Info Singkat

Vol. VI / No. 14 - Juli 2014

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Substansi UU MD3 yang baru menuai kritik karena dinilai berpotensi melemahkan penegakan hukum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pembentukan MKD yang memiliki kewenangan memberikan izin terlebih dahulu sebelum pemeriksaan oleh Kepolisian dan Kejaksaan atas tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota DPR dan ketentuan batal demi hukum atas pemeriksaan aparat penegak hukum yang dilakukan tanpa izin tertulis MKD dapat berdampak pada ketidakleluasaan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga, dihapusnya BAKN sebagai alat kelengkapan DPR dapat berpengaruh terhadap tindak lanjut hasil audit BPK yang selama ini dilakukan oleh BAKN. Hal ini dapat terjadi karena komisi-komisi di DPR dipandang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan tugas tersebut.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Eskalasi kekerasan bersenjata pecah kembali antara Israel dan Palestina, dipicu aksi saling culik dan siksa anak-anak remaja kedua bangsa itu. Tanpa diduga, untuk membalas 3 remajanya yang hilang dan kemudian ditemukan tewas, militer Israel melancarkan serangan pemboman gencar ke basis-basis Hamas di tengah-tengah permukiman penduduk sipil Palestina. Hamas pun melakukan balasan dengan meluncurkan roket-roketnya ke kota-kota Israel dan menggunakan drone untuk pertama kalinya. Israel menggunakan sistem penangkis rudal kubah besi, sambil terus melancarkan pemboman yang tidak henti, sehingga korban sipil banyak berjatuhan di kalangan penduduk Palestina. Di tengah keprihatinan, upaya melanjutkan kembali perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina dilakukan sambil mengecam Israel dan berupaya menghentikan perilaku agresif militernya yang melanggar HAM.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Dengan ditetapkannya presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 lalu, maka dimulailah babak baru pemerintahan Indonesia. Seluruh rakyat berharap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bangsa akan berlangsung lebih baik dan tepat sasaran. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah program kerja yang berperspektif gender, sebagaimana yang diusulkan Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam dalam “10 Agenda Politik Perempuan”. Butir-butir agenda yang dideklarasikan pada 7 Maret 2014 lalu ditujukan bagi terpenuhinya hak-hak perempuan terpenuhi dan kesetaraan gender.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Pasca-terbitnya UU tentang Mineral dan Batubara (Minerba), kebijakan di Indonesia telah menimbulkan polemik. Kebijakan Minerba tersebut mengharuskan pemerintah melakukan renegosiasi terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Renegosiasi tersebut telah menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha karena salah satu isinya mewajibkan mereka untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Selain itu, terdapat pandangan bahwa kebijakan minerba yang baru dianggap merugikan perekonomian nasional dalam jangka pendek meskipun kebijakan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah dan neraca perdagangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU ini sangat terlambat disiapkan. Untuk memperkuat implementasi UU ini dengan baik, pengawasan DPR RI sangat diperlukan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pasca-pengesahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 8 Juli 2014, banyak kritik yang dilontarkan kepada DPR RI. Kritik berasal dari berbagai kalangan, baik dari lembaga pemerintah (seperti KPK dan DPD) maupun dari kalangan masyarakat (koalisi organisasi masyarakat maupun individu). DPR RI dituding tidak demokratis, menghambat pemberantasan korupsi, bahkan tidak akuntabel dan tidak responsif gender. Banyaknya kritikan tersebut pasca-disahkannya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengindikasikan bahwa tahapan formulasi kebijakan telah gagal dengan hilangnya kepercayaan publik kepada DPR RI. Padahal, tidak lama lagi DPR RI akan diisi oleh wajah-wajah baru. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi DPR RI periode 2014-2019 dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Ada beberapa pilihan bagi DPR RI periode 2014-2019, antara lain melakukan perubahan terhadap seluruh materi undang-undang yang ditolak dengan mengikutsertakan publik dan mengedepankan etika berpolitik, kembali ke undangundang yang lama, atau menolak melakukan perubahan dengan resiko DPR RI kehilangan kepercayaan publik.

Vol. VI / No. 13 - Juli 2014

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Vonis pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Akil Mochtar menjadi yang pertama kali dalam sejarah terbentuknya Pengadilan Tipikor dan KPK. Sanksi pidana yang berat tidak hanya berorientasi pada jenis tindak pidana tertentu melainkan juga berkaitan dengan pemberatan karena dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum. Banyak pihak yang memberikan apresiasi terhadap vonis penjara seumur hidup kepada Akil Mochtar, Namun demikian, vonis tersebut masih dinilai kurang. Terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya pidana denda dan pidana tambahan bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Ukraina bersama Georgia dan Moldova telah menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa (UE) yang memberikan mereka akses ke pasar tunggal Eropa. Bagi Ukraina kesepakatan dagang dengan UE merupakan langkah penting dan awal baru di tengah ketidakstabilan politik di negaranya. Rusia, negara berpengaruh di Eropa Timur, tidak menyukai terjadinya kesepakatan tersebut. Krisis di Ukraina pun kemudian berkembang, termasuk munculnya gerakan separatisme pro Rusia di wilayah timur Ukraina. Krisis Ukraina yang semula instabilitas dalam negeri berkembang semakin memburuk sehingga menjadi masalah krisis yang mengancam hubungan antarnegara.

Penulis: DR. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Penutupan Lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi berita yang menggemparkan, selain karena adanya upaya perlawanan dari para PSK dan mucikari, juga karena adanya dampak ekonomi masyarakat di wilayah itu. Dengan berbagai persiapan dan potensi yang dimiliki, akhirnya Pemerintah Kota Surabaya berhasil menutup lokalisasi yang sangat terkenal dan ditengarai sebagai yang terbesar di Asia Tenggara tersebut. Penutupan lokalisasi Dolly merupakan dilema. Di satu sisi pelacuran bertentangan dengan ajaran agama dan bahkan dapat berdampak buruk terhadap perkembangan jiwa anak-anak di sekitarnya, sedangkan di sisi lain terdapat masalah ekonomi yang perlu turut dicarikan solusi terbaiknya.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Fenomena mudik lebaran meningkatkan kebutuhan alat transportasi. Hal itu menimbulkan permasalahan kemacetan uang disebabkan buruknya infrastruktur, jumlah kendaraan yang melintas melebihi ruas jalan yang ada serta kapasitas kendaraan umum lebih sedikit dari jumlah pemudik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung perkembangan infrastruktur transportasi, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Penambahan infrastruktur tranportasi dilakukan pemerintah sebagai upaya mengurangi kepadatan transportasi.untuk itu pemerintah harus mengatur pengurangan volume penggunaan jalan.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Kampanye Pilpres 2014 yang baru selesai tahapannya belum lama ini, menunjukkan perilaku politik partai dikalangan para elit dan pendukungnya yang mudah dilanda konflik internal. Organisasi partai kalah bergerak cepat dibandingkan kerja-kerja kongkrit sipil dalam menginisiasi dan merespons isu-isu atau tema politik kampanye. Kelemahan partai dalam membangun kelembagaan politik untuk fungsi-fungsinya terkait kontestasi pemilu, merupakan penyebab munculnya sinisme publik terkait quo vadis peran partai dalam Pilpres 2014. Untuk itu, perlu dorongan melalui kebijakan tertentu terkait proses musyawarah internal partai secara berjenjang dalam pencalonan pasangan Pilpres yang didukungnya saat Pemilu. UU Parpol dan UU Pilpres dapat membuat ketentuan dalam memberikan insentif politik bagi proses rekutmen dan pencalonan kadernya, yaitu proses penentuan capres dan cawapres yang secara riil benar-benar berjalan demokratis dan terbuka.

Vol. VI / No. 12 - Juni 2014

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Terkait dengan isu pemberantasan korupsi, visi-misi pemberantasan korupsi Prabowo dan Jokowi dilakukan melalui sistem pemerintahan dan birokrasi yang terbuka, serta memperkuat lembaga KPK. Hal yang perlu disadari, bahwa kasus korupsi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, seharusnya yang menjadi pemikiran hukum para capres adalah bagaimana mendorong agar kinerja kepolisian dan kejaksaan dapat bekerja secara profesional, kredibel, transparan dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi seperti yang telah ditunjukan oleh KPK selama ini. Selain itu,kedua capres juga harus berpedoman pada Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999. Asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum dan demokrasi.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau yang juga dikenal sebagai The Islamic State of Iraq and The Levant (ISIL) dulunya merupakan bagian dari kelompok al-Qaeda. Wilayah kekuasaan kelompok ini pun semakin luas dengan dikuasainya kota Mosul dan Tikrit. Bahkan, kelompok ISIS pun akhirnya bisa menguasai kota Tal Afar setelah pertempuran dengan pasukan Pemerintah Irak. Tidak hanya itu saja, kelompok ini pun berusaha untuk menduduki pengilangan minyak terbesar di Irak, yakni di Baiji. Serangan ISIS berdampak pada naiknya harga minyak internasional. Memburuknya situasi politik dan keamanan di Irak membuat masyarakat internasional memandang perlu untuk mengambil tindakan.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Terungkapnya berbagai kasus kejahatan seksual anak menunjukkan bahwa perlindungan anak masih lemah. Penegakan hukum yang masih lemah serta lambannya inisiatif pemerintah dalam menguak kasus kejahatan seksual anak membuka peluang pelaku kembali melakukan aksinya. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kasus ini. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak merupakan salah satu upaya dalam penanganan dan pencegahan kejahatan seksual anak. Gerakan ini dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung penuh gerakan ini sehingga tercipta kesamaan persepsi akan pentingnya perlindungan anak dan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan kejahatan seksual anak.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Semakin membengkaknya utang luar negeri (ULN) Indonesia menyebabkan semakin besar defisit perdagangan Indonesia. LN Indoonesiia per April 2014 meeencapaii USD276,6 miliar atau sekitar Rp3.300 triliun yang bersumber dari ULN publik sebesar USD131 miliar dan ULN swasta sebesar USD145,6 miliar, tumbuh 7,6 persen jika dibandingkan dengan April 2013. Rasio pembayaran utang Indonesia pada kuartal pertama (Q1) 2014 sudah mencapai 46,31 persen, melampaui ambang batas berdasarka kesepakatan internasional sebesar 44 persen. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera mengambil kebijakan dalam pengentasan utang luar negeri seperti pembatasan pinjaman baru, peningkatan penerimaan pajak, sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pengelolaan utang.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Kampanye Pilpres 2014 dinilai belum terlalu substantif, dalam arti masih cenderung bersifat pencitraan dan bahkan semakin menjurus kepada kampanye negatif, yaitu saling menjatuhkan masing-masing kandidat. Dengan demikian, memilih dengan cerdas menjadi syarat mutlak untuk dapat menghasilkan Pemimpin yang benar-benar mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh bangsa ini. Pihak Kandidat harus mengedepankan kampanye yang mendidik, sementara Bawaslu perlu semakin tegas dalam menyikapi kampanye negatif/hitam.

Vol. VI / No. 11 - Juni 2014

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Hasil Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah ditetapkan oleh KPU, namun masih ada tahapan yang harus dilewati sebelum anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji, yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlah perkara PHPU di MK kali ini meningkat dibandingkan Pemilu sebelumnya. Hal ini bukan untuk dimaknai bahwa ada peningkatan prestasi MK meningkat atau Pemilu 2014, namun justru menunjukkan banyaknya permasalahan dalam Pemilu tahun ini. Upaya perbaikan harus dilakukan agar Pemilu berikutnya dapat lebih baik, yaitu terkait dengan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara Pemilu, perbaikan sistem Pemilu maupun sistem pemberian suara, dan sistem penegakan hukum.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Sengketa Teritorial di Laut Cina Selatan yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan sejumlah negara ASEAN masih menjadi pemberitaan media massa hingga saat ini. Pasalnya, situasi di perairan sengketa menunjukkan perkembangan yang belum kondusif yang disebabkan, antara lain, masih adanya aksi saling menuding telah melakukan provokasi dan pelanggaran wilayah di antara pihak-pihak yang bersengketa. RRT, sebagai salah satu pihak yang bersengketa, memiliki kepentingan besar atas wilayah perairan yang mengandung nilai strategis ini. Sengketa yang berlarut-larut sudah tentu harus dicari solusi damainya untuk menghindari implikasi secara politik, keamanan dan ekonomi bagi kawasan. ASEAN, termasuk Indonesia di dalamnya, sudah tentu juga perlu mengambil peran dalam mencari solusi damai atas sengketa teritorial ini.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Kasus bakso oplosan dan biskuit mengandung babi merupakan indikasi lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran pangan. Pemerintah terlihat tidak mampu menjalankan amanat undang-undang pangan yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Kasus itu juga menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mencegah kemungkinan pangan yang beredar di masyarakat tercampur benda lain yang bertentangan dengan agama dan keyakinanya sehingga aman untuk dikonsumsi. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha perlu ditindaklanjuti secara hukum agar pelanggaran sejenis tidak terulang kembali. Lemahnya penegakan hukum selama ini menjadikan pelanggaran ini terus terjadi.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Kenaikan harga barang kebutuhan pokok di seluruh daerah telah menjadi tradisi setiap kita memasuki bulan suci Ramadhan. Pemerintah harus melakukan beberapa hal agar kenaikan harga tersebut tidak membuat inflasi tinggi yaitu menjaga distribusi barang, pasokan barang, dan sistem kontrol terhadap harga, menjaga efek kenaikan tarif dasar listrik, dan melakukan salah satu instrumen kebijakan moneter. Pengendalian oleh pemerintah, produsen, pedagang, dan konsumen juga sangat diperlukan agar kenaikan harga barang kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Praktek kampaye hitam banyak mengangkat isu-isu yang tidak berdasarkan fakta, cenderung memfitnah dan ada yang menyinggung masalah sara.Kampanye hitam dapat memicu ketegangan pada saat penyelenggaraan pemilu. Kampanye hitam akan merugikan masyarakat pemilih untuk mengetahui dengan benar mengenai visi, misi dan program calon presiden dan calon wakil presiden. Kampanye hitam dapat menurunkan kualitas pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Vol. VI / No. 10 - April 2014

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
RAPBN-P tahun 2014 yang telah diajukan pemerintah kepada DPR dinilai kurang fungsi stimulus karena tanpa disertai kebijakan pengendalian konsumsi BBM secara berarti. Dalam RAPBN-P tahun 2014, subsidi energi membengkak sebesar Rp110 triliun dan pemerintah mengatasinya dengan efesiensi anggaran belanja 86 kementerian dan lembaga sebesar Rp100 triliun. Langkah tersebut tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang bagi defisit APBN. Semestinya, dana efisiensi dapat digunakan untuk belanja modal atau belanja produktif yang akan menjadi stimulus peningkatan ekonomi. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah perlu membahas lebih lanjut kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Pemberlakuan MEA tahun 2015 menyebabkan lalulintas perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara menjadi tanpa kendala. MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya. Perdagangan bebas dapat diartikan tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan nontarif bagi negara-negara anggota ASEAN. Sebenarnya AFTA dibentuk sudah sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Tetapi, pada akhir tahun 2015 negara-negara ASEAN akan merasakan dampaknya.

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Abstrak:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan Pasal 236C Undang_Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditanggapi berbeda oleh berbagai pakar dan aparatur penegak hukum. Pembatalan ketentuan tersebut berarti kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah tidak berada pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, kewenangan siapakah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah tersebut? Terdapat beberapa pemikiran alternatif antara lain kewengangan tersebut ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara atau membentuk lembaga penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang bersifat ad hoc. Namun keputusannya akan tetap ditentukan oleh DPR dan Pemerintah yang akan dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif telah diatur dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu, bahkan bila dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut pada Pemilu 2014 lebih banyak dan rinci. Meskipun demikian, jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih. Hal ini perlu dicermati secara kritis karena hasil yang diperoleh berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan caleg perempuan yang mengalami peningkatan pada Pemilu 2014 ini.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mencatat stasiun televisi milik petinggi partai politik menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon-calon presiden tertentu. Televisi memiliki kekuatan konstruksi sosial yang lebih besar dari media lainnya. Karenanya jurnalistik televisi terkait berita pemilu presiden termasuk didalamnya memasukan regulasi terkait dengan pengawasan kegiatan jurnalistik televisi termasuk didalamnya pengaturan tentang pemberian peringatan dan saksi perlu diatur lebih ketat lagi baik dalam undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu maupun dalam UU Penyiaran. Selain itu Komisi I DPR RI perlu mengagas pentingnya mengembalikan peran media sebagai pengawas atau watchdog dalam proses kehidupan bernegara dalam pembahasan RUU Penyiaran.

Vol. VI / No. 9 - Mei 2014

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
KPK menetapkan Hadi Poernomo, mantan Ketua BPK, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di bidang perpajakan. Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak pada tahun 2002-2004 yang mengabulkan keberatan pajak yang dilakukan oleh BCA, diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dan menyalahi prosedur. Meskipun demikian, sampai saat ini KPK belum menemukan bukti soal dugaan adanya kickback dari perbuatan yang dilakukan Hadi dengan menerima keberatan pajak yang diajukan BCA. Selanjutnya KPK harus memeriksa pelaku dari pihak BCA yang mengajukan keberatan. Pemerintah hendaknya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program antikorupsi dan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Ditjen Pajak.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Kondisi perairan kawasan semakin menyita perhatian internasional dewasa ini, tidak hanya karena meningkatnya eskalasi ketegangan akibat klaim teritorial yang tumpang tindih tetapi juga akibat keamanan pelayaran yang semakin rawan yang menjadi penyebab kecelakaan kapal ataupun sebagai lokasi kecelakaan belaka. Globalisasi, semakin terbuka dan terkoneksinya negara-negara di kawasan satu dengan lainnya, dan meningkatnya lalu-lintas dan hubungan antarmanusia membuat kasus-kasus kecelakaan mudah menjadi isu politis dan berimplikasi internasional. Karenanya, salah satu agenda penting masa depan adalah menyusun Kode Berperilaku, selain memperbaiki kondisi keamanan perairan, melalui kerja sama internasional yang lebih baik, antarnegara di dan antarkawasan.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Meningkatnya kekerasan sesama anak menunjukkan belum tumbuhnya rasa solidaritas, kasih sayang dan kebersamaan. Perilaku bullying yang bahkan sampai menghilangkan nyawa menumbuhkan bibit gangguan kejiwaan kepada anak, baik korban maupun pelaku. Sulitnya menghentikan bullying karena korban biasanya pernah terlibat atau menjadi pelaku bullying terhadap orang lain. Oleh karena itu peran orang tua sebagai pendidik terdekat anak menjadi semakin penting dalam mengarahkan perilaku anak. Sekolah dan lingkungan juga dituntut menjadi pembatas perilaku menyimpang ini. Pemerintah harus bersikap tegas untuk memutus mata rantai budaya kekerasan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada sekolah sebagai institusi pendidikan. Kasus ini perlu menjadi dorongan untuk mempercepat penyelesaian revisi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tampaknya selalu menjadi persoalan yang tidak pernah terselesaikan di Indonesia. Saat ini persoalan tersebut merupakan agenda terbesar yang dianggapp membebani fiskal, terlebih produksi minyak bumi semakin dan masuk menjadi negara pengimpor minyak. Resiko domestik berupa pembengkakan subsidi BBM akan mendorong pelebaran defisit fiskal sehingga dapat mengganggu perekonomian nasional. Besarnya porsi subsidi BBM dalam APBN juga mempersempit porsi belanja produktif seperti, misalnya infrastruktur. Meskipun ada beberapa dampak negatif dari pengurangan subsidi BBM seperti naiknya harga komoditas pokok, pengurangan tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
KPU baru saja menyelesaikan proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tepat satu bulan setelah pemungutan suara tanggal 9 april 2014 lalu. Hasilnya seperti sudah diduga berdasarkan hitung cepat beberapa lembaga survei menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan 18,95% suara sah nasional dan menempatkan 10 partai politik yang memenuhi parliamentary threshold 3,5%. Dengan hasil tersebut, parpol yang berhasil mendudukkan wakilnya bertambah dari sebelumnya 9 parpol menjadi 10 parpol padahal angka ambang batas parlemen meningkat menjadi 3,5% dari sebelumnya 2,5%. Lalu apakah tujuan penyederhanaan parpol berhasil melalui instrumen ambang batas tersebut?

Vol. VI / No. 8 - April 2014

Penulis: DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum.

Abstrak:
Penyelenggaraan pemilu legislatif telah dilaksanakan sesuai yang ditetapkan pada hari Rabu 9 April 2014 di seluruh daerah pemilihan, termasuk di luar negeri. Pasca-selesainya pesta demokrasi lima tahunan ini, banyak komentar masyarakat tentang tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu legislatif. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pelaksanaan pemilu legislatif belum dapat diselenggarakan secara bersamaan pada hari yang telah ditentukan. Masih terjadi hambatan penyelenggaraan pemilu legislatif, termasuk dugaan pelanggaraan pemilu legislatif. Maraknya dugaan pelanggaran ini mencerminkan belum terencananya kegiatan pemilu legislatif oleh badan penyelenggara pemilu.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara harus menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim, baik tradisional maupun non-tradisional. Kondisi ini mendorong sejumlah negara di kawasan untuk mengupayakan peningkatan kemampuan pengawasan maritim, dan bahkan mendorong Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk memberikan bantuan. Bantuan tersebut dapat memberi manfaat besar namun juga dapat meningkatkan ketegangan di kawasan sehingga harus disikapi dengan hati-hati.

Penulis: Herlina Astri, SST., MPSSp

Abstrak:
Dalam setiap rangkaian kegiatan tahapan pemilu, masalah pelibatan anak-anak dalam kampanye selalu menjadi perdebatan yang tidak jelas arah solusinya. Banyak partai politik berdalih bahwa pelibatan anak-anak dalam kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik untuk mereka. Padahal ada banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anak yang lebih efektif dan efisien. Pendidikan politik pada anak sejak dini seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai dasar demokrasi, kejujuran, toleransi, dan saling menghargai perbedaan kepada generasi penerus bangsa Indonesia.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana melepas kepemilikan sahamnya di PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Pemerintah saat ini memegang 60,14% saham BTN. PT. Bank Mandiri Tbk disebut-sebut sebagai calon kuat pembeli BTN. Rencana Bank Mandiri untuk mengakuisisi BTN tersebut dilakukan dalam rangka penguatan sektor keuangan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan integrasi sektor perbankan ASEAN pada tahun 2020, serta untuk mendukung BTN agar tetap dapat menyalurkan kredit perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Pemerintah perlu memperhatikan dampak positif dan negatif dari rencana akusisi tersebut dan menjamin bahwa proses tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Hasil perhitungan suara sementara pasca pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014 yang lalu, dapat dipastikan tidak ada partai politik yang memperoleh suara lebih dari 20 persen yang dapat mengusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partainya. Dengan demikian, koalisi sebagai suatu keniscayaan untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum presiden bulan juli mendatang. Akan tetapi, koalisi juga menjadi suatu perdebatan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem presidensial yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, desain yang tepat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia masih sangat diperlukan.

Vol. VI / No. 7 - April 2014

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diberlakukan sejak Januari 2014, tetapi pelaksanaannya dirasakan masih menuai persoalan di masyarakat, diantaranya persoalan kewajiban pembayaran iuran (premi). Adanya keharusan untuk membayar premi menjadikan jaminan kesehatan ini sama seperti produk asuransi pada umumnya. Perbedaannya, JKN ini mengharuskan setiap warga negara menjadi peserta. Hal inilah yang dirasakan membebani masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin yang tidak tercantum dalam data pengguna BPJS. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi sebagai bentuk upaya pemenuhan perlindungan konsumen agar masyarakat sebagai pengguna jasa layanan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta JKN.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Satinah binti Jumadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) divonis bersalah oleh pengadilan Arab Saudi dengan dakwaan membunuh majikannya pada tahun 2011 dan terancam hukuman pancung. Pemerintah Indonesia berusaha keras mengupayakan pembatalan hukuman tersebut. Namun sesuai dengan aturan hukum di Arab Saudi, pengampunan dari keluarga korban merupakan kunci yang penting agar Satinah dapat terlepas dari hukuman pancung tersebut.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Ujian Nasional (UN) kembali dilaksanakan di tahun 2014 ini. UN yang bertujuan memetakan kompetensi siswa dari tiap daerah di Indonesia semoga saja kali ini tidak mengundang kontroversi. Isu-isu seperti kebocoran, kecurangan, dan ketidakadilan masih kerap terjadi pada UN terdahulu. Salah satu wacana yang muncul dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan UN adalah dengan menjadikan UN terintegrasi dengan perguruan tinggi walaupun belum menjadi syarat masuk ke perguruan tinggi.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Laporan BPS mengenai surplus neraca perdagangan bulan Februari 2014 telah memicu sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014,setelah sebelumnya mengalami defisit yang cukup besar. Surplus neraca ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas, menurunnya defisit neraca perdagangan migas, serta menguatnya nilai rupiah. BI optimis surplus ini akan berlanjut meskipun sebagian pihak menilai hal ini hanya belangsung jangka pendek. Indonesia membutuhkan surplus yang berkelanjutan sustainable) dan karena itulah kiranya perlu dilakukan reformasi ekonomi secara struktural.Di samping itu, ekonomi nasional juga memerlukan perbaikan daya saing melalui peningkatan produktifitas, perbaikan infrastruktur dan sejumlah aspek lainnya.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kampanye pemilihan legislatif 2014 lebih banyak terjadi di media sosial daripada dalam bentuk rapat umum secara terbuka. Hal tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sudah berubah. Perubahan bentuk kampanye dari cara konvensional seperti turun ke jalan, pengumpukan massa, berubah menjadi cara komunikasi yang lebih intensif di media sosial. Partai pun perlu menyadari perubahan-perubahan ini karena cara-cara klasik yang mulai tidak efektif, dan hanya akan mengeluarkan banyak biaya tapitidak memberi efek yang signifikan. Walaupun demikian, kampanye dalam media sosial juga menimbulkan fenomena pelnggaran baru di mana semakin meningkatnya black campaign atau kampanye hitam.

Vol. VI / No. 6 - Maret 2014

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Amar Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 mengenai Peninjauan Kembali (PK) menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya novum. Putusan ini mengejutkan dunia hukum dan menimbulkan perdebatan sehubungan dengan implikasi putusan MK pada keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Putusan ini secara tersirat memberikan amanat kepada DPR RI dan/atau MA untuk membuat pengaturan baru mengenai PK terutama terkait dengan persyaratan pengajuan dan pembatasan pengajuan PK. Materi pengaturan tentang PK dapat dimasukkan pada RUU KUHAP.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Pada pertengahan Maret 2014, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) melaporkan hasil kajiannya tentang terjadinya peningkatan kekuatan militer di dunia, termasuk di kawasan Asia. Peningkatan kekuatan militer suatu negara merupakan keniscayaan, terlebih lagi jika ada faktor penggerak ke arah sana. Peningkatan kekuatan militer akan menjadi masalah jika disalahpersepsikan sebagai bentuk ancaman bagi keamanan di kawasan. Untuk menghindari kesalahpahaman, dibutuhkan transparansi dan kepercayaan strategis. ASEAN Regional Forum (ARF), sebagai forum keamanan multilateral di kawasan dapat berperan membangun transparansi dan kepercayaan strategis tersebut melalui pengembangan dialog dan konsultasi secara aktif dan konstruktif.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Setiap tahun kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, baik secara preventif maupun represif. Namun demikian, kebakaran masih terus berulang dan menyebabkan masalah materiil maupun sosial. Hal ini karena penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih dititikberatkan pada upaya represif daripada upaya preventif. Untuk itu, kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu dievaluasi kembali dalam upaya mencari solusi terbaik dalam menghindari kebakaran hutan dan lahan, antara lain dengan cara mereformasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan; mengkaji ulang izin pemanfaatan lahan, terutama pada lahan gambut; menyelesaikan persoalan sengketa lahan; memberdayakan masyarakat; dan menegakkan hukum. Selain itu perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat pengguna lahan agar tidak membakar hutan dan menemukan cara baru yang tidak merusak lingkungan.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pengenaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan pengawas industri keuangan akan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK. Pungutan tersebut harus dibayarkan oleh pelaku industri jasa keuangan ke OJK sebagai biaya operasional. Pungutan ini menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh terhadap independensi OJK sebagai pengawas dengan menerima pungutan dari industri yang diawasi. Permasalahan berikutnya, beberapa pelaku industri jasa keuangan merasa keberatan karena sudah membayar iuran ke LPS, membayar jasa transaksi, pajak, dan lain-lain sehingga dikhawatirkan beban pungutan ini akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Oleh karena itu, OJK dituntut mampu menjaga sikap keterbukaan dan kewajaran (transparency dan fairness) untuk tetap menjaga kredibilitasnya.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Dalam kampanye Pemilu 2014, salah satu isu yang banyak disorot adalah masalah konglomerasi media massa oleh kandidat peserta pemilu yang notabene menguasai perusahaan-perusahaan penyiaran besar di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi alat bagi para kandidat tersebut untuk menjadikan lembaga penyiaran menjadi tidak independen dan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menjadikan proses pemilu tidak berjalan dengan adil. Hal ini sebenarnya dapat dicegah dengan memperkuat pengaturan mengenai kampanye menggunakan media massa, dengan syarat bahwa semua pengaturan itu harus terpadu dan tidak saling berbenturan satu sama lain. Untuk mencapai ini, lembaga-lembaga terkait seperti KPU, KPI, Bawaslu, dan Dewan Pers harus bekerja secara sinergis.

Vol. VI / No. 5 - Maret 2014

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Proses pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP di DPR RI diwarnai dengan reaksi pro dan kontra di kalangan pemerintah sendiri. Kedua RUU yang merupakan usulan pemerintah tersebut dinilai oleh beberapa lembaga penegak hukum memiliki substansi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap proses penegakan hukum di beberapa lembaga penegak hukum. Kementerian Hukum dan HAM serta Tim Perumus kedua RUU telah memberikan penjelasan terkait persoalan ini. Bagi Pemerintah dan DPR RI, berbagai substansi krusial RUU KUHP dan RUU KUHAP yang disampaikan oleh beberapa lembaga penegak hukum tersebut tentu akan menjadi masukan berharga dalam proses pembahasannya di DPR RI.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Krisis di Ukraina, yang pada awalnya merupakan krisis akibat ketidakstabilan politik di dalam negeri, kini telah berkembang menjadi krisis internasional, terutama setelah Rusia mengirim pasukan militernya ke Ukraina, khususnya Semenanjung Krimea. Reaksi masyarakat internasional pun bermunculan atas tindakan Rusia tersebut, termasuk atas krisis di Ukraina itu sendiri, karena ternyata dampaknya juga dialami secara ekonomis. Sebagai bagian dari masyrakat internasional, Indonesia tidak bisa mengabaikan begitu saja krisis tersebut, terlebih hubungan Indonesia-Ukraina sejauh ini telah berjalan dengan baik.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Meningkatnya jumlah anak telantar di Indonesia berbanding lurus dengan maraknya keberadaan panti asuhan. Kondisi ini menyisakan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah untuk mengawasi keberadaan panti asuhan dalam rangka menjamin pemenuhan hak serta menghindari penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan model pengasuhan alternatif bagi anak telantar yang berorientasi pada penguatan ekonomi keluarga miskin agar anak dapat tumbuh bersama keluarganya.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk suatu negara seharusnya diimbangi dengan pertumbuhan pasokan kebutuhan energi listriknya. Di Indonesia, masalah suplai energi listrik timbul akibat kebutuhan energi listrik yang meningkat lebih pesat dibandingkan dengan kemampuan PT PLN untuk memenuhi pasokan listrik yang dibutuhkan. Akibatnya, terjadi krisis listrik seperti yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Pemerintah menghadapi sejumlah kendala serius dalam rangka pemenuhan pasokan listrik secara nasional. Sejumlah kendala ini antara lain mencakup infrastruktur, pembebasan lahan, biaya investasi, harga jual listrik dll. Dalam rangka mengatasi krisis listrik ke depan, pemerintah, PT PLN dan konsumen harus bekerja sama lebih kuat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Menjelang pemilu 2014, muncul kekhawatiran atas berkembangnya perilaku politik kekerasan antar-kelompok yang bersaing di Aceh. Secara umum kondisi Aceh pasca-MoU Helsinki tahun 2005, telah kondusif dan damai. Namun demikian, benih-benih konflik antarpara mantan kombatan GAM yang kemudian bersaing secara politik dalam pilkada justru masih mudah meletup ke atas permukaan. Bahkan, saat menjelang pemilu anggota legislatif tahun 2014, perilaku politik kekerasan cenderung meluas tidak saja di kalangan partai lokal tetapi juga telah menyentuh antarpara pihak yang bersaing dan terlibat di partai-partai skala nasional.

← Sebelumnya 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Selanjutnya →