Info Singkat

Vol. XI / No. 11 - Juni 2019

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tingkat kecelakaan lalu lintas pada saat mudik lebaran pada tahun 2019 masih dapat dikatakan tinggi. Walapun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri angka kecelakaan pada saat mudik lebaran tahun 2019 menurun dari tahun 2018, akan tetapi jumlah 132 korban meninggal dunia masih dapat dikatakan cukup tinggi. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai bagaimana kesadaran hukum berlalu lintas pengendara kendaraan bermotor pada saat mudik lebaran. Indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum dan isi hukum lalu lintas yang seharusnya sudah diketahui oleh pengendara kendaraan bermotor dan sikap serta perilaku pengendara kendaraan bermotor yang masih rendah. Rendahnya sikap dan perilaku dipengaruhi oleh penegakan hukum dan penghormatan setiap orang terhadap hukum lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas dapat berjalan efektif apabila ada kesadaran hukum pada masyarakat. DPR, khususnya Komisi V dapat mengawasi hasil pelaksanaan mudik lebaran setiap tahunnya dan mengevaluasi aturan lalu lintas dalam upaya menekan angka kecelakaan seminimal mungkin.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Perang dagang Amerika Serikat (AS)-China telah menimbulkan ketidakpastian dan dampaknya bukan hanya dirasakan oleh kedua negara tetapi juga negaranegara lainnya yang menjadi mitra dagang mereka. Pemberlakuan tarif dan hambatan perdagangan secara sepihak menimbulkan semangat proteksionisme dan telah memengaruhi rasa saling percaya di antara negara-negara. Oleh Karena itu banyak negara yang memilih untuk mempertahankan multilateralisme dengan mengedepankan kerja sama daripada memilih salah satu kekuatan. Survei ASEAN Studies Center menunjukkan, ASEAN tidak perlu berpihak dalam perang dagang ini mengingat ASEAN telah menjadi mitra utama AS dan China. Indonesia yang tidak menghendaki ASEAN terpecah karena perang dagang berusaha memengaruhi kondisi ini dengan mengedepankan pendekatan dialogis. Menghadapi situasi ini, Pemerintah dan DPR perlu merumuskan berbagai inisiatif baru untuk menyiasati ketidakpastian global sebagai dampak dari perang dagang AS-China. Dampak perang dagang AS-China terhadap tatanan kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan sikap ASEAN, termasuk Indonesia, dalam persoalan ini coba dianalisis melalui kajian singkat ini.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Mahalnya harga tiket pesawat memunculkan wacana maskapai penerbangan asing masuk dalam rute domestik di Indonesia. Apakah wacana menciptakan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif ini merupakan solusi tepat di tengah kondisi terjadinya tren penurunan penumpang dan kondisi keuangan hampir seluruh maskapai yang merugi? Tulisan ini bertujuan membahas peluang maskapai penerbangan asing dan upaya pemerintah dalam mengatasi mahalnya tiket penerbangan domestik. Sebenarnya peluang bagi maskapai asing beroperasi pada rute domestik sangat terbuka, namun perlu memenuhi asas cabotage, di mana maskapai asing bermitra dengan perusahaan domestik membentuk usaha baru berbadan hukum Indonesia. Peran pemerintah diperlukan untuk memperbaiki industri ini agar lebih efisien melalui berbagai kebijakan seperti pemberlakuan tarif batas atas, keringanan pajak, dan insentif lainnya. Dengan efisiensi, akan tercipta harga tiket pesawat yang wajar dan kompetitif. DPR melalui fungsi pengawasan diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN penerbangan dan kebijakan pemerintah mengenai pengaturan penerbangan di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak pertama pada 17 April 2019. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak ini merupakan amanat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Melalui putusan tersebut, Pemilu Serentak dinilai dapat menjadikan penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Pada kenyataannya, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu problematika terkait distribusi Logistik Pemilu, Data Pemilih, kapasitas dan beban kerja Petugas KPPS yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, serta terjadinya gugatan atas hasil akhir Pilpres 2019. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pemilu Serentak tahun 2019. Solusinya antara lain merevisi dan menambahkan aturan dalam UU Pemilu terkait kewajiban sinkronisasi data oleh KPU dengan data Pemerintah, menambahkan persentase cadangan Logistik Pemilu, menambah jumlah Anggota KPPS, dan kewajiban untuk menggunakan dan memutakhirkan sistem information technology untuk merekapitulasi data hasil penghitungan suara yang harus diimbangi dengan penguatan cyber protection agar tidak mudah diserang oleh hacker.

Vol. XI / No. 10 - Mei 2019

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Overcrowded pada mayoritas Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia membutuhkan perhatian yang serius dan harus segera diatasi karena seringkali menimbulkan kerusuhan di rutan dan lapas. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dampak dari overcrowded dan solusi untuk mengatasinya. Overcrowded dapat menyebabkan rendahnya pemenuhan hak tahanan dan juga napi, sipir bertindak tidak profesional, besarnya beban biaya negara dalam pengelolaan Rutan dan Lapas, serta tidak tercapainya tujuan pemasyarakatan. Penanganan overcrowded harus ditujukan pada semua subsistem yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu. Diperlukan perbaikan ketentuan ancaman pidana, khususnya bagi tindak pidana ringan agar tidak lagi diancam oleh pidana penjara dan diproses menggunakan hukum acara biasa. Hal ini dapat dilakukan melalui pembahasan RUU KUHP yang saat ini sedang dibahas antara DPR dan Pemerintah Indonesia. DPR, khususnya Komisi III dapat memaksimalkan fungsi pengawasan bagi penanganan overcrowded dengan memastikan grand desain yang disusun oleh pemerintah dilaksanakan dengan semestinya sehingga masalah overcrowded dapat diatasi.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Sengketa nuklir Iran-Amerika Serikat (AS) kembali terjadi setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan negaranya mundur dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dan memberlakukan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Iran. Sanksi AS berlaku secara luas, karena negara-negara yang bertransaksi ekonomi dengan Iran akan turut mendapat sanksi ekonomi dari AS. AS berdalih bahwa Iran mengganggu stabilitas Timur Tengah. Iran mengancam akan mencabut sebagian komitmennya dalam JCPOA, jika negara-negara penandatangan lainnya tidak mampu melindungi Iran dari sanksi ekonomi AS. Ancaman Iran tersebut ditanggapi AS dengan pengerahan pasukan militer AS ke Timur Tengah yang menyebabkan situasi di kawasan Teluk memanas dan dikhawatirkan dapat terjadi konflik terbuka antara Iran dan AS. Dalam situasi mengarah kepada konflik terbuka tersebut, masyarakat internasional, melalui PBB dan organisasi kawasan, perlu menekankan solusi damai melalui dialog agar keamanan kawasan Timur Tengah kembali aman. Hal tersebut akan dibahas dan menjadi fokus tulisan singkat ini.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Proses panjang pemilihan Presiden Republik Indonesia 2019 telah mendekati titik akhir. Harapannya polarisasi yang terjadi dalam rentang waktu setahun terakhir segera berakhir. Namun demikian konflik antara kedua kubu masih terus terjadi. Sindiran dan silang pendapat masih mewarnai laman-laman media massa maupun media sosial. Tulisan ini mengkaji langkah-langkah strategis yang harus dilakukan agar akselerasi rekonsiliasi nasional dapat segera terwujud. Menurut teori psikologi sosial, konflik bisa terjadi karena persepsi keadilan yang tidak terpenuhi, komunikasi yang buruk para politisi, dan adanya mindset in-group out-group. Beberapa hal yang dapat dilakukan DPR RI adalah, memaksimalkan fungsi pengawasan Komisi II DPR RI kepada ketiga lembaga penyelenggaraan pemilu untuk bekerja profesional dan transparan. Kemudian Komisi I juga perlu mendorong Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers agar pers nasional netral pada saat pilpres. Terakhir cara penanganan konflik terbaik adalah penanaman super ordinate goal dalam benak para elit politik dan masyarakat, yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) meresmikan dan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024. Masterplan tersebut memuat langkah-langkah strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Tulisan ini membahas strategi pengembangan ekonomi syariah melalui masterplan ekonomi syariah dan tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Strategi pengembangan ekonomi syariah merupakan langkah pemerintah untuk melakukan penguatan pada halal value chain, keuangan syariah, UMKM berbasis produk syariah, dan ekonomi digital yang melayani produk syariah. DPR RI mendorong pemerintah untuk segera melakukan implementasi dari UU No. 33 Tahun 2014 sebagai payung hukum dari semua regulasi halal, termasuk persiapan dalam kebijakan mewajibkan sertifikasi untuk penjaminan halal produknya dan pembentukan peraturan turunan dari UU No. 33 Tahun 2014. DPR melalui fungsi pengawasan diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

Abstrak:
Pemilu serentak telah selesai dilaksanakan pada 17 April 2019, namun meninggalkan preseden terburuk selama penyelenggaraan pemilu. Tercatat ada ratusan petugas yang meninggal dan ribuan yang sakit karena diduga kelelahan. Kejadian ini kemudian memunculkan kembali wacana penggunaan e-voting. Tulisan ini mengkaji kelebihan dan kelemahan e-voting serta implementasinya di beberapa daerah di Indonesia maupun negara lain. Kelebihan penggunaan e-voting antara lain mudah dalam penghitungan, mudah dalam pelaksanaan pemilihan, mencegah kecurangan, serta mengurangi biaya. Sedangkan kekurangannya adalah merusak kredibilitas karena rentan diserang hacker dan hambatan operasional terkait kendala lingkungan. E-voting yang sudah dilakukan BPPT menunjukkan bahwa hasil perhitungan suara dapat cepat diperoleh dan langsung dikirim ke pusat data. Sedangkan implementasi di negara lain menunjukkan ada yang gagal dan berhasil. Pemerintah dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan tersebut serta mempertimbangkan secara objektif terkait kesiapan penyelenggara, anggaran, teknologi, serta masyarakat, sehingga dapat melaksanakan suatu sistem e-voting yang efektif dan efisien tanpa harus mengorbankan masyarakat.

Vol. XI / No. 9 - Mei 2019

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Perkembangan wilayah perkotaan mendorong pembangunan dengan memanfaatkan Ruang Bawah Tanah (RBT) dan Ruang Atas Tanah (RAT). Secara faktual pemanfaatan RBT/RAT telah dilakukan untuk pembangunan fisik seperti fasilitas jalan layang dan rel kereta bawah tanah. Hukum tanah nasional belum mengatur secara tegas hak atas RBT/RAT. Tulisan ini mengkaji kedudukan hukum RBT/ RAT dan pengaturan RBT/RAT dalam hukum tanah nasional. Hasil analisis menunjukkan kedudukan RBT/RAT diakui dalam UUPA, yaitu hak atas RBT/ RAT di luar penguasaan hak pemegang hak atas tanah, menjadi hak negara yang pemanfaatannya dapat diberikan kepada subjek hak atas tanah, baik perorangan maupun badan hukum. Pemerintah dapat memberikan hak RBT/RAT berupa HGB, Hak Pakai, atau HGB di atas Hak Pengelolaan yang ketentuannya diatur dalam UU. Untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan pemegang hak, pengaturan RBT/RAT dalam UU tentang Pertanahan yang sedang dibahas DPR perlu segera diwujudkan.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Kunjungan Kim Jong Un ke Rusia pada 25 April 2019 menarik perhatian media. Kunjungan tersebut dapat dilihat sebagai upaya pemimpin Korea Utara untuk memperluas ruang diplomasi, terutama setelah pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Hanoi pada Februari 2019 tidak membuahkan hasil. Terkait isu nuklir, Kim menjelaskan bahwa kedatangannya ke Rusia adalah untuk bertemu secara personal dengan Presiden Vladimir Putin dan berbagi pandangan soal kebuntuan perundingan nuklir. Banyak pihak berharap bahwa denuklirisasi Semenanjung Korea akan terus berjalan ke arah yang diharapkan, yakni terwujudnya Semenanjung Korea sebagai kawasan yang bebas dari senjata nuklir. Masyarakat internasional harus mengawal terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea. ASEAN, termasuk Indonesia yang kini menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, tidak boleh tinggal diam, tetapi harus mengambil peran dalam proses ke arah terwujudnya denuklirisasi Semenanjung Korea. Tulisan singkat ini mengkaji arti penting kunjungan Kim Jong Un ke Rusia dan bagaimana kaitannya dengan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) mengalami pergerakan yang fluktuatif. Pada Pemilu 2019 partisipasi masyarakat dalam memilih mengalami peningkatan. Tulisan ini membahas mengenai mengapa partisipasi masyarakat dalam memilih pada Pemilu kali ini mengalami peningkatan, berbeda dengan periode-periode sebelumnya, dan apa implikasinya bagi perwujudan demokrasi di Indonesia. Peran media sosial, tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat yang baik, kedewasaan berpolitik dan bernegara dari rakyat yang baik, serta adanya kepercayaan pada pemerintah, penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, Parpol, Caleg dan calon perwakilan daerah, serta daya pikat pasangan Capres-Cawapres Pemilu 2019 merupakan faktor yang berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih pada pemilu. DPR RI melalui Komisi II perlu memberi pengawasan kepada mitra kerjanya seperti KPU dan Bawaslu supaya bisa semakin aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keikutsertaan dalam memilih pada pemilu

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Skema holdingisasi BUMN merupakan salah satu strategi untuk membuat perusahaan plat merah mendunia. Holding company diharapkan membuat BUMN bersinergi antar-anak perusahaan melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan, sehingga memperkuat keuangan, aset, dan prospek bisnis. Namun pembentukan holding tidaklah mudah, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji tantangan pembentukan holding BUMN dan strategi untuk menghadapinya. Tantangan dalam pembentukan holding antara lain berkaitan dengan kewenangan, pengembangan korporasi, efisiensi, potensi monopoli, spend of control, dan independensi pengelolaan BUMN. Strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain pemahaman target pasar secara detail, due diligence secara akurat, adaptasi budaya, koordinasi dengan KPPU, independensi dan penanganan pre-merger integration. Hal itu penting dilakukan agar holding BUMN dapat berhasil. Peran DPR juga sangat dibutuhkan dalam mengawal penyusunan revisi UU BUMN dan penyelarasan regulasi terkait supaya pembentukan holding BUMN di Indonesia memiliki landasan regulasi yang kuat.

Penulis: SIDIQ BUDI SEJATI, S.T., M.AP.

Abstrak:
Pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia, yang diselenggarakan dalam satu waktu pada 17 April 2019, untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam kenyataannya penyelenggaraan pemilu serentak kali ini menimbulkan banyak permasalahan bahkan korban jiwa, terutama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tulisan ini mengkaji bagaimana jaminan pemerintah terhadap para Anggota KPPS dalam pemilu serentak tahun 2019. Peristiwa ini menjadi bahan koreksi pemerintah dalam persiapan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu, serta memperhatikan jaminan atau asuransi, baik kesehatan maupun keselamatan anggota KPPS dan penyelenggara pemilu lainnya. DPR melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat menginisiasi revisi Undang-Undang Pemilu terkait sistem pemilu serentak, mengevaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, dan memperhatikan anggaran terhadap jaminan atau asuransi bagi para petugas penyelenggara pemilu dalam struktur anggaran penyelenggaraan pemilu.

Vol. XI / No. 9 - Mei 2019

Penulis:

Abstrak:


Vol. XI / No. 8 - April 2019

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Kasus bullying terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Tulisan ini mengkaji pelindungan hukum terhadap anak korban bullying dengan menguraikan bentuk-bentuk bullying, serta pelindungan hukum berupa pelindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum terhadap anak korban dan pelaku bullying. Bullying merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam bentuk fisik, verbal dan psikologis. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) telah memberikan jaminan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Selanjutnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penegakan hukum terhadap kasus bullying ini perlu dilakukan secara hati-hati. Dalam kasus ini, DPR RI perlu melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaksanaan undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah terkait pelindungan anak.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Pertarungan kekuasaan yang belum selesai di Libya antara rezim sementara sipil dan mantan orang militer Khadafi telah mempertaruhkan masa depan negeri itu. Transisi demokratis selama 8 tahun yang tidak berjalan baik di bawah PM al-Sarraj, yang seharusnya dapat diakhiri melalui pelaksanaan pemilu tahun ini, terancam gagal, akibat konflik bersenjata yang dipicu aksi ofensif Jenderal Haftar. Langkah Sekjen PBB yang gagal mencegah dan mengakhiri upaya kudeta, membuat prospek Libya tidak jelas, akibat anarki berkepanjangan. Tekanan dunia internasional yang seirama dan lebih efektif, dibutuhkan, untuk menghindari munculnya ‘proxy war’ baru, yang kian menyulitkan keadaan. Upaya membawa kembali pihak yang bertikai ke solusi damai, dengan pelaksanaan pemilu yang representatif dan fair, harus dilakukan. Hal ini akan memberi kepastian bagi stabilitas politik dan keamanan Libya, sehingga dapat mendorong kembali ‘Musim Semi Demokrasi’ di dunia Arab. Tulisan ini membahas tentang ancaman perang saudara di Libya dan akibatnya terhadap prospek Libya pasca-Khadafi.

Penulis: Fieka Nurul Arifa, M.Pd.

Abstrak:
Pendidikan karakter merupakan upaya untuk mewujudkan generasi masa depan bangsa yang tidak hanya cerdas dan cakap, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Banyaknya kasus kekerasan yang melibatkan anak dan remaja baik sebagai korban maupun pelaku mengindikasikan bahwa pendidikan karakter belum efektif. Tulisan ini mengkaji kekerasan pada anak dan penguatan pendidikan karakter sebagai upaya pencegahan kekerasan. Penekanan terhadap pengembangan nilai-nilai etika inti yang meliputi kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar menjadi basis pembentukan karakter yang baik. Pendidikan karakter seyogyanya tidak hanya dibebankan pada institusi pendidikan semata, melainkan juga melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. DPR RI memiliki peran penting baik dalam hal legislasi maupun pengawasan berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter yakni untuk memastikan pelaksanaan pendidikan karakter dapat berjalan secara optimal.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Renewable Energy Directive (RED) II merupakan pedoman energi terbarukan dari Uni Eropa yang akan menggolongkan minyak sawit sebagai beresiko tinggi sedangkan minyak nabati lain digolongkan beresiko rendah terhadap deforestasi. Kecenderungan diskriminatif atas produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa dirasa sangat merugikan. Kebijakan ini menimbulkan tuduhan penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land Use Change/ ILUC). Indonesia telah mengeluarkan berbagai ancaman di dalam negeri, juga berkirim surat keberatan ke Uni Eropa. Tulisan ini mengkaji potensi dampak kebijakan RED II bagi Indonesia dengan adanya kebijakan RED II serta upaya untuk mengatasinya. Dengan mengacu pada dampak negatif yang disebabkan, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain perbaikan tata kelola sawit Indonesia melalui perluasan cakupan wilayah ekspor, hilirisasi, penguatan implementasi moratorium dan peremajaan lahan sawit, diplomasi perdagangan dan ekonomi, serta pengembangan biodiesel dari sawit. Peran DPR sangat dibutuhkan, terutama dalam hal pengawasan dan koordinasi guna keberlangsungan industri sawit yang adil dan ramah terhadap lingkungan di Indonesia.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berbagai lembaga survei di Indonesia telah mempublikasikan hasil temuan survei mereka kepada publik. Beberapa hasil survei Pilpres menemukan bahwa tingkat elektabilitas dan keberadaan swing voters memiliki peran yang signifikan. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini menganalisis hasil survei elektabilitas dan swing voters dalam pemilihan presiden 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa paslon perlu menjaga elektabilitasnya dan memenangkan suara swing voters terutama yang berasal dari pemilih muda dan pemula. KPU, Bawaslu dan Pemerintah juga perlu untuk memberi perhatian pada keberadaan swing voters melalui sosialisasi agar setiap warga negara turut memberikan suaranya dalam Pilpres 2019. DPR RI sebagai lembaga pengawas pelaksanan Pemilu dan Pilpres juga perlu mendorong setiap lembaga survei untuk terus memberikan pendidikan politik melalui hasil survei serta mensosialisasikan pentingnya proses demokrasi dengan turut serta dalam Pilpres 2019.

Vol. XI / No. 7 - April 2019

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) masih terjadi bahkan terdapat indikasi adanya keterlibatan sebagian korporasi atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terkait dengan politik uang dalam pemilu maka tulisan ini akan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Penegakan hukum terhadap politik uang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kelemahan yang terdapat dalam undang-undang, peran penegak hukum, keterbatasan sarana prasarana, peranan masyarakat, dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut dalam penegakan hukum saling mempengaruhi satu sama lain. DPR dan Pemerintah diharapkan dapat merevisi kelemahan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pada tanggal 29 Maret 2019 Inggris seharusnya sudah keluar dari Uni Eropa (British Exit/Brexit). Tulisan ini akan membahas mengenai perkembangan Brexit, dampaknya, serta bagaimana upaya Indonesia untuk mengantisipasi hal tersebut. Dampak Brexit antara lain penurunan indeks saham gabungan di hampir seluruh negara; pelemahan nilai tukar mata uang Euro dan Poundsterling terhadap US Dollar, serta adanya penurunan yang cukup drastis terhadap jumlah investasi Inggris ke Indonesia. Sebagai upaya antisipasi Brexit, Indonesia telah melakukan Penandatanganan Forest Law Enforcement, Governance and Trade and Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) dengan Inggris pada tanggal 29 Maret 2019 di Jakarta. DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah antisipasi lainnya berdasarkan jenis-jenis komoditas produk unggulan Indonesia yang diekspor ke Inggris.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Indonesia perlu meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi (PT) untuk mencapai target Renstra Pendidikan Tinggi 2015-2019. Kolaborasi riset dengan PT terbaik dunia melalui World Class Professor (WCP) menjadi salah satu alternatifnya. Program ini pernah dilakukan Tiongkok pada tahun 2008. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan upaya yang perlu dilakukan untuk memenuhi jumlah PT masuk 500 besar dunia sebanyak 5 PT pada tahun 2019 melalui WCP, dengan belajar dari Tiongkok. Kemenristekdikti akan mengundang 1.000 profesor asing dari berbagai PT ternama dalam dan luar negeri. Mereka akan ditempatkan di berbagai PT di Indonesia selama waktu yang ditentukan untuk melakukan riset bersama, publikasi ilmiah, hingga membantu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. DPR melalui Panitia Kerja Pengawasan Komisi X sudah sejak tahun 2018 mendorong Pemerintah untuk mengkaji rencana mengundang dosen asing dengan berbagai pertimbangan. Selain itu, Pemerintah terlebih dahulu harus memperbaiki kualitas, kuantitas, dan pemenuhan dosen dengan dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Kenaikan harga tiket pesawat domestik sejak November 2018 yang dilakukan oleh maskapai nasional akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak avtur telah memberikan efek domino terhadap penurunan jumlah penumpang, perekonomian sektor industri hulu dan hilir, inflasi Maret 2019, dan perang tarif murah antarmaskapai yang tidak sehat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan Permenhub No. 20 Tahun 2019 dan Kepmenhub No. 72 Tahun 2019. Tulisan ini menganalisis mengenai kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, yaitu kebijakan untuk menaikkan tarif batas bawah yang semula 30% menjadi 35% dari tarif batas atas dan memberikan pertimbangan kepada maskapai untuk mengatur harga tiket dengan memperhatikan persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta kewajiban publikasi besaran tarif. Menyikapi kebijakan ini, DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut untuk meminimalisasi dampak yang terjadi akibat kenaikan harga tiket pesawat dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap penggunaan transportasi udara.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tahapan pemilu telah memasuki berakhirnya masa kampanye pada 13 April 2019. Salah satu kegiatan kampanye dalam Pemilu 2019 adalah penayangan iklan kampanye partai politik (parpol) yang ditayangkan melalui televisi. Terkait penayangan kampanye iklan parpol di televisi terdapat sejumlah pelanggaran. Tulisan ini bermaksud menguraikan tentang apa saja pelanggaran terkait penayangan iklan kampanye parpol di televisi pada Pemilu 2019. Berdasarkan pengamatan penulis, pelanggaran yang dilakukan antara lain menayangkan iklan kampanye parpol di luar jadwal serta penayangan materi iklan parpol yang masih menyinggung masalah SARA. Untuk itu penulis merekomendasikan agar DPR berupaya mengembalikan kedaulatan rakyat atas frekuensi dengan melakukan revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. DPR juga perlu melakukan penguatan pemberian sanksi dalam UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menambahkan sanksi bagi parpol yang melakukan pelanggaran penayangan iklan parpol di televisi.

Vol. XI / No. 6 - Maret 2019

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Terjadinya kasus suap dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di beberapa instansi pemerintah menunjukkan meritokrasi atau sistem merit sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) belum terwujud. Tulisan ini membahas pelaksanaan pengisian JPT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan upaya yang harus dilakukan untuk memperkecil peluang suap dan intervensi politik dalam pengisian jabatan di instansi pemerintah guna mewujudkan sistem merit. UU ASN dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur mekanisme pengisian JPT, termasuk pengawasan pelaksanaannya. Dalam praktiknya, terjadi pengabaian terhadap ketentuan syarat dalam seleksi dan pengabaian terhadap rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selama ini masih tergambar pola hubungan birokrasi sebagai subordinasi dari politik (executive ascendancy). Birokrasi dan politik perlu menjadi mitra kerja yang saling kontrol dan mengimbangi (bureaucratic sublation) demi pelayanan publik yang optimal. Komisi yang membidangi ASN perlu mengoptimalkan pengawasan agar sistem merit dapat segera terwujud.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Aksi teror di dua masjid di Christchurch pada saat pelaksanaan sholat Jumat, 15 Maret 2019 sangat memprihatinkan, tidak saja bagi Selandia Baru tetapi juga bagi dunia. Berbagai negara di dunia dan bahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam keras aksi teror tersebut. Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengecam keras insiden ini, dan berharap pelakunya memperoleh hukuman berat. Aksi teror tersebut sangat mungkin mengekspresikan Islamophobia. Aksi teror ini seharusnya dijadikan momentum bagi masyarakat internasional, termasuk parlemen, untuk memperkuat kerja sama dalam mempromosikan toleransi dan harmoni, baik di tingkat global, regional, maupun bilateral. Kerja sama tersebut harus mencakup upaya untuk mengatasi Islamophobia yang masih berkembang di negara-negara Barat, terutama melalui penguatan dialog peradaban. Tulisan ini mengkaji mengapa aksi teror di Christchurch dapat terjadi dan bagaimana masyarakat internasional harus menyikapinya.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Berbagai bencana alam seperti longsor dan banjir yang melanda wilayah Indonesia menjadi pertanda bahwa daya dukung lingkungan sudah tidak dapat menampung intensitas air yang sedemikian besar. Oleh karena itu, konservasi tanah dan air sangatlah penting agar sumber daya tanah dan air tidak makin terdegradasi. Tahun 2014, Presiden telah mensahkan UU tentang Konservasi Tanah dan Air namun hingga kini permasalahan konservasi masih terjadi. Tulisan ini mengkaji permasalahan dan tantangan dalam konservasi tanah dan air seperti degradasi lahan yang makin meningkat; perkembangan teknologi konservasi lahan yang makin lambat; dan masalah nonteknis seperti kebijakan, sosial dan ekonomi serta penegakan hukum yang belum optimal. Hal tersebut menjadi tantangan terutama bagi pemerintah, para ilmuwan dan pengguna lahan untuk turut serta dalam perencanaan dan penyelenggaraan konservasi tanah dan air sesuai dengan peraturan yang berlaku. DPR RI perlu melakukan pengawasan kepada Pemerintah terkait pelaksanaan UU tentang Konservasi Tanah dan Air.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Pada tahun 2018 realisasi investasi asing di Indonesia mengalami penurunan 8,8% dari tahun sebelumnya, akibat kurang kondusifnya iklim investasi di Indonesia. Tulisan ini membahas permasalahan dalam dunia investasi di Indonesia serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Permasalahan klasik yang kerap dikeluhkan para investor adalah inkonsistensi regulasi. Faktor lainnya adalah persoalan pajak, tenaga kerja, hal yang berkaitan dengan izin lahan, serta kurang memadainya kualitas maupun kuantitas infrastruktur. Upaya yang dilakukan permerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut di antaranya adalah dengan mengadakan ‘online platform’ untuk mempermudah perizinan dan administrasi investasi, memberikan keringanan pajak, meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan sistem pengamanan, serta perbaikan infrastruktur.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Terjeratnya beberapa politisi dalam kasus korupsi menunjukkan akutnya problematik kepartaian sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Kasus penangkapan politisi dalam kasus korupsi tidak terlepas dari pola patronase kartel kelembagaan partai. Kelembagaan partai menjadi bermasalah di tengah kebutuhan biaya politik yang tinggi terutama saat menghadapi pemilu. Tulisan ini mengkaji permasalahan kelembagaan demokrasi yang mencakup patronase kartel partai politik yang masih mudah dibajak oleh praktek klientisme, mobilisasi sumber dayanya, dan kelembagaan yang tidak otonom sebagai kekuatan politik sipil. Perlu direalisasikan secara serius dan berkelanjutan atas agenda reformasi kepartaian, melalui langkah pengembangan basis merit sistem fungsi kaderisasi dan rekrutmen partai serta mendorong desentralisasi struktur organisasinya yang mencegah penyalahgunaan kewenangan para pengurus partai.

Vol. XI / No. 5 - Maret 2019

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tindak pidana korupsi berkembang menjadi kejahatan transnasional yang menimbulkan masalah yurisdiksi. Tidak sedikit hasil korupsi yang dilarikan ke luar negeri, salah satunya ke Swiss, sehingga pada 4 Februari 2019 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menandatangani Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA) antara Republik Indonesia dan Swiss dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Artikel ini mengkaji implikasi penandatanganan Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional, yang diyakini menguntungkan Indonesia, terutama dalam mempersempit ruang gerak pelaku yang ingin menyembunyikan hasil korupsinya di Swiss. Namun, perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss belum dapat dilaksanakan tanpa pengesahan dengan undang-undang oleh DPR RI. Penegak hukum juga harus ditingkatkan kapasitasnya, melalui peningkatan pengetahuan mengenai perbankan dan kemampuan berbahasa Inggris agar dapat mengungkap kasus korupsi sampai pada pengembalian aset.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kapal Satgas 115 Indonesia kembali menangkap kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Natuna pada bulan Februari 2019. Upaya penangkapan tersebut menghadapi gangguan dari kapal Pemerintah Vietnam, mengesankan ada upaya sengaja melindungi kapal yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Ini merupakan perkembangan baru yang harus direspons oleh Pemerintah Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat sektor perikanan Vietnam dan kebutuhan Vietnam untuk dinyatakan mematuhi ketentuan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) oleh Uni Eropa, sulit dipahami jika tindakan Vietnam tersebut dilakukan dengan sengaja untuk melindungi kegiatan ilegal. Indonesia harus mengelola persoalan ini dengan hati-hati, menjaga keseimbangan antara bertindak tegas menjaga kedaulatan dengan menjaga hubungan bilateral yang baik, termasuk potensi kerja sama bidang perikanan. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji dengan cermat langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meredam berbagai potensi sengketa kelautan dan perikanan antara kedua negara. Tulisan ini akan mengkaji latar belakang tindakan pemerintah Vietnam dan bagaimana Indonesia harus meresponsnya.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Revolusi Industri 4.0 menyebabkan transformasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Perkembangan teknologi, artificial intelligence, digitalisasi, robotik, dan big data, membawa tantangan dan peluang dalam berbagai bidang. Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah berkomitmen untuk melakukan penguatan pembangunan sumber daya manusia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0. Tak dapat dipungkiri, perempuan memegang peranan signifikan dalam era ini, sehingga perlu dipersiapkan, mempersiapkan diri, dan mengambil bagian. Tulisan ini membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perempuan dalam Revolusi Industri 4.0. Menjadi tantangan adalah keterlibatan perempuan terkait dengan Science, Technology, Engineering and Mathematics yang masih rendah. Diperlukan peningkatan kompetensi dan keterampilan perempuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Adapun peluang dapat diambil dengan mengembangkan kewirausahaan berbasis teknologi, inovasi, berperan di sektor energi, dan mendapatkan jaminan kesetaraan perlakuan di tempat kerja. DPR-RI perlu mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 dan perkembangannya, dengan berbagai regulasi yang mendukung dan melindungi perempuan.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Beberapa bulan terakhir industri penerbangan diramaikan oleh perdebatan peningkatan tarif tiket pesawat domestik akibat pengenaan bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai. Kementerian Perhubungan memberi izin kepada maskapai untuk menerapkan kembali sistem bagasi berbayar. Fluktuasi harga tiket transportasi adalah salah satu komponen yang berpengaruh terhadap kenaikan inflasi setelah bahan pangan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas faktor yang memengaruhi tarif tiket pesawat dan dampak kebijakan peningkatan tarif. Harga bahan bakar avtur dan kurs dolar merupakan faktor dominan yang memengaruhi harga tiket pesawat. Beberapa dampak dari kebijakan peningkatan tiket pesawat akibat pengenaan bagasi berbayar adalah penurunan jumlah penumpang, pemberhentian sejumlah rute penerbangan domestik, dan penutupan sejumlah perusahaan logistik. Presiden menginstruksikan maskapai untuk menurunkan tarif tiket. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu memastikan tarif tiket terjangkau dan biaya logistik tetap efektif sehingga produk lebih bersaing dengan tetap menjaga keberlangsungan industri penerbangan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Menjelang pelaksanaan pemilu, masyarakat dikejutkan dengan temuan sejumlah KTP-el bagi WNA yang tercatat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kasus ini dianggap dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai pemilu. Wakil Ketua DPR melontarkan desakan kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi kebijakan terkait kepemilikan KTP-el bagi WNA. Namun, pemerintah menilai bahwa isu ini sengaja dihembuskan menjelang pemilu untuk menurunkan kredibilitas pemerintah. Menurut pemerintah, peruntukan KTP-el bagi WNA tertentu merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tulisan ini menganalisis kasus WNA yang terdaftar sebagai pemilih karena memiliki KTP-el dalam kaitannya dengan pemilu, dalam perspektif reformasi administrasi kependudukan di Indonesia. Penulis merekomendasikan agar KTP-el dibuat berbeda antara bagi WNI dengan bagi WNA, baik melalui warna maupun penanda konfigurasi nomor NIK. Untuk ini, diperlukan revisi terhadap UU Administrasi Kependudukan tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi terkait reformasi administrasi kependudukan, baik kepada aparatur pemerintah pusat dan daerah maupun kepada masyarakat.

Vol. XI / No. 4 - Februari 2019

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
keberadaan masyarakat adat. Sampai saat ini negara belum mampu memenuhi hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia. Tulisan ini mengkaji persoalan hukum atas urgensi pembentukan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk pengakuan yuridis atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang dianalisis berdasarkan asas kepastian hukum. DPR RI berperan dalam membentuk dan mengesahkan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sehingga persoalan hukum atas pelanggaran hak masyarakat adat dapat diatasi. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat merupakan dasar hukum yang akan memberikan kepastian hukum bagi keberadaan masyarakat hukum adat. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat juga akan menjadi landasan atas harmonisasi UU sektoral terkait pengaturan keberadaan masyarakat hukum adat.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) kini menjadi arena diplomasi Indonesia yang lebih tinggi dan luas. Status anggota tidak tetap mengangkat pengaruh Indonesia di mata dunia. Sebagai salah satu anggota, Indonesia bisa membawa sejumlah isu untuk dibahas di internal DK PBB dan mengapitalisasi modalitas yang dimilikinya agar dinamika internal anggota DK PBB berjalan sesuai dengan arah yang dituju. Terlalu banyak isu yang dibawa atau terlalu jauh isu yang diperjuangkan dengan kepentingan kawasan atau kepentingan nasional akan terlihat diplomasi Indonesia tidak mempunyai cukup pengaruh. Atas pertimbangan itu, diplomasi Indonesia di DK PBB akan terfokus pada empat isu saja, yaitu: memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia; memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan DK PBB; meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas; dan terakhir, menyinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030. Kajian singkat ini akan membahas bagaimana prioritas diplomasi Indonesia di DK PBB dapat dilaksanakan dan dicapai.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Salah satu permasalahan yang dihadapi berbagai perkotaan di Indonesia adalah pemenuhan hak warga atas air bersih. Hal ini dapat dilihat dari angka cakupan nasional yang baru mencapai 72,04%. Bahkan untuk kota metropolitan seperti DKI Jakarta yang hampir tidak memiliki kendala pendanaan ternyata cakupan air bersih hanya 59,4%. Tulisan ini membahas kendala yang dihadapi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan dan memenuhi hak atas air serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mewujudkan target tersebut. Hasil analisis menggambarkan bahwa tidak tercapainya target pemenuhan hak atas air dikarenakan proses urbanisasi yang marak sehingga meningkatkan permintaan sumber air baku; kebocoran pada sistem pipa sehingga distribusi air menjadi tidak efisiensi; dan kerusakan lingkungan sehingga menurunkan kualitas sumber air baku. Ke depan, DPR RI dan Pemerintah harus memperhatikan sungguh-sungguh pentingnya pembangunan infrastruktur baru di bidang air bersih agar hak atas air dapat dinikmati oleh seluruh warga.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Di era teknologi keuangan saat ini, muncul model bisnis baru yang berkembang cukup pesat di Indonesia, yaitu peer to peer (P2P) lending atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (online). Dengan potensinya yang cukup besar, akibatnya banyak muncul layanan pinjaman online baik yang terdaftar (legal) maupun tidak terdaftar (ilegal). Namun, munculnya layanan pinjaman online ilegal menimbulkan dampak negatif, terutama kerugian finansial bagi masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui upaya yang dibutuhkan untuk mengatasi layanan pinjaman online ilegal. Dengan mengacu pada dampak negatif yang disebabkan adanya layanan pinjaman online ilegal, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain kerja sama antara Kominfo, OJK, dan kepolisian dalam pengawasan; peningkatan literasi digital masyarakat; perlunya aturan terkait perlindungan konsumen; dan evaluasi mekanisme pendaftaran perusahaan. Peran DPR sangat dibutuhkan, terutama dalam mendukung pemerintah dan OJK untuk segera mengatasi layanan pinjaman online illegal dalam suatu regulasi khusus.

Penulis: Aulia Fitri, S.Ip., M.Si. (Han)

Abstrak:
Pemerintah mengutarakan rencana penempatan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpangkat jenderal dan kolonel di lingkungan lembaga dan kementerian sipil. Rencana ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam melakukan restrukturisasi organisasi TNI akibat permasalahan ratusan perwira tinggi dan menengah yang tidak memegang jabatan /non-job karena kelebihan personel. Wacana yang diungkapakan pada saat Rapim TNI-Polri ini menuai kritik keras di kalangan publik, karena hal ini dinilai dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI dan merupakan kemunduran bagi reformasi TNI yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir. Tulisan ini membahas permasalahan surplus perwira non-job yang membuka wacana penempatan militer di lingkungan Kementerian/Lembaga sipil dilihat dari sudut pandang security sector reform. Dalam hal ini, DPR RI berperan penting untuk turut mengkaji dan mengawasi upaya restruktusisasi organisasi dalam tubuh TNI agar tetap sejalan dengan Undang Undang TNI dan Reformas TNI.

Vol. XI / No. 1 - Januari 2019

Penulis:

Abstrak:


← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →