Info Singkat

Vol. VI / No. 23 - Desember 2014

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Penyimpangan anggaran yang masih tinggi dan indeks persepsi korupsi yang masih rendah menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan bersih masih rendah. Hal ini akan menurunkan daya saing ekonomi Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga yang memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan bukan hanya penindakan tetapi juga sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan serendah mungkin.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Musibah tenggelamnya kapal penangkap ikan Korea Selatan Oryong 501 pada tanggal 1 Desember 2014 di barat Laut Bering lepas pantai Chukotka, Rusia Timur menjadi perhatian pemerintah Indonesia, sebab dalam kapal tersebut terdapat 35 orang anak buah kapal (ABK) Indonesia. Tim SAR Korea Selatan, serta gabungan Rusia dan Amerika Serikat masih berupaya mencari ABK yang dilaporkan hilang di Selat Bering. Perlindungan terhadap ABK terus diupayakan pemerintah Indonesia dengan langkah ikut melakukan pencarian korban. Terjadinya musibah tersebut diharapkan menjadi perbaikan langkah pemerintah Indonesia untuk terus berupaya memberikan perlindungan bagi ABK luar negeri.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Kenaikan harga BBM bersubsidi telah memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Polemik ini semakin berkembang ketika DPR RI melalui Koalisi Merah Putih berniat mengajukan hak interpelasi. Pada dasarnya pengajuan hak interpelasi merupakan hal yang wajar dan sah untuk dilakukan. Namun demikian, mekanisme lain sebenarnya dapat dilakukan oleh DPR RI untuk meminta penjelasan Presiden terkait keputusan menaikkan harga BBM, yakni melalui hak bertanya. Hak bertanya dinilai sebagai langkah yang netral dibandingkan hak interpelasi yang memiliki unsur politis

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Uji Materi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuntut penghentian diskriminasi negara terhadap Perkawinan Beda Agama (PBA). Agama dan perkawinan tergolong urusan ranah privat. Oleh karena itu tokoh agama masih belum mengambil keputusan yang jelas mengenai penerimaan uji materi tersebut. Namun demikian, PBA tetap rentan menyebabkan masalah sosial di kemudian hari. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) tersebut hendaknya dipertahankan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua dan berhasil meraih 91 kursi di Parlemen. Namun demikian, sukses ini tidak dibarengi dengan semakin kuatnya konsolidasi internal partai. Kepengurusan Partai periode 2014-2019 terpecah menjadi dua kubu sehingga kedua kubu pun melakukan Munas yang berbeda. Pada awalnya Munas akan dilaksanakan pada Januari 2015, namun akhirnya Munas dimajukan menjadi November dan Desember 2014. Munas di Bali yang memilih kembali Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai ditolak Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar yang membuat Munas di Ancol. Untuk mengurangi potensi dampaknya terhadap kinerja DPR, konflik internal tersebut diharapkan dapat segera terselesaikan sehingga fungsi partai sebagai penyambung aspirasi konstituennya dapat terus terjaga.

Vol. VI / No. 22 - November 2014

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat telah mencapai titik temu untuk mengakhiri pertikaian setelah ditandatanganinya kesepakatan damai oleh mereka. Kesepakatan itu bersifat keperdataan. Namun demikian, ia mempunyai implikasi pada penyelengaraan negara oleh lembaga legislatif. Salah satu isi kesepakatan itu adalah perubahan atas UU MD3. Ini berarti telah terjadi politik hukum di lembaga legislatif dengan adanya perubahan ius constitutum dari undang-undang yang mengatur lembaga legislatif di Indonesia melalui revisi UU MD3. Revisi UU MD3 ini harus memperhatikan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam UU P3 dan Tata Tertib DPR RI. Seharusnya, proses perubahan UU MD3 ini dilakukan melalui Prolegnas. UU P3 dan Tata Tertib DPR RI memang memberikan kemungkinan suatu RUU di luar Prolegnas sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Konstitusi. Diperlukan komitmen kuat anggota DPR RI dan pemerintah untuk melakukan pembahasan Revisi UU MD3 mengingat kendala waktu yang dibatasi penyelesaian revisi itu paling lambat tanggal 5 Desember 2014.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sejumlah pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing kembali terjadi dalam beberapa waktu lalu. Insiden tersebut mengingatkan pemerintahan Jokowi bahwa kemampuan TNI AU dalam melakukan pengawasan wilayah udara perlu mendapat perhatian serius. Di sisi lain, Doktrin Poros Maritim pemerintahan Jokowi menempatkan pembangunan kekuatan pertahanan maritim sebagai prioritas. Dengan kondisi demikian, pemerintahan Jokowi harus memastikan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan maritim dijalankan tanpa mengabaikan kebutuhan peningkatan kemampuan TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Saran Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar Kementrian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah kembali mewajibkan upacara bendera di institusi pendidikan perlu dikaji kembali. Upacara bendera dianggap dapat membantu menumbuhkan nasionalisme yang mulai luntur pada generasi sekarang. Sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang meyakinkan hal tersebut. Melalui wawancara dan kajian kepustakaan, penulis menganalisa pelaksanaan upacara bendera di sekolah Indonesia selama ini. Sebuah pembelajaran dapat diambil dari negara yang mendapat rangking teratas di dunia dalam hal nasionalisme dan patriotisme rakyatnya, yaitu Amerika Serikat (AS). Di AS, aktivitas “Pledge of Allegiance” merupakan ikrar personal yang dilakukan setiap hari. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji upaya yang efektif dan efisien untuk menanamkan nasionalisme.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pasca-naiknya harga BBM bersubsidi, otoritas moneter juga mengumumkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) dari sebesar 25 basis poin (bps) ke level 7,75 persen. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca-kenaikan harga BBM ini tetap terkendali. Namun demikian, kebijakan ini juga akan memberikan sejumlah dampak lain seperti kredit macet akibat kenaikan suku bunga kredit perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan potensi menurunnya penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan utang luar negeri. Selain itu, kenaikan BI Rate ini juga akan memukul industri akibat naiknya harga BBM bersubsidi, upah buruh, dan tarif listrik.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tuntutan DPR RI akan dukungan keahlian yang semakin baik telah menimbulkan munculnya problematika terhadap keberadaan Tenaga Ahli (TA) di parlemen. Ada empat problematika besar yang dihadapi, yaitu soal jumlah, rekrutmen, manajemen kerja, dan kapasitas. Tulisan ini membahas satu per satu problematika tersebut. Agar tujuan dari hadirnya para TA DPR RI tercapai, yaitu membantu anggota DPR bekerja efektif, tulisan ini merekomendasikan agar pengaturan mengenai TA mengikuti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, TA DPR RI merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang jumlah kebutuhannya harus didasarkan kepada analisis beban kerja; rekrutmennya didasarkan pada objektivitas; manajemen kerja menjadi jelas; dan peningkatan kapasitas dapat terus dilakukan.

Vol. VI / No. 21 - November 2014

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Berkaca dari perjalanan penyusunan Prolegnas sejak kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2005 2009 dan RPJMN II 2010- 2014, Prolegnas masih dirasakan hanya sekedar “daftar” RUU yang ingin dibahas (wishlist) dan bukan program yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, arah kebijakan Prolegnas kali ini diharapkan dapat benar- benar sejalan dengan rencana pembangunan nasional Indonesia yang telah digariskan dalam RPJMN III 2015-2019 yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Keinginan Presiden Republik Indonesia yang baru terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia patut diapresiasi. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, potensi sumber daya alam yang besar dan letaknya yang strategis (berada di persilangan dua samudera, Hindia dan Pasifik), memang sudah seharusnya menjadi poros maritim. Untuk menuju ke arah sana, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia, diantaranya adalah dengan terlebih dahulu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan sejumlah kompetensi yang harus dipenuhi. Saat ini Indonesia baru berstatus sebagai negara kepulauan, setelah berlakunya UNCLOS 1982, dan sedang berupaya menjadi negara maritim.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Media sosial pada hakikatnya hadir dalam kehidupan manusia untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya berinteraksi dengan manusia lainnya. Namun, ibarat pedang bermata dua, kebebasan berekspresi yang disediakan media sosial justru menyeret pengguna untuk semakin impulsif dan tidak peka terhadap sesama. Kebebasan tersebut bahkan sering kali berujung pada tindakan hukum karena telah merugikan pihak lain. Bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia menyikapi dunia yang baru ini secara bijak dan bagaimana pula pemerintah menerapkan aturan main yang jelas merupakan tantangan tersendiri yang harus segera dicarikan solusinya dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat di masa yang akan datang.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Permasalahan subsidi BBM telah lama mengakar dalam sistem penganggaran negara. Beban subsidi BBM yang ditanggung APBN terus meningkat sehinggaruang fiskal untuk pembangunan semakin menyempit. Akibat jauhnya, penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi terus melambat. Dengan demikian, dampak subsidi BBM tidak sebanding dengan dampaknya akibat tidak tepat sasarannya kebijakan ini. Bahkan akibat disparitas harga BBM dalam negeri, BBM menjadi komoditas yang sangat rawan diselundupkan. Dengan demikian, melalui kebijakan pengurangan subsidi ini, pemerintah hendaknya memiliki perencanaan dan program untuk kebijakan alokasi anggaran yang lebih produktif dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Sejak pengambilan sumpah/janji sebagai anggota DPR RI tanggal 1 Oktober 2014 lalu, DPR belum melakukan kegiatannya. Padahal DPR RI memiliki kewajiban konstitusional dalam ranah legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR RI terbelah ke dalam dua kelompok besar sebagai kelanjutan persaingan politik pasca-pilpres 2014 dengan implikasi semakin tajamnya fragmentasi antar-kekuatan politik. Kondisi ini merupakan implikasi dari konstruksi budaya politik melalui politik legislasi (UU MD3) yang dibangun di tingkat nasional dan kini juga merambah ke daerah secara kasuistik. Untuk itu sepatutnya model demokrasi konsensus harus dikonsolidasikan sebagai upaya pembenahan pola kerja DPR RI sekaligus dalam membangun pola relasi DPR RI-Pemerintah.

Vol. VI / No. 20 - Oktober 2014

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Kedua Perppu ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan yang berikut, yaitu Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015. DPR diuji dalam penetapan Perppu yang nilai politisnya sangat tinggi ini menjadi UU sesuai dengan rambu-rambu konstitusional.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Delegasi DPR RI telah tiga kali mengalami kekalahan dalam pemilihan Presiden IPU. Kekalahan terakhir kali terjadi pada SU ke-131 pada 17 Oktober 2014 di Jenewa, Swiss. Kejadian ini mengulangi SU ke-125 tahun 2011 di Bern dan ke-118 di Jenewa, dan luput dari upaya untuk mempelajari sumber masalah dan menemukan solusi untuk tidak mengulanginya di masa depan. Esai ini menganalisis penyebab kekalahan dari berbagai perspektif ilmiah objektif, yang bersifat saling melengkapi. Diharapkan, dengan antisipasi masalah di lapangan dan persiapan yang lebih baik, momentum yang mendukung dapat diciptakan, sekaligus dapat memenangkan kandidat dari delegasi parlemen Indonesia.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Musim kemarau panjang mengakibatkan bencana kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai mengalami krisis air bersih. Sebagai bagian dari barang publik (public goods) yang ketersediaannya bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin oleh negara, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam rangka menghindari persaingan terbuka dan langsung terhadap jenis barang ini. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kalangan masyarakat rentan dan termarginalkan dalam mengakses pelayanan penyediaan air bersih. Intervensi pemerintah yang dimaksud salah satunya berupa serangkaian kebijakan sosial yang memandang air bukan sebagai komoditas atau barang yang diperdagangkan tetapi sebagai barang publik yang merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Pembangunan dan pengembangan sektor maritim menjadi salah satu visi dan misi utama pemerintahan Jokowi. Dengan potensinya yang sangat besar, keberhasilan mewujudkan sektor maritim yang bernilai ekonomi tinggi akan berpengaruh positif terhadap pemerataan ekonomi. Dibutuhkan banyak upaya untuk dapat mewujudkan sektor maritim yang handal yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya maksimal dan melakukannya secara terencana, sistematis, dan terukur agar pembangunan dan pengembangan ekonomi maritim ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Kabinet Presiden Jokowi telah terbentuk. Secara konstitusional, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden tetapi dalam prakteknya tidak terlalu mudah bagi Presiden Jokowi untuk menggunakan hak tersebut. Begitu banyak faktor politis dan “tarik-ulur” yang harus dipertimbangkan. Presiden Jokowi akhirnya tetap mempertahankan jumlah Kementerian sebelumnya, yaitu 34 Kementerian, tetapi melakukan perombakan dari sisi penamaan dan pengelompokan Kementerian. Dalam Surat Laporan perubahan nomenklatur Kementerian kepada DPR RI belum dilengkapi dengan alasan yang jelas dan tegas terkait perubahan nomenklatur Kementerian tersebut. Hal ini berpotensi dapat mengurangi tingkat kepercayaan DPR RI atas niat baik presiden untuk mengefisienkan dan mengefektifkan struktur, dan kinerja kabinetnya.

Vol. III / No. 10 - Mei 2011

Penulis:

Abstrak:


Vol. III / No. 10 - Mei 2011

Penulis:

Abstrak:


Vol. II / No. 17 - September 2010

Penulis:

Abstrak:


Vol. VI / No. 19 - Oktober 2014

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Ebola pertama kali ditemukan di Zaire pada tahun 1976. Virus Ebola ini menyerang sistem darah dimana penderitanya akan mengalami pendarahan di tubuh dan akan menularkan kepada penderita lain melalui sentuhan langsung dengan cairan tubuh. Jumlah korban meninggal akibat virus Ebola telah mencapai 4.024 jiwa dari 8.376 kasus terinfeksi. Negara-negara yang tekena ini antara lain Liberia, Siera Leone, Guinea, Nigeria dan Senegal. Merebaknya virus Ebola telah membuat seluruh dunia menjadi waspada. Cepatnya penyebaran kasus virus Ebola tidak hanya menjadi kekhawatiran dari para kepala negara saja, para anggota Parlemen dunia pun ikut mendukung upaya mengatasi penyebaran epidemik virus Ebola ini.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Sidang Paripurna DPR RI pada 16 September 2014 yang lalu menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) menjadi undang-undang. Momentum pentingnya, pengesahan ini terjadi tepat di saat kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Indonesia pada pertengahan tahun ini. Pemerintah Indonesia dituntut lebih serius dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak lanjut atas diratifikasinya AATHP.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
APBN Tahun 2015 yang sudah disepakati Pemerintah dan DPR masih bersifat baseline infrastruktur yang dapat menstimulus perekonomian masih minim. Menyikapi hal pertumbuhan ekonomi dan menghadapi tantangan ekonomi global yang cukup berat. Untuk itu, Pemerintahan Jokowi dapat segera menyusun RPJMN 2015-2019 dan mengajukan APBN Perubahan 2015 pada awal tahun 2015.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Pemilihan pimpinan DPR RI masuk dalam kajian bidang masalah komunikasi politik. Kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI menjadi bentuk praktik komunikasi satu arah. Praktik ini berpotensi terbentuknya persepsi negatif masyarakat yang tercermin dari umpan balik pesan masyarakat yang berupa kritikan, sindiran, kekecewaan meski ada juga kekaguman. Perlu upaya yang sistematis untuk membangun kembali citra politik DPR RI melalui penyediaan mekanisme komunikasi dua arah antara DPR RI dan masyarakat.

Vol. VI / No. 18 - September 2014

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Upaya lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan di Indonesia patut diberikan apresiasi atas kinerjanya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun demikian, hal terpenting untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui konsep, progam sampai pada produk legislasi. Sistem Integritas Nasional yang digagas KPK, Revisi Kesepakatan Bersama tahun 2012, kemauan politik DPR dan pemerintah dalam menyiapkan kerangka hukum tentang administrasi pemerintahan dan etika penyelenggaran egara merupakan beberapa contoh yang dapat dijadikan rekomendasi agar pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama memutuskan untuk menumpas kelompok militan Negara Islam Irak Suriah (NIIS) yang telah dikategorikannya sebagai teroris. AS mengeluarkan otorisasi yang mencakup serangan udara yang lebih luas ke semua NATO dan negara-negara Timur Tengah untuk bergabung membentuk pasukan koalisi internasional dalam penyerangan tersebut.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Peran tenaga kesehatan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah jumlahnya yang terbatas, sebarannya yang tidak merata, dan kualitasnya yang belum dapat tanggal 25 September 2014 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan (UU Nakes) yang diharapkan mampu melindungi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan UU Nakes dapat mendorong pengelolaan pengaturan tenaga kesehatan yang profesional mulai dari perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pendayagunaan, serta

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Subsidi listrik dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Namun demikian, sejak tahun 2013 tren ini terus mengalami penurunan. RAPBN tahun 2015 mematok subsidi listrik menjadi Rp68,69 triliun atau berkurang Rp25,57 triliun dibandingkan APBNP tahun 2014 sebesar Rp94,26 triliun. Hal ini dikarenakan pemerintah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap dua bulanan mulai Juli 2014 sampai November 2014 dan memutuskan mengubah dasar perhitungan subsidi listrik dari Biaya Pokok Persediaan (BPP) menjadi Performance Based Regulary (BPR).

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Sidang paripurna Selasa 16 September 2014 lalu mengesahkan rancangan peraturan tentang Tata Tertib (Tatib) DPR. Sempat terjadi perdebatan alot antara fraksi yang menolak pengesahan dan yang mendukung pengesahan Tatib DPR. Sikap masing- masing fraksi di DPR terhadap pengesahan Tata Tertib DPR itu dari pendapat menyetujui peraturan Tatib DPR disahkan. Akan tetapi, PDI Perjuangan, PKB dan Hanura menolak untuk melanjutkan pembahasan peraturan Tata Tertib DPR di rapat paripurna. Tulisan ini mengkaji pro dan kontra pengesahan Tata Tertib DPR tersebut dengan mengunakan telaah komunikasi politik.

Vol. VI / No. 17 - September 2014

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak langsung berlaku pada saat diundangkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab inkonsistensi pemberlakuan peraturan peradilan pidana anak. Jeda waktu pemberlakuan UU SPPA juga belum berhasil mengubah paradigma berfikir masyarakat dan penegak hukum terkait konsep keadilan restoratif pada pidana anak yang mengedepankan penyelesaian kasus dengan mementingkan hak anak melalui pemulihan pada keadaan semula. Ke depan, DPR perlu lebih mempertimbangkan konsekuensi UU jika tidak diberlakukan segera setelah diundangkan. DPR juga perlu mendesak pemerintah untuk segera mengundangkan peraturan pemerintah dan menyosialisasikan konsep keadilan restoratif terkait UU SPPA.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Menjelang dua bulan pergantian tampuk pemerintahan di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mencapai kesepakatan dengan Australia tentang Code of Conduct on Framework for Security Cooperation. Melalui kesepakatan ini kedua negara berkomitmen tidak melakukan kegiatan intelijen yang dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan intelijen dianggap telah melanggar privasi individual, hak asasi manusia dan melukai hubungan kedua negara. Dokumen itu merupakan tuntutan Indonesia jika Australia masih berkeinginan memiliki hubungan baik dengan Indonesia.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Semakin terbatasnya lahan di perkotaan khususnya di Jakarta menyebabkan pemerintah harus menghancurkan permukiman yang tidak tepat guna. Penggusuran di Jakarta merupakan cara pemerintah dalam melakukan penataan kota demi mewujudkan kota yang nyaman dan layak huni. Namun demikian, upaya penataan ini, biasanya berimplikasi pada terjadinya konflik yang terjadi antara korban penggusuran dengan pemerintah. Oleh karena itu, upaya pembangunan kota harus dimaknai lebih dalam mulai dari penyebab tumbuhnya permukiman yang tidak tepat tersebut. Di sisi lain, pemerintah semestinya menunjukkan sikap transparan dan konsisten agar setiap perencanaan tata kota diketahui oleh warga, sehingga dapat menghindarkan konflik yang tidak perlu.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada akhir 2015. Pembenahan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga memiliki peluang yang sangat besar untuk mengisi lapangan pekerjaan yang semakin terbuka, mengingat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 43 persen dari jumlah penduduk ASEAN dan angkatan kerja kita mencapai 125,3 juta orang pada tahun 2014, bertambah sebanyak 5,2 juta orang dari tahun lalu. Dengan demikian, Pemerintah, DPR dan swasta harus bersinergi membuat kebijakan yang relevan dan saling mendukung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermartabat.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019 pada Pemilu Presiden 2014 berinisiatif membentuk Kantor Transisi guna memetakan, merencanakan, dan mengimplementasikan visi dan misi saat kampanye untuk dituangkan ke dalam strategi dan program aksi pada pemerintahan mendatang. Kantor Transisi juga bertugas melakukan komunikasi dengan Pemerintahan Presiden SBY sebelum dilaksanakannya pertemuan antara Presiden SBY dengan Presiden terpilih. Dalam prosesnya, upaya ini mengalami ketidakmulusan komunikasi antara kedua belah pihak. Meskipun demikian hal tersebut tidak mengurangi arti dari proses transisi yang dibangun dari pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan baru sehingga ada keberlanjutan sekaligus pembaruan pembangunan secara lebih soft. Tulisan ini mengkaji transisi kekuasaan dari SBY ke Joko Widodo dengan mengunakan konsep sistem pemerintahan presidensial. Proses transisi kekuasaan ini dapat menjadi sebuah terobosan politik dan tradisi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga tradisi ini bisa dilembagakan baik dalam bentuk konvensi kenegaraan maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

← Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Selanjutnya →