Buku Tim

Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban - 2015

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Artikel ini berusaha memaparkan aspek pelindungan terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan orang, mengingat sebagian besar korban adalah perempuan, termasuk anak perempuan. Pembahasan diawali dengan pemaparan mengenai beberapa konsep yang terkait dengan perdagangan perempuan, dilanjutkan dengan instrumen hukum yang mengatur penanganan perdagangan orang, penegakan hukum yang sudah dilaksanakan selama ini, termasuk hambatan dan kendala yang dihadapi. Pembahasan ditutup dengan beberapa catatan mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam penanganan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Secara khusus penulis mengkaji pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam upaya mencegah perdagangan orang diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus perdagangan orang. Dalam hal ini, masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Penulis berupaya menggambarkan optimalisasi peran sektor pendidikan baik formal maupun informal dalam upaya menyiapkan SDM berkualitas dan berdaya saing dalam upaya pencegahan perdagangan orang.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Romo Eduardos di Ende, Keuskupan Agung Ende, Romo Soni kepala seminari Labuan Bajo, Suster Yosefin Yayasan JPIC SSPS (Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan) Ruteng Manggarai merupakan tiga tokoh agama yang dipandang aktif dalam melakukan penyadaran terhadap human trafficking di NTT. Masalah utama yang diurai penulis dalam artikel ini adalah situasi perdagangan orang di NTT, faktor penyebab, pencegahan dan penanganan, dan partsipasi tokoh agama dalam penanganan perdagangan orang.

Persaingan Usaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia - 2015

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pasal 36 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, namun dalam kenyataannya, wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh KPPU. Salah satu kasus yang sulit ditindak oleh KPPU adalah importir yang terbukti melakukan kartel. Masalah ini timbul akibat keterbatasan wewenang KPPU untuk mengusut indikasi praktik kartel di dunia usaha. Salah satu kesulitannya adalah mencari bukti kuat praktik kartel. Menurut Komisioner KPPU Ketua Bidang Pengkajian Munrokim Misanam, KPPU harus mencari bukti secara memutar karena tak memiliki wewenang untuk menggeledah. Keterbatasan wewenang ini menjadikan kerja KPPU menuntaskan persoalan kartel menjadi terhambat.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Berbagai tantangan mulai tumbuh seiring dengan berkembangnya industri UMKM. Persaingan antar pelaku usaha industri jasa keuangan baik formal maupun informal terjadi dalam rangka penguasaan pasar layanan jasa keuangan, khususnya dalam penyaluran kredit. Persaingan usaha tidak lagi antara BPR dengan BPR namun juga persaingan antara BPR dengan bank umum. Selanjutnya persaingan juga dihadapi oleh BPR dengan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti koperasi, BMT, dan lain-lain. Selain persaingan dengan sektor formal, BPR juga bersaing juga dengan sektor informal seperti rentenir. Ketatnya persaingan usaha yang dihadapi pelaku usaha BPR, menjadi suatu tantangan tersendiri. Untuk itu diperlukan suatu pengawasan terhadap persaingan usaha agar tercipta suatu persaingan yang sehat dan mampu bersinergi dengan pelaku usaha jasa keuangan lainnya.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Masalah persaingan merupakan konsekuensi logis yang timbul dengan hadirnya retailer “modern”. Permasalahan timbul ketika retailer “modern” mulai, memasuki wilayah keberadaan retailer tradisional. Ekspansi agresif untuk pendirian pusat perbelanjaan “modern” ini sudah mendapat izin dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan dimana proses pemberian izin oleh aparat setempat tidak dilakukan secara transparan dan sering berbenturan dengan berbagai kepentingan pribadi di dalamnya. Beberapa faktor yang perlu dikaji dalam industri retail tersebut adalah faktor regulasi, faktor efisiensi produk dan “economics of scope”, faktor lokasi, faktor perilaku konsumen termasuk pola selera konsumsi masyarakat serta karakteristik dari produk yang dijual.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Walaupun persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar pelaku usaha, namun untuk dapat terciptanya aturan main dalam persaingan usaha, maka perlu campur tangan pemerintah untuk melindungi konsumen melalui prinsip kebebasan pasar. Dengan demikian, akan terjadi persaingan yang sehat antar pelaku bisnis. Demikian pula dengan pengaturan perilaku usaha BUMN, tentunya perlu pemilahan BUMN yang benar-benar difokuskan untuk pelayanan publik dan BUMN yang seharusnya memang karakteristik usahanya memang tidak perlu lagi memperoleh keistimewaan dan perlindungan oleh berbagai kebijakan negara. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengkongkolan (kolusi) antar pelaku bisnis yang akan berakibat pada inefisiensi ekonomi yang pada gilirannya akan menaikan harga atau tarif. Pada akhirnya, konsumenlah yang akan menanggung beban tersebut, yaitu membeli barang atau jasa dengan harga dan kualitas yang kurang memadai. Selain itu, akibat lain dari persaingan tidak sehat juga dapat merusak perekonomian negara dan akan merugikan masyarakat secara luas.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Pemerintah perlu segera mempersiapkan langkah dan strategi untuk menghadapi AEC dengan kebijakan-kebijakan nasional yang dapat mendorong dan meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia. Berdasarkan Indeks Daya Saing Global 2015, tingkat daya saing Indonesia berada pada posisi 34, masih di bawah negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Keberadaan kebijakan persaingan usaha adalah untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, dengan tujuan mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi sehingga mampu bersaing dengan para pesaingnya. Kebijakan persaingan diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan melalui efisiensi pasar yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana peran kebijakan persaingan usaha dalam menciptakan efisiensi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi AEC tahun 2015.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Semakin meningkatnya persaingan dalam hal perdagangan komoditas yang terjadi di antara negara-negara pada kawasan, maka timbullah respon dari masing-masing negara untuk melindungi negaranya. Salah satunya adalah dengan membuat berbagai regulasi di bidang perdagangan yang mampu melindungi pasar dalam negeri dan dapat bersaing dengan produk/komoditas dari negara lain. Sehingga sangatlah penting untuk membahas kebijakan atau langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, permasalahan yang masih dihadapi, dampaknya terhadap moneter dan apa saja yang harus dipersiapkan pemerintah sebagai regulator dalam menghadapi persaingan dibidang perdagangan internasional khususnya dikawasan ASEAN.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan ACFTA bagi Indonesia memberikan berbagai dampak bagi Indonesia baik positif maupun negatif. Dari dampak positif diketahui bahwa dengan adanya ACFTA, Indonesia berpeluang dan mempunyai kesempatan dalam meningkatkan ekspor serta produk dan industri Indonesia bisa bersaing dengan produk luar. Komoditas ekspor dari Indonesia berpeluang meningkat 2,1% terutama bersumber dari peningkatan ekspor ke China.2 Sementara dari sisi yang merugikan, dengan penduduk di Indonesia yang kebanyakan konsumtif ini menurunkan tingkat simpanan penduduk di negara berkembang tersebut sehingga meningkatkan kemiskinan. Impor dari ASEAN dan China berdampak pada menurunnya simpanan negara-negara ASEAN, penyebabnya adalah kemudahan akses terhadap barang sehingga mendorong perilaku konsumtif. Namun hal ini dapat dihindari dengan meningkatkan pendapatan perkapita melalui promosi ekspor dan investasi asing.

Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif - 2015

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan harus tetap memperoleh perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Beijing Rules. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana KHA terkait dengan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan. Ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah disesuaikan dengan KHA dan Beijing Rules, yang dilakukan melalui harmonisasi hukum. Ketentuan yang telah sesuai tersebut, antara lain mengenai perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, yang meliputi: penangkapan, pemeriksaan, upaya diversi dan penahanan.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Tulisan ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam proses peradilan perkara anak. Fokus tulisan adalah penanganan perkara anak di tahap penyidikan, yang merupakan pintu masuk dari penegakan hukum secara formal. Dalam praktek, penerapan Diversi di tahapan penyidikan belum dilaksanakan dengan efektif. Diversi dalam tahapan penyidikan perkara anak sulit ditegakkan bagi delik biasa. Kendala dalam penerapan Diversi pada tahapan penyidikan perkara anak adalah pemahaman akan konsep keadilan restoratif yang belum benar-benar dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyidikan perkara anak. Perlunya dilakukan sosialisasi lebih mendalam atas paham keadilan restoratif di masyarakat luas, sehingga perlindungan hak anak untuk tumbuh kembang sebagaimana mestinya dapat diberikan, walaupun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penulis mengkaji tentang 1) ketentuan mengenai pelaksanaan diversi dalam pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan; 2) peran hakim anak dalam melaksanakan diversi, dan 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi. Dalam analisisnya diuraikan bahwa upaya diversi dalam tahapan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim anak sebagai fasilitator. Ada persyaratan khusus bagi hakim untuk ditetapkan sebagai hakim anak yang ditetapkan oleh UU. Dalam kenyataannya, jumlah hakim anak sangat terbatas dan belum ada ketentuan tata cara pelaksanaan diversi dalam UU. Hakim menghadapi kendala dalam melaksanakan UU SPPA, seperti masa pemeriksaan yang diberikan oleh UU terlalu singkat, kurangnya sarana prasarana, dan belum adanya persamaan persepsi antara pihak pendidik, aparat penegak hukum, dan media, mengingat masalah anak perlu penanganan khusus. Pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksanaan mengenai tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan diversi.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
LPKS berperan melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui kegiatan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam melakukan kegiatan kesejahteraan sosial tersebut, LPKS mengalami sejumlah kendala terkait dengan pendekatan sosial yang dipergunakan. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana yang menyebabkan pengekangan secara fisik terhadap anak yang berada di LPKS. Belum lagi masalah mengenai siapa yang menjadi penanggung jawab apabila anak yang berkonflik dengan hukum tersebut melarikan diri. Selain itu, belum adanya Standar Operasional Baku (SOB)/ Standard of Procedure (SOP) penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memicu ketidakjelasan masalah anggaran dan tata cara penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh LPKS. Untuk mengatasi kendala tersebut, LPKS memberdayakan berbagai panti dan tenaga sosial yang ada, mengikutsertakan anak dalam program jaminan sosial nasional, dan berperan aktif dalam pembuatan peraturan pelaksana.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Peran PK Bapas dalam sistem peradilan pidana anak memegang peranan yang sangat penting. Posisi PK Bapas di dalam UU SPPA dikatakan sebagai mediator, di mana PK Bapas berperan sebagai ujung tombak dalam terwujudnya proses mediasi sebagai implementasi asas restorative justice yang diamanatkan UU SPPA. Meskipun PK Bapas mengalami banyak kendala atau hambatan di lapangan, namun PK Bapas tetap melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat pada saat proses penanganan perkara baik pada tahap diversi, tahap penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan pengadilan. Peran yang dilakukan oleh PK Bapas dinilai sudah sesuai dengan konteks perlindungan hukum ABH yang didasarkan pada prinsip-prinsip KHA dan UU Perlindungan Anak, mengingat perlindungan hukum merupakan hak bagi semua orang termasuk anak, ketika menjadi pelaku tindak pidana.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan - 2015

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini melihat bahwa hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan sebagai para pihak yang bersepakat melakukan persetujuan merupakan hubungan hukum teraupetik yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian dan berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban para pihak yang harus laksanakan sesuai isi perjanjian. Dalam hubungan tersebut ada kesanggupan dari tenaga kesehatan untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian persetujuan melakukan tindakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiennya tunduk pada ketentuan hukum perjanjian, dalam hal ini ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan isi dari kontrak yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Hukum telah berfungsi dengan baik untuk mengatur rumah sakit dalam merekrut dan mempekerjakan tenaga kesehatan. Melalui pengaturan tersebut diharapkan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit benar-benar profesional sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Meskipun hukum telah berfungsi dengan baik untuk mewujudkan profesionalisme tenaga kesehatan, namun pada tataran praktik adakalanya terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ada 3 aspek tanggung jawab yang dapat diterapkan pada tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif dapat dimintakan kepada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran yang bersifat administratif. Tanggung jawab perdata dimintakan kepada tenaga kesehatan yang terbukti telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga menimbulkan kerugian yang tidak berakibat fatal (cacat atau kematian). Sedangkan tanggung jawab pidana dapat dimintakan kepada tenaga kesehatan karena telah melakukan kesalahan/kelalaian yang menimbulkan kerugian yang berakibat fatal.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam tulisan ini dibahas bahwa kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk adanya kesalahan maka selain melakukan perbuatan pidana juga terkait dengan adanya keadaan psikis (batin) dari orang yang melakukan perbuatan dan adanya hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai malapraktik apabila memenuhi rumusan tindak pidana yaitu: perbuatan tersebut tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kealpaan, atau kelalaian. Keadaan batin dari orang yang melakukan malapraktik medis akan terkait dengan masalah kemampuan bertanggungjawab. Sedangkan mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf; sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2009 menjadi dasar hukum rumah sakit untuk menjalankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa substansi dari UU Rumah Sakit setelah dikaji belum bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat antara lain pemetaan jumlah rumah sakit dan tenaga kesehatan (SDM) dari pusat sampai ke daerah belum merata penyebarannya, pemerintah tidak sungguh-sungguh memperhatikan anggaran kesehatan bagi pelayanan kesehatan masyarakat terbukti dari penurunan anggaran kesehatan dari tahun ke tahun, belum terbentuknya dewan pengawas rumah sakit, masih banyak rumah sakit yang hanya mementingkan profit atau keuntungan dibandingkan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil, serta belum jelasnya pengertian malapraktik atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit dimana antara malapraktik dan kelalaian memiliki pengertian dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo - 2015

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kekuatan pariwisata Indonesia ini dipahami betul oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo meminta para duta besar Indonesia mengedepankan pentingnya diplomasi ekonomi. Para duta besar Indonesia harus mempunyai analisa yang mendalam untuk melihat potensi pariwisata di Indonesia yang sesuai dengan selera penduduk di negara penempatannya tersebut. Analisa potensi pariwisata ini diperlukan agar penetapan target jumlah wisatawan manca negara sebanyak 20 juta jiwa pada tahun 2019 dapat terwujud.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha memanfaatkan peran diplomasi ekonominya pada upaya memperluas pasar tradisional. Beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian dalam diplomasi ekonomi Indonesia diantaranya isu hambatan non-tariff dan promosi terpadu di luar negeri. Saat ini terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia sehingga pengusaha Indonesia perlu melirik pasar lain atau market non tradisional untuk meraih potensi dan peluang ekonomi yang ada. Selama ini ekspor dan perdagangan Indonesia bertujuan pasar tradisional seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Asia Timur. Sudah saatnya para pebisnis Indonesia merambah pasar non tradisional. Perwakilan Indonesia di luar negeri bertugas untuk terus aktif menyampaikan masukan terkait informasi pasar yang dapat dimasuki dan melakukan ekspansi menembus kawasan non tradisional semisal kawasan Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Amerika Latin. Pemerintah, dalam hal ini kementerian luar negeri, harus siap melakukan fasilitasi melalui perwakilan yang ada di luar negeri dan melakukan negosiasi dengan negara tertentu bila diperlukan. Perwakilan Indonesia di luar negeri adalah menindaklanjuti dan jembatani apa yang menjadi masukan dan concerns para pengusaha sehingga bisa sinergis dan lebih optimal.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Fokus tulisan ini adalah diplomasi ekonomi bidang infrastruktur karena upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas merupakan kebutuhan yang sangat urgen bagi Indinesia. Misalnya pembangunan pelabuhan laut dalam, bandar udara, dan jalan raya merupakan beberapa bidang yang dapat dikerjasamakan dengan pihak asing. Karena itu upaya menarik modal asing ke Indonesia harus terus dilakukan. Seiring dengan hal ini, komitmen pemerintah untuk menyederhanakan perijinan dan membuat pelayanan satu pintu (one stop services) harus terus dikembangkan untuk meningkatkan minat investor asing terhadap pembangunan infrastruktur. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan draft Bilateral Investment Treaty yang akan menjadi rezim perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara lain.

DPR RI PERIODE 2009 – 2014: Catatan Akhir Masa Bakti - 2013

Penulis:

Abstrak:

Jaminan Sosial di Indonesia - 2013

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Menggambarkan upaya yang telah dilakukan negara dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Dari penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan secara parsial hingga akhirnya lahir UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Menggambarkan tentang kondisi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia yang diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penulis mengemukakan pentingnya para pengambil kebijakan dan pelaksana untuk memahami tantangan-tantangan yang ada di lapangan, dan yang lebih penting lagi, tantangan-tantangan tersebut harus dicarikan solusinya.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Menggambarkan tentang apa itu sistem jaminan sosial nasional dan bagaimana implementasinya di lapangan. Tulisan ini merupakan pembahasan jaminan sosial secara luas yang diharapkan dapat diterapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Menggambarkan penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan secara parsial, khususnya untuk masyarakat Jakarta. Tulisan ini juga menggambarkan betapa rumitnya mengurus perlindungan sosial bagi masyarakat di perkotaan seperti Jakarta.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Menggambarkan tentang bagaimana lembaga penyelenggara jaminan kesehatan seharusnya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, di mana diharapkan peran BPJS yang optimal akan membawa dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial masyarakat miskin.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Menggambarkan tentang pentingnya sistem yang baik dalam memberikan rujukan bagi masyarakat guna mendapatkan layanan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta. Tulisan ini diinspirasi oleh masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai selama ini.

Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - 2013

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
RSBI sebetulnya memiliki konsep pendidikan yang baik yang mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan ke depan dengan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi tinggi, pengelolaan pendidikan yang bermutu, serta program lainnya. Namun sebelum mencapai status SBI, di tengah perjalanan RSBI telah menuai banyak kritik dan digugat ke MK untuk dihapuskan. Gugatan tersebut akhirnya diterima oleh MK dan amar putusan MK menyatakan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) sebagai payung hukum SBI dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian label RSBI tidak digunakan kembali, dan RSBI pun kembali menjadi sekolah biasa. Meskipun demikian, penuis mengusulkan agar nilai-nilai positif yang telah menjadi bagian dari sekolah yang pernah menjadi RSBI seperti kedisiplinan, prestasi, budaya mutu, dan sisi positif lainnya tetap dipertahankan.

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Fokus pada keberhasilan Pemerintahan SBY periode kedua dalam mengentaskan penduduk miskin. Maret 2008-September 2012 jumlah penduduk miskin berkurang 3,94 juta orang, dari 32,53 juta orang tahun 2008 menjadi 28,59 juta pada tahun 2012. Keberhasilan ini setidaknya ditopang oleh program pembangunan yang berbasis komunitas, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dicanangkan SBY pada tahun 2007. Hal tersebut menurut penulis memunculkan beberapa model pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan pengelolaan partisipatif yang memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan; tingginya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan kuatnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Mengingat strategi pembangunan komunitas ini masih bersifat program, maka keberlangsungannya dalam menjamin keberlanjutan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu penulis menekankan perlunya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk terus melanjutkan program ini

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Upaya pemenuhan hak atas pendidikan terutama bagi masyarakat miskin menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari sisi akses, partisipasi pendidikan anak usia sekolah mengalami peningkatan. Target pemenuhan layanan pendidikan dasar tercapai. Namun, hal ini tidak diikuti peningkatan tingkat partisipasi siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu faktor yang disinyalir menjadi penyebabnya adalah meningkatnya jumlah siswa putus sekolah. Program BOS yang digulirkan untuk mempercepat pencapaian wajar 9 tahun telah menjadi instrumen yang cukup efektif untuk menekan angka putus sekolah dan menurunkan angka siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Dana BOS meringankan biaya pendidikan sekolah terutama bagi siswa dari keluarga miskin. Namun di sisi lain, program BOS masih menghadapi berbagai kendala. Dari segi jumlah dana, sejumlah sekolah merasa dana BOS belum memadai untuk membiayai kebutuhan pembelajaran yang berkualitas. Dari segi birokrasi, prosedur pelaksanaan dan pelaporan dana BOS dianggap merepotkan pihak sekolah, sementara jumlah dana BOS tidak sebanding dengan kebutuhan pendidikan berkualitas. Dari segi penyaluran dana, sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS. Program BOS juga rawan terjadi penyimpangan. Pemerintah bersama dengan orang tua dan masyarakat harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendukung peningkatan akses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara DPR sesuai dengan fungsi anggaran, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah bidang pendidikan sehingga dapat menekan resiko penyimpangan anggaran.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Lembaga ini merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang ikut berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2011. Sebagai wujud komitmennya tersebut, Lembaga X telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2011. Berbagai bentuk sosialisasi dilakukan kepada seluruh pegawai dan pejabat eselon melalui dialog terbuka, diskusi interaktif, pemasangan spanduk, banner mengenai reformasi birokrasi di lingkungan kerja, serta pelaksanaan pelatihan Change Management kepada pejabat eselon. Kegiatan tersebut bisa saja menjadi faktor penyebab positifnya reaksi pegawai terhadap perubahan di dalam reformasi birokrasi. Namun demikian, penulis juga berpendapat bahwa pihak manajemen perlu menerapkan aturan perubahan secara konsisten supaya sikap yang ditunjukkan oleh pegawai benar-benar berpengaruh terhadap perilaku mereka nantinya. Perubahan harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Mengingat kemauan dan kemampuan adalah dua penyebab utama yang mempengaruhi sikap pegawai, maka pendidikan dan pelatihan dibutuhkan oleh pegawai. Untuk memperkuat antusiasme mereka mengenai perubahan, manajemen bisa menerapkan penghargaan sesuai dengan prestasi masing-masing pegawai.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Buku pelajaran merupakan media yang penting bagi anak usia pendidikan dasar untuk belajar dan mengembangkan kemampuan sosio-emosionalnya. Buku menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang paling dengan dengan peserta didik. Oleh karena itu, konten buku harus disesuaikan dengan perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosionalnya. Beredarnya buku yang tidak layak ajar di sekolah patut menjadi perhatian karena menjadi hambatan dalam pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan manusia yang seutuhnya. Untuk itu, penulis mengusulkan beberapa upaya untuk mengubah manajemen perbukuan nasional, antara lain: peningkatan kualitas sumber daya, adanya Badan Perbukuan yang bebas politik yang dibentuk untuk mengelola semua aktivitas perbukuan untuk sekolah di seluruh Indonesia, dan penegakan hukum bagi pelanggar perbukuan.

Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan - 2013

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sengketa Laut China Selatan (LCS) kembali menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat internasional. Potensi pecahnya konflik yang bermula dari insiden-insiden kecil semakin meningkat di LCS sejak beberapa tahun terakhir. Ketegangan-ketegangan berkaitan dengan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebebasan navigasi di LCS, serta persaingan pengaruh di kawasan, telah mendorong negara-negara yang bersengketa untuk mempertegas dan mempertahankan klaimnya. Negara-negara tersebut meningkatkan aktivitasnya di sekitar kawasan sengketa, mulai dari penamaan pulau-pulau dan fitur di LCS, melakukan survei kelautan dan aktivitas eksplorasi, melakukan penegakan hukum di laut, meningkatkan aktivitas pengawasan militer dan intelijen, sampai dengan pelarangan aktivitas militer asing di ZEE.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Untuk pertama kalinya seorang Presiden AS mengunjungi wilayah Darwin, Northern Territory, Australia. Dalam kunjungan yang dilakukan Presiden Barack Obama pada 15 November 2011 itu, diumumkan keinginan AS meningkatkan keberadaan militernya di wilayah Asia-Pasifik. Bersama dengan PM Australia, Julia Gillard, Obama telah mengumumkan penempatan 2.500 personil marinir AS di pangkalan militer Australia di Darwin, dengan menggunakan barak Robertson.1 Pasukan marinir ini diharapkan akan bertindak cepat atas masalah-masalah kemanusiaan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, AS dapat meningkatkan kesiagaan untuk menggelar operasi tanggap darurat bencana alam di kawasan ini

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Merujuk pada konsep Wawasan Nusantara dan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak bisa mengabaikan kepentingannya atas Laut China Selatan. Namun, pertanyaan yang sering diajukan secara langsung, apa kepentingan Indonesia di Laut China Selatan? Dari perkembangan yang berlangsung di lapangan selama ini, kepentingan Indonesia atas perairan Laut China Selatan terkait pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dijamin oleh PBB bagi para peratifikasi UNCLOS 1982.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Sengketa Laut China Selatan yang melibatkan enam pihak (China, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan) tidak bisa dibiarkan begitu saja, mengingat implikasi dari sengketa tersebut terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal ini bisa dipahami, karena perairan Laut China Selatan berada dalam sebuah kawasan strategis, di mana banyak negara di dunia menaruh kepentingan terhadap kawasan ini, yang juga memiliki posisi penting sebagai jalur perdagangan laut (Sea Lanes of Trade/SLOT) dan jalur komunikasi laut (Sea Lanes of Communication/SLOC) internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sementara, potensi konflik juga cukup tinggi terjadi di kawasan ini, mengingat negara-negara yang terlibat dalam sengketa, terutama China, semakin asertif dalam menegaskan klaim teritorialnya atas wilayah di Laut China Selatan tersebut.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - 2013

Penulis:

Abstrak:

← Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya →