Info Singkat

Vol. X / No. 7 - April 2018

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Perusahaan ojek online mengikatkan diri dengan pengemudi melalui perjanjian kemitraan. Dalam pelaksanaan perjanjian, perusahaan ternyata banyak membuat aturan secara sepihak yang merugikan kepentingan pengemudi sehingga ada yang berpendapat bahwa perjanjian yang sesuai untuk melindungi pengemudi ojek online adalah perjanjian kerja. Oleh sebab itu tulisan ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dari perjanjian kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan dengan kondisi saat ini dan sejauhmana perjanjian kerja dapat diterapkan dalam pola hubungan ini. Perjanjian kemitraan secara hukum sudah diatur dalam KUHPerdata terkait aturan persekutuan perdata dan masih relevan digunakan karena menguntungkan baik bagi pengemudi maupun pengusaha. Hanya saja, Pemerintah perlu turut campur untuk menyejajarkan posisi antara pengemudi dengan perusahaan dengan membuat aturan tentang standar tarif, jaminan sosial, dan pengawasan pelaksanaan perjanjian. Sedangkan DPR dengan fungsi pengawasan yang dimiliki dapat mendorong pemerintah untuk membuat dan mengawasi aturan tersebut.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Amerika Serikat (AS) dan China mengarah pada perang dagang. Kedua negara membuat kebijakan proteksi untuk menghalangi masuknya barang produksi pihak lawan. Hal tersebut dipicu oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor barang dari China hingga mencapai US$50 miliar. Pemerintahan China membalas tindakan tersebut dengan menaikkan tarif impor baru terhadap produk AS senilai US$3 miliar. Kedua negara juga saling ancam untuk membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization. Perang dagang yang diakibatkan kebijakan ekonomi kedua negara tersebut dapat berimplikasi pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Indonesia perlu melakukan langkah antisipasi terhadap dampak perang dagang tersebut. Diplomasi ekonomi untuk memperluas pasar ekspor Indonesia ke negara-negara ekspor non-tradisional perlu segera dilakukan. DPR berperan mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap nasib produksi lokal agar tetap memiliki daya saing menghadapi kondisi perang dagang ini.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Penyelenggaraan ibadah umrah kembali menjadi perhatian publik setelah Abu Tour, Solusi Balad Lumampah (SBL), dan First Travel gagal memberangkatkan ribuan jemaahnya ke tanah suci. Tulisan ini mengkaji akar masalah dalam penyelenggaraan ibadah umrah dan penanganannya. Masalah yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah umrah disebabkan oleh lemahnya regulasi dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan penguatan regulasi dan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah. DPR RI perlu memastikan bahwa regulasi baru penyelenggaraan ibadah umrah dalam bentuk Peraturan Menteri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dapat segera diimplementasikan untuk menjamin penyelengggaraan ibadah umrah yang lebih baik.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Biaya transportasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi biaya logistik. Selama ini tingginya tarif tol menjadi salah satu keluhan pemilik jasa logistik. Merespons hal tersebut, Presiden telah menginstruksikan adanya rasionalisasi tarif tol. Terdapat 2 skema rasionalisasi, yaitu disatukannya Golongan Tarif III, IV, V di seluruh ruas tol, serta penurunan tarif tol di ruas jalan tol yang dibangun setelah tahun 2010 atau biaya perkilometer lebih dari Rp1.000. Skema kedua yaitu dengan penambahan konsesi sampai dengan maksimal 50 tahun. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk menjaga tingkat Internal Rate of Return (IRR) dari Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) serta memberikan dukungan insentif pajak agar iklim investasi dapat terjaga. Peran DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah memastikan biaya logistik tetap efektif sehingga harga produk dari pengusaha Indonesia tetap memiliki daya saing serta pelayanan jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Munculnya isu Wakil Presiden (Wapres) menjelang Pemilu Presiden dan Wapres (Pilpres) 2019 tidak terlepas dari pertimbangan kepentingan partai-partai pengusung pada saat pencalonan Pilpres dan bangunan kerja sama antara Presiden dan Wapres pada saat menjalankan pemerintahan. Posisi Wapres bukan lagi sekedar “ban serep” setelah adanya Amandemen UUD 1945 dan sistem Pilpres yang memilih presiden secara langsung oleh rakyat. Hal ini menyebabkan kebutuhan untuk mengatur hal tersebut secara kelembagaan eksekutif harus bersifat komprehensif di tingkat legislasi. RUU tentang Kepresidenan adalah strategis untuk diagendakan tidak saja bagi sistem presidensial yang efektif, tetapi juga bagi pembangunan politik Indonesia secara demokratis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, DPR melalui fungsi legislasinya diharapkan dapat memasukkan RUU tentang Kepresidenan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Vol. X / No. 6 - Maret 2018

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Fenomena ujaran kebencian dan hoaks bernuansa ujaran kebencian muncul di tahun politik ini. Kepolisian Republik Indonesia telah mengungkap dan menangkap pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian di media social antara lain terhadap WhatsApp "The Family Muslim Cyber Army (MCA). Tulisan ini mengkaji mengenai batasan dari ujaran kebencian dan bagaimana larangannya dalam peraturan perundang-undangan. Larangan terhadap ujaran kebencian tidak hanya terdapat dalam peraturan perundangan-undangan nasional, melainkan juga dalam beberapa instrumen internasional. Ujaran kebencian merupakan konsep yang sangat rentan berhadap-hadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu, Pembentuk UU perlu memberikan batasan yang jelas bahwa suatu tindakan dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir yang dapat menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pemerintah Australia dan Timor Leste berhasil menyelesaikan sengketa Celah Timor yang telah berlangsung beberapa dekade melalui jalan damai di bawah mekanisme UNCLOS. Pemerintah Indonesia menyambut baik tercapainya penyelesaian tersebut, namun di pihak Australia timbul kekhawatiran mengenai bagaimana selanjutnya Indonesia akan merespon. Australia khawatir penyelesaian tersebut akan memicu Indonesia untuk mengajukan perundingan ulang atas batas maritim yang sudah disepakati sebelumnya. Mekanisme penetapan batas maritim Australia-Timor Leste akan menghasilkan garis batas yang jauh berbeda dengan yang disepakati Australia-Indonesia sebelumnya, yang dianggap sangat merugikan Indonesia. Perkembangan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. DPR perlu meminta pemerintah untuk melakukan kajian yang mendalam dan hati-hati atas peluang ini. Keuntungan dan kerugian ekonomis dan politis yang dapat ditimbulkan harus diperhitungkan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Tanggal 21 Maret merupakan Hari Down Syndrome (DS) sedunia, ini bisa menjadi momen untuk mengevaluasi peran Pemerintah Indonesia terhadap penyandang DS. Tulisan ini membahas tentang tantangan pemerintah dalam mendukung penyandang DS di Indonesia. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan bentuk dukungan Pemerintah Indonesia terhadap penyandang DS terkait pemenuhan hak asasi, pengembangan diri untuk bisa berpartisipasi secara optimal di tengah masyarakat. Namun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Peluang yang masih terbatas dan dukungan lingkungan luar yang kurang optimal merupakan tantangan bagi pemerintah. Dalam hal ini, DPR bisa mendorong Kemendikbud dan Kemenaker untuk bisa memaksimalkan perannya.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Nilai tukar rupiah yang masih cenderung tertekan kemungkinan akan bertahan lama. Lembaga rating Standard and Poor’s (S&P) mengatakan, pelemahan rupiah ke level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS) perlu diwaspadai. Pelemahan nilai tukar rupiah selama dua pekan terakhir dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Indonesia. Adanya tren penguatan dolar AS tak bisa dihadapi hanya dengan operasi moneter ataupun intervensi. Dalam mengantisipasi pelemahan rupiah dalam jangka panjang, sangat diperlukan kebijakan yang lebih fundamental. Tulisan ini mengkaji tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, faktor apa saja yang memengaruhi, strategi dan kebijakan apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Diharapkan DPR melalui fungsi anggaran dapat mengawasi pelaksanaan APBN yang diajukan Pemerintah setiap tahunnya agar berkelanjutan dan dapat meredam fluktuasi nilai tukar rupiah yang terlalu tinggi, sehingga dapat mengatasi potensi kenaikan imbal hasil dan beban pembayaran utang luar negeri yang semakin bertambah.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Pemerintah telah melaksanakan kebijakan registrasi kartu prabayar dengan menyertakan NIK dan nomor KK yang merupakan data pribadi dari data kependudukan. Tujuannya, sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity. Masalahnya, setelah ditetapkan batas akhir pendaftaran kartu prabayar, muncul keraguan dan kasus terkait dengan penyalahgunaan data pribadi yang dieksploitasi oleh orang asing. Saat dilakukan proses registrasi, penyelenggara sistem elektronik tidak menyampaikan informasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang ada, namun hanya menyampaikan balasan SMS di akhir registrasi berupa registrasi diterima atau ditolak. Data kependudukan yang berisi data pribadi yang selama ini disimpan oleh Dukcapil Kemendagri, menjadi tersimpan juga oleh penyelenggara sistem elektronik karena alasan registrasi kartu prabayar. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mengevaluasi efektivitas perlindungan data pribadi. Sedangkan melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat mendorong Pemerintah untuk mengajukan dan segera melakukan pembahasan terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Vol. X / No. 5 - Maret 2018

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengesahan perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 memicu kontroversi, khususnya berkaitan dengan pengaturan hak imunitas Anggota DPR, pemanggilan paksa, dan kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum dan/ atau langkah lain terhadap setiap orang yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 UU MD3 hasil revisi. Tulisan ini membahas implikasi hukum pemberlakuan beberapa ketentuan UU MD3 hasil revisi tersebut serta solusi pemecahannya. Hasil pembahasan menunjukkan ketentuan Pasal 73, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 dapat berimplikasi pada potensi pelanggaran hak-hak rakyat jika tidak dibatasi dengan rumusan yang jelas dan tegas. Untuk mengatasi permasalahan ini langkah hukum melalui pengajuan judicial review merupakan langkah yang lebih demokratis dibandingkan dengan pencabutan UU MD3 hasil revisi melalui Perppu.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Dalam waktu kurang dari sebulan, pada bulan Februari 2018 Kepolisian dan Bea Cukai RI telah menggagalkan empat kali kasus dan dugaan penyelundupan narkotika dan obat-obat-obatan terlarang (narkoba) berskala internasional. Meskipun berhasil digagalkan, hal ini menjadi peristiwa yang sangat memprihatinkan dan menjadi peringatan bahwa Indonesia telah menjadi sasaran sindikat narkoba internasional. Pasar Indonesia yang sangat potensial bagi peredaran narkoba menjadi salah satu faktor penting bagi terus berlangsungnya penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang rentan, terbatasnya jumlah aparat keamanan, dan kurang optimalnya kerja sama antarnegara juga menjadi faktor yang turut memengaruhi terjadinya peningkatan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kerja sama internasional perlu diperkuat, khususnya di antara negara tetangga di kawasan dalam menanggulangi penyelundupan narkoba. Secara internal, Indonesia juga harus memperkuat regulasi yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
International Women’s Day diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 8 Maret. Peringatan ini penting dan menjadi momentum untuk terus mewujudkan kesetaraan gender, termasuk penghapusan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual banyak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dibutuhkan kebijakan pelindungan yang komprehensif dan implementatif. Namun, diperlukan pula gerakan bersama sebagai bentuk social movement. Saat ini, gerakan bersama melawan kekerasan seksual semakin banyak dilakukan oleh publik, termasuk melalui media sosial. Hashtags atau Tagar seperti #MeToo, #TimesUp, #GerakBersama dan #HapusKekerasanSeksual menjadi trending. Harapannya, agar para penyintas semakin berani untuk menjadi the silence breakers, sehingga pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai. Selain itu, ada harapan agar masyarakat juga dapat mulai terlibat dalam gerakan bersama melawan kekerasan seksual. Terhadap situasi ini, DPR-RI dapat merespons melalui ketiga fungsi yang dimiliki, baik fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital. Ekonomi digital telah memberikan dampak positif dan negatif bagi pembangunan Indonesia. Dampak perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, tulisan ini mencoba menganalisis dampak yang terjadi dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital. Dalam menyikapi perkembangan ekonomi digital, pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan seperti kemudahan pembiayaan bagi usaha rintisan, insentif perpajakan, dan pembinaan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi UKM. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan pengembangan pendidikan TIK juga perlu dilakukan pemerintah. Partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan di bidang TIK juga perlu dilakukan agar dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk kesejahteraan hidupnya. DPR melalui fungsi pengawasan yang dimiliki perlu mendorong implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan perusahaan rintisan, peningkatan infrastruktur, dan pendidikan TIK di seluruh wilayah Indonesia sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dapat terwujud.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Disahkannya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3) menjadi UU MD3 dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Februari 2018 telah menimbulkan polemik. Berbagai elemen masyarakat menolak RUU tersebut, karena berpotensi mengancam demokrasi di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat mengajukan judicial review terhadap UU. Bahkan, Presiden memberikan sinyal untuk tidak menandatangani RUU tersebut. Tulisan ini mempertanyakan mengapa polemik bisa terjadi. Menurut masyarakat, polemik ini terjadi karena proses pembahasan RUU tidak transparan. Namun, DPR berpendapat bahwa masyarakat telah didengar aspirasinya. Tulisan ini mengemukakan bahwa dalam perspektif kebijakan publik, polemik terjadi karena ada ruang partisipasi publik yang hilang dalam pembahasan RUU MD3 di DPR. Hal ini yang mengakibatkan timbulnya penolakan dari masyarakat. Ke depan, setiap tahapan dalam proses pembahasan UU harus membuka ruang seluas-luasnya dan dalam waktu yang memadai bagi masyarakat.

Vol. X / No. 4 - Februari 2018

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review terkait penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam pertimbangannya, MK menilai KPK termasuk lembaga eksekutif yang melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Karena itu, KPK dapat menjadi objek hak angket DPR. Tulisan ini menganalisis implikasi putusan MK terkait penggunaan hak angket DPR terhadap KPK, dan menyimpulkan bahwa KPK harus menaati dan melaksanakan putusan MK terkait keabsahan Panitia Khusus Angket dan rekomendasi yang telah dihasilkan Pansus Angket tersebut. Selain itu, DPR juga berhak meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Namun, implikasi dari putusan MK tersebut, juga harus dilihat bahwa penggunaan hak angket oleh DPR sebagai bentuk penguatan terhadap KPK dan penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi yang transparan, akuntabel, adil dan non-diskriminasi serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Stabilitas dunia sangat dipengaruhi oleh keputusan pemimpin, terutama negara besar, seperti AS. Kepemimpinan Donald Trump sejak ia terpilih sampai sekarang terus memicu kontroversi, terlebih setelah ia mengeluarkan keputusan yang berdampak pada stabilitas dan perdamaian dunia. Ketidakpastian atas prospek pemerintahannya, keputusan yang rasis dan sangat pro-Yahudi, serta keputusannya menganulir penghentian produksi dan pengembangan rudal jelajah berkepala nuklir, telah memicu kontroversi dan perlombaan senjata nuklir dan eskalasi ketegangan AS dengan China dan Rusia. Tulisan ini menganalisis setahun Pemerintahan Trump dan keputusan-keputusannya yang kontroversial dan berdampak pada stabilitas global, selain juga membahas apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengurangi eskalasi ketegangan, terutama akibat perlombaan baru senjata nuklir.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Tanggal 5 Februari 2018, Bupati Asmat mencabut status KLB campak yang melanda Kabupaten Asmat sejak September 2017. Dalam kurun waktu tersebut, terdata lebih dari 600 orang menderita campak dan lebih dari 60 orang meninggal. KLB campak diperberat dengan status gizi buruk yang sudah lama dialami anak di Kabupaten Asmat. Tulisan ini berusaha mengkaji bagaimana pendekatan kesehatan masyarakat dan pendayagunaan tenaga kesehatan masyarakat dapat meminimalisir kasus KLB di Kabupaten Asmat.Untuk mencegah terulangnya KLB, perlu diprioritaskan pendekatan kesehatan masyarakat. Epidemiologi dapat mendeteksi potensi penyakit dan lonjakan kasus penyakit melalui SKD-KLB. Promosi kesehatan mengenai sanitasi dan gizi dilakukan untuk mengubah perilaku yang mendukung hidup bersih dan sehat. Upaya tersebut dilakukan melalui pendayagunaan tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga gizi. Tentunya, diperlukan dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah untuk menarik minat tenaga kesehatan agar mau bekerja di wilayahnya. DPR, melalui fungsi pengawasannya, dapat memantau pemerintah dalam implementasi kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan tersebut.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sebagai upaya pemerataan ekonomi. Namun, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tersebut tidak sedikit. Sumber dana dari pemerintah tidak cukup, sehingga dibutuhkan peran swasta untuk ikut serta membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, di satu sisi swasta masih enggan melakukan investasi di bidang infrastruktur karena belum adanya kepastian mengenai perencanaan, aturan, dan skema pembiayaan, serta kendala utama dalam hal pembebasan lahan dan perizinan. Tulisan ini menganalisis strategi untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengacu pada kendala yang dihadapi selama ini, maka strategi yang dirumuskan antara lain adalah meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan kualitas perencanaan proyek, kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan dan perizinan, insentif fiskal, meningkatkan jaminan pemerintah terhadap swasta, dan skema pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif. Diharapkan strategi-strategi tersebut dapat memberikan kepastian kepada swasta sehingga swasta dapat ikut serta berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

Abstrak:
Penyalahgunaan media sosial pada pelaksanaan kampanye menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2018. Media sosial merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan dalam pelaksanaan kampanye. Kampanye melalui media sosial terutama yang mengandung isu politik identitas dan SARA rentan menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Konten kampanye negatif dapat mendorong perilaku intoleran dan radikal dari pendukung pasangan calon dalam Pilkada. Tulisan ini menganalisis pengaruh penyalahgunaan media sosial dalam kampanye Pilkada 2018 serta bagaimana mengantisipasinya. Antisipasi secara dini dari penyelenggara pemilu dan aparat adalah hal yang perlu terus dilakukan agar pelaksanaan kampanye Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar. DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait penggunaan teknologi informasi.

Vol. X / No. 3 - Februari 2018

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pembahasan larangan perbuatan cabul sesama kelamin (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender/LGBT) yang dimuat dalam RUU KUHP mengalami perluasan, tidak hanya terhadap orang yang belum dewasa melainkan juga terhadap orang dewasa. Sampai saat ini seluruh fraksi belum satu suara atas usulan perluasan terhadap perbuatan cabul tersebut. Tulisan ini bermaksud mengkaji apakah kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat memenuhi kriteria kriminalisasi berdasarkan teori moral. Tulisan ini menyimpulkan bahwa perluasan larangan perbuatan cabul memenuhi kriteria kriminalisasi berdasarkan teori moral. Kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat. Terkait dengan kriminalisasi ini, pembentuk undang-undang tidak hanya harus membuat rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul LGBT, namun juga harus memperhitungkan hal-hal yang terkait dengan penegakan hukumnya.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Dalam rangka memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Asia Selatan, pada minggu keempat bulan Januari 2018, selama sekitar satu minggu, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Kunjungan yang dilatarbelakangi oleh keinginan Indonesia untuk memperkuat persahabatan tersebut telah menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama. Kunjungan yang dilakukan Presiden Joko Widodo ini tidak cukup dipahami sebagai kunjungan dilplomasi kenegaraan, tetapi juga perlu dipahami nilai strategisnya bagi Indonesia. Nilai strategis dari kunjungan Presiden Joko Widodo tersebut antara lain terbukanya peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Asia Selatan. Sementara nilai strategis secara politik dan keamanan dari kunjungan Presiden tersebut adalah semakin diakuinya peran Indonesia dalam memelihara stabilitas keamanan dan perdamaian di tingkat kawasan dan global. Kunjungan konstruktif Presiden ke negara-negara Asia Selatan tersebut sudah seharusnya mendapat dukungan parlemen (DPR RI), terlebih hal itu mengandung nilai strategis bagi Indonesia.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Peringatan World Wetland Day setiap tanggal 2 Februari, menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi pencapaian pengelolaan lahan gambut. Indonesia termasuk negara tropis dengan lahan gambut terluas di dunia. Lahan gambut ini memiliki fungsi yang strategis, terutama terkait fungsi hidrologis, yaitu sebagai tandon air. Namun, saat ini banyak terjadi alih fungsi lahan gambut yang menyebabkan lahan gambut mengalami degradasi. Untuk melindungi dan mengelola lahan gambut, Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut dan melakukan Program Restorasi Gambut. Tulisan ini bertujuan mengkaji permasalahan konversi lahan gambut di Indonesia dan pemanfaatannya sebagai cadangan air bersih. Pengelolaan air di lahan gambut harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komisi IV DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap Program Restorasi Gambut. Selain itu, dalam penyusunan RUU Sumber Daya Air, lahan gambut dapat diusulkan sebagai alternatif sumber cadangan air bersih

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017) merupakan instrumen pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16. Perpres ini mengamanatkan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) di tingkat nasional, kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota serta penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (one single submission) pada tahun 2018. Namun, pemerintah daerah masih sangat lambat dalam merespons kebijakan tersebut. Saat ini baru terbentuk 10 Satgas tingkat provinsi dan 75 Satgas tingkat kabupaten/kota. Di lain pihak, keberhasilan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 ini sangat membutuhkan dukungan pemerintah daerah, khususnya kepala daerah. Kepala daerah memiliki berbagai atribut kewenangan dalam rangka menarik investasi ke daerahnya. Selain itu, terbentuknya Satgas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan kewenangan dari kepala daerah. Untuk memotivasi kepala daerah memperbaiki iklim investasi perlu dilakukan upaya reward and punisment, di mana daerah yang sudah baik mendapat tambahan transfer fiskal dan yang masih buruk mendapat penundaan dalam transfer fiskalnya sampai kondisinya diperbaiki.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Wacana penunjukan perwira tinggi Polri aktif sebagai Pejabat (Pj) Gubernur menuai polemik. Hal ini terkait usulan Kemendagri untuk mengisi jabatan gubernur yang habis masa jabatannya sebelum terpilihnya gubernur baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nanti. Jika dilihat dari aspek regulasi terkait yaitu UU Pilkada, UU ASN, dan UU Kepolisian, disebutkan bahwa yang dapat menduduki jabatan sebagai Pj Gubernur yaitu jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari ASN, sedangkan anggota Polri yang aktif tidak dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan harus netral dalam politik. Oleh karena itu, sebaiknya Pj Gubernur bukan berasal dari unsur Polri, agar tidak melanggar ketentuan UU terkait. Presiden yang berwenang menetapkan Pj Gubernur diharapkan dapat memberikan keputusan yang terbaik dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada guna menjaga stabilitas politik menjelang Pilkada serentak tahun ini.

Vol. X / No. 2 - Januari 2018

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Putusan MK telah membatalkan beberapa ketentuan dalam UU Pemilu. Salah satunya, ketentuan pengecualian verifikasi bagi partai politik peserta Pemilu 2014 untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Putusan MK ditetapkan di tengah tahapan verifikasi sedang berlangsung sehingga menimbulkan beberapa persoalan untuk menindaklanjutinya. Beberapa pendapat dan opsi sempat ditawarkan untuk merespons putusan MK tersebut. Terlepas dari berbagai pendapat dan opsi yang muncul, implikasi yuridis dari putusan MK adalah kewajiban penyelenggara Pemilu untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019. KPU perlu menindaklanjuti dengan beberapa tahapan, yaitu konsultasi dengan DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU untuk disesuaikan dengan putusan MK, dan melaksanakan verifikasi terhadap seluruh partai politik berdasarkan ketentuan tersebut. Tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu perlu dilakukan secara efektif dan efisien, tanpa perlu mengubah jadwal tahapan melalui perubahan UU atau penetapan Perppu dan penambahan anggaran.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Dialog Korea Utara dan Korea Selatan yang sejak beberapa tahun terhenti kembali dilakukan. Meskipun pelaksanaan dialog tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan kedua negara untuk tampil bersama dalam kegiatan Olimpiade Musim Dingin di Korea Selatan, hal tersebut patut diapresiasi dan perlu didukung, tidak saja oleh para elit di kedua Korea tetapi juga oleh negara-negara di kawasan. Dukungan negara-negara di kawasan, baik di tingkat pemerintahan maupun parlemen, menjadi sangat penting karena hal ini berkaitan dengan upaya menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan yang sudah seharusnya terwujud dan menjadi perhatian seluruh masyarakat di kawasan. Tulisan ini menganalisis dampak dari terbangunnya dialog Korea Utara dan Korea Selatan yang positif tersebut terhadap keamanan kawasan dan dukungan negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Parlemen, dalam membantu menjaga momentum positif tersebut.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Banjir dan longsor yang merupakan bentuk bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan, kembali terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Situasi kerusakan lingkungan ini diharapkan dapat diperbaiki, dengan terpilihnya kepala daerah yang memiliki visi, misi, dan program yang jelas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Namun faktanya, isu lingkungan belum menjadi isu penting dalam Pilkada 2018. Untuk itu, DPR perlu mendorong KPU untuk mengangkat isu lingkungan dalam debat calon kepala daerah. Visi, misi, dan program calon kepala daerah wajib dituangkan dalam dokumen resmi, yang dapat diakses masyarakat. Melalui upaya tersebut, masyarakat dapat memilih kepala daerah yang tepat, agar dapat memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi di daerahnya.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan merencanakan melakukan impor beras sejumlah 500.000 ton. Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena adanya kenaikan harga beras medium dan untuk melindungi konsumen akan kebutuhan beras. Rencana impor beras tersebut dilakukan pada saat menjelang panen raya dan adanya klaim dari Kementerian Pertanian bahwa kondisi produksi beras yang surplus. Tulisan ini menganalisis pro dan kontra kebijakan impor tersebut. Rencana impor beras ini mendapat penolakan dari sejumlah pihak, dengan alasan stok beras secara nasional masih dalam kondisi aman. Di samping itu, pelaksanaan impor saat mendekati panen raya di sejumlah sentra produksi padi dirasa kurang tepat. Rencana pemerintah untuk mengimpor beras tersebut menandakan masih kurang baiknya pengelolaan pangan khususnya beras. Diperlukan kerjasama strategis antar stakeholder terkait pengelolaan pangan. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya kebijakan yang dapat mendukung harga dan produksi pangan yang stabil khususnya beras di Indonesia.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pilkada serentak 2018 akan segera dilaksanakan. Sebanyak 171 daerah akan melangsungkan pemilihan kepala daerah secara serentak. Ada beberapa kendala yang akan dihadapi partai politik (parpol) dalam pilkada serentak 2018. Kendala tersebut di antaranya ialah masalah fenomena calon tunggal yang semakin meningkat, keberadaan calon yang bukan merupakan kader partai, serta maraknya isu politik uang maupun mahar politik. Tulisan ini menganalisis strategi parpol menghadapi tantangan dalam pilkada serentak 2018. Fenomena calon tunggal, mengusung calon dari parpol lain maupun mahar politik dapat terjadi karena mesin parpol yang seharusnya berfungsi dalam memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, kapasitas dan kinerja parpol sudah seharusnya semakin ditingkatkan demi peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik untuk mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat berdasarkan ideologi parpol.

Vol. X / No. 1 - Januari 2018

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah dimulai pada 8 Januari 2018. Tidak hanya sisi politik, kemenangan di Pilkada juga penting untuk mengumpulkan finansial karena masih tingginya biaya politik. Dengan demikian, tak tertutup kemungkinan masih terjadi politik uang. Penanganan politik uang yang selama ini dilakukan oleh Bawaslu dengan membentuk Sentra Gakkumdu dianggap tidak efektif. Tidak efektifnya penanganan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu karena kesulitan dalam membuktikan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terkait dengan kemungkinan masih terjadinya politik uang, Polri dan KPK membentuk Satgas Antipolitik Uang untuk menghadapi Pilkada Serentak 2018. Tulisan ini bertujuan mengkaji apakah pembentukan Satgas Antipolitik Uang diperlukan? Kajian terhadap pembahasan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Satgas Antipolitik Uang bersinggungan dengan Sentra Gakkumdu yang salah satu unsurnya adalah Kepolisian. Oleh karena itu, pembentukan Satgas Antipolitik Uang tidak diperlukan. Untuk memberantas politik uang, political will Pemerintah dan DPR RI diperlukan dalam membuat norma ketentuan UU yang pembuktiannya lebih mudah.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem mengundang kecaman dari banyak negara karena dianggap melanggar hukum internasional tentang status Kota Jerusalem. Indonesia, yang mendukung kemerdekaan Palestina, dan banyak negara di dunia, menentang keputusan AS tersebut. Bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Indonesia berusaha menggagalkan keputusan AS dengan mengajukan draf resolusi kepada Dewan Keamanan (DK) PBB. Seperti yang sudah diperhitungkan, AS memveto draf resolusi itu. Meskipun ketika dibahas di sidang Majelis Umum (MU) PBB draf resolusi itu disetujui, tetapi dukungan dari MU PBB tidak implementatif. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dengan ibu kota di Jerusalem Timur melalui berbagai forum multilateral. Di sisi lain, negara-negara OKI harus tetap solid dalam menggalang kerja sama dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sementara Palestina harus menghentikan konflik internalnya.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
1 Januari 2019 adalah target waktu bagi penuntasan kepesertaan program JKN/ KIS. Namun masalahnya hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala untuk mencapainya, seperti: sosialisasi program JKN/KIS yang kurang; layanan kesehatan yang belum memadai; kepatuhan hukum pengusaha yang masih kurang; koordinasi yang masih kurang optimal; akurasi data peserta yang masih meragukan; regulasi yang belum mendukung; dan kualitas SDM yang masih kurang. Tulisan ini menganalisis berbagai kendala tersebut dan memberikan rekomendasi agar BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi Program JKN/KIS secara maksimal; memperbaiki layanan; menghimbau kepatuhan hukum pengusaha; memperbaiki koordinasi dengan stakeholders; memperbaiki akurasi data peserta; memperbaiki regulasi; dan meningkatkan kualitas SDM.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Kinerja ekspor nonmigas tahun 2017 telah menunjukkan hasil yang bagus. Memasuki tahun 2018, kinerja ekspor nonmigas masih rentan dipengaruhi oleh shocks seperti pelemahan permintaan ekspor dari negara-negara pasar tradisional. Tulisan ini memaparkan kinerja dan prospek ekspor nonmigas tahun 2018 dan kebijakan diversifikasi pasar tujuan ekspor. Kinerja ekspor nonmigas tahun 2017 tumbuh sebesar 17,3%, melebihi target yang ditetapkan (5,6%). Tahun 2018, ekspor nonmigas Indonesia diprediksi tumbuh sebesar 5–7%. Sumber utama proyeksi sebesar itu adalah kebijakan diversifikasi pasar tujuan ekspor yang dilakukan Indonesia dengan menyasar negara-negara pasar nontradisional. Hal ini tersirat dari perjanjian dan kerja sama perdagangan yang sudah ditandatangani antara Indonesia dengan negara-negara pasar nontradisional, baik secara individu maupun melalui ASEAN. Adanya kerja sama perdagangan tersebut berpotensi mendorong naiknya ekspor Indonesia, baik total ekspor maupun ekspor nonmigas. Namun, agar kinerja ekspor pada tahun-tahun mendatang lebih baik, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan harus mencari negara-negara pasar nontradisional lainnya.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 telah mulai bergulir. Pilkada serentak 2018 disebut menuju politik yang memanfaatkan media sosial. Namun beberapa penelitian menunjukkan adanya persoalan etika dalam penggunaan media sosial dalam pelaksanaan pilkada serentak. Etika penggunaan media sosial dipengaruhi lima faktor yaitu: norma individu, norma sosial, hukum, affordances, dan kebijakan. Oleh karena itu, tulisan ini membahas tentang etika penggunaan media sosial berdasarkan lima faktor yang mempengaruhi etika penggunaan media sosial tersebut. Pada bagian akhir penulis menawarkan etika penggunaan media sosial sebagai salah satu barometer kualitas penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dengan lebih mengedepankan upaya preventif dalam penanganan persoalan etika penggunaan media sosial menjelang dan selama penyelenggaraan pilkada serentak 2018 tanpa mengurangi hak warga negara.

Vol. X / No. 1 - Januari 2018

Penulis:

Abstrak:


Vol. - / No. Khusus - Desember 2017

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Polemik penerapan pidana mati di Indonesia kembali menimbulkan pro dan kontra di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejak era Presiden Jokowi dimulai tahun 2014 hingga saat ini (2017), Indonesia telah melaksanakan tiga tahap eksekusi pidana mati terhadap dua puluh terpidana mati. Penerapan pidana mati ini menimbulkan pro kontra dan membuat masyarakat terbelah dalam menyikapinya. Tulisan ini mengkaji pro dan kontra atas penerapan pidana mati ini dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Dari perspektif HAM, meskipun diakui adanya hak untuk hidup namun hak ini tunduk pada pembatasan HAM lainnya yaitu pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu beberapa instrumen hukum internasional juga membuka kemungkinan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana serius.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Tahun 2017 belum ditandai oleh situasi dunia yang jauh lebih aman dibandingkan tahun sebelumnya. Terorisme internasional masih merupakan ancaman utama di banyak negara, termasuk Indonesia yang penuh keberagaman dan demokrasinya belum terkonsolidasi. Aksi-aksi terorisme pro-ISIS yang berdimensi internasional telah berlangsung, walau dalam skala lebih kecil. Pemerintah tidak mudah dapat mengantisipasi dan mencegah, apalagi menghentikan serangan terorisme, pasca-Bom Sarinah 14 Januari 2016. Sebagai konsekuensinya, upaya Indonesia dalam memerangi terorisme internasional di tahun 2017 ini patut dievaluasi, terutama terkait kebijakan yang tengah disusun dan langkah yang telah diambil. Demikian pula, penilaian terhadap substansi RUU amandemen UU No. 15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme perlu dilakukan. Berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang datang dari terorisme internasional perlu dibahas, dengan perspektif hubungan internasional. Analisis SWOT diaplikasikan untuk menilai peluang sukses memerangi ‘war on terror’ di segala mandala.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
“Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” merupakan salah satu Nawacita dalam Pemerintahan Jokowi-JK, di mana salah satu cita tersebut ingin diwujudkan melalui Program Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin. Namun dalam praktiknya, Program Perlndungan Sosial masih banyak penyimpangan sehingga program tersebut tidak dapat sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan Program Perlindungan Sosial di Era Pemerintahan Jokowi- JK selama ini. Hasilnya, Program Perlindungan Sosial terbukti efektif mengurangi kemiskinan, namun penyalurannya perlu diperbaiki, dengan penetapan target yang akurat, memperluas cakupan, dan meningkatkan benefit. Tulisan ini juga merekomendasikan beberapa cara untuk meningkatkan keberhasilan program, yaitu: 1) Mewujudkan akurasi data penerima manfaat program; 2) Meningkatkan jangkauan layanan; 3) Melakukan sosialisasi program secara masif; 4) Mempermudah akses terhadap dokumen identitas. DPR RI perlu mengawal jalannya Program Perlindungan Sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan, melalui fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Total utang pemerintah per September 2017 adalah sebesar Rp3.866,45 triliun. Kondisi utang pemerintah yang hampir menyentuh level Rp4.000 triliun ini membuat khawatir banyak pihak. Banyak pihak mengklaim bahwa kondisi ini sudah pada level sangat mengkhawatirkan dan berbahaya bagi kelangsungan suatu negara. Namun jika ditelaah lebih lanjut utang pemerintah tersebut, dengan menggunakan indikator utang yang sudah banyak dibanyak dipakai (best practice) oleh Kementerian Keuangan, BI dan IMF yaitu rasio DSR, DSO dan DTX, hasilnya adalah utang pemerintah yang dianggap banyak membahayakan bagi banyak orang ternyata masih berada pada level aman dan wajar. Akan tetapi yang perlu ditekankan adalah agar setiap Rupiah dari utang pemerintah tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang penyelenggaraannya akan dilaksanakan secara serentak memiliki makna konsolidasi demokrasi. Sebelumnya, transisi relasi demokrasi perwakilan dan kepemimpinan pemerintahan sudah dipilih langsung oleh rakyat, namun masih dilakukan secara terpisah. Transisi pemerintahan perwakilan yang demikian telah meletakkan proses konsolidasi demokrasi berkembang dalam ruang yang lebih luas. Ruang tersebut tidak lagi sekedar dalam konteks kesesuaian antara politik perwakilan parlemen dan eksekutif yang bersifat koheren dan terintegrasi bagi agenda pemerintahan, tetapi juga pada konteks menciptakan sistem politik yang stabil. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak. Tulisan ini merekomendasikan bahwa untuk memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan, penting untuk memperkuat proses pilkada dan pemilu serentak.

Vol. IX / No. 24 - Desember 2017

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Fenomena aksi kekerasan dan main hakim sendiri dengan mengatasnamakan persekusi yang marak diberitakan di media massa telah menimbulkan perdebatan di dalamnya. Tulisan ini bermaksud menjelaskan tentang konsep atau pengertian persekusi dari prespektif hukum. Penggunaan kata persekusi selama ini dianggap kurang tepat, mengingat sistem hukum nasional Indonesia tidak mengenal istilah persekusi. Cakupan persekusi lebih ditekankan pada kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang lebih luas dan sistematis. Tindakan kekerasan yang terjadi memang tidak dapat diterima dan harus diproses secara hukum, akan tetapi mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan persekusi dinilai terlalu berlebihan. Penanganan aksi persekusi membutuhkan dukungan dan koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum, namun hal tersebut juga tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga DPR RI.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Majelis International Maritime Organization kembali melaksanakan sidang dua tahunannya. Salah satu agenda pentingnya adalah memilih Anggota Dewan IMO untuk Periode 2018-2019. Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah dan berhasil terpilih kembali menjadi Anggota Dewan IMO. IMO memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kemaritiman internasional karena memiliki otoritas untuk menetapkan standar keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup maritim. Indonesia, di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi sedang berusaha membangun Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Dengan visi maritim tersebut, banyak kepentingan nasional Indonesia yang beririsan dengan ketentuan-ketentuan IMO. Keanggotaan Indonesia di Dewan IMO akan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempengaruhi upaya-upaya penguatan norma dan kebijakan IMO agar tidak merugikan kepentingan maritim Indonesia. Menjadi Anggota Dewan IMO juga merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap nilai strategis Indonesia sebagai negara maritim. DPR RI memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah memperkuat instrumen-instrumen pengamanan dan penyelamatan di laut, agar Indonesia dapat dipandang sebagai negara maritim yang bertanggung jawab.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penanganan bencana akan terus berlanjut sebagai konsekuensi dari kondisi geografis dan geologis Indonesia, fenomena perubahan iklim global dan perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Selama ini upaya penanganan bencana yang dilakukan Pemerintah masih fokus pada kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi fisik pasca bencana. Tulisan ini ingin mengkaji mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan berbasis kearifan lokal. Mitigasi dapat dimulai dengan mengubah paradigma dari tanggap darurat ke mitigasi. Selanjutnya menerapkan pendidikan kebencanaan di keluarga, kemudian sekolah dengan memasukkan materi pelajaran tentang bencana sebagai pelajaran wajib bagi setiap siswa terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah risiko bencana. Pendidikan kebencanaan yang dipadukan dengan kearifan lokal akan menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan amanat dari Pasal 35 huruf h UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan mewajibkan sekolah terutama sekolah di wilayah risiko bencana untuk menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Seiring pesatnya perkembangan bisnis online di Indonesia, produk impor pun semakin marak dijual melalui bisnis online. Akibatnya produk lokal harus bersaing dengan produk impor yang kualitasnya lebih baik dan harga yang murah. Pemerintah perlu waspada, karena jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan produk lokal akan kalah bersaing dengan produk impor dan produk impor akan mendominasi bisnis online di Indonesia. Jangan sampai Indonesia menjadi pasar bisnis online bagi produk impor. Oleh karena itu, beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi maraknya produk impor pada bisnis online. Dalam rangka peningkatan kualitas produk lokal, diperlukan peran pemerintah untuk membina pengusaha lokal seperti UMKM. Pemerintah juga harus segera membuat peraturan terkait pembatasan produk impor yang dijual secara online dan aturan yang mewajibkan toko online menjual produk lokal. Dukungan DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu dilakukan agar aturan tersebut dapat segera dibuat dan diberlakukan.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tanggal 21 November telah ditetapkan Gubernur Papua sebagai Hari Otonomi Khusus Papua. Pihak Pemerintah Provinsi Papua beranggapan bahwa penetapan tersebut dimaksudkan sekedar untuk mengingatkan dan menginformasikan kepada masyarakat Papua mengenai kebijakan Otsus Papua yang telah hadir di Papua sejak tahun 2001. Hingga kini, Pemerintah Pusat belum memberikan respons apapun terhadap peristiwa ini. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis makna peristiwa tersebut dari perspektif kebijakan publik. Penulis berpendapat bahwa penetapan Hari Otonomi Khusus Papua memiliki makna lebih dari sekedar mengingatkan masyarakat Papua akan hadirnya Otsus. Peringatan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah sinyal dari Pemerintah Provinsi Papua untuk mengingatkan Pemerintah Pusat bahwa Otsus Papua harus segera dievaluasi keberadaannya. Dalam perspektif kebijakan publik, sudah seharusnya implementasi sebuah kebijakan dievaluasi. Oleh karena itu, sinyal yang disampaikan oleh Gubernur Papua harus direspons oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI dengan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Otsus. Evaluasi dilakukan dengan mendengarkan suara orang Papua.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →