Info Singkat

Vol. IX / No. 12 - Juni 2017

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) dibentuk dengan tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Agar keberadaan BSSN menjadi optimal,maka BSSN dapat menyelenggarakan tugas operasional dan tugas koordinasi terkait dengan masalah keamanan siber. Untuk itu BSSN seharusnya merupakan alat negara. Meski harus bisa dipastikan bahwa aktivitas BSSN tidak dimaksudkan untuk memata-matai ranah privat pengguna internet. DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi perlu merumuskan perluasan bidang masalah dalam RUU tentang Persandian yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional, yaitu dengan menambahkan materi pengaturan mengenai siber. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka optimalisasi kelembagaan BSSN, tugas operasional dan koordinasi, serta mekanisme pengelolaan keamanan siber dan persandian.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Meski sejumlah kelompok radikal keagamaan telah aktif di daerah perbatasan antara Filipina-Malaysia-Indonesia selama bertahun-tahun, akan tetapi serangan ke Kota Marawi, memunculkan kekhawatiran bahwa ISIS akan melebarkan sayapnya ke kawasan Asia Tenggara. Kekhawatiran itu muncul karena apa yang terjadi di Filipina Selatan pada kenyataannya bukanlah pemberontakan warga Filipina tetapi sudah merupakan invasi teroris asing dukungan ISIS. Tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Pulau Mindanao sebagai bagian kekhilafahan. Meskipun ISIS belum mendeklarasikan wilayah kekhilafahan di Asia Tenggara seperti di Suriah dan Irak, tetapi bila melihat kondisi di Filipina maka hal itu hanyalah soal waktu. Tidak dapatdisangkal bahwa pengaruh ISIS telah menyebar ke seluruh Asia Tenggara beberapa tahun terakhir ini.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Sekilas:
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di DPR telah memasuki fase akhir dengan menyisakan beberapa isu krusial untuk diambil keputusan. Perdebatan mengenai isu krusial bukan hanya terjadi pada RUU Pemilu kali ini, namun juga pada periode-periode sebelumnya. Isu yang paling krusial dalam RUU kali ini adalah presidential threshold. Isu tersebut terkait erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pemilu serentak, namun sayangnya MK tidak dapat dimintai pendapat, kecuali melalui putusan. Agar tidak selalu menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran terhadap permasalahan seperti ini, perlu dipikirkan adanya mekanisme judicial preview agar tidak ada lagi kegaduhan pasca terbentuknya undang-undang. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memasukkan beberapa substansi pokok mengenai Pemilu dan partai politik menjadi materi muatan UUD 1945.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Sekilas:
Penerimaan pajak tahun 2017 terancam shortfall, hal ini terlihat dari capaian penerimaan pajak kuartal I yang hanya mencapai Rp222,2 triliun atau 14,83% dari target penerimaan pajak tahun 2017, sebesar Rp1.498,9 triliun. Penyebabnya adalah kondisi perekonomian global yang masih belum menentu, rendahnya kesadaran Wajib Pajak, dan masih tingginya kebocoran pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan perpajakan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan yang dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga, dan memberi kesempatan wajib pajak untuk memperoleh keadilan perpajakan. Tujuan jangka panjangnya adalah mencapai rasio pajak 14% pada tahun 2020. Selain itu, agar penerimaan pajak tahun 2017 bisa optimal, pemerintah harus melakukan beberapa upaya-upaya teknis seperti penelusuran sumber-sumber lain perpajakan.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Salah satu kegiatan rutin BPOM adalah inspeksi pengawasan pangan olahan menjelang Bulan Ramadhan hingga pasca Hari Raya Idul Fitri. Ramadhan dijadikan momentum untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk tidak menjual produk pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar keamanan, mutu, dan gizi. Namun, saat ini masih banyak ditemukan produk pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi persyaratan dan standar. Perlu penguatan pengawasan baik pre-market maupun post-market guna memberikan kepastian hukum dan memberikan efek jera kepada penjual pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan dan standar. DPR melalui fungsi legislasi, perlu mengatur penguatan upaya pengawasan melalui keterlibatan peran serta masyarakat dan memperberat sanksi hukum yang diatur dalam RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.

Vol. IX / No. 11 - Juni 2017

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Sejak Pilgub DKI 2017, eskalasi persekusi dari waktu ke waktu semakin meningkat. Kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur Incumbent Ahok berperan dalam meningkatkan aksi persekusi (the Ahok Effect). Hal-hal yang dianggap menghina agama tertentu atau ulama adalah hal yang menjadi alasan utamanya. Kasus persekusi sejak awal tahun 2017 terjadi secara luas dan merata di seluruh Indonesia. Ini merupakan fenomena yang sudah mengkhawatirkan karena mengancam demokrasi, terutama karena mengabaikan prinsip kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), dan karena persekusi dilakukan dengan menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman (main hakim sendiri) tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Pemerintah beserta seluruh jajaran aparat hukum harus tegas dalam menyikapi persekusi. Masyarakat juga harus menghormati proses hukum yang ada, seperti melakukan somasi, mediasi damai, atau melaporkan ke kepolisian. Kasus persekusi tidak bisa dianggap enteng (remeh). Hanya dengan menegakkan supremacy of the law, demokrasi di Indonesia dapat diselamatkan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Presiden Donald Trump telah menarik AS dari Kesepakatan Paris. Trump berpandangan Kesepakatan Paris ditujukan untuk memincangkan, merugikan, dan memiskinkan AS. Trump mengklaim komitmen AS terhadap Kesepakatan Paris telah menyebabkan kerugian dan berkurangnya lapangan kerja. Pembedaan perlakuan terhadap negara maju dan negara berkembang tampaknya mempengaruhi sikap Trump. Dengan status sebagai negara berkembang, meskipun merupakan penghasil emisi karbon terbesar dunia, China dan India tidak dituntut komitmen sebagaimana yang ditanggung AS, sehingga Trump berpandangan bahwa Kesepakatan Paris tidak adil dan merugikan kepentingan nasional AS. Meskipun banyak pihak tetap optimis terhadap Kesepakatan Paris tanpa dukungan AS dan banyak negara menyatakan tetap berkomitmen untuk bekerja sama, Indonesia perlu mendorong China dan India untuk mengajak AS kembali berkomitmen terhadap Kesepakatan Paris, mengingat kedua negara ini cukup mempengaruhi keputusan Trump.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:
Penangkapan oknum auditor BPK karena diduga menerima suap dari pejabat kementerian/lembaga (KL) untuk mengubah opini hasil audit laporan keuangan dari wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP) dan beberapa peristiwa serupa sebelumnya menunjukkan adanya “jual beli” opini WTP dalam audit laporan keuangan di KL tersebut. Kasus ini menimbulkan pertanyaan apakah dengan diperolehnya opini WTP, suatu KL dianggap bebas dari korupsi, dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPK, sehingga bisa timbul “jual beli” WTP. Dalam tulisan ini diuraikan bahwa penilaian WTP oleh BPK terhadap laporan keuangan KL tidak menjamin KL tersebut bebas dari korupsi, karena opini WTP diberikan hanya untuk menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh KL sudah baik. Sementara itu, BPK sebenarnya telah melakukan sistem pengawasan internal dan eksternal, namun dengan adanya beberapa peristiwa “jual beli” opini WTP, pengawasan tersebut perlu ditingkatkan.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Sekilas:
Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia mendapatkan predikat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) pada bulan Mei 2017, setelah sebelumnya mendapatkan predikat yang sama dari Moody’s Investors Services, Japan Credit Rating Agency Ltd (JCRA), dan Fitch Ratings. Kondisi tersebut dapat dijadikan stimulus masuknya dana internasional yang selama ini masuk ke negara-negara dengan peringkat tersebut. Masuknya investor ke Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik dan terkoneksi dapat menekan biaya logistik yang selama ini menjadi faktor tingginya harga produk sehingga dapat meningkatkan angka konsumsi rumah tangga. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan daya saing negara. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan dapat memberikan masukan dalam mendorong kinerja investasi yang mendukung program percepatan infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Media sosial, selain memiliki dampak baik bagi kehidupan sosial, tetapi jika dimanfaatkan untuk menghancurkan tatanan sosial yang sudah ada akan berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Ujaran kebencian akhir-akhir ini berujung pada tindak intimidasi dan kekerasan, pernyataan pendapat yang dijamin Undang-Undang belum dilakukan dengan bertanggung jawab. Tulisan ini menganalisa bagaimana respon pemerintah terhadap pelaku intimidasi dan kekerasan, dan pentingnya peran masyarakat menjaga ketertiban sosial. Diketahui bahwa dibeberapa negara maju sekalipun peraturan tentang ujaran kebencian telah disahkan dan berlaku, hal ini dilakukan untuk menjaga dampak kejahatan dan kerusakan sosial yang akan ditimbulkan. Tokoh agama dan masyarakat ikut memberikan contoh dan memberikan pengaruh baik terhadap generasi muda (atau sebaliknya) akan kebutuhan sikap dewasa dalam bermedia sosial.

Vol. IX / No. 10 - Mei 2017

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Situasi sosial politik di Indonesia saat ini sedang rentan akibat menguatnya politik Identitas dalam masyarakat. Politik identitas telah menyebabkan meningkatnya aksi intoleransi dalam masyarakat. Terutama saat berlangsungnya pemilu maupun pilkada di Indonesia. Kebinekaan dan keberagaman ras, suku, adat, dan agama yang sejak dulu menjadi identitas bangsa Indonesia menjadi terancam akibat politik identitas dan aksi intoleransi. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia membutuhkan rekonsiliasi agar konflik yang ditimbulkan oleh politik identitas tidak semakin besar dan memicu disintegrasi bangsa. Dalam hal ini peran setiap pihak sangat diperlukan untuk melakukan rekonsiliasi. Penting bagi setiap elemen bangsa untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi bertujuan untuk mencegah kecenderungan dalam menggunakan identitas keagamaan, identitas rasial, atau kesukuan yang semakin berkembang secara masif dan menimbulkan perpecahan bangsa.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Emanuelle Macron terpilih sebagai Presiden Perancis untuk periode 2017-2022. Tugas berat yang harus segera dihadapi Macron adalah memperbaiki perekonomian Perancis dan mengatasi masalah pengangguran. Hal ini harus dilakukan agar Perancis dapat berperan lebih besar untuk mereformasi Uni Eropa. Perhatian pada masalah ekonomi dalam negeri dan Uni Eropa diharapkan tidak mengurangi perhatiannya pada hubungan bilateral dengan Indonesia. Indonesia perlu mencermati perubahan kebijakan Perancis di masa pemerintahan Macron, karena hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara selama ini masih dapat ditingkatkan untuk kepentingan nasional.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Pemerintah berencana melakukan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena ormas ini dipandang tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kegiatan HTI juga terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sementara pihak ormas HTI telah membantah seluruh tuduhan tersebut dan menganggap tindakan pemerintah tidak sesuai prosedur yang semestinya. Artikel ini membahas kontroversi di balik rencana pembubaran ormas HTI tersebut. Upaya pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas ini tentunya harus dilaksanakan sesuai tahapan dan proses yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Upaya persuasif perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum penjatuhan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa surat peringatan dan penghentian kegiatan sementara perlu dilakukan sebelum pada akhirnya pemerintah membubarkan ormas tersebut setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Indonesia menghadiri KTT One Belt One Road (OBOR) pada tanggal 14-15 Mei 2017 di China. Selain sejalan dengan pembangunan poros maritim, dukungan lebih dari 60 negara yang mewakili 60% populasi dunia dan sekitar sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB) dunia menjadikan pertemuan KTT ini strategis bagi Indonesia. Untuk itu, Indonesia memanfaatkan peluang kebangkitan jalan sutra modern dengan mempertimbangkan prospek jalur ini bagi Indonesia dilihat dari sektor perdagangan dan sektor investasi. Pembangunan infrastruktur melalui investasi ke Indonesia hanya akan memberikan peluang besar bagi negara lain apabila Pemerintah Indonesia tidak segera melakukan pembenahan terstruktur terhadap peningkatan daya saing produk unggulan dan potensial untuk menggenjot ekspor Indonesia. DPR RI dapat melakukan fungsi pengawasan yang diarahkan pada kebijakan pemerintah dalam peningkatan perdagangan ekspor terutama pembatasan kuota impor komoditas pangan serta peningkatan investasi melalui realisasi kerja sama Government to Government (G to G) dan Government to Business (G to B).

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Sekilas:
Multikulturalisme memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya bisa mengukuhkan persatuan, sementara dampak negatifnya bisa menyebabkan perpecahan. Salah satu masalah yang ada di masyarakat terkait dengan multikulturalisme adalah konflik yang disebabkan oleh etnosentrisme yang dapat memecah persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan semangat multikulturalisme, yaitu bagaimana kelompok-kelompok etnik semestinya memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal, seperti: demokrasi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Salah satu usaha untuk menjaga keharmonisan multikulturalisme adalah melakukan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keserasian antara berbagai suku bangsa. Pembinaan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat umum maupun melalui pendidikan di sekolah, khususnya kepada generasi pemimpin bangsa.

Vol. IX / No. 6 - Maret 2017

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Pilkada di Papua dinilai sebagai pilkada paling bermasalah. Pada tahun 2017, dari 11 (sebelas) daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua yang menyelenggarakan pilkada, 8 (delapan) di antaranya mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya itu, pilkada juga telah menimbulkan gangguan keamanan di Papua karena adanya konflik antarmasyarakat. Masalah pilkada Papua juga telah mengakibatkan hubungan antara Gubernur Papua dan Kapolda Papua menjadi kurang harmonis. Apabila tidak segera diatasi, persoalan pilkada akan menambah runyam situasi keamanan di Papua. Pemerintah Pusat saat ini telah mengambil tindakan dengan membentuk tim. Namun, tindakan tersebut tidak cukup. Tulisan ini merekomendasikan agar dilakukan perubahan pengaturan mengenai tata kelola penyelenggaraan pilkada di Papua yang menggunakan sistem noken dengan memperhatikan berbagai situasi dan kondisi di Papua. Masalah minimnya anggaran dalam penyelenggaraan pilkada juga harus diselesaikan. Perlu penyusunan kebijakan asimetris dalam penyelenggaraan pilkada di Papua.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Indonesia dan Korea Selatan telah berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral dengan membangun kemitraan strategis sejak 2006. Kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi menjadi salah satu pilar penting kemitraan tersebut. Kedua negara secara konsisten berupaya untuk melakukan penguatan kerja sama di bidang tersebut. Indonesia-Korea Business Summit yang dilaksanakan beberapa waktu lalu dapat menjadi bagian penting dalam penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara kedua negara. Dihadiri oleh ratusan konglomerat Korea Selatan, forum ini akan mendorong percepatan peningkatan investasi Korea Selatan di Indonesia dan membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas. Lebih dari itu, forum ini juga dapat memberi dampak luas karena mencerminkan terbangunnya sikap saling percaya antara dua negara dan dapat menjadi contoh bagi negara lainnya untuk membuka peluang penguatan kerja sama yang serupa.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Hakim konstitusi dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Presiden. Saat ini terjadi kekosongan jabatan hakim konstitusi yang berasal dari Presiden, sehingga yang berwenang untuk mengajukan calon hakim konstitusi adalah Presiden. Untuk itu dilakukan proses seleksi pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Namun, seleksi ini menimbulkan anomali dari sisi norma dan praktik sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan mekanisme seleksi hakim konstitusi, perubahan UU MK terkait dengan pengangkatan hakim konstitusi, atau penerbitan perppu oleh Presiden. Untuk itu, DPR dapat berperan melalui fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Sekilas:
Keberadaan taksi berbasis online sempat memunculkan sejumlah unjuk rasa para pengemudi taksi dan angkutan umum di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, Malang, Tangerang, dan Solo. Para pendemo yang sebagian besar merupakan pengemudi taksi dan angkutan umum menuntut agar taksi berbasis online segera ditutup, karena mereka mengalami penurunan penghasilan. Untuk menghindari konflik persaingan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan revisi Permenhub No. 32 Tahun 2016, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi keberadaan angkutan berbasis online di Indonesia. Namun dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat merasa kehilangan akses mobilitas murah yang dapat diandalkan. Terkait kebijakan ini, melalui fungsi legislasi, DPR dapat membuat Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar transportasi berbasis online mempunyai payung hukum yang jelas, selain itu DPR dapat memberikan masukan untuk membahas serta mengevaluasi kebijakan agar pihak taksi berbasis online maupun konvensional tidak ada yang dirugikan.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Maraknya kasus pedofil online menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Meskipun telah banyak peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Apalagi peraturan hanya dapat mengkondisikan ruang bagi tumbuh kembang anak yang positif, namun tidak dapat mengontrol interaksi personal yang terjadi di dunia maya. Oleh karena itu, sosialisasi pemerintah terhadap masyarakat menjadi penting agar selalu waspada terhadap pedofil online. Orang tua perlu membekali diri dengan informasi untuk menjaga anak agar tidak terjebak menjadi korban kejahatan pedofil online. DPR RI juga harus senantiasa mengawasi pemerintah dalam implementasi peraturan terkait perlindungan anak.

Vol. IX / No. 5 - Maret 2017

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Permasalahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di lapangan tidak hanya berdampak pada sisi administrasi negara, tetapi juga berdampak secara politik. Fakta bahwa jutaan warga negara Indonesia (WNI) belum memiliki KTP-el memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas Pemerintah dalam menjalankan proyek KTP-el, apalagi pelaksanaannya tidak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dampak politik yang muncul adalah pertama, menurunnya kredibilitas Pemerintah di mata masyarakat dalam pengadaan KTP-el, dan kedua, dalam konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, banyaknya WNI yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki KTP-el menjadi masalah demokrasi yang serius. Dalam kondisi ini, DPR RI harus mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan KTP-el yang ada secara profesional, serta mengajak masyarakat dan media untuk ikut berperan-serta mengawasi proses perekaman KTP-el di seluruh daerah.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Kunjungan Kepala Negara Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al Saud ke Indonesia diharapkan memberikan dampak positif bagi hubungan kedua negara. Ada 3 aspek penting yang berdampak bagi hubungan kedua negara yaitu, ekonomi, politik, dan budaya. Secara ekonomi, Indonesia memerlukan modal investasi, sementara Arab Saudi memerlukan pasar untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dilihat dari sisi keamanan, negara Arab Saudi memerlukan mitra kerja sama yang aman dan stabil serta demokratis seperti Indonesia agar investasinya tidak bermasalah. Sementara secara budaya dan keagamaan kedua negara memiliki banyak kesamaan, sehingga sangat memudahkan dalam membangun hubungan bilateral. Ketika ideologi protektif semakin mengemuka di dunia, kunjungan Raja Salman ke Indonesia dan negara Asia lainnya, akan memberikan peluang bagi kedua negara untuk mewujudkan kerja sama ekonomi dan politik yang lebih erat.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Keharusan mengubah status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengundang penolakan dan ancaman arbitrase dari PT. Freeport Indonesia. Namun, dalam hal ini Pemerintah Indonesia memiliki posisi hukum yang kuat, baik dalam perundingan maupun terhadap ancaman arbitrase karena pemerintah berperan sebagai regulator dalam mengeluarkan regulasi tersebut, artinya kontrak karya harus tunduk pada undang-undang berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdata. Selain itu, PT. Freeport Indonesia telah melakukan wanprestasi terhadap beberapa ketentuan kontrak karya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus konsisten memegang amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU Minerba, dan peraturan pelaksanaannya. DPR RI memiliki peran penting melalui pelaksanaan fungsi pengawasan untuk terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan negara.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Sekilas:
KTT IORA (Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia) yang diselenggarakan tanggal 5-7 Maret 2017 di Jakarta telah menghasilkan Jakarta Concord yang berisi tata nilai dan acuan gerak untuk mengelola kawasan Samudra Hindia sebagai wilayah yang stabil, damai, dan aman. Kondisi tersebut sangat penting untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bagi Indonesia, IORA memberikan peluang dan tantangan dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Peningkatan kerja sama perdagangan, industri, dan pariwisata serta terbukanya investasi merupakan peluang dan tantangan yang harus disambut Indonesia. Oleh karena itu, DPR melalui fungsi pengawasannya perlu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam KTT tersebut.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Wacana standardisasi kurikulum pesantren salaf (tradisional) yang dilontarkan oleh Kementerian Agama RI mendapat respons dari pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren. Standardisasi tersebut dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan pesantren yang berkualitas dan bertanggung jawab. Standardisasi bukan merupakan deradikalisasi, namun mainstreaming moderasi Islam di kalangan pesantren salaf. Sebagian besar pemerhati pendidikan Islam dan pengelola pesantren menilai standardisasi boleh dilakukan dengan syarat tidak menghilangkan ciri khas, otonomi, dan otoritas pesantren salaf. Standardisasi yang dilakukan tanpa memperhatikan entitas-entitas itu akan menghilangkan ciri khas pesantren salaf itu sendiri. Standardisasi juga perlu memperhatikan pembinaan, sarana dan prasana, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pengajar pesantren salaf. Tetapi ada juga pemerhati yang menolak standardisasi dengan alasan pesantren salaf lebih mengetahui kurikulum yang mereka butuhkan. Standardisasi kurikulum justru akan membelenggu kiai, ustaz, dan santri. Selain itu, kurikulum sebagian besar pesantren salaf telah diakui setara dengan jenjang pendidkan lainnya seperti madrasah atau sekolah.

Vol. IX / No. 4 - Februari 2017

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari merupakan bukti kegigihan perjuangan pers melawan penjajahan Belanda. Berbeda dengan pers pada masa perjuangan yang harus menghadapi penjajah, pers saat ini justru harus berjuang untuk mewujudkan akuntabilitas mereka kepada publik. Tulisan ini menganalisis akuntabilitas pers kepada publik. Akuntabilitas pers kepada publik mutlak untuk diwujudkan karena pers merupakan pilar ke-4 demokrasi. Salah satu kerangka terpenting untuk mengukur akuntabilitas pers kepada publik adalah dengan cara melihat objektivitas pers. Semakin objektif pers dalam pemberitaan, maka pers tersebut semakin akuntabel. Akan tetapi sejumlah fakta membuktikan masih terjadinya praktik jurnalisme hoax dan keberpihakan pers masih menjadi ancaman utama bagi objektivitas pers. Ancaman bagi objektivitas pers menunjukkan bahwa akuntabilitas pers kepada publik masih menjadi satu pekerjaan rumah bagi pers untuk dituntaskan. Karena itu, sudah selayaknya pers menyadari pentingnya mewujudkan akuntabilitas pers kepada publik.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Sejumlah pernyataan Trump pada masa kampanye telah memicu kekhawatiran Jepang atas masa depan kerja sama pertahanan kedua negara. Ada kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump akan menarik pasukan dari pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Jepang. Melihat sikap pemerintahan Trump setelah resmi menjabat, dan memperhitungkan kepentingan nasional AS di kawasan, maka sangat kecil kemungkinan hal itu akan benar-benar dilakukan oleh pemerintahan Trump. Namun, tampaknya tuntutan AS terhadap Jepang untuk pembagian beban yang lebih besar dalam kerangka kerja sama pertahanan mereka akan tetap ada. Tuntutan ini dapat saja berujung pada dorongan peningkatan peran militer Jepang yang lebih luas, yang berarti akan melahirkan kekuatan militer Jepang yang lebih besar dan mampu mengubah perimbangan kekuatan di kawasan. Indonesia harus mencermati perkembangan ini dan mempersiapkan diri untuk merespons segala kemungkinan yang dapat terjadi.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan sebagian gugatan pemerintah yang menggunakan prinsip strict liability terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh PT Waringin Agro Jaya memperkuat penegakan hukum lingkungan. Selama ini, penyidik kesulitan mengungkap kasus kebakaran hutan dan lahan karena terkendala barang bukti dan pelaku. Namun dengan strict liability, penyidik dapat menggugat tergugat (pemilik konsesi) untuk bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area konsesinya tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan tergugat sehingga mempermudah penyidik membawa kasus kebakaran hutan dan lahan ke pengadilan. Penyidik cukup membuktikan kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di area konsesi tergugat dan telah menimbulkan kerugian. Namun agar putusan pengadilan dapat dieksekusi dengan baik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus segera membuat pedoman mekanisme dan tahapan untuk mengeksekusi putusan.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai saat ini masih mengalami berbagai permasalahan, di mana banyak pelaku UMKM yang masih banyak kesulitan dalam mengakses KUR dan sebaran penyaluran KUR tidak merata di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2018, Pemerintah akan melakukan perubahan dengan menerbitkan Kartu “Pintar” KUR. Namun, sebelum program tersebut dilaksanakan perlu dipertimbangkan agar biaya percetakan kartu tidak membebani nasabah maupun pelaku perbankan, memberikan informasi yang lebih luas tentang data nasabah dan profil usaha, kemudahan dalam mengakses kredit, serta adanya fleksibilitas angsuran khusus KUR sektor pertanian. Sebagai pelengkap KUR, Pemerintah juga akan meluncurkan kredit supermikro. Agar program ini berhasil, perlu juga dipertimbangkan untuk mengkombinasikan skema kredit supermikro dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal sekaligus mendukung program Strategis Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Sekilas:
Indonesia menargetkan bebas sampah pada tahun 2020, hal ini tidak diartikan sebagai kondisi tanpa sampah sama sekali, namun lebih pada semangat untuk mengurangi timbulan dan mengolah sampah, mengubah cara pandang akan sampah sebagai barang ekonomis yang masih dapat dimanfaatkan, dan mengurangi efek negatif sampah. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun banyak tantangan dalam pengelolaan sampah seperti jenis sampah organik dan plastik yang mendominasi yang belum dikelola dengan baik, cakupan layanan yang masih rendah, dan keterbatasan lahan untuk Tempat Pemrosesan Akhir. Peluang untuk mengatasi hal tersebut sudah mulai tampak, antara lain dengan program Reduce Reuse Recycle, uji coba kantong plastik berbayar, dan partisipasi masyarakat dalam bank sampah. Penguatan institusi pengelola sampah di tingkat kabupaten kota dan kerja sama antarpemerintah daerah dalam Tempat Pemrosesan Akhir regional merupakan salah satu alternatif dalam upaya mencapai target tersebut.

Vol. IX / No. 3 - Februari 2017

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah. Permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat antara lain masih adanya pungutan liar, lambatnya pelayanan dan tidak adanya kepastian waktu penyelesaian, besarnya biaya pelayanan, persyaratan yang tidak transparan, kurang responsifnya petugas, dan prosedur yang berbelit-belit. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mengungkapkan kepatuhan standar pelayanan publik pada institusi pemerintahan masih belum maksimal. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan ORI, DPR diharapkan dapat mendukung kinerja ORI dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Pada awal masa pemerintahannya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat kebijakan keimigrasian baru untuk melindungi keamanan nasional AS dari serangan teroris. Kebijakan ini dinilai diskriminatif karena hanya melarang warga negara dari tujuh negara mayoritas muslim, yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya untuk masuk ke AS. Kebijakan Trump ini dianggap memberikan stigma bahwa seluruh warga negara ke tujuh negara tersebut adalah teroris. Dalam kebijakan imigrasi baru tersebut Trump juga menunda penerimaan pengungsi selama 120 hari. Kebijakan Trump tersebut menimbulkan reaksi penolakan, baik di dalam negeri maupun luar negeri AS. Selain dianggap bertentangan dengan konstitusi AS dan HAM, kebijakan tersebut juga merugikan kerja sama internasional melawan terorisme. Meskipun Indonesia tidak terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia tetap perlu melakukan langkah antisipasi.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Tertangkapnya PA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menambah jumlah Hakim dan Hakim Konstitusi yang terlibat kasus tindak pidana korupsi di lembaga yudikatif. Kembali munculnya kasus korupsi di lembaga yudikatif menimbulkan pertanyaan bagaimana penegakan hukumnya selama ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus korupsi seperti peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya harus dibentuk dan dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum tidak dapat berjalan apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut tidak saling mendukung satu sama lain. Demikian pula penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang terjadi di lembaga yudikatif. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang mempunyai peran dalam memperbaiki pengaturan sistem rekrutmen hakim di lembaga yudikatif. Rekrutmen yang lebih terbuka dan selektif melalui pembentukan Rancangan Undang- Undang tentang Jabatan Hakim dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan hakim yang jujur dan amanah.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Sekilas:
Pemerintah telah mengizinkan impor gas bagi sebagian industri. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin pasokan gas bagi industri di Indonesia dan meningkatkan daya saing produknya secara global. Kebijakan impor gas dibuka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri saja namun juga diberikan kepada PT. PLN. Persyaratan utama dalam mengimpor yaitu harga gas tersebut harus lebih murah dan memberikan keuntungan maksimal kepada negara. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka Pemerintah diharapkan dapat mengatur mekanisme harga impor gas dan tidak menyerahkannya kepada mekanisme pasar yang dapat mengancam eksistensi industri hulu di dalam negeri. Izin impor gas diberikan Pemerintah kepada industri-industri yang memerlukannya tanpa perantara. Dengan demikian impor gas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, bukan karena tidak ada stok atau harga yang mahal namun merupakan usaha menjamin suplai gas untuk industri.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Meluasnya perilaku korupsi di Indonesia menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebabnya. Dengan menggunakan studi literatur, ditemukan bahwa peluang terjadinya korupsi di Indonesia sangat besar. Korupsi dilakukan secara kolektif, penegakkan hukum juga terlihat masih lemah. Mengacu pada teori motivasi, motif kekuasaan dan motif afiliasi adalah dua motif yang terlihat berperan terhadap munculnya perilaku korupsi. Untuk itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial seperti nilai empatik, tanggung jawab sosial, dan sebagainya perlu dikembangkan. Pendidikan karakter tidak hanya berupa pengenalan nilai-nilai, tetapi juga penghayatan dan pengamalan nilai-nilai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan antikorupsi misalnya dapat dilakukan melalui penerapan Warung Kejujuran di sekolah-sekolah, sehingga siswa dapat secara langsung mempraktikkan perilaku yang jujur.

Vol. IX / No. 2 - Januari 2017

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Abstrak Debat publik yang difasilitasi oleh KPUD DKI Jakarta merupakan salah satu bagian dari kampanye pilkada. Debat publik bertujuan agar pasangan calon dapat menyampaikan pesan kampanyenya secara efektif kepada masyarakat. Debat publik juga bertujuan untuk menginspirasi pemilih, serta mampu meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi masyarakat yang belum mantap dengan pilihan pasangan calonnya (undecided voters/swing voters). Pada masyarakat Jakarta, swing voters yang merupakan pemilih rasional cenderung akan dipengaruhi oleh visi, misi, maupun program kerja yang ditawarkan calon. Mereka lebih menyukai pemaparan program kerja yang memberi solusi, realistis dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, debat publik menjadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Tulisan ini ingin menganalisa mengenai peningkatan kerja sama bilateral Indonesia- Jepang. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Selain di sektor ekonomi, perdagangan dan investasi, Indonesia juga membutuhkan Jepang dalam kerja sama infrastruktur. Sementara Jepang membutuhkan Indonesia dalam peningkatan kerja sama pertahanan-keamanan. Sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di ASEAN, Jepang membutuhkan Indonesia untuk mengajak China berdialog dan patuh pada Konvensi Hukum Laut PBB terkait situasi Laut China Selatan. Selain itu, Jepang juga membutuhkan Indonesia untuk mengajak Korea Utara agar mau menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Jadi, kerja sama bilateral kedua negara dilandaskan pada asas saling membutuhkan. Kendati demikian, Indonesia harus dapat meningkatkan level kerja sama bilateral kedua negara ini agar dapat lebih menguntungkan bagi Indonesia di kemudian hari.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Kasus kekerasan seksual terhadap anak bahkan disertai dengan pembunuhan sampai saat ini masih kerap terjadi. Pemerintah sendiri telah mengupayakan berbagai cara guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasaan seksual. Keberadaan undang-undang yang ada, telah cukup memadai untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi anak-anak dari kekerasan seksual, antara lain dengan memuat ancaman yang berat bagi pelaku. Namun demikian ancaman pidana yang diperberat tidak akan cukup menekan angka kasus kekerasan seksual karena tanpa penegakan hukum terhadap aturan-aturan yang ada maka ancaman pidana itu sendiri tidak akan efektif. Penegakan hukum dipengaruhi tidak hanya oleh UU itu sendiri, melainkan juga dari faktor aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana, dan masyarakat yang mendukung dalam pencegahan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Pengelolaan tambang dan mineral hingga saat ini masih belum optimal. Beberapa komoditi tambang diekspor tanpa pengolahan dan peningkatan nilai tambah maksimal. Pada tanggal 11 Januari 2017, Pemerintah kembali mengeluarkan aturan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah. Dalam jangka panjang, dikeluarkannya aturan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara, kinerja ekspor dan menjamin perusahaan tambang dan mineral segera membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Namun perlu diperhatikan dalam jangka pendek, relaksasi ekspor ini menyebabkan harga mineral jatuh, selain itu industri smelter yang telah dibangun dapat terancam ditutup. DPR RI harus mengawal implementasi aturan ini agar ke depan smelter dapat terbangun dan DPR RI harus segera merevisi UU Minerba agar terdapat kepastian dalam pengelolaan tambang di kemudian hari.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Sekilas:
Tulisan ini ingin menganalisa mengenai peningkatan kerja sama bilateral Indonesia- Jepang. Jepang merupakan salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Selain di sektor ekonomi, perdagangan dan investasi, Indonesia juga membutuhkan Jepang dalam kerja sama infrastruktur. Sementara Jepang membutuhkan Indonesia dalam peningkatan kerja sama pertahanan-keamanan. Sebagai salah satu negara yang paling berpengaruh di ASEAN, Jepang membutuhkan Indonesia untuk mengajak China berdialog dan patuh pada Konvensi Hukum Laut PBB terkait situasi Laut China Selatan. Selain itu, Jepang juga membutuhkan Indonesia untuk mengajak Korea Utara agar mau menjaga stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Jadi, kerja sama bilateral kedua negara dilandaskan pada asas saling membutuhkan. Kendati demikian, Indonesia harus dapat meningkatkan level kerja sama bilateral kedua negara ini agar dapat lebih menguntungkan bagi Indonesia di kemudian hari.

Vol. IX / No. 1 - Januari 2017

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Berita bohong (hoax) di media sosial tumbuh subur pada kondisi masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam melakukan interaksi komunikasi melalui media sosial. Berita bohong memang diproduksi tidak dengan memperhatikan kaidah penulisan berita yang menjadi panduan dalam penulisan berita pada pelaksanaan tugas jurnalistik media. Berita bohong melalui media sosial tidak boleh dibiarkan, karena kemampuan media sosial yang dimanfaatkan untuk menyajikan berita yang tidak dilandasi fakta peristiwa cenderung menimbulkan ketidakpastian informasi, mampu menciptakan opini publik yang tidak berlandaskan fakta berita, dan menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Produksi berita perlu diberikan landasan regulasi terkini yang disesuaikan dengan fenomena penyajian berita yang terjadi di masyarakat. Penggunaan media sosial perlu diberikan landasan terbaru, agar dapat mengakomodasi praktek produksi berita yang berdalih kegiatan jurnalsitik dalam media sosial.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Kasus pelecehan terhadap Pancasila dan TNI telah berimplikasi pada dihentikannya secara sepihak kerja sama militer Indonesia-Australia. Sikap ini memperoleh tanggapan luas pro dan kontra di tanah air, selain perbedaaan pendapat di pemerintahan dan parlemen. Selain respons yang keras di kalangan yang melihat hal ini sebagai pelecehan, muncul tanggapan yang mengingatkan untuk bersikap hati-hati. Perkembangan lingkungan strategis dan tantangan serta ancaman di kawasan dan tingkat global mengingatkan TNI dan Indonesia agar mengambil keputusan yang tepat dalam mengevaluasi hubungan bilateralnya dengan Australia.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Pemerintah membantah pemberitaan media mengenai serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Indonesia dalam jumlah jutaan orang, namun melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah mengakui ditemukannya penyalahgunaan izin oleh TKA. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan pengawasan yang belum optimal terhadap penggunaan TKA di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana pemberian izin dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap TKA. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan TKA telah memberikan acuan yang jelas mengenai perizinan dan pengawasan, namun dalam tataran implementasi belum sepenuhnya dapat dilakukan. Pelaksanaan pengawasan yang terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran serta kebijakan bebas visa kunjungan yang disalahgunakan oleh TKA menjadi beberapa penyebab terjadinya pelanggaran oleh TKA. Menghadapi era globalisasi ketenagakerjaan, Pemerintah perlu mempersiapkan TKI yang kompeten dan profesional di bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengoptimalkan sistem pengawasan penggunaan TKA.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Perekonomian pada tahun 2017 diprediksi masih menghadapi kendala eksternal maupun internal yang mempengaruhi perekonomian nasional. Permasalahan eksternal akibat masih berlangsungnya perlemahan pertumbuhan ekonomi global, pengetatan perekonomian Republik Rakyat China (RRC), rendahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia serta kebijakan baru Amerika Serikat di bawah presiden Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2017 yang cenderung memproteksi perekonomiannya. Masalah internal diakibatkan oleh rendahnya realisasi penerimaan perpajakan, dampak inflasi energi dan pangan, serta ketimpangan dan pemerataan pembangunan yang belum efektif. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI harus melakukan kebijakan yang konkret untuk mengatasi kendala tersebut agar target pertumbuhan ekonomi 2017 dapat tercapai.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Sekilas:
Globalisasi meningkatkan kerja sama ekonomi global, regional, dan bilateral antarnegara. Dunia semakin tanpa batas dan masyarakatnya membentuk komunitas global. Integrasi ekonomi global seperti ini, secara otomatis mendorong mobilitas Tenaga Kerja Asing (TKA) semakin terbuka. TKA dari negara lain masuk ke Indonesia dalam jumlah besar, terutama dari negara anggota Association of Southeast Asian Nations/ASEAN dan ASEAN Plus Three (China, Korea Selatan dan Jepang). Masuknya TKA ini menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan, termasuk terjadinya perdagangan orang. Perempuan merupakan kelompok yang rentan menjadi korban. Perdagangan perempuan merupakan isu global yang menjadi ancaman nyata. Pemerintah perlu melakukan pencegahan dan penanganan terhadap ancaman perdagangan perempuan melalui kerja sama dengan negara-negara lain.

Vol. IX / No. 9 - Mei 2017

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Rapat Paripurna DPR (27/04) baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi undang-undang (UU). UU tersebut diharapkan mampu menjadi landasan guna memajukan kebudayaan Indonesia. Karena itu dalam tulisan ini, terkait pembahasan tentang strategi pemajuan kebudayaan yang sebaiknya dilakukan Indonesia, penulis menawarkan pendekatan komunikasi yang mendasarkan pada pemikiran Marshal Mc. Luhan tentang technological determinism (determinisme teknologi) dengan mengambil Korean Wave sebagai studi kasus. Berdasarkan telaah terhadap Korean Wave disimpulkan, strategi pemajuan kebudayaan di era new media adalah dengan cara memahami dan menguasai praktek digital culture dan the power of identity dalam masyarakat jaringan yang merupakan kunci dari mendunianya Korean Wave

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Pada KTT ASEAN ke-30, ASEAN telah menetapkan target waktu penyelesaian Kerangka Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan (Code of Conduct in the South China Sea). Penetapan target penyelesaian pada pertengahan tahun 2017 ini merupakan suatu kemajuan yang dicapai ASEAN karena dengan adanya Code of Conduct ini diharapkan nantinya dapat meredakan ketegangan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan. Meskipun demikian, perkembangan isu Laut China Selatan ini belum mencapai kemajuan yang signifikan karena sikap ASEAN yang tidak tegas terhadap China, dan hal ini patut disayangkan. Ketidaktegasan ASEAN ini dipengaruhi oleh sikap Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang menghindari konfrontasi dengan China. Untuk menjaga agar situasi di Laut China Selatan tetap kondusif, Indonesia perlu mendorong negara-negara ASEAN agar segera menyelesaikan draf Code of Conduct sesuai target yang ditetapkan.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Sekilas:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2019 yang akan datang. Penyempurnaan dan penyatuan substansi dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) menjadi salah satu upaya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu secara serentak tahun 2019. Oleh karena itu beberapa pasal krusial yang menimbulkan perdebatan dalam proses pembahasan RUU Pemilu sebaiknya segera diselesaikan. Selain itu, pengesahan RUU Pemilu diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempersiapkan dan menyusun peraturan KPU guna menghadapi pelaksanaan Pemilu 2019.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Sekilas:
Sampai tahun 2016, pertumbuhan industri manufaktur terus mengalami perlambatan. Namun, awal tahun 2017 industri manufaktur mengindikasikan terjadinya pertumbuhan. Hal ini didasarkan pada indeks PMI Indonesia yang terus meningkat, kecuali Februari 2017. Meningkatnya aktivitas industri manufaktur disebabkan oleh 2 faktor, yaitu meningkatnya daya beli masyarakat dan permintaan ekspor. Tren positif dari industri manufaktur tersebut harus terus dijaga, mengingat ada beberapa faktor penghambat yang masih dialami oleh industri manufaktur yang dapat mengganggu tren positif tersebut. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain ancaman inflasi dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah, masih tingginya biaya logistik, dan tumpang tindihnya regulasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah keketidakpastian global dan turunnya aktivitas manufaktur China. Dukungan DPR RI melalui fungsi pengawasan harus memastikan 23 Peraturan Menteri tidak bertentangan dengan pelaksanaan undang-undang terkait. Hal ini perlu dilakukan agar tren positif pertumbuhan industri manufaktur tetap terjaga.

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sekilas:
Masalah pengalihan kepesertaan jaminan sosial PNS kepada BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) kembali aktual, karena PT. Taspen enggan melakukan pengalihan kepersertaan tersebut kepada BPJS TK. Permasalahan meruncing ketika Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang memberi kewenangan PT. Taspen untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Tulisan ini mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Masalah jaminan sosial bagi PNS sangat krusial. Tindakan Pemerintah menerbitkan PP No. 70 Tahun 2015 tentang JKK dan JKM bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk menganulir PP tersebut, agar pada masa mendatang tidak terjadi lagi diskriminasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PNS.

Vol. IX / No. 8 - April 2017

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penguatan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan yaitu dengan memastikan hadirnya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di semua daerah, serta penguatan kelembagaan komisi informasi baik di pusat maupun di daerah. PPID wajib dihadirkan di semua level pemerintahan dan reposisi PPID harus diarahkan pada dimasukannya pekerjaan melayani permohonan informasi ke dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Penguatan Komisi Informasi perlu dilakukan dengan merubah sifat hubungan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di provinsi yang bersifat hirarkis. Tugas Komisi Informasi juga perlu diarahkan untuk memberikan kesadaran akan arti penting keterbukaan informasi publik pada semua komponen masyarakat. DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU KIP agar dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penguatan keterbukaan informasi publik.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Konflik Suriah terus mengalami eskalasi dan memasuki fase baru menuju perang besar pasca-serangan senjata kimia Pemerintah Assad dan serangan ‘penghukuman’ AS ke pangkalan udara militer Suriah. Ancaman Rusia dan Iran yang akan membalas secara serius serangan militer AS ke Suriah menimbulkan kekhawatiran dunia akan berakhirnya solusi politik melalui perundingan damai di Jenewa, Swiss, dan dimulainya perang besar berskala global. Sebab, aksi militer saling berbalas bisa terjadi di mana saja, sehingga konflik melebar. Perubahan sikap Presiden Trump dan implikasi serangan rudal AS dikaji dalam tulisan ini dengan mengungkap pemikiran Clausewitz tentang perang. Tulisan ini juga melihat kesulitan Indonesia dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis terkait kepentingan nasional.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. ❖ Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Pemerintah telah melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara termasuk 19 negara Timur Tengah, dengan alasan perlindungan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena sampai saat ini masih terdapat banyak pelanggaran akibat lemahnya aturan moratorium dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh sebab itu aturan moratorium perlu diperkuat sebagaimana diatur dalam draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diajukan DPR. Dalam RUU diatur secara tegas bahwa moratorium merupakan kewenangan presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Selain itu RUU juga mempertahankan fungsi BNP2TKI dalam memberikan saran dan pertimbangan terkait moratorium. Hanya saja ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tentang moratorium perlu diatur dan dipertegas.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Pemerintah melakukan kebijakan intervensi harga dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada tahun ini. Adapun kebijakan yang diberlakukan adalah penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging beku. Kebijakan ini juga terbatas, yaitu hanya diberlakukan di pasar ritel modern. Tentunya kebijakan ini juga akan berdampak positif dan negatif baik bagi produsen, konsumen, maupun penjual. Kebijakan penetapan HET membawa dampak positif bagi konsumen yaitu masyarakat bisa memperoleh harga yang lebih terjangkau dan yang paling utama adalah mengurangi risiko kenaikan inflasi. Pemerintah harus meminimalisir dampak negatif yang sebagian besar akan dihadapi produsen dan penjual yaitu dengan memasukkan biaya produksi dan biaya distribusi dalam perhitungan HET, mengantisipasi kekurangan supply barang di pasar, menindak tegas pelaku pasar gelap, serta diupayakan memberikan subsidi pada penjual untuk mengurangi kerugian. Di samping itu, penerapan HET juga harus diberlakukan di pasar tradisional agar tidak terjadi distorsi harga. Dukungan DPR melalui fungsi pengawasan perlu dilakukan agar penerapan kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuannya.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Sekilas:
Kebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun ini adalah kendala pada jaringan, listrik, dan aplikasi UN. Sedangkan permasalahan nonteknis meliputi kesulitan biaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan UNBK serta minimnya pengamanan. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu sebelum membuat suatu kebijakan terkait evaluasi hasil belajar siswa. DPR RI dapat menjadikan berbagai temuan tersebut sebagai dasar dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait evaluasi akhir pembelajaran siswa.

Vol. IX / No. 7 - April 2017

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilihan umum (pemilu) menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam posisi sentral dalam upaya peningkatan kualitas kompetisi pemilu. Dalam konteks ini, penting disadari bahwa dibutuhkan perbedaan perlakuan antara partai lama dan partai baru. Akses kepesertaannya yang lebih solid dalam pengalaman mengikuti pemilu adalah alasan untuk memberlakukan kebijakan yang berbeda untuk partai lama. Alternatifnya, bisa diterapkan kebijakan yang setara (equal) hanya pada tahap pendaftaran dengan data yang sudah dikonsolidasikan sebelumnya melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi ulang, baik secara administrasi dan apalagi secara faktual terhadap partai-partai lama peserta pemilu pada tahap verifikasi oleh KPU. Alternatif ini sekaligus dapat menghemat waktu, kebutuhan sumber daya tenaga verifikasi di lapangan, dan alokasi anggaran

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Pada akhir Maret 2017, setelah lebih dari 30 tahun, Presiden Perancis kembali mengunjungi Indonesia. Dalam pertemuan antarpemimpin kedua negara, Presiden Francois Hollande dan Presiden Joko Widodo sepakat meningkatkan kerja sama bilateral, terutama dalam bidang-bidang yang disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan isu maritim yang menjadi perhatian kedua negara. Kunjungan Presiden Hollande dapat dimaknai sebagai bagian dari implementasi kemitraan strategis Indonesia-Perancis yang telah dideklarasikan pada tahun 2011. Tulisan ini membahas kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan kaitannya dengan penguatan hubungan Indonesia-Perancis. Kunjungan Presiden Hollande ke Indonesia dan berbagai kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara perlu ditindaklanjuti melalui program kerja sama lebih lanjut sesuai dengan bidang kerja samanya. Kerja sama antarparlemen juga perlu dimanfaatkan oleh kedua negara untuk mendukung upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Perancis.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Presiden Joko Widodo telah menyatakan adanya rencana kebijakan pembagian lahan. Kebijakan yang merupakan bagian dari reforma agraria di Indonesia tersebut bertujuan untuk memeratakan perekonomian Indonesia dengan mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya petani. Namun, sampai saat ini terjadi kekosongan hukum sebagai dasar pelaksanaan rencana kebijakan tersebut, yakni belum terdapat undang-undang sebagai turunan dari Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pengalaman praktek negara lain yaitu Venezuela dan Filipina dalam pelaksanaan reforma agraria dapat dijadikan contoh strategi. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan reforma agraria di Venezuela dan Filipina yakni: (1) komitmen yang kuat dari pemerintah; (2) tersedianya data dan informasi yang lengkap; (3) didukung oleh parlemen; (4) partisipasi semua stakeholders; (5) dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan secara konsisten dan bertahap. Untuk itu DPR RI dapat berperan melalui fungsi legislasi dengan pembentukan undang-undang dan fungsi pengawasan melalui rencana pembentukan Tim Pengawas DPR RI tentang Program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Sekilas:
Penataan atau reformasi sektor pangan merupakan hal penting dalam upaya menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di masyarakat. Persoalan pangan yang tampak adalah sebagian besar berada pada sistem distribusi yang panjang. Jika pemerintah dapat mengatasi distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga, maka produsen dan konsumen akan diuntungkan. Untuk itu, pemerintah berusaha mengatasi sistem distribusi pangan ini dengan pendekatan penyelesaian masalah dari hulu sampai hilir. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah penguatan kelembagaan di tingkat petani untuk memudahkan petani dalam berproduksi. Upaya penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan badan usaha milik petani oleh kelompok tani seperti gabungan kelompok petani (Gapoktan). Kelembagaan ini diharapkan dapat mengelola kegiatan produksi pangan mulai dari penanaman, pemeliharaan, sampai pemasaran hasilnya. Penataan sektor pangan dengan memotong mata rantai tata niaga atau distribusi akan memberikan kepastian pasar komoditas pangan yang pada akhirnya akan menurunkan gejolak harga pangan. Penataan distribusi pangan juga akan mendukung sektor industri yang berbasis pertanian (agroindustry), serta pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Sekilas:
Aksi kekerasan antara pengemudi Transportasi Konvensional (TK) versus Transportasi Berbasis Online (TBO) terjadi hampir merata di beberapa wilayah Indonesia. Konflik ini dipicu oleh keraguan Pemerintah dalam menyikapi kehadiran TBO tiga tahun yang lalu. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya konflik sosial antara kedua kelompok tersebut. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah dan para pelaku TK terlambat dalam mengantisipasi dampak dari kehadiran TBO. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang diharapkan memberikan solusi menyeluruh ternyata baru mengadopsi permasalahan taksi online, belum menyentuh keberadaan ojek online dan hubungan antara ojek konvensional dan ojek online yang selama ini menjadi sumber konflik sosial. Ke depan, Pemerintah dan DPR RI harus mempersiapkan segala pranata sosial yang komprehensif, termasuk regulasi dan upaya implementasinya, karena penggunaan aplikasi berbasis online berpotensi merambah pada seluruh bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.

Vol. VIII / No. 24 - Desember 2016

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) rencananya akan direvisi dan disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Revisi UU ASN itu pun telah disepakati oleh Baleg DPR RI. Terdapat beberapa hal pokok yang disepakati dalam harmonisasi UU tersebut, salah satunya adalah usulan penghapusan Pasal 42 terkait KASN. Dengan penghapusan pasal tersebut nantinya, berarti juga membubarkan KASN. Keberadaan KASN dianggap membuat pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi-instansi pemerintah menjadi tidak efektif, karena setiap pengisian jabatan harus didahului dengan rekomendasi dari KASN. Namun disisi lain, KASN dibentuk salah satunya untuk melindungi ASN dari intervensi politik dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatan sehingga menjaga netralitas birokrasi. Oleh karena itu, perlu segera diselesaikan Peraturan Pemerintah pendukung UU ASN. Selain itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif yang menginisiasi RUU ini diharapkan sebaiknya dapat mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali usulan tersebut yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan kemunduran proses reformasi birokrasi di Indonesia.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Konferensi Perubahan Iklim ke-22 berlangsung di Marakesh, Maroko, tanggal 7-18 November 2016. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi perubahan iklim di Paris, Perancis yang telah berlangsung pada Desember 2015. Conference of Parties (COP) 22 Marakesh merupakan konferensi implementasi karena negara-negara berkembang menagih komitmen pendanaan negara maju beserta mekanismenya serta transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Suatu hal yang tidak pernah bisa dijalankan sepenuhnya oleh negara-negara maju. Indonesia berusaha mengurangi emisi karbon tanpa harus bergantung pada bantuan asing.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Kedudukan hakim sebagai pejabat negara menimbulkan persoalan, yakni di satu pihak telah ditetapkan sebagai pejabat negara, namun pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Rancangan Undang- Undang yang mengatur mengenai jabatan hakim (RUU Jabatan Hakim) lingkup pengaturannya antara lain mengatur mengenai proses pengangkatan, pembinaan dan pengawasan, dan hak-hak keuangan, dengan demikian diharapkan implementasi dari prinsip independence of judiciary bagi badan peradilan di Indonesia dapat tercapai.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Sekilas:
Program pengampunan pajak tahap I telah berakhir pada 30 September 2016 dan dilanjutkan dengan tahap II sampai 31 Desember 2016. Pemerintah mengharapkan uang tebusan, deklarasi harta/dana dalam negeri, dan repatriasi dana/harta dari luar negeri akan semakin bertambah pada tahap II ini. Presiden Jokowi optimis terhadap program pengampunan pajak ini dan akan terus menyosialisasikannya ke beberapa daerah seperti yang sudah dilakukan Presiden di Kota Makassar. Target dana uang tebusan yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp165 triliun sampai akhir Maret 2017. Kebijakan pengampunan pajak tidak hanya penting untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap pajak, tetapi juga untuk meningkatkan basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan tax ratio dan tax coverage ratio. Program pengampunan pajak juga dalam kerangka mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan dalam APBN Perubahan 2016. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, dan DPR harus terus mengawal program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan telah terjadi kerusakan lingkungan. Ini mengindikasikan pengabaian lingkungan hidup dalam pembangunan. Mengingat lingkungan hidup merupakan hak asasi dan hak konstitusional maka DPR perlu melakukan pengawasan terhadap penyusunan rencana atau program pembangunan, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah agar selalu memperhatikan pelestarian lingkungan. Pengawasan DPR juga dilakukan kepada pemerintah dalam penyusunan anggaran pembangunan dan regulasi agar sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Vol. VIII / No. 23 - Desember 2016

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Korpri sebagai wadah organisasi non-kedinasan pegawai negeri sipil yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 dinilai sudah tidak relevan sejak disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, organisasi yang tepat untuk mewadahi pegawai ASN yaitu korps profesi pegawai ASN. Organisasi yang mewadahi pekerja seharusnya bergerak di luar kedinasan, oleh karena itu, fungsi Korpri atau korps profesi pegawai ASN dalam pengembangan profesi ASN telah menimbulkan kesan bahwa korps profesi pegawai ASN merupakan organisasi kedinasan. Tulisan ini merekomendasikan agar peraturan pemerintah yang mengatur korps ini segera disahkan dan menegaskan bahwa korps ini bukan organisasi kedinasan. Fungsi tersebut sesungguhnya merupakan fungsi dari pejabat pembina kepegawaian. Penegasan korps bukan organisasi kedinasan akan membawa dampak bahwa kegiatan korps tidak perlu dibiayai oleh APBN/APBD seperti yang sebelumnya terjadi. Untuk itu, revisi terhadap Pasal 126 ayat (3) huruf a UU ASN harus dilakukan.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Ratusan warga etnis Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari konflik di Rakhine, Myanmar pada 10 hingga 18 November 2016. Para warga melarikan diri melintasi perbatasan untuk menghindari tentara Myanmar yang telah membunuh warga sipil dan membakar desa. Dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh tentara keamanan, merupakan ujian terbesar pemerintahan Aung San Suu Kyi (Suu Kyi) yang masih terbilang baru. Respons internasional dibutuhkan untuk dapat memberikan solusi serta peringatan kepada Myanmar agar bersikap tegas dan peduli terhadap kasus etnis Rohingya yang terjadi sejak lama. Sebagai negara demokrasi yang menjunjung HAM, Indonesia berkomitmen membantu penanganan pengungsi dan mendorong upaya penyelesaian konflik. Pemerintah Myanmar diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemanusiaan yang berkaitan dengan etnis Rohingya sehingga konflik yang terjadi tidak semakin meluas dan menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang aman.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Pengaturan tindak pidana makar dalam KUHP merupakan delik formil yang dapat menimbulkan penafsiran secara luas dan berbeda-beda. Kemerdekaan berekspresi, berpendapat, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan, tetapi berniat, bermufakat, atau berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah, dapat terkena delik formil ini. Ketiadaan tafsir mengenai makar dan kapan adanya perbuatan permulaan dalam tindak pidana makar berpotensi menimbulkan terlanggarnya hak-hak demokrasi. Untuk mencegah terjadinya penafsiran yang luas dan berbeda-beda. Pembentuk UU harus dapat merumuskan unsur-unsur yang jelas mengenai tindak pidana makar dan perbuatan permulaannya, sehingga Pemerintah terutama aparat penegak hukum dapat terhindar dari kemungkinan bertindak represif terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran sebagai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Sekilas:
Kondisi perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada tahun depan diharapkan bisa mencapai 5,2 persen akan semakin sulit. Perekonomian global belum memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi positif karena risiko global masih membayangi kondisi perekonomian pada 2017, sehingga upaya untuk mengatasi perlambatan tersebut harus dilakukan. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi gejolak ekonomi global pada 2017 adalah menjaga sumber pertumbuhan ekonomi domestik dengan memperkuat konsumsi rumah tangga dan investasi. Hal lainnya yang dapat dilakukan adalah memperkuat ketahanan fiskal melalui penyusunan APBN yang kredibel dan realistis agar bisa menjadi stimulus, serta berkoordinasi dengan otoritas moneter melalui penerapan bauran kebijakan. Peran DPR dalam penguatan ekonomi domestik adalah memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif, sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin memperkuat fondasi perekonomian makro dan domestik.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Sekilas:
Ujian Nasional (UN) yang rencananya akan dihentikan sementara mengundang dukungan dari banyak pihak, terutama siswa dan orang tua siswa. Tulisan ini akan secara singkat mengungkapkan alasan diperlukannya moratorium dan apa yang selanjutnya harus dilakukan agar evaluasi dengan standar nasional tetap dilakukan. DPR telah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyampaikan kajian lengkap mengenai kebijakan moratorium UN. Lebih lanjut, DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di tahun 2017.

Vol. VIII / No. 22 - November 2016

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Serangan bom di Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu 13 November 2016 dilakukan oleh seorang mantan narapidana kasus teror bom buku pada tahun 2011. Hal ini menyiratkan bahwa proses hukum atas pelaku teror tidak menyurutkan keinginan para pelaku untuk melakukan aksi teror kembali. Kondisi ini juga membuat beberapa pihak mempertanyakan efektivitas program deteksi dini yang dilakukan oleh BIN dan program deradikalisasi yang dilakukan BNPT kepada para pelaku teror. Selain itu, agar lebih efektif, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi terorisme.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) menarik untuk dicermati. Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana hubungan bilateral Indonesia-AS setelah Trump terpilih sebagai presiden. Di masa pemerintahan Barack Obama, yang akan berakhir Januari 2017, hubungan bilateral Indonesia- AS telah berjalan dengan baik, yang ditandai antara lain dengan disepakatinya Kemitraan Komprehensif oleh kedua negara. Hubungan baik Indonesia-AS tersebut diharapkan dapat terus berlangsung di masa pemerintahan Trump. Melalui berbagai pertimbangan mendalam, termasuk melalui mekanisme checks and balances, kiranya pemerintahan Trump akan terus melihat arti strategis hubungan bilateral Indonesia- AS. AS tidak bisa mengabaikan posisi strategis Indonesia di kawasan, dan begitu juga sebaliknya, Indonesia memandang AS memiliki peran penting bagi keamanan kawasan. Arti strategis yang melingkupi hubungan bilateral kedua negara tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintahan Trump.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Sekilas:
Gelar perkara merupakan salah satu kegiatan dalam proses penanganan perkara pidana. Berawal dari pelaporan dugaan adanya tindak pidana penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif yang kemudian diwarnai dengan demo besar 4 November 2016, dan pernyataan Presiden untuk melaksanakan proses hukum yang tegas, cepat, dan transparan, Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara terhadap kasus ini. Tulisan ini mengulas mengenai pengaturan dan esensi gelar perkara dalam perkara pidana. Pengaturan mengenai gelar perkara tidak diatur di dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, melainkan dalam Peraturan Kapolri dan Peraturan Kabareskrim, serta telah sering dilakukan, khususnya untuk gelar perkara biasa. Pengaturan ini perlu disempurnakan dengan meningkatkannya ke dalam undang-undang dan memberikan kriteria yang jelas terhadap kondisi yang memerlukan gelar perkara khusus. DPR dapat berperan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dengan menyempurnakan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pada fungsi pengawasan terhadap independensi dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Sekilas:
Upaya memperbaiki iklim kemudahan berbisnis menjadi fokus banyak negara termasuk Indonesia. Loncatan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia untuk tahun 2017 memberikan harapan bagi peningkatan minat investor untuk berusaha di Indonesia di tengah kelesuan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Namun, peringkat Indonesia masih jauh dibanding dengan negara tetangga dan dari target pemerintah sendiri. Untuk itu perlu kerja keras dalam membangun infrastruktur dan reformasi pelayanan publik yang mendukung perbaikan iklim usaha secara terus menerus. DPR dapat berperan memastikan kerangka regulasi dan prioritas anggaran mendukung upaya meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Kemampuan literasi memiliki peran fundamental dalam upaya bertahan hidup. Akan tetapi, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Kondisi ini tidak hanya disebabkan rendahnya akses terhadap buku, namun juga karena tidak terbentuknya kebiasaan membaca. Untuk memastikan buku dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia, saat ini DPR dan Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang- Undang tentang Sistem Perbukuan yang akan mengatur tata kelola perbukuan secara menyeluruh mulai dari penulisan naskah, pencetakan, penerbitan, pendistribusian, penggunaan, hingga pengadaan buku. Akan tetapi, ketersediaan buku saja tidak cukup untuk memastikan budaya membaca. Pemerintah perlu mengembangkan program-program pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi pembelajaran.

Vol. VIII / No. 21 - November 2016

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Potret masalah keamanan laut di Indonesia meliputi identifikasi kecenderungan keamanan laut, disparitas pembangunan kelautan, regulasi dan kelembagaan, serta infrastruktur pertahanan dan keamanan. Urgensi pengaturan masalah keamanan laut, sesungguhnya menjadi pijakan awal bagi terselenggaranya kegiatan keamanan laut yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara keamanan laut. Hal ini berpegang pada prinsip terpenting dalam hal keamanan laut yaitu kondisi pertahanan dan keamanan maritim menjadi indikator dari sebuah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, DPR RI perlu segera menyusun dan membahas bersama Pemerintah, aturan mengenai keamanan laut yang sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia mengembangkan maritime security belt nusantara dan didukung dengan mengembangkan kemampuan teknologi pertahanan nasional.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Konflik berkepanjangan yang terjadi di Suriah kembali menjadi sorotan dunia internasional. Kedua pihak yang bertikai, baik pemerintah maupun pemberontak, ditengarai kembali menggunakan senjata kimia. Bukti penggunaan senjata kimia tersebut ditemukan dalam konflik yang berpusat di Kota Aleppo oleh Kelompok Pemantau HAM untuk Suriah. Masyarakat internasional harus memberi peringatan keras kepada pihak-pihak yang bertikai di Suriah untuk mematuhi larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baik kedua negara untuk mencegah penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah demi mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:
Pengesahan RUU tentang Perubahan UU ITE menjadi UU, yang salah satu perubahannya menurunkan ancaman sanksi pidana terhadap penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik dari 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun, masih menimbulkan kritik dalam masyarakat. Ketentuan tersebut dianggap mengancam hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Tulisan ini mengkaji apakah ancaman pidana terhadap penghinaan mengancam hak atas kebebasan berekspresi. Dalam pembahasan tulisan ini, dikemukakan bahwa hak atas kebebasan berekspresi dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, tetapi UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur pembatasan hak yang ditetapkan dengan undang-undang. UU ITE, sebagaimana telah diubah, mengancam penghinaan dengan pidana yang lebih tinggi daripada yang diatur dalam KUHP, karena dianggap penghinaan melalui media elektronik akan memiliki dampak negatif yang lebih ekstrem dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu, DPR RI dan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi, agar masyarakat mengetahui aturan tersebut dan mencegah dilakukannya penghinaan, yang dapat merugikan orang lain.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Sekilas:
Dalam APBN Tahun 2017, DPR dan Pemerintah menyepakati target penerimaan pajak nonmigas yang terdiri dari PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, PBB serta pajak lainnya sebesar Rp1.271,7 triliun. Target penerimaan pajak nonmigas ini lebih rendah dari target penerimaan APBN P Tahun 2016 dan lebih realistis. Namun demikian, usaha untuk mencapai target ini harus terus diupayakan dengan peningkatan basis pajak melalui efektivitas implementasi kebijakan pengampunan pajak dan kebijakan ekstensifikasi pajak yang tentunya perlu diiringi dengan penataan kembali road map reformasi perpajakan. Atas target yang telah disepakati, DPR harus melaksanakan fungsi pengawasan agar target penerimaan dapat dicapai dan mendorong pelaksanaan fungsi legislasi untuk mempercepat pembahasan RUU Ketentuan Umum Perpajakan yang sudah menjadi prioritas.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Aksi Bela Islam pada 4 November 2016 muncul akibat lambannya proses hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaya Purnama. Kasus ini memperlihatkan bahwa toleransi antarumat beragama masih perlu dikelola dengan serius. Saat ini Pemerintah mengusulkan RUU tentang Perlindungan Umat Beragama. RUU tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan sikap intoleransi antarumat beragama yang masih sering terjadi, dengan paradigma pengaturan yang seyogyanya diarahkan untuk melayani dan melindungi sehingga menghindarkan terjadinya diskriminasi berdasarkan agama dan keyakinan.

Vol. VIII / No. 20 - Oktober 2016

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Perang di media sosial jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017 mulai marak. Perang wacana di media sosial sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Namun dikhawatirkan banyak umpan yang dilontarkan lewat akun anonim membuat masyarakat yang tidak memahami aturan tentang bermedia sosial yang baik dapat terjerat hukum. Karenanya, literasi media sosial bagi masyarakat menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan jelang pilkada serentak 2017. Untuk itu Komisi I DPR RI perlu mendorong Kemenkominfo untuk segera melakukan literasi media sosial kepada masyarakat.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord dibentuk atas inisiatif Indonesia dengan tujuan memberikan kontribusi yang nyata dalam menjaga stabilitas keamanan dan mewujudkan kesejahteraan bagi negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Bagi Indonesia, IORA Concord menjadi hal yang penting dalam rangka mewujudkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia karena Indonesia masih mengalami kendala dalam mewujudkannya. IORA Concord ini juga bermanfaat bagi Indonesia untuk semakin memperkuat upayanya dalam mengembangkan kerja sama di bidang maritim terutama di kawasan Samudera Hindia.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Sekilas:
Buruknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan maraknya praktik pungli. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli diperlukan selain untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena lembaga pengawasan internal pada masing- masing instansi pemerintah belum menjalankan fungsi dan tugas secara optimal. Penanganan praktik pungli memerlukan koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum, namun hal tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga DPR RI dalam pemberantasan praktik pungli.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Sekilas:
Penggunaan gas bumi telah lama digunakan oleh sektor industri yang beragam jenisnya untuk berbagai kebutuhan.Harga gas di Indonesia tergolong masih mahal. Tingginya harga gas di Indonesia telah membuat pemerintah merencanakan penurunan harga dari US$ 10-14 per MMBTU (Million British Thermal Units) menjadi US$ 6 per MMBTU. Namun untuk menurunkan harga gas tidak mudah mengingat harga produksi gas tiap sumur berbeda, berdasarkan tingkat sebaran lokasi produksi, tingkat konsumsi, dan kelengkapan infrastruktur. Rencana penurunan harga gas ini merupakan isi dari paket kebijakan ekonomi jilid III yang dirilis oleh pemerintah pada Oktober 2015 lalu. Namun hingga saat ini, penurunan harga tersebut masih belum terealisasi. Diharapkan DPR bersama Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan koordinasi terhadap rencana penurunan harga gas untuk industri tersebut sehingga dapat mengatasi rendahnya daya saing hasil industri Indonesia dan dapat meningkatkan iklim usaha industri yang baik.

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sekilas:
Program JKN menempatkan FKTP, terutama puskesmas, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Institusi ini dituntut mampu mengatasi 155 jenis penyakit. Untuk itu dibutuhkan fasilitas, sarana/prasarana kesehatan yang memadai serta dokter-dokter yang kompeten. Namun sayang, saat ini belum semua dokter di puskesmas dianggap memiliki kompetensi yang memadai sehingga pemerintah merasa perlu menyelenggarakan program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP). IDI menolak rencana tersebut karena akan menimbulkan kon ik antardokter, memperlama masa studi, dan menambah biaya pendidikan. DPR RI dan Pemerintah perlu mendengar kritik dan masukan para akademisi dan profesional, agar implementasi Program JKN ke depan semakin berkualitas, tanpa menimbulkan konflik internal dokter dan pemborosan biaya pendidikan.

Vol. VIII / No. 19 - Oktober 2016

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Pilkada serentak kembali akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017 di 101 daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada serentak gelombang kedua tersebut diharapkan dapat berlangsung secara demokratis, tertib, aman, dan damai. Bawaslu telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2017. Berdasarkan IKP tersebut, tiga provinsi yang merupakan daerah khusus dan daerah dengan otonomi khusus perlu mendapatkan perhatian karena mempunyai potensi kerawanan yang cukup tinggi. Potensi tersebut dilihat dari aspek penyelenggara, kontestasi, dan partisipasi. Seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, penyelenggara, partai politik dan peserta, masyarakat, maupun aparat keamanan perlu bersinergi agar potensi kerawanan yang telah dipetakan dapat diantisipasi sehingga konflik, pelanggaran, kecurangan, dan kekerasan yang dikhawatirkan tidak terjadi.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Perkembangan situasi keamanan di perbatasan perairan Indonesia dengan negara tetangga Malaysia dan Filipina belakangan memberi dampak yang semakin serius terhadap keamanan negara Indonesia dan para warganya yang melakukan aktivitas pelayaran lintas negara. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas separatisme Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan, yang telah membaiat diri pada ISIS/IS. Kelompok Abu Sayyaf berupaya membiayai perjuangannya dalam pembentukan Kekhalifahan Timur Jauh ISIS/IS di Asia Tenggara, melalui aksi-aksi pembajakan kapal dan penculikan WNI, dengan permintaan uang tebusan miliaran rupiah. Saat ini, masih terdapat 2 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam penyanderaan Kelompok Abu Sayyaf, yang terancam eksekusi pemenggalan kepala. Kajian ini membahas mengapa Indonesia telah menjadi sasaran utama aksi-aksi terorisme kelompok ini. Sikap kompromis, lemahnya kepemimpinan nasional, dan lambatnya realisasi pilar politik dan keamanan (polkam) Masyarakat ASEAN menjadi temuan kajian ini.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Indonesia merupakan negara hukum, namun berbagai persoalan hukum masih terjadi di negeri ini. Untuk itu, perlu ada political will dari Pemerintah dengan melakukan reformasi hukum. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan reformasi hukum yang terdiri dari penataan regulasi, pembenahan kelembagaan, dan pembangunan budaya hukum. Kebijakan ini merupakan komitmen Pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan penyelenggaraan negara. Reformasi hukum ini memerlukan peran DPR sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif, dengan lebih mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi undang-undang.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Keinginan untuk bisa mempunyai citra atau reputasi yang positif di dunia internasional mendorong dilakukannya riset citra Indonesia. Hal ini karena reputasi positif diyakini bukan hanya memperkuat identitas bangsa tetapi sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara lain. Riset dilakukan untuk memastikan bahwa pembentukan citra Indonesia tidak salah sasaran, sehingga pembentukan citra dapat bermanfaat untuk menemukan identitas unik, nilai, dan janji bangsa Indonesia. Namun, tujuan dari riset ini harus diiringi dengan perbaikan kondisi Indonesia seperti perbaikan kebijakan, produk, dan infrastruktur. DPR RI melalui fungsi pengawasannya harus memastikan bahwa Pemerintah melakukan perbaikan kebijakan mengenai promosi negara, mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan antisipasi masa depan. Tanpa perbaikan kondisi ini maka pembentukan citra Indonesia yang diawali dengan riset bernilai Rp14,275 miliar akan sia-sia.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Sekilas:
Aturan penanganan korban bencana di Indonesia sudah cukup responsif gender, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana. Akan tetapi, implementasinya masih belum optimal. Mengingat intensitas bencana di Indonesia semakin meningkat akhir-akhir ini, melalui fungsi anggaran yang dimiliki, DPR perlu memastikan agar penganggaran yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di kementerian/lembaga responsif gender, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan korban secara adil dan proporsional. Ada pun melalui fungsi pengawasan, DPR perlu terus mendorong Pemerintah agar melaksanakan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2014.

Vol. VIII / No. 18 - September 2016

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Gagasan intelijen pertahanan negara meletakkan reposisi Bainstranas yang selama ini diatur dalam Perpres No. 80 Tahun 2014 diharapkan menjadi substansi revisi terbatas UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara. Kekosongan intelijen pertahanan yang memiliki akses langsung ke Presiden melalui Menhan, dirasa ironis mengingat di beberapa negara sudah mengadopsi kelembagaannya. Trauma sejarah politik dan distorsi pemahaman atas intelijen pertahanan meletakkan gagasan intelijen pertahanan mengalami resistensi. Dengan mencermati tantangan keamanan global dengan segala ancaman yang menyertainya, politik supremasi sipil dituntut mampu merealisasikan intelijen pertahanan bagi penataan hubungan sipil-militer dan sinerginya bagi sistem politik yang demokratis.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Kawasan Semenanjung Korea kembali mengalami peningkatan ketegangan akibat uji coba nuklir dan roket yang dilakukan Korea Utara (Korut). Tindakan tersebut mendapat kecaman masyarakat internasional, tidak terkecuali dari Rusia dan China yang selama ini dikenal sering membela Korut. Dari uji coba tersebut, Korut dikhawatirkan memiliki kemampuan untuk meluncurkan hulu ledak nuklir yang didukung misil balistik antarbenua. Indonesia harus turut berkontribusi dalam upaya internasional meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan dalam mencegah proliferasi senjata nuklir, baik melalui forum-forum multilateral antarpemerintah maupun antarparlemen.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Mengodifikasi RUU KUHP hakikatnya ialah mengharmonisasi secara masif peraturan-peraturan hukum pidana yang ada. Namun demikian, kompleksitas perkembangan hukum pidana nasional di luar KUHP saat ini membuat kebijakan kodifikasi secara total sangat sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu, pilihan kodifikasi dengan model terbuka menjadi pilihan yang realistis. Pemikiran untuk mengatur sepenuhnya tindak pidana khusus di luar KUHP perlu ditindaklanjuti oleh Panja RUU KUHP dengan mengatur ulang Sistematika Buku Kedua RUU KUHP tersebut. Begitu pula mengenai pengaturan tindak pidana administratif, pendekatan komplementer dalam pengaturannya perlu diiringi dengan pemetaan ulang dan identifikasi secara komprehensif, baik mengenai tindak pidana administratif yang ada di dalam maupun di luar KUHP. Pendekatan ini juga menuntut perumus dan pembentuk undang-undang di masa yang akan datang untuk dapat memahami dan membedakan mana tindak pidana yang harus diatur dalam kodifikasi dan mana yang diatur di luar kodifikasi.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Sekilas:
Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dimulai pada tanggal 18 Juli 2016 menargetkan adanya penerimaan negara dari tax amnesty sebesar Rp165 triliun. Program pengampunan pajak akan memasuki periode krusial, yaitu fasilitas tarif tebusan termurah sebesar 2% untuk aset di dalam negeri dan 4% untuk aset di luar negeri akan berakhir pada 30 September 2016. Perkembangan pengampunan pajak menjelang berakhirnya periode pertama tersebut masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan karena uang tebusan yang masuk ke negara per 21 September 2016 baru mencapai Rp36,3 triliun atau sebesar 22% dari target. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, dan DPR harus terus mengawal program dan kebijakan pemerintah untuk mencapai target-target dalam APBN-P 2016.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Peredaran vaksin palsu dan obat ilegal masih terjadi dan intensitasnya meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan sinergi pengawasan obat di Indonesia yang masih lemah. Seharusnya pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), baik pada fase pre-market maupun post-market. Namun, pengawasan post-market belum optimal dilakukan oleh Badan POM mengingat belum adanya regulasi yang memberikan kewenangan penuh kepada Badan POM untuk melakukan upaya pengawasan hingga penindakan pelaku beserta barang bukti. Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM, dan luasnya wilayah kerja Balai Besar dan Balai POM juga menjadi penghambat upaya pengawasan. Untuk mewujudkan regulasi penguatan kewenangan dan kelembagaan Badan POM, DPR melalui fungsi legislasi penting untuk mendorong RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia masuk ke dalam daftar perubahan prolegnas tahun 2016 dan segera menyusun RUU tersebut.

Vol. VIII / No. 17 - September 2016

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si. ❖ Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
DPR RI dan Pemerintah telah bersepakat pada tanggal 2 September 2016 bahwa untuk dapat terdaftar sebagai pemilih dalam Pilkada serentak 2017 harus menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi penduduk yang belum memiliki KTP elektronik namun sudah direkam datanya. Ketentuan ini direkomendasikan untuk dapat masuk ke dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pilkada serentak. Tujuannya untuk mencegah pemilih ktif atau mobilisasi pemilih dari luar daerah pemilihan, serta mendorong agar data kependudukan lengkap dan akurat. Kesepakatan ini dalam perspektif administrasi publik merupakan kebijakan publik yang dibuat dengan model birokratik- politik. Hal ini ditandai dengan tidak dilibatkannya kelompok sosial dan masyarakat yang pada akhirnya menentang kesepakatan ini. Tulisan ini merekomendasikan agar kesepakatan ini tidak diakomodir dalam Peraturan KPU. Selain merugikan masyarakat pemilih, juga melanggar ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
KTT G-20 yang berlangsung di Hangzhou, Tiongkok, berakhir dengan dikeluarkannya Konsensus Hangzhou yang berisi komitmen negara-negara peserta untuk memulihkan perekonomian dunia yang dirasakan mulai melambat sejak tahun lalu. Namun, negara- negara G-20 seringkali sulit mengimplementasikan komitmen tersebut sehingga menimbulkan keraguan akan manfaat G-20. Indonesia menyatakan komitmennya untuk membuat perekonomian dunia lebih transparan tetapi negara-negara maju harus memulainya terlebih dahulu.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Sekilas:
Keinginan Pemerintah untuk mengubah pemberatan syarat remisi bagi narapidana kasus narkotika, korupsi, terorisme, dan tindak pidana terorganisir lainnya yang diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012, dianggap kontra produktif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya korupsi. Setidaknya terdapat 3 alasan yang dikemukakan oleh Menkumham terkait perubahan tersebut, dan tidak semua dari ketiga alasan tersebut tepat dijadikan landasan perubahan. Namun, alasan tersebut dapat dijadikan sebagai arah perbaikan kebijakan pemberian remisi di Indonesia saat ini. Oleh karena itu perubahan UU Pemasyarakatan menjadi kebutuhan guna memberi batasan pemberian remisi bagi napi tindak pidana tertentu. Selain itu perubahan dalam UU tersebut juga dapat menciptakan mekanisme yang lebih tepat untuk mengurangi over-capacity yang dialami hampir seluruh Lapas di Indonesia.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Sekilas:
Kelompok negara G-20 berkomitmen untuk memantapkan ekonomi digital sebagai instrumen inovatif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi global, Pemerintah Indonesia memiliki misi jangka panjang menjadi The Digital Energy of Asia. Adapun potensi ekonomi digital di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya transaksi menggunakan internet. Saat ini pengguna internet di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus meningkat di atas 12 persen. Meningkatnya perdagangan digital memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital, terdapat beberapa hambatan seperti permodalan, pajak, perlindungan konsumen, pembangunan infrastruktur, pengiriman logistik, dan sumber daya manusia. Pada tahun 2016 pemerintah mempersiapkan roadmap perdagangan digital untuk mengantisipasi hambatan tersebut serta meningkatkan daya saing. Peran DPR RI untuk mengawasi program pemerintah berjalan dan mendorong pemerintah menyusun aturan yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi digital.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Terungkapnya berbagai kasus perdagangan anak menyadarkan masyarakat bahwa perdagangan anak masih terus terjadi. Fenomena perdagangan anak merupakan indikasi tidak berfungsinya peranan keluarga secara optimal. Karena itu, tulisan ini mengulas tentang upaya pencegahan perdagangan anak melalui ketahanan keluarga. Ada tiga komponen dalam membangun ketahanan keluarga, yakni: ketahanan sik, sosial, dan psikologis. Peran negara diperlukan dalam mendukung terwujudnya ketahanan keluarga dalam rangka pencegahan perdagangan anak. Negara harus menciptakan lingkungan yang kondusif melalui berbagai kebijakannya, termasuk melalui RUU Ketahanan Keluarga yang akan disusun DPR.

Vol. VIII / No. 16 - Agustus 2016

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Hari Ulang Tahun (HUT) DPR ke-71 tahun, mengusung semangat membangun demokrasi yang efektif melalui kerja nyata parlemen. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan melalui kegiatan rapat-rapat di DPR, kegiatan kunjungan kerja, pembentukan tim pengawasan, panitia kerja atau penggunaan hak-hak Dewan menjadi salah satu indikator keberhasilan pencapaian semangat tersebut. Meski harus disadari, pelaksanaan fungsi pengawasan perlu dilakukan berdasarkan kerangka kerja yang jelas, pola yang melembaga, dan target pencapaian yang terukur mengenai bagaimana seharusnya fungsi pengawasan dikelola dan diimplementasikan agar mendatangkan hasil guna yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Dua orang mahasiswi Indonesia ditangkap oleh aparat keamanan Turki pada 11 Agustus 2016 di rumah tinggalnya di kota Bursa, Turki. Alasan penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas Fatullah Gulen (Gulen) di Turki. Pada akhirnya, upaya pemerintah Indonesia dengan memberikan pendampingan hukum dan bersikap proaktif dengan pemerintah Turki membuahkan hasil setelah dua minggu penangkapan. Kejadian ini menjadi pelajaran sekaligus perhatian besar bagi pemerintah Indonesia dimana Turki sedang melakukan pembersihan terhadap kelompok Gulen. Pemerintah diharapkan untuk terus dapat melindungi WNI yang berada di luar negeri sesuai komitmen dalam UUD 1945 serta hak sebagai WNI untuk dilindungi oleh negara.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Permasalahan kewarganegaraan ganda yang dialami oleh Archandra Tahar dan Gloria N. Hamel menjadi salah satu isu hukum di masyarakat. Selain permasalahan tersebut, tuntutan dari eks-WNI yang dicabut status WNI-nya karena dianggap terlibat Peristiwa 1965 (G 30 S PKI) dan tuntutan kewarganegaraan ganda dari diaspora Indonesia juga merupakan permasalahan kewarganegaraan yang belum terselesaikan. Berbagai pandangan ahli dan pakar pada umumnya menginginkan politik hukum UU Kewarganegaraan Republik Indonesia tetap pada kewarganegaraan tunggal. Dari perspektif hukum, hukum harus merespons permasalahan sosial dan aspirasi publik khususnya permasalahan kewarganegaraan ganda. Sebagai masukan terhadap legislasi DPR RI terkait permasalahan kewarganegaraan ganda di Indonesia, terdapat 2 (dua) opsi yakni (1) mengakomodir atau menolak penerapan kewarganegaraan ganda atau (2) perubahan atau penggantian UU Kewarganegaraan. Kedua opsi tersebut tergantung pada politik kebijakan dan masing-masing mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Sekilas:
Politik anggaran 2017 menghadapi tantangan berat dengan kondisi perekonomian global dan belum optimalnya kinerja perekonomian nasional. Politik anggaran yang diarahkan pada kebijakan perpajakan yang kondusif, belanja yang lebih produktif, dan prioritas serta penguatan kebijakan pembiayaan anggaran, diharapkan akan semakin memperkokoh tahapan transformasi fundamental perekonomian nasional dan kebijakan percepatan pembangunan. Untuk mencapai hasil optimal pengelolaan anggaran 2017 juga harus ditopang dengan upaya penguatan daya saing perekonomian, penguatan infrastruktur sik dansosial,sertapengendalianin asi.Upaya penguatantersebutmerupakanmodalitasyang berharga seiring dengan kuatnya stabilitas politik nasional dan dukungan politik DPR RI.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Sekilas:
Wacana kenaikan tarif cukai dan harga rokok di Indonesia menjadi isu hangat yang sedang bergulir. Kenaikan harga rokok dianggap sebagai salah satu upaya atau alat kendali untuk menurunkan jumlah perokok. Penurunan jumlah perokok diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang dialami masyarakat. Perempuan dan anak- anak termasuk dalam kelompok rentan mengalami bahaya rokok. Selain upaya dari Pemerintah, DPR, dan stakeholders lainnya; dibutuhkan pula peran serta masyarakat dalam mengendalikan jumlah perokok dan bahaya rokok.

Vol. VIII / No. 15 - Agustus 2016

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan ujicoba perdana verifikasi elektronik (e-verifikasi) pada 7-14 Agustus 2016. Berlatar belakang uji coba verifikasi elektronik tersebut, tulisan ini mencoba mengulas tentang masa depan pemilu elektronik 2019 dengan mengunakan teori difusi inovasi. Kesimpulannya, keunggulan relatif dari sistem pemilu elekronik selain dipengaruhi oleh berbagai keunggulan teknis juga dipengaruhi berbagai kondisi yang mendorong pemilu elektronik sebagai solusi. Tapi untuk diadopsi secara penuh, sistem pemilu elektronik memiliki sejumlah permasalahan yang harus segera diselesaikan yaitu belum tersedianya payung hukum, infrastruktur dan suprastruktur yang memadai.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Thailand baru saja melaksanakan referendum yang hasilnya menyatakan bahwa sebagian besar rakyat Thailand menyetujui konstitusi baru yang dirancang oleh militer. Di bawah konstitusi tersebut, militer akan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah jalannya pemerintahan di Thailand. Besarnya peran militer di bawah konstitusi baru dan perubahan-perubahan yang mungkin ditimbulkan, tampaknya tidak akan memberi dampak negatif terhadap kelangsungan berbagai kerja sama bilateral Indonesia-Thailand. Kendati demikian, DPR hendaknya mengingatkan pemerintah dan juga turut berperan langsung dalam mendorong Pemerintah Thailand untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Pemberlakuan Pengampunan Pajak di Indonesia telah beberapa kali dilakukan melalui dasar hukum yang berbeda-beda, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). Kontroversi kebijakan Pengampunan Pajak yang diskriminatif terhadap Wajib Pajak yang taat dengan Wajib Pajak yang tidak melaporkan hartanya secara keseluruhan, mendorong pengajuan Judicial Review UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perspektif hukum, Pengampunan Pajak merupakan kebijakan dengan tujuan memperoleh data Wajib Pajak yang melaporkan hartanya pada periode Pengampunan Pajak sebagai dasar bagi Pemerintah untuk memungut pajak pada tahun berikutnya. UU Pengampunan Pajak juga tidak memberikan perlakuan khusus kepada wajib pajak maupun perorangan tertentu, sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Sekilas:
Pemerintah mengoreksi APBNP 2016 dengan mengajukan pemangkasan anggaran K/L sebesar Rp65 trilliun dan anggaran transfer daerah sebesar Rp68,8 triliun. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi melesetnya target penerimaan negara yang dikhawatirkan mengakibatkan defisit anggaran melebihi 3 persen sehingga berpotensi melanggar undang-undang. Meski target pertumbuhan telah diturunkan menjadi 5,1 persen, namun perlu antisipasi lebih lanjut agar pemangkasan anggaran yang kedua kalinya pada tahun ini tidak beresiko terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. DPR bersama Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap efektivitas tax amnesty dan paket kebijakan ekonomi lainnya yang mulai diragukan keberhasilannya dalam menambah kas negara. Selain itu, pembahasan regulasi yang dibutuhkan bagi terciptanya iklim investasi dan perekonomian yang lebih baik harus segera dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Untuk memperkuat penanaman pendidikan karakter di sekolah, Mendikbud mewacanakan perpanjangan jam sekolah atau full day school (FDS) terhadap siswa SD dan SMP. Usulan ini memicu polemik. Tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh FDS terhadap karakter anak dan apakah FDS dapat diterapkan di semua SD dan SMP di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur, FDS bisa menurunkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perkembangan pribadi serta sosial anak, tergantung dari isi program dan juga pendekatan pelatihan yang digunakan. Beberapa permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan kita, yaitu rendahnya kualitas guru, belum meratanya distribusi guru, serta belum amannya lingkungan sekolah mengindikasikan Indonesia belum siap menerapkan FDS di SD dan SMP di semua wilayah untuk saat ini.

Vol. VIII / No. 14 - Juli 2016

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Reshuffle Jilid II Kabinet Kerja telah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi. Terdapat sejumlah menteri yang diganti dan ada juga yang hanya pindah posisi. Adapun 12 Menteri dan 1 (satu) Kepala BKPM telah diganti pada reshuffle kali ini. Hal ini merupakan reshuffle terbesar dibandingkan dengan reshuffle sebelumnya. Setidaknya ada 8 (delapan) nama baru yang masuk dalam kabinet. Beberapa nama berasal dari parpol, namun ada juga yang berasal dari kalangan profesional. Presiden Jokowi mengungkapkan pertimbangannya melakukan reshuffle kabinet yaitu diarahkan untuk penguatan kinerja kabinet dan memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan sekaligus dalam persaingan dan kompetisi global.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Pasca kudeta, kekuasaan politik Presiden Erdogan semakin kuat. Ia telah kembali mengontrol penuh angkatan bersenjata Turki dan memberlakukan kondisi negara darurat di Turki. Pascakudeta yang gagal terhadap pemerintahannya, Presiden Erdogan berkomitmen menumpas dan membersihkan terorisme, terutama gerakan pro Fethullah Gulen. Terjadi penangkapan besar-besaran terhadap semua pihak yang diduga terkait dengan kudeta. Kondisi negara darurat Turki turut memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Turki. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia perlu menekankan pentingnya penghormatan kepada konstitusi dan prinsip demokrasi. Termasuk dalam hal ini tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri masing-masing.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Korban vaksin palsu dapat mengajukan gugatan perdata dalam bentuk gugatan perdata biasa, citizen lawsuit dan class action. Di antara beberapa bentuk gugatan perdata tersebut, gugatan class action merupakan bentuk gugatan yang paling efektif dan efisien, mengingat besarnya jumlah korban vaksin palsu. Gugatan juga dapat diajukan tidak hanya kepada produsen, distributor, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang terlibat akan tetapi juga pada pemerintah. DPR melalui Panja dan Timwas vaksin palsu dapat berperan untuk mendorong dan memberi pendampingan bagi masyarakat dalam pengajuan gugatan perdata. Panja dan Timwas juga dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan sanksi kepada pemerintah dan pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Sekilas:
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. Perusahaan Listrik Negara Tahun 2016-2025. RUPTL merupakan rencana strategis untuk mewujudkan rasio elektrifikasi sebesar 100 persen pada tahun 2025 dengan cara menyediakan pembangkit listrik berkapasitas 80,5 GigaWatt. Namun masih terdapat permasalahan dalam rangka mewujudkan target RUPTL, baik dalam hal pembangunan pembangkit maupun pengadaan infrastruktur distribusi. Pemerintah harus merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut, di antaranya mendukung rencana diversifikasi bahan bakar pembangkit listrik, mempercepat pengadaan lahan bagi jaringan distribusi listrik, serta melakukan kerjasama alih teknologi dengan pihak swasta bagi pembangunan jaringan listrik bawah laut.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.

Vol. VIII / No. 13 - Juli 2016

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Setiap menjelang libur lebaran, selalu muncul fenomena keluarnya surat dari Menteri PAN-RB berupa himbauan kepada setiap Kementerian/Lembaga. Himbauan tersebut yaitu larangan menerima gratifikasi, menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, dan tidak memberikan cuti tahunan setelah libur lebaran. Himbauan ini dibuat dengan harapan antara lain agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam perkembangan ilmu administrasi yang menekankan pada pemerintahan yang demokratis saat ini, himbauan yang dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB menurut Bowman diarahkan kepada upaya menciptakan keterampilan etika PNS dalam berpemerintahan. Keterampilan etika diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas PNS yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai pelayan publik. Namun, etika tidak dapat berdiri sendiri. Keterampilan etika harus diikuti juga dengan keterampilan teknis dan leadership. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB untuk membuat kebijakan teknis yang lebih komprehensif daripada sekedar himbauan, dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag, Belanda, 12 Juli 2016, akhirnya mengeluarkan pandangannya tentang permintaan Filipina untuk menjelaskan klaim kedaulatan Republik Rakyat China (RRC) di Laut China Selatan. Dalam putusannya, PCA menyatakan klaim historis China di Laut China Selatan (LCS) yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus (nine-dash-line) tidak memiliki landasan hukum. Filipina, dan sebagian masyarakat internasional, menyambut baik putusan PCA tersebut, sementara China tidak menerima dan mengabaikannya. Putusan PCA tersebut menjadi tantangan bagi ASEAN yang sebagian anggotanya terlibat sengketa dengan China di LCS dan yang juga harus peduli pada upaya-upaya pemeliharaan keamanan dan perdamaian di kawasan.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Bom bunuh diri kembali terjadi di Indonesia, tepatnya di depan Mapolresta Solo, pada 5 Juli 2016. Terjadinya lagi aksi terorisme menunjukkan lemahnya upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. RUU Perubahan UU Pemberantasan Terorisme perlu mengatur secara komprehensif upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui kegiatan deteksi dini aksi terorisme oleh aparat intelijen dan mekanisme koordinasi antara aparat intelijen dengan aparat penegakan hukum. Selain itu, RUU ini juga memberikan penguatan kepada BNPT sebagai lembaga yang bertugas melakukan koordinasi instansi pemerintah terkait dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Sekilas:
Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan momentum baru bagi perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah langkah nyata harus dilakukan mengingat sektor UMKM termasuk bagian yang memperoleh perhatian untuk mendapatkan pengampunan pajak. Agar tujuan UU tersebut dapat terwujud, sosialisasi dan peraturan turunan harus segera dilakukan. Judicial review terhadap UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak harus menjadi perhatian serius Pemerintah dan DPR karena dapat menyebabkan wajib pajak yang akan ikut program pengampunan pajak menjadi ragu. Berikutnya, Pemerintah harus segera melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, melalui penguatan sistem perpajakan, peraturan, maupun kelembagaannya.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Sekilas:
Memasuki tahun pelajaran 2016/2017, pemerintah telah mengupayakan berbagai perubahan dalam menciptakan karakter siswa yang positif sebagai bagian dari revolusi mental. Upaya pelibatan orang tua dalam kegiatan di sekolah dilakukan melalui kampanye agar orang tua mengantarkan anak-anak ke sekolah serta berinteraksi dengan guru sejak hari pertama sekolah. Keterlibatan ini diharapkan akan membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah sehingga proses pendidikan di rumah maupun sekolah dapat berjalan dengan baik untuk menciptakan karakter siswa yang positif. Oleh karena itu, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah perlu didukung. Upaya pemerintah tersebut merupakan bentuk konkret realisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 mengenai Penumbuhan Budi Pekerti di lapangan. Dalam hal ini, DPR perlu mengawasi dan mendorong penyusunan kebijakan-kebijakan yang mampu menanamkan pembangunan karakter yang positif.

Vol. VIII / No. 12 - Juni 2016

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Pemerintah sedang melakukan proses pembinaan dan pengawasan dengan membatalkan peraturan daerah (perda) yang dinilai bermasalah, terutama yang menghambat investasi, mempersulit perizinan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara politik ketatanegaraan, tampak masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait kewenangan untuk membatalkan perda. Sementara dari sisi partisipasi politik, harus diakui bahwa masih banyaknya perda yang kurang berpihak kepada rakyat – sehingga harus dibatalkan – menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam proses pembuatan perda masih harus ditingkatkan. DPR RI perlu melakukan formulasi ulang terhadap kewenangan Mendagri dan Gubernur (pengawasan represif) dalam pembatalan perda agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya. DPR RI juga harus mendorong Pemda dan DPRD untuk memaksimalkan partisipasi politik masyarakat dalam proses pembuatan perda.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Referendum “Brexit,” keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) telah dilakukan pada 23 Juni 2016. Wacana “Brexit” telah memperlihatkan implikasinya, bahkan sejak referendum belum dimulai. Implikasi jangka panjang akan terjadi dan dialami secara langsung oleh (rakyat) Inggris dan UE, serta beberapa bagian dunia. Di dalam negeri, dan di kawasan Eropa, “Brexit” telah menyebabkan keretakan. Dampaknya juga dirasakan Indonesia, walaupun diperkirakan tidak sehebat yang dihadapi Inggris dan UE. Kajian singkat ini berupaya menjelaskan latar belakang dan implikasi “Brexit” sebelum dan pasca-referendum.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Kasus Sumber Waras akhir-akhir ini menarik perhatian publik termasuk DPR RI (Komisi III DPR RI). Menurut BPK ada indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp191,3 miliar pada pembelian lahan YKSW, namun menurut KPK tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Perbedaan pendapat BPK dan KPK tersebut disebabkan perbedaan peraturan yang dijadikan pedoman investigasi. BPK menggunakan Perpres No. 17 Tahun 2012, sedangkan KPK menggunakan Perpres No. 40 Tahun 2014. Berdasarkan kronologis kasus, Perpres yang dijadikan pedoman seharusnya Perpres No. 40 Tahun 2014, yaitu pembelian lahan YKSW dapat dilakukan secara langsung karena luasnya kurang dari 5 hektar. Silang pendapat antara BPK dan KPK dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum, oleh karena itu, silang pendapat antara BPK dan KPK perlu diselesaikan. DPR perlu mengadakan rapat bersama dengan BPK dan KPK untuk mencari kejelasan kasus tersebut dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tersebut tanpa bermaksud untuk mengintervensi penegakan hukum.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Kondisi ekonomi global yang semakin melemah menyebabkan terpuruknya harga komoditas dunia. Indonesia yang selama ini mengandalkan sumber daya alam harus segera beralih ke sektor yang berorientasi ekspor dan banyak menyerap tenaga kerja. Bank Dunia dan ekonom menyarankan Indonesia melakukan diversifikasi ekonomi ke sektor industri manufaktur yang merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. Hal ini mengingat sektor ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, industri manufaktur Indonesia tumbuh dengan pesat. Namun saat ini pertumbuhannya semakin menurun. Momen ini dapat menjadi titik balik bagi Indonesia untuk memajukan kembali industri manufaktur. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai hal tersebut. Strategi-strategi tersebut difokuskan pada bagaimana menciptakan industri manufaktur yang tahan terhadap guncangan krisis serta kondisi atau iklim industri yang dapat menarik investor. Dengan strategi tersebut diharapkan industri manufaktur dapat menguat kembali sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Sekilas:
Indonesia merupakan negara yang rawan bencana hidrometeorologi yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Untuk itu perlu upaya penanggulan yang konkret yaitu melalui: (1) Penjabaran Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dalam berbagai kebijakan, didukung kelembagaan yang kuat, legislasi yang implementatif, dan pendanaan yang mencukupi; (2) Upaya preventif secara teknis yang nyata untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi secara lebih terencana dan terintegrasi. Di sisi lain, DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RAN PRB dan penggunaan dana bencana, serta memasukkan isu pengurangan risiko bencana dalam berbagai produk legislasinya.

Vol. VIII / No. 11 - Juni 2016

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Substansi pengajuan pasangan calon di dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang (revisi RUU Pilkada 2016) melalui jalur parpol belum sebanding dengan tuntutan demokrasi partisipatif. Pola klasik nominasi yang masih digunakan dikhawatirkan memicu konflik internal berkepanjangan dan sentralisasi organisasinya yang berlawanan dengan tuntutan otonomi lokal pemerintahan. Sebaliknya, pola itu dapat “memelihara” prasangka berlebihan bagi sekedar orientasi kekuasaan dan mengembalikan “modal” calon. Untuk itu, langkah pembenahan internal partai menyambut pilkada di masa mendatang juga harus dibarengi komitmen revisi UU Partai Politik yang sejalan dengan langkah desentralisasi organisasi partai.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Mahkamah Arbitrase Internasional akan mengeluarkan putusannya terkait gugatan Filipina atas persoalan Laut China Selatan. China yang sejak awal menolak persoalan ini ditangani lembaga internasional, menyatakan akan mengabaikan apapun putusan yang dihasilkan. Sikap China ini menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara yang bersengketa dan negara lainnya yang berkepentingan terhadap wilayah tersebut. Militerisasi kawasan sengketa semakin meningkat. Indonesia harus mencermati perkembangan ini dan menyusun respons yang tepat mengingat Indonesia juga menyimpan potensi konflik di sekitar wilayah sengketa.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu No. 1 Tahun 2016) menjadi polemik di masyarakat. Masyarakat menghendaki peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun pemberlakuan pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2016, khususnya mengenai hukuman mati dan kebiri mendapat reaksi penolakan karena dianggap melanggar HAM. Secara prosedural Perppu No. 1 Tahun 2016 telah memenuhi persyaratan pembentukannya, namun secara materi muatan Perppu tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. DPR perlu mempertimbangkan substansi Perppu untuk memutuskan menerima atau menolak Perppu dengan mempertimbangkan konsekuensi hukumnya. Untuk menjembatani pengaturan pidana yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, DPR dan Pemerintah dapat segera membahas RUU Pencegahan Kekerasan Seksual dan merevisi UU Perlindungan Anak melalui prosedur perubahan undang-undang yang biasa.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Sekilas:
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 (RAPBN-P 2016) telah secara resmi diajukan pemerintah ke DPR. Dalam pokok-pokok RAPBN-P 2016 tersebut, pemerintah mengusulkan perubahan terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro (asumsi makro) serta pemotongan atas pendapatan dan belanja negara. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan pada beberapa indikator ekonomi makro. Namun demikian, pemerintah juga harus realistis dalam mengusulkan perubahan asumsi makro serta pendapatan dan belanja negara dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tersebut. Alasannya, perubahan postur APBN dapat memberikan dampak yang besar bagi pemerintah dalam mengelola sektor perekonomian nasional. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk terus mengawal program dan kebijakan pemerintah dalam mencapai target-target yang terdapat dalam APBN-P 2016.

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sekilas:
Wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai perekrutan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia banyak mendapatkan respons negatif, terutama dari kalangan anggota DPR dan pengamat. Kehadiran rektor warga negara asing di PTN dapat mengganggu birokasi pendidikan Indonesia, memberikan ruang bagi nilai-nilai asing yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalisme, bahkan menghina kualitas sumber daya manusia dalam negeri. Oleh karena itu, wacana ini perlu dipertimbangkan untuk ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alih-alih mengambil tenaga asing, pemerintah perlu memfokuskan pada penguatan kualitas tenaga dalam negeri dan menjadikan PTN sebagai institusi perubahan yang menumbuhkembangkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.

Vol. VIII / No. 10 - Mei 2016

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) atau dikenal dengan G30S/PKI dianggap sebagai peristiwa pengkhianatan terbesar terhadap bangsa Indonesia. Belakangan timbul fobia dalam masyarakat Indonesia akan kembalinya paham komunis dan PKI di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, aparat penegak hukum merazia atribut berlambang palu-arit yang identik dengan lambang PKI dan menyita buku-buku berbau komunis atau sejarah PKI di sejumlah daerah Indonesia. Namun demikian, apakah benar komunis kembali mengancam Indonesia, mengingat bahwa Indonesia telah memiliki beberapa pengaturan yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi Pancasila. Pancasila telah diletakkan sebagai dasar negara yang menjadi ideologi dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Diplomasi total merupakan negosiasi yang menyangkut banyak aspek, bukan hanya membangun kedekatan pada bidang-bidang yang bersifat politis, tetapi juga dalam peningkatan investasi, perdagangan, kesempatan kerja, pariwisata, dan semua sektor yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Intinya adalah diplomasi total dilakukan secara bilateral dengan melibatkan semua stakeholder. Diplomasi total bukan dilakukan terhadap satu negara saja tetapi juga dalam lingkungan yang lebih luas seperti Perserikatan Bangsa-bangsa, maupun dalam kerjasama yang bersifat regional dan multilateral.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Penanganan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan oleh Kepolisian sebagai leading sector dari penanganan terorisme. Luasnya cakupan dari penanganan terorisme berakibat pada munculnya wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan terorisme. Hal tersebut dapat dilihat dari sifat ancaman dari aksi teror yang tidak terbatas pada tindak pidana, tetapi juga dapat dilihat sebagai ancaman terhadap pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan hal yang dapat dilakukan dan memiliki dasar hukum karena telah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni Pasal 7 ayat (2) khususnya tentang tugas pokok TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP). Salah satu dari OMSP adalah pemberantasan terorisme.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Sekilas:
Menjelang bulan Ramadan, harga beberapa kebutuhan pokok atau sembako melonjak drastis. Kenaikan harga ini jika diperhatikan merupakan fenomena yang berulang setiap tahun, seharusnya sudah diantisipasi secara lebih maksimal oleh pemerintah, baik terkait ketersediaan maupun distribusinya. Salah satu sebab kenaikan tersebut dikarenakan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Pemerintah berperan penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi. Distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga harus tetap terjaga. Koordinasi antar-instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung. DPR dapat melakukan pengawasan dalam pemantauan harga di pasar serta mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Presiden terkait pengendalian harga komoditas pokok, dan memastikan bahwa Peraturan Presiden tersebut dapat dilaksanakan, sehingga tidak ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Sekilas:
Kasus-kasus yang marak diberitakan akhir-akhir ini memperlihatkan telah terjadinya peningkatan kuantitas dan tingkat kekejaman kejahatan seksual di Indonesia. Fenomena ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memberikan efek jera dengan meningkatkan berat hukuman bagi para pelaku kejahatan. Namun demikian, penanganan masih terfokus pada pelaku kejahatannya saja, sedangkan para penyintas kejahatan seksual (mereka yang berhasil lolos dari upaya pemerkosaan, dan atau mereka yang telah menjadi korban pemerkosaan akan tetapi tidak dibunuh atau tidak meninggal) belum mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu perlu program pemerintah yang terpadu dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan hak perlindungan penyintas kejahatan seksual. Pelaksanaan program ini harus diawasi oleh DPR agar dapat dijalankan sesuai sasaran.

Vol. VIII / No. 9 - Mei 2016

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Praktek komunikasi persandian di pemerintah daerah belum dapat dilaksanakan secara merata kualitasnya. Jenis risiko dan ancaman yang paling mendominasi pengelolaan persandian di daerah terkait dengan terbatasnya sumber daya manusia (SDM) sandi berkualifikasi ahli sandi dan kemampuan pemda dalam menetapkan informasi berklasifikasi. Pengelolaan persandian di pemda akan meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemda dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pengaturan persandian di pemda di antaranya mengatur masalah tata kelola persandian baik di pusat maupun di daerah, koordinasi persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi, serta kualifikasi SDM sandi.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Kabinet Arab Saudi meloloskan reformasi ekonomi menyeluruh yang bertujuan mengalihkan ketergantungan negara dari pendapatan minyak. Ketergantungan pemerintah terhadap hasil minyak dirasa telah membahayakan negara. Wakil putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, yang juga ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan menyampaikan "Visi Arab Saudi untuk 2030" yang menargetkan negara itu menjadi satu dari 15 negara dengan perekonomian terbesar dunia dan memastikan Arab Saudi dapat melepaskan ketergantungannya pada minyak pada tahun 2020. Rencana ini merupakan upaya yang ambisius dan tidak mudah diraih karena beragam tantangan yang akan dihadapi. Beberapa langkah yang disusun Arab Saudi untuk mencapai tujuan tersebut dapat menjadi contoh pelajaran dan juga membuka peluang kerjasama bagi Indonesia.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Kekerasan seksual pada anak saat ini menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kekerasan seksual meningkat dari tahun ke tahun. Permasalahan ini menjadi perhatian seluruh masyarakat, lembaga, dan institusi terkait. Konstitusi, Rati kasi terhadap Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) telah diundangkan, akan tetapi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual belum efektif dan maksimal. Sanksi pidana yang terlalu kecil dan kurangnya pemahaman penegak hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual kepada anak menjadi salah satu penyebab banyaknya tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Hukuman pidana yang lebih berat dan penegakan hukum yang efektif atas kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Sekilas:
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII telah diluncurkan pemerintah pada akhir April 2016. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan berusaha melalui pengurangan prosedur, izin, waktu, dan biaya pengurusan. Implementasi dari kebijakan tersebut dan paket-paket kebijakan sebelumnya diharapkan dapat mengantarkan Indonesia kepada predikat layak investasi sehingga mudah mengakses pasar keuangan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Evaluasi atas paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah juga perlu dilakukan. DPR sebagai pemegang fungsi pengawasan, diharapkan dapat melaksanakan perannya dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan paket kebijakan tersebut serta memberikan masukan untuk kebijakan pemerintah berikutnya.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Kekerasan seksual terhadap anak penerus bangsa ini terus bermunculan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kasus tersebut. Tulisan ini mengulas kondisi sosial ekonomi pelaku dan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Pemerintah telah membentuk Satgas antikekerasan anak sebagai salah satu upaya pencegahan. Diharapkan satgas ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, serta membatasi pornogra dan minuman keras (miras). DPR perlu memberikan ruang gerak yang luas untuk dilakukannya pembaruan hukum dengan menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Vol. VIII / No. 8 - April 2016

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Perkembangan teknologi sangat memengaruhi perkembangan dalam penyiaran. Perkembangan teknologi digital merupakan salah satu perkembangan teknologi yang membawa perubahan signifikan dalam dunia penyiaran. Perkembangan teknologi lain adalah konvergensi media yang berimplikasi pada perkembangan penyiaran. Sejumlah studi di Amerika Serikat menunjukkan perkembangan podcast yang pesat telah berdampak pada perubahan dalam penyiaran sehinga harus dipertimbangkan secara cermat dalam penyusunan kebijakan penyiaran ke depan. Sebagai contoh, dampak perkembangan teknologi digital terhadap penyiaran yang harus memperhatikan digital dividend, efisiensi industri, business continuity serta kepentingan publik dan negara dalam pengaturannya. Sementara dampak pengintegrasian media terhadap penyiaran memerlukan adanya self-cencorship dari lembaga penyiaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat media yang dipergunakan untuk penyiaran bagi kepentingan publik. Selain itu, pemerintah dan DPR RI harus mengkaji secara komprehensif ketercukupan berbagai regulasi yang ada untuk melindungi kepentingan negara dan publik dari dampak negatif pengintegrasian media yang dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan penyiaran.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Eropa selama sepekan di pertengahan April 2016 menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam kerangka membangun dan memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat dari suatu kawasan yang dianggap strategis dan memiliki peran penting di dunia internasional. Selain itu, kunjungan tersebut juga perlu dimaknai strategis oleh Indonesia, karena selain dapat memaparkan pengalaman dan potensi Indonesia, melalui kunjungannya ke Eropa tersebut, Presiden Joko Widodo berharap diperoleh hasil nyata bagi Indonesia dari kerja sama yang disepakati bersama dengan negara-negara yang dikunjungi, sesuai keunggulan negara-negara tersebut dan kebutuhan Indonesia. Komitmen kerja sama ini ditunggu realisasinya.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Sekilas:
Salah satu tujuan perubahan kedua UU Pilkada adalah untuk mengubah ketentuan dalam UU Pilkada akibat adanya putusan MK. RUU yang diajukan oleh Pemerintah telah mencoba mengakomodasi putusan MK tersebut, namun terdapat perbedaan pemikiran dalam menyikapi putusan MK, baik antara pemerintah dan DPR, maupun antarfraksi di DPR. Perbedaan ini berpotensi terhadap berbedanya rumusan antara undang-undang nantinya dengan putusan MK. Salah satu yang paling krusial adalah persyaratan mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI, Polri, dan PNS, serta pejabat BUMN dan BUMD. Keinginan untuk mengubah atau memodi kasi putusan MK mengundang tanggapan bahwa pembentuk undang-undang menentang atau tidak menghormati putusan MK. Di lain pihak beranggapan putusan MK masih perlu dikaji menyangkut kewenangan MK sebagai negative legislature dan penerapan asas keadilan memperlakukan yang sama terhadap hal sama dan berbeda terhadap hal berbeda. Ke depan perlu dikembalikan fungsi lembaga negara masing- masing, yaitu MK sebagai negative legislature, serta Presiden dan DPR sebagai (positive) legislature.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Sekilas:
Dana Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditanamkan di luar negeri cukup besar. Melalui kebijakan tax amnesty diharapkan dana-dana tersebut dapat kembali ke tanah air (dana repatriasi). Jika dana ini bisa masuk ke Indonesia, dana tersebut dapat ditanamkan pada instrumen-instrumen seperti saham, obligasi, dan derivatif (turunan dari saham dan/ atau obligasi seperti opsi, warrant, dan danareksa). Untuk mendorong para pemilik dana tersebut mau memulangkan dananya ke Indonesia, selain kebijakan tax amnesty juga perlu didukung oleh perekonomian nasional yang kondusif seperti faktor kemudahan bisnis, kepastian hukum, stabilitas politik, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan infrastruktur. Dana repatriasi ini diperkirakan akan menghasilkan efek multiplier yang besar terhadap sektor-sektor ekonomi. Oleh karena itu Undang-Undang (UU) Tax Amnesty menjadi penting sehingga DPR RI melalui fungsi legislasinya perlu segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty tersebut.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Sekilas:
Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan untuk kepentingan ekonomi dari suatu daerah perkotaan yang memiliki permasalahan keterbatasan lahan. Akan tetapi, reklamasi Teluk Jakarta berdampak negatif yang menyebabkan masyarakat di sekitarnya kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap sumber mata pencaharian. Dampak sosial ini seharusnya dapat dihindarkan melalui upaya pemerintah dengan mengedepankan dinamika sosial yang ada di lapangan. DPR harus mempertegas pengawasan selama penghentian proyek reklamasi dan mendorong pemerintah untuk menemukan solusi mengurangi dampak negatif reklamasi bagi masyarakat.

Vol. VIII / No. 7 - April 2016

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Kebijakan desentralisasi pendidikan dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan ke masyarakat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan manajemen pendidikan menengah dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Pengalihan ini merupakan salah satu kebijakan desentralisasi pendidikan untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka good governance. Akan tetapi, muncul pro kontra terhadap kebijakan tersebut yang tercermin dari adanya permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap akan dilakukan sesuai amanat UU yang berlaku dan direncanakan akan efektif tahun ini. Untuk itu, pemerintah provinsi diharapkan segera mempersiapkan proses transisi tersebut baik secara administrasi, SDM, aset, maupun yang paling krusial yaitu anggaran. Selain itu, pemerintah pusat dan juga DPR melalui fungsi pengawasan dapat mengawasi proses transisi kewenangan tersebut sesuai UU yang berlaku agar implementasinya dapat berjalan lancar.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Sepuluh orang WNI ABK kapal tunda Brahma 12 disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina. Kelompok teroris yang kerap menculik dan menyandera orang asing serta meminta uang tebusan ini, memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme Asia Tenggara lainnya dan ISIS. Pembebasan sandera ABK Indonesia memerlukan kecermatan dan kehati-hatian karena pelakunya merupakan kombinasi antara perompak dan kelompok teroris. Negosiasi yang intensif antara Pemerintah Indonesia dengan Filipina dilakukan untuk pembebasan sandera, termasuk dengan opsi militer.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:
Penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) merupakan kewajiban penyelenggara negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999). Namun, kewajiban tersebut belum sepenuhnya dipatuhi karena ketentuan UU belum mengatur secara rinci, termasuk ketentuan sanksinya. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah menjabat merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, atasan pejabat masing-masing perlu mengawasi pelaksanaan penyampaian LHKPN dan memberikan sanksi bagi pejabat yang melanggar kewajiban tersebut. UU No. 28 Tahun 1999 perlu direvisi dengan merinci pejabat negara yang wajib menyampaikan LHKPN, dan jenis sanksi administratif, seperti peringatan lisan, peringatan tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat/jabatan, bahkan pemotongan tunjangan, bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap kegiatan ekspor Indonesia masih dinilai sangat rendah, yaitu sekitar 1% dari total UMKM atau hanya 6 ribu pelaku UMKM yang mengekspor produknya ke luar negeri. Untuk mengatasinya, pemerintah mendorong UMKM dengan memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE), yang merupakan salah satu dari empat kebijakan dalam Paket Ekonomi Jilid XI. KURBE akan menjadi suatu kebijakan yang tepat untuk menstimulasi ekspor sektor UMKM apabila diimbangi dengan kebijakan percepatan pengurusan izin ekspor yang berbeda dengan usaha besar dan didukung oleh kepastian hukum, kesinambungan kualitas produk ekspor, dan quality control terhadap produk yang siap ekspor. DPR RI dapat melakukan fungsi pengawasan yang diarahkan pada ketepatan penggunaan dana KURBE untuk dialokasikan dan dimanfaatkan bagi pelaku UMKM yang berhak.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Sekilas:
Aksi demo pengemudi taksi konvensional pada 22 Maret 2016 menuntut diblokirnya layanan transportasi berbasis online berakhir dengan kerusuhan. Dalam perpektif akademis, fenomena ini disebut revolusi industri tahap keempat yang ditandai saling terhubungnya antarindividu dan perubahan struktur bisnis konvensional. Dalam jangka pendek, polemik ini harus diselesaikan dengan cara membuat atau memperbarui regulasi yang adil bagi kedua pihak. Cara lain adalah dengan memaksa perusahaan penyedia transportasi berbasis online untuk tunduk pada aturan yang ada. Dalam jangka panjang, pemerintah harus mempersiapkan segala pranata sosial akibat penggunaan aplikasi daring yang berpotensi merambah pada semua bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.

Vol. VIII / No. 6 - Maret 2016

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 secara tegas menyebutkan bahwa pilkada dapat diikuti oleh calon yang diusulkan oleh partai politik (parpol), gabungan parpol, atau perseorangan. UU tersebut membuka peluang munculnya calon kepala daerah melalui jalur perseorangan. Menjelang Pilkada 2017 muncul fenomena partisipasi politik masyarakat untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur pada Pilkada 2017 melalui jalur perseorangan, seperti kelompok masyarakat yang menamakan dirinya “Teman Ahok”. Partisipasi politik masyarakat dari komunitas “Teman Ahok” telah memperlihatkan bahwa masyarakat juga pemilik kekuasaan politik yang tidak bisa diremehkan. Walau fenomena ini telah mengesankan seolah- olah ada kesenjangan antara masyarakat dengan institusi parpol. Namun fenomena ini dapat menjadi momentum bagi parpol untuk memaksimalkan fungsinya dalam pengkaderan calon-calon pemimpin dari parpol.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Sekilas:
Terorisme merupakan tindak pidana luar biasa yang dapat mengancam kedaulatan negara, sehingga perlu diatur secara komprehensif. Revisi UU Anti Terorisme menjadi hal mutlak untuk dilakukan, mengingat beberapa ketentuan dalam UU Anti Terorisme belum mampu menjawab kebutuhan pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia. Revisi UU Anti Terorisme harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perluasan kewenangan dan tindakan pidana dalam RUU Anti Terorisme perlu diimbangi dengan perluasan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Sekilas:
Iklim investasi di kota Batam dinilai mulai kurang menjanjikan akibat kon ik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelola (BP) Batam serta Pemerintah Kota Batam. Untuk mengatasinya, pemerintah berencana melakukan transformasi Batam dari Kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perubahan status Batam menjadi KEK nantinya akan melalui tahap transisi selama 6 bulan. Pemerintah menawarkan insentif yang lebih baik untuk KEK dibandingkan dengan FTZ. Namun demikian, pembangunan KEK Batam tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan. Faktor yang akan menentukan berhasil atau tidaknya program pengembangan KEK adalah relevansi program tersebut dalam konteks spesi k dan seberapa efektif program tersebut dirancang, diimplementasikan, serta dikelola secara berkelanjutan. Dalam mendukung pembangunan KEK Batam, DPR dapat memberikan masukan dalam pembahasan serta perumusan kebijakan agar pengembangan KEK lebih optimal, misalnya melalui perumusan peran dan fasilitasi pemerintah daerah.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Sekilas:
Sampai saat ini aborsi tidak aman (unsafe abortion) akibat kehamilan yang tidak diinginkan masih merupakan salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Mengingat tindakan aborsi di Indonesia dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang bersifat preventif. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya yang terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, sehingga pada akhirnya AKI dapat diturunkan dan target agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dapat diwujudkan.

Vol. VIII / No. 5 - Maret 2016

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP. ❖ Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Potensi gas bumi Blok Masela yang sangat besar telah menyita perhatian banyak pihak. Nilai investasinya diperkirakan mencapai USD30 miliar atau sekitar Rp390 triliun. Silang pendapat tentang model pengembangan Blok Masela di offshore atau onshore bermunculan sehingga menimbulkan polemik. Di sisi lain, masyarakat Maluku berharap agar pengembangan Blok Masela dapat menjadi salah satu solusi mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi. Oleh sebab itu, keputusan tentang pengembangan Blok Masela memerlukan kajian yang komprehensif dan transparan, meskipun hal tersebut membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Aspek ekonomi, teknis, sosial, dan lingkungan menjadi bagian dari pertimbangan utuh pengembangan Blok Masela, tanpa mengesampingkan sisi penyerapan tenaga kerja, pengembangan wilayah pesisir, dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Tidak pernah AS mengundang 10 negara ASEAN untuk KTT yang pertama kali diadakan menjelang berakhirnya Pemerintahan Obama. Upaya menyadarkan ASEAN atas ancaman keamanan yang meningkat drastis akibat militerisasi Laut China Selatan (LCS) dengan gelar rudal dan jet tempur China, dan aksi provokatif misil balistik Korea Utara, serta aktor non-negara teroris internasional, lebih berhasil dicapai AS ketimbang upayanya mendesak Presiden Jokowi bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). AS tampaknya telah mengantisipasi dan bersiap menghadapi reaksi China jika keputusan Mahkamah Internasional menolak klaim teritorial sepihak China atas LCS. AS juga telah siap merespons reaksi agresif Kim Jong-un yang rawan dimanfaatkan sebagai “political gambit’’ oleh penguasa China.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. ❖ Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Rencana revisi UU KPK telah mengalami perjalanan panjang yang berujung pada penundaan revisi UU KPK berdasarkan hasil Rapat Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR. Pasca-penundaan, RUU KPK masih menimbulkan polemik di masyarakat terkait dengan status RUU KPK. Saat ini, RUU KPK dalam posisi di Bamus untuk penjadwalan ulang Rapat Paripurna dan masih berada dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas 2016. Untuk mengatasi masalah status RUU KPK ini, terdapat dua pilihan. Pertama, diagendakan Rapat Paripurna untuk menyetujui usul RUU menjadi Usul DPR, namun dengan perubahan. Selanjutnya DPR menunjuk alat kelengkapan yang ditugasi dan dalam jangka waktu itu diadakan sosialisasi dan penyempurnaan RUU. Kedua, penarikan RUU oleh pengusul dengan alasan perbaikan materi. Sedangkan untuk memutuskan apakah RUU KPK perlu dicabut dari daftar prolegnas, dapat digunakan mekanisme evaluasi atau dapat dikonstruksikan sama dengan mekanisme penambahan RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahunan yang selama ini pernah dilakukan. Keputusan untuk mencabut RUU dari Prolegnas merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dan DPR.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si. ❖ Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Sekilas:
Isu legalisasi perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) tengah memanas di Indonesia sejalan dengan pengakuan HAM LGBT di dunia internasional. Dari sudut pandang kajian akademis, abnormalitas perilaku LGBT terus mengalami pro dan kontra, namun yang diakui saat ini, orientasi seksual bukan lagi gangguan mental selama mereka sudah nyaman dengan kondisi orientasi seksualnya. Dengan menganalisa kasus-kasus yang ada berdasarkan tinjauan psikologi abnormal, secara umum Indonesia memaknai perilaku LGBT sebagai persoalan kejiwaan yang membutuhkan pemulihan, dan karenanya menolak beragam bentuk propaganda LGBT di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan perspektif sosio-kultural sebagai kriteria dalam menggolongkan perilaku LGBT.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. ❖ Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Tidak pernah AS mengundang 10 negara ASEAN untuk KTT yang pertama kali diadakan menjelang berakhirnya Pemerintahan Obama. Upaya menyadarkan ASEAN atas ancaman keamanan yang meningkat drastis akibat militerisasi Laut China Selatan (LCS) dengan gelar rudal dan jet tempur China, dan aksi provokatif misil balistik Korea Utara, serta aktor non-negara teroris internasional, lebih berhasil dicapai AS ketimbang upayanya mendesak Presiden Jokowi bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP). AS tampaknya telah mengantisipasi dan bersiap menghadapi reaksi China jika keputusan Mahkamah Internasional menolak klaim teritorial sepihak China atas LCS. AS juga telah siap merespons reaksi agresif Kim Jong-un yang rawan dimanfaatkan sebagai “political gambit’’ oleh penguasa China.

Vol. VIII / No. 4 - Februari 2016

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokrasi substansi memiliki makna yang penting bagi masa depan sistem politik Indonesia. Pengalaman Pilkada serentak 2015 masih memunculkan persoalan bagi terciptanya kehidupan politik demokratis yang substansi. Langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain mengenai pencalonan, penganggaran, sosialisasi, peran Bawaslu, dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Meskipun bersifat parsial, pembenahan Pilkada menyangkut beberapa tahapan tertentunya, baik sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan pemungutan suara hingga proses penanganan sengketa, kiranya dapat memberikan kontribusi penting bagi keinginan menciptakan peranan strategis kelembagaan Pilkada dimaksud.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Setelah lebih dari satu dekade, India kembali mengadakan eet review berskala internasional. Dilaksanakan dengan persiapan serius dan melibatkan jauh lebih banyak negara dibanding kegiatan sebelumnya pada 2001, International Fleet Review 2016 menjadi sorotan masyarakat internasional. Kebutuhan untuk menunjukkan pada dunia bahwa India memiliki kekuatan militer yang memadai dan untuk menegaskan komitmennya terhadap kawasan Samudera Hindia merupakan faktor pendorong India melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini memiliki arti penting bagi upaya membangun stabilitas dan keamanan kawasan, serta bagi Indonesia yang juga memberikan prioritas pada kawasan Samudera Hindia. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mencermati tumbuhnya India sebagai kekuatan berpengaruh di lingkungan strategis Indonesia.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Jaksa Agung akan melakukan pengesampingan perkara pidana (deponering) terhadap dua orang mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung telah meminta pandangan kepada beberapa lembaga negara, termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun dalam prosesnya, Komisi III DPR memberi rekomendasi kepada Pimpinan DPR untuk menolak rencana Jaksa Agung, karena langkah deponering tersebut dinilai tidak cukup memenuhi unsur kepentingan umum. Dipahami bahwa keputusan untuk melakukan deponering merupakan kewenangan mutlak Jaksa Agung. Namun dalam pelaksanaannya, langkah tersebut semestinya diambil Jaksa Agung secara hati-hati dan dengan pertimbangan yang matang, sebab apabila penerapannya disalahgunakan, maka akan menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan hukum dan masyarakat. Makna “demi kepentingan umum” dalam wewenang deponering harus digunakan oleh Jaksa Agung dengan memperhatikan nilai-nilai kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan yang baik bagi kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan ditambah dengan harga komoditas yang mengalami penurunan memberikan dampak yang cukup serius bagi perekonomian Indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah terpukulnya sektor Industri sehingga mengakibatkan terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahan yang beroperasi di Indonesia. Dari data yang berhasil dikumpulkan, perusahaan seperti Panasonic, Toshiba, perusahaan migas, dan perusahaan farmasi telah melakukan PHK terhadap buruh dan karyawannya. Untuk mencegah gelombang PHK yang lebih besar, sudah waktunya stakeholder terkait duduk bersama mengatasi hal tesebut. Pemerintah bersama dengan pelaku usaha didampingi oleh DPR RI harus membuat kebijakan yang tepat sararan. Salah satunya dengan mempercepat pengeluaran secara intensif melalui belanja pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan sarana sik lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja. Apabila PHK menjadi langkah terakhir bagi perusahaan, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa buruh yang terkena PHK mendapatkan haknya secara penuh.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Sekilas:
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tak henti menuai kontroversi. Sebagian pihak beranggapan bahwa KCJB belum dibutuhkan di tengah upaya pemerintah mengembangkan perkeretaapian nasional ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun, pemerintah nampaknya memberikan perhatian besar agar proyek ini dapat berlangsung dalam waktu yang cepat, terutama dalam hal perizinan. Proses izin lingkungan KCJB yang terkesan terburu-buru dan tidak selaras dengan RTRW dapat saja mengakibatkan izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memunculkan kekhawatiran akan merusak rezim perizinan lingkungan yang merupakan instrumen penting dalam melindungi lingkungan hidup.

Vol. VIII / No. 3 - Februari 2016

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Rilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian beberapa waktu lalu telah menimbulkan polemik. Rilis tersebut dianggap sebagai manuver Menteri Yuddy Chrisnandi dalam memberikan masukan kepada Presiden mengenai menteri yang berkinerja buruk terkait dengan isu reshu e kabinet. Sekalipun KemenPAN-RB telah membantah dengan mengatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap kinerja lembaga/kementerian, bukan kinerja menteri, namun hal tersebut telah membuat keresahan politik. Dalam ilmu administrasi, akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas publik memiliki makna yang berbeda. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, KemenPAN-RB tidak perlu melakukan evaluasi karena itu merupakan keharusan tugas lembaga. Dalam konteks akuntabilitas publik, setiap instansi pemerintah dan menteri harus membuat laporan kepada publik mengenai kinerjanya. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI melakukan evaluasi terhadap tugas KemenPAN-RB terkait evaluasi akuntabilitas kinerja dan mendorong setiap instansi pemerintah dan menteri serta pejabat lainnya melaporkan akuntabilitas kepada publik.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Integrasi Eropa ditandai dengan berlakunya Persetujuan Schengen tahun 1985 yang menghapus pemeriksaan di perbatasan dan menjamin pergerakan bebas manusia baik lokal maupun asing. Ketidakmampuan negara-negara UE untuk mengontrol perbatasan akibat arus migran yang luar biasa mendorong negara-negara anggota Persetujuan Schengen untuk sementara memberlakukan kembali kontrol mereka di perbatasan. Jika hal ini terjadi, bisa diibaratkan kebanggaan yang menjadi simbol persatuan dan kebebasan Eropa telah hancur. Krisis migran yang berasal dari Afrika dan Timur Tengah tidak saja membuat Uni Eropa kewalahan tetapi juga mengancam keutuhan blok.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Sekilas:
Dalam jangka waktu 5 tahun, wacana perubahan UU KPK telah tiga kali dilakukan. Pada Prolegnas 2016, RUU Perubahan UU KPK kembali menjadi prioritas pembahasan. Wacana perubahan UU KPK selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dicurigai sebagai upaya pelemahan terhadap KPK. Padahal untuk mengetahui tujuan perubahan UU KPK perlu dipelajari dan dikaji terlebih dahulu materi muatan yang terdapat di dalam RUU KPK. Pengusul RUU KPK mencoba mengusung materi yang dapat membawa perubahan positif bagi KPK secara institusional, seperti terbukanya kemungkinan perekrutan penyelidik dan penyidik independen KPK, pengaturan penyadapan untuk meminimalisasi pelanggaran HAM, dan kewenangan penerbitan SP3 yang juga bermaksud untuk memberikan perlindungan HAM, serta pembentukan Dewan Pengawas. Masukan terhadap materi ini masih terbuka mengingat saat ini RUU masih dalam tahap pengharmonisan di Baleg. Masukan dan kritik yang konstruktif akan membawa perubahan kelembagaan KPK dan penanganan masalah korupsi menjadi lebih baik.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Sekilas:
Fluktuasi harga bahan pangan telah menjadi masalah yang rutin setiap tahun. Kenaikan harga bahan pangan merupakan faktor pemicu utama in asi di Indonesia. Pergerakan harga bahan pangan selain yang tidak terkendali, juga tidak lazim atau dapat dikatakan merupakan anomali tersendiri. Hal ini karena ketika harga BBM turun bahkan harga bahan pangan dunia turun, harga bahan pangan di Indonesia justru mengalami lonjakan yang cukup signi kan. Kenaikan harga bahan pangan ini tentu saja menjadi pukulan berat bagi masyarakat. Penyebab dari anomali ini dapat diidenti kasi di antaranya: adanya bentuk oligopoli bahkan monopoli pasar, perilaku para spekulan, kurangnya stok cadangan bahan pangan, serta rantai distribusi yang panjang. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah teknis yang nyata untuk mengatasi masalah ini. DPR RI juga perlu mendorong pemerintah agar menitikberatkan untuk melakukan tidakan nyata dan masuk ke tataran teknis.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Penyebaran virus Zika semakin mengkhawatirkan. Virus yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti tersebut telah menjangkiti lebih dari 20 negara, termasuk Indonesia. Gejala dan tanda infeksi virus Zika lebih ringan dibanding DBD namun berdampak pada kelainan mikrosefalia dan Guillain Barre. Mengingat penyebaran virus Zika sudah lintas negara, maka 1 Februari 2016 WHO mengumumkan status Public Health Emergency of International Concern. Begitupun dengan pemerintah Indonesia mengeluarkan travel advisory pada 3 Februari 2016 setelah ditemukan virus Zika di Provinsi Jambi dan mengoptimalkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang ada. Namun upaya menanggulangi wabah penyakit lintas negara tidak hanya sebatas itu. DPR perlu mendorong revisi UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena sudah tidak relevan dengan perkembangan penularan penyakit dan tidak lagi relevan dengan kebijakan WHO.

Vol. VIII / No. 2 - Januari 2016

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Fenomena tagar Kami Tidak Takut atau yang biasa ditulis #KamiTidakTakut yang disebarluaskan melalui media sosial, memang mampu menimbulkan sikap berani di masyarakat untuk tidak takut melawan aksi teror. Namun kesempurnaan makna #KamiTidakTakut perlu terus dilakukan sejalan dengan upaya membangun kesadaran semua elemen masyarakat untuk menerapkan kewaspadaan dini terhadap aksi teror. #KamiTidakTakut perlu dilakukan dengan konsisten dan tidak bersifat seremonial. Fenomena #KamiTidakTakut harus dijadikan media bagi pemerintah, aparat keamanan, media massa, dan masyarakat untuk bersatu padu, baik secara preventif maupun dengan melakukan aksi yang proposional, melawan aksi terorisme.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Tsai Ing-Wen (Tsai) terpilih menjadi presiden wanita pertama Taiwan setelah berhasil memenangkan pemilihan umum (pemilu) dengan perolehan suara sebanyak 56,1%. Kemenangannya diperkirakan akan mendorong babak baru dalam upaya kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok, dan dapat berujung pada ketidakstabilan Tiongkok. Transisi politik yang akan dilewati kedua wilayah menjadi perkembangan politik global berkaitan pada kerjasama ekonomi dan perdagangan yang telah dilakukan. Masa depan Tiongkok dan Taiwan akan diuji dengan jalan damai atau permusuhan yang sepenuhnya bergantung pada pilihan Tsai sendiri. Walaupun Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, hubungan kedua negara diharapkan dapat terus meningkat mengingat kerjasama ekonomi dan perdagangan yang terus mengalami peningkatan.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mendapat banyak sorotan berkaitan dengan kasus laporan orang hilang, dugaan aliran sesat, sampai dengan pengusiran anggota Ormas tersebut di beberapa daerah. Penanganan terhadap Ormas Gafatar terkendala dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Ormas yang mengakibatkan Kementerian Dalam Negeri kesulitan melakukan pengawasan terhadap ormas yang tidak berbadan hukum. Penyelesaian permasalahan ini perlu memperhatikan 5 (lima) faktor penegakan hukum, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Sebagai wujud fungsi pengawasan, DPR RI, khususnya melalui komisi terkait perlu melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk menemukan solusi penanganan permasalahan Ormas Gafatar ini.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Harga minyak mentah dunia terus mengalami penurunan secara signifikan. Oversupply ditengarai menjadi penyebab dari tekanan harga ini. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Turunnya harga minyak dunia memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Dampak negatif di antaranya penurunan kinerja ekspor migas, perubahan asumsi makro Indonesia Crude Price (ICP) yang terdapat dalam APBN, serta penurunan realisasi dalam APBN terkait pajak penghasilan minyak dan gas. Dampak positif di antaranya menurunnya biaya energi dan transportasi sehingga dapat meningkatkan ekspor manufaktur dan nonmigas menjadi lebih kompetitif. Pemerintah dan DPR RI diharapkan segera menghitung seberapa besar dampak dari penurunan harga minyak dunia agar kebijakan yang diambil menjadi solusi yang tepat di tengah guncangan perekonomian dunia.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Sekilas:
Hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan PBB menyimpulkan bahwa para teroris menganggap kondisi sosial yang mereka rasakan hanya dapat diubah melalui kekerasan. Konsep pencegahan konvensional tidak efektif lagi dalam upaya pemberantasan ideologi terorisme, sehingga diperlukan upaya bersama dalam melawan musuh bersama. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari sisi etnik, suku, agama, pendidikan, dan ragam kelas sosial mengharuskan adanya sosialisasi yang tepat dan dilindungi pelaksanaannya oleh peraturan yang berlaku. Momentum Revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah disetujui untuk masuk dalam Prolegnas 2016 menjadi awal gerakan bersama seluruh instansi yang terlibat, seperti BNPT, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melawan terorisme secara sinergis.

Vol. VIII / No. 1 - Januari 2016

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Komisi I DPR RI saat ini sedang menyusun RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). RUU RTRI itu diharapkan menjadi langkah awal bagi penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) di Indonesia. Penguatan LPP memiliki nilai strategis, yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik akan kehadiran program-program yang berkualitas dan media penyiaran non partisan serta sebagai agen perubahan dan komunikasi internasional.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Eksekusi mati terhadap tokoh ulama Syiah di Arab Saudi, Sheikh Nimr al-Nimr, telah mengantarkan kon ik antara Arab Saudi dan Iran ke permukaan yang lebih kasatmata. Sebagaimana diberitakan, menyusul aksi penyerangan terhadap Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran. Krisis hubungan antardua negara yang saling berpengaruh di kawasan ini pun muncul ke permukaan dan menjadi kon gurasi kon ik utama di panggung Timur Tengah. Timbul kekhawatiran di masyarakat internasional akan implikasi dari krisis hubungan Arab Saudi-Iran tersebut terhadap stabilitas kawasan, mengingat kon ik keduanya telah menghasilkan perang tidak langsung (proxy war) di beberapa negara Timur Tengah. Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, sudah seharusnya membantu terwujudnya perdamaian di kawasan Timur Tengah tersebut.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Presiden Joko Widodo menyatakan akan memberikan amnesti kepada kelompok pemberontak pimpinan Din Minimi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD Tahun 1945, pemberian amnesti harus memperhatikan pertimbangan DPR. Dalam pertimbangannya, DPR perlu menegaskan bahwa pemberian amnesti harus berdasarkan kajian mendalam apakah kegiatan kelompok tersebut merupakan bagian dari separatisme kelompok GAM atau tidak, sehingga perlu diberikan amnesti sebagai konsensus politik demi keberlangsungan pembangunan. Mengingat amnesti tidak dapat diberikan bagi orang atau kelompok yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungan sebab akibat atau tidak terkait langsung dengan gerakan separatisme.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Kondisi ekonomi global yang masih belum pulih membuat kinerja ekonomi makro di tahun 2015 cenderung meleset dari target yang ditetapkan pada APBN-P 2015. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi masih cukup baik sebesar 4,73 persen dengan in asi yang rendah sebesar 3,35 persen. Kondisi skal relatif aman, dengan de sit anggaran dan utang yang masih dalam kriteria yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Realisasi penerimaan negara sebesar Rp1.491,5 triliun, sementara realisasi belanja negara sebesar Rp1.810 triliun. De sit anggaran lebih tinggi dari target, yakni sebesar 2,80 persen terhadap PDB. Perekonomian di tahun 2016 diharapkan akan lebih baik mengingat lelang sejumlah proyek infrastruktur sudah lebih dini dilaksanakan dan berlakunya MEA akan membuka pasar yang lebih besar bagi pelaku ekonomi domestik.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Dampak perubahan iklim sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti mundurnya awal musim hujan, musim kemarau terjadi dua kali dalam setahun, ataupun curah hujan di atas normal. Kondisi ini menimbulkan masalah apabila tidak diantisipasi, sehingga program pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim menjadi penting. Namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal karena masalah perubahan iklim masih dipandang sebagai masalah lingkungan dan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPR juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tanggung jawab DPR tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi DPR, yaitu melalui fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.

Vol. VII / No. 24 - Desember 2015

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, telah berjalan dengan lancar dan aman. Namun demikian, ada dua fenomena penting yang dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan demokrasi dalam pilkada serentak kali ini. Fenomena tersebut ialah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta lebih menonjolnya figur calon daripada partai pengusungnya. Oleh sebab itu Oleh sebab itu, demi perbaikan sistem pemilihan ke depan, terjadinya fenomena tersebut perlu diketahui penyebabnya.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Pasca-serangan teroris ISIS di Paris, sejumlah negara secara mandiri maupun koalisi memperkuat serangan militer ke markas ISIS di Suriah dan Irak. Perang virtual antara pihak yang pro dan kontra terhadap ISIS juga terjadi di dunia maya karena ISIS diketahui banyak menfaatkan media sosial dalam melaksanakan kegiatannya. Strategi baru ISIS mengembalikan anggotanya ke negara asal harus diantisipasi negara-negara penerima untuk menghindari munculnya serangan teror baru di banyak negara.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa sehingga wajar apabila diancam dengan delik permufakatan jahat. Penerapan delik ini bagaimanapun menghadapi sejumlah permasalahan sehubungan dengan pembuktian dan unsur kesepakatan terkait adanya permufakatan. Sejauh ini, proses pembuktian tidak menjadi permasalahan karena telah telah tersedia yurisprudensi. Sedangkan terkait dengan kesepakatan, klausa perlindungan bagi pihak yang beritikad baik juga perlu ditambahkan. Selain itu, untuk melindungi kepentingan umum dari tindak pidana permufakatan jahat, ancaman pidana terhadap pelaku permufakatan harus dipertahankan tetap sama dengan ancaman pidana pokok sebagaimana telah diatur dalam beberapa UU yang telah ada pada saat ini.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Sekilas:
Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan tingkat inflasi juga harus optimum (sesuai target) karena jika tingkat inflasi mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi pun akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, kecenderungan tingkat inflasi yang rendah baru-baru ini, dorongan pertumbuhan ekonomi nasional perlu didukung dengan relaksasi kebijakan moneter. Dari beberapa instrumen kebijakan relaksasi moneter yang tersedia, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) menjadi salah satu instrumen yang perlu disasar. Alasannya, penurunan GWM ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, instrumen lainnya, yaitu penurunan BI rate. Namun demikian, penurunan BI rate ini juga sekaligus memposisikan diri sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, BI rate dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Sebaliknya, penurunan ini juga menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di sisi lain, sebuah kondisi yang pada akhirnya akan menggerus cadangan devisa itu sendiri.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Sekilas:
Kematian massal ikan di Pantai Ancol akhir November lalu menarik perhatian khususnya para pengamat lingkungan. Hasil analisis menunjukkan ikan-ikan tersebut mati karena kurangnnya oksigen di perairan yang disebabkan tingginya kandungan zat pencemar khususnya unsur hara sehingga terjadi red tide. Limbah yang mengandung unsur phospat, sulfat, dan nitrat yang dihasilkan sektor domestik, industri maupun komersial diduga menjadi penyebab terjadinya red tide tersebut. Karena itu, upaya penanganan secara holistik dan terintegrasi diperlukan. Pengelolaan dari hulu dilakukan dengan mencegah limbah masuk ke badan air. Di tingkat hilir, pengendalian di laut dan penanganan teknis berupa pengembangan teknologi untuk meminimalisasi limbah. Sementara itu, penanganan nonteknis, antara lain penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kembali kasus ini.

Vol. VII / No. 23 - Desember 2015

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Pilkada serentak merupakan salah satu upaya mewujudkan good governance. Pilkada serentak, untuk sebagian, dapat menjadi sarana untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam proses demokrasi yang selama ini terlalu sering terjadi sehingga banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Selain itu, pilkada serentak juga diarahkan untuk dapat menghasilkan sebuah kepemimpinan baru di daerah yang dapat mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan ke depan.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana yang disampaikan dalam dokumen kontribusi penurunan emisi nasional (intended Nationally Determined Contribution/INDC) pada Conference of Parties ke-21 United Nations Framework Convention on Climate Change di Paris merefleksikan kuatnya kemauan politik pemerintah untuk berperan dalam pengurangan emisi GRK global. Penyampaian INDC oleh Indonesia menjadi penting agar seluruh dunia mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah, sedang maupun akan dilakukan oleh Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK. Di samping itu, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sampai 29 persen pada 2030. Komitmen ini semakin memperkokoh posisi Indonesia dalam upaya penurunan emisi global.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Masa jabatan Pimpinan KPK akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2015. Saat ini proses pemilihan pimpinan KPK sedang berlangsung. Dari nama-nama calon yang diajukan presiden, DPR RI mempertanyakan tidak adanya unsur kejaksaan dan adanya calon yang bukan berlatar belakang sarjana hukum. Terlepas dari hal itu, peran DPR RI dalam memilih pimpinan KPK yang berkualitas dan dengan kredibilitas terhadap pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Hal ini tentunya diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi KPK ke depan. Berbagai permasalahan dalam proses pemilihan pimpinan KPK yang terjadi merupakan hal yang perlu dilihat dan ditelaah lebih lanjut dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Sekilas:
Per 1 Desember 2015, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menaikan tarif listrik golongan pengguna rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA. Kenaikan tarif ini sebagai konsekuensi pemberlakuan skema penyesuaian tarif yang berarti dihapuskannya subsidi untuk golongan pengguna listrik ini. Konsekuensinya, kebijakan ini dapat mengakibatkan daya beli dan konsumsi masyarakat akan menurun. Pemerintah harus mengantisipasi potensi peningkatan tingkat inflasi pada awal tahun 2016 dan PT PLN harus memperbaiki tata kelola penyediaan listrik guna meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan rasio elektrifikasi. DPR perlu memastikan pengalokasian anggaran dari pengurangan subsidi listrik ini untuk pembangunan infrastruktur listrik dan memastikan PT PLN dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Sekilas:
Hari Disabilitas Internasional tahun ini menjadi momentum penting untuk melihat kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghargai jasa, peran, dan kemampuan para penyandang disabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mendapatkan akses pekerjaan dan pelayanan umum lainnya. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan menghambat bagi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan mereka. Untuk itu, DPR RI perlu segera membahas dan mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas.

Vol. VII / No. 22 - November 2015

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam penerapan e-Government. di dalam penyelenggaraan pemerintahannya, sekalipun sudah dikeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Padahal, negara-negara yang melaksanakan e-Government. seperti Korea Selatan terbukti mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya, bahkan meningkatkan perekonomian negaranya. Tulisan ini memperlihatkan bagaimana permasalahan yang dihadapi saat ini dalam pemerintahan Indonesia dapat diatasi dengan menghadirkan e-Government. melalui pengadaan ICT. Tulisan ini merekomendasikan agar DPR RI sebagai pemegang kekuasaan legislasi dapat mendorong dihadirkannya kebijakan yang mendukung implementasi e-Government. di Indonesia.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Rangkaian aksi terorisme internasional atas Paris, yang telah diklaim ISIS/IS, terjadi kembali, tidak lama berselang setelah serangan atas Turki dan Rusia. Serangan yang tidak dapat dicegah intelijen Perancis tidak hanya menimbulkan kekuatiran di Perancis, namun Eropa lebih luas. Kebijakan Perancis di Timur-Tengah, khususnya Suriah, yang dinilai menjadi pemicu serangan, tidak menyurutkan keputusan pemerintahan Hollande, dan koalisi Barat, dan Rusia untuk segera menghancurkan ISIS/IS di basis tempurnya dan di mancanegara. Indonesia yang sangat pluralis dan tidak lepas dari kepentingan Barat, harus dapat mengantiispasi serangan serupa, jika ingin dapat mencegahnya agar tidak menjadi korban berikutnya pengikut ISIS/IS.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, saat ini telah dibentuk Pasus Pelindo II untuk mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Pelindo II dalam perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dengan Hutchinson Port Holding (HPH). Dari analisis yuridis, Pelindo II dapat diduga melanggar ketentuan yang ada dalam UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2003, dan UU No. 40 Tahun 2007. Berpijak pada Pasal 33 UUD 1945, apabila Pelindo II mampu mengelola JICT sebaiknya tidak menyerahkannya kepada HPH apalagi jika perpanjangan kontrak tersebut merugikan. Untuk itu perpanjangan kontrak dengan HPH tidak perlu dilakukan.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Sekilas:
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)G-20 tahun 2015 yang ilaksanakan di Turki menghasilkan dua kesepakatan utama terkait dengan investasi dan transparansi data pajak, dan transaksi keuangan. Posisi Indonesia sendiri sangat strategis sehingga keberhasilan untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut akan meningkatkan kredibilitasnya sebagai anggota forum G-20. Tindak lanjut yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan investasi ke sektor riil sekaligus mendorong pertumbuhan inklusif dari level ekonomi paling bawah. Sementara itu, DPR dan pemerintah harus mempersiapkan landasan hukum bagi pertukaran data pajak dan transaksi keuangan antara negara-negara anggota G-20 dengan melibatkan kalangan pengusaha dan perbankan agar implementasinya dapat berjalan lancar.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Sekilas:
Kekerasan seksual terhadap perempuan masih terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tingginya fenomena ini memunculkan wacana tentang perlunya sebuah undang-undang yang khusus mengatur mengenai kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa dari 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat, baru 2 bentuk yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Saat ini, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual telah masuk dalam Daftar RUU Tambahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2016. Komnas Perempuan berpendapat bahwa RUU tersebut dapat mengatasi keterbatasan aturan hukum yang tersedia saat ini dalam menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Untuk itu, DPR perlu mendorong isu kekerasan ini untuk segera dibahas, baik melalui penetapan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai prioritas tahun 2016, maupun dengan pengakomodasian 15 bentuk kekerasan seksual ke dalam RUU tentang KUHP yang sedang dibahas Komisi III DPR saat ini.

Vol. VII / No. 21 - November 2015

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Pilkada serentak 2015 tidak saja memiliki aspek dinamika demokrasi yang mencerminkan ekspresi kedaulatan rakyat, tetapi juga berhadapan dengan potensi konflik yang dapat memobilisasi massa. Antisipasi terhadap potensi ini diperlukan tidak saja di tingkat masyarakat tetapi juga kesiapan di tingkat penyelenggara dan aparat yang berwenang menangani persoalan keamanan di tingkat daerah. Sebagai negara demokrasi, pilihan untuk memperkuat aspek di tingkat penyelenggara harus menjadi prioritas dibandingkan hanya sekedar aspek keamanan. Pilihan ini merupakan konsekuensi dari kuatnya argumen bahwa cara persuasif harus lebih berperan dibandingkan cara koersif dalam mengatasi potensi konflik.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Indonesia berencana menjadi anggota blok perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP menjanjikan penghapusan tarif perdagangan dan investasi di antara negara- negara anggotanya dan karenanya akan membuat perekonomian menjadi lebih terbuka. Namun demikian, satu hal yang membedakan TPP dengan free trade arrangement (FTA) lainnya adalah TPP tidak mengenal hak-hak eksklusif BUMN.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi negara Republik Indonesia. Namun demikian, untuk menjaga keharmonisan dan keberagaman kehidupan bermasyarakat, negara membatasi hak tersebut, misalnya melalui larangan melakukan ujaran kebencian dan peraturan perundang-undangan lainnya. Regulasi mengenai ujaran kebencian penting untuk ditegakkan demi keperluan menjaga keharmonisan dan keberagaman tersebut serta melindungi hak- hak masyarakat. Keberadaan SE Ujaran Kebencian yang merupakan pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, tidak mempengaruhi kedudukan KUHP dan UU ITE sebagai dasar hukum penanganan kasus ujaran kebencian. Penguatan sosialisasi terhadap masyarakat maupun anggota kepolisian diperlukan untuk memperoleh persamaan persepsi SE tersebut. Pada tataran implementasi Polri perlu mengedepankan penanganan preventif-persuasif sebelum membawa kasus ujaran kebencian ke ranah hukum.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Sekilas:
Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mensahkan APBN 2016 dengan catatan pembahasan PMN sebesar Rp40,42 triliun, termasuk untuk percepatan infrastruktur dikembalikan ke komisi. Konsekuensinya, perlambatan pembangunan infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan bisa saja terjadi karena terdapat sinergi yang harmonis antara postur APBN 2016, capaian pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, dan paket kebijakan ekonomi yang digulirkan. Pemerintah dan DPR hanya perlu menentukan jenis infrastruktur prioritas yang akan dibangun, mekanisme PMN yang digunakan, dan target dividen serta imbal jasa yang harus diberikan BUMN serta transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan evaluasinya. Dengan begitu, bukan saja pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tetapi juga target pembangunan yang meliputi angka pengangguran 5,2-5,5%, tingkat kemiskinan 9-10%, gini rasio 0,39, dan IPM sebesar 70,1 akan dapat terpenuhi.

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sekilas:
Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri No. 6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian mengundang pro dan kontra. Kalangan yang pro menilai surat edaran tersebut layak untuk diapresiasi sedangkan mereka yang kontra merasa hak-hak berdemokrasinya akan terganggu. Masalahnya, kanal demokrasi yang terbuka lebar akhir-akhir ini melalui media massa dan media sosial nyaris bergulir tanpa sensor. Alih-alih menjadi sarana berdemokrasi, media-media tersebut justru cenderung tidak luput menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian. Untuk itu, masyarakat perlu memahami seputar masalah ujaran kebencian tersebut dan konsekuensi yang diakibatkannya. Di sisi lain, DPR RI perlu mendukung dan mengawal implementasi SE Ujaran Kebencian agar berjalan sesuai fungsi utamanya sebagai rambu-rambu dalam berdemokrasi.

Vol. VII / No. 20 - Oktober 2015

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Dalam satu tahun masa kinerja Presiden Joko Widodo, survei menunjukkan bahwa hanya empat menteri yang mendapatkan nilai kepuasan tinggi dari masyarakat. Sedangkan menteri yang lain, terutama yang menangani bidang perekonomian, mendapatkan penilaian yang kurang memuaskan. Terlepas dari kondisi ekonomi global, faktor dinamika perpolitikan atau persaingan politik antara pihak- pihak pendukung dan yang tidak mendukung Presiden Jokowi sebenarnya yang menentukan. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi harus berhati-hati, jangan sampai fokusnya untuk mewujudkan Nawacita menjadi terganggu. Oleh karena itu, faktor konsistensi dalam pencapaian tujuan Nawacita juga akan mendapatkan penilaian penting dari masyarakat.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Aksi kekerasan kembali mewarnai konflik Israel–Palestina dalam waktu satu bulan belakangan ini. Korban berjatuhan di kedua belah pihak. Kondisi yang memanas ini dipicu oleh kebijakan Israel yang membatasi aktivitas warga Palestina di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, kebijakan yang kemudian direspons dengan aksi perlawanan. Kekerasan yang terjadi menimbulkan keprihatinan masyarakat internasional dan kekhawatiran akan masa depan perdamaian Israel–Palestina. Meskipun sejumlah isu sulit disepakati, masyarakat internasional tidak bisa membiarkan konflik tersebut berlarut-larut dan perlu terus mendorong solusi damai. Para pihak yang bertikai, terutama pihak Israel, harus bersungguh-sungguh menjalani upaya dan proses perdamaian tersebut.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Berulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong beberapa pihak mengusulkan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku, yaitu dengan suntik kebiri. Rencana penerapan sanksi ini perlu dikaji kembali tidak saja efek penurunan hasrat seksualnya tidak permanen tetapi juga berakibat pada penderitaan dan merendahkan martabat manusia sesuai dengan kepatutan moral dan HAM. Dengan demikian, sanksi ini diragukan dapat mencegah dan menimbulkan efek jera, Kasus kekerasan seksual terhadap anak memang menuntut kesungguhan dari berbagai pihak untuk melindungi anak dari kasus serupa, namun tidak dapat dilakukan dengan segala cara. Di pihak Pembentuk UU, kasus tersebut merupakan momen untuk merevisi kembali UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain mengenai masalah pemberatan sanksi pidana yang selama ini hanya terbatas pada pelaku orang tua korban, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Namun demikian, pemberatan sanksi pidana bukan merupakan jaminan untuk menghentikan atau mencegah kasus serupa. Oleh karena itu perlu dicari faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak sehingga dapat mencegah terulangnya kembali kasus tersebut.

Penulis: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Sekilas:
Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I, II III, IV, dan V. Paket kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mengatasi pelambatan ekonomi dan diharapkan mampu mendorong daya saing industri. Tujuan akhirnya diarahkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi. Bagi pelaku usaha, paket tersebut penting namun yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan kelima paket kebijakan tersebut terlaksana dengan baik di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan iklim investasi terjamin dengan baik dan bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Terlepas dari itu semua, paket kebijakan tersebut sebenarnya hanya berfungsi untuk memandu dan mengarahkan situasi jangka pendek. Untuk itu, paket kebijakan jilid-jilid berikutnya yang lebih menyentuh aspek fundamental diperlukan.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Penetapan upah minimum selalu menimbulkan gejolak. Buruh menuntut kenaikan upah minimum sementara pengusaha terbebani dengan kenaikan upah yang tinggi tanpa peningkatan produktivitas. Sementara itu, pemerintah perlu menjaga iklim investasi usaha dan menjamin kesejahteraan buruh. Ke depan, penentuan upah minimum harus didahului dengan kajian mendalam terkait nilai komponen KHL, pertumbuhan ekonomi, produktivitas kerja, dan kondisi perusahaan. Aturan kebijakan upah minimum juga perlu diperbaiki. Selain itu, unsur tripartit dapat berperan sebagai pengawas ketenagakerjaan sehingga kebijakan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Vol. VII / No. 19 - Oktober 2015

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Keanggotaan DPR periode 2014-2019 telah menyelesaikan setahun masa baktinya. Masih banyak catatan penting yang perlu diperhatikan terkait dengan kinerja DPR periode 2014-2019 di satu tahun masa baktinya. DPR perlu melakukan instropeksi diri dengan melakukan reformasi terkait dengan penguatan kelembagaan dewan, sistem pendukung dan kemandirian lembaga legislatif. Catatan perjalanan setahun DPR RI periode 2014-2019, sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat di tahun-tahun berikutnya

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Tragedi Mina yang menelan korban jiwa lebih dari 1000 jemaah haji telah menjadi keprihatinan dunia. Di pihak jamaah haji Indonesia tercatat lebih dari 100 orang menjadi korban meninggal dunia dalam musibah tersebut. Muncul keinginan untuk penyelidikan independen dengan melibatkan negara-negara yang jamaahnya menjadi korban untuk mencari kebenaran tentang penyebab kejadian sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menempuh kebijakan investigasi tertutup. Arab Saudi menolak intervensi investigasi tragedi Mina dan meminta semua pihak bersabar menunggu hasil investigasi.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penyidikan anggota DPR dengan mengganti izin MKD dengan izin Presiden menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. MK dinilai telah merumuskan sebuah putusan yang tidak diminta oleh pemohonnya, karena yang dimohonkan adalah agar persetujuan tertulis MKD terkait dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. MK menyatakan pasal tersebut bertentangan namun dengan tambahan sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”. Putusan MK yang bersifat ultra petita menimbulkan kesan bahwa MK sudah bukan lagi merupakan negative legislator melainkan positive legislator. Di sisi lain, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, bagaimana pun keputusan itu harus ditaati oleh semua pihak.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Sekilas:
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya-upaya stabilisasi fiskal maupun moneter. Untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah juga telah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II pada tanggal 29 September 2015. Paket tersebut ditekankan pada upaya meningkatkan investasi, berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Dari sisi moneter, sejalan dengan paket kebijakan tersebut, BI juga mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian dan nilai tukar.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Insiden Mina yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M dapat disebabkan karena faktor penyelenggara ibadah haji dan jemaah haji itu sendiri. Penyelenggara ibadah haji dipandang kurang siap dan abai terhadap keselamatan jemaah haji, sementara jemaah haji terlihat kurang disiplin terhadap waktu dan jadwal pelaksanaan lontar jumrah. Belajar dari insiden itu, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kompetensi petugas dan kompetensi jemaah haji, terutama kompetensi mereka tentang fikih haji. Dalam kaitan itu pemerintah seyogyanya menata ulang perekrutan petugas dan pembimbing haji, di samping upaya perbaikan prosedur pelaksanaan pembinaan jemaah haji secara umum.

Vol. VII / No. 18 - September 2015

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Reformasi DPR membutuhkan keberadaan dukungan strategi komunikasi yang mencakup strategi komunikasi publik dan strategi komunikasi internal DPR. Strategi komunikasi tersebut meliputi empat fase yaitu: fase formative research, strategy, tactics dan evaluative research. Keempat fase tersebut dilakukan secara cepat dan terus menerus sehingga diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Setelah melalui perdebatan panjang dan memicu protes besar, rancangan undang- undang untuk memperluas peran militer Jepang telah disetujui Majelis Tinggi. Peran militer Jepang yang lebih luas akan mempengaruhi perimbangan kekuatan di kawasan. Kekuatan-kekuatan utama di kawasan akan melakukan penyesuaian strategis untuk merespons perkembangan ini. Indonesia juga harus mengantisipasi perubahan perimbangan tersebut, dan mencari peluang untuk memperoleh keuntungan darinya.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Sekilas:
Ditinjau dari sudut ketatanegaraan, proses seleksi Pimpinan KPK di DPR merupakan implementasi dari hak ‘right to confirm’ (keikutsertaan dalam pengangkatan pejabat publik) yang dimiliki oleh DPR. Hak ini dilakukan dalam kerangka perimbangan kekuasaan (checks and balances) yang menjadi semangat perubahan UUD 1945. Sebagai suatu proses politik di sebuah lembaga politik, terpilihnya seorang calon karena akseptabilitas politik tidak perlu dipermasalahkan sepanjang dalam proses tersebut tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Sekilas:
Pemerintah telah meluncurkan program penyelamatan ekonomi tahap I. Saat ini 31 deregulasi peraturan dari total keseluruhan 134 daftar peraturan yang termasuk dalam paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki kinerja perekonomian nasional telah selesai dibahas. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing industri dan mendorong masuknya investasi sehingga lebih mampu menggerakkan perekonomian. Sinyal positif membaiknya industri dalam negeri juga telah ditunjukkan dengan meningkatnya impor bahan baku/penolong. Dengan dukungan belanja pemerintah, baik belanja aparatur ataupun belanja modal yang biasanya meningkat di semester kedua, deregulasi peraturan sebagai bagian penting program penyelamatan ini diharapkan menjadi salah satu jalan keluar bagi penguatan industri dalam negeri yang saat ini tengah mengalami tekanan berat.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun di sejumlah daerah menyisakan kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat terutama kelompok berisiko seperti ibu hamil, balita, anak-anak dan lansia. Kabut asap mengandung komponen partikel halus dan berbagai gas seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan ozon. Dalam batasan tertentu, apabila komponen tersebut terhirup, dapat menyebabkan berbagai penyakit saluran pernapasan hingga menelan korban jiwa. Ketika bencana kabut asap kembali terjadi, pemerintah ternyata belum menggerakkan sistem kesehatan secara optimal sehingga penanganannya kerap lebih bersifat reaktif daripada pengoptimalan upaya promotif dan preventif terlebih dahulu.

Vol. VII / No. 17 - September 2015

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ❖ Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
Kebakaran hutan, lahan dan polusi asap merupakan bentuk bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian baik kerugian dalam bentuk kerusakan pada harta benda dan lingkungan, juga terganggunya kesehatan masyarakat, bahkan kerugian yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penanggulangan pembakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadapnya. Instrumen hukum baik internasional maupun nasional terkait dengan pembakaran hutan dan lahan yang berlaku di Indonesia telah cukup banyak. Namun, penegakan hukum yang ada belum juga dapat mengatasi permasalahan pembakaran hutan dan lahan yang berulangkali terjadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegakan hukum baik secara pidana, perdata, maupun administrasi terhadap pelaku pembakaran individu maupun korporasi. Untuk itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kelembagaan yang berwenang dalam penanggulangan pembakaran hutan dan lahan, memberikan pemahaman terhadap masyarakat, serta melakukan upaya untuk mengubah budaya masyarakat dalam pembukaan lahan dengan melakukan pembukaan lahan tanpa membakar.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Uni Eropa (UE) sedang menghadapi krisis keimigrasian terbesar sejak Perang Dunia II dengan meningkatnya gelombang pencari suaka Suriah ke Benua Eropa. Mayoritas pemerintah di negara-negara Eropa berupaya menutup negaranya dari serbuan para pencari suaka. Tidak sekedar menjadi masalah pelik, krisis pencari suaka di Eropa juga menimbulkan gesekan di antara negara anggota UE. Setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Banyak aturan UE tentang proses suaka tidak dilaksanakan. Sistem bebas visa antar-negara Eropa yang pernah dibangggakan Eropa mulai dipertanyakan.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Sekilas:
Tekanan terhadap rupiah masih berlanjut. Nilai tukar rupiah kembali melorot mencapai Rp14.234 per dolar AS dan sentimen negatif pasar uang ini juga berimbas pada pasar modal yang juga melemah di mana secara mingguan bursa ditutup pada level 4.446,2. Selain tekanan terhadap rupiah dan melemahnya pasar modal, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terburuk sejak tahun 2009. Persoalan mendasar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi relatif tidak berkelanjutan, bahkan cenderung melemah, adalah meredupnya derap industrialisasi. Fenomena ini harus cepat ditanggulangi agar tidak berdampak pada investasi yang berpengaruh sangat signifikan pada kelanjutan pembangunan. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mempercepat penyusunan empat paket kebijakan stimulus perekonomian Indonesia. Keempat paket itu ialah kebijakan fiskal, kebijakan deregulasi investasi, kebijakan energi, dan kebijakan pangan.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Salah satu tuntutan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam unjuk rasa 1 September 2015 lalu adalah penolakan atas tenaga kerja asing (TKA). Kehadiran TKA di tengah-tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) mendorong adanya anggapan bahwa pemerintah tidak melindungi sumber daya domestik. Adanya pandangan stereotype bahwa tenaga kerja lokal tidak cukup kompeten sehingga mereka sering tidak dihargai dengan semestinya. mereka yang tidak cukup atau tidak terlegitimasi yang membuat TKI tersingkirkan dalam bursa tenaga kerja lokal. Untuk menghadapi MEA tahun pemerintah harus segera mempersiapkan TKI yang siap pakai, handal, dan mampu bersaing. Pemerintah perlu melansir kebijakan perburuhan yang semakin melibatkan berbagai kementerian terkait secara aktif dan pola kerja Kemnaker yang proaktif dalam upaya peningkatan kompetensi sekaligus sertifikasi profesi, serta perubahan budaya tenaga kerja secara umum

Vol. VII / No. 16 - Agustus 2015

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Perombakan atau reshuffle kabinet telah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi. Dalam Keputusan Presiden RI bernomor 79/P/2015, terdapat 6 anggota Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK yang diganti oleh Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi, keputusan reshuffle kabinet adalah untuk memperkuat kinerja pemerintah dalam rangka percepatan implementasi program aksi pembangunan nasional. Melalui reshuffle kabinet ini, diharapkan dapat memberikan perubahan pada kondisi bangsa ke arah yang lebih baik. Untuk itu, pekerjaan selanjutnya menyangkut keperluan monitoring dan evaluasi kinerja kabinet secara berkala.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Sidang Komisi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Majelis Parlemen Asia telah dilaksanakan pada tanggal 19-20 Agustus lalu di Jakarta. Sidang yang bertema Linking Economic Growth to Sustainable Development Goals for Peace and Prosperity tersebut berhasil mengesahkan 5 draf resolusi yang selanjutkan akan dibahas dalam sidang pleno APA di Kamboja akhir tahun ini. Pengesahan tersebut memperkuat tonggak komitmen politik parlemen negara-negara di kawasan Asia untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan ekonomi bersama ke depan.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:
Pemeriksaan terhadap masalah dwelling time dan perizinan di Pelabuhan Tanjung Priok berujung pada terbongkarnya praktek suap dan gratifikasi. Penyidik telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu pejabat dan tenaga honorer dari Kemendag, dan pengusaha. Mereka diduga menerima gratifikasi, suap, dan melakukan pemerasan dalam permainan dwelling time. Suap dan gratifikasi sulit dibedakan. Gratifikasi kadang-kadang dianggap sebagai suap khususnya pada pegawai negeri, pejabat, dan penyelenggara negara. Penyidik harus memahami unsur-unsur dalam tindak pidana suap dan gratifikasi, serta mengusut kasus ini secara tuntas. Pemerintah juga harus membenahi sistem untuk memangkas waktu bongkar muat dan perizinan yang diharapkan dapat memangkas biaya produksi. DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap penyelesaian masalah ini.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Sekilas:
Kabinet Kerja Pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Untuk mencapai rencana kerja tersebut, pemerintah telah menyusun RAPBN tahun 2016 dan menetapkan 7 (tujuh) indikator utama sebagai asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, inflasi 4,7%, dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS. Ketersediaan infrastruktur yang memadai secara kualitas maupun kuantitas merupakan faktor utama untuk mendorong dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, kebutuhan akan infrastruktur tersebut memerlukan anggaran yang besar. Karena itu, salah satu model pengadaan infrastruktur yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah adalah dengan peningkatan partisipasi pihak swasta.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Sekilas:
Tahun 2015 diagendakan menjadi salah satu momentum penting dalam pengelolaan isu perubahan iklim global karena tahun ini merupakan tenggat waktu terakhir pencapaian kesepakatan penurunan emisi bersama berdasarkan kesepakatan sebelumnya. The Conference of Parties (COP) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke-21 yang akan diselenggarakan di Paris, 30 November - 11 Desember diharapkan melahirkan sebuah protokol baru atau kerangka perjanjian yang mengikat semua negara secara hukum dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara global. Pertemuan ini diharapkan dapat menuntaskan semua selisih pendapat antara negara-negara maju dan berkembang dalam upaya penurunan emisi GRK. Bagaimana persiapan Indonesia menghadapi perhelatan besar ini? Hal ini penting diupayakan mengingat hasil negosiasi dalam forum UNFCCC berimplikasi secara langsung kepada Indonesia yang tergolong rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Vol. VII / No. 15 - Agustus 2015

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Pilkada serentak tahun 2015 mengalami kendala teknis. Di beberapa daerah tercatat hanya ada satu pasangan calon. Awalnya, ada 11 kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal. Bahkan, ada daerah yang sama sekali tidak mengajukan pasangan calon kepala daerah. Setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran, jumlahnya berkurang menjadi hanya di 7 daerah. Persoalan muncul ketika UU tentang Pilkada saat ini belum mencantumkan ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan bila terjadi fenomena calon tunggal. Mengingat waktu pentahapan pilkada serentak itu terus berjalan, Pemerintah, DPR RI, dan KPU serta Bawaslu perlu duduk bersama untuk mencarikan solusinya. Alternatif-alternatif yang ada menyangkut penerbitan sebuah Perppu, perpanjangan masa pendaftaran, dan merevisi UU tentang Pilkada. Akhirnya, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU memperpanjang masa pendaftaran calon untuk menghindari penundaan pelaksanaan Pilkada serentak hingga tahun 2017. Kasus ini menunjukkan dua sisi kelemahan yang harus segera diperbaiki, yaitu masalah pengkaderan di tubuh partai politik dan masalah substansi UU tentang Pilkada yang harus segera diperbaiki.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Tercapainya kesepakatan nuklir Iran disambut pro dan kontra. Pihak penentang berupaya menggunaan hak veto di Kongres (Senat) AS dan PBB. Sedangkan pihak pendukung meyakini kemampuan Pentagon untuk mencegah pelanggaran Iran dengan memberikan sanksi militer dan embargo ekonomi lebih berat. Walaupun hasil yang telah dicapai dinilai sebagai “bad deal”, Pemerintahan Obama melihatnya sebagai langkah maju untuk bisa mengontrol secara transparan dan mengendalikan hasrat Iran secara terarah dalam mengembangkan kemampuan nuklirnya untuk kepentingan pembangunan.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Sekilas:
Perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan proses seleksi hakim agung perlu diselesaikan tanpa harus menimbulkan benturan di antara kedua lembaga tersebut. Hubungan kedua lembaga tersebut bukan untuk menerapkan prinsip check and balances, melainkan harus dipandang sebagai kesatuan dalam satu kekuasaan yang sama, yakni kekuasaan kehakiman. Meskipun UUD Tahun 1945 tidak menyebutkan KY sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, KY berperan sebagai mitra MA dalam menjaga keseimbangan independensi dan akuntabilitas peradilan sangat dibutuhkan. Revisi UU Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk menghindari interpretasi yang berbeda antara KY dan MA, agar kedua lembaga negara tersebut mempunyai batasan kewenangan masing-masing sehingga tidak tumpang-tindih.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Sekilas:
Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah terus menguat dalam setahun terakhir. Fakta tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Secara eksternal, mata uang rupiah dapat terus menurun seiring dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Rate) yang akan terjadi secara bertahap, yaitu di bulan September dan tahun depan. Sejumlah langkah harus segera dilakukan, yaitu merevisi aturan BI mengenai devisa hasil ekspor, memperbaiki neraca transaksi berjalan, dan mendorong pertumbuhan sektor riil, memperbaiki koordinasi antar-lembaga pemerintahan, menambah pasokan dolar AS, dan menegakkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Bagi DPR, tindakan yang perlu dilakukan adalah mengawasi kebijakan moneter dan fiskal yang memengaruhi nilai tukar rupiah.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Hampir setiap awal tahun ajaran baru, praktik bullying menjadi isu di dalam kegiatan orientasi siswa baru, yang sekarang bernama Masa Orientas Peserta Didik Baru (MOPDB). Hingga kini, tindak kekerasan yang dilakukan siswa senior terhadap siswa junior masih terlihat, baik yang berupa fisik, verbal, maupun nonverbal. Untuk mencegah praktek ini terjadi kembali, pemerintah telah melakukan upaya, di antaranya adalah menetapkan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 disertai Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015. Upaya untuk melibatkan semua pihak telah terlihat namun untuk mengoptimalisasi pelaksanaan kegiatan orientasi, pengawasan tetap diperlukan.

Vol. VII / No. 14 - Juli 2015

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah memuat temuan yang mengisyaratkan bahwa KPU belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan pilkada serentak 2015. Beberapa daerah juga dinilai sama dalam menghadapi Pilkada 2015. Sebaliknya, pemerintah dan KPU justru menyatakan telah siap untuk melaksanakan pilkada serentak tersebut walaupun masih ada beberapa kendala. Oleh sebab itu, untuk tetap melaksanakan pilkada 2015 diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait dalam mensukseskan penyelenggaraannya.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Di bawah Perdana Menteri Alexis Tsipras, Yunani berusaha mendapatkan utang baru dari negara-negara zona Euro tanpa disertai dengan persyaratan ketat yang hanya akan membuat perekonomian negara itu semakin hancur. Dukungan yang diperoleh melalui referendum tanggal 6 Juni 2015, belum cukup bagi Tsipras untuk membawa keluar negaranya dari intervensi negara-neagra zona Euro. Rakyat Yunani tetap harus menerima persyaratan pinjaman jika tetap ingin berada dalam zona Euro.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 telah menyatakan Pasal 7 huruf r UU Pilkada beserta penjelasan inkonstitusional dan conditionally constitution atas ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada. Putusan ini menimbulkan polemik terkait dengan pembatalan tentang pembatasan konflik kepentingan keluarga petahana dalam UU Pilkada yang dikhawatirkan dapat membentuk dinasti politik. Namun, Putusan MK ini harus dihormati dan diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. DPR RI dapat berperan lebih optimal dalam hal ini melalui revisi UU Pilkada dan melakukan penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pilkada.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Permasalahan perumahan dan pemukiman rakyat di Indonesia semakin serius dan kritis. Tingginya backlog yang mencapai 15 juta unit menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pemerintah harus hadir dalam mengatasi masalah ini. Salah satu penyebab tingginya angka backlog ini adalah rendahnya anggaran dan pembiayaan sektor perumahan dari pemerintah maupun swasta. Pemerintah telah menyiapkan anggaran pada tahun 2016 untuk menjawab arah kebijakan dan target-target strategis yang ditetapkan di dalam RPJMN 2015- 2019 untuk sektor perumahan. Selain itu, skema pembiayaan melalui KPR FLPP dan SSB diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembiayaan perumahan.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Sekilas:
Berdasarkan posisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Indonesia berpotensial mengalami bencana alam dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem penanganan pengungsi yang komprehensif dan efektif, terutama untuk pengungsi perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan (vulnerable). Dengan penyelenggaraan sistem tersebut, kebutuhkan penanganan khusus dan keberpihakan terhadap permasalahan dan kebutuhan mereka akan lebih dapat dikelola dengan baik.

Vol. VII / No. 13 - Juli 2015

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Isu politik reshuffle kabinet tampaknya selalu menjadi faktor penekan bagi setiap Presiden terpilih dalam ketika menjalankan pemerintahannya. Ruang keterlibatan publik yang luas dalam menyokong kesuksesan setiap pasangan capres dan cawapres, bahkan lintas partai dan organisasi non-kepartaian, memaksa presiden terpilih mempertimbangkan untuk mengakomodasi banyak kalangan dalam tahap proses penyusunan dan pengoperasian mesin kabinet, hingga ketika memasuki tahap evaluasi atas capaian kinerjanya. Tuntutan yang sedemikian tinggi menyebabkan pertimbangan atas penguatan basis politik partai sebagai seleksi kader calon pemimpin dan penuntasan agenda RUU tentang kepresidenan menjadi semakin penting bagi substansi penguatan sistem presidensial.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Tiga serangan terorisme telah terjadi di Tunisia, Kuwait dan Perancis pada tanggal 26 Juni 2015. Kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengaku berada di balik serangan tersebut. Serangan ini kembali menunjukkan bahwa ancaman teror ISIS semakin tidak mengenal batas wilayah. Serangan tersebut menimbulkan banyak korban sipil sehingga menuai reaksi keras masyarakat internasional. Indonesia mengecam aksi kekerasan tersebut dan mendukung kerja sama internasional dalam memerangi terorisme.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Pengaturan yang terkait dengan penyadapan dalam UU KPK saat ini hanya sebatas pemberian wewenang bagi KPK untuk menyadap dan merekam pembicaraan, sementara soal mekanisme penyadapan belum ada aturannya sama sekali. Tiga Putusan Mahkamah Konstiusi pada tahun 2003, 2006, dan 2010 merupakan dasar yang kuat terkait urgensi pembenahan pengaturan penyadapan di Indonesia, termasuk dalam hal ini pembenahan aturan penyadapan KPK. Pembenahan aturan mengenai syarat dan tata cara penyadapan penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi seseorang.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Sekilas:
Krisis ekonomi yang dialami Yunani dikarenakan kegagalan negara itu membayar utang (default) yang jatuh tempo pada 30 Juni 2015 pada International Monetary Fund (IMF), sebesar 1,5 miliar euro. Akibatnya, Yunani bangkrut dan saat ini hidup dari sisa uang pinjaman. Di saat yang sama Indonesia mengalami turbulensi ekonomi. Namun demikian, karena Indonesia memiliki kondisi perekonomian yang lebih baik, dilihat dari utang luar negeri, tingkat inflasi, dan tren penguatan rupiah, potensi pengaruhnya terhadap turbulensi ekonomi secara nasional sangat kecil.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Sekilas:
Fenomena cuaca El Nino, yang salah satunya ditandai dengan musim kemarau yang panjang, diperkirakan melanda Indonesia mulai Juni-November 2015. Dampak dari kemarau yang panjang ini di antaranya adalah gagal panen bagi para petani dan berkurangnya hasil tangkapan ikan bagi para nelayan. Perlu strategi yang tepat dalam mengantisipasi hal ini agar fenomena cuaca El Nino tidak berdampak pada ketahanan pangan. Pada sektor pertanian, ketersediaan pasokan air bagi irigasi menjadi perhatian utama selain penyesuaian pola tanam yang perlu mengadaptasi pergeseran musim. Sedangkan pada sektor perikanan, penyediaan sistem informasi kelautan yang terpadu dan dapat diakses oleh nelayan merupakan upaya adaptasi yang dapat dilakukan.

Vol. VII / No. 12 - Juni 2015

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan atau Dana Aspirasi DPR RI merupakan salah satu kebijakan yang telah dituangkan dalam Pasal 80 huruf j UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perjalanannya, kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra. Dalam perspektif kebijakan publik, munculnya penolakan terhadap suatu kebijakan dapat disebabkan oleh formulasi kebijakan yang tidak tepat. Dalam kasus Dana Aspirasi, formulasi kebijakan dinilai mengikuti model kelembagaan atau model elit karena hanya melibatkan DPR dan Pemerintah. Ke depan, kebijakan yang dibuat di DPR, sekalipun mengatur internal DPR tetap harus melibatkan masyarakat. Formulasi kebijakan juga harus dibuat dengan waktu yang memadai untuk mendengar pihak-pihak yang keberatan dan mencari jalan keluar terhadap berbagai permasalahan yang disampaikan agar dicapai kesepakatan bersama yang selanjutnya dituangkan dalam produk kebijakan, seperti undang-undang.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Masalah pengungsi yang jumlahnya terus meningkat menjadi perhatian dunia. Di saat negara-negara berkembang terus menerima beban limpahan pengungsi yang masuk secara illegal ke negara mereka, mayoritas pemerintah di negara-negara maju justru berupaya menutup diri dari serbuan pengungsi ini. Australia ditengarai melakukan penyuapan kepada awak kapal sindikat penyelundupan manusia ke negaranya dan mengarahkan kembali kapal pencari suaka tersebut ke Indonesia. Isu ini menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia maupun di Parlemen Australia sendiri, tetapi juga secara internasional.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Sekilas:
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah menetapkan 1 Juli 2015 sebagai awal penyelengaraan 4 program jaminan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, sampai pertengahan Juni 2015, peraturan pelaksana yang akan menunjang penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut belum juga diundangkan. Tidak adanya peraturan pelaksana akan bermuara pada kekosongan hukum sedangkan keterlambatan penetapan peraturan pelaksana akan membatasi sosialisasi terhadap UU. Akibatnya, penetapan peraturan pelaksana dari BPJS Ketenangakerjaan pada akhirnya jelas akan menimbulkan permasalahan secara hukum. DPR sebagai lembaga legislatif perlu menekan pemerintah supaya segera penetapkan peraturan pelaksana dan mengawasi proses sosialisasinya.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Sekilas:
Di tengah-tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini, kinerja ekspor produk Indonesia ternyata belum bisa bergerak naik. Perlambatan ekonomi telah memukul permintaan komoditas ekspor dari sejumlah negara mitra dagang Indonesia selama lima bulan pertama 2015. Kendati pun mencatat surplus selama lima bulan berturut-turut sepanjang 2015, kinerja ekspor Indonesia justru dianggap mengkhawatirkan. Penurunan kinerja ekspor Indonesia selama periode itu mencapai 15,24% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014. Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 21,40 persen. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan pasokan bahan baku yang pada akhirnya produksi pun akan menurun bila berlangsung terus menerus. Akibat berikutnya mencakup rendahnya utilitas pasar dan semakin banyaknya PHK.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Kasus penelantaran, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan terhadap anak justru dilakukan oleh orang terdekat mereka, seperti yang terjadi pada Angeline di Bali. Peristiwa ini mengindikasikan kurangnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap gejala penelantaran dan penyiksaan dalam keluarga korban. Buruknya perlakuan terhadap anak angkat (adopsi) ini mengingatkan Pemerintah dan masyarakat untuk menindak pelanggaran pelaksanaan prosedur adopsi. Untuk memastikan perlindungan terhadap anak angkat, bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Penyadaran akan pentingnya kesiapan mental dan materi bagi pasangan muda dalam hal memiliki anak tentunya menjadi penting untuk mencegah maraknya proses adopsi nonprosedural yang tidak sedikit berujung pada kasus penelantaran anak.

Vol. VII / No. 11 - Juni 2015

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Alun-Alun Demokrasi merupakan tempat yang nyaman dan aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di DPR RI. Alun-alun ini adalah salah satu tempat atau media yang memungkinkan proses komunikasi dua arah berlangsung secara efektif. Hal terpenting dari proses komunikasi yang berlangsung di Alun-alun Demokrasi sesungguhnya terletak pada tindaklanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan atau Anggota DPR RI secara individual.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Tiongkok telah menegaskan akan memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Laut Tiongkok Selatan jika muncul ancaman terhadap keamanan maritim dan udaranya. Keberadaan pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly akan meningkatkan kemampuan Tiongkok untuk memberlakukan zona pertahanan udara. Pendekatan militer untuk menekan Tiongkok terbukti sangat beresiko, sehingga perlu dipertimbangkan suatu pendekatan alternatif nonmiliter.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Sekilas:
Putusan praperadilan yang diajukan oleh Hadi Poernomo dikabulkan sebagian oleh PN Jaksel. Hal tersebut kemudian membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi keberatan pajak PT BCA. Putusan tersebut, membawa implikasi bagi KPK selaku pihak tergugat karena salah satu pertimbangan dalam Amar Putusan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan penyidik KPK yang tidak sah. Hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap kewenangan KPK dalam menjalankan kewenangnnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Sekilas:
Inflasi menjelang bulan Ramadhan, Mei 2015, mencapai 0,5 persen. Nilai ini di luar prediksi pemerintah. Salah satu yang memicu tingginya inflasi bulan Mei adalah kenaikan harga cabai merah akibat defisit produksi. Untuk menjaga kestabilan harga komoditas pangan dan mengendalikan tingkat inflasi, pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan peningkatan produksi. Faktor lain yang turut mempengaruhi stabilitas harga pangan dan tingkat inflasi adalah proses distribusi, kebijakan baru harga BBM, dan adanya para penimbun atau spekulan. Pemerintah diharapkan lebih serius dan konsisten melakukan upaya-upaya preventif agar harga komoditas pangan dan tingkat inflasi dapat terjaga menjelang bulan Ramadhan.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Sekilas:
Sebagai olahraga yang paling digemari di dunia dan juga di Indonesia, sepak bola bukan sekedar olahraga. Di dalamnya ada nasionalisme bangsa, fanatisme suporter, dan tentunya beragam profesi yang terkait dengan sepak bola, seperti pelatih, pemain, wasit, dan lain-lain. Ketika sepak bola tanah air sedang mengalami masalah saat ini, yaitu sanksi FIFA kepada Indonesia, hal itu turut menjadi perhatian banyak orang. Permassalahan ini dapat menimbulkan kekecewaan dan frustrasi kolektif, kumpulan kekecewaaan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan agresivitas kolektif. Oleh karena itu, kisruh sepak bola Indonesia harus diatasi dengan kepala dingin, bijaksana, serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan secara menyeluruh

Vol. VII / No. 10 - Mei 2015

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Prostitusi online merupakan salah satu contoh cybercrime yang muncul akibat pengunaan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Karena itu diperlukan keberadaan cyberlaw yang dapat memberi rasa jera terhadap pelaku prostitusi online sebagai salah satu bentuk cybercrime dan perlu ada berbagai kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kemampuan media literacy masyarakat.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Isu pengungsi Rohingya kembali menarik perhatian masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan ribuan pengungsi etnis minoritas dari Myanmar tersebut telah meninggalkan Myanmar menuju negara-negara tetangga melalui laut. Gelombang pengungsi tersebut telah menimbulkan persoalan bagi negara-negara di kawasan dan sekaligus keprihatinan bagi masyarakat internasional karena telah terjadi krisis kemanusiaan di sini. Penyebab terjadinya pengungsian, dan bagaimana Indonesia serta ASEAN sebagai organisasi di kawasan menyikapi persoalan ini akan menjadi fokus analisis tulisan singkat ini.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada sejak adanya peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia hanya menghukum mucikari dari praktek prostitusi. Negara mengalami kekosongan hukum untuk menjerat pengguna kegiatan prostitusi ini. Hukum harus bergerak secara responsif terhadap permasalahan sosial ini. Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain DPR RI segera menyelesaikan RUU KUHP dengan memasukkan konsep hukuman bagi pengguna kegiatan prostitusi.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan di kuartal I tahun 2015 dan cukup tingginya BI rate yang mencapai 7,5 persen menyebabkan pertumbuhan kredit properti semakin menurun. Untuk mengatasi hal ini, setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia akan mengambil kebijakan pelonggaran ketentuan LTV sektor properti, yaitu dengan menurunkan uang muka/down payment pada fasilitas pemberian kredit properti. Dengan adanya kebijakan ini pertumbuhan kredit properti diharapkan akan kembali bergairah, dan pada akhirnya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Sekilas:
Kasus penelantaran anak oleh orangtuanya di bulan Mei 2015 merupakan satu dari sekian banyak kasus serupa yang ditemui di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah memperbaharui Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kasus pelanggaran hak anak bagaimana pun mencerminkan kurangnya kualitas dan kapasitas perlindungan terhadap anak selama ini. Konsep modal sosial di masyarakat merupakan hal yang kurang dipahami secara teori oleh masyarakat awam. Namun begitu, ia telah dipraktikkan secara keseharian oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, kebijakan perlindungan anak perlu memperkenalkan dan mempertimbangkan konsep tersebut agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengawasi kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan ini.

Vol. VII / No. 9 - Mei 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
DPR berencana melakukan revisi terbatas atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Alasan utamanya karena terdapat kondisi yang sulit diatasi ketika PKPU tidak bisa mengakomodasi rekomendasi Komisi II terhadap posisi partai politik yang masih bersengketa dalam mengajukan pasangan calon pada penyelenggaraan Pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015 mendatang. Kesepakatan politik di antara fraksi-fraksi dan konsistensi untuk tetap mengikuti alur mekanisme pengajuan suatu RUU diluar Prolegnas menjadi prasyarat penting dalam kasus ini. Dengan keterbatasan waktu, maka DPR bersama Pemerintah harus sesegera mungkin melakukannya.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukuraman, 29 April 2015 yang lalu, mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia - Australia. Semua upaya yang telah dilakukan Pemerintah Australia tidak berhasil mengurungkan niat Pemerintah Indonesia untuk menangguhkan hukuman mati. Pemerintah Indonesia menganggap pelaksanaan hukuman mati merupakan keputusan tepat sebagai upaya menciptakan efek jera bagi para bandar dan pengedar narkoba. Yang tidak kalah pentingnya, respons Pemerintah Indonesia tersebut juga sekaligus diarahkan untuk menjaga kedaulatan hukum Indonesia yang sedang menghadapi darurat narkoba. Isu ini, bagaimana pun, merupakan bagian dari dinamika hubungan bilateral kedua negara.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Perdagangan satwa liar terjadi semakin marak di Indonesia. Perdagangan satwa liar khususnya satwa liar yang dilindungi ataupun langka digolongkan suatu tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA). Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi juga sudah masuk sebagai permasalahan internasional. Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar sebagaimana diatur dalam UU KSDA belum dapat dilakukan secara optimal. Masih banyak para penegak hukum yang belum memahami secara penuh ancaman terhadap keanekaragaman hayati ketika banyak terjadi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perlu perbaikan di semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan tersebut. Perbaikan peraturan perundang-undangan dan pemberian pemahaman kepada para penegak hukum terkait dengan ancaman rusaknya keanekaragaman hayati adalah salah satu faktor penting upaya perbaikan ini.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Sekilas:
Kuartal I-2015 pertumbuhan ekonomi melambat sekitar 4,71 persen. Perlambatan perekonomian yang berdampak pada penurunan daya beli dapat diatasi dengan menjamin stabilitas harga dan pasokan yang berujung pada pengendalian inflasi. Upaya lain berupa percepatan realisasi anggaran terutama infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Selain itu, percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai realisasi pemberian dana stimulus pemerintah yang diarahkan untuk menambah penyerapan tenaga kerja merupakan langkah yang efektif untuk memperbaiki daya beli masyarakat.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Kebocoran UN yang kembali terulang pada tahun 2015 ini mencerminkan rendahnya kualitas mental peserta didik, institusi pendidikan, dan masyarakat yang cenderung membiarkan penyelewengan ini. Kasus jual-beli kunci jawaban, baik secara konvensional maupun melalui media elektronik, bertentangan dengan hakekat pelaksanaan evaluasi dan membuat hasil pembelajaran kurang bermakna. Kecurangan dapat diakukan oleh siswa sendiri atau diakomodasi oleh pihak sekolah atau pihak lain. DPR RI harus menekan pemerintah untuk segera memutus mata rantai penyimpangan ini dengan pemberian hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Selain itu, Pemerintah juga harus memberikan apresiasi yang pantas bagi mereka yang menjalankan UN dengan penuh integritas.

Vol. VII / No. 8 - April 2015

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Pilkada serentak yang direncanakan dimulai pada Desember 2015 diharapkan sebagai awal mula reformasi demokrasi di Indonesia. KPU ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara pilkada serentak diharapkan dapat membentuk PKPU yang sesuai dengan kewenangannya sebagai pedoman pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada nantinya. Sebagai kewenangan atributif dari KPU, maka PKPU yang dihasilkan harus mencerminkan semangat UU No. 1 dan No. 8 Tahun 2015 yaitu semangat Pilkada secara demokratis dan beradab.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Indonesia baru saja menjadi tuan rumah dua kegiatan internasional sekaligus, yang sangat bernilai historis dan juga penting bagi kinerja pemerintahan baru, baik di dalam negeri maupun di fora internasional. Peringatan Konperensi Asia Afrika (KAA) ke-60 tahun dan Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur (World Economy Forum on East Asia/WEF) merupakan ujian besar bagi kemampuan kinerja internasional rejim baru Indonesia dan kepemimpinannya setelah kunjungan perkenalannya ke negara ASEAN, Jepang, dan Tiongkok. Kepemimpinan Presiden Jokowi tidak lagi bisa bersandar pada pencitraan domestik dan dukungan media, namun dituntut lebih dari itu, yakni dukungan asing melalui realisasi kerja sama yang lebih nyata di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Kepemimpinannya untuk mendorong Kemitraan Baru Strategis Asia Afrika (NAASP) dan menuntaskan hutang sejarah KAA untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina harus dibuktikan segera pasca-peringatan KAA dan WEF di Jakarta dan Bandung tahun ini.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan semakin mengkhawatirkan. Secara nasional, Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia sudah sampai ke tahap darurat narkoba. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba, khususnya di Lapas dan Rutan. Berbagai upaya perlu dilakukan, antara lain peningkatan kualitas petugas Lapas dan Rutan, peningkatan pengawasan penghuni Lapas dan Rutan oleh petugas, peningkatan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkoba, koordinasi antar-instansi penegak hukum, dan percepatan pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati .

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Sekilas:
Dalam pembukaan peringatan KTT Asia Afrika ke-60, Presiden Joko Widodo ingin mengubah pandangan negara-negara Asia-Afrika khususnya Indonesia pada ketergantungan pendanaan dari World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Asian Development Bank (ADB). Namun demikian, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi utang luar negeri (ULN) Indonesia yang pada Februari 2015 tercatat sebesar 298,9 miliar dolar AS atau naik 9,4 persen (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Organisasi internasional yang menjadi kontributor terbesar adalah International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – World Bank yaitu 12,2 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terus meningkat dibandingkan jumlah utang yang berasal dari ADB dan IMF yang cenderung menurun. Oleh karena itu, pemerintah kiranya perlu mengkaji kembali kebijakan ULN dan mengurangi ketergantungan ULN dari ketiga lembaga tersebut dengan pendanaan secara bilateral dan mengandalkan sumber-sumber domestik yang dikelola secara mandiri. DPR perlu melakukan pengawasan terhadap realisasi pencairan ULN serta pengelolaannya, dan bersama pemerintah perlu membahas lebih lanjut kebijakan- kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Sekilas:
Lemahnya penyelenggaraan keamanan pangan menyebabkan makanan yang tidak layak konsumsi masih beredar di Indonesia. Kondisi ini disebabkan berbagi faktor, mulai dari buruknya sistim pangan, faktor sosial budaya, mata rantai teknologi makanan, faktor lingkungan, hingga aspek nutrisi. Untuk itu diperlukan keseriusan dalam pelaksanaan dan pengawasan manajemen keamanan pangan dan mutu pangan pada proses produksi, perdagangan dan distribusi yang melibatkan berbagai sektor terkait.

Vol. VII / No. 7 - April 2015

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Keberadaan partai politik (parpol) merupakan salah satu indikator berjalannya mesin demokrasi. Namun demikian, banyaknya perbedaan kepentingan dalam parpol dapat membuat perpecahan internal partai. Keberadaan konflik internal partai sebenarnya telah diantisipasi dengan pembentukan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) yang mengamatkan mahkamah parpol untuk menyelesaikan semua sengketa parpol termasuk sengketa kepengurusan secara internal. Namun demikian, hingga saat ini pengaruh mahkamah partai untuk mengatasi konflik internal ternyata belum dapat maksimal. Oleh sebab itu, perlu keseriusan kader dan pengurus partai dalam menyelesaikan masalah internal parpol. Salah satunya dengan melakukan negosiasi demi kebaikan bersama.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Tiongkok kembali berhasil membuktikan bahwa mereka memang pantas menjadi negara adidaya baru di dunia. Negara ini berhasil mewujudkan keinginannya menciptakan satu lagi lembaga keuangan internasional yang bernama Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asia Infrastructure Investment Bank/AIIB). Keinginan Amerika Serikat membendung niat Tiongkok ini gagal menyusul gencarnya dukungan negara-negara Eropa dan terutama Asia terhadap pembentukan AIIB. AS khawatir AIIB akan menggoyahkan eksistensi Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang merupakan bentukannya.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Putusan Pengadilan Perikanan Ambon terhadap kasus Kapal MV. Hai Fa cukup rendah sehingga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sejalan dengan semangat untuk memberantas illegal fishing. Untuk itu Pemerintah akan mengajukan banding terhadap putusan tersebut berdasarkan bukti dan fakta baru yang ditemukan. Langkah Pemerintah untuk mengajukan banding Kasus Kapal MV. Hai Fa mendapat dukungan politik dari DPR yang memiliki perhatian besar terhadap pembangunan dan kedaulatan maritim Indonesia

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Pemerintah mewacanakan penerapan kebijakan pungutan terhadap ekspor sawit (Crude Palm Oil Supporting Fund/CSF) mulai April ini untuk mendukung pengembangan biodiesel di Indonesia. Dasar pungutan adalah Pasal 93 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dana pungutan ini akan dikembalikan ke produsen dalam bentuk subsidi bahan bakar nabati sebagai bentuk kompensasi mandatoris alokasi biodiesel sebesar 15% dalam kebijakan sawit yang telah diterapkan sebelumnya (B15). Pungutan ini mencapai 50 dolar AS/ton untuk minyak sawit mentah dan 30 dolar AS/ton untuk produk turunannya. Berdasarkan asumsi ekspor tahun 2014, proyeksi pungutan CSF mencapai 680 juta dolar AS atau sekitar Rp8 triliun pada tahun 2015, yang dialokasikan sebagian besar untuk pengembangan biodiesel. Kebijakan pungutan CSF ini merupakan suatu strategi yang tepat apabila didukung oleh kesiapan infrastruktur pengolahan biodiesel dengan teknologi yang memadai. Walaupun demikian, kebijakan ini menuai pro dan kontra karena berpotensi menurunkan daya beli petani sawit dan mengurangi penerimaan devisa negara dalam jangka pendek.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Radikalisme bernuansa agama sejatinya merupakan ajaran yang tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan secara universal, tetapi juga dengan ajaran-ajaran agama itu sendiri. Akan tetapi, ajaran radikal tersebut kemudian menyebar melaui situs internet. Penyebaran tersebut harus segera dihentikan karena jika dibiarkan bukan tidak mungkin ajaran radikal akan memengaruhi pemahaman, pendangan hidup dan perilaku masyarakat. Jika hal itu terjadi, bangsa Indonesia yang plural dan multi-kultural tidak lagi mudah direkatkan karena yang muncul kemudian adalah disharmoni dan konflik. Pemerintah perlu berhati-hati melakukan pemblokiran, karena tidak semua situs Islam online itu bermuatan radikalisme.

Vol. VII / No. 6 - Maret 2015

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan wacana pemberian dana kepada parpol sebesar Rp. 1 triliun per tahun. Hal yang menarik adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan wacana itu belum pernah dibicarakan dalam Rapat Kabinet. Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan wacana itu meskipun masih kuatnya isu kemiskinan di Indonesia, wacana itu belum akan dapat diterapkan. Secara normatif, bagaimana pun wacana ini harus dipertimbangkan kembali, khususnya jika kita melihat spirit parpol yang tercantum di dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 dan landasan teoritik terkait definisi parpol itu sendiri. Pertanyaan besarnya adalah, apakah dana besar bagi parpol memang dapat diterapkan saat ini atau sebaiknya lebih baik dialihkan sasaranya kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Alternatif memberikan ruangan usaha bagi parpol yang lebih luas yang dapat dijadikan pertimbangan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Dengan Doktrin Poros Maritimnya, Pemerintahan Jokowi ingin memperluas keterlibatan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dengan mengintegrasikan samudera sebagai lingkungan strategis pelaksanaan politik luar negeri. Salah satu agenda aksinya adalah mendorong kerja sama komprehensif maritim di kawasan terutama melalui IORA. Untuk dapat mewujudkannya, Indonesia harus mampu mempengaruhi pelaksanaan agenda prioritas IORA agar lebih sesuai dengan agenda Poros Maritim Indonesia, terutama pada masa keketuaan Indonesia di IORA.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. ❖ Sulasi Rongiyati, S.H., M.H. ❖ Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Upaya negara untuk melindungi hutan dari perusakan yang berdampak besar melalui UU P3H dalam implementasinya menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan munculnya kriminalisi atas perbuatan perusakan hutan yang dilakukan oleh perseorangan secara tidak terorganisasi. Larangan perusakan hutan berikut sanksi pidananya telah diatur sebelumnya dalam UU Kehutanan sehingga larangan itu bukan merupakan delik pidana baru. Kekhawatiran masyarakat tidak perlu terjadi jika penegak hukum bersikap cermat dan arif dalam menangani kasus tindak pidana perusakan hutan khususnya dalam mengkaji tindak pidana yang memiliki kriteria kegiatan yang terorganisasi sebagaimana ditentukan dalam UU P3H berikut pengecualiannya.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Kebijakan bebas visa kunjungan singkat diharapkan akan meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata dan memperbaiki kinerja neraca jasa untuk penguatan nilai rupiah. Untuk mencapai hal tersebut, pelaksanaan kebijakan ini harus diiringi dengan perbaikan kondisi dalam negeri antara lain infrastruktur, fasilitas pendukung, stabilitas politik, keamanan, dan promosi. Oleh karena itu, kebijakan yang akan diberlakukan per 1 April 2015 memerlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Koordinasi yang kuat tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi kerugian bebas visa sehingga optimalisasi manfaat dari kebijakan ini dapat tercapai.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Keberadaan masyarakat adat masih belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Beberapa kementerian yang mengatur tentang masyarakat adat tetapi masing-masing memiliki definisi dan kebijakan yang berbeda-beda dan tidak selalu dapat menyentuh seluruh masyarakat adat. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesamaan persepsi tentang masyarakat adat dan tidak adanya acuan yang jelas bagaimana mengakui keberadaan masyarakat adat. Oleh karena itu, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat yang masuk dalam prolegnas 2014-2019 menjadi penting untuk segera dibahas untuk mengelola hal ini.

Vol. VII / No. 5 - Maret 2015

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si. ❖ Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Tidak dimuatnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2015 telah mengecewakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Pemerintah Pusat dinilai tidak memperhatikan tuntutan masyarakat Papua meskipun dalam pandangan Pemerintah Pusat, kesejahteraan masyarakat Papua merupakan prioritas. Oleh karena itu, kebijakan affirmative action merupakan pilihan yang dianggap tepat saat ini. Namun demikian, dengan menggunakan model kebijakan yang demokratis, kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Papua selama ini yang dianggap kurang mendengarkan keinginan masyarakat Papua akan tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si. ❖ Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Presiden Jokowi menolak permohonan grasi dua terpidana mati berkewarganegarakan Australia atas kasus narkoba. Sebagai bentuk upaya melindungi warga negaranya di luar negeri, Pemerintah Australia masih berupaya mencegah eskekusi mati tersebut. Indonesia menghargai usaha Australia itu namun supremasi hukum Indonesia harus tetap dihormati. Jika nantinya eksekusi mati dilaksanakan, hubungan Indonesia dan Australia tidak akan menjadi keruh mengingat hubungan baik yang sudah terjalin antara kedua negara. Indonesia dan Australia dianggap sama-sama saling membutuhkan mengingat banyaknya kepentingan dan persoalan yang harus dihadapi secara bersama. Pasang surut yang dialami menjadi hal biasa dalam hubungan kedua negara.

Penulis: Novianti, S.H., M.H. ❖ Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Putusan praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan Budi Gunawan menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. Putusan tersebut juga membawa implikasi hukum, baik atas praktek hukum di Indonesia karena dapat menjadi preseden buruk bagi perkara sejenis, maupun atas status perkara yang disangkakan atas Budi Gunawan yang saat ini masih berada di tangan KPK. KPK dapat mengambil langkah untuk melakukan perbaikan dan membawa perkara ini ke proses pengadilan sehingga dapat dibuktikan melalui persidangan yang adil.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak. ❖ Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Sekilas:
Keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat acuan suku bunga (BI Rate) mendapat reaksi positif dari berbagai pihak. Dengan penurunan BI Rate sebesar 25 basis poin, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengalami kenaikan menjadi 14%-16%, dan laju peningkatan ekspansi kredit perbankan yang sempat melemah pada tahun lalu akan kembali membaik ke posisi 15%-17% pada tahun ini. BI memroyeksikan kalangan perbankan akan menurunkan tingkat suku bunga kredit dalam 3-6 bulan yang akan datang. Penurunan BI Rate ini juga berdampak positif pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan likuditas keuangan. Hal ini diharapkan juga akan menurunkan suku bunga KPR agar lebih menarik bagi pasar dan konsumen. Bagaimana pun, penurunan BI Rate ini juga memiliki dampak negatif, yaitu kemungkinan meningkatnya impor.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si. ❖ Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Sekilas:
Salah satu masalah dalam penanggulangan kemiskinan bermuara pada rendahnya validitas data dan kurang jelasnya kriteria masyarakat miskin. Padahal untuk menghasilkan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang baik, terukur, dan terencana memerlukan kualitas data yang baik. Rendahnya validitas data berpengaruh terhadap ketepatan program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kajian dan mengevaluasi kriteria itu serta memperbarui jumlah angka kemiskinan sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih mudah dipetakan.

Vol. VII / No. 4 - Februari 2015

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Tidak dimuatnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2015 telah mengecewakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Pemerintah Pusat dinilai tidak memperhatikan tuntutan masyarakat Papua meskipun dalam pandangan Pemerintah Pusat, kesejahteraan masyarakat Papua merupakan prioritas. Oleh karena itu, kebijakan affirmative action merupakan pilihan yang dianggap tepat saat ini. Namun demikian, dengan menggunakan model kebijakan yang demokratis, kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Papua selama ini yang dianggap kurang mendengarkan keinginan masyarakat Papua akan tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Presiden Jokowi menolak permohonan grasi dua terpidana mati berkewarganegarakan Australia atas kasus narkoba. Sebagai bentuk upaya melindungi warga negaranya di luar negeri, Pemerintah Australia masih berupaya mencegah eskekusi mati tersebut. Indonesia menghargai usaha Australia itu namun supremasi hukum Indonesia harus tetap dihormati. Jika nantinya eksekusi mati dilaksanakan, hubungan Indonesia dan Australia tidak akan menjadi keruh mengingat hubungan baik yang sudah terjalin antara kedua negara. Indonesia dan Australia dianggap sama-sama saling membutuhkan mengingat banyaknya kepentingan dan persoalan yang harus dihadapi secara bersama. Pasang surut yang dialami menjadi hal biasa dalam hubungan kedua negara.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Putusan praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan Budi Gunawan menimbulkan berbagai pendapat di kalangan para ahli hukum. Putusan tersebut juga membawa implikasi hukum, baik atas praktek hukum di Indonesia karena dapat menjadi preseden buruk bagi perkara sejenis, maupun atas status perkara yang disangkakan atas Budi Gunawan yang saat ini masih berada di tangan KPK. KPK dapat mengambil langkah untuk melakukan perbaikan dan membawa perkara ini ke proses pengadilan sehingga dapat dibuktikan melalui persidangan yang adil.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Sekilas:
Keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat acuan suku bunga (BI Rate) mendapat reaksi positif dari berbagai pihak. Dengan penurunan BI Rate sebesar 25 basis poin, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengalami kenaikan menjadi 14%-16%, dan laju peningkatan ekspansi kredit perbankan yang sempat melemah pada tahun lalu akan kembali membaik ke posisi 15%-17% pada tahun ini. BI memroyeksikan kalangan perbankan akan menurunkan tingkat suku bunga kredit dalam 3-6 bulan yang akan datang. Penurunan BI Rate ini juga berdampak positif pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan likuditas keuangan. Hal ini diharapkan juga akan menurunkan suku bunga KPR agar lebih menarik bagi pasar dan konsumen. Bagaimana pun, penurunan BI Rate ini juga memiliki dampak negatif, yaitu kemungkinan meningkatnya impor.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Sekilas:
Salah satu masalah dalam penanggulangan kemiskinan bermuara pada rendahnya validitas data dan kurang jelasnya kriteria masyarakat miskin. Padahal untuk menghasilkan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang baik, terukur, dan terencana memerlukan kualitas data yang baik. Rendahnya validitas data berpengaruh terhadap ketepatan program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan kajian dan mengevaluasi kriteria itu serta memperbarui jumlah angka kemiskinan sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih mudah dipetakan.

Vol. VII / No. 3 - Februari 2015

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Digitalisasi penyiaran semakin memperkuat pelaksanaan tugas RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Kesiapan RRI dan TVRI menghadapi digitalisasi penyiaran perlu dilandaskan pada dasar hukum yang jelas. Ketersediaan pemancar dengan teknologi digital, program siaran yang berkualitas dan dukungan anggaran yang memandai, menjadi faktor utama kesiapan RRI dan TVRI dalam melaksanakan digitalisasi penyiaran.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Presiden Jokowi menjadikan Malaysia sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan resminya ke sejumlah negara di ASEAN. Indonesia dan Malaysia berupaya menguatkan komitmen untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai area yang menjadi fokus bersama kedua negara, mulai dari penyelesaian sengketa perbatasan sampai isu pekerja migran. Kebijakan luar negeri bebas aktif yang bersifat pragmatis yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo diharapkan akan memperkuat kepentingan nasional Indonesia.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Sekilas:
Konflik antara dua lembaga penegak hukum, yaitu KPK dan Polri telah menguras banyak energi. Penyelesaian jangka panjang diperlukan agar konflik yang telah terjadi dua kali ini, tidak terjadi lagi. Keperluan evaluasi terhadap KPK harus dilakukan bukan untuk memperlemah tetapi sebaliknya mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memicu keberhasilan dan kegagalannya sehingga pada akhirnya dapat lebih memperkuat KPK. Peran DPR dalam penyelesaian kasus ini dalam jangka panjang adalah menyempurnakan UU KPK dan KUHAP agar tidak lagi terjadi tumpang tindihnya kewenangan dan memperjelas proses dan mekanisme penegakan hukum.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Postur APBN-P tahun 2015 Pemerintahan Jokowi-JK membukukan belanja negara sebesar Rp1.994,9 triliun. Penerimaan pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.765,7 triliun. Dari jumlah ini, target perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.484,6 triiun. Penetapan target penerimaan perpajakan yang sangat tinggi tersebut membuat khawatir beberapa kalangan. Untuk mencapai target ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu melakukan upaya ekstra dalam penentuan strategi perpajakan. Selain itu, dukungan DPR RI juga sangat diperlukan untuk mendorong pencapaian target tersebut yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan politik anggaran dan regulasi.

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sekilas:
Aksi Jalanan Ichiro yang menyedot perhatian masyarakat akhir-akhir ini merupakan aksi main hakim sendiri di tengah-tengah kompleksitas permasalahan di jalan raya. Aksi jalanan itu memang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Namun demikian, cara yang ditempuh jelas-jelas melawan aturan sehingga aksi tersebut harus dihentikan dan semua persoalan jalan raya harus dikembalikan sesuai aturannya. DPR RI perlu terus mendorong pemerintah dalam rangka menciptakan kondisi yang aman di jalan raya.

Vol. VII / No. 2 - Januari 2015

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ❖ Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan politik hukum pidana mati yang diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Pidana mati tetap diakui sebagai kebijakan hukum (legal policy) di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek positifnya dari sisi kehidupan kemasyarakatan bangsa Indonesia serta daya tahan bangsa Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini bermanfaat untuk mengingatkan kepada semua pihak mengenai argumentasi tetap pentingnya penerapan pidana mati dalam sistem hukum positif. Namun demikian, tulisan ini tetap merekomendasikan agar penerapan pidana mati di Indonesia lebih disesuaikan dengan konvensi internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lebih selektif dalam penerapannya.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Kemitraan Komprehensif Indonesia-AS disahkan pada tanggal 9 November 2010 oleh Presiden Amerika Serikat Barrack Obama dan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Menyadari arti penting Indonesia bagi AS dan kepentingan nasional Indonesia terhadap AS, Presiden Joko Widodo mengupayakan penguatan kerja sama kemitraan ini, terutama bidang maritim. Pemerintah harus memastikan bahwa kerja sama ini harus berdasarkan kesetaraan dan tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan DPR RI kiranya sangat diperlukan agar kerjasama ini bermanfaat besar bagi Indonesia.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Sekilas:
Penerimaan migas sangat bergantung pada: (1) harga minyak mentah di pasar internasional, (2) lifting migas, dan (3) kurs rupiah terhadap dolar AS. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan produksi minyak mentah setiap tahunnya agar penerimaan migas tidak terus menurun. Pemerintah juga harus tetap menjaga stabilitas kurs rupiah supaya relatif tetap stabil dan tidak turun. Dalam kaitan dengan produksi, pemerintah perlu mereformulasi kebijakan pengelolaan migas terutama di sektor hulu (up-stream) sebagai upaya meningkatkan investasi di sektor hulu migas dan peningkatan kegiatan eksplorasi migas. Di samping itu, koordinasi antar-sektor perlu ditingkatkan guna mendukung pelaksanaan kebijakan migas sebagai langkah untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dan ketahanan energi.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Sekilas:
Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah akhirnya menghentikan Kurikulum 2013 (K13) karena banyaknya kendala yang dihadapi di lapangan, terutama terkait masih rendahnya kompetensi guru dan hambatan distribusi buku. Penghentian sementara K13 ini memberikan kesempatan untuk evaluasi dan pengembangan di masa mendatang. Untuk mempersiapkan guru dalam pelaksanaan K13 4 tahun mendatang, pemerintah perlu melaksanakan pelatihan yang komprehensif dan memadai bagi mereka. Dengan demikian, implementasi kebijakan kurikulum ini tidak hanya dipusatkan pada persiapan aspek administrasi tapi juga kompetensi dalam membawakan bahan ajar. Kebijakan ini tentu saja harus tetap dikawal DPR RI dengan cara mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi serta penyiapan yang matang sehingga kurikulum 2013 dapat diimplementasikan secara optimal.

Vol. VII / No. 1 - Januari 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diterbitkan Presiden SBY tepat pada tanggal diundangkannya UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu tanggal 2 Oktober 2014. Terbitnya Perppu tersebut didorong oleh adanya desakan masyarakat yang “menuntut” agar Pilkada tetap diselenggarakan secara langsung. Proses berikutnya dibahas di DPR yang keputusannya hanya 2 opsi, apakah diterima atau ditolak pada Masa Persidangan II Tahun 2014-2015 ini. Namun demikian, persoalannya tidak hanya sekadar diterima atau ditolak tetapi juga apakah memungkinkan bahwa hasilnya nanti dilakukan perbaikan terhadap isinya.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah baru Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan tidak mengabaikan perkembangan dinamis di kawasan dan tetap melihat pentingnya menjaga kemandirian dan kedaulatan nasional dari berbagai bentuk keterlibatan dan intervensi asing. Oleh karena itu, implementasi kebijakan luar negeri dan pertahanan pemerintah tidak akan mudah karena masih banyaknya kendala yang dihadapi. Kendala tersebut tidak muncul semata-mata dari kinerja politik luar negeri yang selama ini dinilai inward looking tetapi juga rentan terhadap keterlibatan asing sejak perencanaan kebijakannya.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 mengenai peninjauan kembali satu kali menimbulkan kontroversi karena Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/ PUU-XI/2013 memutuskan bahwa permohonan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali. MA menegaskan bahwa SEMA tidak melanggar Putusan MK karena MK mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sedangkan MA mengacu pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU tentang Mahkamah Agung. SEMA merupakan keputusan yang bersifat intern dan tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, sedangkan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, SEMA tidak boleh bertentangan dengan Putusan MK. Timbulnya kontroversi terbitnya SEMA No. 7 Tahun 2014 hendaknya dijadikan pertimbangan oleh masing-masing lembaga terkait untuk mengevaluasi keputusannya. Di samping itu, DPR dan Presiden perlu segera menindaklanjuti Putusan MK dengan merevisi UU No. 8 Tahun 1981 dan menyinkronkan ketentuan tersebut dalam revisi UU tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU tentang Mahkamah Agung.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Kinerja ekonomi di tahun 2014 mengalami pelemahan sebagai dampak tekanan dari dalam maupun luar negeri. Capaian ekonomi makro hampir seluruhnya meleset, di mana pertumbuhan ekonomi hanya 5,1%, inflasi 8,36%, nilai tukar rata-rata Rp11.878 per dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan rata-rata 5,8%, harga minyak mentah Indonesia 97 dolar AS, dan lifting minyak 794 ribu barel per hari. Hanya capaian lifting gas yang mencapai target, yaitu sebesar 1,224 juta ribu barel setara minyak per hari. Realisasi penerimaan negara juga tidak mencapai target, yaitu sebesar Rp1.537,2 triliun dari yang ditargetkan sebesar Rp1.635,4 triliun. Sementara itu, dari aspek belanja negara, capaian realisasi pengeluaran pemerintah sebesar 94%, yaitu sebesar Rp1.764,6 triliun dari yang dianggarkan sebesar Rp1.876,9 triliun.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Sekilas:
Kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 pada 28 Desember 2015 lalu menyita perhatian masyarakat. Proses pencarian korban dan badan pesawat dari waktu ke waktu pun tidak luput dari pemberitaan. Pemerintah dan pihak maskapai Air Asia turun secara langsung ke lokasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban dan keluarganya. Prosedur pengurusan asuransi sejauh ini juga telah dilakukan dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi keluarga korban. Guna mencegah terjadinya permasalahan terkait dengan pemberian asuransi tersebut, pengawasan dan perbaikan atas regulasi yang selama ini diterapkan sangat dibutuhkan.

Vol. VI / No. 24 - Desember 2014

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Moratorium memiliki makna evaluasi diri dan introspeksi terhadap kinerja sumber daya aparatur pemerintah yang ada saat ini. Moratorium Penerimaan CPNS dilakukan dalam rangka penataan organisasi dan kepegawaian di Indonesia sejalan dengan proses reformasi birokrasi. Namun demikian, terkait rencana kebijakan tersebut dengan masih banyaknya permasalahan kepegawaian di Indonesia sebaiknya disikapi dengan hati-hati dan perencanaan yang matang.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Indonesia sangat rentan terhadap illegal fishing karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan dengan sumber daya ikan yang melimpah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas praktik ini adalah penenggelaman kapal nelayan asing yang digunakan untuk mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal ikan nelayan Vietnam ditenggelamkan pada tanggal 5 Desember 2014 di Perairan Tanjung Pedas, Kepulauan Anambas, kepulauan Riau. Kebijakan ini akan terus berlanjut meskipun dapat menimbulkan friksi dengan negara-negara asal kapal asing tersebut. Oleh karena itu, diplomasi yang tepat diperlukan agar hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tersebut tetap berjalan baik.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kebijakan penindakan secara tegas terhadap kapal asing ilegal, dan pembentukan Satgas Anti Illegal Fishing menjadi momentum yang tepat di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. Tindakan penenggelaman kapal ikan asing ilegal berdasarkan UU Perikanan, dan mekanisme dan prosedur yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menegakan hukum nasional dan membuat efek jera bagi pelanggar. Tindakan ini diyakini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Sekilas:
Menjelang akhir tahun 2014, tepatnya pada bulan Desember, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan dikisaran rata-rata US$65,12/barel. Penurunan harga ini cukup signifikan, yaitu mencapai 37,81% dibandingkan dengan harga minyak mentah dunia pada tahun 2014 yang mencapai US$104,71/barel. Penurunan harga minyak mentah dunia ini ternyata diakibatkan oleh kelebihan pasokan dan adanya perebutan pangsa pasar. Terlepas dari itu, bagaimana pun, penurunan harga minyak mentah dunia ini dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi segala kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkan dari penurunan harga ini.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Sekilas:
Minuman keras (miras) oplosan tidak hanya berpengaruh negatif terhadap peminumnya namun juga berisiko terhadap orang lain sebagaimana orang yang berada di bawah pengaruh miras juga rentan melakukan berbagai tindak kejahatan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya miras oplosan mendorong timbulnya gaya hidup negatif ini. Pemerintah perlu lebih aktif dalam upaya menutup ruang gerak bagi produsen, pengedar dan pengguna miras oplosan. Dalam mendukung upaya pemerintah tersebut, DPR RI harus segera membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai payung hukum gerakan anti-miras di Indonesia.

Vol. VI / No. 23 - Desember 2014

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua dan berhasil meraih 91 kursi di Parlemen. Namun demikian, sukses ini tidak dibarengi dengan semakin kuatnya konsolidasi internal partai. Kepengurusan Partai periode 2014-2019 terpecah menjadi dua kubu sehingga kedua kubu pun melakukan Munas yang berbeda. Pada awalnya Munas akan dilaksanakan pada Januari 2015, namun akhirnya Munas dimajukan menjadi November dan Desember 2014. Munas di Bali yang memilih kembali Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai ditolak Tim Presidium Penyelamat Partai Golkar yang membuat Munas di Ancol. Untuk mengurangi potensi dampaknya terhadap kinerja DPR, konflik internal tersebut diharapkan dapat segera terselesaikan sehingga fungsi partai sebagai penyambung aspirasi konstituennya dapat terus terjaga.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Musibah tenggelamnya kapal penangkap ikan Korea Selatan Oryong 501 pada tanggal 1 Desember 2014 di barat Laut Bering lepas pantai Chukotka, Rusia Timur menjadi perhatian pemerintah Indonesia, sebab dalam kapal tersebut terdapat 35 orang anak buah kapal (ABK) Indonesia. Tim SAR Korea Selatan, serta gabungan Rusia dan Amerika Serikat masih berupaya mencari ABK yang dilaporkan hilang di Selat Bering. Perlindungan terhadap ABK terus diupayakan pemerintah Indonesia dengan langkah ikut melakukan pencarian korban. Terjadinya musibah tersebut diharapkan menjadi perbaikan langkah pemerintah Indonesia untuk terus berupaya memberikan perlindungan bagi ABK luar negeri.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Sekilas:
Kenaikan harga BBM bersubsidi telah memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Polemik ini semakin berkembang ketika DPR RI melalui Koalisi Merah Putih berniat mengajukan hak interpelasi. Pada dasarnya pengajuan hak interpelasi merupakan hal yang wajar dan sah untuk dilakukan. Namun demikian, mekanisme lain sebenarnya dapat dilakukan oleh DPR RI untuk meminta penjelasan Presiden terkait keputusan menaikkan harga BBM, yakni melalui hak bertanya. Hak bertanya dinilai sebagai langkah yang netral dibandingkan hak interpelasi yang memiliki unsur politis

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Sekilas:
Penyimpangan anggaran yang masih tinggi dan indeks persepsi korupsi yang masih rendah menunjukkan tingkat kepatuhan penyelenggara negara dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan bersih masih rendah. Hal ini akan menurunkan daya saing ekonomi Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga yang memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan bukan hanya penindakan tetapi juga sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan serendah mungkin.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Uji Materi Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuntut penghentian diskriminasi negara terhadap Perkawinan Beda Agama (PBA). Agama dan perkawinan tergolong urusan ranah privat. Oleh karena itu tokoh agama masih belum mengambil keputusan yang jelas mengenai penerimaan uji materi tersebut. Namun demikian, PBA tetap rentan menyebabkan masalah sosial di kemudian hari. Dengan demikian, Pasal 2 ayat (1) tersebut hendaknya dipertahankan.

Vol. VI / No. 22 - November 2014

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Tuntutan DPR RI akan dukungan keahlian yang semakin baik telah menimbulkan munculnya problematika terhadap keberadaan Tenaga Ahli (TA) di parlemen. Ada empat problematika besar yang dihadapi, yaitu soal jumlah, rekrutmen, manajemen kerja, dan kapasitas. Tulisan ini membahas satu per satu problematika tersebut. Agar tujuan dari hadirnya para TA DPR RI tercapai, yaitu membantu anggota DPR bekerja efektif, tulisan ini merekomendasikan agar pengaturan mengenai TA mengikuti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, TA DPR RI merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang jumlah kebutuhannya harus didasarkan kepada analisis beban kerja; rekrutmennya didasarkan pada objektivitas; manajemen kerja menjadi jelas; dan peningkatan kapasitas dapat terus dilakukan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Sejumlah pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing kembali terjadi dalam beberapa waktu lalu. Insiden tersebut mengingatkan pemerintahan Jokowi bahwa kemampuan TNI AU dalam melakukan pengawasan wilayah udara perlu mendapat perhatian serius. Di sisi lain, Doktrin Poros Maritim pemerintahan Jokowi menempatkan pembangunan kekuatan pertahanan maritim sebagai prioritas. Dengan kondisi demikian, pemerintahan Jokowi harus memastikan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan maritim dijalankan tanpa mengabaikan kebutuhan peningkatan kemampuan TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat telah mencapai titik temu untuk mengakhiri pertikaian setelah ditandatanganinya kesepakatan damai oleh mereka. Kesepakatan itu bersifat keperdataan. Namun demikian, ia mempunyai implikasi pada penyelengaraan negara oleh lembaga legislatif. Salah satu isi kesepakatan itu adalah perubahan atas UU MD3. Ini berarti telah terjadi politik hukum di lembaga legislatif dengan adanya perubahan ius constitutum dari undang-undang yang mengatur lembaga legislatif di Indonesia melalui revisi UU MD3. Revisi UU MD3 ini harus memperhatikan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam UU P3 dan Tata Tertib DPR RI. Seharusnya, proses perubahan UU MD3 ini dilakukan melalui Prolegnas. UU P3 dan Tata Tertib DPR RI memang memberikan kemungkinan suatu RUU di luar Prolegnas sehingga hal ini tidak bertentangan dengan Konstitusi. Diperlukan komitmen kuat anggota DPR RI dan pemerintah untuk melakukan pembahasan Revisi UU MD3 mengingat kendala waktu yang dibatasi penyelesaian revisi itu paling lambat tanggal 5 Desember 2014.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Pasca-naiknya harga BBM bersubsidi, otoritas moneter juga mengumumkan kebijakan kenaikan suku bunga acuan (BI Rate) dari sebesar 25 basis poin (bps) ke level 7,75 persen. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca-kenaikan harga BBM ini tetap terkendali. Namun demikian, kebijakan ini juga akan memberikan sejumlah dampak lain seperti kredit macet akibat kenaikan suku bunga kredit perbankan, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan potensi menurunnya penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan utang luar negeri. Selain itu, kenaikan BI Rate ini juga akan memukul industri akibat naiknya harga BBM bersubsidi, upah buruh, dan tarif listrik.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Sekilas:
Saran Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar Kementrian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah kembali mewajibkan upacara bendera di institusi pendidikan perlu dikaji kembali. Upacara bendera dianggap dapat membantu menumbuhkan nasionalisme yang mulai luntur pada generasi sekarang. Sejauh ini belum ada penelitian ilmiah yang meyakinkan hal tersebut. Melalui wawancara dan kajian kepustakaan, penulis menganalisa pelaksanaan upacara bendera di sekolah Indonesia selama ini. Sebuah pembelajaran dapat diambil dari negara yang mendapat rangking teratas di dunia dalam hal nasionalisme dan patriotisme rakyatnya, yaitu Amerika Serikat (AS). Di AS, aktivitas “Pledge of Allegiance” merupakan ikrar personal yang dilakukan setiap hari. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengkaji upaya yang efektif dan efisien untuk menanamkan nasionalisme.

Vol. VI / No. 21 - November 2014

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Sejak pengambilan sumpah/janji sebagai anggota DPR RI tanggal 1 Oktober 2014 lalu, DPR belum melakukan kegiatannya. Padahal DPR RI memiliki kewajiban konstitusional dalam ranah legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR RI terbelah ke dalam dua kelompok besar sebagai kelanjutan persaingan politik pasca-pilpres 2014 dengan implikasi semakin tajamnya fragmentasi antar-kekuatan politik. Kondisi ini merupakan implikasi dari konstruksi budaya politik melalui politik legislasi (UU MD3) yang dibangun di tingkat nasional dan kini juga merambah ke daerah secara kasuistik. Untuk itu sepatutnya model demokrasi konsensus harus dikonsolidasikan sebagai upaya pembenahan pola kerja DPR RI sekaligus dalam membangun pola relasi DPR RI-Pemerintah.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Keinginan Presiden Republik Indonesia yang baru terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia patut diapresiasi. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, potensi sumber daya alam yang besar dan letaknya yang strategis (berada di persilangan dua samudera, Hindia dan Pasifik), memang sudah seharusnya menjadi poros maritim. Untuk menuju ke arah sana, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh Indonesia, diantaranya adalah dengan terlebih dahulu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dengan sejumlah kompetensi yang harus dipenuhi. Saat ini Indonesia baru berstatus sebagai negara kepulauan, setelah berlakunya UNCLOS 1982, dan sedang berupaya menjadi negara maritim.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Berkaca dari perjalanan penyusunan Prolegnas sejak kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2005 2009 dan RPJMN II 2010- 2014, Prolegnas masih dirasakan hanya sekedar “daftar” RUU yang ingin dibahas (wishlist) dan bukan program yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, arah kebijakan Prolegnas kali ini diharapkan dapat benar- benar sejalan dengan rencana pembangunan nasional Indonesia yang telah digariskan dalam RPJMN III 2015-2019 yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Sekilas:
Permasalahan subsidi BBM telah lama mengakar dalam sistem penganggaran negara. Beban subsidi BBM yang ditanggung APBN terus meningkat sehinggaruang fiskal untuk pembangunan semakin menyempit. Akibat jauhnya, penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi terus melambat. Dengan demikian, dampak subsidi BBM tidak sebanding dengan dampaknya akibat tidak tepat sasarannya kebijakan ini. Bahkan akibat disparitas harga BBM dalam negeri, BBM menjadi komoditas yang sangat rawan diselundupkan. Dengan demikian, melalui kebijakan pengurangan subsidi ini, pemerintah hendaknya memiliki perencanaan dan program untuk kebijakan alokasi anggaran yang lebih produktif dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat miskin.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Media sosial pada hakikatnya hadir dalam kehidupan manusia untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhannya berinteraksi dengan manusia lainnya. Namun, ibarat pedang bermata dua, kebebasan berekspresi yang disediakan media sosial justru menyeret pengguna untuk semakin impulsif dan tidak peka terhadap sesama. Kebebasan tersebut bahkan sering kali berujung pada tindakan hukum karena telah merugikan pihak lain. Bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia menyikapi dunia yang baru ini secara bijak dan bagaimana pula pemerintah menerapkan aturan main yang jelas merupakan tantangan tersendiri yang harus segera dicarikan solusinya dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat di masa yang akan datang.

Vol. VI / No. 20 - Oktober 2014

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Kabinet Presiden Jokowi telah terbentuk. Secara konstitusional, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden tetapi dalam prakteknya tidak terlalu mudah bagi Presiden Jokowi untuk menggunakan hak tersebut. Begitu banyak faktor politis dan “tarik-ulur” yang harus dipertimbangkan. Presiden Jokowi akhirnya tetap mempertahankan jumlah Kementerian sebelumnya, yaitu 34 Kementerian, tetapi melakukan perombakan dari sisi penamaan dan pengelompokan Kementerian. Dalam Surat Laporan perubahan nomenklatur Kementerian kepada DPR RI belum dilengkapi dengan alasan yang jelas dan tegas terkait perubahan nomenklatur Kementerian tersebut. Hal ini berpotensi dapat mengurangi tingkat kepercayaan DPR RI atas niat baik presiden untuk mengefisienkan dan mengefektifkan struktur, dan kinerja kabinetnya.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. ❖ Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Delegasi DPR RI telah tiga kali mengalami kekalahan dalam pemilihan Presiden IPU. Kekalahan terakhir kali terjadi pada SU ke-131 pada 17 Oktober 2014 di Jenewa, Swiss. Kejadian ini mengulangi SU ke-125 tahun 2011 di Bern dan ke-118 di Jenewa, dan luput dari upaya untuk mempelajari sumber masalah dan menemukan solusi untuk tidak mengulanginya di masa depan. Esai ini menganalisis penyebab kekalahan dari berbagai perspektif ilmiah objektif, yang bersifat saling melengkapi. Diharapkan, dengan antisipasi masalah di lapangan dan persiapan yang lebih baik, momentum yang mendukung dapat diciptakan, sekaligus dapat memenangkan kandidat dari delegasi parlemen Indonesia.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Kedua Perppu ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR pada persidangan yang berikut, yaitu Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015. DPR diuji dalam penetapan Perppu yang nilai politisnya sangat tinggi ini menjadi UU sesuai dengan rambu-rambu konstitusional.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Sekilas:
Pembangunan dan pengembangan sektor maritim menjadi salah satu visi dan misi utama pemerintahan Jokowi. Dengan potensinya yang sangat besar, keberhasilan mewujudkan sektor maritim yang bernilai ekonomi tinggi akan berpengaruh positif terhadap pemerataan ekonomi. Dibutuhkan banyak upaya untuk dapat mewujudkan sektor maritim yang handal yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya maksimal dan melakukannya secara terencana, sistematis, dan terukur agar pembangunan dan pengembangan ekonomi maritim ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Musim kemarau panjang mengakibatkan bencana kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai mengalami krisis air bersih. Sebagai bagian dari barang publik (public goods) yang ketersediaannya bagi seluruh rakyat Indonesia dijamin oleh negara, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam rangka menghindari persaingan terbuka dan langsung terhadap jenis barang ini. Hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kalangan masyarakat rentan dan termarginalkan dalam mengakses pelayanan penyediaan air bersih. Intervensi pemerintah yang dimaksud salah satunya berupa serangkaian kebijakan sosial yang memandang air bukan sebagai komoditas atau barang yang diperdagangkan tetapi sebagai barang publik yang merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi.

Vol. III / No. 10 - Mei 2011

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
KPK menahan tiga orang tersangka tindak pidana suap terkait pembangunan wisma atlet sea games di Jakabaring Palembang. Dalam proses pengusutan, muncul pula dugaan keterlibatan dua kader partai politik yang masih aktif sebagai anggota DPR RI. Saat ini KPK masih terus melakukan pengembangan penyidikan perkara dugaan suap tersebut guna mencari pihak-pihak lain yang terlibat.

Vol. III / No. 10 - Mei 2011

Penulis:

Sekilas:


Vol. II / No. 17 - September 2010

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Pemberian grasi bagi terpidana kasus korupsi menuai kekecewaan publik. Instrumen hukum yang ada telah mengatur segala sesuatu mengenai grasi, amnseti, abolisi, rehabilitasi, asimilasi, dan remisi. Namun ironisnya, aturan hukum tersebut dinilai oleh banyak pihak telah menyinggung rasa keadilan publik karena koruptor turut menikmati fasilitas "diskon" penjara.

Vol. VI / No. 19 - Oktober 2014

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Pemilihan pimpinan DPR RI masuk dalam kajian bidang masalah komunikasi politik. Kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI menjadi bentuk praktik komunikasi satu arah. Praktik ini berpotensi terbentuknya persepsi negatif masyarakat yang tercermin dari umpan balik pesan masyarakat yang berupa kritikan, sindiran, kekecewaan meski ada juga kekaguman. Perlu upaya yang sistematis untuk membangun kembali citra politik DPR RI melalui penyediaan mekanisme komunikasi dua arah antara DPR RI dan masyarakat.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Ebola pertama kali ditemukan di Zaire pada tahun 1976. Virus Ebola ini menyerang sistem darah dimana penderitanya akan mengalami pendarahan di tubuh dan akan menularkan kepada penderita lain melalui sentuhan langsung dengan cairan tubuh. Jumlah korban meninggal akibat virus Ebola telah mencapai 4.024 jiwa dari 8.376 kasus terinfeksi. Negara-negara yang tekena ini antara lain Liberia, Siera Leone, Guinea, Nigeria dan Senegal. Merebaknya virus Ebola telah membuat seluruh dunia menjadi waspada. Cepatnya penyebaran kasus virus Ebola tidak hanya menjadi kekhawatiran dari para kepala negara saja, para anggota Parlemen dunia pun ikut mendukung upaya mengatasi penyebaran epidemik virus Ebola ini.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Sekilas:
Belakangan selain melakukan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilekatkan dengan tindak pidana korupsi yang disidiknya. Kewenangan tersebut digugat oleh Akil Moctar selaku terpidana atas kasus suap yang ditangani oleh KPK, karena tidak ada satupun ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menyatakan bahwa Penuntut Umum KPK dapat melakukan penuntutan atas TPPU yang dilekatkan dengan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, tidak semua berpandangan sama dengan Akil Mochtar. Mantan Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa KPK berwenang menuntut TPPU sampai ke pengadilan, walaupun dalam UU KPK dan UU TPPU tidak disebutkan jaksa pada KPK berhak menuntut pencucian uang. Kewenangan tersebut dimiliki oleh KPK jika KPK menyidik kasus korupsi. Penuntutan atas TPPU kemudian digabungkan dalam berkas perkara korupsi tersebut.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Sekilas:
APBN Tahun 2015 yang sudah disepakati Pemerintah dan DPR masih bersifat baseline infrastruktur yang dapat menstimulus perekonomian masih minim. Menyikapi hal pertumbuhan ekonomi dan menghadapi tantangan ekonomi global yang cukup berat. Untuk itu, Pemerintahan Jokowi dapat segera menyusun RPJMN 2015-2019 dan mengajukan APBN Perubahan 2015 pada awal tahun 2015.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Sekilas:
Sidang Paripurna DPR RI pada 16 September 2014 yang lalu menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) menjadi undang-undang. Momentum pentingnya, pengesahan ini terjadi tepat di saat kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Indonesia pada pertengahan tahun ini. Pemerintah Indonesia dituntut lebih serius dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan sebagai tindak lanjut atas diratifikasinya AATHP.

Vol. VI / No. 18 - September 2014

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Sidang paripurna Selasa 16 September 2014 lalu mengesahkan rancangan peraturan tentang Tata Tertib (Tatib) DPR. Sempat terjadi perdebatan alot antara fraksi yang menolak pengesahan dan yang mendukung pengesahan Tatib DPR. Sikap masing- masing fraksi di DPR terhadap pengesahan Tata Tertib DPR itu dari pendapat menyetujui peraturan Tatib DPR disahkan. Akan tetapi, PDI Perjuangan, PKB dan Hanura menolak untuk melanjutkan pembahasan peraturan Tata Tertib DPR di rapat paripurna. Tulisan ini mengkaji pro dan kontra pengesahan Tata Tertib DPR tersebut dengan mengunakan telaah komunikasi politik.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama memutuskan untuk menumpas kelompok militan Negara Islam Irak Suriah (NIIS) yang telah dikategorikannya sebagai teroris. AS mengeluarkan otorisasi yang mencakup serangan udara yang lebih luas ke semua NATO dan negara-negara Timur Tengah untuk bergabung membentuk pasukan koalisi internasional dalam penyerangan tersebut.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Upaya lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan di Indonesia patut diberikan apresiasi atas kinerjanya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Namun demikian, hal terpenting untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia adalah upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui konsep, progam sampai pada produk legislasi. Sistem Integritas Nasional yang digagas KPK, Revisi Kesepakatan Bersama tahun 2012, kemauan politik DPR dan pemerintah dalam menyiapkan kerangka hukum tentang administrasi pemerintahan dan etika penyelenggaran egara merupakan beberapa contoh yang dapat dijadikan rekomendasi agar pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Sekilas:
Subsidi listrik dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Namun demikian, sejak tahun 2013 tren ini terus mengalami penurunan. RAPBN tahun 2015 mematok subsidi listrik menjadi Rp68,69 triliun atau berkurang Rp25,57 triliun dibandingkan APBNP tahun 2014 sebesar Rp94,26 triliun. Hal ini dikarenakan pemerintah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap dua bulanan mulai Juli 2014 sampai November 2014 dan memutuskan mengubah dasar perhitungan subsidi listrik dari Biaya Pokok Persediaan (BPP) menjadi Performance Based Regulary (BPR).

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Sekilas:
Peran tenaga kesehatan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah jumlahnya yang terbatas, sebarannya yang tidak merata, dan kualitasnya yang belum dapat tanggal 25 September 2014 lalu telah mengesahkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan (UU Nakes) yang diharapkan mampu melindungi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan UU Nakes dapat mendorong pengelolaan pengaturan tenaga kesehatan yang profesional mulai dari perencanaan, pendidikan dan pelatihan, pendayagunaan, serta

Vol. VI / No. 17 - September 2014

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2014-2019 pada Pemilu Presiden 2014 berinisiatif membentuk Kantor Transisi guna memetakan, merencanakan, dan mengimplementasikan visi dan misi saat kampanye untuk dituangkan ke dalam strategi dan program aksi pada pemerintahan mendatang. Kantor Transisi juga bertugas melakukan komunikasi dengan Pemerintahan Presiden SBY sebelum dilaksanakannya pertemuan antara Presiden SBY dengan Presiden terpilih. Dalam prosesnya, upaya ini mengalami ketidakmulusan komunikasi antara kedua belah pihak. Meskipun demikian hal tersebut tidak mengurangi arti dari proses transisi yang dibangun dari pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan baru sehingga ada keberlanjutan sekaligus pembaruan pembangunan secara lebih soft. Tulisan ini mengkaji transisi kekuasaan dari SBY ke Joko Widodo dengan mengunakan konsep sistem pemerintahan presidensial. Proses transisi kekuasaan ini dapat menjadi sebuah terobosan politik dan tradisi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga tradisi ini bisa dilembagakan baik dalam bentuk konvensi kenegaraan maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Menjelang dua bulan pergantian tampuk pemerintahan di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mencapai kesepakatan dengan Australia tentang Code of Conduct on Framework for Security Cooperation. Melalui kesepakatan ini kedua negara berkomitmen tidak melakukan kegiatan intelijen yang dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan intelijen dianggap telah melanggar privasi individual, hak asasi manusia dan melukai hubungan kedua negara. Dokumen itu merupakan tuntutan Indonesia jika Australia masih berkeinginan memiliki hubungan baik dengan Indonesia.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Sekilas:
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak langsung berlaku pada saat diundangkan. Hal ini menjadi salah satu penyebab inkonsistensi pemberlakuan peraturan peradilan pidana anak. Jeda waktu pemberlakuan UU SPPA juga belum berhasil mengubah paradigma berfikir masyarakat dan penegak hukum terkait konsep keadilan restoratif pada pidana anak yang mengedepankan penyelesaian kasus dengan mementingkan hak anak melalui pemulihan pada keadaan semula. Ke depan, DPR perlu lebih mempertimbangkan konsekuensi UU jika tidak diberlakukan segera setelah diundangkan. DPR juga perlu mendesak pemerintah untuk segera mengundangkan peraturan pemerintah dan menyosialisasikan konsep keadilan restoratif terkait UU SPPA.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Sekilas:
Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada akhir 2015. Pembenahan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga memiliki peluang yang sangat besar untuk mengisi lapangan pekerjaan yang semakin terbuka, mengingat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 43 persen dari jumlah penduduk ASEAN dan angkatan kerja kita mencapai 125,3 juta orang pada tahun 2014, bertambah sebanyak 5,2 juta orang dari tahun lalu. Dengan demikian, Pemerintah, DPR dan swasta harus bersinergi membuat kebijakan yang relevan dan saling mendukung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermartabat.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Sekilas:
Semakin terbatasnya lahan di perkotaan khususnya di Jakarta menyebabkan pemerintah harus menghancurkan permukiman yang tidak tepat guna. Penggusuran di Jakarta merupakan cara pemerintah dalam melakukan penataan kota demi mewujudkan kota yang nyaman dan layak huni. Namun demikian, upaya penataan ini, biasanya berimplikasi pada terjadinya konflik yang terjadi antara korban penggusuran dengan pemerintah. Oleh karena itu, upaya pembangunan kota harus dimaknai lebih dalam mulai dari penyebab tumbuhnya permukiman yang tidak tepat tersebut. Di sisi lain, pemerintah semestinya menunjukkan sikap transparan dan konsisten agar setiap perencanaan tata kota diketahui oleh warga, sehingga dapat menghindarkan konflik yang tidak perlu.

Vol. VI / No. 16 - Agustus 2014

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Jokowi-JK sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih tahun 2014-2019 memilik tantangan besar dalam menyusun kabinet pemerintahannya. Tidak hanya menginginkan terbentuknya kabinet dengan kalangan profesional atau zaken-kabinet di dalamnya tetapi perlu dipikirkan juga struktur kabinetnya itu sendiri. Restrukturisasi kabinet dipandang perlu dilakukan agar terciptanya pemerintahan yang efisien dan efektif demi kesejahteraan rakyat.Namun demikian, Presiden juga perlu memikirkan secara matang dalam menyusun struktur kabinet tersebut

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Ebola kini tengah menjadi pandemi global yang menjadi fokus perhatian dunia setelah jumlah korban meninggal melebihi 1350 orang di Afrika Barat. Terlambatnya WHO mengantisipasi penyebaran virus mematikan ini menimbulkan kekhawatiran di negara yang berpotensi terkena. Kebijakan setiap negara yang tidak selaras menyebabkan kesulitan PBB untuk menangani kasus ebola di beberapa negara. Pemerintah Indonesia perlu mengadakan pencegahan virus masuk ke dalam negeri secara lebih ketat di berbagai bandara dan pelabuhan.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Narkotika banyak beredar di kalangan masyarakat. Bahaya narkotika dapat menghantui setiap golongan masyarakat. Bahaya narkotika ini bahkan sudah masuk ke dalam lingkungan pendidikan. Upaya pencegahan baik secara preemtif, preventif, dan represif harus dapat dilakukan oleh setiap lembaga negara maupun masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana peredaran narkotika harus dicegah oleh setiap orang dan lembaga.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Sekilas:
Berdasarkan indeks ESI, pengelolaan energi di Indonesia dianggap masih buruk. Dampaknya bisa dilihat dari sering terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan ekspor sumber energi primer yang tidak tepat. Selain permasalahan itu, pemerintah baru mendatang juga menghadapi masalah sempitnya ruang fiskal akibat terus membengkaknya subsidi energi terutama subsidi BBM. RAPBN 2015 misalnya, subsidi itu mengalami peningkatan sebesar 18,1 persen dibandingkan APBN-P 2014. Akibatnya, pemerintah tidak leluasa dalam mengimplementasikan program-program prioritasnya.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Pasal 75 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lahirnya PP Kesehatan Reproduksi pada tahun 2014 tetap menuai berbagai pro dan kontra dari kelompok masyarakat karena aturan ini dinilai melegalkan tindakan aborsi walaupun tindakan itu sebenarnya sangat kondisional dan ketat. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi PP tersebut, upaya sosialisasi seluruh materi pengaturan sangat diperlukan sehingga peraturan ini tidak disalahgunakan.

Vol. VI / No. 15 - Agustus 2014

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
KPU telah menetapkan Jokowi-JK sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dengan perolehan 53,15 persen suara mengalahkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta yang memperoleh 46,85 persen suara. Namun demikian tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menggugat hasil KPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mendalilkan terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif selama Pilpres 2014. Sementara itu, berdasarkan pandangan pelaksana survei LSI dan SMRC bahwa masyarakat mengaku puas dengan Pemilu 2014. Masyarakat juga puas dengan penyelenggaraan pemilihan presiden oleh KPU yang dinilai bebas dan jujur.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Buku Putih Pertahanan yang baru saja dikeluarkan Pemerintah Jepang menjadi perhatian banyak pihak karena secara jelas menempatkan Tiongkok sebagai sumber ancaman. Tiongkok mengekspresikan kekecewaannya terhadap Buku Putih tersebut. Penilaian Tiongkok sebagai ancaman dan reinterpretasi konstitusi yang dilakukan Pemerintahan Abe akan sangat mempengaruhi pengelolaan sengketa Laut China Timur dan bahkan arsitektur keamanan kawasan.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Pilpres telah diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014 yang dimenangkan oleh Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden-Wakil Presiden RI. Keputusan KPU tersebut ditolak oleh Prabowo- atta yang menduga ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pilpres 2014. Untuk itu, kubu Prabowo Hatta telah mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden ke MK dan berencana untuk membentuk pansus pilpres. Upaya tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, namun pembentukan pansus pilpres sebaiknya dipikirkan kembali karena perselisihan Pilpres telah ditangani MK.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Sekilas:
Pemerintahan baru yang akan menjabat menghadapi tantangan ekonomi, yang berbeda sebagai dampak dari globalisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi perekonomian nasional beserta kendala yang belum terselesaikan oleh pemerintahan yang telah lalu menjadi sangat penting. Dari sisi kebijakan moneter terdapat dua kebijakan utama yang dapat direkomendasikan bagi pemerintahan usaha dalam memperdalam pasar keuangan.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Sekilas:
Kebijakan kurikulum 2013 ditujukan dalam upaya perbaikan kurikulum sebelumnya. Namun demikian, memasuki tahun pelajaran baru 2014/2015, implementasi kurikulum ini masih menghadapi satu kendala besar yang harus segera ditangani, yaitu persoalan kesiapan guru sebagai kunci keberhasilan implementasinya. Beberapa program persiapan sudah dilakukan pemerintah, namun masih terdapat beberapa kendala sehingga belum semua guru memiliki kompetensi yang memadai untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013. Disinilah DPR RI berperan untuk mendorong Pemerintah meningkatkan kinerjanya dalam mempersiapkan guru.

Vol. VI / No. 14 - Juli 2014

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Pasca-pengesahan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 8 Juli 2014, banyak kritik yang dilontarkan kepada DPR RI. Kritik berasal dari berbagai kalangan, baik dari lembaga pemerintah (seperti KPK dan DPD) maupun dari kalangan masyarakat (koalisi organisasi masyarakat maupun individu). DPR RI dituding tidak demokratis, menghambat pemberantasan korupsi, bahkan tidak akuntabel dan tidak responsif gender. Banyaknya kritikan tersebut pasca-disahkannya Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengindikasikan bahwa tahapan formulasi kebijakan telah gagal dengan hilangnya kepercayaan publik kepada DPR RI. Padahal, tidak lama lagi DPR RI akan diisi oleh wajah-wajah baru. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi DPR RI periode 2014-2019 dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Ada beberapa pilihan bagi DPR RI periode 2014-2019, antara lain melakukan perubahan terhadap seluruh materi undang-undang yang ditolak dengan mengikutsertakan publik dan mengedepankan etika berpolitik, kembali ke undangundang yang lama, atau menolak melakukan perubahan dengan resiko DPR RI kehilangan kepercayaan publik.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Eskalasi kekerasan bersenjata pecah kembali antara Israel dan Palestina, dipicu aksi saling culik dan siksa anak-anak remaja kedua bangsa itu. Tanpa diduga, untuk membalas 3 remajanya yang hilang dan kemudian ditemukan tewas, militer Israel melancarkan serangan pemboman gencar ke basis-basis Hamas di tengah-tengah permukiman penduduk sipil Palestina. Hamas pun melakukan balasan dengan meluncurkan roket-roketnya ke kota-kota Israel dan menggunakan drone untuk pertama kalinya. Israel menggunakan sistem penangkis rudal kubah besi, sambil terus melancarkan pemboman yang tidak henti, sehingga korban sipil banyak berjatuhan di kalangan penduduk Palestina. Di tengah keprihatinan, upaya melanjutkan kembali perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina dilakukan sambil mengecam Israel dan berupaya menghentikan perilaku agresif militernya yang melanggar HAM.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Substansi UU MD3 yang baru menuai kritik karena dinilai berpotensi melemahkan penegakan hukum dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pembentukan MKD yang memiliki kewenangan memberikan izin terlebih dahulu sebelum pemeriksaan oleh Kepolisian dan Kejaksaan atas tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota DPR dan ketentuan batal demi hukum atas pemeriksaan aparat penegak hukum yang dilakukan tanpa izin tertulis MKD dapat berdampak pada ketidakleluasaan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Demikian juga, dihapusnya BAKN sebagai alat kelengkapan DPR dapat berpengaruh terhadap tindak lanjut hasil audit BPK yang selama ini dilakukan oleh BAKN. Hal ini dapat terjadi karena komisi-komisi di DPR dipandang belum memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan tugas tersebut.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Sekilas:
Pasca-terbitnya UU tentang Mineral dan Batubara (Minerba), kebijakan di Indonesia telah menimbulkan polemik. Kebijakan Minerba tersebut mengharuskan pemerintah melakukan renegosiasi terhadap pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Renegosiasi tersebut telah menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha karena salah satu isinya mewajibkan mereka untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Selain itu, terdapat pandangan bahwa kebijakan minerba yang baru dianggap merugikan perekonomian nasional dalam jangka pendek meskipun kebijakan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah dan neraca perdagangan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UU ini sangat terlambat disiapkan. Untuk memperkuat implementasi UU ini dengan baik, pengawasan DPR RI sangat diperlukan.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Sekilas:
Dengan ditetapkannya presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU pada tanggal 22 Juli 2014 lalu, maka dimulailah babak baru pemerintahan Indonesia. Seluruh rakyat berharap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bangsa akan berlangsung lebih baik dan tepat sasaran. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah program kerja yang berperspektif gender, sebagaimana yang diusulkan Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam dalam “10 Agenda Politik Perempuan”. Butir-butir agenda yang dideklarasikan pada 7 Maret 2014 lalu ditujukan bagi terpenuhinya hak-hak perempuan terpenuhi dan kesetaraan gender.

Vol. VI / No. 13 - Juli 2014

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Kampanye Pilpres 2014 yang baru selesai tahapannya belum lama ini, menunjukkan perilaku politik partai dikalangan para elit dan pendukungnya yang mudah dilanda konflik internal. Organisasi partai kalah bergerak cepat dibandingkan kerja-kerja kongkrit sipil dalam menginisiasi dan merespons isu-isu atau tema politik kampanye. Kelemahan partai dalam membangun kelembagaan politik untuk fungsi-fungsinya terkait kontestasi pemilu, merupakan penyebab munculnya sinisme publik terkait quo vadis peran partai dalam Pilpres 2014. Untuk itu, perlu dorongan melalui kebijakan tertentu terkait proses musyawarah internal partai secara berjenjang dalam pencalonan pasangan Pilpres yang didukungnya saat Pemilu. UU Parpol dan UU Pilpres dapat membuat ketentuan dalam memberikan insentif politik bagi proses rekutmen dan pencalonan kadernya, yaitu proses penentuan capres dan cawapres yang secara riil benar-benar berjalan demokratis dan terbuka.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Ukraina bersama Georgia dan Moldova telah menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa (UE) yang memberikan mereka akses ke pasar tunggal Eropa. Bagi Ukraina kesepakatan dagang dengan UE merupakan langkah penting dan awal baru di tengah ketidakstabilan politik di negaranya. Rusia, negara berpengaruh di Eropa Timur, tidak menyukai terjadinya kesepakatan tersebut. Krisis di Ukraina pun kemudian berkembang, termasuk munculnya gerakan separatisme pro Rusia di wilayah timur Ukraina. Krisis Ukraina yang semula instabilitas dalam negeri berkembang semakin memburuk sehingga menjadi masalah krisis yang mengancam hubungan antarnegara.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Vonis pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada Akil Mochtar menjadi yang pertama kali dalam sejarah terbentuknya Pengadilan Tipikor dan KPK. Sanksi pidana yang berat tidak hanya berorientasi pada jenis tindak pidana tertentu melainkan juga berkaitan dengan pemberatan karena dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum. Banyak pihak yang memberikan apresiasi terhadap vonis penjara seumur hidup kepada Akil Mochtar, Namun demikian, vonis tersebut masih dinilai kurang. Terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya pidana denda dan pidana tambahan bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Sekilas:
Fenomena mudik lebaran meningkatkan kebutuhan alat transportasi. Hal itu menimbulkan permasalahan kemacetan uang disebabkan buruknya infrastruktur, jumlah kendaraan yang melintas melebihi ruas jalan yang ada serta kapasitas kendaraan umum lebih sedikit dari jumlah pemudik. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung perkembangan infrastruktur transportasi, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Penambahan infrastruktur tranportasi dilakukan pemerintah sebagai upaya mengurangi kepadatan transportasi.untuk itu pemerintah harus mengatur pengurangan volume penggunaan jalan.

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sekilas:
Penutupan Lokalisasi Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi berita yang menggemparkan, selain karena adanya upaya perlawanan dari para PSK dan mucikari, juga karena adanya dampak ekonomi masyarakat di wilayah itu. Dengan berbagai persiapan dan potensi yang dimiliki, akhirnya Pemerintah Kota Surabaya berhasil menutup lokalisasi yang sangat terkenal dan ditengarai sebagai yang terbesar di Asia Tenggara tersebut. Penutupan lokalisasi Dolly merupakan dilema. Di satu sisi pelacuran bertentangan dengan ajaran agama dan bahkan dapat berdampak buruk terhadap perkembangan jiwa anak-anak di sekitarnya, sedangkan di sisi lain terdapat masalah ekonomi yang perlu turut dicarikan solusi terbaiknya.

Vol. VI / No. 12 - Juni 2014

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Kampanye Pilpres 2014 dinilai belum terlalu substantif, dalam arti masih cenderung bersifat pencitraan dan bahkan semakin menjurus kepada kampanye negatif, yaitu saling menjatuhkan masing-masing kandidat. Dengan demikian, memilih dengan cerdas menjadi syarat mutlak untuk dapat menghasilkan Pemimpin yang benar-benar mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh bangsa ini. Pihak Kandidat harus mengedepankan kampanye yang mendidik, sementara Bawaslu perlu semakin tegas dalam menyikapi kampanye negatif/hitam.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau yang juga dikenal sebagai The Islamic State of Iraq and The Levant (ISIL) dulunya merupakan bagian dari kelompok al-Qaeda. Wilayah kekuasaan kelompok ini pun semakin luas dengan dikuasainya kota Mosul dan Tikrit. Bahkan, kelompok ISIS pun akhirnya bisa menguasai kota Tal Afar setelah pertempuran dengan pasukan Pemerintah Irak. Tidak hanya itu saja, kelompok ini pun berusaha untuk menduduki pengilangan minyak terbesar di Irak, yakni di Baiji. Serangan ISIS berdampak pada naiknya harga minyak internasional. Memburuknya situasi politik dan keamanan di Irak membuat masyarakat internasional memandang perlu untuk mengambil tindakan.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Terkait dengan isu pemberantasan korupsi, visi-misi pemberantasan korupsi Prabowo dan Jokowi dilakukan melalui sistem pemerintahan dan birokrasi yang terbuka, serta memperkuat lembaga KPK. Hal yang perlu disadari, bahwa kasus korupsi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, seharusnya yang menjadi pemikiran hukum para capres adalah bagaimana mendorong agar kinerja kepolisian dan kejaksaan dapat bekerja secara profesional, kredibel, transparan dan akuntabel dalam pemberantasan korupsi seperti yang telah ditunjukan oleh KPK selama ini. Selain itu,kedua capres juga harus berpedoman pada Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999. Asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum dan demokrasi.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Semakin membengkaknya utang luar negeri (ULN) Indonesia menyebabkan semakin besar defisit perdagangan Indonesia. LN Indoonesiia per April 2014 meeencapaii USD276,6 miliar atau sekitar Rp3.300 triliun yang bersumber dari ULN publik sebesar USD131 miliar dan ULN swasta sebesar USD145,6 miliar, tumbuh 7,6 persen jika dibandingkan dengan April 2013. Rasio pembayaran utang Indonesia pada kuartal pertama (Q1) 2014 sudah mencapai 46,31 persen, melampaui ambang batas berdasarka kesepakatan internasional sebesar 44 persen. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera mengambil kebijakan dalam pengentasan utang luar negeri seperti pembatasan pinjaman baru, peningkatan penerimaan pajak, sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pengelolaan utang.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Terungkapnya berbagai kasus kejahatan seksual anak menunjukkan bahwa perlindungan anak masih lemah. Penegakan hukum yang masih lemah serta lambannya inisiatif pemerintah dalam menguak kasus kejahatan seksual anak membuka peluang pelaku kembali melakukan aksinya. Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kasus ini. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak merupakan salah satu upaya dalam penanganan dan pencegahan kejahatan seksual anak. Gerakan ini dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung penuh gerakan ini sehingga tercipta kesamaan persepsi akan pentingnya perlindungan anak dan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan kejahatan seksual anak.

Vol. VI / No. 11 - Juni 2014

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Praktek kampaye hitam banyak mengangkat isu-isu yang tidak berdasarkan fakta, cenderung memfitnah dan ada yang menyinggung masalah sara.Kampanye hitam dapat memicu ketegangan pada saat penyelenggaraan pemilu. Kampanye hitam akan merugikan masyarakat pemilih untuk mengetahui dengan benar mengenai visi, misi dan program calon presiden dan calon wakil presiden. Kampanye hitam dapat menurunkan kualitas pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Sengketa Teritorial di Laut Cina Selatan yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan sejumlah negara ASEAN masih menjadi pemberitaan media massa hingga saat ini. Pasalnya, situasi di perairan sengketa menunjukkan perkembangan yang belum kondusif yang disebabkan, antara lain, masih adanya aksi saling menuding telah melakukan provokasi dan pelanggaran wilayah di antara pihak-pihak yang bersengketa. RRT, sebagai salah satu pihak yang bersengketa, memiliki kepentingan besar atas wilayah perairan yang mengandung nilai strategis ini. Sengketa yang berlarut-larut sudah tentu harus dicari solusi damainya untuk menghindari implikasi secara politik, keamanan dan ekonomi bagi kawasan. ASEAN, termasuk Indonesia di dalamnya, sudah tentu juga perlu mengambil peran dalam mencari solusi damai atas sengketa teritorial ini.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Sekilas:
Hasil Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah ditetapkan oleh KPU, namun masih ada tahapan yang harus dilewati sebelum anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji, yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlah perkara PHPU di MK kali ini meningkat dibandingkan Pemilu sebelumnya. Hal ini bukan untuk dimaknai bahwa ada peningkatan prestasi MK meningkat atau Pemilu 2014, namun justru menunjukkan banyaknya permasalahan dalam Pemilu tahun ini. Upaya perbaikan harus dilakukan agar Pemilu berikutnya dapat lebih baik, yaitu terkait dengan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara Pemilu, perbaikan sistem Pemilu maupun sistem pemberian suara, dan sistem penegakan hukum.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Kenaikan harga barang kebutuhan pokok di seluruh daerah telah menjadi tradisi setiap kita memasuki bulan suci Ramadhan. Pemerintah harus melakukan beberapa hal agar kenaikan harga tersebut tidak membuat inflasi tinggi yaitu menjaga distribusi barang, pasokan barang, dan sistem kontrol terhadap harga, menjaga efek kenaikan tarif dasar listrik, dan melakukan salah satu instrumen kebijakan moneter. Pengendalian oleh pemerintah, produsen, pedagang, dan konsumen juga sangat diperlukan agar kenaikan harga barang kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Kasus bakso oplosan dan biskuit mengandung babi merupakan indikasi lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran pangan. Pemerintah terlihat tidak mampu menjalankan amanat undang-undang pangan yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat. Kasus itu juga menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mencegah kemungkinan pangan yang beredar di masyarakat tercampur benda lain yang bertentangan dengan agama dan keyakinanya sehingga aman untuk dikonsumsi. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh produsen dan pelaku usaha perlu ditindaklanjuti secara hukum agar pelanggaran sejenis tidak terulang kembali. Lemahnya penegakan hukum selama ini menjadikan pelanggaran ini terus terjadi.

Vol. VI / No. 10 - April 2014

Penulis: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. ❖ Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan ketentuan Pasal 236C Undang_Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditanggapi berbeda oleh berbagai pakar dan aparatur penegak hukum. Pembatalan ketentuan tersebut berarti kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah tidak berada pada lembaga Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya, kewenangan siapakah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah tersebut? Terdapat beberapa pemikiran alternatif antara lain kewengangan tersebut ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara atau membentuk lembaga penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang bersifat ad hoc. Namun keputusannya akan tetap ditentukan oleh DPR dan Pemerintah yang akan dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Pemberlakuan MEA tahun 2015 menyebabkan lalulintas perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara menjadi tanpa kendala. MEA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi kurang lebih 500 juta penduduknya. Perdagangan bebas dapat diartikan tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%) maupun hambatan nontarif bagi negara-negara anggota ASEAN. Sebenarnya AFTA dibentuk sudah sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Tetapi, pada akhir tahun 2015 negara-negara ASEAN akan merasakan dampaknya.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Sekilas:
RAPBN-P tahun 2014 yang telah diajukan pemerintah kepada DPR dinilai kurang fungsi stimulus karena tanpa disertai kebijakan pengendalian konsumsi BBM secara berarti. Dalam RAPBN-P tahun 2014, subsidi energi membengkak sebesar Rp110 triliun dan pemerintah mengatasinya dengan efesiensi anggaran belanja 86 kementerian dan lembaga sebesar Rp100 triliun. Langkah tersebut tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang bagi defisit APBN. Semestinya, dana efisiensi dapat digunakan untuk belanja modal atau belanja produktif yang akan menjadi stimulus peningkatan ekonomi. Oleh karenanya, DPR bersama pemerintah perlu membahas lebih lanjut kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Sekilas:
Pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif telah diatur dalam beberapa undang-undang yang terkait dengan pemilu, bahkan bila dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut pada Pemilu 2014 lebih banyak dan rinci. Meskipun demikian, jumlah perempuan yang pada akhirnya menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019 justru menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi hanya 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih. Hal ini perlu dicermati secara kritis karena hasil yang diperoleh berbanding terbalik dengan tingkat pencalonan caleg perempuan yang mengalami peningkatan pada Pemilu 2014 ini.

Vol. VI / No. 9 - Mei 2014

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
KPU baru saja menyelesaikan proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tepat satu bulan setelah pemungutan suara tanggal 9 april 2014 lalu. Hasilnya seperti sudah diduga berdasarkan hitung cepat beberapa lembaga survei menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan 18,95% suara sah nasional dan menempatkan 10 partai politik yang memenuhi parliamentary threshold 3,5%. Dengan hasil tersebut, parpol yang berhasil mendudukkan wakilnya bertambah dari sebelumnya 9 parpol menjadi 10 parpol padahal angka ambang batas parlemen meningkat menjadi 3,5% dari sebelumnya 2,5%. Lalu apakah tujuan penyederhanaan parpol berhasil melalui instrumen ambang batas tersebut?

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Kondisi perairan kawasan semakin menyita perhatian internasional dewasa ini, tidak hanya karena meningkatnya eskalasi ketegangan akibat klaim teritorial yang tumpang tindih tetapi juga akibat keamanan pelayaran yang semakin rawan yang menjadi penyebab kecelakaan kapal ataupun sebagai lokasi kecelakaan belaka. Globalisasi, semakin terbuka dan terkoneksinya negara-negara di kawasan satu dengan lainnya, dan meningkatnya lalu-lintas dan hubungan antarmanusia membuat kasus-kasus kecelakaan mudah menjadi isu politis dan berimplikasi internasional. Karenanya, salah satu agenda penting masa depan adalah menyusun Kode Berperilaku, selain memperbaiki kondisi keamanan perairan, melalui kerja sama internasional yang lebih baik, antarnegara di dan antarkawasan.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:
KPK menetapkan Hadi Poernomo, mantan Ketua BPK, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di bidang perpajakan. Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak pada tahun 2002-2004 yang mengabulkan keberatan pajak yang dilakukan oleh BCA, diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dan menyalahi prosedur. Meskipun demikian, sampai saat ini KPK belum menemukan bukti soal dugaan adanya kickback dari perbuatan yang dilakukan Hadi dengan menerima keberatan pajak yang diajukan BCA. Selanjutnya KPK harus memeriksa pelaku dari pihak BCA yang mengajukan keberatan. Pemerintah hendaknya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program antikorupsi dan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan Ditjen Pajak.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Sekilas:
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tampaknya selalu menjadi persoalan yang tidak pernah terselesaikan di Indonesia. Saat ini persoalan tersebut merupakan agenda terbesar yang dianggapp membebani fiskal, terlebih produksi minyak bumi semakin dan masuk menjadi negara pengimpor minyak. Resiko domestik berupa pembengkakan subsidi BBM akan mendorong pelebaran defisit fiskal sehingga dapat mengganggu perekonomian nasional. Besarnya porsi subsidi BBM dalam APBN juga mempersempit porsi belanja produktif seperti, misalnya infrastruktur. Meskipun ada beberapa dampak negatif dari pengurangan subsidi BBM seperti naiknya harga komoditas pokok, pengurangan tersebut sudah seharusnya dilakukan pemerintah.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Meningkatnya kekerasan sesama anak menunjukkan belum tumbuhnya rasa solidaritas, kasih sayang dan kebersamaan. Perilaku bullying yang bahkan sampai menghilangkan nyawa menumbuhkan bibit gangguan kejiwaan kepada anak, baik korban maupun pelaku. Sulitnya menghentikan bullying karena korban biasanya pernah terlibat atau menjadi pelaku bullying terhadap orang lain. Oleh karena itu peran orang tua sebagai pendidik terdekat anak menjadi semakin penting dalam mengarahkan perilaku anak. Sekolah dan lingkungan juga dituntut menjadi pembatas perilaku menyimpang ini. Pemerintah harus bersikap tegas untuk memutus mata rantai budaya kekerasan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada sekolah sebagai institusi pendidikan. Kasus ini perlu menjadi dorongan untuk mempercepat penyelesaian revisi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Vol. VI / No. 8 - April 2014

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Hasil perhitungan suara sementara pasca pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014 yang lalu, dapat dipastikan tidak ada partai politik yang memperoleh suara lebih dari 20 persen yang dapat mengusung sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partainya. Dengan demikian, koalisi sebagai suatu keniscayaan untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum presiden bulan juli mendatang. Akan tetapi, koalisi juga menjadi suatu perdebatan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem presidensial yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, desain yang tepat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia masih sangat diperlukan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Negara-negara di kawasan Asia Tenggara harus menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim, baik tradisional maupun non-tradisional. Kondisi ini mendorong sejumlah negara di kawasan untuk mengupayakan peningkatan kemampuan pengawasan maritim, dan bahkan mendorong Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk memberikan bantuan. Bantuan tersebut dapat memberi manfaat besar namun juga dapat meningkatkan ketegangan di kawasan sehingga harus disikapi dengan hati-hati.

Penulis: DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum.

Sekilas:
Penyelenggaraan pemilu legislatif telah dilaksanakan sesuai yang ditetapkan pada hari Rabu 9 April 2014 di seluruh daerah pemilihan, termasuk di luar negeri. Pasca-selesainya pesta demokrasi lima tahunan ini, banyak komentar masyarakat tentang tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu legislatif. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pelaksanaan pemilu legislatif belum dapat diselenggarakan secara bersamaan pada hari yang telah ditentukan. Masih terjadi hambatan penyelenggaraan pemilu legislatif, termasuk dugaan pelanggaraan pemilu legislatif. Maraknya dugaan pelanggaran ini mencerminkan belum terencananya kegiatan pemilu legislatif oleh badan penyelenggara pemilu.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Sekilas:
Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana melepas kepemilikan sahamnya di PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Pemerintah saat ini memegang 60,14% saham BTN. PT. Bank Mandiri Tbk disebut-sebut sebagai calon kuat pembeli BTN. Rencana Bank Mandiri untuk mengakuisisi BTN tersebut dilakukan dalam rangka penguatan sektor keuangan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan integrasi sektor perbankan ASEAN pada tahun 2020, serta untuk mendukung BTN agar tetap dapat menyalurkan kredit perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Pemerintah perlu memperhatikan dampak positif dan negatif dari rencana akusisi tersebut dan menjamin bahwa proses tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penulis: Herlina Astri, SST., MPSSp

Sekilas:
Dalam setiap rangkaian kegiatan tahapan pemilu, masalah pelibatan anak-anak dalam kampanye selalu menjadi perdebatan yang tidak jelas arah solusinya. Banyak partai politik berdalih bahwa pelibatan anak-anak dalam kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik untuk mereka. Padahal ada banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anak yang lebih efektif dan efisien. Pendidikan politik pada anak sejak dini seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai dasar demokrasi, kejujuran, toleransi, dan saling menghargai perbedaan kepada generasi penerus bangsa Indonesia.

Vol. VI / No. 7 - April 2014

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Kampanye pemilihan legislatif 2014 lebih banyak terjadi di media sosial daripada dalam bentuk rapat umum secara terbuka. Hal tersebut merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia sudah berubah. Perubahan bentuk kampanye dari cara konvensional seperti turun ke jalan, pengumpukan massa, berubah menjadi cara komunikasi yang lebih intensif di media sosial. Partai pun perlu menyadari perubahan-perubahan ini karena cara-cara klasik yang mulai tidak efektif, dan hanya akan mengeluarkan banyak biaya tapitidak memberi efek yang signifikan. Walaupun demikian, kampanye dalam media sosial juga menimbulkan fenomena pelnggaran baru di mana semakin meningkatnya black campaign atau kampanye hitam.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Satinah binti Jumadi seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) divonis bersalah oleh pengadilan Arab Saudi dengan dakwaan membunuh majikannya pada tahun 2011 dan terancam hukuman pancung. Pemerintah Indonesia berusaha keras mengupayakan pembatalan hukuman tersebut. Namun sesuai dengan aturan hukum di Arab Saudi, pengampunan dari keluarga korban merupakan kunci yang penting agar Satinah dapat terlepas dari hukuman pancung tersebut.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Sekilas:
Kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai diberlakukan sejak Januari 2014, tetapi pelaksanaannya dirasakan masih menuai persoalan di masyarakat, diantaranya persoalan kewajiban pembayaran iuran (premi). Adanya keharusan untuk membayar premi menjadikan jaminan kesehatan ini sama seperti produk asuransi pada umumnya. Perbedaannya, JKN ini mengharuskan setiap warga negara menjadi peserta. Hal inilah yang dirasakan membebani masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin yang tidak tercantum dalam data pengguna BPJS. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi sebagai bentuk upaya pemenuhan perlindungan konsumen agar masyarakat sebagai pengguna jasa layanan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai peserta JKN.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Sekilas:
Laporan BPS mengenai surplus neraca perdagangan bulan Februari 2014 telah memicu sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014,setelah sebelumnya mengalami defisit yang cukup besar. Surplus neraca ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas, menurunnya defisit neraca perdagangan migas, serta menguatnya nilai rupiah. BI optimis surplus ini akan berlanjut meskipun sebagian pihak menilai hal ini hanya belangsung jangka pendek. Indonesia membutuhkan surplus yang berkelanjutan sustainable) dan karena itulah kiranya perlu dilakukan reformasi ekonomi secara struktural.Di samping itu, ekonomi nasional juga memerlukan perbaikan daya saing melalui peningkatan produktifitas, perbaikan infrastruktur dan sejumlah aspek lainnya.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Sekilas:
Ujian Nasional (UN) kembali dilaksanakan di tahun 2014 ini. UN yang bertujuan memetakan kompetensi siswa dari tiap daerah di Indonesia semoga saja kali ini tidak mengundang kontroversi. Isu-isu seperti kebocoran, kecurangan, dan ketidakadilan masih kerap terjadi pada UN terdahulu. Salah satu wacana yang muncul dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan UN adalah dengan menjadikan UN terintegrasi dengan perguruan tinggi walaupun belum menjadi syarat masuk ke perguruan tinggi.

Vol. VI / No. 6 - Maret 2014

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Dalam kampanye Pemilu 2014, salah satu isu yang banyak disorot adalah masalah konglomerasi media massa oleh kandidat peserta pemilu yang notabene menguasai perusahaan-perusahaan penyiaran besar di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi alat bagi para kandidat tersebut untuk menjadikan lembaga penyiaran menjadi tidak independen dan digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menjadikan proses pemilu tidak berjalan dengan adil. Hal ini sebenarnya dapat dicegah dengan memperkuat pengaturan mengenai kampanye menggunakan media massa, dengan syarat bahwa semua pengaturan itu harus terpadu dan tidak saling berbenturan satu sama lain. Untuk mencapai ini, lembaga-lembaga terkait seperti KPU, KPI, Bawaslu, dan Dewan Pers harus bekerja secara sinergis.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Pada pertengahan Maret 2014, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) melaporkan hasil kajiannya tentang terjadinya peningkatan kekuatan militer di dunia, termasuk di kawasan Asia. Peningkatan kekuatan militer suatu negara merupakan keniscayaan, terlebih lagi jika ada faktor penggerak ke arah sana. Peningkatan kekuatan militer akan menjadi masalah jika disalahpersepsikan sebagai bentuk ancaman bagi keamanan di kawasan. Untuk menghindari kesalahpahaman, dibutuhkan transparansi dan kepercayaan strategis. ASEAN Regional Forum (ARF), sebagai forum keamanan multilateral di kawasan dapat berperan membangun transparansi dan kepercayaan strategis tersebut melalui pengembangan dialog dan konsultasi secara aktif dan konstruktif.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Amar Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 mengenai Peninjauan Kembali (PK) menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD N RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya novum. Putusan ini mengejutkan dunia hukum dan menimbulkan perdebatan sehubungan dengan implikasi putusan MK pada keadilan dan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Putusan ini secara tersirat memberikan amanat kepada DPR RI dan/atau MA untuk membuat pengaturan baru mengenai PK terutama terkait dengan persyaratan pengajuan dan pembatasan pengajuan PK. Materi pengaturan tentang PK dapat dimasukkan pada RUU KUHAP.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Pengenaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan pengawas industri keuangan akan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK. Pungutan tersebut harus dibayarkan oleh pelaku industri jasa keuangan ke OJK sebagai biaya operasional. Pungutan ini menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh terhadap independensi OJK sebagai pengawas dengan menerima pungutan dari industri yang diawasi. Permasalahan berikutnya, beberapa pelaku industri jasa keuangan merasa keberatan karena sudah membayar iuran ke LPS, membayar jasa transaksi, pajak, dan lain-lain sehingga dikhawatirkan beban pungutan ini akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Oleh karena itu, OJK dituntut mampu menjaga sikap keterbukaan dan kewajaran (transparency dan fairness) untuk tetap menjaga kredibilitasnya.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Setiap tahun kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, baik secara preventif maupun represif. Namun demikian, kebakaran masih terus berulang dan menyebabkan masalah materiil maupun sosial. Hal ini karena penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih dititikberatkan pada upaya represif daripada upaya preventif. Untuk itu, kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu dievaluasi kembali dalam upaya mencari solusi terbaik dalam menghindari kebakaran hutan dan lahan, antara lain dengan cara mereformasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan; mengkaji ulang izin pemanfaatan lahan, terutama pada lahan gambut; menyelesaikan persoalan sengketa lahan; memberdayakan masyarakat; dan menegakkan hukum. Selain itu perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat pengguna lahan agar tidak membakar hutan dan menemukan cara baru yang tidak merusak lingkungan.

Vol. VI / No. 5 - Maret 2014

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Menjelang pemilu 2014, muncul kekhawatiran atas berkembangnya perilaku politik kekerasan antar-kelompok yang bersaing di Aceh. Secara umum kondisi Aceh pasca-MoU Helsinki tahun 2005, telah kondusif dan damai. Namun demikian, benih-benih konflik antarpara mantan kombatan GAM yang kemudian bersaing secara politik dalam pilkada justru masih mudah meletup ke atas permukaan. Bahkan, saat menjelang pemilu anggota legislatif tahun 2014, perilaku politik kekerasan cenderung meluas tidak saja di kalangan partai lokal tetapi juga telah menyentuh antarpara pihak yang bersaing dan terlibat di partai-partai skala nasional.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Krisis di Ukraina, yang pada awalnya merupakan krisis akibat ketidakstabilan politik di dalam negeri, kini telah berkembang menjadi krisis internasional, terutama setelah Rusia mengirim pasukan militernya ke Ukraina, khususnya Semenanjung Krimea. Reaksi masyarakat internasional pun bermunculan atas tindakan Rusia tersebut, termasuk atas krisis di Ukraina itu sendiri, karena ternyata dampaknya juga dialami secara ekonomis. Sebagai bagian dari masyrakat internasional, Indonesia tidak bisa mengabaikan begitu saja krisis tersebut, terlebih hubungan Indonesia-Ukraina sejauh ini telah berjalan dengan baik.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Proses pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP di DPR RI diwarnai dengan reaksi pro dan kontra di kalangan pemerintah sendiri. Kedua RUU yang merupakan usulan pemerintah tersebut dinilai oleh beberapa lembaga penegak hukum memiliki substansi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap proses penegakan hukum di beberapa lembaga penegak hukum. Kementerian Hukum dan HAM serta Tim Perumus kedua RUU telah memberikan penjelasan terkait persoalan ini. Bagi Pemerintah dan DPR RI, berbagai substansi krusial RUU KUHP dan RUU KUHAP yang disampaikan oleh beberapa lembaga penegak hukum tersebut tentu akan menjadi masukan berharga dalam proses pembahasannya di DPR RI.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk suatu negara seharusnya diimbangi dengan pertumbuhan pasokan kebutuhan energi listriknya. Di Indonesia, masalah suplai energi listrik timbul akibat kebutuhan energi listrik yang meningkat lebih pesat dibandingkan dengan kemampuan PT PLN untuk memenuhi pasokan listrik yang dibutuhkan. Akibatnya, terjadi krisis listrik seperti yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Pemerintah menghadapi sejumlah kendala serius dalam rangka pemenuhan pasokan listrik secara nasional. Sejumlah kendala ini antara lain mencakup infrastruktur, pembebasan lahan, biaya investasi, harga jual listrik dll. Dalam rangka mengatasi krisis listrik ke depan, pemerintah, PT PLN dan konsumen harus bekerja sama lebih kuat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Meningkatnya jumlah anak telantar di Indonesia berbanding lurus dengan maraknya keberadaan panti asuhan. Kondisi ini menyisakan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah untuk mengawasi keberadaan panti asuhan dalam rangka menjamin pemenuhan hak serta menghindari penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan model pengasuhan alternatif bagi anak telantar yang berorientasi pada penguatan ekonomi keluarga miskin agar anak dapat tumbuh bersama keluarganya.

Vol. VI / No. 4 - Februari 2014

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Anggaran yang diperuntukkan bagi saksi yang berasal dari partai politik dalam Pemilu 2014 mendapat pandangan pro dan kontra dari para stakeholder, yaitu partai politik itu sendiri dan publik. Bahkan lembaga pengelola, yaitu Bawaslu pada akhirnya menolak untuk mengelola, yang pada akhirnya menjadikan Kementerian Dalam Negeri menunda untuk merealisasikan kebijakan ini. Dari sisi kebijakan, kebijakan anggaran bagi saksi ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dari sisi teori kebijakan publik, kebijakan mengalokasikan anggaran saksi ini mencerminkan kebijakan dengan pendekatan top-down. Pada saat ini, pendekatan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan semangat demokrasi. Penulis merekomendasikan agar kebijakan disusun secara hybrid, yaitu dengan menggabungkan top-down dan bottomup dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (anggaran negara) danmengidentifikasi struktur pelaksana (Bawaslu) dan kelompok sasaran (masyarakat atau kader partai politik).

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Australia merupakan salah satu negara tujuan yang diminati para pencari suaka. Membanjirnya para pencari suaka ke Australia ini mengharuskan negara tersebut bersikap tegas. Masalah ini memengaruhi hubungan bilateral antara Australia dengan Indonesia karena Indonesia merupakan negara transit bagi pencari suaka menuju Australia. Kebijakan pragmatis yang diterapkan PM Tony Abbot dalam masalah pencari suaka ke Australia saat ini telah menyebabkan hubungan bilateral kedua negara memburuk.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Sekilas:
Bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia telah berdampak negatif pada kinerja perbankan dan perekonomian masyarakat. Pemerintah perlu mengantisipasi dampak buruk tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 sebenarnya telah mengakomodasi hal ini meskipun peraturan ini tidak mengakomodasi penghapusan kredit. Berkenaan dengan penghapusan utang atau kredit pada bank BUMN sebenarnya telah dinyatakan dalam Permenkeu Nomor 64 Tahun 2010 tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala akibat adanya ketakutan para pengelola bank terhadap potensi interprestasi merugikan keuangan negara. Untuk korban bencana erupsi gunung Kelud belum terlihat adalanya langkah nyata dari perbankan dalam menangani masalah perkreditan. Pihak perbankan masih meninjau dan mendata wilayah dan pihak-pihak yang terkena dampak bencana erupsi tersebut.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Sekilas:
Bencana gunung berapi yang kerap menimpa wilayah Indonesia memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Semburan gunung berapi berpotensi menurunkan kualitas air dan jarak pandang. Selain itu, ia juga berpotensi menimbulkan berbagai jenis penyakit bagi korban bencana tersebut. Penting bagi kita untuk mengenal potensi bahaya bencana jenis ini agar kita dapat mengambil tindakan yang tepat dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Vol. VI / No. 3 - Februari 2014

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Keberadaan persuratkabaran (pers) nasional pada Pemilu 2014 mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan cerdas memilih calon wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Pers nasional berfungsi sebagai media pendidikan politik, alat kontrol sosial, dan alat informasi dan aspirasi masyarakat. Persoalannya adalah prinsip independensi dan netralitas media tidak begitu saja dapat ditegakkan. Independen dalam arti merdeka menjalankan ideologi jurnalisme. Netral artinya berimbang, akurat, tidak memihak, kecuali kepentingan publik terutama pada tahun politik 2014.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Masyarakat sipil merupakan kelompok-kelompok di dalam sebuah gerakan sosial yang tidak terikat dalam bentuk organisasi atau keanggotaan, namun lebih diikat oleh jaringan sosial dari para pendukungnya. Berbekal kemampuan itu, masyarakat sipil mampu mengendalikan kesewenang-wenangan kalangan atas di negaranya. Revolusi Arab Spring di Mesir, Tunisia, Yaman, dan Suriah adalah bukti bagaimana kekuatan masyarakat sipil dapat menjadi pendorong dalam upaya demokratisasi melawan rezim penguasa yang lalim.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Sekilas:
Beberapa waktu yang lalu MK telah membacakan Putusan No. 14/PUU-IX/2013. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1), (2), Pasal 14 Ayat (2), dan Pasal 112 UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak sah dan tidak mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, putusan yang membutuhkan selang waktu 10 bulan untuk dibacakan tersebut baru dapat diberlakukan pada Pemilu dan Pilpres 2019. Hal tersebut akan berimplikasi pada praktek penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik bagi pemilu yang pelaksanaannya sudah dekat maupun Pemilu pada masa yang akan datang.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Sekilas:
Banjir merupakan fenomena alam sebagai dampak kerusakan lingkungan dan tingginya curah hujan, terjadi pada ruang dan waktu yang seharusnya dapat diprediksi. Banjir potensial menimbulkan resiko kerugian ekonomi yang menjadikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi semu. Kebijakan penanggulangan yang dilakukan belum efektif, terbukti dari semakin sering dan parahnya dampak banjir yang terjadi. Perlu kerja sama semua pihak dalam menciptakan terobosan inovatif dalam masterplan pencegahan dan penanggulangan banjir.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Bencana memberikan dampak secara fisik dan psikologis. Oleh sebab itu, pemberian bantuan kepada korban bencana harus bersifat menyeluruh. Psychological First Aid (PFA) adalah bentuk pertolongan pertama untuk meredakan reaksi emosional seseorang terhadap peristiwa bencana yang dialaminya untuk menghindari dampak negatif lebih lanjut. PFA memfasilitasi korban untuk pulih, kembali menjadi individu yang sehat secara fisik dan mental. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa PFA memiliki manfaat bagi korban dan manfaatnya bahkan bisa dirasakan dalam jangka panjang.

Vol. VI / No. 2 - Januari 2014

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
RUU Pilkada masih dibahas oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah dan Pimpinan Komisi II DPR RI bertekad untuk menyelesaikannya pada Masa Persidangan ini. Penuntasan RUU ini merupakan momentum yang tepat apalagi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilu Serentak yang akan dimulai 2019 mendatang. Sejalan dengan itu beberapa isu krusial yang ada pada pembahasan RUU Pilkada ini dapat bisa seiring dengan Putusan MK tersebut dan dihadirkan gagasan pilkada serentak secara nasional sehingga dalam kurun waktu 5 tahun, Indonesia hanya menyelenggarakan 2 kali pemilihan, yaitu Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan untuk memilih kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra dituntut oleh masyarakat Thailand untuk mundur dari jabatannya. Demonstrasi besar-besaran ini dipicu kontroversi RUU Amnesti Politik yang didukung pemerintah. Para demonstan menilai dukungan pemerintah atas RUU tersebut merupakan upaya untuk memberi peluang Thaksin kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman atas kasus korupsi. Untuk menghentikan demontrasi, PM Yingluck berencana mengadakan Pemilu di bulan Februari. Usul tersebut ditolak oposisi yang menghendaki pembentukan dewan rakyat untuk menjalankan pemerintahan sebelum pemilu, serta melaksanakan reformasi yang memerangi korupsi. Krisis politik yang berlangsung telah sejak tahun 2013 tersebut memukul perekonomian Thailand dan menelan korban jiwa. Hal ini memicu kekhawatiran terkait stabilitas politik dan keamanan di Thailand dan di Asia Tenggara pada umumnya.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Sekilas:
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lahir dengan tujuan di antaranya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Namun setelah diimplementasikan hampir kurang lebih tujuh tahun, masyarakat khususnya korban bencana banjir belum merasakan manfaatnya dalam memberikan perlindungan yang cepat dan tepat bagi mereka berikut dampak yang muncul akibat bencana banjir. Sejumlah permasalahan yang muncul dalam implementasi UU No. 24 Tahun 2007 antara lain terkait dengan sejumlah hal, yakni kebijakan, penetapan status bencana, koordinasi antar lembaga, pendanaan, serta belum dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di beberapa kabupaten/kota.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Perkembangan indikator makro ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang mengembirakan. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan berada rata-rata 5,85 persen dalam kurun waktu 2008-2013. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada saat yang bersamaan terjadi ketimpangan. Data Indeks Gini Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2013 menunjukan tren yang meningkat dan bahkan pada tahun 2013 menunjukkan angka 0,413. Indeks Gini tahun 2013 ini merupakan indeks terbesar sepanjang sejarah Indonesia dari tahun 1964 hingga sekarang tahun 2013. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa terjadi ketimpangan dalam masyarakat atau dengan kata lain jurang antara masyarakat kaya dan miskin semakin melebar. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah perlu mendorong kesetaraan dan keadilan dalam mengeluarkan kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan anggaran dalam APBN yang dapat mengatasi ketimpangan ekonomi Indonesia. Apalagi momentum tahun politik 2014 dapat dijadikan sebagai suatu titik balik bagi pemerintah dan calon legislatif yang baru untuk dapat mengeluarkan kebijakan baru yang lebih berorientasi pada penciptaan kesejahteraan masyarkat secara adil dan makmur.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Sekilas:
Kebijakan pemerintah tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sosialisasi ketentuan Jaminan Sosial dibutuhkan menyangkut segala hal yang diatur dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga pada saat pelaksanaannya kelak masyarakat mengerti dan sadar akan hak dan kewajiban mereka serta dapat memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat menjadi kendala pelaksanaan awal BPJS Kesehatan yang mulai diberlakukan 1 Januari 2014 ini. memanfaatkan jaminan kesehatan dengan baik dan benar. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat menjadi kendala pelaksanaan awal BPJS Kesehatan yang mulai diberlakukan 1 Januari 2014 ini.

Vol. VI / No. 1 - Januari 2014

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Komisi I DPR telah membintangi Anggaran Televisi republik Indonesia (TVRI) Tahun 2014. Dengan dibintanginya anggaran TVRI 2014 tersebut berarti anggaran untuk operasional TVRI termasuk di dalamnya anggaran untuk program pemilu 2014 sebesar Rp. 300 miliar tidak dapat dikeluarkan. Terkait dengan itu, kajian singkat ini bermaksud menguraikan menganalisis dampak politis pembintangan anggaran TVRI Tahun 2014 tersebut, yaitu dampaknya terhadap citra DPR sendiri dan terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Penggunaan senjata kimia di Suriah mengingatkan masyarakat internasional bahwa senjata kimia masih merupakan ancaman yang harus dihadapi bersama. Indonesia harus turut berperan dalam upaya non-proliferasi dan perlucutan senjata kimia, mendorong agar seluruh negara meratifikasi Konvensi Senjata Kimia, serta upaya penguatan rezim pengendalian ekspor bahan kimia berbahaya, dan meningkatkan kerja sama dengan Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Sengketa tanah banyak terjadi di Indonesia karena berbagai macam penyebab. Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan berbagai upaya pencegahan maupun penanggulangan sengketa tanah tetapi upaya-upaya ini belum dapat dilakukan secara maksimal. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh, dilakukan secara tepat, cepat, dan perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan jaminan hukum kepada para pihak dalam menyelesaikan perkaranya.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Sekilas:
Selain sebagai entitas bisnis, PT. Pertamina (Persero) berfungsi melayani masyarakat dalam penyediaan minyak dan gas bumi (migas). Perannya sebagai penyedia kebutuhan migas bagi masyarakat, membuat PT. Pertamina mempertimbangkan kembali kenaikan harga Elpiji 12 kg. Terjadinya, polemik harga Elpiji menunjukkan lemahnya koordinasi di dalam pemerintahan. Kini ELPIJI 12 kg telah menjadi kebutuhan bagi hajat hidup orang banyak seiring dengan keberhasilan program konversi minyak tanah ke Elpiji. Oleh sebab itu, penetapan harga Elpiji 12 kg seharusnya mempertimbangkan daya beli masyarakat, keuangan PT. Pertamina, dan potensi migrasi konsumen Elpiji 12 kg ke Elpiji 3 kg dengan resiko tambahan subsidi negara. Kenaikan harga ELPIJI 12 kg secara bertahap mendekati harga keekonomiannya dalam jangka waktu tertentu akan mendorong struktur pasar Elpiji di dalam negeri menjadi lebih kompetitif. Hal ini akan membuat harga jual eceran Elpiji menjadi lebih dijangkau oleh masyarakat dan pada saat yang sama PT. Pertamina tidak mengalami kerugian akibat penjualan di bawah harga keekonomian.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Sekilas:
Banjir kembali melanda Jakarta, tepat di tahun politik 2014. Tidak sedikit pihak-pihak tertentu yang menjadikan isu banjir Jakarta sebagai komoditas politik menjelang pemilu. Sebagai warga negara yang berkepentingan terhadap keamanan Jakarta sebagai ibukota negara dan melaksanakan sebagian besar aktivitasnya di Jakarta, penting bagi kita untuk memahami permasalahan banjir Jakarta secara utuh agar tidak mudah terpelintir isu yang mengarah kepada perdebatan yang nonsubstantif.

Vol. V / No. 24 - Desember 2013

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
RUU Desa telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR-RI 18 Desember 2013. RUU Desa lahir karena pengaturan terdahulu belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa. Pengaturannya pun dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga justru menimbulkan kesenjangan, kemiskinan, dan masalah sosial budaya di Desa. Ada beberapa hal krusial dalam RUU Desa, di antaranya tentang pengakuan Desa Adat dan pengaturan alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap pengembangan Desa.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Stabilitas politik di Thailand kembali mendapat tantangan. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang berkuasa sejak tahun 2011 harus menghadapi masyarakatnya sendiri yang tidak menghendaki ia terus berkuasa. RUU tentang Amnesti yang diusulkannya menjadi pemicu aksi demonstrasi tersebut, karena dianggap hanya ingin menyelamatkan kakaknya, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang kini berada dalam pengasingan setelah aksi kudeta tahun 2006. Yingluck menolak mundur, tetapi membubarkan parlemen dan memutuskan mengadakan pemilu yang dipercepat pada tanggal 2 Februaru 2013.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Dalam melakukan operasi tangkap tangan ada dua teknik yang digunakan KPK yaitu penyadapan dan penjebakan. Akan tetapi kedua teknik ini memiliki kelemahan secara hukum. Penyadapan hanya diatur secara umum dalam UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan penjebakan tidak dikenal dalam berbagai aturan tentang korupsi di Indonesia. Akibatnya dalam penggunaannya, kedua teknik tersebut sering menimbulkan opini bahwa KPK melakukan pelanggaran hukum dan HAM. Oleh sebab itu demi terwujudnya kepastian hukum bagi KPK dalam melakukan penyadapan dan penjebakan, DPR-RI dapat melakukan perbaikan aturan dalam revisi UU KPK maupun dalam revisi RUU KUHAP.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Sekilas:
Dalam rangka pembangunan ekonomi yang semakin kompetitif dan liberalisasi perdagangan, peran kemajuan inovasi dan IPTEK dalam mendorong pengembangan sektor-sektor industri prioritas dan industri nasional secara umum perlu mendapatkan bobot perhatian politik yang semakin kuat. Penguatan output dan produktivitas nasional memerlukan dukungan beberapa variabel penting seperti SDM, modal, serta kemampuan inovasi dan perkembangan IPTEK. Sejumlah kebijakan terobosan dalam mengelola persoalan ini dapat ditempuh. Pertama, pemerintah dan DPR-RI perlu memberikan dukungan politik yang kuat untuk pengembangan inovasi dan IPTEK. Kedua, penguatan sinergitas ketiga aktor utama dalam pengembangan inovasi dan IPTEK, yakni pemerintah, dunia industri, dan lembaga penelitian/perguruan tinggi, sehingga hasil pengembangan inovasi dan IPTEK akan semakin memperkokoh daya saing perekonomian nasional.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Sekilas:
Kasus vonis malpraktik kepada dr. Ayu dan kedua rekannya sebagai cerminan hubungan dokter dengan pasien masih asimetris yang berdampak pada sikap ketidakpuasan pasien. Sementara dalam UU Praktik Kedokteran masih belum diatur tentang kewajiban dokter untuk memberikan informasi ke pasien. Perlindungan hukum pada dr. Ayu dan kedua rekannya perlu dilakukan mengingat mereka masih pada tahap residen sehingga tanggung jawab sepenuhnya tidak harus dibebankan pada mereka saja.

Vol. V / No. 23 - Desember 2013

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Hubungan China dengan negara-negara tetangga di kawasan, khususnya yang memiliki persoalan sengketa teritorial dengan China, kembali memanas setelah China secara mendadak pada 23 Desember 2013 mengeluarkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defence Identification Zone/ADIZ) di Laut China Timur. Tindakan sepihak China tersebut menimbulkan kecemasan bagi negara-negara yang memiliki persoalan sengketa teritorial di Laut China Timur. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut karena dapat berimplikasi terhadap stabilitas dan perdamaian kawasan. Karena itu, upaya menghadirkan confidence building measures dan diplomasi preventif menjadi penting untuk mencegah sengketa di Laut China Timur agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Berlarut-larutnya penanganan KPK terhadap kasus dugaan korupsi di Bank Century yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono memunculkan wacana penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR. Hak menyatakan pendapat ini pada dasarnya dapat digunakan pada kasus tersebut, namun penggunaan sebaiknya berpegang pada prinsip presumption of innocence (praduga tidak bersalah) dan digunakan setelah ada laporan dari KPK serta bukti keterlibatan Wakil Presiden dalam tindak pidana korupsi.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Sekilas:
Pemerintah dan DPR-RI telah berketetapan menjalankan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Artinya, mulai tanggal 12 Januari 2014 industri pertambangan harus sudah melakukan pemurnian dan pengolahan atas mineral mentah. Risiko yang dihadapi dengan melarang ekspor mineral mentah adalah neraca perdagangan akan tertekan. Namun, pemerintah melihat potensi ekspor mineral olahan akan meningkat signifikan pada tahun 2015 seiring dengan tuntasnya pembangunan industri pengolahan mineral. Oleh karena itu, Pemerintah perlu secara konsisten mendorong perusahaan tambang agar membangun pabrik pengolahan mineral (smelter), mendorong penggunaan biodiesel sebesar 10 persen pada bahan bakan solar dan peningkatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atau PPh impor atas perusahan yang akan naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Sekilas:
Polemik mengenai penundaan peraturan polisi wanita (polwan) berjilbab masih terus bergulir. Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, polwan diperbolehkan berjilbab, karena merupakan hak asasi manusia (HAM). Meskipun demikian, sampai saat ini, pernyataan Kapolri tersebut belum didukung dengan Peraturan Kapolri. Di sisi lain, Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) yang memerintahkan jajaran Polri untuk menunda polwan berjilbab. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip HAM dan Hak Asasi Perempuan terkait kebebasan beragama. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Padahal di beberapa negara nonmuslim, polwan diperbolehkan berjilbab.

Vol. V / No. 22 - November 2013

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Proses penetapan DPT menjadi tahapan yang krusial dalam penyelenggaraan pemilu. Tahapan ini sering kali tidak saja mengundang keraguan atas akurasi basis datanya, tetapi juga dianggap mudah dimanipulasi secara politis dalam rangka memenangkan pihak tertentu. Rangkaian ketat waktu tahapan pemilu yang diselenggarakan, baik dalam lingkup pemilu anggota legislatif, pemilu presiden, maupun pilkada, membuat KPU harus bekerja ekstra keras dan berpacu dengan waktu menyelesaikan tugasnya dalam proses penetapan DPT. Pada titik kerja simultan yang demikian, justru kelemahan secara kelembagaan muncul sehingga menyebabkan DPT menjadi tidak sinkron dengan gambaran sesungguhnya dari partisipasi politik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya saat pemilu.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Bencana topan Haiyan yang dahsyat telah memporak-porandakan Filipina, salah satu negara besar ASEAN. Sekalipun sudah ada peringatan dini atas bencana alam tersebut, namun aksi cepat tanggap dan bantuan kemanusiaan tidak dipersiapkan secara memadai. Bantuan asing cepat datang, termasuk dari negara ASEAN, namun hal ini terlihat bukan inisiatif (kolektif ) ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan yang akan segara menjadi komunitas pada tahun 2015. Hal ini kemudian menyisakan keraguan terhadap perwujudan Komunitas ASEAN 2015 dalam dua tahun lagi.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Persidangan kasus pilkada di MK diwarnai kerusuhan oleh pengunjung yang tidak puas dengan hasil putusan MK. Kasus suap Akil Muchtar dianggap sebagai penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga MK. Peristiwa tersebut telah mencoreng serta merendahkan kewibawaan dan kehormatan lembaga peradilan, sehingga perlu tindakan tegas. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan lembaga peradilan, antara lain melalui pembenahan dalam diri aparat penegak hukum dan masyarakat untuk berperilaku terhormat, meningkatkan sistem pengamanan persidangan di pengadilan, serta perlunya perbuatan penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court) diatur secara komprehensif dalam KUHP. Pengaturan contempt of court dalam RUU KUHP diharapkan tidak bersifat diskriminatif sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menciptakan kepastian hukum.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Sekilas:
Dana Optimalisasi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam anggaran negara guna mendorong pembangunan di daerah. Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014 merupakan tambahan dana untuk beberapa kementerian/lembaga yang membutuhkan dana untuk menunjang operasional pembangunan sesuai tupoksi, program, dan proyek yang diusulkan oleh kementerian/lembaga masing-masing. Oleh karena itu, Dana Optimalisasi bukan merupakan pos anggaran tersendiri seperti halnya Dana Otonomi dan Dana Penyesuaian yang setiap tahun dianggarkan dalam APBN. Sama dengan prinsip anggaran negara, penggunaan dana ini harus transparan dan akuntabel serta harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, BPK dan KPK perlu mengawasi penggunaan Dana Optimalisasi Tahun Anggaran 2014.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Konflik perburuhan akan menjadi kendala bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Buruh menuntut kenaikan upah, sementara pengusaha tidak bisa begitu saja menaikkan upah karena produktivitas buruh dipandang masih rendah. Karena itu diperlukan suatu lembaga mediasi yang akan mempertemukan kepentingan semua pihak. Sharoushi dapat dipertimbangkan sebagai salah satu mediator untuk mengatasi konflik perburuhan di Indonesia. Selain itu, rezim buruh murah harus diakhiri melalui peningkatan produktivitas dan keahlian buruh.

Vol. V / No. 21 - November 2013

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Permasalahan yang muncul dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu 2014 -yang dapat mempengaruhi masa depan demokrasi Indonesia- telah menjadi bukti kuat perlunya segera melakukan reformasi dalam administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam perkembangan reformasi di negara-negara lainnya, reformasi administrasi kependudukan merupakan salah satu reformasi yang menjadi fokus pemerintahan sebuah negara. Tulisan ini merekomendasikan agar reformasi administrasi kependudukan yang dilakukan melalui modernisasi lewat e-KTP diperkuat dengan melakukan beberapa tindakan lainnya seperti melihat perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat agar diperoleh hasil maksimal dari reformasi ini, dengan melakukan social engineering melalui persuasi massa, konsultasi bersama dan kerja sama, sosialisasi, edukasi, dan perubahan perencanaan, serta lebih mengedepankan insentif daripada sanksi.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
National Security Agency (NSA)/Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) dituduh telah menyadap jutaan data komunikasi pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia. Penyadapan terhadap Indonesia dilakukan oleh NSA AS bekerja sama dengan Direktorat Sandi Pertahanan (DSD) Australia. Dengan adanya isu penyadapan ini, hubungan bilateral Indonesia dengan AS maupun Australia menjadi terganggu. Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar dari AS dan Australia untuk meminta penjelasan mengenai masalah ini.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Majelis Kehormatan Hakim (MKH) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Akil Mochtar dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi karena dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang pada asasnya terkait dengan masalah moralitas dan etika bagi profesi hakim konstitusi. MK sebagai lembaga yudikatif yang menjaga konstitusi perlu mengambil langkah-langkah untuk menegakkan kembali kredibilitas dan integritas yang berujung pada pulihnya kepercayaan masyarakat kepada MK. Proses penyaringan dan pemilihan hakim MK ke depan harus yang memiliki integritas, berbudi luhur, dan memegang teguh etika profesi.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), indikator kinerja makro ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2013. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi yang menurun, tingkat inflasi yang masih tinggi, dan nilai tukar rupiah yang melemah. Penurunan indikator makro ekonomi ini menunjukkan, pemerintah belum efektif bekerja dan melaksanakan fungsinya. DPR-RI harus melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran secara ketat untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Sekilas:
Permasalahan yang timbul di perkotaan umumnya berakar pada ketidakmampuan masyarakat untuk mengimbangi kemajuan perkembangan zaman dan ketidakmampuan daya dukung lingkungan dalam mengimbangi pesatnya perkembangan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk di kota metropolitan seperti Jakarta menimbulkan berbagai permasalahan antara lain dalam bidang lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Green Metropolis sebagai sebuah visi dan gagasan yang kini mengglobal sangat layak untuk dipertimbangkan bagi pengembangan Jakarta dalam rentang puluhan tahun ke depan. Kawasan metropolitan yang ramah lingkungan tidak sekadar menghijaukan kota, tetapi lebih dari itu, memiliki visi yang luas dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan sekaligus antisipasi bagi permasalahan perkotaan di tahun 2050.

Vol. V / No. 20 - Oktober 2013

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Kebijakan digitalisasi penyiaran harus dipandang sebagai peluang untuk memperluas dan mengembangkan jangkauan jenis-jenis layanan penyiaran yang dapat disediakan bagi para pendengar dan penonton. Dasar hukum kebijakan harus jelas mengaturnya. Pelaksanaannya harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Pemerintahan Shinzo Abe kembali mengusulkan amandemen Pasal 9 Konstitusi Jepang untuk memperluas peran militer Jepang, dan juga mengajukan kenaikan anggaran militer untuk memperkuat militer. Sebagian negara di kawasan mengkhawatirkan langkah Abe, sementara beberapa negara lainnya menyambut baik. Jika langkah Abe tersebut berhasil, maka akan terjadi perubahan signifikan atas perimbangan kekuatan di kawasan.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Sekilas:
Presiden telah menetapkan Perppu tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dengan pertimbangan untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia, serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK akibat adanya kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi. Substansi Perppu setidaknya memuat penambahan persyaratan hakim konstitusi, proses pengisian jabatan hakim konstitusi, dan pembentukan Majelis Kehormatan yang bersifat tetap. Pro kontra terhadap Perppu terkait dengan dua hal, yaitu sifat kegentingan yang memaksa dan konstitusionalitas substansi Perppu. Dilihat dari substansinya, Perppu ini sebenarnya tidak mendesak, namun kewenangan saat ini berada di tangan DPR untuk menyetujui atau menolak Perppu tersebut, meskipun dimungkinkan pula adanya judicial review sebelum ada keputusan DPR.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Sekilas:
Secara umum potret kualitas SDM Indonesia masih belum membanggakan, tercermin dari: Pertama, komposisi angkatan kerja yang masih didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Kedua, masih banyaknya pengangguran terdidik/sarjana. Ketiga, secara umum masih rendahnya daya saing SDM bangsa kita dibanding negara-negara lain. Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang di antaranya mengatur kerja sama internasional memberikan harapan baru. Kerja sama perguruan tinggi lokal dengan perguruan tinggi berkualitas dari luar negeri diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi pada khususnya, dan SDM Indonesia pada umumnya. Saat ini tongkat estafet tanggung jawab berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk segera membuat aturan turunan agar ide-ide positif dari UU Dikti dapat segera di implementasikan.

Vol. V / No. 19 - Oktober 2013

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
KPU bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara melalui penandatanganan nota kesepahaman tanggal 24 September 2013. Kerja sama dimaksudkan untuk pengamanan data pemilu khususnya perolehan suara. Kerja sama tersebut, perlu dikritisi dan dikawal guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. DPR-RI harus berperan aktif mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk penghitungan perolehan suara dan kursi, salah satunya melalui pembentukan Panitia Kerja yang khusus mengawasi penyelenggaraan tiap tahapan pemilu dan melakukan tinjauan lapangan secara periodik, selain melalui forum rapat dengar pendapat.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Perdana Menteri (PM) Australia yang baru terpilih, Tony Abbott melakukan kunjungan luar negeri perdananya ke Indonesia. Kunjungan itu merupakan kunjungan luar negeri pertama sejak PM Abbott dilantik pada 18 September 2013. Dalam kesempatan pertemuan bilateral kali ini, Presiden RI dengan PM Australia membahas isu-isu yang menjadi prioritas bersama sesuai dengan kerangka kemitraan komprehensif. Isu utama adalah permasalahan imigran gelap dari Indonesia ke Australia. Kunjungan ini diharapkan bermanfaat dalam mendorong lebih lanjut kerja sama antara dua negara, khususnya dalam permasalahan imigran gelap.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Seorang Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia bernama Wilfrida Soik (Wilfrida), diduga telah melakukan pembunuhan terhadap majikan perempuannya yang bernama Yeap Seok Pen pada tanggal 7 Desember 2010. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Wilfrida yakni dengan melakukan pembelaan hukum secara maksimal dan pendekatan diplomatik secara bilateral untuk meringankan hukuman. Hasil persidangan nantinya diharapkan dapat membebaskan Wilfrida dari hukuman mati, dengan mengacu pada bukti-bukti kuat bahwa usia Wilfrida ternyata tak memenuhi syarat untuk dihukum mati.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Sekilas:
Bank Indonesia sejak 30 September 2013, resmi memberlakukan aturan pembatasan besaran kredit di perbankan konvensional dan financing to value bagi perbankan syariah untuk kredit pemilikan properti (KPR) dan kredit konsumsi beragun properti. Sasaran utama dari peraturan tersebut adalah mengantisipasi risiko gagal bayar yang disebabkan penurunan kemampuan pelunasan kredit, selain juga melindungi konsumen properti dari aksi spekulasi. Tetapi yang menjadi permasalahan bagi pengembang, selama ini mereka mengandalkan dana konsumen inden untuk membangun perumahan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini yaitu menyiapkan aturan pendukung dari kebijakan BI terkait dengan LTV sektor properti untuk menghindari risiko. Untuk itu perlu ada kerja sama antara pemerintah dan BI, agar sektor properti dapat dikelola dengan baik.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Sekilas:
Kurikulum 2013 telah diimplementasikan mulai Tahun Pelajaran 2013/2014. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 agar berjalan lancar, akan tetapi di tengah pejalanan masih ditemukan berbagai persoalan terutama bagi guru. Berbagai persoalan tersebut tentunya harus segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi awal sebelum Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Vol. V / No. 18 - September 2013

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa ❖ Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Sekilas:
Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia akan digelar kembali pada tahun 2014 mendatang. Berbagai persiapan dilakukan oleh KPU, sebagai penyelenggara Pemilu, maupun Pemerintah. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut. Sebagai pemilih, masyarakat mempunyai hak politik untuk menyalurkan aspirasinya melalui Pemilu. Menilik dari penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah bersama KPU perlu berupaya meningkatkan partisipasi pemilih guna keberlangsungan Pemilu yang baik dan demokratis.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Tim inspeksi PBB menemukan bukti penggunaan senjata kimia gas sarin dalam serangan di Ghouta, Damaskus, 21 Agustus 2013, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang. Pihak Barat dan negara-negara Arab yang didukung kelompok HAM independen menyatakan senjata tersebut milik Pemerintah Assad. Namun Pemerintahan Assad yang didukung Rusia, menuduh serangan tersebut dilakukan oleh pihak oposisi. Laporan tim inspeksi PBB menjadi kunci untuk menekan Dewan Keamanan (DK) PBB mengambil langkah tegas, termasuk menyetujui serangan militer terhadap Suriah dan melengserkan rezim Presiden Bashar al-Assad. Indonesia tegas menyatakan sikapnya, solusi politik perlu dikedepankan untuk mengatasi krisis Suriah dan memastikan PBB jadi bagian dari solusi konflik Suriah.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Sejak produsen otomotif ramai-ramai meluncurkan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car-LCGC), muncul pro dan kontra dari banyak kalangan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah kemacetan. Sedang sisi positifnya, mobil murah akan mendorong produktivitas masyarakat dalam beraktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk memfasilitasi agar mobil murah tidak berdampak buruk, maka Pemerintah mewacanakan beberapa konsep pencegahan. Konsep ini dinilai sebagai jalan tengah yang tidak akan menghambat pertumbuhan industri, konsumsi masyarakat, dan menambah permasalahan daerah.

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sekilas:
Letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara kembali mengingatkan pentingnya kesiapan dalam menangani bencana. Penanganan bencana harus dilakukan secara komprehensif berdasarkan standar yang ada. DPR-RI perlu melakukan pengawasan atas implementasi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan turunannya. DPR-RI perlu mengawal, agar penanganan bencana dilakukan sebaik-baiknya.

Vol. V / No. 17 - September 2013

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
KPU telah mensosialisasikan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 terkait perubahan atas PKPU No. 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Salah satu poin penting dalam revisi aturan kampanye tersebut yakni adanya ketentuan bahwa hanya partai politik yang dibolehkan memasang baliho, billboard, reklame, maupun banner sebanyak satu unit untuk satudesa/kelurahan atau sebutan lainnya. Sementara itu, bagi calon anggota DPR, DPD dan DPRD, hanya diperbolehkan memasang spanduk dengan ketentuan satu unit pada satu zona atau wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pihak KPU berharap, dengan pengaturan kampanye itu dapat terwujud kampanye yang lebih tertib, setara, serta dapat mendorong para calon anggota legislatif untuk terjun langsung ke lapangan, agar semakin dekat dengan konstituennya.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Australia telah menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 7 September 2013. Setelah sekian tahun Partai Buruh menguasai pemerintahan, akhirnya Partai Liberal memenangkan pemilu kali ini. Tulisan ini menganalisis antisipasi yang harus dilakukan Indonesia terhadap tampilnya Tony Abbott dari Partai Liberal sebagai perdana menteri baru Australia.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:
Putusan peninjauan kembali atas putusan kasasi Sudjiono Timan menimbulkan polemik. Majelis PK yang diketuai oleh Suhadi mengabulkan permohonan PK Sudjiono Timan sehingga yang bersangkutan lepas dari hukuman 15 tahun penjara, sebagaimana diputuskan dalam tingkat kasasi. Padahal, saat ini terpidana masih buron, dan PK diajukan oleh istrinya. Menurut KUHAP, PK diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sedang melakukan pemeriksaan terhadap lima hakim agung yang memeriksa PK Sudjiono Timan tersebut.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Sekilas:
Gejolak di pasar keuangan Indonesia dipicu oleh faktor dalam negeri dan global. Dari dalam negeri, pelemahan nilai tukar rupiah atas dolar AS yang terus berlanjut telah mengganggu kepercayaan investor atas prospek perekonomian domestik. Pelemahan nilai tukar rupiah ini membuat tekanan inflasi meningkat dan dapat memaksa BI menaikkan bunga lagi sehingga mengancam prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini. Dari faktor global, tekanan rupiah dipicu penarikan dana oleh global fund dari emerging market menyusul antisipasi pengurangan stimulus The Fed mulai September. Derasnya pelemahan nilai tukar rupiah saat ini bukan semata-mata karena faktor psikologis pasar melainkan juga faktor fundamental yang menurut pakar dapat diatasi dengan meningkatkan daya saing produknya untuk pasar internasional dan meningkatkan sektor pertanian.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Program Jaminan Kesehatan Nasional akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014 mendatang. Namun, masih banyak yang perlu dipersiapkan seperti masalah rujukan pelayanan kesehatan, kepesertaan dan besaran iuran. Adanya perbedaan pendapat mengenai besaran persentase iuran yang akan dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja, disebabkan oleh belum adanya peraturan yang jelas mengenai besaran iuran. Padahal peraturan tersebut merupakan salah satu pengaturan yang diamanatkan dalam Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Vol. V / No. 16 - Agustus 2013

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Konvensi merupakan salah satu cara menjaring calon presiden diyakini sebagai metode yang lebih demokratis. Salah satunya adalah Konvensi yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Konvensi ini selain memiliki kelebihan, antara lain untuk menghapuskan sistem oligarki partai, juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain ketidak-laziman dalam mengundang kader atau kandidat dari luar Partai Demokrat. Ini menunjukkan bahwa Partai Demokrat tidak optimal dalam melakukan kaderisasi dalam tubuh partainya sendiri, sehingga perlu orang-orang dari luar partai untuk menjadi Calon Presiden 2014.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Masa depan politik Mesir menjadi pertanyaan, setelah rezim sipil Morsi dijatuhkan oleh militer melalui kudeta. Bangkitnya penolakan Ikhwanul Muslimin (IM), pendukung Morsi, atas kehadiran rezim transisi dan aksi kekerasan militer dalam menekan oposisi damai, membawa Mesir ke arah perpecahan. Sikap Barat yang tidak konsisten mendukung aksi politik damai yang dilakukan IM menambah ketidakpastian situasi politik Mesir dan membawa negeri itu ke arah kegagalan transisi demokratis. Bersama dengan transisi suram di negara Arab lainnya, situasi Mesir kian menyumbang instabilitas keamanan kawasan yang meluas dan berkepanjangan.

Penulis: DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum.

Sekilas:
KPK kembali menangkap seorang penyelenggara negara terkait dugaan tindak pidana penyuapan. Hasil penyuapan di atas USD1 juta memecahkan rekor penyuapan yang terjadi pada tahun 2006. Kinerja KPK untuk memberantas KKN diapresiasi semua pihak, dan diharapkan KPK dapat membongkar tuntas praktek penyuapan tersebut tidak hanya kepada pejabat yang tertangkap tangan, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam praktek penyuapan.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Sekilas:
Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia triwulan II-2013, defisit transaksi berjalan mengalami peningkatan menjadi USD9,8 miliar (4,4 persen dari PDB). Defisit transaksi berjalan yang terjadi turut memperparah kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah menanggapi keadaan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan Pemerintah yang diambil berupa pemberian keringanan pajak bagi industri padat karya, industri padat modal dan industri yang berorientasi ekspor; kebijakan penurunan impor migas serta kebijakan penetapan kenaikan pajak penjualan barang mewah. Kebijakan Pemerintah ini dapat memperkecil defisit transaksi berjalan pada triwulan selanjutnya apabila dapat diimplementasikan, dikoordinasikan serta adanya komitmen yang kuat dari pihak yang berkepentingan.

Penulis: Herlina Astri, SST., MPSSp

Sekilas:
Meningkatnya aktivitas urbanisasi pasca-Idulfitri menimbulkan berbagai permasalahan sosial di kota besar. Permasalahan kesenjangan pembangunan dan kesempatan kerja antara perkotaan dan perdesaan menjadi motivasi utama terjadinya urbanisasi. Selain itu, para urban tergiur keberhasilan pendahulunya dan berharap mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya di kota. Namun, mereka yang tidak memiliki keahlian akan kesulitan mencari pekerjaan di perkotaan, sehingga menimbulkan beban bagi kota yang menampungnya. Untuk itu diperlukan peran pemerintah daerah yang tegas dalam membatasi urbanisasi demi kesejahteraan penduduk.

Vol. V / No. 15 - Agustus 2013

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Netralitas KPU daerah, menjadi problematik tersendiri dalam kualitas penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah tertentu. Problematik ini tidak lagi dapat sekadar dilakukan pembenahan secara parsial terkait seleksi para calon komisionernya yang lebih profesional dan terbuka, tetapi membutuhkan solusi kebijakan yang bersifat sistematis secara kelembagaan. Alternatif solusi ini sangat terbuka peluangnya, mengingat saat ini DPR bersama pemerintah sedang membahas paket RUU di bidang politik, yaitu RUU Pilkada, RUU Pemda, dan RUU Desa.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Proses perundingan perdamaian Palestina-Israel yang terhenti sejak tiga tahun lalu dicoba dihidupkan lagi oleh Amerika Serikat (AS) dengan mengajak kedua belah pihak untuk bersedia kembali ke meja perundingan. AS tidak berharap perundingan yang digagasnya ini macet seperti tahun 2010. Banyak pihak pesimis terhadap proses perundingan damai ini, antara lain dikarenakan Israel masih saja melanjutkan kebijakan pembangunan permukiman di tanah pendudukan di Jerusalem Timur dan Tepi Barat. Terhadap perundingan damai Palestina-Israel yang kembali diupayakan oleh AS, di satu sisi kita perlu mengapresiasi hal tersebut dan berharap upaya AS tersebut dilandasi oleh keinginan yang tulus untuk membangun perdamaian di Timur Tengah, tetapi di sisi lain kita juga perlu mengkritisi jangan sampai ada agenda lain dari AS dalam pelaksanaan politik luar negerinya di Timur Tengah.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Sekilas:
Berbagai peristiwa korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil seperti tidak ada habisnya menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Fenomena tersebut seringkali disertai dengan berbagai macam modus seperti pemberian hadiah atau fasilitas tertentu yang tidak wajar. Salah satu tindakan yang dilakukan KPK adalah mengeluarkan Surat Edaran KPK No. B.143/01-13/01/2013 sebagai himbauan terkait gratifikasi yang ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri untuk membangun tata kelola pemerintahan dan perusahaan yang baik serta membangun lingkungan anti suap.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Sekilas:
Terbitnya Permendag No. 53 Tahun 2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern, Permendag No. 7 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman, dan Permendag No. 68 Tahun 2012 tentang Waralaba memberikan penguatan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Substansi dari aturan ini perlu dimuat lebih lanjut dalam RUU tentang Perdagangan, agar dapat diberikan sanksi bagi yang melanggar aturan, termasuk pemberi izin. Pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini harus jelas. Sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah harus dilakukan agar tidak terjadi distorsi antara aturan di tingkat nasional dan daerah.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Sekilas:
Sebagai pekerja, pekerja rumah tangga (PRT) pengganti yang bersifat sementara atau PRT Inval memiliki hak yang sama dengan PRT lainnya. Draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang sedang dibahas oleh DPR saat ini secara tidak langsung juga mengatur hak PRT Inval. PRT Inval dapat disebut PRT karena memenuhi definisi PRT yang terdapat dalam RUU PPRT. Demikian pula bila dilihat dari aspek waktu kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan PRT Inval. Akan tetapi sebaiknya pengaturan mengenai hal tersebut dibuat secara lebih tegas dan eksplisit, mengingat setiap tahun permintaan akan PRT Inval selalu ada, bahkan semakin meningkat. Adanya pengaturan mengenai PRT Inval dalam undang-undang yang mengatur mengenai pekerja rumah tangga tidak hanya akan melindungi PRT Inval, tetapi juga pemberi kerja.

Vol. V / No. 14 - Juli 2013

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara yang diinisiasi oleh DPR-RI merupakan sinyal keinginan yang kuat dari DPR-RI untuk melakukan reformasi birokrasi. RUU yang dirancang untuk menghasilkan aparatur negara yang memiliki integritas, profesional, melayani, dan sejahtera, ternyata mengalami hambatan dalam pembahasannya. Pemerintah, telah meminta penundaan pembahasan hingga lima masa sidang. Sebagaimana menurut Pollitt, reformasi birokrasi sangat bergantung kepada komitmen politisi, dalam hal ini DPR-RI dan Presiden, maka setelah DPR-RI menggulirkan RUU ini, sudah seharusnya Presiden ikut mendukung upaya reformasi ini melalui pembahasan secara kontinu dengan DPR-RI. Dalam perkembangan terakhir, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yakin bahwa paling lambat tahun 2013, RUU ini akan menjadi undang-undang. Dengan demikian, tidak lama lagi kita akan melihat bekerjanya birokrasi yang profesional.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Sebagai salah satu negara besar di Arab, Mesir telah menunjukkan kemajuannya dalam sistem demokrasi yakni dengan menyelenggarakan pemilu secara demokratis. Namun proses demokrasi di Mesir ini masih labil yang ditandai dengan adanya kudeta militer dan jatuhnya Presiden terpilih Muhammad Mursi. Pascapemerintahan Mursi terbentuk pemerintahan sementara yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki kondisi demokrasi di negara ini. Indonesia dianggap pasif karena hanya menyampaikan rasa prihatin dan harapan kondisi Mesir segera membaik. Sikap Indonesia ini sangat disayangkan mengingat ada banyak pelajaran demokrasi yang dapat diperoleh Mesir dari Indonesia.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Presidential threshold merupakan permasalahan krusial dalam pembahasan revisi UU Pilpres. Presidential threshold ini menjadi perdebatan dalam pembahasan di kalangan fraksi di DPR-RI dan mengisi ruang publik. Hal itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena berdasarkan prinsip due process of law pembentukan revisi UU Pilpres harus dikembalikan pada konstitusi negara ini.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Tingginya harga daging sapi saat ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah. Selain karena meningkatnya permintaan di bulan Ramadhan dan menjelang perayaan Idul Fitri, permasalahan lain juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pergerakan harga daging sapi yang melambung tinggi. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah melakukan kebijakan stabilisasi harga daging sapi dengan menghapus kuota impor sapi potong dan penunjukan Perum Bulog sebagai stabilisator harga, dengan memberikan izin impor daging sapi sebanyak 3.000 ton. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan harga daging sapi di kisaran Rp75.000,- per kilogram, sebagai harga acuan normal.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Peristiwa kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta membuka mata kita untuk lebih memperhatikan keadaan sesungguhnya dari setiap LP di Indonesia. Kejadian yang bukan hanya satu kali ini saja, seharusnya mendorong pemerintah untuk meminimalisasi kejadian yang berulang walaupun memang kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara maju. Keterbatasan anggaran, jumlah, serta kapasitas LP merupakan beberapa persoalan yang turut memicu kekacauan di LP. Tindakan alternatif dan kebijakan khusus atas pilihan hukuman dengan prinsipprinsip keadilan harus mulai menjadi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan di LP Indonesia.

Vol. V / No. 13 - Juli 2013

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) bertujuan mendukung perluasan layanan akses internet bagi masyarakat luas. Namun pada penerapannya, banyak hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Kemanfaatan program ini belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Temuan pengawasan Komisi I DPR-RI terhadap program ini, perlu dilakukan pengawasan mendalam (audit investigasi) oleh BPK-RI.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
ASEAN berupaya membangun masyarakat dinamis dan tangguh menjelang tahun 2015. Semangat Komunitas ASEAN 2015 adalah terciptanya masyarakat ASEAN sebagai identitas tunggal yang memiliki rasa kekeluargaan dan saling bekerja sama. Komunitas ASEAN yang diharapkan dapat mulai berjalan pada 2015 masih menghadapi jalan terjal dan berliku. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya gesekan kepentingan antaranggota. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, di antaranya dengan cara memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara ASEAN dan mitra dialog untuk menuju saling pengertian dan kerja sama konstruktif. Hal itu menjadi inti pertemuan Menteri Luar Negeri dalam Forum Regional ASEAN dengan negara mitra yang diselenggarakan di Brunei Darussalam akhir Juni 2013. Adanya pertemuan ASEAN tersebut diharapkan bermanfaat dalam mempererat kerja sama di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Pengesahan RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terwujud melalui suatu proses yang panjang. Semangatnya adalah mengganti UU No. 8 Tahun 1985 yang sudah tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 hasil amandemen. Kini, dengan disahkannya RUU Ormas, maka sebanyak lebih dari 139 ribu Ormas di Indonesia diharapkan dapat lebih tertib dan jelas tujuannya. Pansus RUU Ormas bahkan masih berupaya mengakomodasi aspirasi dari berbagai kalangan hingga menit-menit akhir sebelum disahkan. Pertemuan konsultasi dengan Ormas keagamaan pada 26 Juni 2013 bahkan menghasilkan perubahan dan penyempunaan terhadap setidaknya tujuh pasal yang dianggap krusial. Meski begitu sampai dengan disahkan tetap saja ada penolakan dari beberapa pihak. Penolakan dapat disikapi secara hukum dengan pengajuan judicial review ke mahkamah konstitusi.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Sekilas:
BLSM bertujuan menjaga tingkat konsumsi kelompok miskin saat terjadi guncangan ekonomi. Di Indonesia, BLSM diberikan karena terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan mempertimbangkan kesehatan anggaran dan pemberian subsidi yang lebih adil. Kenaikan harga BBM akan menstimulasi kenaikan hargaharga sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Pro dan kontra terhadap program ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Keberhasilan BLSM ditentukan oleh pembangunan sektor layanan publik yang layak bagi masyarakat dan penentuan target yang dikenai bantuan tersebut, baik melalui pemutakhiran data maupun pengawasan.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Sekilas:
Sebagai negeri rawan bencana, Indonesia harus siap menghadapi musibah yang datang. Kesiapsiagaan menghadapi bencana akan mengurangi dampak yang ditimbulkan. Kepemimpinan aparat negara di seluruh tingkat merupakan hal penting dalam sistem nasional penanggulangan bencana. Langkah antisipasi dalam pengambilan keputusan serta langkah cepat ketika bencana telah terjadi harus menjadi pertimbangan bagi para pemimpin melalui pengaturan penataan ruang yang lebih baik dengan berbasis mitigasi bencana.

Vol. V / No. 12 - Juni 2013

Penulis: Dra. Siti Nur Solechah, M.Si.

Sekilas:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) ke publik pada Kamis 13 Juni 2013. Publikasi DCS memunculkan sejumlah permasalahan, antara lain adanya penghapusan calon legislatif (Caleg) beberapa partai di daerah pemilihan (Dapil) tertentu. Ada lima partai yakni Partai Amanat Nasional (PAN) , Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Gerindra, dan Partai Hanura yang kehilangan beberapa Dapil akibat partainya di Dapil tersebut tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan. Tulisan ini merekomendasikan pentingnya tindakan/politik afirmatif, namun tidak harus menggugurkan Bakal Caleg lainnya dalam satu Dapil seperti yang dilakukan oleh KPU.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Sejumlah bencana besar di kawasan telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama antar-negara dalam peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Berbagai latihan bersama dilakukan, salah satunya melalui kerangka ADMM-Plus. Akan tetapi latihan bersama kali ini tidak hanya penting bagi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga memiliki nilai strategis bagi keamanan dan stabilitas kawasan.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Hak anak telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Vonis pidana terhadap anak usia 11 tahun di Pengadilan Negeri Pematangsiantar bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah direvisi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 berkaitan dengan batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak. Vonis tersebut menunjukkan masih adanya hakim berkualitas rendah, sehingga perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim, dan terhadap putusan tersebut harus dilakukan upaya banding untuk mengubah vonis.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Sekilas:
Kebijakan kenaikan harga BBM diambil dan ditetapkan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi pada masa lampau dan masa depan, yakni adanya ekspektasi jika harga BBM tidak dinaikkan maka defisit anggaran akan lebih dari tiga persen. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan kenaikan harga BBM ini sudah terjadi sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, yakni naiknya beberapa harga produk-produk komoditas, begitu juga setelah kebijakan ini ditetapkan. Pihak yang paling merasakan dampak kebijakan ini adalah masyarakat ekonomi lemah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem atau BLSM).

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Sekilas:
Akses pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terbentur pada situasi dan kondisi geografis yang sulit terjangkau, terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, serta ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan yang rendah. Perlu dilakukan upaya mendasar guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayaan kesehatan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak terkait.

Vol. V / No. 11 - Juni 2013

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Penyatuan RRI dan TVRI merupakan salah satu isu penting dalam RUU Penyiaran. Masalah mendasar adalah alternatif bentuk lembaga baru yang merupakan penyatuan RRI dan TVRI. Ada tiga pilihan utama untuk bentuk kelembagaan yaitu lembaga negara, BUMN (Persero) dan Badan Layanan Umum (BLU). Dua bentuk kelembagaan yaitu BUMN (Persero) dan lembaga negara sempat muncul dalam pembahasan draf RUU Penyiaran di Panja Penyiaran Komisi I DPR-RI sedang pada DIM RUU Penyiaran dari Pemerintah diusulkan berbentuk BLU.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Konflik Suriah tidak lagi menjadi persoalan domestik Suriah semata, tetapi telah melebar ke negara-negara tetangga dan menjadi ancaman bagi keamanan internasional. Potensi perluasan konflik Suriah sangat terbuka karena posisi negara tersebut di episentrum pertarungan politik kawasan. Saat ini ada tiga konflik bersinggungan dengan krisis Suriah, yakni konflik Arab–Israel, konflik internal Lebanon, dan isu nuklir Iran. Indonesia merupakan bagian komunitas dunia, dan dalam konteks untuk mengupayakan perdamaian global, Indonesia harus bersikap lebih aktif mencari solusi damai dalam konflik panjang Suriah. Sebagai negara muslim terbesar yang disegani di dunia internasional, Indonesia dapat melakukan pendekatan informal kepada pihak yang bertikai agar mau mencari solusi damai dalam konflik Suriah.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Sekilas:
Penghentian penyidikan terhadap kasus yang disangkakan pada Awang Faroek dengan alasan tidak ditemukan bukti yang cukup, menuai reaksi publik. Meski dapat menciptakan kepastian hukum atas suatu kasus yang sudah lama berada pada tahap penyidikan, langkah yang diambil Kejaksaan Agung tersebut dapat menjadi preseden dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Ketentuan dalam KUHAP mengatur secara singkat dan umum mengenai keadaan yang dapat dijadikan alasan penghentian penyidikan, sehingga dalam implementasinya dapat menimbulkan tafsir yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dalam ketentuan penghentian penyidikan yang lebih jelas dan tegas dalam RUU HAP.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Upaya peningkatan pelayanan melalui penerapan tiket elektronik oleh PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) sepertinya hanya akan menjadi sebuah cara baru dalam sistem pembayaran. Tanpa integrasi dengan moda transportasi lain, pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) hanya akan menemui kesulitan lain lagi seperti kesulitan menemukan moda transportasi penghubung dari stasiun ketempat tujuan. Oleh karena itu diperlukan beragam reformasi kebijakan dan perencanaan dalam sistem transportasi yang harus dilakukan di semua level pengambil keputusan.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Madrasah merupakan salah satu institusi pendidikan nasional yang menekankan pendidikan agama, selain melakukan pendidikan konvensional. Sebagaimana lembaga pendidikan lain, madrasah dituntut untuk memenuhi standar nasional pendidikan agar dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Namun, hingga saat ini, pencapaian standar tersebut masih sulit dilakukan karena keterbatasan dana pendidikan, kelayakan sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sampai dengan keterbatasan kemampuan manajemen pendidikan madrasah. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan prioritas yang implementatif.

Vol. V / No. 10 - Mei 2013

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
KPU telah mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPR untuk Pemilu 2014. Masyarakat menilai adanya jalan pintas yang ditempuh Partai Politik dengan mencalonkan public figure khususnya para artis. Beberapa di antaranya memang sudah menjadi kader Partai Politik, tetapi lainnya merupakan wajah baru. Tulisan ini melihat bagaimana fenomena public figure menjadi calon legislatif yang direkrut partai politik. Kajian teoritis melihat beberapa metode rekrutmen calon legislatif yang dapat dilakukan parpol. Kesimpulannya, agar parpol melakukan pola rekrutmen secara selektif disertai pembekalan yang memadai.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Pemilihan Umum di Malaysia berlangsung pada tanggal 5 Mei 2013. Hasilnya memperlihatkan, koalisi Barisan Nasional tetap berhasil menguasai pemerintahan dengan mengumpulkan 133 kursi, sementara koalisi oposisi yang tergabung dalam Pakatan Rakyat hanya mampu mengumpulkan 87 dari total 222 kursi. Meskipun menang, popularitas Barisan Nasional mulai menurun karena gagal memperoleh dukungan dari kelompok etnis Cina. Akibatnya Partai MCA yang selama ini menjadi sekutu tradisional Barisan Nasional gagal memperoleh jumlah kursi seperti yang diharapkan dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam pemerintahan Malaysia lima tahun ke depan. Mundurnya MCA dari pemerintahan koalisi Barisan Nasional menyebabkan untuk pertama kalinya etnis Cina tidak lagi terwakili dalam pemerintahan.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Upaya Densus 88 memberantas terorisme di Indonesia patut diberikan apresiasi tinggi, karena telah terbukti memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, terutama dari aksi terorisme yang meresahkan. Namun dari semua upaya Densus 88 dalam memberantas teroris, ada sejumlah tindakan yang terindikasi bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebijakan Pemerintah dan DPR-RI sangat diperlukan terkait kinerja Densus 88, agar tidak memunculkan opini yang bias di mata masyarakat atas kinerja Densus 88.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Sekilas:
Target defisit anggaran pada RAPBN-P 2013 meningkat Rp80,4 triliun dari target defisit RAPBN 2013 sebesar Rp153,3 triliun sehingga target defisit menjadi Rp233,7 triliun atau 2,48% dari Produk Domestik Bruto. Upaya Pemerintah untuk menekan defisit anggaran antara lain adalah mengurangi anggaran subsidi energi, yaitu dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak subsidi, menerbitkan surat utang, serta pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp24,6 triliun dalam RAPBN-P tahun 2013.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Perubahan iklim telah berdampak pada meningkatnya bencana hidrometeorologi di Indonesia. Perkiraan BMKG, hingga pertengahan Mei 2013 Indonesia terancam bencana hidrometeorologi. Sebagian besar masyarakat Indonesia berada di daerah rawan bencana hidrometeorologi. Untuk mengurangi dampaknya, Pemerintah perlu melakukan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, yang dilakukan secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan segenap elemen masyarakat, pemerintah, dan DPR dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia yang telah disusun oleh Pemerintah.

Vol. V / No. 9 - Mei 2013

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Sebagai street level bureaucracy, jabatan camat dan lurah merupakan jabatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang memerlukan landasan kuat untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Adapun lelang jabatan camat dan lurah merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan pelayanan publik di masyarakat.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H. ❖ Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres yang tercantum dalam RKUHP telah menimbulkan polemik dalam masyarakat. Pihak yang setuju dicantumkannya pasal tersebut dalam RKUHP berargumen bahwa Presiden dan Wapres merupakan simbol negara oleh karenanya perlu dilindungi. Sementara pihak yang tidak setuju khawatir pencantuman pasal tersebut dalam RKUHP dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, khususnya hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat apalagi pasal yang serupa dalam KUHP telah dicabut oleh MK. Sebagai salah satu solusi, pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres sebaiknya tetap dicantumkan dalam RKUHP namun perlu dijadikan sebagai delik materiil dan diatur secara jelas perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres sehingga pelanggaran HAM dapat dihindari.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Sekilas:
Menurut Bank Dunia, ranking Logistic Performance Index (LPI) Indonesia mengalami peningkatan, dari peringkat 75 di tahun 2010, menjadi peringkat 59, namun kenaikan ini tidak diimbangi dengan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik. Masih banyaknya jalur pelayaran yang tidak efektif, kondisi jalan yang tidak baik kualitas maupun kuantitasnya. Pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastrtuktur transportasi yang berkesinambungan agar dapat lebih meningkatkan LPI. Peningkatan peringkat LPI diharapkan dapat menurunkan biaya logistik yang signifikan.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Melalui peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2013, buruh menuntut penghentian praktik alih daya. Praktik ini telah merugikan buruh dari segi penghasilan, karir, dan perlindungan. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku praktik alih daya menjadi penyebab utama terjadinya banyak penyelewengan ketenagakerjaan. Di sisi lain, buruh juga perlu meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya agar dapat meningkatkan nilai jualnya di pasar tenaga kerja.

Vol. V / No. 8 - April 2013

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah mengatur kuota secara tegas, Parpol diwajibkan meningkatkan jumlah kader perempuan dalam kepengurusan partai hingga 30% baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten. Sedangkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang terakhir diganti menjadi UU No. 8 Tahun 2012 juga telah menyempurnakan ketentuan pencalonan anggota legislatif, yang mengharuskan adanya calon perempuan di antara nomor urut 1-3 dari daftar calon legislatif. Karena itu, sistem pemilu yang mewajibkan pemenuhan kuota keterwakilan 30% perempuan dalam daftar calon legislatif perlu dimanfaatkan oleh kaum perempuan.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Bencana alam (natural disaster) kini telah menjadi salah satu isu hubungan internasional yang semakin menarik perhatian banyak negara. Hal ini dapat dipahami karena tidak ada satu pun negara di dunia yang mampu melaksanakan penanggulangan bencana alam sendirian, terlebih sifat bencana itu sendiri yang tidak mengenal batas. Kerja sama internasional pun banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk merespons masalah bencana alam. Semua pihak perlu mendukung hal ini, termasuk parlemen (DPR-RI) melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres yang tercantum dalam RKUHP telah menimbulkan polemik dalam masyarakat. Pihak yang setuju dicantumkannya pasal tersebut dalam RKUHP berargumen bahwa Presiden dan Wapres merupakan simbol negara oleh karenanya perlu dilindungi. Sementara pihak yang tidak setuju khawatir pencantuman pasal tersebut dalam RKUHP dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, khususnya hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat apalagi pasal yang serupa dalam KUHP telah dicabut oleh MK. Sebagai salah satu solusi, pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wapres sebaiknya tetap dicantumkan dalam RKUHP namun perlu dijadikan sebagai delik materiil dan diatur secara jelas perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai penghinaan kepada Presiden dan Wapres sehingga pelanggaran HAM dapat dihindari.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Sekilas:
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dengan opsi kebijakan dua harga demi mengurangi beban subsidi energi pada APBN. Opsi diambil selain untuk meminimalkan dampak kenaikan inflasi, juga untuk membuat subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Namun implementasi dari kebijakan ini ditengarai akan sulit. Pemerintah harus melakukan pengawasan ekstra agar tidak timbul penyelewengan di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur pendukung agar kebijakan ini dapat berjalan lancar. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam apakah opsi kebijakan dua harga BBM bersubsidi ini merupakan opsi terbaik yang dapat dilakukan atau tidak.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Ujian Nasional (UN) yang sempat mengalami pro kontra beberapa tahun lalu, kini kembali menimbulkan masalah yaitu pelaksanaan teknis yang kacau akibat keterlambatan percetakan naskah soal dan lembar jawaban serta pendistribusiannya. Pada tahun ajaran ini, ada 11 provinsi yang mengalami penundaan pelaksanaan UN hingga beberapa kali. Pihak yang paling dirugikan adalah siswa sebagai peserta UN. Peristiwa ini mempengaruhi psikis siswa dan dikhawatirkan menghambat keberhasilan dalam mengerjakan UN. Kehandalan UN sebagai alat ukur prestasi akademik siswa kembali dipertanyakan. Banyak siswa diasumsikan terhambat mengeluarkan kemampuan mereka yang sesungguhnya akibat permasalahan psikis yang mereka rasakan.

Vol. V / No. 7 - April 2013

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Beberapa kebijakan KPU yang tertuang dalam Peraturan KPU menuai banyak kritik dari berbagai kalangan. Hal yang menonjol adalah terkait pemunduran jadwal pentahapan pencalonan calon legislatif (caleg), yang berimbas kepada status caleg itu sendiri, di mana para caleg banyak yang terancam “gugur” karena aturan tertentu yang ada dalam Peraturan KPU. Selain itu, banyaknya perubahan pentahapan pencalonan caleg dalam kurun waktu satu tahun terakhir menimbulkan pandangan negatif bahwa KPU tunduk pada kekuatan politik tertentu. Hal yang direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, setiap langkah yang akan diambil KPU seharusnya senantiasa dikonsultasikan dahulu terhadap DPR RI dan Pemerintah, dan perlu ada kesadaran dari KPU bahwa kewenangan atributif yang melekat padanya dibatasi oleh UU dan etika politik.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Posisi BRICS di dunia internasional semakin lama semakin menguat. Bahkan, pada saat terjadi krisis keuangan yang melanda Eropa, negara anggota BRICS justru tampil mendongkrak perekonomian global dan mencegah dunia terpuruk ke dalam depresi ekonomi. Kendati demikian, Indonesia kurang tertarik untuk masuk menjadi negara anggotanya. Hal in karena posisi tawar BRICS yang masih kurang kuat bila berhadapan dengan kelompok negara maju. Selain itu, keberadaan BRICS juga dapat membawa dampak negatif bagi perekonomian Indonesia.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Penyerangan terhadap Lembaga Permasyarakatan Cebongan telah mengancam eksistensi Indonesia sebagai negara hukum sehingga Polri, Tim Investigasi TNI dan Komnas HAM berusaha melakukan penyelidikan. Tim Investigasi TNI berhasil mengungkap keterlibatan oknum prajurit TNI dalam peristiwa ini. Menurut UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, penyidikan dan persidangan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana umum akan dilaksanakan secara militer. Proses penyidikan dan peradilan militer terhadap kasus ini hendaknya dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat dipantau oleh semua pihak. Kasus ini juga merupakan momentum untuk melakukan revisi terhadap UU Peradilan Militer terkait yurisdiksi peradilan militer dalam menangani perkara pidana umum.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Sekilas:
Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit di Bulan Februari 2013 sebesar US$327,4 juta. Salah satu sebabnya adalah defisit neraca perdagangan migas yang cukup besar. Tahun ini merupakan titik terendah produksi minyak, sekitar 840.000–850.000 barrel per hari (BPH). Sedang kebutuhan BBM bersubsidi tahun 2013 diprediksi 50 juta kl hingga akhir tahun. Kebutuhan energi yang besar di dalam negeri harus dikompensasi dengan mendatangkan minyak dari luar yang cukup besar. Beragam cara pengendalian dilakukan pemerintah untuk menekan konsumsi BBM, namun tidak membuahkan hasil maksimal. Bila melihat pengalaman solusi mekanisme harga melalui penyesuaian harga BBM dan dampak turunannya, serta konstelasi ekonomi global yang kurang menggembirakan, tampaknya pengendalian BBM bersubsidi menjadi opsi yang paling tepat untuk solusi jangka pendek.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Sekilas:
Kerusakan lingkungan telah menyebabkan sumber daya air di perkotaan makin tercemar. Krisis air disebabkan pertumbuhan penduduk, lemahnya pelayanan PDAM, dan pergantian musim yang kontras. Krisis air bersih berpotensi menyebabkan konflik sosial, terutama ketika semakin banyak warga miskin yang kehilangan akses terhadap air. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan intervensi yang tegas dengan melakukan pengawasan pemanfaatan air tanah yang ketat, pembangunan, perbaikan kualitas dan tata guna air, mendorong pengguna air membiayai pengadaan air bersih dan mewajibkan pembuatan sumur resapan di setiap bangunan.

Vol. V / No. 6 - Maret 2013

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Beberapa kasus gangguan keamanan telah mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Inpres No. 2 Tahun 2013. Inpres ini berusaha membagi tugas koordinasi di tingkatan pemerintahan, terutama melalui peran kepala daerah dalam rangka menangani koordinasi antaraparat. Persoalannya, pertama, konstruksi pengaturan selama ini terutama menyangkut perbantuan TNI kepada Polri, belum mempunyai kerangka yang tegas dan baru sebatas MOU yang dibuat. Kedua, tantangan kapasitas dari kepala daerah hasil Pilkada itu sendiri yang harus dijawab untuk memiliki wibawa tersendiri bagi Pihak yang sangat rentan terlibat konflik. Harapannya, secara kelembagaan agar mampu diselesaikan secara tuntas dan bukan hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Pada tahun 2015, target pencapaian Millennium Development Golas (MDGs) akan berakhir. Dalam pencapaiannya, tantangan-tantangan baru bermunculan seperti perubahan iklim, ketahanan pangan dan lain-lain. Untuk menghadapinya, negaranegara anggota PBB telah bersepakat untuk berupaya mencapai target pada tahun 2015 dan membahas bersama agenda pembangunan pasca-2015. Oleh karena itu, Sekjen PBB membentuk High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda (HLPEP). HLPEP dibentuk sebagai wujud inisiasi upaya persiapan agenda pembangunan pasca-2015 dan pada 24–27 Maret 2013 melaksanakan Pertemuan Tingkat Tinggi di Bali untuk mempersiapkan laporan yang akan diserahkan kepada Sekjen PBB pada akhir Mei 2013. Mengingat laporan akhir HLPEP merupakan produk konsensus antaranggota Panel, pertemuan ini akan memainkan peran yang krusial untuk memfasilitasi konsensus dimaksud.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Pemerintah mengajukan RUU KUHAP sebagai penganti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana. Salah satu substansi krusial RUU KUHP yang mendapat reaksi publik adalah larangan penyadapan dalam mengungkap tindak pidana kecuali dengan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Ketentuan ini mendapat reaksi publik termasuk KPK dan dianggap sebagai upaya melemahkan institusi KPK dalam tugas pemberantasan korupsi. Sifat lex specialis UU KPK menjadi argumen pengecualian pemberlakuan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam melakukan penyadapan.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Sekilas:
Banyak pihak menduga praktek kartel berada di balik lonjakan harga pangan. Keberadaan kartel pangan memang disinyalir telah lama ada di Indonesia dengan berbagai variasi dalam praktek monopoli. Di sisi lain, keberadaan kartel pangan sulit untuk dibuktikan, karena KPPU memiliki keterbatasan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang meliputi sektor hulu dan hilir usaha tani, pengaturan kembali logistik pangan, dan memperkuat peran serta wewenang KPPU dalam rangka menanggulangi kenaikan komoditas pangan akibat keberadaan kartel.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Sekilas:
Secara normatif, Indonesia telah mempunyai landasan hukum bagi perlindungan hak anak, namun sampai saat ini persoalan anak masih menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus. Selain masih belum diperhatikannya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, ternyata masih banyak tindak pelanggaran hak anak, baik akibat ketidaktahuan, kekeliruan cara pandang, maupun pengabaian pemenuhan hak anak. Pelanggaran tersebut dapat berupa kekerasan fisik/psikis sebagai pelampiasan emosi, eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pekerja anak atau anak jalanan sehingga mengabaikan pendidikannya, perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial atau tujuan ekonomi lainnya, pembuangan dan pembunuhan bayi, serta balita bergizi buruk, yang kesemuanya sering dikaitkan dengan kemiskinan. Selain itu, juga masih sering terlihat adanya pemaksaan kehendak orang tua akibat kurang dihargainya pendapat anak atau menjadikan anak hanya sebagai obyek semata.

Vol. V / No. 5 - Maret 2013

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Reformasi Administrasi yang sering disebut dengan reformasi birokrasi telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya dengan melalui perampingan organisasi birokrasi di 16 Kementerian/Lembaga dalam enam bulan ke depan. Reformasi administrasi dipandang perlu dilakukan mengingat organisasi Kementerian/Lembaga di Indonesia dinilai sangat gemuk sehingga menjadi tidak efisien, baik dari sisi anggaran maupun kepegawaian. Dari sudut teori reformasi adminstrasi, tindakan pemerintah Indonesia sudah tepat, namun perlu mengingat akan adanya hambatan berupa penolakan. Oleh karena itu, peran pemimpin, dalam hal ini Presiden untuk dapat melaksanakan reformasi administrasi dengan sangat segera dibutuhkan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Upaya Sultan Sulu untuk menghidupkan kembali klaim kekuasaannya atas wilayah Sabah telah memicu pertikaian berdarah dan membawa hubungan diplomatik Malaysia dan Filipina ke titik terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Pihak-pihak yang bertikai harus segera berunding untuk menyelesaikan persoalan sebelum pertikaian meluas dan mengganggu stabilitas kawasan.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi membuat aksi penipuan investasi atau investasi ilegal meningkat. Pelaku kejahatan menyadari, banyak orang kaya baru yang biasanya bingung menginvestasikan uangnya. Mereka kelebihan dana dan membutuhkan saluran investasi sehingga seharusnya dapat disikapi oleh lembaga pegiat investasi baik perbankan maupun nonbank. Praktek investasi ilegal seharusnya dapat dicegah dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi yang terkait dengan pengaturan, perizinan, atau pengawasan produk investasi.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Inflasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi pada bulan Januari 2013 (1,03%) dan Februari 2013 (0,75%). Salah satu kontribusi terbesar terhadap tingkat infasi tersebut adalah kelompok bahan makanan. Kebijakan pembatasan impor produk hortikultura, diyakini oleh beberapa pakar ekonomi, berpengaruh cukup signifikan terhadap tingkat inflasi yang terjadi. Bawang putih merupakan komoditas dengan kontribusi tingkat inflasi tertinggi dari kelompok bahan makanan dan merupakan salah satu produk hortikultura yang dibatasi jumlah impornya yang berlaku efektif Januari 2013. Upaya untuk menekan inflasi adalah dengan menstabilkan harga melalui operasi pasar dalam jangka pendek, dan segera menerbitkan rekomendasi impor produk Hortikultura (RIPH) yang tertunda.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Sekilas:
Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif gender dianggap sebagai suatu keniscayaan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Idealnya dapat terwujud kesetaraan untuk memperoleh akses, memiliki kontrol, dan menikmati manfaat pembangunan, serta berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang. KNPP PA, Kemenkum-HAM, dan Kemendagri telah menerbitkan buku “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Perundang-undangan.” DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang diharapkan dapat mengintegrasikan parameter tersebut dalam proses penyusunan dan pembahasan undang-undang.

Vol. V / No. 4 - Februari 2013

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Pada posisinya sebagai lembaga penyiaran Publik, RRI dan TVRI memiliki potensi yang besar dalam menyebarluaskan berita mengenai kegiatan Pemilu 2014 kepada masyarakat secara berimbang. Untuk itu berbagai kendala yang dihadapinya, perlu segera diatasi, di antaranya dengan segera melakukan pembahasan RUU RTRI.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Presiden Ekuador, Rafael Correa Dalgado terpilih kembali sebagai Presiden Ekuador untuk masa jabatan kedua dalam pemilu 17 Februari 2013. Pada masa pemerintahannya, Ekuador berupaya menjalin kerjasama yang lebih erat lagi dengan sesama negara berkembang di Asia, khususnya Indonesia. Melihat pengaruh politik Presiden Rafael Correa Dalgado yang terus menguat di Amerika Latin, peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Ekuador perlu terus ditingkatkan demi kepentingan nasional dan kerjasama Selatan-Selatan.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Sekilas:
Salinan dokumen draf surat perintah penyidikan (Sprindik) terhadap kasus Hambalang yang beredar di luar KPK menimbulkan polemik dan kontroversi. Polemik terjadi karena salinan dokumen menyebutkan, perintah penyidikan itu untuk tersangka atas nama AU. Dari perspektif politik, kasus ini dikaitkan dengan permasalahan internal di partai yang berkuasa saat ini, namun dari perspektif hukum, persoalan ini menyangkut kredibilitas dan profesionalisme kerja KPK. Apabila beredarnya salinan dokumen tersebut bersumber dari dalam KPK, maka KPK diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku dan memperbaiki administrasi tata kerjanya.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Sekilas:
Terbitnya Permendag No. 53 Tahun 2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern, Permendag No. 7 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman, dan Permendag No. 68 Tahun 2012 tentang Waralaba memberikan penguatan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Substansi dari aturan ini perlu dimuat lebih lanjut dalam RUU tentang Perdagangan, agar dapat diberikan sanksi bagi yang melanggar aturan, termasuk pemberi izin. Pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini harus jelas. Sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah harus dilakukan agar tidak terjadi distorsi antara aturan di tingkat nasional dan daerah.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Kasus kematian bayi bernama Dera Nur Anggraini akibat tidak mendapatkan ruang perawatan khusus bagi bayi di beberapa rumah sakit menjadi sorotan media dan menyita perhatian banyak pihak terutama pemerintah daerah. Kasus tersebut menyiratkan adanya masalah pada Sistem Kesehatan Nasional seperti kurangnya fasilitas kesehatan, belum tertatanya sistem rujukan dan belum terintegrasinya sistem informasi antarrumah sakit. Masalah tersebut menjadi penting untuk diperhatikan mengingat akan dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang Kesehatan pada tahun 2014 dan Program Jaminan Kesehatan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat.

Vol. V / No. 3 - Februari 2013

Penulis: Dra. Siti Nur Solechah, M.Si.

Sekilas:
DPR RI menjadwalkan pengesahan RUU tentang Desa pada April 2013. RUU yang terdiri dari 18 bab, 96 pasal dan 445 DIM tersebut saat ini tengah dibahas dalam rapatrapat Panitia Kerja (Panja). Dari sepuluh isu krusial, ada lima isu yang gradasi krusialnya tinggi, yakni pengaturan tentang desa adat, keuangan desa, masa jabatan kepala desa, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di antara lima isu tersebut, isu tentang keuangan desa merupakan isu yang paling krusial, karena memberikan harapan besar kepada pemangku kepentingan di desa dan menjadi komoditas politik para politisi di DPR.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Persaingan power antara Jepang dan Cina semakin meluas ke bidang ekonomi. Jepang tidak ingin terlalu lama berada di bawah kekuatan ekonomi Cina. Untuk itu, perdana menteri baru Jepang, Shinzo Abe, segera mengeluarkan kebijakan baru berupa pelonggaran nilai tukar yen agar ekspor manufaktur Jepang meningkat dan menghidupkan kembali perekonomian Jepang yang selama dua dekade lesu. Di samping itu, ia juga berupaya merangkul ASEAN agar tidak terlalu merapat ke Cina, paling tidak menjadi negara yang mandiri, agar produk eskpor Jepang dapat mendominasi kembali pasar ASEAN.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Kasus dugaan suap impor daging sapi yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak terkait adanya kejanggalan dalam hal penangkapan dan penetapan tersangka oleh KPK. Dalam melihat apakah terdapat kejanggalan dalam penangkapan dan penetapan tersangka tentu harus dilihat pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP. Selain itu, penetapan tersangka terhadap kasus dugaan suap tersebut hendaknya dilihat sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK sebagai Institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi harus bisa membuktikan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya benar, jujur, dan sesuai fakta-fakta hukum.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Sekilas:
Harga daging sapi di Indonesia terus naik tak terkendali. Kondisi harga daging sapi di pasar internasional yang cenderung turun tidak mampu menekan kenaikan harga di dalam negeri. Penurunan kuota impor yang bertujuan untuk mewujudkan swasembada juga mempengaruhi stabilitas harga.Untuk mengendalikan harga daging, Pemerintah perlu melakukan upaya pemetaan data daging sapi, pembenahan tata niaga dan peningkatan kinerja produksi sapi. Apabila semua berjalan, hal tersebut akan menghambat peran kartel dalam menentukan harga dan pasokan daging. Kebijakan yang tepat sangat diperlukan demi terwujudnya ketahanan pangan dan swasembada daging 2014.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Sekilas:
Bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia menimbulkan dampak buruk di berbagai sektor, salah satunya kesehatan. Dampak banjir di sektor kesehatan berupa penyakit diare, demam berdarah, penyakit kulit, leptospirosis, ISPA, serta memicu Keadaan Luar Biasa (KLB) penyakit menular. Hal tersebut dikarenakan memburuknya kualitas lingkungan dan sarana prasarana sanitasi akibat banjir. Upaya penanganan untuk meminimalisir timbulnya berbagai penyakit dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, namun yang lebih utama diperlukan program dan kebijakan pemerintah yang terpadu untuk mengurangi risiko.

Vol. V / No. 2 - Januari 2013

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Hasil penghitungan cepat (quick count) Pilkada Sulsel di Maros beberapa waktu lalu salah. Quick count lazim digunakan dalam pemilu maupun pilkada. Namun ada sejumlah permasalahan terkait dengan quick count, di antaranya kasus perbedaan antara hasil penghitungan cepat dengan hasil pemilihan sebenarnya dan adanya kekhawatiran penayangan quick count yang dapat digunakan sebagai bentuk propaganda. Untuk itu perlu kecermatan pengaturan dan pengawasan lembaga penyelenggara pemilu maupun lembaga negara lainnya terkait dengan quick count.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Korea Utara kembali menarik perhatian dunia internasional belakangan ini, karena rezim diktator negara tersebut mengancam akan menembakkan roket berhulu ledak ke arah Amerika Serikat sebagai reaksi atas disepakatinya resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam peluncuran roket Korut pada bulan Desember 2012 lalu. Ancaman tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan berdampak pada stabilitas kawasan. Negara-negara di kawasan, termasuk ASEAN dan Indonesia, perlu mengambil bagian dalam mengupayakan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea tersebut.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Hakim melalui putusan-putusannya merupakan gerbang terakhir penegakkan keadilan. Melalui seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan diharapkan dapat terpilih pribadi berkualitas, profesional, berintegritas tinggi, serta bermoral dan beretika yang baik. Praktek pelanggaran kode etik oleh hakim agung merupakan fakta bahwa seleksi bertahap dan ketat oleh Komisi Yudisial dan DPR RI belum sepenuhnya mampu menjaring hakim agung yang berintegritas tinggi. Guna memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, seleksi calon hakim agung harus mengedepankan integritas dan moral etika calon tanpa mengesampingkan kualitas dan profesionalitas, sehingga diperlukan sikap kritis dan hati-hati dalam menentukan calon yang akan diusulkan dan dipilih. Integritas hakim agung terpilih harus tetap dijaga melalui penegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Sekilas:
Awal 2013, Indonesia dihadapkan pada persoalan kesehatan fiskal yang diawali melesetnya prediksi Pemerintah terkait asumsi makro ekonomi dalam APBN-P 2012 untuk pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, inflasi dan proyeksi produksi minyak. Berbagai tantangan perekonomian lainnya seperti dampak anjloknya produksi migas, menurunnya pendapatan negara, naiknya volume impor minyak dan potensi bengkaknya subsidi energi menimbulkan persoalan tersendiri. Selain itu pemberlakuan kebijakan baru upah minimum disinyalir akan mempengaruhi sektor riil. Perubahan iklim ekstrem awal tahun ini juga mempengaruhi kinerja perekonomian mendatang seperti potensi resiko bagi bank, serta macetnya transaksi dan hilangnya potensi bisnis. Iklim ekstrem yang menimbulkan kerusakan infrastruktur parah dan menganggu produksi panen juga menambah faktorfaktor penyebab perlunya koreksi asumsi makro ekonomi 2013.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Sekilas:
Pada minggu ketiga Januari 2013, Jakarta dilanda banjir besar. Kejadian seperti ini selalu berulang dan belum terselesaikan hingga sekarang. Tulisan ini membahas mengenai faktorfaktor penyebab banjir di Jakarta dan analisa mengenai alternatif solusi yang ditawarkan beberapa pihak dalam pengendalian banjir di Jakarta.

Vol. V / No. 1 - Januari 2013

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
Pada tanggal 7 Januari 2013 KPU menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. Hasilnya, hanya 10 partai politik yang ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2014. Namun demikian 24 (dua puluh empat) partai politik lainnya yang tidak lolos menilai bahwa KPU bertindak tidak transparan dan diskriminatif dan bahkan hanya mengikuti kehendak partai politik yang duduk di DPR saat ini. Selanjutnya KPU menggelar Rapat Pleno tanggal 14 Januari 2013 guna mengundi nomor urut bagi parati politik peserta pemilu yang akan berlaga di Pemilu 2014. Bagaimana sesungguhnya proses penetapan partai politik peserta pemilu 2014?

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Refeksi dan proyeksi politik luar negeri untuk tahun 2013 telah dilakukan oleh Kemlu. Penilaian atas relevansi selanjutnya perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana sasaran dapat dicapai secara optimal. Untuk itu, analisis kritis atas perkembangan hubungan internasional ke depan perlu dibuat, dengan membandingkannya dengan langkah yang telah dan harus diambil parlemen (DPR), terutama Komisi I.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta terhadap Angie, terdakwa kasus suap penganggaran proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan, sehingga KPK akan mengajukan banding. Vonis ringan mendapat sorotan publik karena tidak memenuhi rasa keadilan. Political will Penyelenggara Negara dalam memberantas korupsi sebenarnya sudah terlihat dengan banyaknya regulasi yang menjadi dasar penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada koruptor. Namun, terdapat kerancuan dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 12 dan Pasal 11, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi penegak hukum dalam penerapannya. Selain itu, Pasal 18 yang memuat pidana tambahan jarang digunakan oleh hakim. Walaupun ada kelemahan dalam undangundang, dengan moral dan nurani, hakim akan menjatuhkan vonis secara proporsional, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Sekilas:
Kebijakan pemerintah untuk menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% pada 2013 merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan energi listrik di negara ini. Kebijakan pemerintah tersebut di satu sisi dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi energi, namun di sisi lain juga dapat melemahkan dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji kenaikan TDL dan memikirkan lebih jauh pembangunan infrastruktur energi dalam menghasilkan listrik dengan mengoptimalkan sumber daya panas bumi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Sekilas:
Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan RSBI telah menimbulkan pro dan kontra hingga akhirnya diajukan untuk dilakukannya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan gugatan tersebut dan label RSBI sudah tidak dapat digunakan lagi. Kemudian, penyusunan regulasi serta formula baru bagi eks RSBI harus terus dikawal agar tetap sesuai dengan amanah konstitusi.

Vol. IV / No. 24 - Desember 2012

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Perangkat desa merupakan bagian tak terpisahkan dari aparatur negara yang menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai public servant. Sebagai aparat birokrasi pemerintahan atau aparatur pemerintahan desa, secara manajerial hendaknya diatur secara nasional dalam peraturan perundang-undangan. Tuntutan Perangkat Desa menjadi PNS ini bisa menjadi wacana alternatif - namun masih perlu dikaji ulang - bagi upaya peningkatan pelayanan publik di lingkup pemerintahan desa.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
KTT ke-18 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Doha, Qatar, berlangsung selama 2 minggu, dan diperpanjang sat hari, karena negara-negara peserta gagal mencapai kesepakatan. Pada dasarnya negara-negara di dunia menyadari telah terjadinya pemanasan global yang berakibat perubahan iklim karena perbuatan manusia, tetapi masih sulit mencapai kesepakatan untuk memulai upaya penyelamatan bumi. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan sekarang adalah menyelamatkan bumi oleh masing-masing negara. Indonesia sejauh ini telah melakukan upaya untuk mengurangi emisi CO2 sesuai dengan tanggung jawabnya.

Penulis: DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum.

Sekilas:
Pasca pengumuman KPK tentang surat cegah tangkal (cekal) terhadap Andi Alfian Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olah Raga pada Kabinet Indonesia Bersatu II), maka pada tanggal 7 Desember 2012, Andi Mallarangeng menyatakan mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Mundurnya Andi Mallarangeng sebagai Menpora, membuat penyelidikan kasus Hambalang akan lebih terfokus kepada aktor intelektual dalam kasus hambalang ini. KPK diharapkan segera menuntaskan semua pihak yang terlibat dalam Kasus Hambalang.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Sekilas:
RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi Rupiah) telah diusulkan oleh pemerintah kepada DPR sebagai prioritas Prolegnas 2013. Redenominasi rupiah adalah penyederhanaan mata uang rupiah dengan penghilangan tiga angka nol, tetapi nilainya tetap. Terjadi pro dan kontra. Yang pro menyatakan, redenominasi membuktikan Indonesia dalam kondisi lebih baik sehingga lebih siap untuk menerima tantangan baru, membuat operasi informasi teknologi (IT) dan penyimpanan data perdagangan saham lebih sederhana dan dapat mempercepat proses penyelesaian transaksi (settlement) perdagangan saham sehingga meningkatkan transaksi. Sedang yang kontra menyatakan, redenominasi dapat menimbulkan lonjakan inflasi sehingga dapat membebani masyarakat. Oleh karena itu, sebelum penerapan redenominasi rupiah pemerintah perlu melakukan kajian yang matang dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar kebijakan ini dapat dipahami secara utuh. Selain itu, persiapan infrastruktur juga sangat penting untuk menghindari terjadinya inflasi.

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sekilas:
Rencana pemberlakukan kurikulum baru tahun 2013 dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih terus memunculkan tanda tanya. Apakah kurikulum baru tersebut benar-benar lebih baik dan dapat dipraktikkan di lapangan? Sebagai lembaga legislatif, DPR RI perlu terus mengawal pelaksanaan kurikulum baru tersebut, melakukan pemantauan dan pengawasan, serta mendorong perubahan yang lebih baik jika ditemukan banyak masalah dan kendala dalam praktiknya.

Vol. IV / No. 21 - November 2012

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik sosial. Akan tetapi polisi bukan merupakan aktor utama dalam penentuan kebijakan penanganan konflik sosial. Tulisan ini bermaksud mengupas pengaturan peran kepolisian dalam penanganan konflik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pengaturan operasional dalam tubuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya menangani konflik sosial berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Tulisan ini juga memberikan beberapa saran terkait dengan peran polisi dalam penanganan konflik sosial Balinuraga di Lampung Selatan.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Presiden SBY melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris memenuhi undangan Ratu Elisabeth. Ini menjadi kesempatan bagi Inggris untuk membangun kemitraan yang lebih kuat dengan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki prospek perekonomian cukup cerah dan berada di garda depan perubahan politik yang membentuk Asia. Kunjungan Presiden SBY banyak diisi agenda perjanjian perdagangan kedua negara, seiring minat Inggris mendapatkan akses pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat dan 240 juta konsumen potensial. Kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya Inggris meningkatkan diplomatiknya di Asia Tenggara, dan Indonesia dianggap pemain paling berpengaruh di wilayah tersebut.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Kronologi proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan driving simulator dengan nilai proyek sebesar Rp 198,7 miliar semakin hari semakin menarik. Mulai dari insiden penggeledahan di Kantor Korps Lalu Lintas Mabes POLRI, cerita bersejarah penetapan seorang Perwira Polisi sebagai tersangka oleh KPK, pelimpahan wewenang menyidik, gugatan Korlantas terhadap KPK, hingga gugatan AKBP Teddy Rusmawan terhadap institusinya sendiri. Dalam proses penyidikan terkini, KPK menggandeng ITB dalam upaya menaksir biaya komponen Simulator SIM tersebut.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Sekilas:
Kehadiran BUMN, di satu sisi, sebagai badan usaha bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Saat ini kontribusi BUMN masih rendah yang sebagian dikarenakan struktur dan sistem organisasi, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggabungkan beberapa BUMN yang sejenis menjadi satu holding, misalnya BUMN yang terkait dengan usaha penyediaan pupuk dan perkebunan. Alternatif berikutnya, menggabungkan beberapa BUMN yang tidak sejenis tetapi saling mendukung. Sinergi BUMN diharapkan dapat memberikan keuntungan daya saing. Sinergi harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian Indonesia.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Sekilas:
Hingga saat ini Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Malaysia beragam, mulai dari kelengkapan dokumen hingga ancaman hukuman, termasuk hukuman mati. Kasus- kasus yang menimpa TKI yang bekerja di Malaysia tersebut membutuhkan penyelesaian secara tuntas dan melibatkan berbagai sektor terkait. Untuk itu, DPR perlu segera menuntaskan pembahasan revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, Joint Task Force yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia untuk membahas persoalan TKI juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penempatan TKI di negara itu, terutama yang berkaitan dengan masalah perlindungan TKI.

Vol. IV / No. 20 - Oktober 2012

Penulis: Dra. Siti Nur Solechah, M.Si.

Sekilas:
RUU tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang diajukan oleh Pemerintah ke DPR telah memicu kontroversi. Pro-kontra terhadap RUU ini terlihat baik di kalangan masyarakat maupun di DPR. Rapat Paripurna DPR pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011 telah memutuskan pembahasan RUU tersebut oleh Komisi I. Setelah melakukan serangkaian RDPU, akhirnya Komisi I menyerahkan RUU itu ke Rapat Paripurna untuk selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah untuk direvisi. Rapat Paripurna DPR tanggal 28 Februari 2012 kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU tersebut. Paling tidak ada lima isu krusial dari RUU itu antara lain; cakupan Keamanan Nasional yang sangat luas, hakekat ancaman, tujuan penyelenggaraan kamnas, penyelenggara kamnas, dan status keadaan kamnas.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Hari Pangan Sedunia (HPS) diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Peringatan HPS dimaksudkan sebagai media untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan menggalang kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam meningkatkan sinergi menangani masalah pangan yang sedang aktual. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa perwujudan Ketahanan Pangan adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan bagi keberlanjutan peradaban manusia. Masalah kemandirian pangan yang diangkat pada HPS ke-32 merupakan masalah bersama penduduk dunia. Untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan adanya sinergi kemitraan antar pemangku kepentingan bersamaan dengan terbentuknya kebijakan dan program aksi yang dapat dilakukan.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Sekilas:
Pembatalan putusan pidana mati terhadap terpidana narkotika oleh Presiden dan Hakim Mahkamah Agung telah menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Hal ini dianggap sebagai langkah mundur dalam perang melawan narkoba. Sangat disayangkan, mengingat kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime, yang dapat menimbulkan dampak luar biasa, karena telah mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, oleh karenanya maka pelaku terpidana narkotika seharusnya diganjar hukuman seberat-beratnya.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Sekilas:
Indonesia berkontribusi besar dalam perdagangan internasional. Pada akhir 2011, Indonesia menyumbang 1% terhadap total volume perdagangan internasional. Dengan tingkat pertumbuhan perdagangan 7,3% per tahun, angka ini diprediksi akan meningkat menjadi 1,3% dalam 15 tahun ke depan. Data nilai ekspor bisa merepresentasikan masuknya devisa ke Indonesia. Banyaknya investor yang tidak menyimpan uangnya di Indonesia, karena investor merasa tidak aman menyimpan uangnya di bank-bank devisa yang ada di Indonesia. Selain itu banyaknya devisa ekspor yang masih diparkir di luar negeri juga dikarenakan penerapan sistem devisa bebas yang berlaku saat ini dinilai terlalu bebas. UU No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar tidak dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan pendukung, termasuk yang mengatur masalah sistem pembayaran. Penerapan sistem devisa bebas tanpa diikuti dengan kebijakan pemantauan lalu lintas devisa dan penentuan sistem nilai tukar yang kredibel juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Untuk itu, sistem devisa bebas perlu ditopang dengan perangkat kebijakan perekonomian yang kuat dan efisien.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Sekilas:
Pada awal Oktober 2012 marak diberitakan kasus penculikan melalui perkenalan di jejaring sosial yang tidak jarang berujung pada pemerkosaan terhadap remaja putri. Kasus terakhir menimpa SS (15 tahun) siswi kelas 1 SMA yang dibawa kabur selama 11 hari oleh seorang pria yang mengaku fotografer. SS mengenal pelaku melalui media jejaring sosial Facebook (FB). Sebelumnya ASS (14 tahun) telah menjadi korban penculikan dan perkosaan dengan seseorang yang dikenal melalui jejaring sosial yang sama. Dua kasus terakhir tersebut cukup menyita perhatian masyarakat, karena pihak sekolah dan pemerintah dinilai kurang berempati. Padahal, semua pihak harus mampu mengambil langkah bijaksana untuk mencegah kejahatan ini.

Vol. IV / No. 19 - Oktober 2012

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) yang tengah dibahas di DPR RI menimbulkan banyak perdebatan, salah satunya mengenai presidential threshold (PT) yang digunakan partai politik agar bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik terus mengajukan tawar menawar terkait besaran jumlah PT tersebut. Jika besaran PT diturunkan, maka potensi partai politik dalam mengajukan pasangan capres dan cawapres akan semakin terbuka lebar dan persaingan dalam pilpres akan semakin besar. Selain itu, saat ini tengah diajukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi terhadap materi PT dalam UU Pilpres yaitu pasal 6A tentang ambang batas pengusungan presiden (presidential threshold). Kesimpulan akhir dari bahasan ini adalah penentuan ambang batas dalam pilpres memerlukan kehati-hatian karena tidak sekedar dapat berimplikasi proses menentukan pola koalisi dan mekanisme yang akan dilakukan oleh partai politik melainkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih untuk memilih kandidat presiden yang tepat.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si. ❖ Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-67 di New York tanggal 25 September 2012., Indonesia telah menyampaikan inisiatif untuk membuat instrumen antipenistaan agama yang bersifat internasional. Instrumen antipenistaan agama mengandung nilai pengakuan terhadap kekebasan berekspresi, namun, setiap orang tetap berkewajiban menjungjung tinggi norma dan moralitas serta menjaga ketertiban umum. Instrumen antipenistaan agama diharapkan menjadi sarana dalam menjaga hubungan baik antar-pemeluk agama dan antar-negara di seluruh dunia.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Sekilas:
Revisi terhadap UU KPK yang saat ini masih berupa usulan RUU yang diproses di DPR menuai banyak reaksi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Revisi terhadap UU KPK dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap KPK dengan melakukan pengurangan kewenangan yang sangat penting, seperti penuntutan, memperketat mekanisme penyadapan, dan pembentukan Dewan Pengawas Internal KPK. Pendapat mengenai Revisi UU KPK juga muncul dari Presiden. Fraksi-fraksi di DPR juga berpendapat pro dan kontra. Proses revisi UU KPK saat ini sedang dalam tahap proses Harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg). Beberapa langkah perlu dilakukan, termasuk kemungkinan penhentian. Mekanisme penghentian pembahasan RUU tersebut harus melalui mekanisme tertentu yang telah ditetapkan di dalam Peraturan DPR.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si. ❖ Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Perkelahian atau tawuran pelajar di kota Jakarta semakin kerap terjadi. Untuk itu dianggap perlu pembenahan dalam hal pendidikan, terutama dengan memperkuat pendidikan karakter. Pelajar perlu diajarkan nilai-nilai positif agar dapat berhati baik, berfikir baik, dan berperilaku yang baik pula. Sekolah dituntut untuk mampu memberikan fasilitas berekspresi bagi peserta didik mereka, membangun ikatan sosial antara sekolah dan murid serta antarsekolah dengan menyediakan tempat yang representatif dan kondusif bagi perkembangan mental dan karakter remaja. Selain itu, panutan positif dari orang tua, guru, dan masyarakat juga penting dalam mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik.

Vol. III / No. 24 - Desember 2011

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Kepala Desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara atau Parade Nusantara melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada tanggal 5 Desember 2011. Mereka menuntut, agar Presiden menyerahkan draf RUU Desa untuk segera dapat dibahas di DPR. Salah satu substansi tuntutan pengunjuk rasa adalah agar pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar 10 persen untuk anggaran Desa. Mendagri, Gamawan Fauzi memastikan pemerintah akan mengajukan RUU Desa untuk segera dibahas dengan DPR RI, pada minggu kedua Desember 2011. Pengaturan mengenai desa yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menuai banyak permasalahan, antara lain terkait dengan keberadaan Sekretaris Desa yang diisi oleh PNS. Sekdes PNS ini membuat kecemburuan sosial di kalangan perangkat desa yang lain, bahkan bagi kepala desa sendiri.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Belakangan ini, Myanmar tidak henti-hentinya menggelar berbagai perubahan yang mengejutkan banyak pihak. Parlemen Myanmar yang baru terpilih Januari 2011 sempat dipandang sebelah mata oleh para pengamat asing. Tapi rezim baru Myanmar berhasil mengejutkan dunia dengan melakukan banyak aksi reformasi. Aksi-aksi tersebut antara lain adalah pembebasan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi, melepaskan sejumlah tahanan politik lain, serta mengeluarkan kebijaksanaan yang membebaskan warga untuk berdemonstrasi. Dengan merujuk pada hal-hal tersebut, Myanmar telah berhasil menciptakan sesuatu yang sangat esensial dalam politik yakni demokrasi. Hal ini menjadi langkah awal yang baik bagi Myanmar untuk dapat terus melakukan perubahan.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara telah menimbulkan korban jiwa dan materil yang tidak sedikit, sehingga harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Oleh sebab itu, tim ahli harus melakukan investigasi yang menyeluruh dan independen terhadap kasus ini. Dari kasus ini juga dapat ditarik beberapa pelajaran sebagai bahan revisi terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diikuti dengan PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Namun, hingga kini masih ada undang-undang yang kontradiksi dengan UU No. 4 Tahun 1997 tersebut. Persoalan lainnya adalah realisasi peraturan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dikhawatirkan akan memunculkan persoalan baru. Sehubungan dengan ini, Rati kasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang baru saja dilakukan oleh Pemerintah menjadi harapan baru dalam rangka pelindungan hak penyandang disabilitas.

Vol. III / No. 23 - Desember 2011

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
RUU Perubahan Atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sudah mulai dibahas Pansus DPR RI. Namun hingga menjelang akhir tahun 2011 belum terlihat perkembangan pembahasan yang signi kan. Terdapat beberapa masalah krusial yaitu tentang PT, alokasi kursi tiap dapil, konversi suara menjadi kursi, dan sistem pemilu. Keempat masalah tersebut harus diselesaikan segera dengan diawali terjalinnya komunikasi intensif antar fraksi serta antara Pansus dengan Pemerintah.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Delegasi dalam Konferensi Perubahan Iklim berkumpul kembali di Durban, Afrika Selatan, 28 November-9 Desember 2011 (yang kemudian diperpanjang hingga 11 Desember 2011). Dalam pertemuan negara pihak yang ke-17/Pertemuan Para Pihak tentang Protokol Kyoto ke-7 (COP-17/CMP-7) Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) ini banyak masalah perubahan iklim dibahas dan diputuskan. Banyak pihak menilai, pertemuan negara-negara yang berkepentingan untuk membahas perubahan iklim ini adalah sebuah persimpangan. Ada dua hal yang jadi perdebatan besar, yakni perpanjangan komitmen terhadap Protokol Kyoto dan penurunan emisi karbon bagi negara-negara maju dan berkembang.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
DPR telah mengesahkan Pimpinan KPK periode 2012-2015 dengan Ketua KPK terpilih Abraham Samad. Masyarakat berharap banyak terhadap kepemimpinan KPK baru untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia setelah kinerja KPK periode sebelumnya dianggap kurang optimal dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pihak penguasa atau elit politik. Janji dan pakta integritas yang disepakati Pimpinan KPK menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai pelaksanaan tugas KPK baru.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Sekilas:
Di tengah Peringatan Hari AIDS Sedunia di Indonesia yang menelan dana miliaran rupiah, ternyata masih ditemukan banyak kasus diskriminasi terhadap Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA). Pada akhir November, Wakil Presiden yang menghadiri hari peringatan Hari AIDS Sedunia menyampaikan pidato yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap permasalahan HIV/AIDS. Sementara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa stigma dan diskriminasi terkait HIV di tempat kerja sudah berkurang dan akan terus diperbaiki. Tetapi beberapa hari kemudian terungkap, seorang anak hampir ditolak masuk sekolah karena ayahnya terinfeksi HIV. Sepertinya pelaksanaan program diseminasi informasi mengenai HIV/AIDS tidak sampai ke masyarakat secara utuh, dan karenanya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memahami salah satu penyakit yang pada tahun 2010 telah secara global menelan korban 1,8 juta jiwa meninggal dunia.

Vol. III / No. 22 - November 2011

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Wacana penggabungan TVRI dan RRI lebih disebabkan oleh berbagai kendala yang terjadi dari kedua lembaga penyiaran publik, yang pada dasarnya bermuara pada kelemahan aturan yang terdapat pada UU Penyiaran yang ada selama ini. Penggabungan bertujuan menciptakan efisiensi dan optimalisasi siaran. Struktur organisasi dan SDM yang bekerja untuk lembaga penyiaran ini harus ditata secara profesional dan diisi oleh para profesional penyiaran.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Integrasi ekonomi Eropa kini menghadapi berbagai tantangan atas kebijakan mata uang tunggal Euro menyusul terjadinya krisis utang di sebagian besar negara anggotanya. Arsitektur kesatuan Eropa Pascaperang Dunia II pada awalnya melihat integritas ekonomi sebagai kunci untuk mengabadikanperdamaian sosial dan mengakhiri siklus kuno konflik berdarah di benua itu. Akan tetapi sekarang, perdamaian sosial dan harapan bagi kebangkitan ekonomi Eropa terancam oleh bentuk persatuan mata uang tunggal euro dengan meluasnya krisis utang di beberapa negara anggota seperti Yunani dan Italia.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Berita mengenai kemewahan fasilitas di LP dan rutan merupakan cerita lama. Di satu pihak, kesejahteraan pegawai yang minim membuat petugas tergoda menerima suap. Di pihak lain, jumlah warga binaan ataupun tahanan tidak sebanding dengan kapasitas hunian mendorong mereka untuk mendapatkan keistimewaan dengan jalan menyuap petugas. Pemerintah perlu melakukan pembenahan mengenai overkapasitas warga binaan. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan pegawai maka harus ada tindakan yang tegas bagi aparat yang menyeleweng.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Musim penghujan saat ini telah hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ancaman banjir di musim penghujan periode 2011-2012 sangat nyata. Pada umumnya ancaman ada di wilayah Indonesia bagian barat yang dominan akan menerima curah hujan lebih tinggi dibandingkan dengan bagian timur. Sementara wilayah Indonesia bagian timur lebih dominan akan dilanda banjir bandang. Antisipasi banjir yang disiapkan oleh pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga seharusnya tidak lagi hanya penanganan jangka pendek. sebagai negara yang rawan banjir, seharusnya perencanaan penanganan dipersiapkan untuk pengendalian banjir jangka menengah hingga jangka panjang.

Vol. III / No. 21 - November 2011

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Otonomi khusus (otsus) di Papua sebenarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Namun, pemberian otsus justru menambah berbagai permasalahan terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua yang masih tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah, di antaranya membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini dilakukan karena pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memerlukan percepatan serta peningkatan dan optimalisasi guna efektivitas pelaksanaan otonomi khusus.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Kematian Qaddafi meninggalkan pertanyaan besar terhadap masa depan transisi demokratis Libya. Tudingan pelanggaran HAM dan eskalasi kekerasan yang sulit berakhir karena konflik vertikal yang berlanjut dengan konflik horizontal akan berdampak terhadap stabilitas keamanan kawasan dalam jangka panjang, khususnya sukses konsolidasi demokratis di sana. Esai singkat ini mengkaji perkembangan keadaan di Libya dan kemungkinan sukses konsolidasi di tengah-tengah musim semi demokratisasi yang tengah berlangsung di jazirah Arab.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Kasus kekerasan yang terjadi di Papua sudah melewati batas-batas kemanusiaan dan penyelesaian masalah Papua melalui jalan kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan baru. Untuk itu, penyelesaian melalui penegakan hukum dan tidak melanggar HAM sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu, pendekatan kesejahteraan terhadap warga dan menggelar dialog interaktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan di Papua perlu dilakukan.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Konflik Papua bukanlah konflik tunggal, namun mengandung berbagai aspek yang menjadi pemicunya. Masalah kesejahteraan masyarakat adalah salah satu pemicu konflik tersebut. Oleh karena itu, selayaknya Pemerintah dapat memandang permasalahan secara komprehensif dan mengatasi konflik yang ada secara cermat. Penanganan konflik dengan mengedepankan pendekatanan keamanan sebaiknya ditinjau kembali, dan perlu pendekatan yang relevan dengan mempertimbangkan masalah kesejahteraan masyarakat.

Vol. III / No. 20 - Oktober 2011

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Penambahan jumlah wakil menteri menjadi sebanyak 13 (tiga belas) telah menimbulkan pro dan kontra di publik. Jabatan wakil menteri dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diakui keberadaannya. Namun, posisi wakil menteri sebagai pegawai karir dan bukan anggota Kabinet tetapi diangkat oleh Presiden merupakan sebuah anomali. Dalam posisi sebagai pejabat karir, seharusnya seorang wakil menteri berasal dari kementerian yang bersangkutan. Pengangkatan wakil menteri bukan dari kementerian yang bersangkutan telah menimbulkan tafsir bahwa wakil menteri merupakan pejabat politik. Oleh karena itu, reposisi terhadap wakil menteri sudah harus dilaksanakan melalui perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Isu perbatasan Indonesia-Malaysia kembali merebak belakangan ini. Kali ini yang menjadi pokok persoalan adalah batas darat yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Dusun Camar Bulan, satu dari dua dusun di wilayah Desa Temajuk, desa di ujung barat laut Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Teluk Melano, Negara Bagian Sarawak, Malaysia, kini mencuat namanya. Demikian pula Tanjung Datu yang berada di Kabupaten Sambas. Tb Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran batas dan penguasaan lahan oleh Malaysia di wilayah Kalimantan Barat itu. Indonesia pun diargumentasikan telah kehilangan kedaulatan. Berbagai wacana pun muncul, termasuk lebih mengintensifkan lagi diplomasi perbatasan dan memperlakukan wilayah perbatasan tidak lagi semata-mata sebagai ruang demarkatif.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Sekilas:
Presiden telah melakukan penataan ulang Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dengan melakukan penggantian dan penggeseran Menteri, serta penambahan Wakil Menteri. Menteri Hukum dan HAM merupakan salah satu menteri yang diganti. Pada Kemekumham juga diadakan jabatan wakil menteri. Di tengah pesimisme penuntasan kasus-kasus besar seperti kasus Century dan kasus Antasari Azhar, serta opini bahwa penggantian tersebut justru dilakukan untuk ‘mengamankan’’ kasus tersebut, Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM diharapkan mampu menunjukkan profesionalisme dan meningkatkan kinerja kementerian demi tegaknya hukum dan HAM di negeri ini.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Sekilas:
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah pesta olah raga Asia Tenggara (SEA Games XXVI) keempat kalinya pada bulan November 2011. Berbagai lomba akan diselenggarakan di dua kota, Jakarta dan Palembang. Ajang ini merupakan kesempatan bagi atlet-atlet Indonesia untuk meraih prestasi di saat reputasi olah raga Indonesia saat ini. Namun sayangnya, berbagai masalah terjadi dalam proses persiapan SEA Games. Ditemukannya kasus suap dalam pembangunan wisma atlet di Palembang adalah salah satu permasalahan, selain juga terlambatnya pembangunan beberapa venue yang mengakibatkan kekhawatiran berbagai pihak akan kesuksesan SEA Games kali ini. Namun, mengingat waktu yang kian mendesak dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada Indonesia, maka seharusnya Pemerintah dan seluruh stakeholder mempersiapkan segalanya seoptimal mungkin demi nama baik, kebanggaan, dan prestasi olah raga Indonesia.

Vol. III / No. 19 - Oktober 2011

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparingga, telah menegaskan bahwa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden, Boediono, terus membahas dan mengevaluasi rencana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan Presiden atas kinerja kabinet yang sekarang bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Bersatu I. Oleh sebab itu, Presiden SBY sejak memasuki pekan pertama Oktober 2011 sudah mulai mengkaji nama-nama calon menteri yang akan masuk dalam proses reshuf e kabinet bersama-sama dengan Wapres. Dalam proses perombakan kabinet ini Presiden mengandalkan hasil evaluasi dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Krisis politik Tunisia yang dipicu peristiwa bakar diri Muhammad Bouazizi 17 Desember 2010, menandai dimulainya semangat demokratisasi di Timur Tengah atau dikenal sebagai Arab Spring. Pergolakan politik tersebut berefek domino ke negara-negara Timur Tengah lainnya. Transisi demokrasi di Timur Tengah yang seringkali dibarengi dengan terjadinya kekerasan politik yang memakan korban jiwa selalu menuai kecaman dan tekanan dari dunia internasional. Upaya PBB untuk mengakhiri kekerasan tersebut dengan menjatuhkan sanksi maupun dukungan operasi militer dari NATO terhadap negara bersangkutan tidak selalu berhasil.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M. ❖ Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:
Revisi terhadap UU KPK yang saat ini masih berupa usulan RUU yang diproses di DPR menuai banyak reaksi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Revisi terhadap UU KPK dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap KPK dengan melakukan pengurangan kewenangan yang sangat penting, seperti penuntutan, memperketat mekanisme penyadapan, dan pembentukan Dewan Pengawas Internal KPK. Pendapat mengenai Revisi UU KPK juga muncul dari Presiden. Fraksi-fraksi di DPR juga berpendapat pro dan kontra. Proses revisi UU KPK saat ini sedang dalam tahap proses Harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg). Beberapa langkah perlu dilakukan, termasuk kemungkinan penhentian. Mekanisme penghentian pembahasan RUU tersebut harus melalui mekanisme tertentu yang telah ditetapkan di dalam Peraturan DPR.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Satu hal penting yang perlu diubah dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah mengenai kelembagaan pengelola zakat. Jika UU tersebut tidak mengatur secara tegas peran BAZNAS dalam pengelolaan zakat, maka dalam RUU Pengelolaan Zakat (RUU Usul DPR RI), BAZNAS diposisikan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Di sisi lain, RUU ini juga menempatkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu, disebutkan bahwa organisasi BAZNAS tingkat nasional menggunakan pola komisioner yang keanggotaannya berjumlah 11 orang, terdiri atas delapan orang dari unsur masyarakat dan tiga orang dari unsur pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat serta dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hak amil.

Vol. IV / No. 18 - September 2012

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Kemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) berdasarkan hasil quick count (hitung cepat) beberapa lembaga survei dalam Pilgub DKI 2012 Putaran ke-2, membuka mata bahwa koalisi parpol tidak efektif dalam memberi dukungannya terhadap pasangan calon Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli (Foke-Nara). Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan, pasangan Jokowi-Ahok unggul sekitar 7% dibanding pasangan Foke-Nara. Padahal, pasangan Jokowi-Ahok hanya didukung dua parpol, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang tidak memperoleh banyak suara dari Pemilu 2009 yang lalu di Jakarta. Di lain pihak, Foke-Nara didukung oleh banyak parpol, di antaranya Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Hanura, dan partai-partai non parlemen lainnya. Kemenangan Jokowi-Ahok memang tidak dapat dinilai sebagai kemenangan atas partai politik pendukungnya, namun jelas memperlihatkan bahwa mesin koalisi parpol pendukung Foke-Nara tidak berjalan efektif.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Sengketa kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara dua kekuatan ekonomi terbesar Asia, yaitu Cina dan Jepang, telah berlangsung sejak lama dan berulangkali memicu ketegangan hubungan diplomatik antara kedua negara. Namun perkembangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir telah mengkhawatirkan masyarakat internasional. Masyarakat internasional, tidak terkecuali Indonesia, harus mendorong kedua pihak bersengketa untuk menahan diri guna mencegah konflik yang lebih besar.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Sesuatu yang dianggap sebagai masalah kecil dapat mengakibatkan kelumpuhan penegakan hukum di dalam lembaga KPK. Sampai kini masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan oleh KPK. Penarikan 20 penyidik KPK akan menghambat proses penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Pihak Kepolisian sudah menarik 20 penyidiknya dari KPK dengan 14 penyidik sebagai gantinya, namun tidak sesuai dengan standarisasi kriteria penyidik KPK yang harus mempunyai pengetahuan penyidikan, integritas, dan kapabilitas.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Sekilas:
Lambang kepalangmerahan merupakan isu yang penting di dalam kegiatan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh kurang lebih 192 negara termasuk Indonesia. Sesuai dengan Konvensi Jenewa, terdapat tiga lambang kepalangmerahan yang harus dilindungi, yaitu Palang Merah, Bulan Sabit Merah, dan Kristal Merah. Karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk memilih salah satunya. Fungsi dari lambang tersebut adalah sebagai tanda pelindung dan tanda pengenal bagi Unit Kesehatan dan Rohaniawan TNI, Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, perhimpunan nasional, atau pihak lain yang mendapat ijin dalam melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.

Vol. IV / No. 17 - September 2012

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Aksi teror kembali terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa penembakan/penyerangan terhadap personil POLRI di Solo, dan peristiwa peledakan bom di Depok. Berbagai pandangan disampaikan terkait peristiwa ini. BNPT memandang perlu untuk segera merevisi UU tentang Intelejen sehingga Intelejen dapat lebih leluasa untuk bergerak mencegah dan menanggulangi terorisme. Pemerintah berpandangan bahwa masyarakat harus lebih proaktif dalam mencermati tanda-tanda adanya kegiatan yang mencurigakan di lingkungannya. Sementara itu, ada pandangan dari pengamat terorisme bahwa peristiwa-peristiwa itu tidak lebih dari sekedar ‘pengalihan isu’ atas kondisi perpolitikan di Indonesia, yang dibuktikan dengan beberapa kejanggalan atas kejadian-kejadian terorisme di Solo dan Depok tersebut. Namun, demikian, harus diakui bersama bahwa terorisme merupakan suatu ancaman yang harus diwaspadai. Semua pihak baik dari unsur Pemerintah maupun masyarakat harus bahu-membahu mencegah dan menanggulangi terorisme di Indonesia.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Indonesia dan Australia terus berupaya mencari penyelesaian atas masalah imigran gelap dan pencari suaka yang telah berlangsung dalam satu dekade ini. Sebagai negara transit Indonesia menghendaki agar penyelesaiannya dilakukan melalui kesepakatan Bali Process. Sementara Australia yang menjadi negara tujuan dengan tegas menolak kedatangan mereka. Tetapi sayangnya Australia belum memiliki kebijakan yang jelas bagaimana cara menolak kedatangan mereka. Kondisi ini mendorong imigran gelap dan pencari suaka untuk terus berdatangan ke negara itu melalui Indonesia.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Sejak tahun 2002 Indonesia mengalami berbagai kejadian tindak pidana terorisme. UU Terorisme yang dikeluarkan pada tahun 2003 merupakan salah satu bentuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Namun dalam pelaksanaanya, UU Terorisme ini dinilai belum dapat menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Masih banyaknya pelaku tidak pidana di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia belum aman dari pelaku tindak pidana terorisme. Peraturan pelaksana dan juga peraturan lain yang mendukung penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, harus segera diselesaikan dan disahkan. Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindak pidana terorisme di Indonesia.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Sekilas:
Kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang telah terjadi dan menelan kerugian yang tidak kecil, ada 2 korban jiwa, 6 orang terluka, 37 rumah dibakar, dan 278 pengungsi. Kekerasan dengan latar belakang apapun yang mendasarinya tidak boleh terulang lagi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial harus menjadi rujukan pascakekerasan Sampang. Selain itu, perlu adanya dialog untuk memberikan pemahaman bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan beragama.

Vol. IV / No. 16 - Agustus 2012

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Komisi I DPR RI ingin mendorong revitalisasi TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik (LPP) melalui regulasi yang mengatur tentang berbagai faktor terkait dalam sebuah undang-undang tersendiri. Penguatan program dapat dilakukan dengan menciptakan pengaturan yang dapat menghasilkan sebuah panduan yang dapat mendorong terciptanya program yang berkualitas tinggi dan berorientasi pada kepentingan dan pelayanan umum namun tetap menarik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip daya tarik program seperti aktual, geografis dan emosional, membahas tentang permasalahan yang dekat dengan masyarakat, yang memiliki pertentangan dan ketengangan, memiliki human interes, ketokohan serta keanehan. Sedang penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada terciptanya organisasi yang ramping tetapi padat fungsi serta mendukung upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya ide-ide kreatif dalam setiap program yang ditawarkan.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Lemahnya sentralitas dan keterlibatan masyarakat sipil dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di ASEAN merupakan hal krusial dari banyak permasalahan yang dihadapi ASEAN dalam usianya yang mencapai 45 tahun. Bertambahnya anggota dan mitra dialog baru yang masuk tidak cukup menjadi ukuran semakin signifikannya kehadiran ASEAN di kawasan. Tulisan ini mengungkapkan dan menganalisis kelemahan ASEAN terkait sentralitas kepemimpinan di tengah targetnya mewujudkan komunitas kawasan tahun 2015.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Efektifitas penegakan hukum pembayaran Tunjangan Hari Raya (selanjutnya disingkat THR) dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu penegak hukum dan materi hukum. Kelemahan faktor penegak hukum dapat diatasi dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan ketenagakerjaan. Sedangkan perbaikan terhadap materi hukum tidak cukup hanya dengan perubahan Peraturan Menteri (selanjutnya disingkat Permen) akan tetapi juga Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU).

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Fenomena mudik lebaran telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Namun budaya mudik ini menjadi terhambat karena tidak didukung oleh sarana transportasi yang memadai. Muncul kemacetan di hampir seluruh ruas jalur mudik. Dampaknya tidak hanya pada meningkatnya jumlah kecelakaan dan semakin bertambahnya waktu tempuh antarwilayah, tetapi juga meningkatnya polusi udara dan pemborosan energi. Ini semua sebagai akibat dari kebijakan sistem transportasi di Indonesia yang masih bertumpu pada sistem jalan raya yang tidak diikuti dengan pengembangan sarana transportasi publik yang memadai di setiap wilayah. Untuk itu Pemerintah perlu mengubah sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, yaitu yang lebih memberikan ruang bagi pengembangan sarana transportasi publik yang ramah lingkungan, nyaman, dan terjangkau secara ekonomis bagi semua kalangan masyarakat.

Vol. IV / No. 15 - Agustus 2012

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Saat ini tengah dibahas RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai pengganti UU No. 8 Tahun 1985. Beberapa hal disorot publik khususnya terkait pengaturan yang dinilai relatif ketat dan memberatkan organisasi masyarakat sipil dan berpotensi tumpang tindih dengan UU lain yaitu UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan pengaturan soal perkumpulan pada Staatsblad 1870-64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum. Bahkan publik meminta agar kedua UU tersebut direvisi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mengelola dinamika politik sipil yang sesuai dengan iklim demokrasi di tanah air dan bahkan interelasinya dengan kehidupan global di masa mendatang serta menjawab permasalahan atas segala tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Aksi kekerasan antara etnis Rakhine dan Rohingya memanas sejak awal Juni lalu.Kerusuhan lantas menjalar ke beberapa kota lain di Rakhine. Myanmar akhirnya menetapkan kondisi darurat militer pada Juni dan mengirim pasukan bersenjata berat ke Negara Bagian Rakhine. Namun, kedatangan pasukan ini menurut Human Rights Watch (selanjutnya disingkat HRW) justru menjadi petaka bagi Muslim Rohingya. Tragedi kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya tidak saja menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran masyarakat internasional, tetapi juga telah menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak di Indonesia. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa tragedi kemanusiaan Rohingya sebagai pelanggaran HAM berat dan crime against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) yang secara spesifik mengarah kepada genosida atau pemusnahan etnis, dan oleh karena itu harus diambil langkah-langkah konstruktif untuk mengatasinya, baik secara internal maupun regional.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Korupsi masih menjadi persoalan krusial di Indonesia. Ironisnya polisi sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan dapat memberantas korupsi diduga telah melakukan korupsi pengadaan simulator mengemudi yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini disidik oleh 2 aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga timbulah polemik mengenai siapa pihak yang lebih berwenang menyidik. Atas berbagai pertimbangan, kasus ini sebaiknya disidik oleh KPK. Polemik kewenangan menyidik diharapkan tidak berlarut agar persoalan utama yaitu dugaan korupsi pengadaan simulator mengemudi segera dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Pungutan di sekolah dasar negeri meresahkan masyarakat karena memberatkan, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berdasarkan rencana strategis yang transparan. Pungutan uang buku adalah salah satu praktek pungutan sekolah yang perlu diperhatikan. Pungutan ini tidak perlu terjadi karena sekolah telah didukung dana BOS, BSE dan program Wajar 12 Tahun. Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pungutan uang buku menyebabkan praktek pungutan liar terus terjadi. Pemerintah seharusnya dapat menciptakan pendidikan yang terjangkau. Untuk itu, perlu adanya penguatan kebijakan perbukuan yang diwujudkan Komisi X DPR RI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional.

Vol. IV / No. 14 - Juli 2012

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disingkat Pemilukada) DKI Jakarta 11 Juli 2012 lalu harus dilanjutkan ke putaran kedua karena belum ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% sebagaimaan ditentukan UU No. 29 Tahun 2007. Oleh karena itu, harus dilakukan perbaikan atas berbagai persoalan yang muncul di putaran pertama seperti akurasi DPT, kampanye, masa tenang, pencoblosan, dan penghitungan serta rekapitulasi suara. KPU Pusat harus benar-benar mensupervisi pelaksanaan putaran kedua ini serta Komisi II DPR RI melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemilukada DKI ini. Harapannya, dapat terpilih pemimpin yang amanah dan legitimate.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Peredaran gelap narkotika masih merupakan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara, bahkan semakin memburuk. Negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk mengupayakan Drug-Free ASEAN 2015, dan mengembangkan berbagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, upaya-upaya regional seringkali terhambat oleh legislasi nasional. Untuk itu dibutuhkan peran kerjasama parlemen negara-negara anggota ASEAN untuk mengupayakan harmonisasi legislasi yang berkaitan dengan peredaran narkotika.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Untuk kesekian kalinya pegawai pajak ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK), karena menerima suap. Penegakan hukum atas kasus-kasus suap pajak sepertinya tidak membuat jera pegawai pajak dalam menyalahgunakan kewenangannya. Selain lebih memperberat hukuman, diperlukan langkah revolutif dalam membenahi dan membersihkan pegawai pajak yang "nakal", antara lain melalui sistem Whistleblowing.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Sekilas:
Indonesia termasuk negara yang serius mengatur perlindungan terhadap anak. Hal ini terlihat dari telah adanya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pada 30 Mei 2012 Indonesia juga telah mengetuk palu pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Pada tingkat provinsi juga telah disahkan peraturan-peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak. Akan tetapi masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan operasional di lapangan. Kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan kasus pelanggaran terhadap anak. Sebuah upaya yang sistematis dan komprehensif diperlukan untuk memperkecil angka kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak.

Vol. IV / No. 13 - Juli 2012

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Upaya sistematis yang telah dilakukan oleh DPR RI dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat mendatangkan hasil yang cukup siginifikan. Data menunjukkan, terjadi kenaikan jumlah pengaduan masyarakat ke DPR RI baik yang diterima melalui surat pengaduan masyarakat, melalui media online, maupun melalui SMS Aspirasi. Namun demikian efektivitas tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui pelaksanaan rapat-rapat DPR RI dan kunker juga harus semakin ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Mesir menandai babak baru dalam sejarah negara itu. Presiden terpilih, Muhammad Mursi dilantik pada Sabtu 30 Juni 2012. Untuk pertama kalinya Mesir memiliki presiden dari kalangan sipil. Ribuan pendukung menyambut kemenangan tersebutdi berbagai kota menyusul pengumuman hasil pilpres oleh Komisi Tinggi Pemilihan Presiden. Mursi mengalahkan Ahmad Shafiq dan menjadi presiden pertama Mesir setelah jatuhnya kekuasaan Husni Mubarak tahun 2011. Di bawah kepemimpinan Mursi, rakyat Mesir berharap banyak akan adanya perubahan akan hidup mereka. Berbagai tantangan akan dihadapi oleh presiden terpilih yang juga menambah daftar dominasi kekuatan Islam di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Sekilas:
Berlakunya UU Kehutanan, membawa konsekuensi pada larangan penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka. Namun, larangan tersebut dikecualikan bagi 13 perusahaan pertambangan yang sudah melakukan perjanjian dengan Pemerintah. Dalam implementasinya, belum seluruh perusahaan pertambangan tersebut memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai syarat dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di kawasan hutan, tetapi tetap melaksanakan aktivitas pertambangan, sehingga negara dirugikan baik dari sisi penerimaan negara maupun kerusakan lingkungan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Sempitnya ruang gerak, tingginya mobilitas penduduk, dan rasio kendaraan yang tidak sebanding dengan jumlah jalan yang disediakan mengakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Kondisi ini memberi tekanan tersendiri bagi para pengemudi hingga memicu mereka untuk menampilkan perilaku agresi pada saat berkendara. Perilaku tersebut memperbesar peluang kecelakaan lalu lintas karena berisiko mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Vol. IV / No. 12 - Juni 2012

Penulis: Dra. Siti Nur Solechah, M.Si.

Sekilas:
Di era otonomi daerah ini 31 urusan termasuk urusan pertambangan, energi dan sumberdaya mineral didesentralisasikan ke daerah. Dengan dalih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) para kepala daerah telah dengan mudah mengeluarkan izin usaha pertambangan yang pada akhirnya hal tersebut merupakan area gelap antara elit daerah dengan investor pertambangan. Perizinan pertambangan menjadi objek transaksi antara kepala daerah dengan pengusaha. Dari sisi kepentingan kepala daerah, izin pertambangan bisa dijadikan pundi-pundi untuk mengembalikan modal politik saat yang bersangkutan naik menjadi kepala daerah. Di sisi lain, pengusaha (private sector) dapat memberikan pengaruh kepada kepala daerah (government) untuk menerbitkan keputusan yang melawan hukum, sehingga banyak muncul izin pertambangan palsu.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 telah menghasilkan dokumen berjudul "The Future We Want," yang berisi visi bersama para kepala negara maupun pemerintahan untuk memperbaharui komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), perekenomian, sosial dan lingkungan hidup. Mereka menyadari bahwa untuk mengaplikasikan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar tercipta pembangunan berkelanjutan di segala aspek. Sebagai langkah lanjut, Indonesia menghimbau segera diwujudkannya green economy di setiap negara.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Sekilas:
Komitmen pemberantasan korupsi telah dicanangkan sejak awal reformasi. Berbagai upaya hukum dilakukan melalui pembenahan legal substance, legal structure, dan legal culture, antara lain pembentukan dan penyempurnaan Undang-Undang Korupsi, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta kampanye anti korupsi. Beberapa hal telah menunjukkan keberhasilan, namun banyak kekurangan yang harus dibenahi. Salah satunya adalah pelaku tindak pidana korupsi yang buron atau melarikan diri ke luar negeri. Berkenaan dengan masalah tersebut, perlu ada kebijakan dalam mencegah dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Kebijakan tersebut akan efektif apabila ada koordinasi dan kerjasama yang baik antarlembaga penegak hukum baik secara nasional maupun internasional.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Sekilas:
Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki dan ikut melaksanakan komitmen pembangunan milenium (Millennium Development Goals, selanjutnya disebut MDGs) yang targetnya akan dicapai tahun 2015. Keberhasilan pelaksanaan Deklarasi Milenium dan tercapainya MDGs sangat bergantung kepada kualitas sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM). Hal ini karena tanpa kualitas SDM, segala program yang telah direncanakan tidak akan terlaksana dengan baik. MDGs yang telah dideklarasikan oleh para pemimpin negara tersebut perlu didukung oleh kualitas SDM yang baik. Beberapa contoh kasus di negara-negara berkembang yang tidak dapat mengelola kekayaan sumber daya alamnya dapat dijadikan pelajaran berharga, bahwa MDGs akan dapat dicapai bila SDM sebagai pengelolanya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi terwujudnya MDGs di Indonesia.

Vol. IV / No. 11 - Juni 2012

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Berbagai kasus penembakan di Papua telah menimbulkan kesan bahwa Papua tidak aman. Berbagai kebijakan yang telah dibuat untuk memulihkan keamanan di Papua terbukti belum efektif. Tulisan ini mengemukakan bahwa ada peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menghambat pemulihan keamanan di Papua. Pemerintah Pusat dinilai belum mengeluarkan kebijakan yang efektif. Sedangkan Pemerintah Daerah dinilai kurang memiliki komitmen yang kuat untuk membuat kebijakan Pemerintah Pusat berjalan efektif di Papua. Tulisan ini merekomendasikan agar segera dilakukan dialog antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang meliputi kepala daerah (gubernur dan bupati), DPRP, MRP, tokoh adat, dan mahasiswa Papua.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Masyarakat internasional mengucilkan Suriah setelah krisis politik yang telahberlangsung lebih dari 14 bulan di negara tersebut menewaskan lebih dari 7.500 orang warga negaranya. Puncak kemarahan dunia adalah terjadinya ‘Tragedi Houla’ di Provinsi Homs, dengan korban lebih dari 100 orang warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak akibat pembantaian pihak militer. Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga saat ini belum berhasil mencari solusi damai atas masalah Suriah, sehingga upayamengatasi krisis politik di Suriah melalui cara intervensi militer mulai dipertimbangkan. Terkait dengan krisis Suriah, Indonesia juga perlu mengambil kebijakan secara bijaksana dengan mempertimbangkan keberadaan WNI yang ada di Suriah.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Sekilas:
Pemberian grasi 5 (lima tahun) terhadap warga negara Australia Schapelle Leigh Corby oleh Presiden menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak. Walaupun pemberian grasi tersebut merupakan hak prerogatif presiden sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, namun pemberian grasi tersebut dinilai kurang tepat karena kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan serius dan Indonesia merupakan negara peserta Konvensi PBB dan telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No 7 Tahun 1997.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Sekilas:
Kualitas fisik sangat mempengaruhi aspek sosial dan psikologis suatu masyarakat. Pengaturan pelindungan hutan saat ini masih belum mampu memecahkan masalah-masalah alih fungsi lahan, eksploitasi, dan lemahnya kontrol Pemerintah terhadap penyelewengan. Oleh karena itu DPR RI mengusulkan Rancangan Undang Undang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai revisi Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang perlu ditekankan dalam pembahasan peraturan ini adalah fokus terhadap ide luhur pemeliharaan kesejahteraan rakyat, yang belum terlaksana oleh aturan pendahulunya. Oleh sebab itu, penyusunan undang undang ini harus mempertimbangkan dampak psikologis yang diakibatkannya.

Vol. IV / No. 10 - Mei 2012

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Sekilas:
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli Tahun 2012. Berbagai permasalahan yang terjadi di ibukota Jakarta menjadi pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusi. Munculnya beberapa pasangan calon gubernur-wakil gubernur dari jalur independen menunjukkan perkembangan demokrasi di negara kita. Hal ini dapat mejadi alternatif dalam memilih gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta dari luar parpol. Siapapun pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta yang terpilih nanti diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan membawa perubahan yang lebih baik di Jakarta.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Nicolas Sarkozy menjadi pemimpin negara di zona Euro ke 11 yang jatuh dari tampukkekuasaannya karena krisis utang di kawasan tersebut. Ironisnya, kemenangan FrancoisHollande meskipun telah diprediksi tetapi tetap saja menimbulkan guncangan. Sumber guncangan itu adalah janji Hollande yang akan memajukan perekonomian Perancis dengan bertumpu pada pertumbuhan daripada penghematan atau pemangkasan anggaran. Platform ekonomi ini membuat negara-negara Eropa, dan Asia, khawatir zona Euro semakin terjebak dalam krisis yang lebih luas lagi sebab negara-negara zona Euro telah sepakat untuk mengatasi krisis utang di kawasannya dengan melakukan penghematan anggaran.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Sekilas:
Penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi. Terakhir, seorang pengusaha ditahan karena diduga menodongkan senjatanya kepada karyawan restoran. Ia melakukan hal itu hanya karena merasa dalam bon transaksinya terdapat daftar makanan dan minuman yang tidak ia pesan. Kejadian tersebut memicu pro kontra kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Pihak yang pro mengatakan, kepemilikan senjata api oleh warga sipil dimungkinkan karena profesi tertentu memiliki resiko keselamatan yang tingg, hanya saja perlu pengetatan seleksi dan pengawasan. Sedang menurut pihak yang kontra, Polri harus mencabut izin pemberian senjata api dari warga sipil, sebab dapat membahayakan warga lainnya, dan berpotensi menjadi alat teror yang mengganggu ketertiban masyarakat. Mabes Polri mengimbau warga untuk waspada, sebab saat ini disinyalir masih ada lebih dari 41.000 pucuk senjata api ilegal dan rakitan yang dimiliki warga sipil.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Sekilas:
Isu kesetaraan gender selalu menuai kontroversi. Kurangnya pemahaman publik terhadap konsep kesetaraan gender menjadi salah satu penyebabnya. Saat ini, upaya Komisi VIII DPR-RI dan pemerintah untuk mengatur kesetaraan gender dalam suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) semakin menimbulkan pro dan kontra. Argumen yang kontra menyatakan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) bertentangan dengan syariah Islam. Sedang argumen yang pro mengharapkan RUU ini dapat menjadi payung hukum bagi perlindungan hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Diperlukan penelusuran landasan, latar belakang, dan paparan konsep dalam rancangan Naskah Akademik (NA) RUU KKG.

Vol. IV / No. 9 - Mei 2012

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Setelah UU Pemilu disahkan tanggal 12 April 2012 lalu, beberapa partai langsung melayangkan gugatan. Gugatan dilakukan oleh Partai baru seperti Partai Nasdem dan juga oleh 22 partai kecil. Partai gurem dan nonkursi di DPR ini di antaranya, Partai Merdeka, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Buruh, Partai Republikan, PKNU, PKPB, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Matahari Bangsa, Partai Bulan Bintang, dan Partai Patriot. Gugatan uji materi yang diajukan oleh ke-22 partai kecil tersebut terhadap Pasal 8 dan 208 UU Pemilu Baru. Melalui 32 advokat yang salah satunya adalah Yusril Ihza Mahendra, mereka menilai keberadaan ke dua pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi sehingga layak untuk segera dibatalkan oleh MK. Yusril mengatakan keberadaan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UU Pemilu Baru jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan Negara Indonesia adalah negara hukum, dan juga bertentangan dengan pasal 28 huruf d UUD 1945 menyangkut kepastian, keadilan dan kebersamaan warga negara dalam kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Kegiatan illegal traffcking of illegal drugs and narcotics memperlihatkan kecenderungan meningkat drastis akhir-akhir ini dan telah memberi ancaman yang serius terhadap keamanan, terutama keamanan insani (human security) Indonesia. Kegiatan yang merupakan bagian dari kejahatan transnasional ini harus segera direspons pemerintah secara maksimal, jika ingin Indonesia tidak menjadi sebuah narco-corruption state seperti negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Lemahnya hukum dan korupnya sistem yang membawa negara menuju negara gagal, lebih cepat membawa Indonesia sebagai narco-corruption state, jika kondisi ini tidak segera diperbaiki secara komprehensif.

Penulis: DR. Ronny S.H. Bako, S.H., M.Hum.

Sekilas:
KPK akhirnya menahan AS terhitung 27 April 2012 selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan di rumah tahanan KPK. AS diduga terlibat kasus suap wisma atlet. KPK menemukan sejumlah bukti, antara lain aliran dana ke rekening AS. Tindakan KPK menahan AS diapresiasi masyarakat, dan saat ini masyarakat menunggu KPK untuk menuntaskan kasus suap tersebut. KPK diharapkan tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus korupsi ini. Upaya KPK untuk menuntaskan kasus ini, tidak hanya bergantung kepada kesediaan AS untuk menjadi justice collaborator, tetapi mencari bukti lainnya dan para pihak yang bertanggung jawab atas kasus ini.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Sekilas:
Ujian Nasional (UN) bertujuan menilai pencapaian kompentensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap tahun penyelenggaraan UN selalu mengundang kontroversi, di satu sisi UN menimbulkan berbagai permasalahan mulai dari isu kebocoran, kecurangan, dan ketidakadilan. Sementara di sisi lain UN justru memacu sekolah meningkatkan mutu, mendorong siswa, guru, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan di daerah untuk bekerja keras memperbaiki kualitas, serta mendorong orang tua siswa lebih peduli terhadap pendidikan anak-anaknya, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2012 ini muncul wacana menjadikan UN sebagai syarat masuk perguruan tinggi, namun kebijakan ini masih harus dikaji dengan mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan UN.

Vol. IV / No. 8 - April 2012

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Sekilas:
Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2014, DPR RI menyusun dan membahas RUU tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Setelah melakukan proses penyusunan dan pembahasan RUU tentang Pemilu, sampai dengan tanggal 9 April 2012, Panja RUU Pemilu masih belum dapat memutuskan beberapa hal, yaitu pertama, sistem pemilu yang diterapkan. Kedua, Parliamentary Threshold (PT). Ketiga, alokasi kursi tiap Daerah Pemilihan, dan keempat, konversi suara menjadi kursi. Akhirnya dalam Paripurna disepakati penggunaan Metode Kuota Murni sebagai tata cara konversi penghitungan suara dalam RUU Pemilu. Selain itu, ambang batas pemilu (parliamentary threshold/PT) secara nasional 3,5%. Sistem pemilu yang ditetapkan adalah Proporsional Terbuka dengan alokasi kursi 3-10 per daerah pemilihan (dapil) untuk DPR pusat dan 3-12 untuk DPRD provinsi dan kabupaten.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Laut China Selatan yang sebagian atau seluruh wilayahnya diklaim sebagai wilayah kedaulatan sejumlah negara kawasan kembali menjadi perhatian masyarakat internasional, terutama setelah timbul ketegangan antara China dan Filipina di perairan kawasan itu dalam minggu kedua dan ketiga bulan April 2012. Sering munculnya ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan China menarik untuk dikaji, di antaranya: Apa kepentingan China di kawasan itu? Bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional yang paling berpengaruh di kawasan dan beberapa anggotanya terlibat dalam persoalan klaim teritorial di Laut China Selatan menyikapi persoalan ini?

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Sekilas:
Berbagai peristiwa kericuhan yang melibatkan geng motor bagai tak henti menjadi perbincangan masyarakat, karena menimbulkan teror dan keresahan. Fenomena kekerasan ini sangat disayangkan karena terus berulang. Kasus terkini adalah tewasnya seorang anggota TNI dan penyerangan yang diduga sebagai balas dendam yang melibatkan oknum TNI, yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan. Dalam hal ini sangat diperlukan kesigapan peran aparat penegak hukum untuk melakukan upaya preventif dan menindak segala bentuk kriminalitas yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban umum.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Sekilas:
Salah satu tujuan dari pendidikan kedokteran adalah untuk mencetak profesi dokter yang berkualitas. Untuk itu diperlukan keseriusan pemerintah sebagai pemangku kepentingan pendidikan untuk menciptakan sistem yang terbaik. Kenyataannya, kondisi pendidikan kedokteran saat ini masih jauh dari harapan dan tantangan pasar global. Jumlah peminat pendidikan kedokteran yang sangat tinggi terus meningkat, sedangkan kapasitas sarana dan prasarana masih terbatas. Akibatnya kualitas lulusan tidak sesuai dengan harapan. Untuk itu dituntut komitmen dari stakeholder terkait pengaturan penyelenggaraan pendidikan kedokteran dalam bentuk undang-undang untuk sama-sama mewujudkan pendidikan kedokteran yang berorientasi masa depan dengan menitikberatkan pada mutu pendidikan yang mengacu pada standar global.

Vol. IV / No. 7 - April 2012

Penulis: Dedeh Haryati, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu cara mendorong akselerasi pembangunan daerah. Alasannya, karena wilayah-wilayah perbatasan atau kawasan yang jauh dari ibukota kabupaten/kota sering dianaktirikan dalam pembangunan. Padahal, pembangunan yang diharapkan memerlukan waktu yang panjang dari sekedar seremoni pembentukan DOB. Agenda-agenda utama pasca pembentukan DOB justru dinilai menguntungkan elite politik lokal (perebutan posisi kepala daerah dan anggota legislatif), pejabat birokrasi (penempatan pos jabatan birokrasi), hingga kontraktor (pembangunan sarana perkantoran dan infrastruktur dasar kota). Oleh karena itu, Pemerintah mengajukan opsi moratorium pemekaran wilayah, sembari mengevaluasi perkembangan DOB yang ada, mengingat sejak tahun 1999 hingga akhir tahun 2008 telah terbentuk 205 DOB.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Amerika Serikat (AS) berencana membangun sistem pertahanan rudal di Asia sebagaimana yang dibangun di Eropa. Rencana tersebut diklaim dilakukan untuk menghadapi ancaman keamanan dari Korea Utara. Sebagaimana Rusia terhadap sistem pertahanan rudal di Eropa, rencana tersebut akan menghadapi tentangan China yang tengah berupaya menjadi kekuatan dominan di kawasan, yang dalam bentuk apapun ekspresinya akan mempengaruhi stabilitas kawasan.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 yang disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 31 Maret 2012 menimbulkan polemik dalam masyarakat. Beberapa pihak berpendapat bahwa ayat tambahan pada Pasal 7 UU APBN-P 2012 tersebut telah sesuai dengan konstitusi, namun ada pula yang berpendapat Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012 inkonstitusional. Pihak yang kontra dengan keberadaan ayat tambahan tersebut mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan judicial reveiw dilakukan secara materiil karena bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akhirnya terjawab melalui keputusan Sidang Paripurna DPR. Kenaikan harga BBM ditunda per April 2012. Persoalannya kemudian adalah implikasi sosial dari penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi. Penundaan kenaikan harga BBM ternyata tidak membuat harga kebutuhan pokok yang sudah telanjur naik kembali turun, sementara Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) batal terealisasi. Masyarakat miskin semakin tertekan. Selain itu, telah terjadi penimbunan BBM di beberapa wilayah yang berimbas pada kelangkaan BBM bersubsidi. Dalam hal ini, rakyat miskin yang dirugikan, padahal mereka yang seharusnya paling berhak menerima subsidi. Penundaan juga berimplikasi pada kompensasi pemberian beasiswa pada siswa dari keluarga miskin.

Vol. IV / No. 6 - Maret 2012

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Sekilas:
Belum lama ini Pemerintah mengajukan RUU tentang Pemda, untuk mengubah UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana pernah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2008. RUU ini diajukan bersamaan dengan beberapa RUU lain terkait masalah politik lokal, yaitu RUU tentang Desa dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. RUU revisi Pemda dimaksudkan untuk memperbarui beberapa substansi dan merinci mekanisme pengelolaan berbagai urusan, sesuai perkembangan ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan Pemda. Diharapkan, RUU revisi Pemda dapat memberikan panduan secara lengkap bagi daerah terutama Provinsi, Kabupaten/Kota, dan sekaligus mensinergikan hubungan pusat dan daerah bagi demokratisasi politik lokal dalam konteks penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Sekilas:
Negara Timor Leste menyelenggarakan pemilihan umum presiden (pilpres) pada tahun ini. Lebih dari 600.000 dari sekitar 1,1 juta warga Timor Leste terdaftar untuk memilih presiden mereka yang baru. Dalam pilpres Timor Leste ini, empat orang tampil sebagai calon terkuat, termasuk mantan komandan gerilya Taur Matan Ruak dan presiden saat ini Jose Ramos Horta. Beberapa tantangan pembangunan ekonomi di Timor-Leste yang akan dihadapi Presiden, maupun pemerintahan mendatang adalah pengurangan ketergantungan minyak bumi, pengentasan kemiskinan, kebutuhan infrastruktur, mata uang hingga upaya menjadi anggota ASEAN. Pilpres tahun ini diharapkan membawa perubahan pembangunan yang dapat memajukan Timor Leste sehingga capaian pembangunan yang efektif dan efsien dapat terwujud.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Sekilas:
Makamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah tidak hanya berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ibu serta keluarga ibunya, melainkan juga mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologis serta keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan perdebatan di beberapa kalangan, khususnya dalam perspektif hukum .

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Sekilas:
Terkait dengan masalah pendistribusian guru setidaknya ada tiga alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah. Pertama, bertahan dengan sistem desentralisasi, namun pemerintah pusat harus melakukan pengawasan dan evaluasi yang terencana dan rutin bagi setiap produk kebijakan daerah. Kedua, pengelolaan pendistribusian guru kembali ke pusat (sentralisasi). Ketiga, penggabungan sistem sentralisasi dan desentralisasi pendidikan, dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan masing-masing.

Vol. IV / No. 5 - Maret 2012

Penulis: Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Munculnya sejumlah kasus penyelewengan dan korupsi oleh pegawai pajak akhir-akhir ini telah mengakibatkan pandangan yang keliru yang mengatakan bahwa reformasi birokrasi telah gagal dan karenanya kebijakan pemerintah khususnya pemberian remunerasi kepada PNS dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi tidak perlu diteruskan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa reformasi birokrasi belum gagal. Justru yang terjadi adalah sistem pengawasan intern sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi mulai terlihat hasilnya. Reformasi birokrasi memerlukan waktu untuk dapat dikatakan berhasil atau tidak. Tulisan ini merekomendasikan untuk menilai gagal tidaknya reformasi birokrasi pada tahun 2014.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Sekilas:
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta kuatnya keinginan untuk menyeimbangkan dominasi Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifk telah disebut-sebut sebagai penyebab China meningkatkan anggaran militernya. Akan tetapi, hal ini dibantah oleh pemerintah China. Menurut Perdana Menteri China, Wen Jia-bao, tujuan peningkatan anggaran militer adalah untuk memenangkan “perang lokal” terkait dengan persengketaan wilayah dengan negara-negara tetangganya. Dengan peningkatan anggaran militer tersebut, China berupaya membuktikan bahwa dirinya mampu mengimbangi pengaruh Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifk tidak hanya dalam bidang ekonomi.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Sekilas:
Kejaksaan Agung menetapkan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak golongan IIIC, Dhana Widyatmika, sebagai tersangka pada 17 Februari 2012 setelah diketahui memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Dhana Widyatmika diduga telah melakukan penggelapan pajak dan korupsi semasa menjadi pegawai Ditjen Pajak, dengan dikenakan ancaman pidana pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Sekilas:
Harga minyak dunia terus mengalami lonjakan, pada 24 Februari 2012 harga minyak jenis Brent dan WTI masing-masing sebesar US$ 126 per barel dan US$109 per barel. Di samping naiknya harga minyak dunia, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan langkah awal dalam mendukung pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Meskipun pencabutan subsidi BBM secara teori ekonomi memiliki argumentasi yang kuat, hal tersebut menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap laju inflasi, kemiskinan, serta dampak sosial yang menyimpan potensi besar untuk menyulut kecemburuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah juga harus memerhatikan faktor sosial dan politik akibat pencabutan subsidi BBM salah satunya dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok di tingkat yang wajar sehingga tidak memberatkan rakyat.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Sekilas:
Besarnya animo masyarakat terhadap pelayanan pengobatan tradisional membuat keberadaan pengobatan tradisional dilakukan secara terus-menerus sejak dahulu dan menjadi bukti sejarah pelayanan kesehatan Indonesia pada masa lalu. Namun hingga saat ini, pengobatan tradisional belum banyak diterapkan di unit pelayanan kesehatan. Salah satu alasannya adalah belum semua pengobatan tradisional memiliki bukti ilmiah. Padahal pengobatan tradisional memiliki potensi bahan baku dan pangsa pasar yang sangat banyak untuk dikembangkan.

Vol. IV / No. 4 - Februari 2012

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Sekilas:
Proses demokratisasi di Indonesia yang sangat dinamis menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara besar demokrasi di dunia –setidaknya di posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Dengan kondisi tersebut, maka semua komponen bangsa diharapkan senantiasa menjaga momentum “membangun demokrasi konstitusional” berlandaskan 4 (empat) pilar yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, hingga kini masih banyak persoalan demokrasi di Indonesia, di antaranya ditandai dengan makin maraknya anarkisme dalam masyarakat, maraknya praktek pargmatisme-transaksional dalam politik, serta semakin suburnya political distrust terutama terhadap lembaga negara dan para elit penyelenggara negara. Atas hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan melalui aturan main yang baik, implementatif dan tidak tumpang tindih khususnya di bidang politik yang menjadi tanggung jawab DPR RI.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Sekilas:
Amerika Serikat (AS) dan sekutunya menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu empat putaran sanksi PBB telah gagal memaksa Iran menghentikan pengayaan uranium dan kembali ke meja perundingan dengan kelompok 5 + 1 (AS, China, Rusia, Perancis, Jerman dan Inggris) yang terputus 13 bulan lalu. Iran bersedia berunding jika Uni Eropa (UE) bersikap bijaksana dan independen soal isu nuklir Iran. AS bersama UE kembali memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran. Hal itu tidak menyurutkan langkah Iran untuk mengembangkan program nuklirnya. Diyakini, sanksi ekonomi terhadap Iran mempengaruhi harga minyak dunia dan perekonomian banyak negara.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Premanisme yang berujung pada tindak pidana pembunuhan seringkali terjadi. Beberapa waktu lalu, polisi berhasil melumpuhkan salah seorang tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan, yaitu JK. Tindak pidana yang dilakukan oleh JK disinyalir terkait dengan masalah premanisme. Pembunuhan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan yang dilakukan oleh JK, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, karena pembunuhan tersebut direncakan terlebih dahulu.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Sekilas:
Kenaikan harga BBM di dalam negeri sudah tidak dapat dihindari lagi. Hal ini rupakan dampak dari lonjakan harga minyak dunia. Subsidi BBM ini cukup membebani anggaran Pemerintah Pusat, sehingga secara bertahap pemerintah harus mengurangi jumlah subsidi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat karena kenaikannya pasti diiringi oleh kenaikan harga barang yang selanjutnya akan berdampak juga pada tingkat inflasi. Dampak positifnya, pemerintah dapat menghemat anggaran dan menyalurkannya pada proyek-proyek atau program-program yang lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama pemberian subsidi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu tingkat konsumsi BBM yang berbiaya tinggi juga akan dapat ditekan.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Sekilas:
Dari perspektif feminisme, kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan dalam angkutan umum merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Pembenahan keamanan sistem transportasi umum memang perlu dilakukan, namun yang lebih mendasar adalah perubahan cara pandang terhadap perempuan yang masih sarat dengan nilai-nilai budaya patriarki. Cara pandang patriarki membentuk streotype yang merendahkan perempuan dan menganggap perempuan sebagai objek seksual. DPR RI perlu segera menyelesaikan pembahasan RUU tentang Kesetaraan Gender, mendorong revisi KUHP, dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga terkait.

Vol. IV / No. 3 - Februari 2012

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Sekilas:
Sistem penyiaran televisi berjaringan diselenggarakan secara desentralisasi, sehingga dapat memenuhi hak masyarakat di tiap daerah untuk mendapatkan materi siaran yang dibutuhkan. Sistem ini mendorong lahirnya demokratisasi dan desentralisasi penyiaran melalui pemerataan kepemilikan (diversity of ownership) dan pemerataan informasi (diversity of content). Dasar hukum pelaksanaan siaran televisi berjaringan ini perlu disempurnakan dan dimasukan dalam perubahan UU Pernyiaran dengan menyebutkan batasan mengenai kepemilikan dan materi siaran serta kewenangan KPI.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Sekilas:
Transisi demokrasi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah menghadapi tantangan ketika sebuah rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang bertujuan untuk mengakhiri pergolakan politik di Suriah ditolak oleh Rusia dan China. Penolakan ini memperlihatkan, pihak-pihak yang bertikai di negara itu, baik pemerintah maupun oposisi, telah menggalang dukungan dari masyarakat internasional. Tanpa disadari dukungan semacam itu semakin mempertajam perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dengan oposisi. Akibatnya peluang terjadinya proses transisi demokrasi yang berlangsung secara damai semakin sulit tercapai.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Sekilas:
Maraknya kasus pencurian pulsa yang diduga telah dilakukan oleh sejumlah konten provider dan penyelenggara layanan jasa telekomunikasi dalam waktu yang lama, berdampak terjadinya keresahan publik serta kerugian hingga Rp. 1 trilyun. Komisi I DPR RI telah membentuk Panja Pencurian Pulsa yang beranggotakan 27 orang. Hasil kerja Panja diharapkan dapat menata ulang regulasi tata kelola telekomunikasi seluler dan melakukan fungsi pengawasan dengan menindaklanjuti temuan-temuan pencurian pulsa berikut bukti dan fakta ke proses hukum selanjutnya.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Krisis Eropa yang terjadi sejak awal 2009 hingga sekarang, bermula dari kegagalan Uni Eropa untuk membentuk satu mata uang di kawasan Eropa. Banyak penelitian sudah dilakukan dan data yang ada berujung pada satu kesimpulan bahwa krisis global yang terjadi di suatu kawasan akan menyebabkan capital outflow. Modal akan cenderung mencari negara lain yang dianggap aman atau memberi keuntungan lebih. Indonesia merupakan salah satu negara tujuan karena dianggap aman. Hal ini dapat dilihat dalam Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service yang memberikan peringkat Indonesia sebagai layak untuk melakukan investasi. Selain itu imbal hasil yang ditawarkan oleh Indonesia adalah kedua terbesar setelah India. Sudah waktunya capital inflow yang masuk ke Indonesia digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional berjangka panjang.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Kisruh tahunan mengenai upah buruh merupakan persoalan yang sangat serius dan perlu penyelesaian secara bijaksana oleh pemerintah dan pengusaha. Aksi turun ke jalan tidak selamanya memberikan penyelesaian bagi tuntutan buruh. Pemerintah dan pengusaha memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan sumber daya manusia agar tingkat upah dapat sesuai dengan harapan buruh dan juga pemilik perusahan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat/buruh melalui perbaikan di sektor pendidikan dan keahlian merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah dan DPR yang harus terus diwujudkan. Sudah saatnya suara buruh ditanggapi oleh kedua lembaga ini, agar aksi turun ke jalan tidak lagi menjadi pilihan kaum pekerja, karena banyak kerugian yang ditimbulkan oleh aksi tersebut.

Vol. IV / No. 2 - Januari 2012

Penulis: Dra. Siti Nur Solechah, M.Si.

Sekilas:
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Aceh diguncang aksi teror dan konflik dari yang bersifat etnis, politis sampai ekonomi. Menururt investigasi intelijen Polri, rentetan kekerasan yang menelan korban jiwa di Aceh berkaitan dengan rencana pemilihan kepala daerah yang rencana awalnya akan digelar 16 Februari 2012. Namun, jadwal pemungutan suara potensial berubah pasca keluarnya putusan sela MK yang tertanggal 17 Januari 2012. Pemilukada akan diikuti oleh 78 bakal calon dari jalur independen dan 59 dari partai politik dan gabungan partai politik. Jadwal pemungutan suara telah empat kali mengalami penundaan, karena adanya benturan peraturan. Namun begitu, dari kalangan politisi mengharapkan adanya pendekatan hati dan tidak kaku. Hal ini karena pemilukada Aceh merupakan upaya untuk penguatan rekonsiliasi memperkokoh Aceh yang damai.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Sekilas:
Perubahan fokus kebijakan keamanan Amerika Serikat (AS) telah dilakukan. Asia Pasifk diberikan prioritas tertinggi dalam persepsi ancaman keamanan AS. Indikasinya diperlihatkan dengan upaya gelar pasukan dan alutsista AS di basis militer negara tetangga. Meningkatnya agresivitas dan manuver militer Cina diperkirakan sebagai alasannya. Semua ini memiliki implikasi atas prospek keamanan wilayah Indonesia.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Sekilas:
Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Ridwan Rais Gambir, Jakarta Pusat (Tugu Tani) pada hari Minggu 22 Januari 2012 menimbulkan korban 9 orang pejalan kaki tewas, 3 orang menderita luka berat, dan 1 orang menderita luka ringan. Penegakan hukum dan keadilan terhadap kasus ini perlu memperhatikan yurisprudensi yang telah ada. Selain itu, upaya preventif juga perlu terus dilakukan oleh pemerintah, agar kejadian serupa tidak terulang.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Sekilas:
Pemerintah telah menghentikan sementara penyaluran FLPP yang merupakan dana subsidi untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Negosiasi yang dilakukan antara Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan perbankan saat ini adalah melakukan perpanjangan kerjasama operasional (PKO), yang di antaranya berisi tentang penyesuaian suku bunga kredit yang semula 8,15–9,95% menjadi 5–6%. Sementara jangka waktu pembayaran tetap seperti kesepakatan sebelumnya yaitu 15 tahun. Hanya saja komposisi dana pemerintah dan perbankan berubah menjadi 50:50%, dari sebelumnya yaitu 60:40%. Negosiasi bunga FLPP yang dilakukan oleh Pemerintah dengan perbankan diharapkan segera mendapatkan hasil, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kejelasan.

Penulis: Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Sekilas:
Senin, 23 Januari 2012 merupakan hari libur nasional dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek, kegiatan ritual dan ceremonial keagamaan para WNI Keturunan Tionghoa pada umumnya. Perayaan Imlek ini kembali mengingatkan kita pada upaya pembauran yang terus dilakukan dalam rangka membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perayaan Imlek diharapkan semakin menguatkan kerukunan antaretnis dan golongan di Indonesia yang multikultur.

Vol. IV / No. 1 - Januari 2012

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Sekilas:
Keberadaan lembaga penyiaran publik perlu diatur secara jelas dan terinci demi menjamin terlaksananya tugas-tugas lembaga penyiaran yang harus mengutamakan kepentingan publik, dan eksistensinya lembaga penyiaran sebagai sebuah industri padat modal.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Sekilas:
Pada tanggal 24-31 Januari 2012, DPR RI akan menjadi tuan rumah Sidang ke-7 Konferensi Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (Parliamentary Union of the OIC Member States/PUIC) dan sidang-sidang terkait lainnya, di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Diselenggarakannya Konferensi PUIC di Palembang merupakan momentum baik bagi PUIC, termasuk Indonesia, untuk turut memperjuangkan kepentingan negara-negara Islam dan juga kepentingan masyarakat internasional yang lebih luas dalam berbagai isu.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Sekilas:
Kon ik lahan banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan seringkali menimbulkan korban jiwa, selain juga kerugian harta benda. Akar kon ik adalah penggunaan lahan yang diklaim masyarakat telah dikuasai selama bertahun-tahun atau eksplorasi sumber daya alam yang dirasa merugikan masyarakat. Kon ik terjadi karena tidak ada titik temu antar pihak dalam persoalan penggunaan lahan. Mengingat kerugian yang ditimbulkan maka kon ik harus ditangani dengan cepat. Penanganan dapat dilakukan di antaranya dengan pembentukan Pansus Kon ik Agraria, tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bersalah, dan yang terutama adalah pembaharuan agraria.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Sekilas:
Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan baru untuk menekan populasi kartu kredit di Indonesia melalui Peraturan BI No.14/2/P/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) pada awal bulan Januari 2012. Beberapa potensi mungkin akan muncul sebagai implikasi atas regulasi pembatasan kartu kredit yang dikeluarkan oleh BI, baik dampak positif maupun negatif. Untuk itu, perlu upaya BI dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dalam persiapan penerapan kejakan pembatasan ini.

Penulis: Herlina Astri, SST., MPSSp

Sekilas:
Kasus-kasus terakhir mengenai anak yang berkonik dengan Hukum (ABH) semakin dirasakan serius dampaknya, tidak hanya bagi anak tetapi juga bagi masyarakat. Seharusnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pedoman bagi semua pihak dalam memberikan perlindungan kepada anak. Salah satu hal penting yang patut diperhatikan adalah mendengarkan pendapat anak atas berbagai permasalahan yang akan mempengaruhi masa depannya. Tanggung jawab masalah anak seharusnya tidak hanya menjadi sekadar wacana, namun dapat diwujudkan oleh semua pihak, agar berbagai permasalahan anak dapat teratasi.

← Sebelumnya 1 2 3 ... Selanjutnya →