Buku Tim

Hakim : Antara Pengaturan dan Implementasinya - 2017

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Peneliti mengungkapkan bahwa dualisme status dan kedudukan hakim terjadi karena di satu sisi beberapa undangundang telah menyebutkan hakim sebagai pejabat negara, namun di sisi lain dalam praktik dan peraturan pelaksanaan di bawah undangundang, status dan kedudukan hakim masih seperti PNS. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pangkat, jabatan, dan golongan ruang yang identik dengan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya mengatur pula mengenai Hakim.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini mengulas bahwa pengaturan hak dan kewajiban hakim telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, antara lain UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Tata Usaha Negara, PP No. 94 Tahun 2012, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bahwa pengaturan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian seorang hakim saat ini masih menjadi permasalahan, hal ini dikarenakan masih adanya pengelolaan jabatan seorang hakim yang mempunyai dua status yaitu sebagai pejabat negara dan pegawai ASN. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan prinsip trias politica yang seharusnya pembagian kekuasaan itu diikuti juga dengan kemandirian kepegawaian dan kemandirian anggaran. Hal ini belum terjadi di Indonesia, masih adanya campur tangan pihak eksekutif dalam sistem organisasi di lembaga yudikatif dan legislatif.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Peneliti mengungkapkan bahwa pembinaan hakim terhambat dengan minimnya sarana dan prasarana pendidikan hakim, serta persoalan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pendidikan hakim tersebut. Kurangnya anggaran yang tersedia membatasi kesempatan bagi hakim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta diklatdiklat spesialisasi hakim.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bahwa Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Mekanisme pengawasan atas profesi hakim dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yakni Mahkamah Agung secara keseluruhan bersifat internal dan Komisi Yudisial secara eksternal melakukan pengawasan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta laporan dari masyarakat. Implementasi pengawasan atas profesi hakim secara umum masih terdapat dualisme fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Untuk menghindari ego sentris antar lembaga lebih baik antar kedua lembaga bekerja selaras dan seimbang berdasarkan konsep checks and balances terkait pengawasan terhadap hakim.

Indikator Kesejahteraan, Indikator Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Implementasinya di Indonesia - 2017

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Sri Nurhayati Qodriyatun berupaya menelusuri jawab atas pertanyaan, “bagaimana pemerintah Indonesia mendefinisikan, mengoperasikan, dan mengukur pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasional, terutama mengukur keberlanjutan lingkungan hidup.” Analisis dilakukan dengan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu menelaah bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan hidup, hubungan lingkungan hidup dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana mengukur keberlanjutan suatu pembangunan dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui studi literatur, kajian ini dilakukan.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Suryani melakukan analisis deskriptif tentang perlunya IKLH ditambahkan indikator keanekaragaman hayati, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat agar kebih komprehensif menggambarkan keberlanjutan lingkungan suatu kawasan. Argumentasinya itu diuji coba di Gorontalo. Namun karena keterbatasan data maka indikator keanekaragaman hayati tidak disertakan. Analisis Suryani memperkuat argumentasi bahwa IKLH harus dilengkapi dengan 3 indikator lainnya agar dapat mewakili kondisi kerberlanjutan lingkungan suatu kawasan. Suryani melanjutkan kajiannya mencari hubungan kualitas lingkungan terhadap pemenuhan dasar (Tabel 2.3 halaman 62). Studinya bersasarkan persepsi masyarakat dengan menyebarkan kuesioner. Hasilnya adanya korelasi positif antara kualitas lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali kesehatan masyarakat yang berkorelasi negatif.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Yuningsih menggunakan teori Blum, bahwa derajat kesehatan masyarakat masih dipengaruhi oleh determinan lingkungan. Walaupun saat ini telah terjadi transisi epidemiologi yaitu perubahan dominasi beban penyakit pada masyarakat dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Penyakit berbasis lingkungan masih banyak ditemui seperti infeksi saluran pernafasan akut, diare, tuberkulosis dan lainnya.

Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional - 2017

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Tulisan pertama mengawali pembahasannya dengan kebijakan desentralisasi yang merupakan salah satu upaya Indonesia untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Diharapkan, melalui kebijakan ini daerah-daerah di seluruh Indonesia mampu meningkatkan program pembangunan bukan hanya diarahkan dari pusat tetapi lebih mengutamakan kebutuhan masyarakatnya.

Penulis: Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Tulisan ini membahas antara lain antara lain pembangunan regional, perkembangan kewenangan otonomi daerah, hubungan keuangan antara pusat dan daerah serta perkembangan kebijakan PAD dan perkembangan penerimaan daerah kurun waktu 2009 sampai dengan 2015. Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Tulisan ini membahas membahas mengenai kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Tangerang dalam meningkatkan PADnya. Pemilihan Kota Tangerang sebagai salah satu daerah penelitian dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2016 yang menyampaikan bahwa Kota Tangerang merupakan salah satu daerah yang dapat dijadikan contoh dalam meningkatkan PAD-nya. Selain wawancara di atas, wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, serta akademisi dari Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonusa Esa Unggul juga dilakukan untuk menajamkan analisis temuan penelitian ini.

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Dari hasil kajian ini ditemukan bahwa Kota Bandung terus mengalami peningkatkan dalam PAD nya. Namun demikian masih terdapat permasalahan dalam peningkatan PAD. Pemerintah Kota Bandung perlu memikirkan solusi dimaksud dengan cara pembaruan basis data wajib pajak dan potensi pajak secara berkala, penguatan pemungutan pajak melalui penerapan teknologi dan informasi yang mendukung kinerja internal dan lintas fungsional, sosialisasi, peningkatan pelayanan pajak, dan penguatan hukum. Sedangkan untuk meningkatkan retribusi, Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan Membangun sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan retribusi, menerapkan sistem pembayaran online, e-parking atau e-retribusi bekerja sama dengan Bank BPR, meningkatkan kinerja pelayanan, dan meningkatkan kompetensi SDM dalam penafsiran peraturan dan pemberian ijin maupun retribusi. Dengan demikian banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pemerintah kota ini dalam meningkatkan PAD agar lebih optimal dalam membiayai sendiri pembangunan di kotanya

Kebijakan Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Kesejahteraan - 2017

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. menyajikan tulisan berjudul “Program Jaminan Hari Tua dan Upaya Kesejahteraan Pekerja”. Dalam tulisan ini dikemukan bahwa secara ideal jaminan hari tua (JHT) berkaitan erat dengan kesejahteraan pekerja, di mana semakin baik JHT maka akan semakin baik pula kesejahteraan pekerja. Dan sebaliknya, semakin buruk JHT maka akan semakin buruk pula kesejahteraan pekerja. Tujuan JHT sebenarnya adalah mempersiapkan jaminan untuk hari tua pekerja, setelah mereka berhenti bekerja pada usia pensiun, atau ketika mereka harus berhenti bekerja karena tidak bisa produktif lagi karena cacat total tetap. Namun dalam kenyataan selama ini, JHT belum memberikan kontribusi yang optimal bagi kesejahteraan pekerja. Bahkan pada akhir-akhir ini terdapat banyak kasus di mana JHT dicairkan setelah seseorang berhenti bekerja walau yang bersangkutan belum memasuki usia pensiun. Akibanya JHT tidak lagi menjadi harapan hidup di hari tua, namun uang yang dicairkan setelah seseorang berhenti bekerja. Hal ini tentu bertentangan dengan maksud dan filosofi dari JHT itu sendiri, yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin hari tua pekerja.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes. menyajikan tulisan dengan judul: “Kebijakan Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan”. Dalam tulisan ini dikemukkan bahwa saat ini masih banyak masalah ketenagakerjaan yang salah satunya adalah masih kurangnya penerapan K3. Memang K3 seringkali dibicarakan di berbagai seminar dan diskusi namun tidak disertai dengan konsep implementasi yang jelas dan konkrit. Apa yang terjadi pada K3 ini terkait dengan masalah pengawasan ketenagakerjaan yang memiliki banyak keterbatasan, dan tentu saja hal ini akan berdampak pada hasil akhir perusahaan.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi. menyajikan tulisan berjudul “Penanganan terhadap Masalah Kesehatan Mental Pekerja di Indonesia”. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa tempat kerja merupakan salah satu lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental individu secara keseluruhan. Ada berbagai faktor risiko lingkungan yang akan diterima individu di tempat kerja, yaitu faktor kimia, biologi, fisik, ergonomi, dan psikososial. Masalah kesehatan mental erat kaitannya dengan faktor psikososial. Faktor psikososial di tempat kerja menjelaskan interaksi yang dinamis antara faktor terkait pekerjaan, termasuk hal-hal di tempat kerja, seperti lingkungan kerja, muatan tugas, kondisi organisasi, dengan faktor manusia, seperti kapasitas, kebutuhan, dan harapan pekerja, budaya atau kebiasaan pekerja, kepribadian pekerja, seperti persepsi dan pengalaman pekerja. Berbagai faktor tersebut bisa bisa berdampak buruk jika tidak dikelola secara seimbang baik oleh pekerja itu sendiri, perusahaan tempatnya bekerja, maupun Pemerintah sebagai pembina dan pembuat kebijakan.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dinar Wahyuni, S.Sos, M.Si. menyajikan tulisan berjudul “Revitalisasi Model Penanganan Pekerja Anak”. Dalam tulisan ini dikemukakan bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan yang melindungi pekerja anak, pada kenyataannya masih ada pekerja anak yang mengalami perlakuan yang berdampak buruk bagi perkembangannya seperti praktik eksploitasi, jumlah jam kerja yang tidak sesuai aturan perundangan, dan penempatan anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisiknya. Masalah pekerja anak memang suatu fenomena yang sulit terselesaikan secara tuntas karena berkaitan dengan isu kemiskinan yang masih ada hingga kini. Oleh karena itu, perlu dicari model penanganan pekerja anak yang tepat.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Elga Andina S.Psi, M.Psi. menyajikan tulisan berjudul “Urgensi Pengawasan Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja (Studi di Provinsi Aceh)”. Dalam tulisan ini dikemukakan pentingnya pengawasan kesehatan jiwa di tempat kerja. Penulis mengemukakan bahwa kesehatan jiwa perlu dijaga agar tidak mengganggu produktivitas pekerja. Pemberi kerja dan pekerja perlu mendukung upaya kuratif dengan memberikan keleluasaan kepada orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa untuk menjalani penatalaksanaan kondisi kejiwaannya tanpa diskriminasi. Artinya ia tidak dapat secara semena-mena diambil haknya, misalnya dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau mendapat perlakuan tidak enak dari rekan kerja. Sedangkan upaya rehabilitatif di tempat kerja harus difokuskan pada pemulihan fungsi sosial dan okupasional, yaitu dengan bimbingan untuk kembali ke dunia kerja.

Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan - 2017

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pada era Presiden Joko Widodo, pengelolaan keamanan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari banyaknya upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, seperti membangun beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, melakukan kegiatan-kegiatan patroli untuk pengamanan. Adanya bangunan PLBN beserta aparat-aparat pemerintah yang bertugas di dalamnya, seperti aparat Bea Cukai (Custom), imigrasi (Imigration), karantina (Quarantine), dan keamanan (Security), merupakan suatu wujud “eksistensi/keberadaan” negara di kawasan perbatasan sehingga menambah posisi tawar Indonesia dalam kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian pergerakan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia juga dapat meningkat. Tidak hanya itu saja, dengan adanya PLBN juga telah membuat tingkat kedisiplinan, ketertiban dan kepatuhan para pengguna Pas Lintas Batas menjadi lebih baik sehingga diharapkan ke depannya upaya penyelundupan pun dapat diminimalisir.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Upaya mewujudkan kesejahteraan di perbatasan itu harus bermuara kepada tujuan utama dibentuknya negara, yakni terjaganya kedaulatan teritorial negara dan menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka harus ada kesungguhan dan niat politik (political will) dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan wilayah perbatasan tersebut dan dengan keterlibatan seluruh warga negara Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebab, negara tidak mungkin dapat bekerja sendiri menghadapi wilayah perbatasan Indonesia yang demikian tersebar luas.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sangat menguntungkan Malaysia. Perjanjian perdagangan perbatasan yang diatur didalam BTA tahun 1970 mengakibatkan tergantungnya masyarakat lokal Indonesia terhadap barang-barang produk Malaysia yang memasuki wilayah Indonesia tanpa membayar pajak. Kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal Indonesia di perbatasan yang lebih terbelakang mendorong terjadi interaksi ekonomi yang tidak seimbang. Perbatasan yang selama ini dinyatakan sebagai beranda depan Indonesia ternyata tidak sesuai dengan harapan

Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah - 2017

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Implementasi otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi fiskal pelaksanaannya telah berjalan dua windu sejak 1 Januari 2001. Ada berbagai undang-undang terkait kewenangan pemerintahan, administrasi, keuangan, dan anggaran yang telah mengalami beberapa kali revisi. Harapan dalam implementasi regulasi tersebut agar daerah yang telah otonom dapat mempercepat pembangunan. Undang-undang otonomi tersebut, diikuti dengan kebijakan desentralisasi fiskal dan pelimpahan kewenangan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, kehakiman, kebijakan moneter dan fiskal serta keagamaan

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini ketergantungan yang sangat tinggi dengan bantuan transfer pemerintah pusat untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Hal ini salah satunya disebabkan berbagai permasalahan sehingga daerah belum optimal dalam melakukan pemungutan pajak. Permasalahan yang paling besar adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan rendahnya kompetensi dan komposisi aparatur di daerah. Selain itu juga masih ada ketimpangan pajak antara pusat dan daerah yang tercermin dari jumlah seluruh penerimaan pajak daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota hanya sebesar 12,46% dari realisasi penerimaan pajak pemerintah pusat.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk terlaksananya mekanisme pengelolaan keuangan dipegang oleh kepala daerah dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja. Agar terdapat sinergi antara undang-undang terkait pengelolaan keuangan dengan peraturan pemerintah, maka peraturan lebih bersifat umum dari segi prinsip, norma, asas, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan serta pertanggungjawaban. Sistem dan prosedur pengelolaan daerah secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Tulisan ini membahas perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi pada periode tahun 2011-2015 diperoleh hasil kontribusi pajak daerah terhadap PAD daerah adalah baik, namun masih di bawah 50%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2015 meningkat dibandingkan dengan kontribusi pajak daerah pada tahun 2011. Kontribusi pajak daerah pada tahun 2013 adalah yang paling kecil dari periode waktu 2011-2015, dan kontribusi pajak daerah yang terbesar pada tahun 2014. Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada periode 2011-2015 memerlukan perhatian dari Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara - 2017

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Artikel kedua ditulis oleh Hariyadi membahas agenda elektrifikasi di dua provinsi kepulauan. Untuk mempercepat pembangunan di kedua provinsi ini, pemenuhan pasokan listrik guna menunjang kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi menjadi agenda penting. Sampai sekarang kebutuhan pasokan listrik di Provinsi Kepri dipenuhi dengan sistem pembangkit (besar) dan sistem yang terisolasi (isolated system). Sebagian besar sistem isolated mengalami kekurangan pasokan dalam beberapa tahun terakhir, yang pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan jumlah daya, gangguan pembangkit, usia pembangkit, dan meningkatnya permintaan. Kondisi yang lebih memprihatinkan terkait pengadaan pasokan listrik ditemui di Provinsi Malut. Kondisi belum terpenuhinya kebutuhan pasokan listrik tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kedua provinsi itu. Permasalah menjadi lebih besar, manakala di kedua provinsi ini terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk yang signifikan, yang tentu saja memerlukan tambahan energi listrik.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Penulis menyimpulkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri dan Malut berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional, angka kemiskinan juga lebih rendah dibandingkan angka nasional. Namun, tidak semua kabupaten/kota di kedua provinsi ini menikmati hasil pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan angka kemiskinan. Dalam aspek kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dicerminkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Kepri mencatat kenaikan yang positif dengan nilai di atas rata-rata IPM nasional, tetapi masih terdapat kabupaten/kota yang belum mampu untuk meningkatkan IPM-nya. Sementara itu, di Provinsi Malut walaupun terjadi tren kenaikan angka IPM, tetapi angkanya masih di bawah rata-rata nasional

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Di provinsi kepulauan dan dengan dukungan kelistrikan yang prima, berbagai sektor ekonomi dapat dikembangkan, terutama yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif serta keunggulan kompetitif wilayah khas kepulauan. Dalam buku ini hanya satu sektor yang didiskusikan, yaitu industri pariwisata oleh Yuni Sudarwati, dengan fokus pada upaya pemasaran obyek wisata di Provinsi Kepri

Pembangunan Sosial dan Lingkungan : Gagasan, Implementasi, dan Realitasnya di Indonesia - 2017

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Anih Sri Suryani membahas salah satu program prioritas dari Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu Dana Desa, yang bisa disebut sebagai program nasional penopang TPB di Indonesia. Dalam “Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan,” Anih menjelaskan pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan kualitas pembangunan di pedesaan khususnya ditinjau dari peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Hal ini menjadi penting karena peningkatan kulitas hidup manusia, khususnya kesehatan adalah tujuan utama dari program Dana Desa disamping tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembanguanan infrastruktur, fasilitas umum, sarana prasarana kesehatan lingkungan dan lain sebagainya memang seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Secara bersamaan, tujuan ini selaras dengan tujuan tentang TPB, khususnya tujuan ke-3 (tentang kehidupan sehat dan sejahtera) dan ke-6 (tentang air bersih dan sanitasi).

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Teddy Prasetiawan memotret tentang problematika dan dinamika pengelolaan sampah di Indonesia. Dalam tulisannya “Identifikasi Masalah Pengoperasian TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah yang Dibangun pada Tahun 2016,” ia menjelaskan bahwa sampai saat ini perubahan pola pengelolaan sampah masih belum maksimal

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Mohammad Teja juga membahas tentang persampahan. Hanya saja, Teja lebih memfokuskan pada subyek manusianya. Dalam tulisanya “Budaya Pengelolaan Sampah pada Masyarakat: Perspektif Sosiologis,” Teja menyatakan bahwa persoalan sampah bukan semata persoalan teknis semata, tetapi ia adalah persoalan budaya dan pola perilaku masyarakat terhadap sampah itu sendiri. Oleh karena itu, kunci dari permasalahan sampah ini tidak lain adalah rekayasa perubahan perilaku baik melalui kampanye, penyediaan sarana dan prasarana dan penegakan hukum

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dinar Wahyuni menyoroti isu permasalahan kesejahteraan di kalangan masyarakat nelayan. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan publik, masyarakat nelayan, khususnya kelompok nelayan tradisional atau nelayan kecil, banyak yang mengalami kesulitan untuk melakukan lompatan kesejahteraan ekonomi, dan oleh karena itulah, mereka menjadi sentral dari pembahasan tujuan pertama TPB. Mereka sering terjebak dalam lingkaran patron-klien yang menyebabkan sulit bergerak untuk mandiri dan mengembangkan usaha nelayan mereka. Dinar dalam “Pola Hubungan Kerja Nelayan Muncar dalam Pempertahankan Hidup” menggambarkan bagaimana para nelayan, dengan mengambil kasus nelayan Muncar di Selat Bali, terjebak dalam lingkaran sosial patron-klien.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
A. Muchaddam Fahham menulis gabungan program yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan masyarakat. Dalam tulisannya “Peran Oraganisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” Fahham menjelaskan bagaiamana pemerintah (BAZNAS/ Badan Amil Zakat Nasional) dan masyarakat (LAZ/Lembaga Amil Zakat) bisa bersinergi dan memainkan peran masing-masing dalam mewujudkan TPB. Fahham menjelaskan bahwa konsep hukum Zakat sebenarnya sudah sejalan dengan TPB dan oleh karena itu akan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mainstreaming TPB baik secara nasional dan lokal. Sebagai contoh, bahwa salah satu kategori yang pertama dari target penerima zakat adalah kaum fakir miskin.

Pengembangan Industri Tekstil Nasional: Kebijakan Inovasi dan Pengelolaan Menuju Peningkatan Daya Saing - 2017

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Tulisan ini membahas Pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi penggerak bagi pembangunan di segala bidang. Untuk itu pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada sektor-sektor yang mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang mampu mempercepat pertumbuhan dan berdampak luas pada perekonomian nasional adalah sektor industri. Salah satu industri yang berpotensi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia adalah industri tekstil.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Pemaparan di atas ingin menegaskan pentingnya inovasi bagi pertumbuhan industri TPT di tengah persaingan dan ketidakpastian global yang terus memengaruhi iklim usaha di Indonesia. Industri TPT menjadi andalan untuk mencapai tingkat kebutuhan sandang yang layak dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Industri TPT membutuhkan dukungan baik dalam mengelola proses produksi maupun pertumbuhan pasar yang memadai. Pengelolaan proses produksi membutuhkan inovasi tiada henti, karena life cycle yang pendek dari produk tekstil. Untuk bisa menghasilkan inovasi tersebut, pelaku usaha membutuhkan iklim yang mendukung ke arah penguatan industri TPT yang inovatif.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini membahas Cotton self-sufficiency atau cotton self-reliance merupakan pilihan politis yang akan memengaruhi pengelolaan kapas nasional. Memproduksi sendiri kapas untuk memenuhi kebutuhan industri TPT adalah keniscayaan yang sebenarnya sangat berhubungan dengan upaya pemenuhan hak dasar manusia berupa sandang. Potensi sumber daya alam yang besar untuk pengembangan kapas belum tergarap dengan baik karena terjadi penurunan kapasitas produksi kapas yang signifikan. Pemerintah harus kembali membantu petani dan pelaku usaha dalam menyediakan dan mengakses sarana produksi yang dibutuhkan, seperti benih unggul, pupuk berimbang, paket teknologi budidaya, dan juga sistem pengairan

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini membahas peran lembaga keuangan sebagai salah satu intitusi pendorong pertumbuhan investasi dan industri juga sangat diperlukan. Lembaga keuangan dapat memberikan dukungan dalam hal pemberian kredit dengan skema yang menarik atau kemudahan dalam pengajuan kredit bagi pengusaha TPT. Namun demikian, untuk meningkatkan portofolio pembiayaan perbankan pada industri TPT, dibutuhkan juga peran pemerintah di antaranya memberikan jaminan kredit pemerintah dan insentif kredit.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini membahas Industri tekstil Indonesia harus mempersiapkan daya saing menghadapi persaingan internasional yang lebih ditekankan pada mutu produk dan efisiensi produksi. Upaya peningkatan mutu produk TPT dilakukan melalui sertifikasi produk TPT dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Oleh karena itu perlu didorong peningkatan dan pengembangan spesifikasi keterampilan dan kompetensi tenaga kerja pada industri tekstil, melalui institusi pendidikan, menggalakkan keikutsertaan industri mengikuti pameran (nasional dan internasional) untuk mengetahui mutu produk dan desain yang disukai pasar nasional dan internasional. Di samping itu dibutuhkan penguatan peran BUMN dalam perkembangan industri TPT, khususnya dalam penyediaan bahan baku bagi industri batik di seluruh wilayah Indonesia

Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perskpektif - 2017

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Rohani Budi Prihatin menyoroti isu kekerasan seksual dari perspektif sosiologis dengan merujuk pada praktik budaya yang melatarbelakanginya sampai dengan tawaran solusi regulasi sebagai salah satu upaya pencegahannya. Penulis menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (KSTP) umumnya terjadi akibat dari timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dan juga dipengaruhi oleh faktor dan nilai budaya yang melingkupinya. Kekerasan seksual cenderung terjadi pada budaya yang mengagungkan superioritas laki-laki dan inferiornya perempuan. Dengan demikian, persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketimpangan semakin diperparah ketika pelaku memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa pengetahuan, ekonomi, status sosial, dan modal sosial.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Sali Susiana melalui tulisannya berjudul “Kekerasan Seksual dan Urgensi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual” membahas mengenai urgensi undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penulis mengawali pembahasan dalam tulisannya dengan menyampaikan terlebih dulu bahasan mengenai kekerasan seksual sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dari perspektif feminisme, dan pengaturan mengenai isu tersebut dalam hukum Indonesia. Dalam bagian urgensi undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual juga diuraikan mengenai poin-poin penting yang harus ada dalam undang-undang tersebut.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Mohammad Mulyadi menunjukkan bahwa semua pihak perlu dilibatkan untuk mengatasi isu kekerasan seksual. Dalam tulisan ini diuraikan mulai dari konsep partisipasi masyarakat, tipologi partisipasi, hingga bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Menjadi menarik ketika konsep partisipasi masyarakat ini kemudian dikaitkan dengan isu kekerasan seksual, karena partisipasi masyarakat dapat dimulai sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan terhadap isu kekerasan seksual.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →