Info Singkat

Vol. X / No. 12 - Juni 2018

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Kapal Motor (KM) Sinar Bangun mengalami kecelakaan dan tenggelam di Perairan Danau Toba. Walaupun belum ada keterangan resmi penyebab peristiwa tersebut, dugaan sementara tenggelamnya KM Sinar Bangun adalah kelebihan muatan dan cuaca buruk. Tulisan ini akan mengkaji mengenai langkah apa yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk memperbaiki buruknya penyelenggaran angkutan air. Kecelakaan dan tenggelamnya KM Sinar Bangun mengharuskan setiap pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki penyelenggaraan angkutan air di seluruh wilayah perairan Indonesia. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan UU Pelayaran agar lebih menjunjung tinggi prinsip keselamatan dan keamanan, serta mengefektifkan penerapan peraturan hukum terkait dengan penyelenggaraan angkutan air. Selain itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan kesadaran atas pentingnya keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan air di Indonesia.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Dalam Sidang Majelis Umum PBB 8 Juni 2018, Indonesia kembali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB). Keberhasilan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB tidak lepas dari upaya lobi yang dilakukan Indonesia, terutama untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota PBB. Aktivitas lobi juga dilakukan oleh DPR untuk mendukung pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Peran strategis sudah tentu perlu dimainkan Indonesia ketika menjalankan tugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB selama dua tahun nanti (2019-2020). Peran strategis tersebut perlu diarahkan pada upaya untuk mencari solusi damai terhadap berbagai persoalan keamanan internasional, selain tentunya juga perlu terus mendorong proses reformasi DK PBB. DPR harus mengawal dan memastikan bahwa peran Indonesia tersebut dapat berjalan dengan baik.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Tes psikologi merupakan ketentuan pembuktian tes kesehatan rohani yang diamanahkan UU LLAJ. Meskipun telah direncanakan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan tes psikologi sebagai salah satu persyaratan permohonan SIM. Tes ini diharapkan dapat menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi, pelaksanaan tes psikologi perlu mempertimbangkan: (1) validitas dan reliabilitas alat ukur; dan (2) penambahan biaya. Penelitian menyebutkan bahwa faktor psikologis berpengaruh terhadap kualitas pengemudi di jalanan, sehingga tes psikologi perlu dilakukan. Tes yang diberikan harus dapat mengukur kompetensi dan bukan sekadar potensi, oleh karena itu tes psikologi tidak boleh hanya sekadar tes tertulis tapi juga harus menilai perilaku mengemudi secara konkrit dengan teknik observasi ketika ujian praktik. Konsekuensi mekanisme tes psikologi yang menyeluruh ini adalah alokasi anggaran yang memadai yang perlu didorong oleh Komisi V sebagai mitra kerja Pemerintah.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam PP No. 23/2018 menggantikan PP No. 46/2013 berlaku 1 Juli 2018 dengan batasan waktu yang berbeda bagi berbagai subyek pajak dan kembali pada pengenaan PPh umum saat kebijakan berakhir. Besaran tarif PPh final bagi pelaku UMKM beromzet kurang dari Rp4,8 miliar pertahun menjadi 0,5% turun dari 1%. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Implementasi kebijakan ini dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak (WP) UMKM. Pada tahun 2017, WP UMKM sebesar 2,3% (1,4 juta dari 60 juta pelaku UMKM). Di sisi lain, implementasi kebijakan berdampak negatif terhadap penerimaan negara, diperkirakan penurunan sebesar Rp1-1,5 triliun selama Juli-Desember 2018. Supaya berjalan efektif, Pemerintah harus membantu pelaku UMKM dalam pemanfaatannya dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi berbagai penghambat kebijakan, melalui sosialisasi pembukuan sederhana dan aplikasi perpajakan yang mudah dipahami dan terjangkau, khususnya pelaku usaha mikro yang tersebar di Indonesia.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Pilkada Serentak 2018 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih banyak kasus pelanggaran terhadap aturan Pilkada. Salah satunya adalah kasus money politics. Dengan demikian, perlu ada catatan kritis terhadap apa yang masih kurang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 agar Pilkada-Pilkada selanjutnya dapat lebih jujur dan adil. Yang perlu diperhatikan untuk penyelenggaraan Pilkada yang lebih baik ialah adanya pembenahan rekrutmen serta perbaikan dalam peraturan perundang-undangan. Kasus money politics yang ditanggulangi dalam ranah pidana, setidaknya masih memberikan celah bagi calon kepala daerah pelaku money politics untuk lepas dari jeratan hukum. Hal ini dikarenakan proses penanganan hukum yang cukup panjang dan “birokratis”. Oleh sebab itu, DPR RI perlu menyempurnakan aturan khusus dalam UU Pilkada atau Pemilu, yaitu dengan memasukkan kasus pelanggaran Pilkada, khususnya money politics ke dalam pengaturan Pilkada atau Pemilu.

Vol. X / No. 11 - Juni 2018

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Uji Materi terhadap Pasal 138 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Mei 2018 merupakan bentuk protes akibat kekosongan hukum atas keberadaan ojek online yang sudah beroperasi sejak tahun 2010. Kekosongan hukum mengakibatkan penolakan beroperasinya ojek online di beberapa tempat. Tulisan ini mengkaji persoalan kekosongan hukum atas keberadaan ojek online yang beroperasi tanpa adanya penegakan hukum. Tiga elemen sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam persoalan hukum uji materi tersebut. Pemerintah dan DPR serta entitas hukum lainnya sebagai struktur hukum diharapkan dapat bersama-sama membuat substansi hukum terkait keberadaan ojek online. Substansi hukum ini nantinya akan menjadi dasar hukum bagi keberadaan ojek online dan merupakan bagian dari sistem hukum yang efektif. Pengemudi ojek online dan masyarakat sebagai budaya hukum diharapkan dapat menerima kebijakan hukum yang akan ditetapkan dalam substansi hukum oleh struktur hukum. Oleh karena itu, hukum dikatakan efektif jika ketiga elemen sistem hukum tersebut berjalan secara harmonis.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Laut China Selatan (LCS) mengalami eskalasi ketegangan kembali setelah China mendaratkan pesawat pembomnya ke Paracels. Upaya China ini menandai peningkatan militerisasi LCS, kepulauan kaya minyak dan gas yang dipersengketakan akibat klaim teritorial yang tumpang tindih sejak dekade 1970. Reaksi bermunculan dari negara pengklaim yang terancam langsung, terutama Filipina, dan kekuatan besar dari luar kawasan, yakni Amerika Serikat (AS). Reaksi tidak hanya dalam bentuk pernyataan politik, tetapi juga dalam bentuk pengiriman kapal perang. Militerisasi LCS membawa implikasi keamanan regional yang membutuhkan solusi alternatif untuk menembus kebuntuan, akibat obsesi kepentingan dan sikap egois China yang tidak peduli dengan upaya diplomasi multilateral dan hukum internasional. Sebagai bagian dari negara di kawasan, Indonesia harus terus mendorong solusi multilateral atas LCS. Dalam hal ini, Pemerintah Joko Widodo dan parlemen (DPR) di berbagai forum internasional harus menyerukan China untuk mematuhi mekanisme hukum internasional demi terwujudnya solusi damai di LCS.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Serangkaian aksi terorisme kembali terjadi di Indonesia pada bulan Mei 2018. Ketika alternatif homescholling menjadi bumerang upaya memberantas terorisme, maka pendidikan formal semakin dirasakan berperan penting dalam upaya melawan munculnya akar-akar paham radikal. Upaya ke arah tersebut perlu dimulai bersama-sama, karena beberapa penelitian menyimpulkan mulai terdeteksinya sekolah dan perguruan tinggi yang rentan terhadap paham radikal. DPR RI melalui Komisi VIII dan Komisi X dalam sinerginya dengan pemerintah melalui Kementerian Agama serta kementerian yang mengelola pendidikan baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi harus berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan penanggulangan terorisme. Pelaksanaan Revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga perlu lebih intens dilakukan oleh DPR RI.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan seiring penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap seluruh mata uang dunia. Pelemahan nilai tukar ini akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, seperti aliran modal asing yang keluar semakin tinggi, pelemahan daya saing produk Indonesia, dan risiko terbesar adalah beban pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah semakin besar. Tulisan ini membahas mengenai penyebab pelemahan nilai tukar rupiah, kondisi cadangan devisa, dan solusi jangka pendek untuk stabilisasi nilai rupiah. Cadangan devisa menjadi menjadi salah satu alat dalam mengatasi fluktuasi nilai rupiah. Meskipun cadangan devisa terus tergerus akibat stabilisasi nilai tukar rupiah, namun kondisi keamanan cadangan devisa ini masih terjaga. Dalam jangka pendek Bank Indonesia mengambil tindakan dengan menaikkan suku bunga, sedangkan Kementerian Keuangan lebih melihat dari kinerja keuangan BUMN. Koordinasi antara keduanya sebagai anggota KSSK juga diperlukan agar stabilitas nilai tukar terjaga. DPR khususnya Komisi XI perlu mengawal kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dalam mengatasi fluktuasi nilai tukar rupiah.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 pada tanggal 23 Mei 2018 yang berisi ketentuan mengenai tunjangan hari raya tahun 2018 bagi PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Kebijakan ini telah menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, mengingat terjadi peningkatan jumlah anggaran sebesar 68,9 persen. Pihak yang pro menilai kebijakan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam menghadapi lebaran. Sedangkan pihak yang kontra menilai kebijakan ini bermuatan politik, mengingat tahun 2018 merupakan tahun politik, di mana dilaksanakan Pilkada serentak dan penentuan calon presiden. Kebijakan ini dinilai menguntungkan Presiden Joko Widodo dan partai pengusungnya. Tulisan ini bertujuan menganalisis pro kontra kebijakan pemberian THR dari perspektif kebijakan publik. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan ini bermasalah dalam tahap formulasi. Selain itu, penggunaan anggaran negara untuk THR tidak berorientasi pada upaya peningkatan kinerja. Tulisan ini merekomendasikan agar kebijakan pemberian THR harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Vol. X / No. 10 - Mei 2018

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Terorisme semakin marak di Indonesia, meskipun telah ada political will berupa UU Antiterorisme. Politik hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik, dinamika yang terjadi, dan budaya hukum. UU Antiterorisme mempunyai arah politik hukum berupa pembangunan hukum untuk memberantas terorisme yang dapat mengancam kedaulatan, pertahanan negara, dan integritas nasional. Namun UU ini masih mengalami kendala penegakan hukumnya sehingga perlu dilakukan pembaruan hukum. Saat ini DPR bersama dengan Pemerintah masih berproses untuk mewujudkan politik hukum pemberantasan terorisme melalui RUU Antiterorisme. Politik hukum pembentukan RUU Antiterorisme mempunyai perbedaan yang sangat fundamental dengan politik hukum UU Antiterorisme. Politik hukum pembentukan RUU Antiterorisme memuat penyempurnaan dan penambahan materi baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Antiterorisme. RUU Antiterorisme diharapkan dapat segera selesai agar pemberantasan terorisme dapat berjalan dengan optimal karena mempunyai landasan hukum yang kuat dan secara komprehensif mengatur terorisme.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pemilu Malaysia yang diselenggarakan pada 9 Mei 2018 telah dimenangkan oleh Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad. Hal ini mengejutkan banyak pihak, karena selama enam puluh tahun Koalisi Barisan Nasional yang saat ini dipimpin Perdana Menteri Petahana Najib Razak selalu memenangkan Pemilu. Terpilihnya kembali Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 ini memberikan harapan baru, tidak hanya bagi masyarakat Malaysia yang menghendaki pemerintahan yang bersih dari korupsi, melainkan juga memberikan harapan positif terhadap hubungan Indonesia-Malaysia yang menghendaki adanya peningkatan kerja sama bilateral. Indonesia dan Malaysia, perlu mengarahkan hubungan bilateralnya ke arah kerja sama yang lebih konstruktif. Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia yang konstruktif ini perlu didukung oleh masyarakat dan juga parlemen kedua negara.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Indonesia mendapatkan predikat sebagai contributor sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Predikat tersebut sangat kontra-produktif dengan upaya Indonesia untuk menjadi negara terdepan di sektor maritim. Tulisan ini menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi sampah plastik di laut. Di beberapa konvensi internasional, Indonesia telah menyampaikan komitmennya untuk menurunkan 70% sampah plastik di lautpada tahun 2025. Komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik di Laut (2017-2025). Mengatasi sampah di laut berarti mengelola sampah di darat dengan baik karena 80% sampah laut berasal dari darat. Pendekatan yang digunakan pula tidak hanya yang bersifat instan dan berorientasi jangka pendek, tetapi juga bersifat holistik dan berorientasi jangka panjang. Indonesia memang telah menaruh perhatian khusus terhadap masalah ini. Namun, hal yang terpenting adalah bagaimana program pengurangan sampah plastik di laut ini benar-benar terlaksana dalam rangka mengubah citra buruk Indonesia di mata dunia.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Indonesia akan menjadi penyelenggara ajang olahraga Asian Games XVIII pada 18 Agustus – 02 September 2018 mendatang. Perkembangan pembangunan sarana dan infrastruktur pendukung juga sudah mulai dibangun di daerah-daerah yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia. Total anggaran perhelatan yang mencapai Rp6,6 triliun (termasuk pajak Rp1 triliun) diharapkan bisa mendatangkan beragam manfaat bagi masyarakat Indonesia. Diperkirakan perhelatan tersebut akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik daerah maupun nasional. Manfaat ekonomi yang akan tercipta dalam gelaran Asian Games adalah peningkatan sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi lokal, terciptanya lapangan kerja baru, mendorong pengembangan kota melalui pembangunan infrastruktur fasilitas olahraga, dan ajang promosi untuk citra positif bangsa. DPR RI, khususnya Komisi X perlu mengawal persiapan dan penyelenggaran Asian Games 2018.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Aksi terorisme melalui bom bunuh diri kembali terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Meski demikian pola aksi penyerangan bom bunuh diri kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Aksi teror kali ini dilakukan oleh pelaku bersama dengan keluarga intinya. Aksi ini merupakan cara baru yang dinilai efektif. Bagi aparat, kondisi teror bom bunuh diri yang dilakukan pelaku bersama keluarga ini membuat upaya penanganan menjadi lebih rumit. Tulisan ini mengkaji pola aksi terorisme dan cara mengantisipasinya. Ternyata pola serangan terorisme di Indonesia terus berubah meskipun target teror cenderung sama yaitu aparat keamanan dan munculnya ketakutan masyarakat. Untuk mengatasinya dibutuhkan peran dan kerja sama seluruh sistem pemerintahan dan elemen masyarakat dalam memutus rantai terorisme di Indonesia. DPR RI perlu segera mengesahkan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang agar dapat menjadi landasan hukum para aparat negara untuk mengantisipasi teror.

Vol. X / No. 9 - Mei 2018

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) yang dimaksudkan untuk peningkatan investasi telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Tulisan ini bermaksud menganalisis secara singkat beberapa ketentuan dalam Perpres TKA yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) Perpres TKA dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Demikian pula, ketentuan Pasal 19 dan Pasal 26 Perpres TKA dianggap memberikan kelonggaran bagi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Menyikapi penerbitan Perpres TKA, Komisi IX DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Komisi IX DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Tim Pengawas TKA yang telah dibentuk oleh Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Pertemuan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Desa Panmunjom pada 27 April 2018 menjadi peristiwa penting dalam politik internasional dan memiliki nilai sejarah, karena untuk pertama kalinya pemimpin Korea Utara melintas ke wilayah Korea Selatan setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada 1953. Pertemuan tersebut patut diapresiasi, meskipun masih menimbulkan keraguan karena tidak diikuti langkah konkret, terutama bagaimana tahapan dan kerangka waktu menuju perdamaian di Semenanjung Korea itu dilakukan. Peran China dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea tidak dapat diabaikan, karena memiliki pengaruh kuat terhadap Korea Utara dan memiliki kepentingan atas kawasan ini. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, dan parlemen harus ikut mengawal proses perdamaian di Semenanjung Korea yang kini tengah memasuki perkembangan positif. Tulisan singkat ini membahas bagaimana perdamaian di Semenanjung Korea setelah pertemuan tingkat tinggi antar-Korea tersebut.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Kemiskinan dan kesenjangan sosial sangat berkaitan erat. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kesenjangan adalah suatu ketidakseimbangan kondisi sosio-ekonomi yang ada dalam masyarakat dan mengakibatkan adanya perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan ini menggambarkan tentang kemiskinan dan kesenjangan yang masih terus terjadi di Indonesia serta strategi yang dapat dilakukan pemerintah. Strategi khusus dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: integrasi program kemiskinan dan perluasan bantuan sosial non-tunai, serta program padat karya tunai untuk masyarakat kurang mampu. Sementara itu, untuk mengatasi kesenjangan, pemerintah melakukan upaya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan program perlindungan sosial. Pemerintah juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti industri padat karya. Melalui fungsi yang dimilikinya, DPR-RI memegang peran penting dalam pengalokasian anggaran yang terkait dengan penanganan kemiskinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Kehadiran era revolusi industri keempat (Industri 4.0) sudah tidak dapat dielakkan lagi. Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis agar mampu beradaptasi dengan era industri digital ini. Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital ini. Dengan menerapkan Industri 4.0, Menteri Perindustrian menargetkan, aspirasi besar nasional dapat tercapai. Industri 4.0 melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun di sisi lain digitalisasi industri ini akan berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja dan mengacaukan bisnis konvensional. Pemerintah harus mengantisipasi dampak negatif dari Industri 4.0. Pada saat pemerintah memutuskan untuk beradaptasi dengan sistem Industri 4.0, maka pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungannya. Jangan sampai penerapan sistem industri digital ini hanya menjadi beban karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemanfaatan big data facebook (FB) yang diduga kuat menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum (pemilu) Amerika Serikat telah menjadi sinyalemen arti penting big data dalam pemenangan pemilu. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dibahas tentang apa itu big data, bagaimana big data digunakan dengan mengunakan alogaritma saat pemilu, dan bagaimana dampak negatif dari pemanfaatan big data dengan mengunakan alogaritma. Penulis merekomendasikan agar para pengambil kebijakan dan pengguna media berupaya memahami kerangka pikir digital, termasuk di dalamnya alogaritma, sehingga dapat menghindari berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi. Terkait kebijakan, penulis merekomendasikan agar kebijakan yang diambil tetap menjunjung tinggi prinsip dasar net neutrality dan lebih mengarah pada upaya menumbuhkan kesadaran kepada para penentu kebijakan dan pengguna media sosial untuk mengubah pola pikir analog menjadi pola pikir digital.

Vol. X / No. 8 - April 2018

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Indonesia saat ini belum mempunyai regulasi secara komprehensif yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya pencurian atau pengambilan data tanpa izin yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan. Tulisan ini mengkaji bagaimana politik hukum pengaturan pelindungan data diri yaitu mengenai implementasi dan pengaturannya ke depan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada DPR RI dalam mengatur mengenai pelindungan data pribadi dalam undang-undang. Pengaturan pelindungan data pribadi saat ini diatur dalam UU ITE dan Peraturan Menteri tentang Pelindungan Data Diri. Akan tetapi sampai saat ini implementasi dari kedua peraturan tersebut belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari semakin maraknya jual beli data nasabah ataupun kasus yang terjadi di media sosial facebook. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aturan yang secara komprehensif mengatur mengenai pelindungan data diri yang di dalamnya mengatur antara lain mengenai definisi data pribadi, bentuk-bentuk pelindungan, dan sanksi pidana.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Sedikitnya 16 orang Palestina tewas dan ratusan terluka di tangan pasukan keamanan Israel, ketika ribuan warga Palestina mengadakan demonstrasi besar-besaran di sepanjang perbatasan Israel-Gaza tanggal 31 Maret 2018. Demonstrasi yang dimaksudkan untuk mendapatkan hak kembali ke Israel bagi para pengungsi Palestina dijawab oleh pasukan Israel dengan tembakan. Israel telah lama mengesampingkan setiap hak kembali bagi pengungsi Palestina karena takut akan mengancam keberadaan mayoritas warga Yahudi. Palestina kini melakukan strategi baru untuk memperoleh kembali tanah leluhurnya yang diduduki Israel, yaitu dengan melakukan demonstrasi secara damai untuk mendapat simpati masyarakat internasional dan menekan Israel agar mau menerima konsep satu negara dua bangsa. Berbagai diplomasi yang dilakukan Indonesia di Timur Tengah baik melalui jalur pemerintah maupun parlemen dapat disinergikan untuk mendukug kemerdekaan bangsa Palestina.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Miras oplosan telah mengakibatkan banyak korban jiwa, bahkan Kabupaten Bandung telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Meskipun saat ini status tersebut telah berakhir, namun perlu upaya antisipasi agar kasus serupa tidak terulang. Tulisan ini mengkaji mengapa perilaku meminum miras oplosan terus terjadi pada remaja dan bagaimana mengatasinya. Minum miras oplosan merupakan perilaku yang membahayakan kesehatan. Beberapa faktor penyebab, yaitu: 1) Faktor dari dalam diri remaja: pengetahuan, sikap, dan keyakinan yang keliru mengenai miras oplosan; 2) Faktor pendorong: harga murah, mudah didapat, dinilai lebih enak karena cepat mabuk; 3) Faktor penguat: lingkungan sosial yang mendukung. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengatasinya, yaitu: 1) edukasi yang masif; 2) penguatan fungsi keluarga; 3) pengupayaan menutup peluang pengaruh negatif bagi remaja; 4) razia rutin; 5) penegasan sanksi terhadap pengonsumsi, pembuat, pengedar, dan penjual miras oplosan. Terhadap hal ini, DPRI RI perlu merumuskan sanksi tegas untuk pengonsumsi dalam substansi RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Pemerintah melakukan revisi proyek-proyek infrastruktur yang terdapat dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Namun kriteria yang digunakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam menentukan layak tidaknya suatu proyek infrastruktur untuk masuk ke dalam daftar PSN masih perlu dipertanyakan. KPPIP tidak memasukkan unsur pemerataan pembangunan untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sebagai salah satu kriterianya. Padahal, tujuan dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang merupakan kebijakan prioritas pemerintah adalah mewujudkan pemerataan ekonomi dengan mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi antardaerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan layak tidaknya suatu proyek infrastruktur masuk dalam daftar PSN, agar pembangunan infrastruktur dapat difokuskan pada daerah-daerah yang tertinggal secara ekonomi. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengawal kebijakan pembangunan infrastruktur ini agar dapat berjalan lebih baik dan lebih tepat sasaran.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, rencananya akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018. Namun sampai saat ini masih ada permasalahan, yaitu terkait daftar pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk – Elektronik (KTP-El). Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan proses demokrasi, karena berpotensi terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan pemerintah melalui Kemendagri harus terus mengupayakan penyelesaian perekaman KTP-El bagi calon pemilih agar tidak kehilangan hak memilihnya pada Pilkada serentak nanti. Selain itu, DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat terus mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dan diharapkan dapat turut mengawal proses Pilkada serentak 2018 agar dapat berjalan dengan lancar.

Vol. X / No. 7 - April 2018

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Perusahaan ojek online mengikatkan diri dengan pengemudi melalui perjanjian kemitraan. Dalam pelaksanaan perjanjian, perusahaan ternyata banyak membuat aturan secara sepihak yang merugikan kepentingan pengemudi sehingga ada yang berpendapat bahwa perjanjian yang sesuai untuk melindungi pengemudi ojek online adalah perjanjian kerja. Oleh sebab itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dari perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan dengan kondisi saat ini dan sejauhmana perjanjian kerja dapat diterapkan dalam pola hubungan ini. Perjanjian kemitraan secara hukum sudah diatur dalam KUHPerdata terkait aturan persekutuan perdata dan masih relevan digunakan karena menguntungkan baik bagi pengemudi maupun pengusaha. Hanya saja, Pemerintah perlu turut campur untuk menyejajarkan posisi antara pengemudi dengan perusahaan dengan membuat aturan tentang standar tarif, jaminan sosial, dan pengawasan pelaksanaan perjanjian. Sedangkan DPR dengan fungsi pengawasan yang dimiliki dapat mendorong pemerintah untuk membuat dan mengawasi aturan tersebut.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Amerika Serikat (AS) dan China mengarah pada perang dagang. Kedua negara membuat kebijakan proteksi untuk menghalangi masuknya barang produksi pihak lawan. Hal tersebut dipicu oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor barang dari China hingga mencapai US$50 miliar. Pemerintahan China membalas tindakan tersebut dengan menaikkan tarif impor baru terhadap produk AS senilai US$3 miliar. Kedua negara juga saling ancam untuk membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization. Perang dagang yang diakibatkan kebijakan ekonomi kedua negara tersebut dapat berimplikasi pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Indonesia perlu melakukan langkah antisipasi terhadap dampak perang dagang tersebut. Diplomasi ekonomi untuk memperluas pasar ekspor Indonesia ke negara-negara ekspor non-tradisional perlu segera dilakukan. DPR berperan mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap nasib produksi lokal agar tetap memiliki daya saing menghadapi kondisi perang dagang ini.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Penyelenggaraan ibadah umrah kembali menjadi perhatian publik setelah Abu Tour, Solusi Balad Lumampah (SBL), dan First Travel gagal memberangkatkan ribuan jemaahnya ke tanah suci. Tulisan ini mengkaji akar masalah dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan penanganannya. Masalah yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah umrah disebabkan oleh lemahnya regulasi dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah. DPR RI perlu memastikan bahwa regulasi baru penyelenggaraan ibadah umrah dalam bentuk Peraturan Menteri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dapat segera diimplementasikan untuk menjamin penyelengggaraan ibadah umrah yang lebih baik.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Biaya transportasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi biaya logistik. Selama ini tingginya tarif tol menjadi salah satu keluhan pemilik jasa logistik. Merespons hal tersebut, Presiden telah menginstruksikan adanya rasionalisasi tarif tol. Terdapat 2 skema rasionalisasi, yaitu disatukannya Golongan Tarif III, IV, V di seluruh ruas tol, serta penurunan tarif tol di ruas jalan tol yang dibangun setelah tahun 2010 atau biaya perkilometer lebih dari Rp1.000. Skema kedua yaitu dengan penambahan konsesi sampai dengan maksimal 50 tahun. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk menjaga tingkat Internal Rate of Return (IRR) dari Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) serta memberikan dukungan insentif pajak agar iklim investasi dapat terjaga. Peran DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah memastikan biaya logistik tetap efektif sehingga harga produk dari pengusaha Indonesia tetap memiliki daya saing serta pelayanan jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Munculnya isu Wakil Presiden (Wapres) menjelang Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 tidak terlepas dari pertimbangan kepentingan partai-partai pengusung pada saat pencalonan Pilpres dan bangunan kerja sama antara Presiden dan Wapres pada saat menjalankan pemerintahan. Posisi Wapres bukan lagi sekedar “ban serep” setelah adanya Amandemen UUD 1945 dan sistem Pilpres yang memilih presiden secara langsung oleh rakyat. Hal ini menyebabkan kebutuhan untuk mengatur hal tersebut secara kelembagaan eksekutif harus bersifat komprehensif di tingkat legislasi. RUU tentang Kepresidenan adalah strategis untuk diagendakan tidak saja bagi sistem presidensial yang efektif, tetapi juga bagi pembangunan politik Indonesia secara demokratis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, DPR melalui fungsi legislasinya diharapkan dapat memasukkan RUU tentang Kepresidenan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Vol. X / No. 6 - Maret 2018

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Fenomena ujaran kebencian dan hoaks bernuansa ujaran kebencian muncul di tahun politik ini. Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian di media social antara lain terhadap WhatsApp "The Family Muslim Cyber Army (MCA). Tulisan ini mengkaji mengenai batasan dari ujaran kebencian dan bagaimana larangannya dalam peraturan perundang-undangan. Larangan terhadap ujaran kebencian tidak hanya terdapat dalam peraturan perundangan-undangan nasional, melainkan juga dalam beberapa instrumen internasional. Ujaran kebencian merupakan konsep yang sangat rentan berhadap-hadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, Pembentuk UU perlu memberikan batasan yang jelas bahwa suatu tindakan dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir yang dapat menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah Australia dan Timor Leste berhasil menyelesaikan sengketa Celah Timor yang telah berlangsung beberapa dekade melalui jalan damai di bawah mekanisme UNCLOS. Pemerintah Indonesia menyambut baik tercapainya penyelesaian tersebut, namun di pihak Australia timbul kekhawatiran mengenai bagaimana selanjutnya Indonesia akan merespon. Australia khawatir penyelesaian tersebut akan memicu Indonesia untuk mengajukan perundingan ulang atas batas maritim yang sudah disepakati sebelumnya. Mekanisme penetapan batas maritim Australia-Timor Leste akan menghasilkan garis batas yang jauh berbeda dengan yang disepakati Australia-Indonesia sebelumnya, yang dianggap sangat merugikan Indonesia. Perkembangan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. DPR perlu meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam dan hati-hati atas peluang ini. Keuntungan dan kerugian ekonomis dan politis yang dapat ditimbulkan harus diperhitungkan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Tanggal 21 Maret merupakan Hari Down Syndrome (DS) sedunia, ini bisa menjadi momen untuk mengevaluasi peran Pemerintah Indonesia terhadap penyandang DS. Tulisan ini membahas tentang tantangan pemerintah dalam mendukung penyandang DS di Indonesia. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan bentuk dukungan Pemerintah Indonesia terhadap penyandang DS terkait pemenuhan hak asasi, pengembangan diri untuk bisa berpartisipasi secara optimal di tengah masyarakat. Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Peluang yang masih terbatas dan dukungan lingkungan luar yang kurang optimal merupakan tantangan bagi pemerintah. Dalam hal ini, DPR bisa mendorong Kemendikbud dan Kemenaker untuk bisa memaksimalkan perannya.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Nilai tukar rupiah yang masih cenderung tertekan kemungkinan akan bertahan lama. Lembaga rating Standard and Poor’s (S&P) mengatakan, pelemahan rupiah ke level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) perlu diwaspadai. Pelemahan nilai tukar rupiah selama dua pekan terakhir dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Indonesia. Adanya tren penguatan dolar AS tak bisa dihadapi hanya dengan operasi moneter ataupun intervensi. Dalam mengantisipasi pelemahan rupiah dalam jangka panjang, sangat diperlukan kebijakan yang lebih fundamental. Tulisan ini mengkaji tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, faktor apa saja yang memengaruhi, strategi dan kebijakan apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Diharapkan DPR melalui fungsi anggaran dapat mengawasi pelaksanaan APBN yang diajukan Pemerintah setiap tahunnya agar berkelanjutan dan dapat meredam fluktuasi nilai tukar rupiah yang terlalu tinggi, sehingga dapat mengatasi potensi kenaikan imbal hasil dan beban pembayaran utang luar negeri yang semakin bertambah.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Pemerintah telah melaksanakan kebijakan registrasi kartu prabayar dengan menyertakan NIK dan nomor KK yang merupakan data pribadi dari data kependudukan. Tujuannya, sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity. Masalahnya, setelah ditetapkan batas akhir pendaftaran kartu prabayar, muncul keraguan dan kasus terkait dengan penyalahgunaan data pribadi yang dieksploitasi oleh orang asing. Saat dilakukan proses registrasi, penyelenggara sistem elektronik tidak menyampaikan informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang ada, namun hanya menyampaikan balasan SMS di akhir registrasi berupa registrasi diterima atau ditolak. Data kependudukan yang berisi data pribadi yang selama ini disimpan oleh Dukcapil Kemendagri, menjadi tersimpan juga oleh penyelenggara sistem elektronik karena alasan registrasi kartu prabayar. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengevaluasi efektivitas perlindungan data pribadi. Sedangkan melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat mendorong Pemerintah untuk mengajukan dan segera melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Vol. X / No. 5 - Maret 2018

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengesahan perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 memicu kontroversi, khususnya berkaitan dengan pengaturan hak imunitas Anggota DPR, pemanggilan paksa, dan kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap setiap orang yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 UU MD3 hasil revisi. Tulisan ini membahas implikasi hukum pemberlakuan beberapa ketentuan UU MD3 hasil revisi tersebut serta solusi pemecahannya. Hasil pembahasan menunjukkan ketentuan Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 dapat berimplikasi pada potensi pelanggaran hak-hak rakyat jika tidak dibatasi dengan rumusan yang jelas dan tegas. Untuk mengatasi permasalahan ini langkah hukum melalui pengajuan judicial review merupakan langkah yang lebih demokratis dibandingkan dengan pencabutan UU MD3 hasil revisi melalui Perppu.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Dalam waktu kurang dari sebulan, pada bulan Februari 2018 Kepolisian dan Bea Cukai RI telah menggagalkan empat kali kasus dan dugaan penyelundupan narkotika dan obat-obat-obatan terlarang (narkoba) berskala internasional. Meskipun berhasil digagalkan, hal ini menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan dan menjadi peringatan bahwa Indonesia telah menjadi sasaran sindikat narkoba internasional. Pasar Indonesia yang sangat potensial bagi peredaran narkoba menjadi salah satu faktor penting bagi terus berlangsungnya penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang rentan, terbatasnya jumlah aparat keamanan, dan kurang optimalnya kerja sama antarnegara juga menjadi faktor yang turut memengaruhi terjadinya peningkatan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kerja sama internasional perlu diperkuat, khususnya di antara negara tetangga di kawasan dalam menanggulangi penyelundupan narkoba. Secara internal, Indonesia juga harus memperkuat regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
International Women’s Day diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 8 Maret. Peringatan ini penting dan menjadi momentum untuk terus mewujudkan kesetaraan gender, termasuk penghapusan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dibutuhkan kebijakan pelindungan yang komprehensif dan implementatif. Namun, diperlukan pula gerakan bersama sebagai bentuk social movement. Saat ini, gerakan bersama melawan kekerasan seksual semakin banyak dilakukan oleh publik, termasuk melalui media sosial. Hashtags atau Tagar seperti #MeToo, #TimesUp, #GerakBersama dan #HapusKekerasanSeksual menjadi trending. Harapannya, agar para penyintas semakin berani untuk menjadi the silence breakers, sehingga pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai. Selain itu, ada harapan agar masyarakat juga dapat mulai terlibat dalam gerakan bersama melawan kekerasan seksual. Terhadap situasi ini, DPR-RI dapat merespons melalui ketiga fungsi yang dimiliki, baik fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital. Ekonomi digital telah memberikan dampak positif dan negatif bagi pembangunan Indonesia. Dampak perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, tulisan ini mencoba menganalisis dampak yang terjadi dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital. Dalam menyikapi perkembangan ekonomi digital, pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan seperti kemudahan pembiayaan bagi usaha rintisan, insentif perpajakan, dan pembinaan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi UKM. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan pendidikan TIK juga perlu dilakukan pemerintah. Partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan di bidang TIK juga perlu dilakukan agar dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk kesejahteraan hidupnya. DPR melalui fungsi pengawasan yang dimiliki perlu mendorong implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan perusahaan rintisan, peningkatan infrastruktur, dan pendidikan TIK di seluruh wilayah Indonesia sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dapat terwujud.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Disahkannya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3) menjadi UU MD3 dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Februari 2018 telah menimbulkan polemik. Berbagai elemen masyarakat menolak RUU tersebut, karena berpotensi mengancam demokrasi di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat mengajukan judicial review terhadap UU. Bahkan, Presiden memberikan sinyal untuk tidak menandatangani RUU tersebut. Tulisan ini mempertanyakan mengapa polemik bisa terjadi. Menurut masyarakat, polemik ini terjadi karena proses pembahasan RUU tidak transparan. Namun, DPR berpendapat bahwa masyarakat telah didengar aspirasinya. Tulisan ini mengemukakan bahwa dalam perspektif kebijakan publik, polemik terjadi karena ada ruang partisipasi publik yang hilang dalam pembahasan RUU MD3 di DPR. Hal ini yang mengakibatkan timbulnya penolakan dari masyarakat. Ke depan, setiap tahapan dalam proses pembahasan UU harus membuka ruang seluas-luasnya dan dalam waktu yang memadai bagi masyarakat.

Vol. X / No. 4 - Februari 2018

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review terkait penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam pertimbangannya, MK menilai KPK termasuk lembaga eksekutif yang melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Karena itu, KPK dapat menjadi objek hak angket DPR. Tulisan ini menganalisis implikasi putusan MK terkait penggunaan hak angket DPR terhadap KPK, dan menyimpulkan bahwa KPK harus menaati dan melaksanakan putusan MK terkait keabsahan Panitia Khusus Angket dan rekomendasi yang telah dihasilkan Pansus Angket tersebut. Selain itu, DPR juga berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Namun, implikasi dari putusan MK tersebut, juga harus dilihat bahwa penggunaan hak angket oleh DPR sebagai bentuk penguatan terhadap KPK dan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi yang transparan, akuntabel, adil dan non-diskriminasi serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Stabilitas dunia sangat dipengaruhi oleh keputusan pemimpin, terutama negara besar, seperti AS. Kepemimpinan Donald Trump sejak ia terpilih sampai sekarang terus memicu kontroversi, terlebih setelah ia mengeluarkan keputusan yang berdampak pada stabilitas dan perdamaian dunia. Ketidakpastian atas prospek pemerintahannya, keputusan yang rasis dan sangat pro-Yahudi, serta keputusannya menganulir penghentian produksi dan pengembangan rudal jelajah berkepala nuklir, telah memicu kontroversi dan perlombaan senjata nuklir dan eskalasi ketegangan AS dengan China dan Rusia. Tulisan ini menganalisis setahun Pemerintahan Trump dan keputusan-keputusannya yang kontroversial dan berdampak pada stabilitas global, selain juga membahas apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengurangi eskalasi ketegangan, terutama akibat perlombaan baru senjata nuklir.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Tanggal 5 Februari 2018, Bupati Asmat mencabut status KLB campak yang melanda Kabupaten Asmat sejak September 2017. Dalam kurun waktu tersebut, terdata lebih dari 600 orang menderita campak dan lebih dari 60 orang meninggal. KLB campak diperberat dengan status gizi buruk yang sudah lama dialami anak di Kabupaten Asmat. Tulisan ini berusaha mengkaji bagaimana pendekatan kesehatan masyarakat dan pendayagunaan tenaga kesehatan masyarakat dapat meminimalisir kasus KLB di Kabupaten Asmat.Untuk mencegah terulangnya KLB, perlu diprioritaskan pendekatan kesehatan masyarakat. Epidemiologi dapat mendeteksi potensi penyakit dan lonjakan kasus penyakit melalui SKD-KLB. Promosi kesehatan mengenai sanitasi dan gizi dilakukan untuk mengubah perilaku yang mendukung hidup bersih dan sehat. Upaya tersebut dilakukan melalui pendayagunaan tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga gizi. Tentunya, diperlukan dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah untuk menarik minat tenaga kesehatan agar mau bekerja di wilayahnya. DPR, melalui fungsi pengawasannya, dapat memantau pemerintah dalam implementasi kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan tersebut.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sebagai upaya pemerataan ekonomi. Namun, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tersebut tidak sedikit. Sumber dana dari pemerintah tidak cukup, sehingga dibutuhkan peran swasta untuk ikut serta membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, di satu sisi swasta masih enggan melakukan investasi di bidang infrastruktur karena belum adanya kepastian mengenai perencanaan, aturan, dan skema pembiayaan, serta kendala utama dalam hal pembebasan lahan dan perizinan. Tulisan ini menganalisis strategi untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengacu pada kendala yang dihadapi selama ini, maka strategi yang dirumuskan antara lain adalah meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan kualitas perencanaan proyek, kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan dan perizinan, insentif fiskal, meningkatkan jaminan pemerintah terhadap swasta, dan skema pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif. Diharapkan strategi-strategi tersebut dapat memberikan kepastian kepada swasta sehingga swasta dapat ikut serta berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

Abstrak:
Penyalahgunaan media sosial pada pelaksanaan kampanye menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018. Media sosial merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaan kampanye. Kampanye melalui media sosial terutama yang mengandung isu politik identitas dan SARA rentan menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Konten kampanye negatif dapat mendorong perilaku intoleran dan radikal dari pendukung pasangan calon dalam Pilkada. Tulisan ini menganalisis pengaruh penyalahgunaan media sosial dalam kampanye Pilkada 2018 serta bagaimana mengantisipasinya. Antisipasi secara dini dari penyelenggara pemilu dan aparat adalah hal yang perlu terus dilakukan agar pelaksanaan kampanye Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar. DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait penggunaan teknologi informasi.

Vol. X / No. 3 - Februari 2018

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pembahasan larangan perbuatan cabul sesama kelamin (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/LGBT) yang dimuat dalam RUU KUHP mengalami perluasan, tidak hanya terhadap orang yang belum dewasa melainkan juga terhadap orang dewasa. Sampai saat ini seluruh fraksi belum satu suara atas usulan perluasan terhadap perbuatan cabul tersebut. Tulisan ini bermaksud mengkaji apakah kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat memenuhi kriteria kriminalisasi berdasarkan teori moral. Tulisan ini menyimpulkan bahwa perluasan larangan perbuatan cabul memenuhi kriteria kriminalisasi berdasarkan teori moral. Kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat. Terkait dengan kriminalisasi ini, pembentuk undang-undang tidak hanya harus membuat rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul LGBT, namun juga harus memperhitungkan hal-hal yang terkait dengan penegakan hukumnya.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Asia Selatan, pada minggu keempat bulan Januari 2018, selama sekitar satu minggu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Kunjungan yang dilatarbelakangi oleh keinginan Indonesia untuk memperkuat persahabatan tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama. Kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini tidak cukup dipahami sebagai kunjungan dilplomasi kenegaraan, tetapi juga perlu dipahami nilai strategisnya bagi Indonesia. Nilai strategis dari kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut antara lain terbukanya peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Asia Selatan. Sementara nilai strategis secara politik dan keamanan dari kunjungan Presiden tersebut adalah semakin diakuinya peran Indonesia dalam memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian di tingkat kawasan dan global. Kunjungan konstruktif Presiden ke negara-negara Asia Selatan tersebut sudah seharusnya mendapat dukungan parlemen (DPR RI), terlebih hal itu mengandung nilai strategis bagi Indonesia.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Peringatan World Wetland Day setiap tanggal 2 Februari, menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian pengelolaan lahan gambut. Indonesia termasuk negara tropis dengan lahan gambut terluas di dunia. Lahan gambut ini memiliki fungsi yang strategis, terutama terkait fungsi hidrologis, yaitu sebagai tandon air. Namun, saat ini banyak terjadi alih fungsi lahan gambut yang menyebabkan lahan gambut mengalami degradasi. Untuk melindungi dan mengelola lahan gambut, Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut dan melakukan Program Restorasi Gambut. Tulisan ini bertujuan mengkaji permasalahan konversi lahan gambut di Indonesia dan pemanfaatannya sebagai cadangan air bersih. Pengelolaan air di lahan gambut harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Program Restorasi Gambut. Selain itu, dalam penyusunan RUU Sumber Daya Air, lahan gambut dapat diusulkan sebagai alternatif sumber cadangan air bersih

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017) merupakan instrumen pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16. Perpres ini mengamanatkan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) di tingkat nasional, kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota serta penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (one single submission) pada tahun 2018. Namun, pemerintah daerah masih sangat lambat dalam merespons kebijakan tersebut. Saat ini baru terbentuk 10 Satgas tingkat provinsi dan 75 Satgas tingkat kabupaten/kota. Di lain pihak, keberhasilan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 ini sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya kepala daerah. Kepala daerah memiliki berbagai atribut kewenangan dalam rangka menarik investasi ke daerahnya. Selain itu, terbentuknya Satgas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan kewenangan dari kepala daerah. Untuk memotivasi kepala daerah memperbaiki iklim investasi perlu dilakukan upaya reward and punisment, di mana daerah yang sudah baik mendapat tambahan transfer fiskal dan yang masih buruk mendapat penundaan dalam transfer fiskalnya sampai kondisinya diperbaiki.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Wacana penunjukan perwira tinggi Polri aktif sebagai Pejabat (Pj) Gubernur menuai polemik. Hal ini terkait usulan Kemendagri untuk mengisi jabatan gubernur yang habis masa jabatannya sebelum terpilihnya gubernur baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nanti. Jika dilihat dari aspek regulasi terkait yaitu UU Pilkada, UU ASN, dan UU Kepolisian, disebutkan bahwa yang dapat menduduki jabatan sebagai Pj Gubernur yaitu jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari ASN, sedangkan anggota Polri yang aktif tidak dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan harus netral dalam politik. Oleh karena itu, sebaiknya Pj Gubernur bukan berasal dari unsur Polri, agar tidak melanggar ketentuan UU terkait. Presiden yang berwenang menetapkan Pj Gubernur diharapkan dapat memberikan keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada guna menjaga stabilitas politik menjelang Pilkada serentak tahun ini.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →