Hasil Diskusi

FGD tentang KEMITRAAN DALAM PENCAPAIAN SDGs DI INDONESIA

Tempat:
Pusat Penelitian Laut Dalam, LIPI, Ambon
Sekilas:
FGD tentang KEMITRAAN DALAM PENCAPAIAN SDGs DI INDONESIA

FGD tentang Proxy War dan Kontestasi Kekuatan Dalam Konflik Regional di Timur Tengah

Tempat:
Kampus UGM
Sekilas:
FGD tentang Proxy War dan Kontestasi Kekuatan Dalam Konflik Regional di Timur Tengah

FGD tentang Proxy War dan Kontestasi Kekuatan Dalam Konflik Regional di Timur Tengah

Tempat:
Kampus Universitas Airlangga, Surabaya
Sekilas:
FGD tentang Proxy War dan Kontestasi Kekuatan Dalam Konflik Regional di Timur Tengah

FGD "Evaluasi Pemilu Serentak 2019"

Tempat:
Ruang Rapat 2, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekilas:
Pemilu serentak tahun 2019 telah usai dan menyisakan beragam persoalan dan pertanyaan. Persoalan pasca-pemilu juga memperlihatkan benturan antara aparat dengan demonstran yang tidak puas dengan hasil pemilu. Timbul pertanyaan-pertanyaan, sejauh mana efektivitas pemilu serentak tahun ini? Bagaimana ekspektasi Undang-undang no. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak dengan situasi terakhir pasca pemilu? Dan yang paling signifikan, apakah terjadi degradasi demokrasi di Indonesia? Tentu juga penting untuk memahami peta kekuasaan politik di Indonesia. Karena itu perlu dilakukan evaluasi pasca pemilu serentak 2019 untuk melihat dampak positif dan negatif menurut para ahli.

FGD tentang Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia Aspek Kebijakan, Ekonomi, dan Lingkungan

Tempat:
Ruang Rapat Pusat Penelitian BK DPR RI
Sekilas:
Tantangan pengembangan pelabuhan di Indonesia dalam hal kebijakan institusional adalah tumpang tindih kebijakan; integrasi antar stakeholder; transportasi laut bersifat multidimensi; dan ego sektoral. Pengembangan pelabuhan yang optimal dibangun terintegrasi dengan pengembangan wilayah. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik melalui kebijakan, regulasi dan anggaran. Dukungan kebijakan dan regulasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa komitmen untuk menjamin pelaksanaan rencana pengembangan berjalan terintegrasi

FGD tentang Strategi Indonesia Menjadi Pusat Ekonomi Halal Dunia

Tempat:
Ruang Rapat Pusat Penelitian BK DPR RI
Sekilas:
Dalam penataan regulasi ekonomi halal diperlukan suatu undang-undang yang mengatur secara menyeluruh tentang ekonomi halal baik sektor riil maupun sektor keuangan dikarenakan apabila undang-undang dibuat secara parsial per sektor usaha seperti perbankan syariah, maka akan terlalu banyak undang-undang dan dikhawatirkan akan tumpang tindih dalam implementasinya

FGD "Kebijakan Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Implikasinya terhadap Industri dan Masyarakat"

Tempat:
R.R 1 Pusat Penelitian, Gd Nusantara 1 lantai 2
Sekilas:
Manajemen Sampah Zero (MASARO) menekankan bahwa penyelesaian masalah plastik melalui recycling sudah established. Salah satu terobosannya adalah dengan mengolah sampah plastik untuk aspal jalan bahkan pupuk. Plastik juga bisa juga diolah menjadi BBM, sehingga tidak perlu lagi ada TPS dan TPA. Ke depan, MASARO mendorong pembangunan Industri Pengolahan Sampah (IPS) dengan mengelola Unit Pengolahan Sampah (UPS) dan Industri Pertanian Pakan Olahan (IPPO). Prinsip Masaro: (1) Pemilahan Sampah di Sumber; (2) Pengolahan Sampah di dekat Sumber; (3) Melibatkan masyarakat (memilah sampah), pemerintah (edukasi, menyediakan fasilitas dan mengolah sampah B2), dan industri (recycle dan recovery); (4) Menerapkan teknologi ramah lingkungan; (5) Membuat manajemen untuk program sustainability. Selain itu, UU Penanganan Sampah harus diubah.

Diskusi Kepakaran Bidang Kesejahteraan Sosial "Sosiologi Korupsi-Perspektif Dalam Melihat Korupsi"

Tempat:
Ruang Rapat 1 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekilas:
Korupsi dapat dijelaskan dengan beberapa perspektif, yaitu perspektif kultural, perspektif politik, perspektif legal dan perspektif ekonomi. Perspektif kultural berpegang pada pandangan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang dianggap tidak abash. Perspektif politik melihat korupsi terbentuk dari kondisi kompetisi dalam bidang politik dan ekonomi serta bagaimana institusionalisasi mengakses kekuasaan dan kekayaan. Perspektif legal mendefinisikan sesuatu persoalan melalui rumusan hukum. Suatu tindakan dianggap korupsi jika melanggar tata aturan tertentu dengan cara dan akibat tertentu. Sementara perspektif ekonomi melihat persoalan korupsi dari dua aspek, yaitu persoalan biaya pertukaran dan persoalan alokasi sumber daya. Selain empat perspektif tersebut, korupsi juga dapat dilihat dari perspektif institusional yang memandang korupsi sebagai praktik yang mengabaikan fungsi dasar dan nilai/prinsip organisasi.

Diskusi Kepakaran Bidang Kesejahteraan Sosial "Peranan Modal Sosial Dalam Pembangunan dan Legislasi di Indonesia

Tempat:
Ruang Rapat 1 Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Sekilas:
Modal sosial adalah mekanisme sosial yang terdiri atas jaringan, norma, dan kepercayaan sosial. Dalam pembangunan berkelanjutan inklusif, modal sosial berkaitan dengan kearifan lokal, yakni hak kepemilikan, hak ulayat, hak perolehan rakyat, dan kelembagaan lokal. Sementara dalam peradilan, modal sosial yang selama ini sudah ada dan hadir di masyarakat belum banyak dimanfaatkan oleh pembuat Undang-Undang dan aparat penegak hukum. Akibatnya lembaga peradilan yang seharusnya berperan merefleksikan keadilan justru menjadi salah satu lembaga dengan tingkat ketidakpercayaan masyarakat yang cukup tinggi. Terkait hal tersebut, peneliti berperan dalam mendorong justice reform melalui strategi modal sosial.

FGD tentang Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol

Tempat:
Manokwari, Papua Barat
Sekilas:
FGD terkait Penelitian tentang Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol

← Sebelumnya 1 2 Selanjutnya →