KBL dan mengkaji kebijakan pengembangannya. Proyeksi kebutuhan energi dengan KBL dalam bentuk energi listrik sebagai hasil perhitungan konversi energi pada masa mendatang, jauh lebih rendah daripada proyeksi permintaan energi pada kendaraan bahan bakar minyak. Percepatan konversi kendaraan konvensional ke KBL memerlukan dukungan pemerintah berupa pemberian insentif kepada industri KBL lokal dan peningkatan infrastruktur pengisian. Peran DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan insentif tepat sasaran dan kesiapan infrastruktur pendukung percepatan KBL

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.


Abstrak:
Terjadi kerusuhan di beberapa daerah di Papua pasca-insiden tindak rasisme di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Untuk mencegah meluasnya kericuhan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memberlakukan perlambatan dan pembatasan akses internet di wilayah Papua. Kebijakan tersebut kemudian menuai pro dan kontra. Dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis penyalahgunaan ITE, salah satunya dengan kewenangannya memutuskan akses. Namun pelaksanaan UU tersebut juga memiliki kelemahan karena belum mengatur pengawasan konten, tingkat gradasi urgensi, dan durasinya. Akibatnya pemerintah terkesan sewenang-wenang. Untuk itu pemerintah bersama DPR RI sebaiknya dapat menyusun perubahan regulasi yang mencakup pengawasan konten serta meningkatkan literasi digital.

Vol. XI / No. 16 - Agustus 2019

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Abstrak:
Demonstrasi penolakan RUU Ekstradisi mengakibatkan situasi Hong Kong menjadi rawan dan kurang aman bagi PMI yang bekerja di negeri itu. Tulisan ini mengkaji mengenai PMI di Hong Kong dan pelindungan hukum bagi mereka. Jumlah PMI di Hong Kong banyak. Berdasarkan UU PPMI dan UU No. 37 Tahun 1999, pelindungan hukum dilakukan dengan menangguhkan penempatan calon PMI ke Hong Kong, memberikan peringatan kepada PMI untuk waspada, dan memulangkan PMI. DPR RI harus memastikan bahwa pelindungan bagi PMI terus dilakukan dengan baik, mendorong Pemerintah untuk segera membentuk aturan pelaksana UU PPMI, dan dapat menginisiasi pembentukan aturan yang melindungi PMI di negara penempatan yang tidak aman misalnya karena kerusuhan.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Abstrak:
Unjuk rasa yang dilakukan warga Hongkong terjadi secara berkelanjutan hingga berujung kekerasan. Unjuk rasa ditujukan untuk menolak usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang diantaranya memungkinkan tahanan Hong Kong termasuk warga asing untuk diekstradisi ke China. RUU ekstradisi juga disebut akan mengancam kebebasan masyarakat setempat, mengancam demokrasi dan hukum di wilayah Hong Kong. Sistem politik yang berbeda diantara China dan Hong Kong menyebabkan hubungan keduanya rentan. Sebagai wilayah khusus di China, Hong Kong perlu mendapat perhatian pemerintah China dengan memberikan hak serta menjunjung sistem yang ada sehingga unjuk rasa tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Meski demikian, implikasi unjuk rasa perlu diantisipasi, termasuk oleh Indonesia, mengingat Hong Kong sebagai pusat bisnis dunia, khususnya di Asia Timur. Unjuk rasa di Hong Kong dan respons internasional menjadi fokus dari kajian singkat ini.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Abstrak:
Hasil audit BPKP terhadap defisit BPJS Kesehatan menyatakan adanya inefisiensi pembayaran klaim di 92 RS (RS) dengan nilai Rp819 miliar. Penyebabnya adalah pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan kelas RS. Atas dasar itu, BPJS Kesehatan pada 7 Agustus 2019 mengirim surat kepada RS untuk mengembalikan pembayaran klaim dan meminta RS memenuhi standar sesuai dengan kelasnya selama 28 hari ke depan. Namun 92 RS menolak pengembalian pembayaran klaim. Di sisi lain, dampak defisit membuat pemerintah berencana menaikkan iuran. Tulisan ini mengkaji pengaturan kelas RS dan akreditasinya, upaya manajemen dalam menghadapi turun kelas dan rencana pemerintah menaikkan iuran. Turun kelas RS menandakan manajemen RS tidak berkomitmen mempertahankan kelas RS maupun status akreditasi yang telah dicapai dan mengabaikan mutu pelayanan dan keselataman pasien sebagai inti dari proses akreditasi tersebut. DPR RI perlu mendorong agar instansi pemerintah meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan koordinasi lintas sektor.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba


Abstrak:
Presiden Jokowi telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini harus direncanakan dengan matang karena terdapat potensi dampak positif beserta risiko. Latar belakang pemindahan IKN adalah beban DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah terlampau tinggi. Pemindahan IKN juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Oleh karena itu tulisan ini akan menganalisis dampak ekonomi beserta risiko pemindahan IKN yang harus diantisipasi pemerintah. Dalam aspek ekonomi, terdapat potensi peningkatan PDB disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali. Namun demikian terdapat risiko pembiayaan yang bersumber dari APBN, BUMN, badan usaha, dan pihak swasta. Pemerintah harus memperhatikan skema kerja sama dengan pihak tersebut mengingat pembangunan sebuah ‘kota baru’ beserta infrastrukturnya memiliki risiko yang tinggi. Selain itu terdapat potensi inflasi lebih dari perkiraan yang bersumber dari kenaikan harga lahan. DPR RI memantau perkembangan rencana pemindahan IKN melalui mekanisme fungsi pengawasan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Insiden yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 di asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah menimbulkan aksi gelombang massa di berbagai tempat di Indonesia. Insiden yang diawali dengan tidak dipasangnya bendera Merah Putih dan pada akhirnya ditemukan di dalam selokan telah menimbulkan kemarahan massa hingga terlontar suara rasial yang ditujukan kepada mahasiswa Papua. Insiden yang murni pidana telah berubah menjadi isu politik. Tulisan ini merekomendasikan dua jalan yang harus dilakukan Pemerintah. Untuk jangka pendek adalah menyelesaikan insiden Surabaya sebagai kasus pidana, dengan menangkap juga para penghina mahasiswa Papua. Untuk jangka panjang, adalah memperbaiki kebijakan pemerintah untuk Papua. Kebijakan otonomi khusus tidak efektif untuk mengatasi persoalan sejarah masuknya Papua ke Indonesia. Persoalan sejarah Papua seharusnya diselesaikan melalui dialog yang harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat yang ada di Papua. Seiring dengan proses dialog, peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua harus terus dilakukan dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Vol. XI / No. 15 - Agustus 2019

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Persoalan penegakan hukum tindak pidana impor limbah bahan berbahaya beracun (B3) kembali menjadi perhatian dengan ditemukannya dua kasus terkait impor limbah plastik mengandung B3 di Surabaya dan Pulau Batam belum lama ini. Tindakan pemerintah yang mereekspor kembali B3 ke negara asalnya menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukum tindak pidana tersebut. Artikel ini menganalisis persoalan penegakan hukum dari sudut pandang pengaturan hukum yang mengatur impor limbah B3. Dari hasil analisis diketahui masih ada celah hukum yang perlu dibenahi dalam aturan tersebut. Perlu aturan yang lebih jelas mengenai prosedur untuk memastikan bahwa barang yang akan diimpor ialah barang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan pembatasan barang impor. Aturan Permendag No. 31 Tahun 2016 perlu diperketat dan disesuaikan dengan Konvensi Basel mengenai ketentuan terkait kategori baru “plastik terkontaminasi”, baik dalam hal konsentrasi maupun persentase volumenya. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi lagi modus impor limbah non-B3 namun sebenarnya terkontaminasi dengan limbah B3.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Rivalitas Arab Saudi-Iran di Timur-Tengah terus berlangsung dan meluas, sehingga mengundang negara besar yang berkepentingan, seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris terlibat di dalamnya. Terhentinya Kesepakatan Nuklir Iran Tahun 2015 sejak tahun 2018 memperkuat rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur-Tengah. Tekanan dan embargo terhadap Iran yang meningkat telah memicu perang drone dan saling sita tanker di Selat Hormuz dan Teluk Persia, yang merambah ke luar kawasan, antara Iran versus AS dan Inggris. Risiko bahaya yang meningkat akibat perang drone dan tanker di Selat Hormuz dan Teluk Persia telah mendorong Jerman dan Perancis, serta Uni Emirat Arab mencari terobosan dengan menghidupkan kembali pendekatan diplomatik. Sayangnya, inisiatif yang semula memberi harapan ini belum direspons positif oleh pihak-pihak yang bertikai. Tanpa terobosan yang lebih maju dan keterlibatan PBB, prospek stabilitas keamanan Selat Hormuz dan Teluk Persia rawan dari pecahnya perang terbuka antara Iran vis a vis AS dan sekutu Arab dan Baratnya.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.


Abstrak:
RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan pemerintah di Komisi VIII DPR RI. Pengesahan RUU tersebut menjadi UU ditargetkan pada September 2019. Tulisan ini menelaah fungsi pesantren sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Kurikulum pendidikan keagamaan yang diatur dalam RUU pesantren, baik pada satuan pendidikan muadalah yang berbasis dirasah islamiyah maupun pada satuan pendidikan diniyah formal yang berbasis kitab kuning, tidak menghilangkan ciri khas pesantren. Pendidikan keagamaan formal dan/atau nonformal yang diselenggarakan oleh pesantren diakui oleh Negara sebagai satuan pendidikan keagamaan yang setara dengan satuan pendidikan lain, seperti madrasah atau sekolah. Lulusan satuan pendidikan keagamaan formal berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sementara lulusan pendidikan keagamaan nonformal juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi dengan syarat lulus ujian.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.


Abstrak:
Listrik menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung pengembangan teknologi pada 5 industri prioritas Indonesia dalam Roadmap Industri 4.0. Pemadaman listrik pada 4 Agustus 2019 di Provinsi DKI Jakarta serta beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten telah melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, layanan publik di sejumlah sektor, dan kinerja industri. Pemadaman listrik akibat kerusakan transmisi telah memperburuk capaian kinerja PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT. PLN yang sebelumnya mencapai tingkat pemadaman hampir 0%. Tulisan ini membahas bagaimana upaya pemerintah mengatasi pemadaman listrik mendatang dan kompensasi kepada pelanggan. Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan (audit) investigasi terhadap gangguan aliran listrik di Indonesia, termasuk kerawanan jaringan dan proyeksi peningkatan beban yang terjadi, serta tata kelola risiko pemadaman listrik. Wacana kesempatan berusaha bagi swasta dalam penyediaan pasokan listrik perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan kompetisi usaha lebih sehat. Komisi VII DPR RI bersama pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap pemberian kompensasi oleh PT. PLN kepada pelanggan yang terkena dampak pemadaman.

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)


Abstrak:
TNI membentuk Komando Operasi Khusus atau Koopssus TNI yang salah satu tugasnya adalah penanganan ancaman terorisme. Aturan pelibatan mengenai mekanisme pelibatan diharapkan dapat diakomodasi melalui Perpres Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang sedang disusun oleh pemerintah. Draft Perpres tersebut menuai kritik dari Komnas HAM yang menilai pelibatan Koopssus TNI bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tulisan ini membahas mengenai sejauh mana Koopssus TNI dapat dilibatkan dalam penanganan terorisme. Sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang dan berdasarkan pendekatan criminal justice model, pengerahan Koopssus TNI dapat dilakukan ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara, dikeluarkan atas dasar keputusan politik negara sebagai otoritas sipil dan bersifat sementara, serta tidak ditempatkan sebagai leading role, dan digunakan sebagai opsi terakhir dalam konteks penguatan instansi sipil. Dalam hal ini, DPR RI berperan penting melalui fungsi legislasi untuk membentuk Undang-Undang tentang Perbantuan TNI dan fungsi pengawasan melalui pembentukan Timwas Terorisme.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →