Buku Tim

KEAMANAN DAN JAMINAN HAK PEMDA DI BIDANG TELEKOMUNIKASI - 2016

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Tulisan pertama berjudul “fungsi telekomunikasi Pemda sebagai bagian dari agenda pembangunan politik.” Dalam Tulisan pertama berjudul “fungsi telekomunikasi Pemda sebagai bagian dari agenda pembangunan politik.” Dalam

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan kedua mengungkap permasalahan yang terkait dengan “tata kelola penyelenggaraan telekomunikasi pemerintah daerah: sebuah telaah komunikasi.” Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Karenanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Tulisan ketiga memaparkan permasalahan yang terkait dengan “urgensi sistem keamanan telekomunikasi bagi peningkatan kualitas komunikasi organisasi pemerintah daerah.” Berbagai kemudahan dihadirkan melalui penggunaan telekomunikasi baik dalam rangka menjalankan fungsi internal maupun fungsi ekternal. Hakikatnya, semua proses komunikasi berjalan menjadi lebih efektif, murah dan efisien, ketimbang proses komunikasi konvesional yang selama ini sering kita lakukan. Namun demikian di balik kemudahan atau keunggulan yang didapatkan dalam penggunaan telekomunikasi, jaminan atas keamanan penggunaan telekomunikasi sangat penting untuk diperhatikan terutama oleh Pemda dalam rangka mengembangkan komunikasi organisasinya. Keamanan dimaksud meliputi keamanan jaringan telekomunikasi maupun penyimpanan data dan informasinya.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Tulisan terakhir berjudul “perspektif kebijakan politik pada keamanan dan jaminan hak Pemda dalam telekomunikasi.” Otonomi daerah merupakan strategi yang digunakan Pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi jiwa manajemen pemerintahan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Untuk itu maka maksud utama dari otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, yang di antaranya didapat melalui penyelenggaraan telekomunikasi

Kesiapan Industri Agro sebagai Industri Andalan Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Bebas - 2016

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
CPO sebagai slah satu produk unggulan ekspor Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata indeks RCA CPO Indonesia dnegan nilai lebih dari 1. Dalam rangka liberalisasi perdagangan khususnya pasar bebas ASEAN (MEA) maka pemerintah perlu menerapkan strategi untuk terus meningkatkan daya saing CPO Indonesia.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Industri CPO merupakan industri berbasis agro yang masuk ke dalam sembilan industri manufaktur unggulan Indonesia. Indonesia memiliki berbagai keunggulan dan diprediksi menjadi negara yang dapat mengembangkan industri minyak sawit. Untuk itu Indonesia harus dapat memanfaatkan compepetive advantage yang dimiliki untuk meningkatkan nilai ekspor produk kelapa sawit. Peningkatan produksi dan produktivitas industri minyak sawit perlu dilkaukan dengan melakukan inovasi produk turunan minyak kelapa sawit

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Perdangan ASEAN (MEA) perlu disikapi oleh Pemerintah untuk membanguan industri dengan pendekatan resource based dengan cluster. PEndektan kluster untuk menjawab tren deindustrialisasi karena selama ini pengembangan industri tampaknya dipisahkan dari faktor-faktor pendukungnya terutama dengan agro industri.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Walaupun hingga saat ini KEK Sei Mangke dan KEK Maloy belum berperasi secara optimal, namun keberadaan kedua kawasan ini memberikan peluang bagi daerahnya untuk mengembangkan perkonomian. hadirnya kawasan industri sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru untuk meningkatkan daya saing dapat menciptakan keterkaitan ekonomi kebelakang bagi daerahnya.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Pembentukan holding BUMN Perkebunan merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing BUMN perkebunan di level internasional. dengan pembentukan holding, maka BUMN perkebunan yang selama ini terpisah sebagai perusahaan individu tergabung menjadi satu organisasi perusahaan dimana PT. Perkebunan Nusantara III sebagai induk perusahaan.

Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa - 2016

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Pertama, tulisan karya Ujianto Singgih Prayitno yang berjudul “MASALAH SOSIAL ANAK DAN DAMPAKNYA BAGI KETAHANAN KELUARGA” menggarisbawahi bahwa secara konseptual, keluarga berfungsi sebagai pengantar pada masyarakat besar, sebagai penghubung pribadi-pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Kekuatan sosial yang dimiliki keluarga merupakan aspek yang tidak dapat ditemukan pada lembaga lain, salah satunya yaitu kekuatan mengendalikan anak secara terus menerus.

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
tulisan hasil karya Hartini Retnaningsih dengan judul “JAMINAN SOSIAL DAN KETAHANAN KELUARGA (Sebuah Analisis tentang Peranan Jaminan Sosial dalam Mendukung Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga)” mengemukakan bahwa dalam rangka membangun sebuah negara yang kuat dan berdaulat, diperlukan dukungan dari berbagai aspek kehidupan dan dimulai dari unit-unit terkecil yang ada dalam sebuah negara. Ketahanan keluarga disebutkan sebagai salah satu hal yang harus dibangun dan senantiasa dikuatkan dalam rangka mendukung sistem kehidupan negara. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat di suatu negara, merupakan tempat terbaik untuk membangun ketahanan dan ketanggguhan negara.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
tulisan berjudul “KETAHANAN KELUARGA MENUJU MASYARAKAT SADAR BENCANA: STUDI KASUS BENCANA ERUPSI SINABUNG DAN LONGSOR BANJARNEGARA” yang ditulis oleh Rohani Budi Prihatin, menggarisbawahi bahwa ketahanan sosial masyarakat kerapkali menjadi referensi dalam mencari solusi dan implementasi dari terapi sosial sebagai jalan keluar dari lilitan krisis akibat bencana yang menimpa masyarakat. Suatu komunitas dipandang memiliki ketahanan sosial bila: Pertama, mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari perubahan sosial yang memengaruhinya. Kedua, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan. Ketiga, mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan. Konsep tentang ketahanan mempunyai tahapan mulai dari individu, keluarga, komunitas, dan negara. Tulisan ini fokus membahas ketahanan keluarga dan sedikit melebar ke ketahanan komunitas. Hal ini dikarenakan pada tahap tertentu, konsep keluarga bersinggungan kuat dengan konsep komunitas yaitu wilayah di sekitarnya.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini memberikan mgabaran kenakalan remaja masih banyak terjadi di Indonesia. Dan kenakalan ini dapat menimbulkan kecemasan sosial karena aksesnya dapat menimbulkan rusaknya generasi penerus bangsa.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
tulisan dari Sulis Winurini dengan judul “STRATEGI SELF MANAGEMENT IBU BEKERJA DENGAN ANAK BALITA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA”, memberikan penegasan bahwa pada masa sekarang, kondisi keluarga telah mengalami banyak perubahan sejalan dengan meningkatnya peran wanita sebagai pekerja. Apabila dulu seorang wanita selalu diidentikkan dengan tugas-tugas domestik, maka sekarang, seiring dengan meluasnya peran wanita maka wanita bisa bekerja di luar rumah dalam bidang apapun di posisi apapun. Dengan demikian, wanita mempunyai berbagai peran tidak hanya sebagai seorang istri bagi suaminya, atau ibu bagi anak-anaknya, tetapi juga sebagai wanita yang memiliki karier di dunia kerjanya. Melalui bekerja, wanita di sisi lain memberikan sumbangan yang penting untuk kesejahteraan keluarga namun juga memberi dampak yang juga beragam karena bagaimanapun wanita yang juga ibu bekerja menggunakan sebagian waktunya untuk mencari nafkah sehingga mau tidak mau waktu untuk mengurus rumah, anak, bahkan suami menjadi berkurang. Kondisi seperti ini membawa ibu kepada konflik peran. Peran yang mereka jalankan di dalam keluarga maupun di tempat kerja sama-sama memerlukan waktu, tenaga, dan perhatian. Penulis menggarisbawahi bahwa konflik peran semakin terasa ketika ibu bekerja memiliki anak usia di bawah lima tahun (balita) di mana pada usia ini perkembangan setiap aspek berjalan sangat cepat dan menjadi landasan perkembangan selanjutnya. Apabila anak pada masa balita tidak dibina dengan baik, maka mereka akan mengalami gangguan perkembangan emosi, sosial, mental, intelegensi dan moral yang nantinya dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya di masa yang akan datang, sehingga dalam hal ini, pola asuh ibu menjadi faktor yang sangat penting.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
tulisan Rahmi Yaningsih dengan judul “PENGUATAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DALAM MEMBANGUN KESEHATAN KELUARGA” memberikan gambaran bahwa ruang lingkup pelayanan kesehatan keluarga terkait pada masalah keluarga yang ada hubungannya dengan masalah kesehatan masayarakat. Seperti masalah kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, pencegahan penyakit dan kecelakaan, tumbuh kembang, masalah gizi ibu hamil, bayi dan anak yang ada dalam suatu komunitas atau masyarakat.

Membangun Investasi Daerah - 2016

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Dalam periode pemerintahan tahun 2015-2019 pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, maka diupayakan meningkatkan invetasi asing dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya tersebut tentunya dibutuhkan upaya yang luar biasa dari sisi regulasi, kelembagaan, infrastruktur dan tentunya peran daerah yang akan dijadikan lokasi pembagunan industri. Tantangan berat adalah kondisi ekonomi selama periode 2010-2014 sebelumnya berlangsung dipengaruhi pada saat perekonomian dunia mengalami kelesuan sebagai dampak dari memburuknya perekonomian global yang terjadi di Amerika, Eropa dan Asia. Perlu dipahami bahwa roda perekonomian hanya bisa bergerak apa bila ada aliran investasi. Pemerintah pun seperti berlomba mengeluarkan aneka kebijakan untuk memikat investor mau menanamkan dananya untuk sebuah kegiatan bisnis. Dalam melaksanakan berbagai kebijakan tersebut, beberapa hal berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi pembangunan ekonomi. Dalam upaya menarik dan peningkatan investasi, belum berimbangnya sebaran investasi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa karena masih banyak ketimpangan infrastruktur pendukung dalam kegiatan usaha, proses perizinan masih tidak efisien dan proses pelayanan birokrasi yang rumit, belum optimalnya implementasi insentif fiskal bagi pengusaha, ketersediaan infrastruktur, energi dan listrik yang masih terbatas, permasalahan regulasi, dan pasar tenaga kerja yang kurang kondusif. Pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan kesepahaman dan sinkronisasi berbagai peraturan melalui koordinasi dalam mengatasi aneka hambatan investasi ini. Bukan hanya sekedar pemantauan lokasi proses perizinan saja. Selama ini, keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi persoalan serius semenjak era otonomi daerah. Dampak dari buruknya koordinasi pusat dan daerah, sering menimbulkan banyaknya peraturan daerah yang ternyata bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sudah tentu situasi perbaikan dan sinkronisasi perda dan peraturan pemerintah seperti itu harus segera diperbaiki bila Indonesia benar-benar ingin bisa bersaing dalam era globalisasi dalam menarik minat investor seperti saat ini. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat mutlak bila Indonesia ingin memperbaiki iklim investasi nasional.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Dalam era otonomi saat ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam rangka untuk mendukung iklim investasi di daerahnya masing-masing. Pemerintahan daerah dimungkinkan untuk membuat aturan-aturan yang memberikan dorongan untuk menarik agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Namun dalam kenyataannya, justru banyak daerah yang menetapkan berbagai aturan yang menghambat investasi. Hal ini tercermin dari 3.143 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang di cabut atau direvisi oleh pemerintah pusat dimana mayoritas aturan-aturan tersebut terkait investasi. Pemerintah pusat telah berupaya untuk memperbaiki iklim investasi nasional melalui pembentukan PTSP yang memiliki dasar hukum Perpres Nomor 97 Tahun 2014. Kepala daerah harus mampu mempromosikan daerahnya dan membuat aturan-aturan daerah yang ramah investasi, kemudahan perizinan, insentifinsentif terhadap penanaman modal, kebijakan pajak dan retribusi daerah yang tidak memberatkan tanpa melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Hal yang juga penting adalah jaminan penyediaan lahan dan ketersediaan infrastruktur yang saat ini masih menjadi kendala utama yang dihadapi oleh investor. Kebijakan pengalokasian suatu daerah tertentu yang ditujukkan khusus untuk wilayah industri dan pengelolaan keuangan untuk belanja infrastruktur daerah akan sangat membantu dalam menarik investasi bagi daerah.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Dalam rangka mendorong investasi baik lokal, nasional maupun global maka yang perlu dilakukan oleh institusi perizinan selaku pemegang penuh kewenangan lahirnya produk hukum investasi, maka BKPM dalam hal ini perlu merumuskan dan menetapkan peraturan yang pro investasi. Sejak desentralisasi diterapkan di Indonesia, beragam Perda yang tidak mendorong investasi serta berbentuk pungutan khusus bagi investor sebaiknya dicabut. Kemudahan pengurusan dan perolehan perizinan harus disederhanakan guna peningkatan pelayanan kepada investor dan calon investor.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Berdasarkan hasil analisis efektivitas PAD dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah dan investasi daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011-2014 dapat disimpulkan pertama, berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PAD Kota Palembang pada tahun 2011-2014 diperoleh nilai rasio efektivitas yang sangat efektif, yaitu di atas 100%. Hal ini disebabkan realisasi PAD telah melampui target yang telah ditentukan. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011 PAD Kota Palembang sangat efektif namun pada tahun 2011-2014 terjadi penurunan rasio efektivitas PAD. Pemerintah Kota Palembang perlu untuk terus meningkatkan target PAD disetiap tahunnya dan berupaya untuk dapat mencapai target tersebut dengan mengoptimalkan sumbersumber PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Kedua, berdasarkan perhitungan kontribusi PAD terhadap total belanja daerah Kota Palembang pada periode tahun 2011- 2014 diperoleh hasil kontribusi PAD terhadap total belanja daerah masih kurang. PAD hanya mampu memberi kontribusi < 50% dari total belanja daerah, sehingga daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya masih memerlukan bantuan dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana perimbangan, dan dari lain-lain pendapatan yang sah yang dapat berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah dan bagi hasil lainnya. Ketiga, berdasarkan perhitungan kontribusi PAD terhadap investasi daerah (PMDN) Kota Palembang pada periode tahun 2011-2014 diperoleh hasil kontribusi PAD terhadap investasi daerah (PMDN) masih kurang. Kontribusi PAD terhadap PMDN pada tahun 2011 sebesar 73,82%, dan terjadi penurunan pada tahun 2012-2014 dimana PAD hanya mampu memberi kontribusi < 50% dari total investasi daerah (PMDN). Pada tahun 2014 kontribusi PAD terhadap investasi PMDN menunjukkan peningkatan menjadi 27,44% disebabkan penurunan investasi PMDN di Kota Palembang pada tahun 2014. Hasil perhitungan kontribusi PAD terhadap investasi PMDN pada periode 2011- 2014 menuntut adanya perhatian yang dari Pemerintah Kota Palembang untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan investasi daerah.

Negara dan Hukum Adat - 2016

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Kajian mengenai penetapan kesatuan Masyarakat Hukum Adat diletakkan untuk menguak bagaimana proses-proses negara untuk mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Menurut peneliti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional, Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam bagian kedua, peneliti Trias Palupi Kurnianingrum mengkaji “Bentuk Penghormatan Dan Pelindungan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat”. Dalam bagian kedua ini peneliti mencoba menelaah bagaimana bentuk-bentuk penghormatan dan perlindungan negara terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Bagian ketiga buku ini mencoba untuk menguak prosesproses penyelesaian sengketa yang dialami oleh masyarakat hukum adat. Peneliti Denico Dolly menjelaskan bahwa pada saat terjadi sengketa antara masyarakat hukum adat, pada dasarnya ada dua hukum yang berlaku dalam sengketa tersebut. Adapun hukum yang berlaku yaitu hukum nasional dan hukum adat. Dalam hukum nasional yang berlaku hukum perdata dan hukum pidana apabila terjadi tindak pidana. Sedangkan hukum lain yang berlaku yaitu hukum adat, apabila sengketa tersebut menyangkut hukum adat. Pada dasarnya hukum adat berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengakui adat tersebut, akan tetapi apabila ada orang yang bukan berasal dari masyarakat hukum adat dan memasuki wilayah dari masyarakat hukum adat itu, maka wajib untuk tunduk kepada hukum adat yang berlaku. Pemberlakuan atau penundukan terhadap hukum adat kepada orang yang berada di luar kesatuan masyarakat hukum adat ini ditujukkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, setiap orang wajib untuk menghormati masyarakat hukum adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada bagian keempat buku ini, peneliti Monika Suharyati menjelaskan mengenai pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Peneliti mencoba menguak desa adat di Indonesia. Menurut peneliti dijelaskan bahwa saat ini paling tidak terdapat dua provinsi yang memiliki desa dan desa adat dalam wilayahnya, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bali. Di kedua provinsi ini terdapat desa dinas dan desa adat yang masing-masing provinsi. Apabila dikaitkan dengan hak desa adat untuk menerima Dana Desa yang bersumber dari APBN maka keharusan yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang Peneliti melihat bahwa pemberian bantuan dana APBN bagi keberadaannya diakui dan dihormati dalam peraturan daerah untuk memilih salah satu jenis desa dalam satu wilayah merugikan masih hidup di kedua provinsi tersebut.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada bagian kelima buku ini, peneliti Sulasi Rongiyati menjelaskan mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat hukum adat. peneliti menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan kunci dari pelaksanaan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat hukum adat. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melibatkan masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat hukum adat menjadi ujung tombak bagi penerapan hak-hak masyarakat hukum adat yang secara yuridis telah mendapat pengakuan dalam konstitusi. Peraturan Daerah merupakan instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Perda menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Pembangunan Wilayah Pesisir Konsep dan Implementasinya dalam Berbagai Sektor - 2016

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Tulisan Mohammad Mulyadi mengungkapkan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini masih didominasi oleh strategi pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial ditempatkan pada posisi setelah pembangunan ekonomi. Padahal pembangunan sosial merupakan modal dasar dalam membangun pondasi ekonomi.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas tentang akses dan mutu pendidikan di wilayah pesisir. Melihat karakteristik masyarakat pesisir yang sangat berbeda dengan masyarakat agraris, pendidikan nonformal dan kejuruan menurut penulis menjadi lebih tepat atau menjawab kebutuhan pendidikan bagi masyarakat wilayah pesisir

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas bagaimana perlindungan kesehatan para nelayan di Kabupaten Banyuwangi seharusnya dilakukan. Nelayan adalah pekerja informal yang memiliki resiko kesehatan yang tinggi dalam menjalankan pekerjaanya. Oleh karenanya, Menteri Kesehatan merasa perlu memberikan perhatian khusus dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat nelayan. Melalui tulisan ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami bagaimana perlindungan kerja pada nelayan selama ini dilakukan dan faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan perlindungan kerja pada nelayan

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengajak pembaca untuk mencermati masalah pemenuhan air bersih di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan wilayah pesisir. Melalui tulisannya, penulis mengajak pembaca memahami bahwa pembangunan pelayanan air bersih di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil juga sama pentingnya dengan pembangunan di bidang lain.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Penulis mengangkat kasus pencemaran di pesisir Bali, tepatnya di Kabupaten Badung. Pemanasan global dan aktivitas pembangunan yang dilakukan selama ini telah berdampak terhadap kondisi wilayah pesisir Bali. Berangkat dari mencari sumber-sumber penyebab pencemaran, penulis mengajak pembaca memahami bahwa upaya pengelolaan dan penanggulangan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir membutuhkan partisipasi masyarakat

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Penulis mengulas tentang tantangan pengelolaan sampah di pedesaan wilayah pesisir yang notabene tidak mendapatkan pelayanan persampahan oleh pemerintah kabupaten yang masih berorientasi pada pelayanan di daerah perkotaan. Pelajaran pengeloaan sampah swadaya dan swakelaola yang terjadi di Pantai Bengiat oleh Pokmaswas Yasa Segara dan Patai Muncar oleh Pokmaswas Gemuruh dapat dijadikan masukan dalam mengembangkan aspek kelembagaan, pembiayaan, dan teknik operasional sistem pengelolaan sampah di wilayah pesisir

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas strategi mengurangi kemiskinan nelayanan yang dilakukan melalui pemberdayaan. Tulisan ini mengungkapkan kondisi kemiskinan nelayan di Banyuwangi. Melalui tulisan ini, penulis mengajak pembaca untuk mengetahui bagaimana strategi Kabupaten Banyuwangi mengurangi kemiskinan pada masyarakat nelayanannya.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mencoba menggambarkan kegiatan kelompok masyarakat yang peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Muncar dan Desa Pemige, Kelurahan Beno, Kuta Selatan. Kerusakan pesisir yang mengakibatkan kurangnya hasil tangkapan dan berdampak terhadap hasil tangkapan nelayanan merupakan salah satu pemicu kesadaran masyarakat pesisir untuk lebih dapat memberikan perhatian terhadap fungsi lingkungan biota laut.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan - 2016

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Tulisan ini menguraikan tentang kewenangan penyidikan oleh Polri, KKP, dan TNI AL yang dapat dilakukan secara bersamaan, namun objek penyidikannya berbeda karena dibatasi oleh perbedaan batasan wilayah laut

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Tulisan ini berangkat dari permasalahan kerugian negara yang begitu besar setiap tahunnya akibat maraknya tindak pidana perikanan, terutama akibat praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing ( IUU Fishing). Upaya penegakan hukum telah dilakukan, antara lain dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan pembentukan 10 Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Pembahasan dalam kajian ini diantaranya mengungkap bahwa secara umum implementasi kewenangan Pengadilan Perikanan belumlah optimal. Jarak tempuh yang jauh antara Pengadilan Perikanan yang ada dengan lokasi penangkapan pelaku tindak pidana perikanan berimplikasi pada disidangnya kasus-kasus perikanan di berbagai Pengadilan Negeri. Sidang kasus perikanan di Pengadilan Negeri memiliki kekurangan antara lain minimnya hakim karir yang telah bersertifikat hukum perikanan, serta tidak adanya hakim Ad Hoc perikanan yang ikut mengadili. Peningkatan hakim spesialis bidang perikanan baik dari sisi kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan untuk menjaga kualitas putusan kasus-kasus perikanan.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing). Permasalahan tersebut diangkat mengingat kegiatan illegal fishing saat ini semakin meningkat, sehingga kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal tersebut sangatlah besar.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Tulisan ini membawa pembaca melihat gambaran suatu dilema dalam pemberantasan illegal fishing yang berdampak pada pasokan ikan bagi industri pengolahan ikan.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini menguraikan mengenai permasalahan potensi sumber daya perikanan Indonesia yang besar, namun sering dijadikan sasaran kapal perikanan yang berbendera asing (KIA) untuk menangkap ikan secara illegal. Tindakan pelanggaran tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan konservasi sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa negara dan pendapatan nelayan lokal, serta merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji mengenai pengaturan tindakan penenggelaman KIA dan pelaksanaannya.

PERKEMBANGAN INFLASI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH - 2016

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Penelitian yang dilakukan oleh Edmira Rivani menekankan bahwa Kebijakan stabilisasi harga saat ini untuk beberapa komoditas selain beras masih bersifat reaktif, ad hoc dan jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang bersifat transformatif dari hulu sampai hilir. Terkait kelembagaan regulator, terdapat beberapa alternatif bentuk kelembagaan regulator pangan yang dapat memperkuat stabilisasi harga pangan. Berdasarkan kajian terhadap beberapa aspek (antara lain kesesuaian dengan UU, kewenangan, koordinasi dan fokus pelaksanaan tugas), bentuk kelembagaan regulator pangan yang dipandang paling sesuai adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) baik yang bersifat mandiri atau melekat dengan Kementerian. Opsi yang terakhir memiliki kelebihan dalam hal koordinasi dan keikutsertaan dalam sidang kabinet. Untuk kelembagaan operator, UU Pangan pasal 127 dan 128 menegaskan penugasan pada Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) di bidang pangan. Perkembangan Inflasi dan Peran Pemerintah Daerah dengan cakupan dari tahap produksi sampai dengan distribusi. BUMN yang selama ini ditugaskan untuk melakukan fungsi stabilisasi harga pangan adalah BULOG dan hasil evaluasi atas kinerja BULOG dalam stabilisasi harga pangan (beras) sejauh ini menunjukkan kinerja yang baik. Dengan mempertimbangkan jaringan BULOG di seluruh Indonesia dan kapasitas fisik pergudangannya yang cukup memadai, maka jenis komoditas yang dapat dikelola oleh BULOG adalah sejenis biji-bijian (grains) dan gula pasir. Oleh karena itu, Pemerintah diusulkan untuk menugaskan BULOG melakukan stabilisasi harga beras, gula pasir dan kedelai. Dalam pelaksanaan tugasnya, jika anggaran pemerintah terbatas untuk membiayai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh BULOG, maka perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan fungsi komersial BULOG sehingga BULOG dapat memiliki stok dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilisasi. Upaya mendukung fungsi komersial BULOG tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberikan pengutamaan untuk melakukan impor komoditas beras, gula dan kedelai. Terkait dengan jenis komoditas yang perlu dijaga stabilitas harganya, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan stabilisasi harga pangan dengan melihat efektivitas pengendalian harga pada komoditas pangan strategis yang ada saat ini. Berdasarkan kajian, jenis komoditas prioritas utama yang perlu dijaga stabilitas harganya adalah beras, gula, kedelai, daging sapi, bawang merah, dan cabai merah. Penentuan jenis komoditas tersebut mempertimbangkan aspek ekonomi (bobot dalam pengeluaran rumah tangga, jumlah petani dan kemiskinan, dampak inflasi), aspek sosial politik, dan keterkaitan dengan program Pemerintah.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Penelitian yang dilakukan oleh Juli Panglima Saragih menemukan bahwa Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga mengingat karakteristik inflasi di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh gejolak di sisi pasokan (supply side shocks). Terjaganya inflasi daerah pada tingkat yang rendah dan stabil akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. Hal ini didasari kenyataan bahwa inflasi nasional merupakan agregasi dinamika pembentukan harga yang terjadi di daerah. Terciptanya inflasi yang rendah dan stabil di daerah pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan dapat lebih menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, berbagai permasalahan struktural yang masih terjadi seperti konektivitas yang rendah, struktur pasar yang terdistorsi, kesenjangan informasi harga dan produksi pangan menyebabkan pergerakan inflasi sangat rentan berfluktuasi. Efisiensi perekonomian daerah yang berbeda antara kawasan barat dan kawasan timur juga menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup besar.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Inflasi adalah indikator makroekonomi yang mengindikasikan tingkat stabilitas suatu negara. Begitu juga dengan inflasi daerah. Pergerakan inflasi di suatu daerah yang berfluktuasi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat stabilitas yang berfluktuasi. Pergerakan fluktuatif dari inflasi baik di Provinsi DI Yogyakarta maupun Papua Barat dipengaruhi oleh banyak faktor baik cosh push inflation, demand pull inflation, maupun ekspektasi harga. Seperti kurangnya stok, ekspektasi inflasi hari-hari besar (seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Tahun Ajaran Baru, dan Hari Natal), perubahan harga BBM, dan sebagainya. Karena inflasi bergerak secara fluktuatif, pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta dan Papua Barat) mencoba melakukan kegiatan-kegiatan agar tingkat inflasinya menjadi stabil. Kegiatan-kegiatan pengendalian inflasi tersebut disesuaikan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi di daerah tersebut. Selain itu, pengendalian inflasi daerah juga dilakukan melalui penurunan belanja daerah terutama dari dana perimbangan. Karena, alokasi sumber daya untuk pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang tidak efektif akan berkontribusi terhadap tingkat instabilitas makroekonomi daerah seperti inflasi.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Inflasi merupakan salah satu hal yang penting yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan perekonomian daerah. Salah satu Provinsi yang berhasil mengelola inflasinya dengan cukup baik adalah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. Pemerintah D.I. Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan inflasi. Inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta lebih dari 50% berasal dari komponen administered prices dan volatile food. Pengelolaan inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta bertumpu kepada pemanfaatan dan pemberdayaan TPID Provinsi yang menjadi tombak utama pengelolaan inflasi. Sedangkan hasil forecasting/peramalan inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilakukan dengan menggunakan metode ARIMA menghasilkan hasil yang sejalan dengan keadaan inflasi di DIY. Hasil peramalan akan inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta menunjukkan tren yang menurun. Dan diperkirakan inflasi Provinsi D.I. Yogyakarta pada akhir tahun 2016 berada pada level 4,27%. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa tren inflasi di Provinsi DIY akan menurun.

Perlindungan Terhadap Umat Beragama : Toleransi Dalam Masyarakat Majemuk - 2016

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
penulis, Ujianto Singgih Prayitno, mencoba melihat persoalan etnisitas dan agama sebagai persoalan kehidupan masyarakat, yang memiliki relasi-relasi atau hubungan-hubungan tertentu dalam struktur sosial. Hubungan etnisitas dan agama dengan struktur, sampai sekarang masih menjadi polemik, apakah etnisitas dan agama bagian dari struktur, entitas yang terpisah, atau bahkan etnisitas dan agama yang antara lain membentuk struktur sosial. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman etnik dan agama serta terjadinya penurunan pemahaman identitas nasional.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Judul “Psikologi Mayoritas: Dinamika Hubungan Kelompok Agama di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur” membawa pembaca pada berbagai dinamika psikologis hubungan kelompok agama mayoritas dan minoritas di Indonesia. Diharapkan hasilnya dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan legislatif untuk mengembangkan intervensi terhadap permasalahan hubungan antarumat beragama; dan pengembangan teori psikologi kelompok dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok beragama.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Melalui judul “Toleransi Umat Beragama di Kota Kupang (Best Practice Berakar pada Kearifan Lokal)” lebih melihat pada dinamika hubungan sosial masyarakat NTT, khususnya yang berada di Kota Kupang dan bagaimana kearifan lokal yang mengakar di NTT mampu menjaga praktik toleransi antarpenduduk yang berbeda agama, baik mayoritas maupun minoritas. Secara praktis, tulisan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan di provinsi NTT pada pertengahan April 2016 ini dapat dijadikan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang Kerukunan Umat Beragama yang diusulkan oleh Pemerintah.

Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam - 2016

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Politik hukum pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai pelaksanaan UUPA jo. Tap MPR No. IX/MPR/2001 pada kenyataannya memerlukan pembentukan berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Keberadaan sejumlah undangundang dan peraturan pelaksanaannya tersebut telah menimbulkan tumpang tindih dan benturan hukum yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Diberlakukannya sejumlah undang-undang sektoral yang mengatur sumber daya alam telah dipandang sebagai penyebab kurang optimalnya pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan UUPA jo. Tap MPR No. IX/MPR/2001.

Penulis: Dr. Inosentius Samsul

Abstrak:
Politik hukum pembaruan agraria di Indonesia dimulai dengan adanya politik hukum agraria nasional yang melahirkan UUPA sebagai suatu legal policy untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan menghentikan dualisme hukum agraria karena masih berlakunya Agrarische Wet 1870 dan hukum adat, sehingga terjadi unifikasi hukum agraria nasional. Pembaruan agraria masih perlu dilakukan sebagaimana yang ditegaskan melalui Tap MPR No. IX/MPR/2001. Politik hukum pembaruan agraria ini dilatarbelakangi oleh UUPA sebagai landasan pokok dan pegangan operasional untuk menjalankan program agraria nasional, namun belum dilaksanakan sepenuhnya, sehingga menimbulkan permasalahan regulasi, kewenangan, dan konflik agraria. Tap MPR No. IX/MPR/2001 merupakan legal policy politik hukum pembaruan agraria yang berkedudukan sebagai landasan politik dan kebijakan untuk melakukan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. Politik hukum pembaruan agraria ini dilakukan dengan melalui land reform, access reform, dan regulation reform. Terkait dengan urgensi pembaruan agraria saat ini, pembaruan agraria masih perlu dilakukan mengingat masih terjadi persoalan agraria/sumber daya alam baik dari aspek regulasi dan implementasinya, kewenangan, serta hubungan antar-subyek hukum. Pembaruan agraria sebagai upaya sistemik dan terencana dalam melakukan perubahan struktur agraria dilakukan dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi sektor-sektor agraria sehingga terjadi unifikasi dan kodifikasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang agraria.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembatasan hak milik atas tanah non-pertanian terus menerus mengalami perkembangan. Bentuk peraturan perundang-undangan tidak hanya UU akan tetapi juga dalam bentuk PP, Permen dan Kepmen. Perkembangan tersebut mengarah kepada pembentukan hukum yang responsif yang memperhatikan nilai-nilai keadilan yang substantif dengan semakin diakuinya HAM masyarakat; proses penyusunan peraturan juga dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat; mengikuti perkembangan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan tanah dan perumahan; dan diakuinya eksistensi pengadilan dalam mengambil keputusan. Dari berbagai produk perundang-undangan yang terkait dengan pembatasan kepemilikan atas tanah non-pertanian dapat diketahui bahwa pembatasan hak milik atas tanah non-pertanian tidak hanya menyangkut banyak bidang dan luas tanah yang dapat dikuasai akan tetapi juga menyangkut subjek hukum pemilik tanah; kewajiban untuk mengusahakan tanah; keharusan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat ekonomi lemah dan fungsi sosial dari tanah; serta masalah perizinan terkait tanah.

← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →