Hasil Diskusi

FGD tentang Indeks Kemaslahatan Dana Desa

Tempat:
Ruang Rapat Kapuslit Badan Keahlian DPR RI
Sekilas:
Keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membuat desa mulai diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, melalui Undang-Undang tersebut diharapkan urbanisasi yang selama ini menjadi problem sosial perkotaan bisa ditangani dengan cara komprehensif. Namun hingga kini, harapan tersebut tak kunjung tiba, bahkan banyak kepala daerah dan kepala desa yang terlibat korupsi dana desa. Untuk menangani hal tersebut, pengawasan dana desa secara integratif perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan dana desa berbasis indeks kemaslahatan perlu menjadi pertimbangan dari para pemerhati dana desa, di mana instrumen dalam dana desa harus mampu dikelompokkan untuk diukur variabelnya berdasarkan persepsi, partisipasi dan akseptibilitas masyarakat.

FGD tentang Diplomasi Luar Negeri dan Pembangunan Konektivitas Maritim Indonesia

Tempat:
Kampus Universitas Hasanudin, Makassar
Sekilas:
Rendahnya tingkat konektivitas nasional selama ini telah menjadi penyebab kesenjangan ekonomi antara kawasan barat dan timur Indonesia. Berupaya mewujudkan visi Poros Maritim Dunia, Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan sejumlah percepatan pembangunan untuk meningkatkan konektivitas maritim Indonesia dan membenahi sistem logistik nasional, termasuk melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan di kawasan timur Indonesia dan program Tol Laut. Diskusi ini dilakukan untuk memperoleh pandangan dari akademisi dan tokoh masyarakat dari Makassar atas pelaksanaan pembangunan konektivitas maritim kawasan timur Indonesia yang dijalankan pemerintahan Jokowi.

FGD tentang Pengembangan Ekowisata dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat

Tempat:
Ruang Rapat Kapuslit Badan Keahlian DPR RI
Sekilas:
Beberapa permasalahan dalam pengembangan ekowisata adalah 1) anggaran pengembangan ekowisata selama ini belum dipisah antara konservasi dan wisata; 2) sinergi antarlembaga terkait ekowisata masih belum kuat; 3) kontradiksi yang dipaksakan oleh penguasa. Oleh karena itu, upaya pengembangan ekowisata perlu membagi anggaran wisata dan konservasi sehingga tujuan ekowisata tercapai. Pelaku ekowisata juga perlu bersinergi kuat untuk mendukung pengembangan ekowisata. Dalam hal ini, pemerintah berperan mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekowisata.

Seminar Nasional Bidang Hukum Puslit BKD DPR RI

Tempat:
Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Sekilas:
Pemetaan Korupsi di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif: Strategi Pencegahan dan Penindakannya

Optimalisasi dan Transparansi Penyerapan anggaran di Kementerian Lembaga

Tempat:
Ruang Rapat P3DI
Sekilas:
lagi test

← Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya →