Hasil Diskusi

FGD tentang Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol

Tempat:
Manokwari, Papua Barat
Sekilas:
FGD terkait Penelitian tentang Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol

FGD tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim

Tempat:
Universitas Jambi
Sekilas:
FGD dalam rangka Penelitian tentang Implementasi Pengaturan Profesi Hakim

FGD tentang Implementasi Strategi Berbasis Balance Scorecard untuk Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tempat:
Ruang Rapat Kapuslit Badan Keahlian DPR RI
Sekilas:
Penggunaan BSC adalah dalam rangka melaksanakan amanat Reformasi Birokrasi (RB) khususnya program penguatan akuntabilitas dan dalam rangka meningkatkan kinerja. Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2015 realisasi nilai RB untuk tahun 2015 adalah 70,51 persen, yang berarti belum menunjukkan peningkatan yang maksimal karena masih jauh di bawah target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam renstra sebesar 90-100 persen di tahun 2019. Tujuan diskusi ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan dalam implementasi strategi pada KKP, kemudian mengevaluasi implementasi BSC di KKP jika ditinjau dari prinsip-prinsip organisasi yang berfokus pada strategi (Strategy-Focused Organization), dan yang terakhir menganalisis apakah BSC telah dipahami dan digunakan dengan baik oleh para pimpinan dan pegawai KKP untuk pencapaian strategi organisasi.

FGD tentang Tata Niaga Ketela Pohon yang Menguntungkan kepada Petani

Tempat:
Ruang Rapat Kapuslit Badan Keahlian DPR RI
Sekilas:
Ketela pohon merupakan salah satu komoditas unggulan nasional namun dalam pengembangannya mengalami beberapa kendala, terutama dalam pemasaran. Usaha olahan ketela pohon dalam hal ini studi kasus di Wonogiri, akan terus meningkat karena adanya dukungan baik pemerintah pusat maupun daerah. Bantuan modal diberikan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri yakni sebesar Rp 1 Miliar dari dana APBD Perubahan. Olahan ketela pohon di Wonogiri diharapkan terus berkembang sehingga dapat menjadi subtitusi tepung terigu dan meningkatkan ekonomi petani di Wonogiri. apabila sistem pemasaran di Kabupaten Wonogiri masih belum menguntungkan petani, maka bukan tidak mungkin jumlah petani yang menanam ketela pohon akan berkurang sehingga produksi ketela pohon juga akan turun dan akan mengganggu kontinuitas suplai bahan baku bagi industri olahan pangan. Tujuan dari diskusi ini bertujuan untuk mengetahui pelaku, aktivitas, saluran, marjin dan keuntungan pemasaran serta farmer share, dan mengetahui kebutuhan (need assessment) pengembangan tata niaga ketela pohon yang menguntungkan petani.

FGD tentang Efektivitas Peran Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Reformasi Birokrasi Indonesia

Tempat:
Ruang Rapat Kapuslit Badan Keahlian DPR RI
Sekilas:
Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan milestone dalam tahap reformasi birokrasi Indonesia. Perubahan dalam reformasi birokrasi memerlukan perubahan manajemen pengembangan sumber daya manusia Aparatur Negara agar selalu maju dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang selaras dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam masa transisi antara sistem yang lama dan yang baru diperlukan sebuah lembaga yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mempunyai tugas menjaga netralitas pegawai ASN; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Melalui KASN, diharapkan dapat tercipta pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, mampu memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. FGD ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan studi tentang reformasi birokrasi di Indonesia terutama peran KASN dalam menjalankan tugasnya terkait ASN. Selain itu, hasil FGD ini sangat berguna dalam rangka memberikan dukungan keahlian berupa informasi dan/atau data terkait dengan pelaksanaan tugas penelitian yang akan dilakukan Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2018 tentang evaluasi kebijakan pembentukan KASN dalam reformasi birokrasi Indonesia.

FGD tentang Indeks Kemaslahatan Dana Desa

Tempat:
Ruang Rapat Kapuslit Badan Keahlian DPR RI
Sekilas:
Keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membuat desa mulai diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, melalui Undang-Undang tersebut diharapkan urbanisasi yang selama ini menjadi problem sosial perkotaan bisa ditangani dengan cara komprehensif. Namun hingga kini, harapan tersebut tak kunjung tiba, bahkan banyak kepala daerah dan kepala desa yang terlibat korupsi dana desa. Untuk menangani hal tersebut, pengawasan dana desa secara integratif perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan dana desa berbasis indeks kemaslahatan perlu menjadi pertimbangan dari para pemerhati dana desa, di mana instrumen dalam dana desa harus mampu dikelompokkan untuk diukur variabelnya berdasarkan persepsi, partisipasi dan akseptibilitas masyarakat.

FGD tentang Diplomasi Luar Negeri dan Pembangunan Konektivitas Maritim Indonesia

Tempat:
Kampus Universitas Hasanudin, Makassar
Sekilas:
Rendahnya tingkat konektivitas nasional selama ini telah menjadi penyebab kesenjangan ekonomi antara kawasan barat dan timur Indonesia. Berupaya mewujudkan visi Poros Maritim Dunia, Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan sejumlah percepatan pembangunan untuk meningkatkan konektivitas maritim Indonesia dan membenahi sistem logistik nasional, termasuk melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan di kawasan timur Indonesia dan program Tol Laut. Diskusi ini dilakukan untuk memperoleh pandangan dari akademisi dan tokoh masyarakat dari Makassar atas pelaksanaan pembangunan konektivitas maritim kawasan timur Indonesia yang dijalankan pemerintahan Jokowi.

FGD tentang Pengembangan Ekowisata dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat

Tempat:
Ruang Rapat Kapuslit Badan Keahlian DPR RI
Sekilas:
Beberapa permasalahan dalam pengembangan ekowisata adalah 1) anggaran pengembangan ekowisata selama ini belum dipisah antara konservasi dan wisata; 2) sinergi antarlembaga terkait ekowisata masih belum kuat; 3) kontradiksi yang dipaksakan oleh penguasa. Oleh karena itu, upaya pengembangan ekowisata perlu membagi anggaran wisata dan konservasi sehingga tujuan ekowisata tercapai. Pelaku ekowisata juga perlu bersinergi kuat untuk mendukung pengembangan ekowisata. Dalam hal ini, pemerintah berperan mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekowisata.

Seminar Nasional Bidang Hukum Puslit BKD DPR RI

Tempat:
Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Sekilas:
Pemetaan Korupsi di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif: Strategi Pencegahan dan Penindakannya

Optimalisasi dan Transparansi Penyerapan anggaran di Kementerian Lembaga

Tempat:
Ruang Rapat P3DI
Sekilas:
lagi test

← Sebelumnya 1 Selanjutnya →