Buku Tim

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia - 2017

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat dalam implementasinya, tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat dalam implementasinya, tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat dalam implementasinya, tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat dalam implementasinya, tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.

Perlindungan Merek - 2017

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengaturan terhadap pelindungan merek terkenal terdapat dalam Paris Convention dan UU No. 20 Tahun 2016. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 6 bis Paris Convention tersebut sejalan dengan UU Merek sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yakni terkait dengan penolakan permohonan apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Pelindungan hukum terhadap merek dalam UU No. 20 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 35 yang memberikan pelindungan terhadap merek yang terdaftar, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun lamanya. Pelindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Selain itu, pelindungan hukum terhadap merek tidak bisa didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Berdasarkan hasil penelitian, Pemda di Provinsi Aceh maupun Provinsi Bali dinilai kurang tanggap atau sigap dalam memberikan pelindungan atas indikasi geografis. Hal ini terlihat dimana Pemda di daerah dinilai kurang giat terlibat dalam melakukan pelindungan atas indikasi geografis. Kurangnya keterlibatan Pemda secara tidak langsung menyebabkan rendahnya angka pendaftaran indikasi geografis. Upaya sosialisasi yang dilakukan Pemda setempat juga dinilai belum maksimal. Agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat, maka Pemda perlu mengambil inisiatif dalam rangka mengembangkan potensi alam yang dimiliki daerahnya. Ada beberapa upaya yang perlu dibenahi oleh Pemda setempat: a) membuat kerangka hukum atau legal framework tentang pelindungan hukum atas indikasi geografis melalui perda; b) inventarisasi data mengenai potensi-potensi produk berindikasi geografis apa saja yang dimiliki; c) sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan oleh Pemda beserta instansi terkait.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
UU No. 20 Tahun 2016 memberikan pelindungan kepada pemegang hak merek berupa pelindungan preventif dan represif. Sesuai dengan prinsip TRIPs yang mengedepankan perlakuan non-diskriminasi, baik pelindungan preventif maupun represif diberikan oleh Undang-Undang kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Kondisi ini tidak menguntungkan UMKM yang kedudukan secara finansial dan manajemen lebih lemah dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, sehingga rawan dari tindakan pelanggaran merek oleh pihak lain. Selaras dengan pendapat John Rawls bahwa untuk menciptakan keadilan, perlakuan khusus harus diberikan terhadap pihak yang lemah untuk mengatasi situasi ketidaksamaan posisi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembedaan tarif PNBP merek yang lebih rendah kepada usaha mikro dan kecil melalui PP No. 45 Tahun 2016. Pemberlakuan PP ini sebagai bentuk sikap pemerintah untuk melindungi UMKM. Pelindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran merek melalui mekanisme penyelesaian sengketa berupa permohonan banding kepada Komisi Banding, pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga, serta dibukanya kesempatan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 UU No. 20 Tahun 2016.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini membahas UU No. 20 Tahun 2016 tidak membedakan sanksi pidana bagi perseorangan dengan badan hukum. Dalam hal ini sanksi bagi perseorangan sama dengan untuk badan hukum, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sesuai dengan karakteristik yang melekat pada badan hukum, sanksi pidana yang dapat diancamkan kepada badan hukum seharusnya sanksi pidana pokok yang berupa pidana denda dan juga perlu diatur ancaman pidana tambahan yang berupa pengumuman putusan hakim dan/atau pencabutan izin usaha. Pidana denda yang diancamkan bagi korporasi harus jauh lebih tinggi daripada ancaman pidana denda bagi orang perseorangan.

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang : Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016 - 2017

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penulis menguraikan bahwa penggunaan internet oleh masyarakat saat ini tidak dapat terbendung lagi. Jaringan internet sudah menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Kehadiran internet dan juga berbagai informasi yang dapat diakses dengan mudah melalui internet menjadi permasalahan tersendiri. Kehadiran internet menimbulkan keuntungan dan kerugian tersendiri. Berita bohong, berita yang bermuatan provokatif atau kebencian, dan situs penebar kebencian semakin marak di media sosial maupun berbagai situs. Kehadiran UU No. 19 Tahun 2016 merupakan bentuk penyempurnaan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan substansi yang belum diatur dan ketentuan yang menimbulkan masalah dalam penerapannya.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam tulisan ini dikatakan bahwa salah satu permasalahan berkaitan dengan diberlakukannya UU ITE adalah peraturan tentang pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital yang berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat mengcover permasalahan pelanggaran yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif (existing law) di bidang ini belum dapat menjangkau hal-hal tersebut. Dengan berlakunya beberapa UU dan diperkuat dengan UU ITE, alat bukti di persidangan diperluas dengan mengakomodasi alat bukti elektronik. Terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 huruf b UU ITE telah diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, oleh Setya Novanto, Anggota DPR RI

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini menganalisis politik hukum pembentukan Undang-Undang tentang PPKSK, khususnya berkaitan dengan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Penulis mengemukakan bahwa pembentukan UU tentang PPKSK diperuntukkan sebagai dasar hukum pencegahan dan penanganan krisis stabilitas keuangan dan kebijakan pemberlakuan UU tentang PPKSK dilatar belakangi oleh faktor-faktor internal, yaitu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai wujud tujuan pembangunan nasional; merupakan respon atas kebutuhan nasional (masyarakat); kebutuhan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif; dan menjawab tantangan globalisasi, dalam hal ini terjaminnya stabilitas sistem keuangan dan jaminan penanganan krisis yang memiliki kepastian hukum yang tercermin dari rumusan asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dilihat dari substansi pengaturannya, UU tentang PPKSK mencerminkan pembentukan hukum yang responsif, karena baik pemerintah maupun DPR berupaya untuk mencapai titik temu dalam pembahasan masalah-masalah krusial, sehingga dicapai kesepakatan memberlakukan rumusan pasal yang mengedepankan kepentingan nasional, yaitu tercapainya stabilitas sistem keuangan. UU ini membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Penulis mengemukakan bahwa salah satu maksud dari dibentuknya UU No. 13 Tahun 2016 adalah untuk memperkuat pelindungan hukum atas paten. Untuk mendapatkan pelindungan hukum, invensi harus didaftarkan dan diterima pendaftarannya oleh Menteri. Dengan adanya pelindungan hukum, patentee memperoleh manfaat untuk dapat menikmati nilai ekonomis dari patennya. Nilai ekonomis tersebut adalah menjadi pemilik paten yang merupakan benda immaterial. Sebagai benda immaterial, paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan diwakafkan. Namun pelaksanaan paten sebagai objek jaminan fidusia belum optimal. Nilai ekonomis lainnya adalah patentee memiliki hak eksklusif sehingga memperoleh keuntungan dan dapat melakukan monopoli produk yang dihasilkan dari paten-produk dan/atau paten proses. Namun untuk kepentingan rakyat, pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidak bersifat mutlak. Pada bagian akhir, Penulis mengemukakan agar paten benar-benar memberikan manfaat bagi patentee maka perlu segera dibentuk aturan teknis yang mengatur paten sebagai objek jaminan fidusia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak eksklusif juga harus dilakukan secara tegas.

Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia - 2017

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
tulisan ini mendiskusikan tentang pengaruh ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional. Dalam bab ini diungkapkan apa pengaruh utama ekonomi kreatif terhadap perekonomian, dan bagaimana dampaknya terhadap PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Dalam bab ini diungkapkan bahwa ekonomi kreatif memberikan pengaruh positif terhadap PDB nasional. Bahkan juga diproyeksikan secara linier akan terjadi tren peningkatan pada tahun-tahun mendatang seiring semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Tulisan ini membahas tentang pengembangan ekonomi kreatif dalam meningkatkan daya saing daerah. Dalam analisis daya saing tersebut, tidak saja diuraikan konsep dan definisi daya saing, tetapi juga dijelaskan potensi dan kendala ekonomi kreatif yang dihadapi maupun bagaimana upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif oleh pemerintah dan masyarakat.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini menguraikan secara luas tentang upaya pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung kinerja industri. Dalam bab ini diungkapkan bahwa industri kreatif belum begitu memegang peranan penting dalam perekonomian karena penerimaan negara masih bergantung dari hasil ekspor minyak dan gas, hasil perkebunan dan pertanian, hasil laut, hasil tambang dan industri menengah pengolahan hasil perkebunan.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Tulisan ini menekankan uraian dan pembahasannya terkait peran ekonomi kreatif yang diargumentasikan memiliki ciri, kegiatan, dan ukuran usaha seperti usaha mikro kecil dan menengah. Berangkat dari temuan penelitian di provinsi Jawa Barat, disimpulkan bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif seperti halnya dengan UMKM diperlukan strategi peningkatan pemanfaatan teknologi. Teknologi dimaksud antara lain terkait dengan pemanfaatan internet. Teknologi internet ini diperlukan selain untuk mencapai pasar yang lebih luas, juga sekaligus dapat menurunkan biaya transaksi. Dengan semakin rendahnya biaya transaksi, maka harga produk dapat lebih bersaing sehingga meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk ekonomi kreatif/UMKM. Selain teknologi, peran pemerintah daerah juga diyakini penting untuk meningkatkan pemasaran ekonomi kreatif. Peran Pemda dalam mengembangkan industri kreatif adalah mendorong kantor-kantor dinas terkait seperti Dinas Perindag yang bertindak sebagai leading sector.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini membahas tentang alternatif pembiayaan untuk mengembangkan usaha di sektor ekonomi kreatif, selain skema pembiayaan HAKI, alternatif pembiayaan lainnya yang juga bisa diterapkan yakni skema pembiayaan modal ventura dan skema pembiayaan melalui hibah. Alternatif skema pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu. Skema pembiayaan ini sejatinya merupakan skema yang ditujukan untuk mendukung pengembangan wirausaha baru dan produk-produk inovasi dengan profil risiko usaha yang tinggi dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Telaah Konsep Penanggulangan Bencana Indonesia - 2017

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
KTI pertama ditulis oleh Ujianto Singgih Prayitno, dengan judul “Penanggulangan Bencana dan Kebersamaan: Perspektif Partisipasi Masyarakat”. Penulis melihat masih seringnya masyarakat Indonesia menyalahkan alam ketika terjadi bencana. Kurang ada upaya untuk bercermin pada proses pengrusakan yang dilakukan masyarakat dan dilanggengkan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Kalaupun ada pengakuan bahwa faktor lingkungan hidup menjadi faktor penyebab dari terjadinya bencana tersebut, hal itu sebatas diskursus di tingkat eksekutif dan legislatif. Bahkan, terkesan malah sebagai bagian dari ‘berebut’ proyek antardepartemen pascabencana.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
KTI kedua yang ditulis oleh Sri Nurhayati Qodriyatun, mengangkat tema bagaimana menghadapi bencana ekologis dalam perspektif penanggulangan bencana dan mengangkat bencana karhutla sebagai salah satu kajian empirisnya. Tulisan sarat informasi ini diberi judul “Bencana Ekologis dalam Perspektif Penanggulangan Bencana".

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Rohani Budi Prihatin menjadikan pengalaman bencana longsor di Banjarnegara dan erupsi Gunung Sinabung sebagai fokus kajiannya. KTI berjudul “Menuju Masyarakat Indonesia Sadar Bencana” mengungkap bahwa dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, tak kurang dari 20 kebijakan penanggulangan bencana alam telah dibuat pemerintah. Kesemuanya memiliki substansi yang sama, yakni berupaya melindungi masyarakat dari dampak bencana. Namun, sejauh ini pemerintah belum terbukti secara nyata mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih siap menghadapi bencana.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Penulis melihat pentingnya perspektif gender menjadi inti dari penanggulangan bencana mengingat sebagaimana halnya kelompok rentan lainnya seperti anak, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas, perempuan memiliki kebutuhan yang khusus dan berbeda dengan kelompok rentan lainnya, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Yulia Indahri, mengeksplorasi berbagai alasan agar masyarakat perlu disiapkan dalam menghadapi bencana. Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menjadi contoh dalam tulisan berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana”

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Mohammad Mulyadi dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mengkaji konsep penanggulangan bencana di Indonesia di masa yang akan datang. Setelah mempelajari beragam permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia dengan berbagai kekurangannya, KTI berjudul “Telaah Konsep Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana” ini mempunyai arti penting dalam pengkajian lebih lanjut mengenai penanggulangan bencana.

Tenaga Kerja Asing : Analisa Politik Hukum - 2017

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini mengkaji mengenai Konstitusi Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) yang memberikan mandat hukum kepada negara untuk memberikan pelindungan terhadap hak atas pekerjaan. Hal ini berarti negara mempunyai tanggung jawab konstitusional dalam memberikan jaminan terpenuhinya keseimbangan hak atas pekerjaan antara TKI dengan TKA. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya tersebut, negara telah mempunyai political will sebagai hasil politik hukum ketenagakerjaan asing. Political will ini masih tersebar dalam beberapa peraturan perundangundangan. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab negara ini lebih ke arah pengaturan dengan menerapkan prinsip selective policy yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tanggung jawab negara, peran, dan kewenangan pemerintahan ini dilaksanakan dalam fungsi regulator, eksekutor, fasilitator, dan controller.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan aturan pengendalian terhadap TKA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur yang meliputi persyaratan, perizinan, dan pelaporan TKA. Berkaitan dengan persyaratan TKA, ketidakmampuan TKA berbahasa Indonesia telah menimbulkan miskomunikasi dan mempengaruhi budaya kerja. Selain itu permasalahan TKA yang melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penduduk lokal juga terjadi. Menghadapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki pendekatan yang berbeda. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung membiarkan dengan alasan investasi, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mengaturnya, meskipun aturan yang dibuat masih terlihat pro-investasi. Berkaitan perizinan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung membiarkan terjadi pelanggaran dan belum memberikan pelayanan terpadu terkait perizinan TKA. Sedangkan terkait masalah sumber daya manusia (SDM) dan ego sektoral, kedua provinsi memiliki permasalahan yang sama. Terakhir berkaitan dengan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki teknik pelaporan yang selangkah lebih maju, yaitu dengan mewajibkan perusahaan melaporkan data TKA setiap bulannya secara rutin sehingga data TKA lebih valid

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Tulisan ini mengkaji tentang manfaat yang diharapkan diperoleh dari TKA yang bekerja di Indonesia yaitu adanya alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada TKI Pendamping. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja TKA untuk menunjuk TKI Pendamping yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian. Pemberi kerja juga diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi TKI Pendamping yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Namun pengaturan alih teknologi dan alih keahlian memiliki kelemahan. Pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian juga tidak optimal. Akibatnya replacement posisi dari TKA yang telah berakhir masa kerjanya kepada TKI Pendamping sulit dilakukan. Untuk itu perlu kiranya dilakukan pembangunan hukum alih teknologi dan alih keahlian; meningkatkan pengawasan; menindak tegas pelanggaran ketentuan alih teknologi dan alih keahlian; dan meningkatkan kualitas, etos kerja, dan budaya kerja TKI Pendamping.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Tulisan ini mengkaji tentang banyaknya temuan pelanggaran penggunaan TKA di Indonesia. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran adanya dominasi TKA di pasar kerja Indonesia, apalagi MEA telah diberlakukan sejak 1 Januari 2016. Banyaknya pelanggaran tersebut disebabkan pengawasan ketenagakerjaan belum terlaksana secara efektif. Penyebabnya adalah minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan di Indonesia, tidak memadainya sarana prasarana dalam melakukan pengawasan, kurangnya kesadaran pemberi kerja TKA dalam mematuhi ketentuan, kurang adanya kerja sama antara pemangku kepentingan yang berwenang melakukan pengawasan, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan TKA.

Evaluasi Terhadap Pemekaran dan Potensi Penggabungan Daerah (Studi Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur - 2016

Penulis:

Abstrak:

Fasilitas Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global - 2016

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Analisis kesiapan Indonesia mengimplementasikan FP disajikan dalam artikel pertama buku ini yang ditulis oleh Hariyadi. Keikutsertaan Indonesia dalam FP dari WTO ini berpeluang menciptakan kerja sama yang efektif dan harmonis bagi semua negara dan perekonomian anggota WTO, mengurangi hambatan arus lalu lintas ekspor–impor, dan memberikan dukungan berupa bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Bagi Indonesia, implementasi FP berpotensi meningkatkan kinerja ekspor non-migas, terciptanya akses pasar yang semakin luas, dan tercapainya perbaikan iklim usaha perdagangan internasional. Di samping itu, perjanjian ini juga sekaligus dapat mendorong terciptanya sistem perdagangan global yang semakin terbuka dan adil.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Artikel kedua oleh Yuni Sudarwati menjelaskan INSW serta pentingnya cara sosialisasi dan komunikasi yang tepat untuk sistem layanan ini kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Hal ini didasari pemikiran bahwa kelancaran implementasi INSW membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemain. Pengaturan tentang INSW dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2008. INSW didefinisikan sebagai sebuah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang. Keberadaan INSW diharapkan dapat memperlancar dan mempercepat arus ekspor dan impor. Pengembangan dan pelaksanaan sistem ini harus sesuai dengan kondisi masing-masing negara karena tidak ada model yang unik untuk Single Window. Namun demikian, sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan harus berdasarkan standar internasional dan praktik terbaik (best practice) sesuai konvensi dan perjanjian internasional mengenai fasilitasi perdagangan. Jika dilihat tahun penerbitan Perpres ini, INSW sudah diinisiasi sebelum ada perjanjian FP, yang mengindikasikan Indonesia sudah berusaha mempersiapkan diri menghadapi perdagangan bebas global, regional, ataupun kawasan.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Artikel ketiga mendiskusikan tentang peran karantina Indonesia dalam fasilitasi perdagangan yang disiapkan oleh Iwan Hermawan. Perubahan paradigma kebijakan perdagangan internasional beberapa tahun ke belakang menstimulasi banyak negara menerapkan kebijakan non-tariff barrier. Hal ini menjadikan peran karantina sangat strategis sebagai alat perdagangan internasional untuk mengontrol arus perdagangan yang masuk ke dalam negeri. Kesepakatan utama yang menunjang eskalasi peran karantina tersebut diatur dalam persetujuan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Kesepakatan ini berlaku dan mengikat seluruh anggota WTO, yang pada dasarnya ditujukan untuk mengatur tata cara perlindungan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidupnya, dalam kaitannya dengan perdagangan internasional.

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Lukman Adam yang secara khusus melaporkan hasil penelitian tentang kendala dan peran pemerintah daerah (pemda) dalam FP. Dua provinsi diambil sebagai kasus, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Utara, dengan argumen dasar pemilihan yang khas untuk masing-masing provinsi. Dari 33 provinsi di Indonesia, daya saing Provinsi Jawa Timur menempati peringkat ke-2. Secara objektif, perekonomian Jawa Timur hampir setara dengan dua pertiga perekonomian Vietnam. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya provinsi ini dalam perekonomian nasional. Sementara itu Provinsi Sulawesi Utara memiliki Pelabuhan Bitung yang telah ditetapkan sebagai hub-transhipment, bagi wilayah di sekitarnya, terutama Papua dan Maluku Utara. Kendala yang dihadapi Pelabuhan Bitung saat ini adalah aksesibilitas transportasi darat ke pelabuhan ini masih terbatas. Kondisi ini menempatkan Sulawesi Utara sebagai pintu keluar-masuk barang yang penting bagi Indonesia bagian timur, namun secara infrastruktur belum siap. Kedua pemda provinsi ini termasuk yang menonjol dalam upaya membuka dan memanfaatkan akses pasar internasional bagi produk yang dihasilkan di daerahnya.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Kesiapan industri manufaktur dalam memanfaatkan FP yang ditulis Dewi Wuryandani merupakan artikel kedua dalam Bagian Kedua atau terakhir dalam buku ini. Indonesia telah mengalami kemajuan dalam penerapan reformasi perdagangan pada beberapa tahun terakhir dan hal itu merupakan salah satu dari beberapa faktor yang membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun demikian, terjadi penurunan pertumbuhan bidang manufaktur dan menyurutnya pangsa ekspor sektor manufaktur, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan seputar daya saing sektor manufaktur di Indonesia. Tulisan ini mengemukakan beberapa alasan penyebab tidak cerahnya sektor manufaktur, seperti berikut ini: Tingginya biaya dan ketidakpastian jalur transportasi domestik menghalangi Indonesia untuk lebih terintegrasi ke dalam jaringan produksi produk-produk yang bernilai tinggi. Perizinan dan harga yang diatur oleh pemerintah menurunkan insentif untuk berinvestasi dan membatasi persaingan antara perusahaan-perusahaan pengiriman darat dan laut di dalam negeri. Pembatasan investasi asing di bidang logistik juga memperburuk keadaan dengan terbatasnya akses terhadap teknologi baru. Upaya untuk meningkatkan kinerja sektor manufaktur telah dilakukan Kementerian Perindustrian. Dalam tulisan ini, Dewi Wuryandani melaporkan bahwa Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang bersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah. Peran pemerintah berupa keikutsertaan membangun pengembangannya, sehingga industri daerah memiliki daya saing.

Implementasi Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Sosial - 2016

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
tulisan dari Rahmi Yuningsih berjudul “Implementasi Regulasi Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi Tenaga Kesehatan” yang membahas mengenai berbagai peraturan yang terkait dengan sertifikasi, registrasi, dan lisensi tenaga kesehatan; bagaimana sejarah regulasi sertifikasi, registrasi dan lisensi tenaga kesehatan; dan bagaimana implementasinya di lapangan. Hal ini menjadi penting mengingat dalam beberapa tahun ini konsep registrasi dan lisensi ada di setiap penyusunan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan masalah kesehatan seperti RUU tentang Tenaga Kesehatan dan RUU tentang Keperawatan. Terlebih saat ini di DPR tengah dibahas mengenai RUU Kebidanan yang salah satu pengaturannya juga mengenai kebijakan sertifikasi, registrasi, dan lisensi tenaga kebidanan.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Tulisan berikutnya masih dari bidang kesehatan, berjudul “Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari. Dalam tulisan ini dibahas bagaimana pentingnya rehabilitasi narkotika dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi narkotika serta bagaimana penyelenggaraannya bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Masalah kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari lingkungan di mana manusia hidup dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi hampir setiap tahun merupakan salah satu masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan itu tulisan dari Sri Nurhayati Qodriyatun berjudul “Kearifan Lokal dalam Pembukaan Lahan dengan Cara Bakar: Implementasi Pasal 69 Ayat (2) UU PPLH” menjadi penting untuk disimak.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sulis Winurini menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan para perokok untuk tidak merokok di Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Tulisan difokuskan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok

Indonesia Di Tengah Kebangkitan China, Jepang dan India - 2016

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
ke dalam negeri Indonesia, di berbagai proyek pembangunan infrastruktur, migas, dan penanaman modal asing, seperti proyek pembangunan KA dan proyek migas Blok Masela, dan bahkan industri otomotif. Sementara, rivalitas China dan India masih terbatas berkembang di perairan kawasan, di sekitar perbatasan India dengan negara-negara tetangganya di Samudra Hindia. Sebaliknya, hubungan Jepang dan India lebih banyak mengungkapkan kesamaan dalam visi masa depan dan kepentingan (kebutuhan) untuk melakukan kerjasama ketimbang kontestasi kekuatan. Peran AS, musuh utama China dewasa ini, banyak mempertemukan dan memperkokoh visi kepentingan kedua negara.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Kebijakan keamanan baru Jepang dapat dimaknai sebagai upaya pemerintahan Shinzo Abe untuk kembali memperkuat sektor pertahanan Jepang setelah lebih dari setengah abad dibatasi ruang geraknya oleh Konstitusi 1947 (yang dirancang AS) sebagai bentuk “hukuman” atas tindakan militerisme dan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Kebijakan keamanan baru dipandang penting untuk dikeluarkan oleh pemerintahan Abe sejalan dengan dinamika keamanan kawasan. Aksi-aksi sepihak China di Laut China Timur dan Laut China Selatan yang semakin asertif, di mana Jepang juga berkepentingan atas keamanan di perairan tersebut, menimbulkan kekhawatiran Jepang. Begitu juga tindakan-tindakan provokatif Korea Utara, terutama dengan aktivitas uji coba rudal balistik dan nuklirnya, dipandang Jepang sebagai ancaman serius, tidak saja bagi keamanan Jepang tetapi juga keamanan kawasan. Oleh karena itu, bagi pemerintahan Abe, kebijakan keamanan baru Jepang menjadi penting untuk dikeluarkan guna merespons dinamika keamanan kawasan tersebut. Melalui kebijakan keamanan yang baru, SDF, sebagai inti kekuatan militer Jepang, dapat melakukan peran yang lebih aktif dalam menjaga dan melindungi keamanan negara dan kepentingan nasional Jepang.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Peningkatan kerjasama melalui pertemuan luar negeri perlu terus dilakukan. Komunikasi juga perlu dilakukan untuk bisa mengimplementasikan dari semua yang telah disepakati. Apabila komunikasi terus dilakukan secara intensif baik melalui pertemuan maupun forum investasi, hubungan luar negeri dalam investasi akan semakin baik dan semakin meningkat. Selain itu, diperlukan sinergi yang dapat dilakukan antara kebijakan dan perilaku pemerintah di dalam negeri melalui kegiatan kerjasama bilateral yang dilaksanakan diplomat Indonesia di luar negeri. Investor hendaknya tidak dipersulit dengan peraturan-peraturan yang dapat menyebabkan keengganan untuk berinvestasi. Kualitas SDM juga harus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan tentang industrialisasi yang dapat diberikan secara berkala mengingat ilmu dan pengetahuan yang semakin berkembang seiring peningkatan teknologi. Peningkatan kerjasama antar-negara hendaknya dapat dilakukan juga pada tingkat parlemen sehingga mampu mendukung pencapaian kerjasama dalam berbagai bidang terutama bidang perekonomian dan investasi.

← Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya →