Buku Tim

Sinergi, Pembiayaan, Peran Masyarakat, dan Daya Saing Dalam Penguatan Konektivitas Nasional - 2016

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
bagian pertama ini mengungkap tentang sinergi pembangunan pusat dan daerah menuju konektivitas nasional. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep pembangunan dan konektivitas, kebijakan pembangunan konektivitas nasional dan sinergi pembangunan dengan segala hambatan dan tantangan

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Bagian ini dibahas mengenai kebijakan pembiayaan pembangunan untuk penguatan konektivitas nasional. isu yang dibahas antara lain menyangkut kebijakan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, alternatif dan skema pembiayaan, serta potensi dan kendala yang dihadapi dalam pembiayan infrastruktur.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
bagian ketiga ini membahas mengenai peran masyarakat dalam mendukung konektivitas nasional. dalam bagian ini dibahas tidak hanya saja peran masyarakat secara umum, namun juga diungkapkan catatan lapangan menyangkut peran masyakat dalam mendukung konektivitas khususnya di Provinsi Bangka Belitung

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Bagian keempat dibahas mengenai pemhasan dan diskusi menyangkut bagaimana pembangunan konektivitas nasional dapat meningkatkan daya saing perekonomian naisonal.

Corporate Social Responsibility: Konsep, Strategi, dan Implementasi - 2015

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Untuk memahaminya, dibutuhkan pembacaan literatur yang komprehensif. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri evolusi konsep tanggung jawab sosial perusahaan dari dekade ke dekade. Hasil penelusuran membuktikan bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan mengalami perubahan makna dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950an, tanggung jawab sosial perusahaan dimaknai sebagai tanggung jawab entitas bisnis kepada masyarakat. Singkatnya, entitas bisnis harus berbuat baik kepada masyarakat. tanggung jawab sosial perusahaan secara terus menerus kemudian mengalami pergeseran makna sehingga mencapai dekade 1990-an, di mana gagasan tanggung jawab sosial perusahaan hampir diterima secara universal dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan strategis yang penting bagi dunia bisnis.

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Konseptualisasi tanggung jawab sosial perusahaan dapat ditinjau dari perspektif sosiologi, yang dipandang sebagai agen moral yang mengedepankan prinsip moral dan etis dalam mencapai hasil laba usahanya, tanpa merugikan kelompok masyarakat, terutama di wilayah operasinya. Perusahaan perlu bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai agen moral, tanggung jawab sosial perusahaan perlu dikembangkan oleh perusahaan sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sumber bagi bekerjanya sebuah sistem sosial yang akan memberikan pengaruh terhadap ketahanan perusahaan. Setidaknya, hal ini menunjukkan adanya integritas perusahaan yang secara tidak langsung akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang kuat. Kepercayaan itu akan memelihara norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk gotong royong atau jaringan kerja sama (networks), yang memfasilitasi kordinasi dan kerja sama dalam masyarakat yang bermutu dan menguntungkan.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pada bagian ini dijelaskan, bahwa peran korporasi dalam memberikan dampak nyata terhadap masyarakat diwujudkan melalui implementasi kegiatan Corporate Social Responsibility dengan mengikutsertakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan selain sebagai investasi sosial perusahaan, tanggung jawab perusahaan mampu meminimalisir gesekan antara perusahaan dan masyarakat yang dapat muncul kapan saja. Kehadiran korporasi di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan mereka. Ini berarti tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi berupa sumbangan (charity) saja, tetapi harus memiliki dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari penelitian dan data sekunder berupa, buku, jurnal dan informasi dari media internet. Tanggung jawab perusahaan jika dilakukan dengan benar dan melibatkan pemerintah dan masyarakat akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir potensi-potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Artikel ini menguraikan bahwa Pemerintah berupaya untuk mendorong peran dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tulisan ini akan mengkaji sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PTFI dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar area pertambangan. Berdasarkan kajian penulis, PTFI telah melaksanakan CSR yang diwujudkan dalam bentuk dana kemitraan untuk mendukung tiga program pengembangan masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi khususnya bagi masyarakat Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan di sekitar areal PTFI. Program pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa yang mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan ekonomi masyarakat dataran tinggi, pengembangan perkebunan kakao, pengembangan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta pengembangan peternakan; pembinaan UMKM; dan dana bergulir.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Artikel ini menguraikan bahwa salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan yang digulirkan oleh PT Bank Mandiri Tbk, adalah “Wira Usaha Muda Mandiri Goes to Pesantren”. Program ini menarik untuk dikaji karena masih sedikit kajian tentang program tanggung jawab sosial perusahaan yang digulirkan untuk pesantren. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) alasan yang membuat PT Bank Mandiri Tbk., tertarik untuk mengembangkan wirausaha di pesantren; (2) bentuk kegiatan dan di mana saja kegiatan itu dilaksanakan; (3) pelaksanaan dari bagaimana program tersebut. Wirausaha Muda Mandiri Goes to Pesantren dilaksanakan dalam bentuk workshop kewirausahaan. Jumlah keseluruhan santri yang telah dilatih Wirausaha Muda Mandiri sejak tahun 2012-2015 sebanyak 7100 santri di 13 kota di seluruh Indonesia.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu instrumen inovatif yang dapat membantu perusahaan untuk peka dan adaptif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Permasalahan lingkungan yang kerap menjadi perhatian adalah permasalahan persampahan. Berdasarkan kajian terhadap berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan, tanggung jawab sosial perusahaan dapat turut berkontribusi dalam pengelolaan sampah mulai hulu dimana sampah tersebut dihasilkan di sumber sampah, sampah ke hilir dimana sampah dikelola di tempat pengelolaan akhir.

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Program tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan memberikan manfaat secara optimal pada 3P, yaitu profit, people dan planet. Manfaat tersebut tidak akan dapat diperoleh jika pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan tidak dilakukan dengan cermat. Penelitian ini berusaha menggali faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berjalan dengan sukses. Hasil penelitian ini akan berguna untuk menentukan dasar filosofis serta materi muatan pada Undang-undang tentang CSR yang akan dibahas oleh DPR.

Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis - 2015

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Di antara berbagai negara yang telah menyatakan komitmen mereka untuk melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur laut Indonesia dalam agenda Poros Maritim Dunia-nya, tentu saja Pemerintah China menjadi yang paling menunjukkan sikap antusiasmenya. Pemerintah negeri itu telah menyatakan komitmennya berinvestasi sebesar 2 miliar dolar AS untuk proyek ‘tol laut’. Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke China, 2 BUMN asal China telah menandatangani nota kesepahaman dengan BUMN Indonesia. Peluang investasi untuk mengembangkan pelabuhan Malahayati, Belawan, Jambi, Tanjung Perak dan Tanjung Mas telah ditawarkan ke China dan Jepang, namun hanya China yang meresponnya dengan serius. Minat China juga dilatarbelakangi oleh niat negeri itu memadukannya dengan megaproyek lainnya, yakni pengembangan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Namun, realisasi komitmen investasi China tetap tampak lambat. Karena, setelah berulangkali dikeluhkan oleh Pemerintah Indonesia, terutama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi komitmen investasi China belum bergerak cepat. Itulah sebabnya, sampai menjelang paruh kedua tahun 2015, investasi maritim baru mulai mengalir, itupun, oleh Ketua BKPM, Franky Sibarani, masih dilaporkan perlahan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Salah satu hal yang menarik perhatian dan menjadi pertanyaan masyarakat internasional adalah terkait dengan pernyataan Jokowi bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudra Hindia. Menempatkan cita-cita dan lima pilar Poros Maritim Dunia sebagai fokus Indonesia di abad ke-21, Jokowi ingin mengarahkan Indonesia menjadi “kekuatan yang mengarungi dua samudra”. Pernyataan tersebut memberikan sinyal perluasan arah politik luar negeri Indonesia. Di bawah Pemerintahan Jokowi, tampaknya Indonesia hendak meningkatkan keterlibatannya di kawasan Samudra Hindia. Hal ini yang kemudian melahirkan pertanyaan mengenai sejauh mana Indonesia akan terlibat di kawasan Samudra Hindia karena selama ini politik luar negeri Indonesia selalu mengedepankan sentralitas ASEAN dan kawasan pasifik. Sekalipun kemampuan dan political will Pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan visi besar DPM masih menjadi pertanyaan masyarakat internasional, negara-negara di kawasan akan menempatkan visi tersebut sebagai salah satu pertimbangan mereka dalam menyusun kebijakan luar negeri masing-masing.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Sebagai negara yang berada dalam satu kawasan dengan China, di Asia Pasifik, Indonesia perlu melihat secara kritis kebijakan Negeri Tirai Bambu tersebut, baik yang berkaitan dengan persoalan hak maritim maupun Jalur Sutra Maritim. Indonesia, meskipun tidak menjadi bagian dari yang bersengketa dengan China di Laut China Selatan, tetap perlu mengambil peran konstrukif untuk menjaga suasana kondusif di kawasan yang dipersengketakan itu, dan merespons secara kritis dinamika keamanan kawasan. Indonesia, dengan visi Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo, juga perlu menyikapi secara kritis inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang diprakarsai China.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Dalam hubungannya dengan perkembangan yang dinamis di kawasan dan implementasi agenda poros maritim dunia Presiden Jokowi, pentingnya konektifitas di negara kepulauan Indonesia dan kondisi atau stabilitas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi isu penting untuk diteliti dan dibahas. Dari ketiga ALKI yang ada (I, II, dan III), diperkirakan ALKI III adalah bagian yang membutuhkan perhatian khusus, karena letaknya jauh dari pusat gravitasi dan kontrol pemerintahan (Jakarta). Selain itu, alur perairannya juga sangat panjang dan berliku, melewati gugusan pulau besar dan kecil, dengan berbagai masalah dan potensi ancamannya yang besar.

Kebijakan Ekonomi Kontemporer - 2015

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti isu tentang pangan yang merupakan isu strategis bagi kehidupan sebuah bangsa, khususnya terkait dengan permintaan dan penawaran produk pangan. Permintaan pangan khususnya pangan pokok, dipengaruhi terutama oleh harga dan ketersediaan. Gejolak atau fluktuasi harga pangan pokok akan mempengaruhi kestabilan politik bangsa. Pangan pokok di Indonesia terdiri dari beras, gandum, jagung, ubi kayu, kedelai, daging, susu, dan gula. Karena fluktuasi yang sangat rentan terhadap stabilitas politik, maka pemerintah menetapkan kebijakan stabilisasi harga pangan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti kebijakan terkait peningkatan kinerja sektor pertanian melalui peningkatan produksi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pupuk, merupakan salah satu faktor (sarana) produksi yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk di pasar baik dari segi kuantitas, kualitas, dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dijamin pemerintah. Terkait hal tersebut, pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan pengguna pupuk, seperti petani dan pekebun. Hal inilah yang mendasari pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi pupuk bagi petani dalam kebijakan fiskal nasional (anggaran Negara).

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Dalam rangka menegakkan momentum target pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan kemandirian energi, pemerintah telah meluncurkan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW (Program Listrik 35.000 MW) sampai tahun 2019. Sebagai sebuah program ambisius Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus merespons keragu-raguan masyarakat atas keberhasilannya, pemerintah berencana melakukan sejumlah langkah terobosan. Sebagai wadah pengelola yang mengawal implementasi program ini, pemerintah telah menyiapkan sebuah tim nasional Program Listrik 35.000 MW yang sifatnya multisektoral dan melibatkan berbagai unsur kementerian dan lembaga (K/L) di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Kemenko Kemaritiman.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti masalah ekonomi kreatif yang merupakan sektor strategis di dalam pembangunan nasional. Ekonomi kreatif berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional, yaitu: berkontribusi sebesar 7% terhadap PDB Nasional, menyerap 11,8 juta tenaga kerja atau sebesar 10,72% dari total tenaga kerja nasional, menciptakan 5,4 juta usaha atau sekitar 9,68% dari total jumlah usaha nasional, serta berkontribusi terhadap devisa negara sebesar 119 Triliun atau sebesar 5,72% dari total ekspor nasional.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Tulisan ini membahas masalah penyertaan modal negara yang diberikan kepada dua buah BUMN, yaitu PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara X. Dari aspek kinerja keuangan, baik PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) maupun PT Perkebunan Nusantara X memiliki permasalahan. PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) pada Tahun 2014 mengalami kerugian mencapai Rp54,87 miliar, dan PT Perkebunan Nusantara X, walaupun memperoleh keuntungan Rp22,49 miliar pada Tahun 2014; namun angka ini jauh menurun dibandingkan keuntungan pada Tahun 2013 yang mencapai Rp129,33 miliar.

Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan - 2015

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Indonesia sebagai suatu kesatuan negara dan bangsa memiliki potensi dan kapasitas di sektor maritim dan kelautan. Potensi dan kapasitas tersebut terbentuk oleh kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang bentangan wilayahnya ada daratan dan lautan. Apa dan bagaimana seharusnya visi pembangunan kemaritiman mampu menjadi solusi bagi daerah tertinggal menjadi pembahasan dari artikel ini. Tujuannya untuk menilai sejauhmana kebijakan pembangunan kemaritiman yang menjadi visi pembangunan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 memiliki hubungan atau menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dalam menuntaskan persoalan ketertinggalan yang dihadapi sejumlah daerah di Indonesia.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim dengan posisi strategis di antara dua benua yang menghubungkan negara ekonomi maju dan negara berkembang lainnya. Sektor transportasi laut berperan memberikan peluang sebagai jalur ekonomi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan konektivitas yang efektif untuk menghubungkan daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tulisan ini akan mengemukakan: (a) kondisi pelabuhan laut di Indonesia dan upaya pengembangan pelabuhan yang direncanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, dan (b) upaya yang dilakukan untuk mengurangi inefisiensi kinerja BUMN di Indonesia, khususnya di bidang logistik.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan, termasuk pembangunan di sektor maritim. Bentuk kesiapan infrastruktur untuk menunjang pembangunan sektor maritim salah satunya adalah dengan membangun dan membenahi fungsi pelabuhan di pusat-pusat ekonomi. Mengingat pentingnya peranan infrastruktur dalam pembangunan di sektor maritim khususnya infrastruktur pelabuhan, maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas kebijakan dan strategi yang tepat agar pembangunan dan penguatan infrastruktur maritim dapat segera terealisasi dan terlaksana dengan baik. Adapun fokus dalam tulisan ini akan membahas: (a) peran infrastruktur dalam pembangunan sektor maritim; (b) pelabuhan dan transportasi laut Indonesia; (c) upaya dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan dan penguatan infrastruktur maritim; dan (d); reorientasi kebijakan pembangunan dan penguatan infrastruktur maritim.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Peranan sektor perikanan dalam pembangunan nasional terutama adalah mendorong pertumbuhan agroindustri melalui penyediaan bahan baku, meningkatkan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produk perikanan, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta menunjang pembangunan nasional. Mengingat pentingnya sektor perikanan terhadap perekonomian Indonesia, maka dalam hal ini akan dilakukan analisis empiris mengenai bagaimana peran kebijakan moneter terhadap pertumbuhan sektor perikanan. Dengan demikian dapat diketahui variabel-variabel makroekonomi apa saja yang paling memengaruhi pertumbuhan sektor perikanan. Diharapkan hasil ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah maupun otoritas moneter dalam menentukan kebijakan yang dapat mendukung sektor perikanan.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Globalisasi di negara berkembang mengalami reformasi dari orientasi ke dalam menjadi ke luar, termasuk liberalisasi perdagangan. Salah satu kebijakan perdagangan yang banyak diterapkan adalah pengurangan hambatan non tarif dan fasilitasi perdagangan. Konsep fasilitasi perdagangan bukan isu yang baru dan topik ini telah dipertimbangkan dalam kebijakan perdagangan sejak awal berakhirnya perang dunia II. Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis (1) perkembangan ekspor hasil perikanan Indonesia di wilayah ASEAN dan (2) peran fasilitasi perdagangan terhadap ekspor hasil perikanan Indonesia di wilayah ASEAN.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Peningkatan peringkat daya saing pariwisata ini tentu saja menguntungkan bagi Indonesia, karena Indonesia dinilai telah benar menjalankan industri pariwisata berstandar global. Sehingga diharapkan, wisatawan semakin nyaman, aman, dan berdampak pada pertumbuhan industri pariwisata yang berkelanjutan. Peringkat yang disampaikan WEF juga untuk memberikan data yang dipercaya oleh hampir masyarakat dunia. Semakin baik peringkatnya, maka standar fasilitas dan service-nya akan semakin baik. Sehingga diharapkan citra pariwisata Indonesia semakin baik. Hal ini diperlukan mengingat bahwa citra pariwisata yang baik akan mendorong wisatawan untuk datang.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Kawasan pesisir pada dasarnya bukan saja merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus titik temu antara aktifitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan laut. Diperkirakan 60 persen dari penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan diperkirakan 80 lokasi industri terletak di wilayah pesisir. Selain kaya akan sumber daya alam, wilayah pesisir juga rentan terhadap tekanan lingkungan dan bencana alam. Tingginya potensi dan sumber daya di daerah pesisir juga menyimpan ancaman, yang berasal dari proses-proses fisik yang terjadi di daratan dan lautan seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan bencana lainnya. Munculnya beragam permasalahan mendorong pengembangan berbagai metode atau program pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu. Implementasi pengelolaan pesisir secara terpadu di dunia bahkan telah lama dirintis yaitu pada tahun 1970-an. Konsep pengelolaan pesisir menekankan pada keterpaduan dan koordinasi serta partisipasi masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Penegakan Hukum di Laut - 2015

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam di bidang laut yang masih belum dikelola dan dimanfaatkan oleh negara secara optimal. Sejumlah regulasi ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut, yang bukan hanya di atas permukaannya saja, melainkan juga di bagian-bagian laut lainnya, yaitu bagian kedalaman dan dasar laut. Penulis menggambarkan peran pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan mereka di bidang kelautan dilakukan melalui Peraturan Daerah. Melalui perda ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil tindakan/kebijakan dan langkah riil untuk mengelola sumber daya laut. Pemerintah daerah membuat perencanaan spasial dan non-spasial, tetapi pemerintah daerah belum diberikan peran kelembagaan untuk mengurus zonasi sebagai bagian dari pengurusan dan rencana aksi sebagai rencana pengelolaan.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penulis mencoba melihat laut memiliki potensi sumber daya potensial atau obyek yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Penulis mencoba melihat tata kelola dan pengelolaan laut tersebut dari perspektif hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Sintesa dari penulis akhirnya menyimpulkan bahwa laut sebagai obyek merupakan titik sentral dalam tata kelola dan pengelolaan, dan akhir dari sintesa penulis berpijak bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diharapkan dapat menjawab secara hukum tertulis segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dan diharapkan aturan tertulis tersebut dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat, termasuk peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga adanya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum atas hal tersebut.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Sumber daya kelautan terdapat juga di wilayah pesisir hal ini mengingat Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagai salah satu negara yang mempunyai garis pesisir terpanjang di dunia. Penulis mengingatkan sebagai konsekuensi negara kepulauan dan negara pesisir, di wilayah pesisir terdapat sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya yang dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Penulis menyadari begitu besar kepentingan atas potensi sumber daya pesisir tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan dan penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan memberikan solusinya, yang tujuan dari solusi ini di satu sisi dapat meningkatkan tingkat hidup masyarakat di pesisir tersebut, dan di sisi lain adanya peran yang jelas dari negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membagi peran dan tugas secara nyata.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Penulis menggambarkan Negara Republik Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, pemanfaatannya tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penulis meyakini bahwa melalui sejumlah regulasi, baik dari tingkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maupun sejumlah UU di bidang pemerintahan daerah sejak tahun 1999 sampai 2014 telah membagi kewenangan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Walaupun terdapat forum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga, seperti di Mahkamah Konstitusi, penulis beranggapan bahwa mengingat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian dari ranah kekuasaan eksekutif, maka selayaknya penyelesaian sengketa tersebut perlu diprioritaskan dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Penulis memfokuskan diri pada paradigma penegakan hukum di laut oleh pemerintah daerah. Penulis menyadari bahwa di era otonomi daerah, pemerintah daerah dibagi dalam wilayah, yang berupa daratan dan lautan. Di dalam wilayah tersebut, seringkali terjadi pelanggaran hukum atas laut yang berada dalam wilayahnya. Mengingat pengaturan kewenangan di laut sering berubah, maka hal tersebut juga memberikan pengaruh terhadap aspek penegakan hukumnya. Hal inilah yang menurut penulis dianggap sebagai “biang keladi” yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum di laut. Ini dapat dilihat dari terjadinya perubahan otonomi pengelolaan laut oleh daerah. Dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kelautan, penegakan hukum di laut sudah dapat dilaksanakan oleh PPNS daerah. Walaupun UU Kelautan telah mengatur tentang penegakan hukum di laut, penulis menyarankan adanya koordinasi dalam pengawasan di laut agar tidak terjadi pelanggaran hukum atas pemanfaatan dan tata kelola sumber daya alam di laut.

Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Lebih Baik - 2015

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini berupaya menjawab berbagai pertanyaan mengenai dampak sosial yang diharapkan muncul ketika pemerintah memulai pelaksanaan JKN. Tulisan juga akan melihat manfaat apa yang didapatkan masyarakat dan kendala-kendala apa saja yang masih harus menjadi perbaikan agar pelaksanaan pembangunan kesehatan melalui Program JKN benar-benar untuk kepentingan rakyat.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Tulisan ini menekankan pada bagaimana pengintegrasian dan upaya menjaga keberlanjutan program-program pembangunan kesehatan dengan melihat transisi jaminan kesehatan. Penulis membawa kita pada keberadaan awal jaminan kesehatan yang dikelola daerah dengan melihat karakter kedaerahannya. Berbagai program tersebut harus menyesuaikan diri dengan jaminan kesehatan nasional yang berasal dari pusat diiringi dengan berbagai target yang harus dipenuhi oleh daerah. Kekhawatiran yang disampaikan oleh penulis adalah mekanisme keberlanjutan program pembangunan daerah untuk mencapai jaminan kesehatan universal.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Tulisan mengangkat permasalahan secara deduktif, mulai dari permasalahan di tingkat kabupaten/kota, kemudian ke tingkat provinsi, dan selanjutnya ke tingkat nasional. Penulis mencoba melihat kondisi di daerah yang mendorong pemerintah setempat menjalankan kebijakan yang lebih dapat mengakomodasi kebutuhan Kota Kupang. Diharapkan ada pembelajaran dari pelaksanaan pembangunan kesehatan yang telah berlangsung selama ini untuk lebih memahami peluang penerapan kebijakan yang lebih baik.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Secara lebih khusus, tulisan ini mencoba mengkaji salah satu permasalahan pembangunan kesehatan yang terkadang terpinggirkan, yaitu permasalahan kesehatan jiwa. Kajian di salah satu puskesmas di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menjadi awal diskusi akan kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa yang semakin tinggi mengingat prevalensi gangguan kejiwaan di Indonesia terus meningkat. Oleh karena itu, peran puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama yang diakses masyarakat sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan jiwa perlu ditingkatkan.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Tulisan menjadi penutup dengan kajian yang menguraikan bagaimana pelaksanaan Program JKN dan hubungannya dengan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini sangat menarik karena dalam UU SJSN dan UU BPJS diamanatkan bahwa Program JKN harus dapat memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia - 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini fokus kepada kesesuaian (kompatibilitas) antara penyelenggaraan pemilu serentak beserta berbagai dampak ikutannya dan sistem presidensiil yang menjadi pilihan sistem pemerintahan di Indonesia.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti kelembagaan pengawas. Masih banyaknya permasalahan di seputar pengawasan pemilu baik kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, maupun kewenangannya yang berdampak kepada kualitas pemilu itu sendiri. Oleh karena itu ketika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan serentak, maka pengawasan pemilu harus lebih baik dari segala aspek.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan membahas tentang Relasi Kerja KPU di Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak. Berdasarkan pengalaman selama ini, Pemerintah daerah biasanya memberikan bantuan personil serta anggaran yang berbentuk hibah termasuk meminjamkan gedung atau ruangan untuk dijadikan kantor. Padahal sebagai lembaga hierarkis KPU dan Bawaslu sudah seharusnya memiliki jaringan hierarkis baik personil dan termasuk gedung sebagai tempat berkantornya lembaga tersebut. Dengan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, maka hal itu harus menjadi perhatian bagi para stakeholders baik pusat maupun daerah.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Tulisan menyoroti tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Selama ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Banyaknya golput dapat dilihat bahwa semakin modern tingkat berpikir masyarakat saat ini untuk memilih menggunakan haknya atau tidak dalam pemilu. Ke depan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien dan penataan ulang sistem pemilihan di Indonesia dengan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Dengan demikian akan dihasilkan produk hukum yang sinergis dan tercipta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi bagi Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional di Daerah - 2015

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Semenjak bergulirnya masa reformasi di Indonesia, seluruh kegiatan pemerintahan mengalami transformasi yang dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan electronic government (e-government) di lingkungan perkantoran pemerintah. Akselerasi penerapan reformasi birokrasi di pemerintahan dapat dipercepat dengan implementasi e-government, dikarenakan pemanfaatan Information Communication Technology (ICT) akan membuat administrasi perkantoran semakin efektif dan efisien.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mencoba menggambarkan dan menganalisa pola pengembangan teknologi informasi di daerah dengan mengambil studi kasus di Mataram dan Pontianak yang meliputi sistem, cara kerja bentuk maupun struktur yang digunakan dalam pengembangan teknologi informasi di kedua daerah tersebut.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Prinsip penggunaan yang lebih efektif dan efisien, menjadikan TIK juga digunakan dan bahkan dijadikan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah terutama dalam memberikan pelayanan publik. Penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah, dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan TIK. Tulisan ini bertujuan menganalisis penggunaan TIK pada aspek pelayanan publik dan pengelolaan informasi rahasia di daerah, terutama dalam kaitannya dengan jaminan atas kerahasiaan informasinya.

Penyediaan Air Bersih di Indonesia: Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat - 2015

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bandung dan Kota Palembang pada tahun 2015. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang cakupan layanan penyediaan air bersih di perkotaan, ketimpangan sumber air baku, dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi problem air bersih di kedua kota yang diteliti.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyediaan air bersih di perdesaan baik ditinjau dari kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Barat dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat di perdesaan. Metoda deskriptif kualitatif digunakan untuk memaparkan kebijakan pemerintah pusat, upaya pemerintah daerah dan program-program yang telah dijalankan dalam upaya penyediaan air bersih di perdesaan. Data dikumpulkan selain dari sumber sekunder, juga melalui wawancara langsung dengan instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perpamsi, juga dilakukan penelitian lapangan di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Maret 2015.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pada tulisan ini permasalahan yang akan dikaji adalah mungkinkah dilakukan kerja sama antar-pemerintah daerah dalam perlindungan daerah resapan air dalam rangka penyediaan air bersih? Mengingat setelah adanya kebijakan otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan mengatur dan membuat kebijakan sendiri atas daerahnya, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang ada. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tahun 2015 yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di provinsi ini terdapat beberapa wilayah yang ketersediaan airnya sangat tergantung pada daerah lainnya. Namun untuk pembatasan pembahasan, maka bahasan tulisan dibatasi pada penyediaan air bersih di Kota Bandung. Wilayah Kota Bandung berada di Cekungan Bandung, yang di dalamnya terdapat lima pemerintahan daerah yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Penyediaan air bersih di Kota Bandung sangat terpengaruh dengan ketersediaan air baku yang berada di wilayah sekitarnya.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Permasalahan utama yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah peran industri AMDK pasca pembatalan UU SDA di tengah-tengah ketidakmampuan negara dalam menyediakan air minum bagi masyarakatnya. Mengarah pada permasalahan utama tersebut, pembahasan pendukung dalam tulisan ini akan mengupas tentang ketebatasan SDA, kemampuan Pemerintah dalam menyediakan air bersih dan air minum, serta sejarah perkembangan industri AMDK di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Kebijakan Penyediaan Air Bersih di Indonesia” yang diselenggarakan pada tahun 2015 oleh Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sebagian besar media menyebutkan adanya permasalahan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan air sungai dengan melihat kepada penyebab pencemaran air sungai yang didominasi oleh tingginya pembuangan limbah rumah tangga. Dengan asumsi seperti ini, peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung sikap masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Dengan demikian, pertanyaan masalah yang ingin dijawab peneliti melalui tulisan ini adalah: Bagaimana gambaran sikap masyarakat terhadap kebersihan Sungai Cikapundung? Bagaimana sikap tersebut bisa terbentuk? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan sikap masyarakat terhadap kebersihan sungai Cikapundung dan untuk menggambarkan pembentukan sikap masyarakat.

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini akan membahas bagaimana kearifan lokal masyarakat sebagai sitem pengetahuan tradisional dalam melestarikan sumber daya air, bagaimana bentuknya di masyarakat, dan apa yang menyebabkan kearifan lokal itu berkurang kekuatan implementasinya? Pembahasan tulisan ini akan menggunakan perspektif sosiologi baik individual yang termanifestasi dalam penyimpangan perilaku, maupun perspektif struktural yang termanifestasi dalam berbagai bentuk kearifan lokal.

← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →