Buku Tim

DPR RI PERIODE 2009 – 2014: Catatan Akhir Masa Bakti - 2013

Penulis:

Abstrak:

Jaminan Sosial di Indonesia - 2013

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Menggambarkan upaya yang telah dilakukan negara dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Dari penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan secara parsial hingga akhirnya lahir UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Menggambarkan tentang kondisi penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia yang diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penulis mengemukakan pentingnya para pengambil kebijakan dan pelaksana untuk memahami tantangan-tantangan yang ada di lapangan, dan yang lebih penting lagi, tantangan-tantangan tersebut harus dicarikan solusinya.

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Menggambarkan tentang apa itu sistem jaminan sosial nasional dan bagaimana implementasinya di lapangan. Tulisan ini merupakan pembahasan jaminan sosial secara luas yang diharapkan dapat diterapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Menggambarkan penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan secara parsial, khususnya untuk masyarakat Jakarta. Tulisan ini juga menggambarkan betapa rumitnya mengurus perlindungan sosial bagi masyarakat di perkotaan seperti Jakarta.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Menggambarkan tentang bagaimana lembaga penyelenggara jaminan kesehatan seharusnya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, di mana diharapkan peran BPJS yang optimal akan membawa dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan stratifikasi sosial dan mobilitas sosial masyarakat miskin.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Menggambarkan tentang pentingnya sistem yang baik dalam memberikan rujukan bagi masyarakat guna mendapatkan layanan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan semesta. Tulisan ini diinspirasi oleh masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai selama ini.

Kebijakan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - 2013

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
RSBI sebetulnya memiliki konsep pendidikan yang baik yang mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan ke depan dengan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi tinggi, pengelolaan pendidikan yang bermutu, serta program lainnya. Namun sebelum mencapai status SBI, di tengah perjalanan RSBI telah menuai banyak kritik dan digugat ke MK untuk dihapuskan. Gugatan tersebut akhirnya diterima oleh MK dan amar putusan MK menyatakan UU Sisdiknas Pasal 50 ayat (3) sebagai payung hukum SBI dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Dengan demikian label RSBI tidak digunakan kembali, dan RSBI pun kembali menjadi sekolah biasa. Meskipun demikian, penuis mengusulkan agar nilai-nilai positif yang telah menjadi bagian dari sekolah yang pernah menjadi RSBI seperti kedisiplinan, prestasi, budaya mutu, dan sisi positif lainnya tetap dipertahankan.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Fokus pada keberhasilan Pemerintahan SBY periode kedua dalam mengentaskan penduduk miskin. Maret 2008-September 2012 jumlah penduduk miskin berkurang 3,94 juta orang, dari 32,53 juta orang tahun 2008 menjadi 28,59 juta pada tahun 2012. Keberhasilan ini setidaknya ditopang oleh program pembangunan yang berbasis komunitas, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dicanangkan SBY pada tahun 2007. Hal tersebut menurut penulis memunculkan beberapa model pembangunan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan pengelolaan partisipatif yang memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan; tingginya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan kuatnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Mengingat strategi pembangunan komunitas ini masih bersifat program, maka keberlangsungannya dalam menjamin keberlanjutan pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu penulis menekankan perlunya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk terus melanjutkan program ini

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Upaya pemenuhan hak atas pendidikan terutama bagi masyarakat miskin menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari sisi akses, partisipasi pendidikan anak usia sekolah mengalami peningkatan. Target pemenuhan layanan pendidikan dasar tercapai. Namun, hal ini tidak diikuti peningkatan tingkat partisipasi siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu faktor yang disinyalir menjadi penyebabnya adalah meningkatnya jumlah siswa putus sekolah. Program BOS yang digulirkan untuk mempercepat pencapaian wajar 9 tahun telah menjadi instrumen yang cukup efektif untuk menekan angka putus sekolah dan menurunkan angka siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Dana BOS meringankan biaya pendidikan sekolah terutama bagi siswa dari keluarga miskin. Namun di sisi lain, program BOS masih menghadapi berbagai kendala. Dari segi jumlah dana, sejumlah sekolah merasa dana BOS belum memadai untuk membiayai kebutuhan pembelajaran yang berkualitas. Dari segi birokrasi, prosedur pelaksanaan dan pelaporan dana BOS dianggap merepotkan pihak sekolah, sementara jumlah dana BOS tidak sebanding dengan kebutuhan pendidikan berkualitas. Dari segi penyaluran dana, sering terjadi keterlambatan penyaluran dana BOS. Program BOS juga rawan terjadi penyimpangan. Pemerintah bersama dengan orang tua dan masyarakat harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendukung peningkatan akses pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sementara DPR sesuai dengan fungsi anggaran, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah bidang pendidikan sehingga dapat menekan resiko penyimpangan anggaran.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Lembaga ini merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang ikut berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2011. Sebagai wujud komitmennya tersebut, Lembaga X telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2011. Berbagai bentuk sosialisasi dilakukan kepada seluruh pegawai dan pejabat eselon melalui dialog terbuka, diskusi interaktif, pemasangan spanduk, banner mengenai reformasi birokrasi di lingkungan kerja, serta pelaksanaan pelatihan Change Management kepada pejabat eselon. Kegiatan tersebut bisa saja menjadi faktor penyebab positifnya reaksi pegawai terhadap perubahan di dalam reformasi birokrasi. Namun demikian, penulis juga berpendapat bahwa pihak manajemen perlu menerapkan aturan perubahan secara konsisten supaya sikap yang ditunjukkan oleh pegawai benar-benar berpengaruh terhadap perilaku mereka nantinya. Perubahan harus dilakukan secara bertahap dan konsisten. Mengingat kemauan dan kemampuan adalah dua penyebab utama yang mempengaruhi sikap pegawai, maka pendidikan dan pelatihan dibutuhkan oleh pegawai. Untuk memperkuat antusiasme mereka mengenai perubahan, manajemen bisa menerapkan penghargaan sesuai dengan prestasi masing-masing pegawai.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Buku pelajaran merupakan media yang penting bagi anak usia pendidikan dasar untuk belajar dan mengembangkan kemampuan sosio-emosionalnya. Buku menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang paling dengan dengan peserta didik. Oleh karena itu, konten buku harus disesuaikan dengan perkembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosionalnya. Beredarnya buku yang tidak layak ajar di sekolah patut menjadi perhatian karena menjadi hambatan dalam pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan manusia yang seutuhnya. Untuk itu, penulis mengusulkan beberapa upaya untuk mengubah manajemen perbukuan nasional, antara lain: peningkatan kualitas sumber daya, adanya Badan Perbukuan yang bebas politik yang dibentuk untuk mengelola semua aktivitas perbukuan untuk sekolah di seluruh Indonesia, dan penegakan hukum bagi pelanggar perbukuan.

Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan - 2013

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sengketa Laut China Selatan (LCS) kembali menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat internasional. Potensi pecahnya konflik yang bermula dari insiden-insiden kecil semakin meningkat di LCS sejak beberapa tahun terakhir. Ketegangan-ketegangan berkaitan dengan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebebasan navigasi di LCS, serta persaingan pengaruh di kawasan, telah mendorong negara-negara yang bersengketa untuk mempertegas dan mempertahankan klaimnya. Negara-negara tersebut meningkatkan aktivitasnya di sekitar kawasan sengketa, mulai dari penamaan pulau-pulau dan fitur di LCS, melakukan survei kelautan dan aktivitas eksplorasi, melakukan penegakan hukum di laut, meningkatkan aktivitas pengawasan militer dan intelijen, sampai dengan pelarangan aktivitas militer asing di ZEE.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Untuk pertama kalinya seorang Presiden AS mengunjungi wilayah Darwin, Northern Territory, Australia. Dalam kunjungan yang dilakukan Presiden Barack Obama pada 15 November 2011 itu, diumumkan keinginan AS meningkatkan keberadaan militernya di wilayah Asia-Pasifik. Bersama dengan PM Australia, Julia Gillard, Obama telah mengumumkan penempatan 2.500 personil marinir AS di pangkalan militer Australia di Darwin, dengan menggunakan barak Robertson.1 Pasukan marinir ini diharapkan akan bertindak cepat atas masalah-masalah kemanusiaan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, AS dapat meningkatkan kesiagaan untuk menggelar operasi tanggap darurat bencana alam di kawasan ini

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Merujuk pada konsep Wawasan Nusantara dan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak bisa mengabaikan kepentingannya atas Laut China Selatan. Namun, pertanyaan yang sering diajukan secara langsung, apa kepentingan Indonesia di Laut China Selatan? Dari perkembangan yang berlangsung di lapangan selama ini, kepentingan Indonesia atas perairan Laut China Selatan terkait pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dijamin oleh PBB bagi para peratifikasi UNCLOS 1982.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Sengketa Laut China Selatan yang melibatkan enam pihak (China, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan) tidak bisa dibiarkan begitu saja, mengingat implikasi dari sengketa tersebut terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal ini bisa dipahami, karena perairan Laut China Selatan berada dalam sebuah kawasan strategis, di mana banyak negara di dunia menaruh kepentingan terhadap kawasan ini, yang juga memiliki posisi penting sebagai jalur perdagangan laut (Sea Lanes of Trade/SLOT) dan jalur komunikasi laut (Sea Lanes of Communication/SLOC) internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sementara, potensi konflik juga cukup tinggi terjadi di kawasan ini, mengingat negara-negara yang terlibat dalam sengketa, terutama China, semakin asertif dalam menegaskan klaim teritorialnya atas wilayah di Laut China Selatan tersebut.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - 2013

Penulis:

Abstrak:

Pemberdayaan Masyarakat - 2013

Penulis:

Abstrak:

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi - 2013

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
.

Putusan Pengadilan Terkait Sengketa Tanah Di Indonesia - 2013

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
.

Dinamika Politik Pemekaran Daerah - 2012

Penulis:

Abstrak:

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PAPUA DAN ACEH - 2012

Penulis:

Abstrak:

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya →