Info Singkat

Vol. V / No. 23 - Desember 2013

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.


Abstrak:
Berlarut-larutnya penanganan KPK terhadap kasus dugaan korupsi di Bank Century yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono memunculkan wacana penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR. Hak menyatakan pendapat ini pada dasarnya dapat digunakan pada kasus tersebut, namun penggunaan sebaiknya berpegang pada prinsip presumption of innocence (praduga tidak bersalah) dan digunakan setelah ada laporan dari KPK serta bukti keterlibatan Wakil Presiden dalam tindak pidana korupsi.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Hubungan China dengan negara-negara tetangga di kawasan, khususnya yang memiliki persoalan sengketa teritorial dengan China, kembali memanas setelah China secara mendadak pada 23 Desember 2013 mengeluarkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defence Identification Zone/ADIZ) di Laut China Timur. Tindakan sepihak China tersebut menimbulkan kecemasan bagi negara-negara yang memiliki persoalan sengketa teritorial di Laut China Timur. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut karena dapat berimplikasi terhadap stabilitas dan perdamaian kawasan. Karena itu, upaya menghadirkan confidence building measures dan diplomasi preventif menjadi penting untuk mencegah sengketa di Laut China Timur agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.


Abstrak:
Polemik mengenai penundaan peraturan polisi wanita (polwan) berjilbab masih terus bergulir. Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, polwan diperbolehkan berjilbab, karena merupakan hak asasi manusia (HAM). Meskipun demikian, sampai saat ini, pernyataan Kapolri tersebut belum didukung dengan Peraturan Kapolri. Di sisi lain, Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) yang memerintahkan jajaran Polri untuk menunda polwan berjilbab. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip HAM dan Hak Asasi Perempuan terkait kebebasan beragama. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Padahal di beberapa negara nonmuslim, polwan diperbolehkan berjilbab.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.


Abstrak:
Pemerintah dan DPR-RI telah berketetapan menjalankan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Artinya, mulai tanggal 12 Januari 2014 industri pertambangan harus sudah melakukan pemurnian dan pengolahan atas mineral mentah. Risiko yang dihadapi dengan melarang ekspor mineral mentah adalah neraca perdagangan akan tertekan. Namun, pemerintah melihat potensi ekspor mineral olahan akan meningkat signifikan pada tahun 2015 seiring dengan tuntasnya pembangunan industri pengolahan mineral. Oleh karena itu, Pemerintah perlu secara konsisten mendorong perusahaan tambang agar membangun pabrik pengolahan mineral (smelter), mendorong penggunaan biodiesel sebesar 10 persen pada bahan bakan solar dan peningkatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atau PPh impor atas perusahan yang akan naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.

Vol. V / No. 22 - November 2013

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Bencana topan Haiyan yang dahsyat telah memporak-porandakan Filipina, salah satu negara besar ASEAN. Sekalipun sudah ada peringatan dini atas bencana alam tersebut, namun aksi cepat tanggap dan bantuan kemanusiaan tidak dipersiapkan secara memadai. Bantuan asing cepat datang, termasuk dari negara ASEAN, namun hal ini terlihat bukan inisiatif (kolektif ) ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan yang akan segara menjadi komunitas pada tahun 2015. Hal ini kemudian menyisakan keraguan terhadap perwujudan Komunitas ASEAN 2015 dalam dua tahun lagi.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.


Abstrak:
Persidangan kasus pilkada di MK diwarnai kerusuhan oleh pengunjung yang tidak puas dengan hasil putusan MK. Kasus suap Akil Muchtar dianggap sebagai penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga MK. Peristiwa tersebut telah mencoreng serta merendahkan kewibawaan dan kehormatan lembaga peradilan, sehingga perlu tindakan tegas. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan lembaga peradilan, antara lain melalui pembenahan dalam diri aparat penegak hukum dan masyarakat untuk berperilaku terhormat, meningkatkan sistem pengamanan persidangan di pengadilan, serta perlunya perbuatan penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court) diatur secara komprehensif dalam KUHP. Pengaturan contempt of court dalam RUU KUHP diharapkan tidak bersifat diskriminatif sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menciptakan kepastian hukum.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.


Abstrak:
Proses penetapan DPT menjadi tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Tahapan ini sering kali tidak saja mengundang keraguan atas akurasi basis datanya, tetapi juga dianggap mudah dimanipulasi secara politis dalam rangka memenangkan pihak tertentu. Rangkaian ketat waktu tahapan pemilu yang diselenggarakan, baik dalam lingkup pemilu anggota legislatif, pemilu presiden, maupun pilkada, membuat KPU harus bekerja ekstra keras dan berpacu dengan waktu menyelesaikan tugasnya dalam proses penetapan DPT. Pada titik kerja simultan yang demikian, justru kelemahan secara kelembagaan muncul sehingga menyebabkan DPT menjadi tidak sinkron dengan gambaran sesungguhnya dari partisipasi politik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya saat pemilu.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.


Abstrak:
Dana Optimalisasi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam anggaran negara guna mendorong pembangunan di daerah. Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014 merupakan tambahan dana untuk beberapa kementerian/lembaga yang membutuhkan dana untuk menunjang operasional pembangunan sesuai tupoksi, program, dan proyek yang diusulkan oleh kementerian/lembaga masing-masing. Oleh karena itu, Dana Optimalisasi bukan merupakan pos anggaran tersendiri seperti halnya Dana Otonomi dan Dana Penyesuaian yang setiap tahun dianggarkan dalam APBN. Sama dengan prinsip anggaran negara, penggunaan dana ini harus transparan dan akuntabel serta harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, BPK dan KPK perlu mengawasi penggunaan Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Konflik perburuhan akan menjadi kendala bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Buruh menuntut kenaikan upah, sementara pengusaha tidak bisa begitu saja menaikkan upah karena produktivitas buruh dipandang masih rendah. Karena itu diperlukan suatu lembaga mediasi yang akan mempertemukan kepentingan semua pihak. Sharoushi dapat dipertimbangkan sebagai salah satu mediator untuk mengatasi konflik perburuhan di Indonesia. Selain itu, rezim buruh murah harus diakhiri melalui peningkatan produktivitas dan keahlian buruh.

Vol. V / No. 21 - November 2013

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.


Abstrak:
Permasalahan yang timbul di perkotaan umumnya berakar pada ketidakmampuan masyarakat untuk mengimbangi kemajuan perkembangan zaman dan ketidakmampuan daya dukung lingkungan dalam mengimbangi pesatnya perkembangan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk di kota metropolitan seperti Jakarta menimbulkan berbagai permasalahan antara lain dalam bidang lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Green Metropolis sebagai sebuah visi dan gagasan yang kini mengglobal sangat layak untuk dipertimbangkan bagi pengembangan Jakarta dalam rentang puluhan tahun ke depan. Kawasan metropolitan yang ramah lingkungan tidak sekadar menghijaukan kota, tetapi lebih dari itu, memiliki visi yang luas dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan sekaligus antisipasi bagi permasalahan perkotaan di tahun 2050.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.


Abstrak:
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), indikator kinerja makro ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2013. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi yang menurun, tingkat inflasi yang masih tinggi, dan nilai tukar rupiah yang melemah. Penurunan indikator makro ekonomi ini menunjukkan, pemerintah belum efektif bekerja dan melaksanakan fungsinya. DPR-RI harus melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran secara ketat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.


Abstrak:
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Akil Mochtar dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi karena dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang pada asasnya terkait dengan masalah moralitas dan etika bagi profesi hakim konstitusi. MK sebagai lembaga yudikatif yang menjaga konstitusi perlu mengambil langkah-langkah untuk menegakkan kembali kredibilitas dan integritas yang berujung pada pulihnya kepercayaan masyarakat kepada MK. Proses penyaringan dan pemilihan hakim MK ke depan harus yang memiliki integritas, berbudi luhur, dan memegang teguh etika profesi.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Permasalahan yang muncul dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu 2014 -yang dapat mempengaruhi masa depan demokrasi Indonesia- telah menjadi bukti kuat perlunya segera melakukan reformasi dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam perkembangan reformasi di negara-negara lainnya, reformasi administrasi kependudukan merupakan salah satu reformasi yang menjadi fokus pemerintahan sebuah negara. Tulisan ini merekomendasikan agar reformasi administrasi kependudukan yang dilakukan melalui modernisasi lewat e-KTP diperkuat dengan melakukan beberapa tindakan lainnya seperti melihat perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat agar diperoleh hasil maksimal dari reformasi ini, dengan melakukan social engineering melalui persuasi massa, konsultasi bersama dan kerja sama, sosialisasi, edukasi, dan perubahan perencanaan, serta lebih mengedepankan insentif daripada sanksi.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
National Security Agency (NSA)/Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) dituduh telah menyadap jutaan data komunikasi pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia. Penyadapan terhadap Indonesia dilakukan oleh NSA AS bekerja sama dengan Direktorat Sandi Pertahanan (DSD) Australia. Dengan adanya isu penyadapan ini, hubungan bilateral Indonesia dengan AS maupun Australia menjadi terganggu. Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar dari AS dan Australia untuk meminta penjelasan mengenai masalah ini.

Vol. V / No. 20 - Oktober 2013

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.


Abstrak:
Saat ini ada sekitar 77 juta orang Indonesia yang belum memiliki perlindungan asuransi guna mengantisipasi musibah tidak terduga yang dapat mengancam kelangsungan rumah tangganya. Untuk itu, asuransi mikro dapat menjadi penolong utama bagi keluarga berpenghasilan rendah terhadap risiko musibah yang tak terduga, dan dapat mencegah mereka terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Namun, pengembangan bisnis asuransi mikro terkendala sejumlah hal seperti minimnya variasi produk asuransi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kurangnya kepercayaan karena reputasi perusahaan asuransi di Indonesia, serta permasalahan lainnya. Oleh karena itu, agar dapat berjalan baik asuransi mikro harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu sederhana, mudah, ekonomis, dan segera.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.


Abstrak:
Kebijakan digitalisasi penyiaran harus dipandang sebagai peluang untuk memperluas dan mengembangkan jangkauan jenis-jenis layanan penyiaran yang dapat disediakan bagi para pendengar dan penonton. Dasar hukum kebijakan harus jelas mengaturnya. Pelaksanaannya harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Pemerintahan Shinzo Abe kembali mengusulkan amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang untuk memperluas peran militer Jepang, dan juga mengajukan kenaikan anggaran militer untuk memperkuat militer. Sebagian negara di kawasan mengkhawatirkan langkah Abe, sementara beberapa negara lainnya menyambut baik. Jika langkah Abe tersebut berhasil, maka akan terjadi perubahan signifikan atas perimbangan kekuatan di kawasan.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA


Abstrak:
Secara umum potret kualitas SDM Indonesia masih belum membanggakan, tercermin dari: Pertama, komposisi angkatan kerja yang masih didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Kedua, masih banyaknya pengangguran terdidik/sarjana. Ketiga, secara umum masih rendahnya daya saing SDM bangsa kita dibanding negara-negara lain. Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang di antaranya mengatur kerja sama internasional memberikan harapan baru. Kerja sama perguruan tinggi lokal dengan perguruan tinggi berkualitas dari luar negeri diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi pada khususnya, dan SDM Indonesia pada umumnya. Saat ini tongkat estafet tanggung jawab berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk segera membuat aturan turunan agar ide-ide positif dari UU Dikti dapat segera di implementasikan.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.


Abstrak:
Presiden telah menetapkan Perppu tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dengan pertimbangan untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK akibat adanya kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi. Substansi Perppu setidaknya memuat penambahan persyaratan hakim konstitusi, proses pengisian jabatan hakim konstitusi, dan pembentukan Majelis Kehormatan yang bersifat tetap. Pro kontra terhadap Perppu terkait dengan dua hal, yaitu sifat kegentingan yang memaksa dan konstitusionalitas substansi Perppu. Dilihat dari substansinya, Perppu ini sebenarnya tidak mendesak, namun kewenangan saat ini berada di tangan DPR untuk menyetujui atau menolak Perppu tersebut, meskipun dimungkinkan pula adanya judicial review sebelum ada keputusan DPR.

Vol. V / No. 19 - Oktober 2013

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.


Abstrak:
Kurikulum 2013 telah diimplementasikan mulai Tahun Pelajaran 2013/2014. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 agar berjalan lancar, akan tetapi di tengah pejalanan masih ditemukan berbagai persoalan terutama bagi guru. Berbagai persoalan tersebut tentunya harus segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi awal sebelum Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.


Abstrak:
Perdana Menteri (PM) Australia yang baru terpilih, Tony Abbott melakukan kunjungan luar negeri perdananya ke Indonesia. Kunjungan itu merupakan kunjungan luar negeri pertama sejak PM Abbott dilantik pada 18 September 2013. Dalam kesempatan pertemuan bilateral kali ini, Presiden RI dengan PM Australia membahas isu-isu yang menjadi prioritas bersama sesuai dengan kerangka kemitraan komprehensif. Isu utama adalah permasalahan imigran gelap dari Indonesia ke Australia. Kunjungan ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong lebih lanjut kerja sama antara dua negara, khususnya dalam permasalahan imigran gelap.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.


Abstrak:
Bank Indonesia sejak 30 September 2013, resmi memberlakukan aturan pembatasan besaran kredit di perbankan konvensional dan financing to value bagi perbankan syariah untuk kredit pemilikan properti (KPR) dan kredit konsumsi beragun properti. Sasaran utama dari peraturan tersebut adalah mengantisipasi risiko gagal bayar yang disebabkan penurunan kemampuan pelunasan kredit, selain juga melindungi konsumen properti dari aksi spekulasi. Tetapi yang menjadi permasalahan bagi pengembang, selama ini mereka mengandalkan dana konsumen inden untuk membangun perumahan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini yaitu menyiapkan aturan pendukung dari kebijakan BI terkait dengan LTV sektor properti untuk menghindari risiko. Untuk itu perlu ada kerja sama antara pemerintah dan BI, agar sektor properti dapat dikelola dengan baik.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.


Abstrak:
KPU bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara melalui penandatanganan nota kesepahaman tanggal 24 September 2013. Kerja sama dimaksudkan untuk pengamanan data pemilu khususnya perolehan suara. Kerja sama tersebut, perlu dikritisi dan dikawal guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. DPR-RI harus berperan aktif mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk penghitungan perolehan suara dan kursi, salah satunya melalui pembentukan Panitia Kerja yang khusus mengawasi penyelenggaraan tiap tahapan pemilu dan melakukan tinjauan lapangan secara periodik, selain melalui forum rapat dengar pendapat.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.


Abstrak:
Seorang Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia bernama Wilfrida Soik (Wilfrida), diduga telah melakukan pembunuhan terhadap majikan perempuannya yang bernama Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Wilfrida yakni dengan melakukan pembelaan hukum secara maksimal dan pendekatan diplomatik secara bilateral untuk meringankan hukuman. Hasil persidangan nantinya diharapkan dapat membebaskan Wilfrida dari hukuman mati, dengan mengacu pada bukti-bukti kuat bahwa usia Wilfrida ternyata tak memenuhi syarat untuk dihukum mati.

Vol. V / No. 18 - September 2013

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.


Abstrak:
Sejak produsen otomotif ramai-ramai meluncurkan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car-LCGC), muncul pro dan kontra dari banyak kalangan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah kemacetan. Sedang sisi positifnya, mobil murah akan mendorong produktivitas masyarakat dalam beraktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk memfasilitasi agar mobil murah tidak berdampak buruk, maka Pemerintah mewacanakan beberapa konsep pencegahan. Konsep ini dinilai sebagai jalan tengah yang tidak akan menghambat pertumbuhan industri, konsumsi masyarakat, dan menambah permasalahan daerah.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.


Abstrak:
Tim inspeksi PBB menemukan bukti penggunaan senjata kimia gas sarin dalam serangan di Ghouta, Damaskus, 21 Agustus 2013, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang. Pihak Barat dan negara-negara Arab yang didukung kelompok HAM independen menyatakan senjata tersebut milik Pemerintah Assad. Namun Pemerintahan Assad yang didukung Rusia, menuduh serangan tersebut dilakukan oleh pihak oposisi. Laporan tim inspeksi PBB menjadi kunci untuk menekan Dewan Keamanan (DK) PBB mengambil langkah tegas, termasuk menyetujui serangan militer terhadap Suriah dan melengserkan rezim Presiden Bashar al-Assad. Indonesia tegas menyatakan sikapnya, solusi politik perlu dikedepankan untuk mengatasi krisis Suriah dan memastikan PBB jadi bagian dari solusi konflik Suriah.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.


Abstrak:
Letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara kembali mengingatkan pentingnya kesiapan dalam menangani bencana. Penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan standar yang ada. DPR-RI perlu melakukan pengawasan atas implementasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan turunannya. DPR-RI perlu mengawal, agar penanganan bencana dilakukan sebaik-baiknya.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa


Abstrak:
Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia akan digelar kembali pada tahun 2014 mendatang. Berbagai persiapan dilakukan oleh KPU, sebagai penyelenggara Pemilu, maupun Pemerintah. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut. Sebagai pemilih, masyarakat mempunyai hak politik untuk menyalurkan aspirasinya melalui Pemilu. Menilik dari penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah bersama KPU perlu berupaya meningkatkan partisipasi pemilih guna keberlangsungan Pemilu yang baik dan demokratis.

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.


Abstrak:
Peradilan Militer semakin menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, karena dinilai belum disesuaikan dengan semangat reformasi nasional dan reformasi TNI itu sendiri. Beberapa isu penting yang terkait adalah mengenai penerapan prinsip perlakuan sama di depan hukum dan pemerintahan, serta potensial terjadinya praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tulisan ini mengemukakan pentingnya perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk disesuaikan dengan semangat reformasi dan amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terutama mengenai kewenangan Peradilan Militer untuk mengadili Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diubah menjadi kewenangan peradilan umum.

Vol. V / No. 17 - September 2013

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.


Abstrak:
Gejolak di pasar keuangan Indonesia dipicu oleh faktor dalam negeri dan global. Dari dalam negeri, pelemahan nilai tukar rupiah atas dolar AS yang terus berlanjut telah mengganggu kepercayaan investor atas prospek perekonomian domestik. Pelemahan nilai tukar rupiah ini membuat tekanan inflasi meningkat dan dapat memaksa BI menaikkan bunga lagi sehingga mengancam prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini. Dari faktor global, tekanan rupiah dipicu penarikan dana oleh global fund dari emerging market menyusul antisipasi pengurangan stimulus The Fed mulai September. Derasnya pelemahan nilai tukar rupiah saat ini bukan semata-mata karena faktor psikologis pasar melainkan juga faktor fundamental yang menurut pakar dapat diatasi dengan meningkatkan daya saing produknya untuk pasar internasional dan meningkatkan sektor pertanian.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.


Abstrak:
Program Jaminan Kesehatan Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang. Namun, masih banyak yang perlu dipersiapkan seperti masalah rujukan pelayanan kesehatan, kepesertaan dan besaran iuran. Adanya perbedaan pendapat mengenai besaran persentase iuran yang akan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja, disebabkan oleh belum adanya peraturan yang jelas mengenai besaran iuran. Padahal peraturan tersebut merupakan salah satu pengaturan yang diamanatkan dalam Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.


Abstrak:
Putusan peninjauan kembali atas putusan kasasi Sudjiono Timan menimbulkan polemik. Majelis PK yang diketuai oleh Suhadi mengabulkan permohonan PK Sudjiono Timan sehingga yang bersangkutan lepas dari hukuman 15 tahun penjara, sebagaimana diputuskan dalam tingkat kasasi. Padahal, saat ini terpidana masih buron, dan PK diajukan oleh istrinya. Menurut KUHAP, PK diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sedang melakukan pemeriksaan terhadap lima hakim agung yang memeriksa PK Sudjiono Timan tersebut.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
KPU telah mensosialisasikan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 terkait perubahan atas PKPU No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Salah satu poin penting dalam revisi aturan kampanye tersebut yakni adanya ketentuan bahwa hanya partai politik yang dibolehkan memasang baliho, billboard, reklame, maupun banner sebanyak satu unit untuk satudesa/kelurahan atau sebutan lainnya. Sementara itu, bagi calon anggota DPR, DPD dan DPRD, hanya diperbolehkan memasang spanduk dengan ketentuan satu unit pada satu zona atau wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pihak KPU berharap, dengan pengaturan kampanye itu dapat terwujud kampanye yang lebih tertib, setara, serta dapat mendorong para calon anggota legislatif untuk terjun langsung ke lapangan, agar semakin dekat dengan konstituennya.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.


Abstrak:
Australia telah menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 7 September 2013. Setelah sekian tahun Partai Buruh menguasai pemerintahan, akhirnya Partai Liberal memenangkan pemilu kali ini. Tulisan ini menganalisis antisipasi yang harus dilakukan Indonesia terhadap tampilnya Tony Abbott dari Partai Liberal sebagai perdana menteri baru Australia.

Vol. V / No. 16 - Agustus 2013

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.


Abstrak:
Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia triwulan II-2013, defisit transaksi berjalan mengalami peningkatan menjadi USD9,8 miliar (4,4 persen dari PDB). Defisit transaksi berjalan yang terjadi turut memperparah kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah menanggapi keadaan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan Pemerintah yang diambil berupa pemberian keringanan pajak bagi industri padat karya, industri padat modal dan industri yang berorientasi ekspor; kebijakan penurunan impor migas serta kebijakan penetapan kenaikan pajak penjualan barang mewah. Kebijakan Pemerintah ini dapat memperkecil defisit transaksi berjalan pada triwulan selanjutnya apabila dapat diimplementasikan, dikoordinasikan serta adanya komitmen yang kuat dari pihak yang berkepentingan.

Penulis: DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum.


Abstrak:
KPK kembali menangkap seorang penyelenggara negara terkait dugaan tindak pidana penyuapan. Hasil penyuapan di atas USD1 juta memecahkan rekor penyuapan yang terjadi pada tahun 2006. Kinerja KPK untuk memberantas KKN diapresiasi semua pihak, dan diharapkan KPK dapat membongkar tuntas praktek penyuapan tersebut tidak hanya kepada pejabat yang tertangkap tangan, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam praktek penyuapan.

Penulis: Herlina Astri, SST., MPSSp


Abstrak:
Meningkatnya aktivitas urbanisasi pasca-Idulfitri menimbulkan berbagai permasalahan sosial di kota besar. Permasalahan kesenjangan pembangunan dan kesempatan kerja antara perkotaan dan perdesaan menjadi motivasi utama terjadinya urbanisasi. Selain itu, para urban tergiur keberhasilan pendahulunya dan berharap mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya di kota. Namun, mereka yang tidak memiliki keahlian akan kesulitan mencari pekerjaan di perkotaan, sehingga menimbulkan beban bagi kota yang menampungnya. Untuk itu diperlukan peran pemerintah daerah yang tegas dalam membatasi urbanisasi demi kesejahteraan penduduk.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.


Abstrak:
Masa depan politik Mesir menjadi pertanyaan, setelah rezim sipil Morsi dijatuhkan oleh militer melalui kudeta. Bangkitnya penolakan Ikhwanul Muslimin (IM), pendukung Morsi, atas kehadiran rezim transisi dan aksi kekerasan militer dalam menekan oposisi damai, membawa Mesir ke arah perpecahan. Sikap Barat yang tidak konsisten mendukung aksi politik damai yang dilakukan IM menambah ketidakpastian situasi politik Mesir dan membawa negeri itu ke arah kegagalan transisi demokratis. Bersama dengan transisi suram di negara Arab lainnya, situasi Mesir kian menyumbang instabilitas keamanan kawasan yang meluas dan berkepanjangan.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.


Abstrak:
Konvensi merupakan salah satu cara menjaring calon presiden diyakini sebagai metode yang lebih demokratis. Salah satunya adalah Konvensi yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Konvensi ini selain memiliki kelebihan, antara lain untuk menghapuskan sistem oligarki partai, juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain ketidak-laziman dalam mengundang kader atau kandidat dari luar Partai Demokrat. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat tidak optimal dalam melakukan kaderisasi dalam tubuh partainya sendiri, sehingga perlu orang-orang dari luar partai untuk menjadi Calon Presiden 2014.

Vol. V / No. 15 - Agustus 2013

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.


Abstrak:
Terbitnya Permendag No. 53 Tahun 2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern, Permendag No. 7 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman, dan Permendag No. 68 Tahun 2012 tentang Waralaba memberikan penguatan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Substansi dari aturan ini perlu dimuat lebih lanjut dalam RUU tentang Perdagangan, agar dapat diberikan sanksi bagi yang melanggar aturan, termasuk pemberi izin. Pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini harus jelas. Sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah harus dilakukan agar tidak terjadi distorsi antara aturan di tingkat nasional dan daerah.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.


Abstrak:
Netralitas KPU daerah, menjadi problematik tersendiri dalam kualitas penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah tertentu. Problematik ini tidak lagi dapat sekadar dilakukan pembenahan secara parsial terkait seleksi para calon komisionernya yang lebih profesional dan terbuka, tetapi membutuhkan solusi kebijakan yang bersifat sistematis secara kelembagaan. Alternatif solusi ini sangat terbuka peluangnya, mengingat saat ini DPR bersama pemerintah sedang membahas paket RUU di bidang politik, yaitu RUU Pilkada, RUU Pemda, dan RUU Desa.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.


Abstrak:
Sebagai pekerja, pekerja rumah tangga (PRT) pengganti yang bersifat sementara atau PRT Inval memiliki hak yang sama dengan PRT lainnya. Draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sedang dibahas oleh DPR saat ini secara tidak langsung juga mengatur hak PRT Inval. PRT Inval dapat disebut PRT karena memenuhi definisi PRT yang terdapat dalam RUU PPRT. Demikian pula bila dilihat dari aspek waktu kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan PRT Inval. Akan tetapi sebaiknya pengaturan mengenai hal tersebut dibuat secara lebih tegas dan eksplisit, mengingat setiap tahun permintaan akan PRT Inval selalu ada, bahkan semakin meningkat. Adanya pengaturan mengenai PRT Inval dalam undang-undang yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga tidak hanya akan melindungi PRT Inval, tetapi juga pemberi kerja.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.


Abstrak:
Proses perundingan perdamaian Palestina-Israel yang terhenti sejak tiga tahun lalu dicoba dihidupkan lagi oleh Amerika Serikat (AS) dengan mengajak kedua belah pihak untuk bersedia kembali ke meja perundingan. AS tidak berharap perundingan yang digagasnya ini macet seperti tahun 2010. Banyak pihak pesimis terhadap proses perundingan damai ini, antara lain dikarenakan Israel masih saja melanjutkan kebijakan pembangunan permukiman di tanah pendudukan di Jerusalem Timur dan Tepi Barat. Terhadap perundingan damai Palestina-Israel yang kembali diupayakan oleh AS, di satu sisi kita perlu mengapresiasi hal tersebut dan berharap upaya AS tersebut dilandasi oleh keinginan yang tulus untuk membangun perdamaian di Timur Tengah, tetapi di sisi lain kita juga perlu mengkritisi jangan sampai ada agenda lain dari AS dalam pelaksanaan politik luar negerinya di Timur Tengah.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.


Abstrak:
Berbagai peristiwa korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil seperti tidak ada habisnya menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Fenomena tersebut seringkali disertai dengan berbagai macam modus seperti pemberian hadiah atau fasilitas tertentu yang tidak wajar. Salah satu tindakan yang dilakukan KPK adalah mengeluarkan Surat Edaran KPK No. B.143/01-13/01/2013 sebagai himbauan terkait gratifikasi yang ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri untuk membangun tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik serta membangun lingkungan anti suap.

Vol. V / No. 14 - Juli 2013

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.


Abstrak:
Tingginya harga daging sapi saat ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah. Selain karena meningkatnya permintaan di bulan Ramadhan dan menjelang perayaan Idul Fitri, permasalahan lain juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pergerakan harga daging sapi yang melambung tinggi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah melakukan kebijakan stabilisasi harga daging sapi dengan menghapus kuota impor sapi potong dan penunjukan Perum Bulog sebagai stabilisator harga, dengan memberikan izin impor daging sapi sebanyak 3.000 ton. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga daging sapi di kisaran Rp75.000,- per kilogram, sebagai harga acuan normal.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Peristiwa kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta membuka mata kita untuk lebih memperhatikan keadaan sesungguhnya dari setiap LP di Indonesia. Kejadian yang bukan hanya satu kali ini saja, seharusnya mendorong pemerintah untuk meminimalisasi kejadian yang berulang walaupun memang kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara maju. Keterbatasan anggaran, jumlah, serta kapasitas LP merupakan beberapa persoalan yang turut memicu kekacauan di LP. Tindakan alternatif dan kebijakan khusus atas pilihan hukuman dengan prinsipprinsip keadilan harus mulai menjadi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan di LP Indonesia.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.


Abstrak:
Sebagai salah satu negara besar di Arab, Mesir telah menunjukkan kemajuannya dalam sistem demokrasi yakni dengan menyelenggarakan pemilu secara demokratis. Namun proses demokrasi di Mesir ini masih labil yang ditandai dengan adanya kudeta militer dan jatuhnya Presiden terpilih Muhammad Mursi. Pascapemerintahan Mursi terbentuk pemerintahan sementara yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki kondisi demokrasi di negara ini. Indonesia dianggap pasif karena hanya menyampaikan rasa prihatin dan harapan kondisi Mesir segera membaik. Sikap Indonesia ini sangat disayangkan mengingat ada banyak pelajaran demokrasi yang dapat diperoleh Mesir dari Indonesia.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.


Abstrak:
Presidential threshold merupakan permasalahan krusial dalam pembahasan revisi UU Pilpres. Presidential threshold ini menjadi perdebatan dalam pembahasan di kalangan fraksi di DPR-RI dan mengisi ruang publik. Hal itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena berdasarkan prinsip due process of law pembentukan revisi UU Pilpres harus dikembalikan pada konstitusi negara ini.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.


Abstrak:
Lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara yang diinisiasi oleh DPR-RI merupakan sinyal keinginan yang kuat dari DPR-RI untuk melakukan reformasi birokrasi. RUU yang dirancang untuk menghasilkan aparatur negara yang memiliki integritas, profesional, melayani, dan sejahtera, ternyata mengalami hambatan dalam pembahasannya. Pemerintah, telah meminta penundaan pembahasan hingga lima masa sidang. Sebagaimana menurut Pollitt, reformasi birokrasi sangat bergantung kepada komitmen politisi, dalam hal ini DPR-RI dan Presiden, maka setelah DPR-RI menggulirkan RUU ini, sudah seharusnya Presiden ikut mendukung upaya reformasi ini melalui pembahasan secara kontinu dengan DPR-RI. Dalam perkembangan terakhir, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakin bahwa paling lambat tahun 2013, RUU ini akan menjadi undang-undang. Dengan demikian, tidak lama lagi kita akan melihat bekerjanya birokrasi yang profesional.

← Sebelumnya 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Selanjutnya →