Buku Tim

Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Lebih Baik - 2015

Penulis: Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini berupaya menjawab berbagai pertanyaan mengenai dampak sosial yang diharapkan muncul ketika pemerintah memulai pelaksanaan JKN. Tulisan juga akan melihat manfaat apa yang didapatkan masyarakat dan kendala-kendala apa saja yang masih harus menjadi perbaikan agar pelaksanaan pembangunan kesehatan melalui Program JKN benar-benar untuk kepentingan rakyat.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Tulisan ini menekankan pada bagaimana pengintegrasian dan upaya menjaga keberlanjutan program-program pembangunan kesehatan dengan melihat transisi jaminan kesehatan. Penulis membawa kita pada keberadaan awal jaminan kesehatan yang dikelola daerah dengan melihat karakter kedaerahannya. Berbagai program tersebut harus menyesuaikan diri dengan jaminan kesehatan nasional yang berasal dari pusat diiringi dengan berbagai target yang harus dipenuhi oleh daerah. Kekhawatiran yang disampaikan oleh penulis adalah mekanisme keberlanjutan program pembangunan daerah untuk mencapai jaminan kesehatan universal.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Tulisan mengangkat permasalahan secara deduktif, mulai dari permasalahan di tingkat kabupaten/kota, kemudian ke tingkat provinsi, dan selanjutnya ke tingkat nasional. Penulis mencoba melihat kondisi di daerah yang mendorong pemerintah setempat menjalankan kebijakan yang lebih dapat mengakomodasi kebutuhan Kota Kupang. Diharapkan ada pembelajaran dari pelaksanaan pembangunan kesehatan yang telah berlangsung selama ini untuk lebih memahami peluang penerapan kebijakan yang lebih baik.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Secara lebih khusus, tulisan ini mencoba mengkaji salah satu permasalahan pembangunan kesehatan yang terkadang terpinggirkan, yaitu permasalahan kesehatan jiwa. Kajian di salah satu puskesmas di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menjadi awal diskusi akan kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa yang semakin tinggi mengingat prevalensi gangguan kejiwaan di Indonesia terus meningkat. Oleh karena itu, peran puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama yang diakses masyarakat sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan jiwa perlu ditingkatkan.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Tulisan menjadi penutup dengan kajian yang menguraikan bagaimana pelaksanaan Program JKN dan hubungannya dengan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini sangat menarik karena dalam UU SJSN dan UU BPJS diamanatkan bahwa Program JKN harus dapat memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia - 2015

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini fokus kepada kesesuaian (kompatibilitas) antara penyelenggaraan pemilu serentak beserta berbagai dampak ikutannya dan sistem presidensiil yang menjadi pilihan sistem pemerintahan di Indonesia.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti kelembagaan pengawas. Masih banyaknya permasalahan di seputar pengawasan pemilu baik kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, maupun kewenangannya yang berdampak kepada kualitas pemilu itu sendiri. Oleh karena itu ketika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan serentak, maka pengawasan pemilu harus lebih baik dari segala aspek.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan membahas tentang Relasi Kerja KPU di Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak. Berdasarkan pengalaman selama ini, Pemerintah daerah biasanya memberikan bantuan personil serta anggaran yang berbentuk hibah termasuk meminjamkan gedung atau ruangan untuk dijadikan kantor. Padahal sebagai lembaga hierarkis KPU dan Bawaslu sudah seharusnya memiliki jaringan hierarkis baik personil dan termasuk gedung sebagai tempat berkantornya lembaga tersebut. Dengan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, maka hal itu harus menjadi perhatian bagi para stakeholders baik pusat maupun daerah.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Tulisan menyoroti tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Selama ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Banyaknya golput dapat dilihat bahwa semakin modern tingkat berpikir masyarakat saat ini untuk memilih menggunakan haknya atau tidak dalam pemilu. Ke depan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien dan penataan ulang sistem pemilihan di Indonesia dengan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Dengan demikian akan dihasilkan produk hukum yang sinergis dan tercipta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi bagi Pelayanan Publik dan Keamanan Nasional di Daerah - 2015

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Semenjak bergulirnya masa reformasi di Indonesia, seluruh kegiatan pemerintahan mengalami transformasi yang dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan electronic government (e-government) di lingkungan perkantoran pemerintah. Akselerasi penerapan reformasi birokrasi di pemerintahan dapat dipercepat dengan implementasi e-government, dikarenakan pemanfaatan Information Communication Technology (ICT) akan membuat administrasi perkantoran semakin efektif dan efisien.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mencoba menggambarkan dan menganalisa pola pengembangan teknologi informasi di daerah dengan mengambil studi kasus di Mataram dan Pontianak yang meliputi sistem, cara kerja bentuk maupun struktur yang digunakan dalam pengembangan teknologi informasi di kedua daerah tersebut.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Prinsip penggunaan yang lebih efektif dan efisien, menjadikan TIK juga digunakan dan bahkan dijadikan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah terutama dalam memberikan pelayanan publik. Penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah, dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan TIK. Tulisan ini bertujuan menganalisis penggunaan TIK pada aspek pelayanan publik dan pengelolaan informasi rahasia di daerah, terutama dalam kaitannya dengan jaminan atas kerahasiaan informasinya.

Penyediaan Air Bersih di Indonesia: Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat - 2015

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Bandung dan Kota Palembang pada tahun 2015. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang cakupan layanan penyediaan air bersih di perkotaan, ketimpangan sumber air baku, dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk meminimalisasi problem air bersih di kedua kota yang diteliti.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji penyediaan air bersih di perdesaan baik ditinjau dari kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Barat dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat di perdesaan. Metoda deskriptif kualitatif digunakan untuk memaparkan kebijakan pemerintah pusat, upaya pemerintah daerah dan program-program yang telah dijalankan dalam upaya penyediaan air bersih di perdesaan. Data dikumpulkan selain dari sumber sekunder, juga melalui wawancara langsung dengan instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Perpamsi, juga dilakukan penelitian lapangan di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Maret 2015.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pada tulisan ini permasalahan yang akan dikaji adalah mungkinkah dilakukan kerja sama antar-pemerintah daerah dalam perlindungan daerah resapan air dalam rangka penyediaan air bersih? Mengingat setelah adanya kebijakan otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan mengatur dan membuat kebijakan sendiri atas daerahnya, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang ada. Tulisan ini merupakan hasil penelitian tahun 2015 yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di provinsi ini terdapat beberapa wilayah yang ketersediaan airnya sangat tergantung pada daerah lainnya. Namun untuk pembatasan pembahasan, maka bahasan tulisan dibatasi pada penyediaan air bersih di Kota Bandung. Wilayah Kota Bandung berada di Cekungan Bandung, yang di dalamnya terdapat lima pemerintahan daerah yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Penyediaan air bersih di Kota Bandung sangat terpengaruh dengan ketersediaan air baku yang berada di wilayah sekitarnya.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Permasalahan utama yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah peran industri AMDK pasca pembatalan UU SDA di tengah-tengah ketidakmampuan negara dalam menyediakan air minum bagi masyarakatnya. Mengarah pada permasalahan utama tersebut, pembahasan pendukung dalam tulisan ini akan mengupas tentang ketebatasan SDA, kemampuan Pemerintah dalam menyediakan air bersih dan air minum, serta sejarah perkembangan industri AMDK di Indonesia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Kebijakan Penyediaan Air Bersih di Indonesia” yang diselenggarakan pada tahun 2015 oleh Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Sebagian besar media menyebutkan adanya permasalahan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan air sungai dengan melihat kepada penyebab pencemaran air sungai yang didominasi oleh tingginya pembuangan limbah rumah tangga. Dengan asumsi seperti ini, peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung sikap masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Dengan demikian, pertanyaan masalah yang ingin dijawab peneliti melalui tulisan ini adalah: Bagaimana gambaran sikap masyarakat terhadap kebersihan Sungai Cikapundung? Bagaimana sikap tersebut bisa terbentuk? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan sikap masyarakat terhadap kebersihan sungai Cikapundung dan untuk menggambarkan pembentukan sikap masyarakat.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini akan membahas bagaimana kearifan lokal masyarakat sebagai sitem pengetahuan tradisional dalam melestarikan sumber daya air, bagaimana bentuknya di masyarakat, dan apa yang menyebabkan kearifan lokal itu berkurang kekuatan implementasinya? Pembahasan tulisan ini akan menggunakan perspektif sosiologi baik individual yang termanifestasi dalam penyimpangan perilaku, maupun perspektif struktural yang termanifestasi dalam berbagai bentuk kearifan lokal.

Peran Sektor Keuangan terhadap Perekonomian Indonesia - 2015

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Berkaca pada krisis ekonomi 1997 dan krisis global 2008, mengantisipasi terjadinya krisis di masa datang merupakan keharusan bagi Indonesia agar dampak dari krisis tersebut dapat diantisipasi atau paling tidak diminimalisir. Oleh karena itu, dalam menghadapi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dibutuhkan beberapa instrumen yang selalu siap sedia mendeteksi segala perubahan mendadak yang mungkin bisa membahayakan perekonomian nasional. Salah satu caranya adalah dengan membuat suatu sistem peringatan dini atau early warning system (EWS). Tulisan ini mencoba mengulas model-model EWS parametrik tentang krisis keuangan baik secara teori maupun empiris kemudian mengkaitkannya dengan data-data indikator makroekonomi yang ada di Indonesia. Harapannya, bab ini dapat menjadi sebuah referensi dalam penyusunan UU JPSK karena UU JPSK sangat penting sebagai payung hukum dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia terutama saat terjadi krisis ekonomi.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi di Indonesia pernah mengalami keterpurukan pada tahun 1997. Ekspansi penyaluran kredit dapat dikatakan tidak berjalan. Indikasi ini terlihat dari pertumbuhan realisasi kredit yang sangat tertinggal dari pertumbuhan kapasitas penyaluran kredit. Dengan kata lain terjadi kesenjangan (gap) yang besar antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan paparan diatas, maka tulisan ini mencoba memberikan gambaran mengenai perkembangan kredit yang disalurkan oleh perbankan di Indonesia. Selain itu juga mencoba melakukan analisis pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga berdasarkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai stakeholder terkait perkembangan industri perbankan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Kebijakan PMN masih dinilai negatif karena PMN selalu dikaitkan dengan BUMN yang merugi. Anggapan ini muncul karena dalam prakteknya pemerintah dan DPR seringkali memberikan PMN kepada BUMN merugi, seolah PMN memang untuk BUMN merugi dan pemerintah dianggap mensubsidi BUMN. Padahal alasan diberikannya PMN karena perusahaan negara atau BUMN seharusnya menjadi salah satu pilar perekonomian bangsa melalui peningkatan kinerja sektor keuangan. Dilatarbelakangi hal-hal diatas, tulisan ini memiliki dua tujuan. Pertama, memberikan gambaran mengenai perkembangan kebijakan BUMN dan penyertaan modal negara terhadap kinerja keuangan. Kedua, menjelaskan bagaimana realisasi dan permasalahan dalam PMN kepada BUMN dan upaya penanggulangannya. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan terhadap pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan terkait penyertaan modal negara dan pengembangan BUMN bagi sektor keuangan.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Sistem keuangan syariah yang berlaku di Indonesia adalah jenis Islamic Retail Banking. Berbeda dengan Malaysia yang menerapkan jenis Islamic Coorporate Banking, dimana mayoritas dana perbankan syariahnya berasal dari pemerintah sehingga cost of fund-nya bisa lebih murah. Sedangkan negara Timur Tengah menerapkan jenis Islamic Investment Banking, dimana nasabahnya mayoritas orang kaya yang tidak memerlukan pembiayaan sehingga dana bank diinvestasikan di bursa komoditi. Oleh karena itu, kesuksesan perbankan syariah di Indonesia tidak bisa diukur dengan pangsa pasarnya karena tidak apple to apple. Alat ukur yang dapat digunakan adalah jumlah nasabah yang dilayani dan kantor cabang yang melayani. Tulisan ini membahas mengenai peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan beberapa fokus permasalahan yaitu bagaimana perkembangan kinerja perbankan syariah di Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sektor riil? serta apa saja kendala dan masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi?

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Sejarah perekonomian mencatat desentralisasi telah muncul ke permukaan sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya perencanaan terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (growth with equality), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Kerena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di negara dunia ketiga.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Reformasi di bidang keuangan negara diikuti dengan langkah besar yang dilakukan dibidang akuntansi pemerintahan, yaitu dengan dikeluarkannya PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mewajibkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2005 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sejak saat itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan pelaporan keuangan dengan basis kas menuju akrual yang selanjutnya digantikan dengan PP Nomor 71 tahun 2010. SAP Lampiran II PP Nomor 71 tersebut menyatakan bahwa masa efektif standar dimaksud hanya sampai dengan pelaksanaan anggaran tahun 2014. Sesudahnya semua laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran entitas pemerintah harus menggunakan basis akrual yang standarnya telah ditetapkan pada Lampiran I PP 71 tahun 2010. Tulisan ini merupakan studi pustaka yang memaparkan mengenai bagaimana perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia serta bagaimana peran akuntansi akrual dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.

Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban - 2015

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Artikel ini berusaha memaparkan aspek pelindungan terhadap perempuan yang menjadi korban perdagangan orang, mengingat sebagian besar korban adalah perempuan, termasuk anak perempuan. Pembahasan diawali dengan pemaparan mengenai beberapa konsep yang terkait dengan perdagangan perempuan, dilanjutkan dengan instrumen hukum yang mengatur penanganan perdagangan orang, penegakan hukum yang sudah dilaksanakan selama ini, termasuk hambatan dan kendala yang dihadapi. Pembahasan ditutup dengan beberapa catatan mengenai upaya yang perlu dilakukan dalam penanganan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Secara khusus penulis mengkaji pencegahan perdagangan orang berbasis partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam upaya mencegah perdagangan orang diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus perdagangan orang. Dalam hal ini, masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak terkait.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Artikel ini membahas secara mendalam kompleksitas perdagangan orang sebagai korban. Pembahasannya menggunakan perspektif gender. Perspektif tersebut digunakan untuk menganalisis dan memahami permasalahan perempuan korban perdagangan orang.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Penulis berupaya menggambarkan optimalisasi peran sektor pendidikan baik formal maupun informal dalam upaya menyiapkan SDM berkualitas dan berdaya saing dalam upaya pencegahan perdagangan orang.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Romo Eduardos di Ende, Keuskupan Agung Ende, Romo Soni kepala seminari Labuan Bajo, Suster Yosefin Yayasan JPIC SSPS (Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan) Ruteng Manggarai merupakan tiga tokoh agama yang dipandang aktif dalam melakukan penyadaran terhadap human trafficking di NTT. Masalah utama yang diurai penulis dalam artikel ini adalah situasi perdagangan orang di NTT, faktor penyebab, pencegahan dan penanganan, dan partsipasi tokoh agama dalam penanganan perdagangan orang.

Persaingan Usaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia - 2015

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pasal 36 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, namun dalam kenyataannya, wewenang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh KPPU. Salah satu kasus yang sulit ditindak oleh KPPU adalah importir yang terbukti melakukan kartel. Masalah ini timbul akibat keterbatasan wewenang KPPU untuk mengusut indikasi praktik kartel di dunia usaha. Salah satu kesulitannya adalah mencari bukti kuat praktik kartel. Menurut Komisioner KPPU Ketua Bidang Pengkajian Munrokim Misanam, KPPU harus mencari bukti secara memutar karena tak memiliki wewenang untuk menggeledah. Keterbatasan wewenang ini menjadikan kerja KPPU menuntaskan persoalan kartel menjadi terhambat.

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Berbagai tantangan mulai tumbuh seiring dengan berkembangnya industri UMKM. Persaingan antar pelaku usaha industri jasa keuangan baik formal maupun informal terjadi dalam rangka penguasaan pasar layanan jasa keuangan, khususnya dalam penyaluran kredit. Persaingan usaha tidak lagi antara BPR dengan BPR namun juga persaingan antara BPR dengan bank umum. Selanjutnya persaingan juga dihadapi oleh BPR dengan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti koperasi, BMT, dan lain-lain. Selain persaingan dengan sektor formal, BPR juga bersaing juga dengan sektor informal seperti rentenir. Ketatnya persaingan usaha yang dihadapi pelaku usaha BPR, menjadi suatu tantangan tersendiri. Untuk itu diperlukan suatu pengawasan terhadap persaingan usaha agar tercipta suatu persaingan yang sehat dan mampu bersinergi dengan pelaku usaha jasa keuangan lainnya.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Masalah persaingan merupakan konsekuensi logis yang timbul dengan hadirnya retailer “modern”. Permasalahan timbul ketika retailer “modern” mulai, memasuki wilayah keberadaan retailer tradisional. Ekspansi agresif untuk pendirian pusat perbelanjaan “modern” ini sudah mendapat izin dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan dimana proses pemberian izin oleh aparat setempat tidak dilakukan secara transparan dan sering berbenturan dengan berbagai kepentingan pribadi di dalamnya. Beberapa faktor yang perlu dikaji dalam industri retail tersebut adalah faktor regulasi, faktor efisiensi produk dan “economics of scope”, faktor lokasi, faktor perilaku konsumen termasuk pola selera konsumsi masyarakat serta karakteristik dari produk yang dijual.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Walaupun persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antar pelaku usaha, namun untuk dapat terciptanya aturan main dalam persaingan usaha, maka perlu campur tangan pemerintah untuk melindungi konsumen melalui prinsip kebebasan pasar. Dengan demikian, akan terjadi persaingan yang sehat antar pelaku bisnis. Demikian pula dengan pengaturan perilaku usaha BUMN, tentunya perlu pemilahan BUMN yang benar-benar difokuskan untuk pelayanan publik dan BUMN yang seharusnya memang karakteristik usahanya memang tidak perlu lagi memperoleh keistimewaan dan perlindungan oleh berbagai kebijakan negara. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengkongkolan (kolusi) antar pelaku bisnis yang akan berakibat pada inefisiensi ekonomi yang pada gilirannya akan menaikan harga atau tarif. Pada akhirnya, konsumenlah yang akan menanggung beban tersebut, yaitu membeli barang atau jasa dengan harga dan kualitas yang kurang memadai. Selain itu, akibat lain dari persaingan tidak sehat juga dapat merusak perekonomian negara dan akan merugikan masyarakat secara luas.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Pemerintah perlu segera mempersiapkan langkah dan strategi untuk menghadapi AEC dengan kebijakan-kebijakan nasional yang dapat mendorong dan meningkatkan efisiensi dan daya saing Indonesia. Berdasarkan Indeks Daya Saing Global 2015, tingkat daya saing Indonesia berada pada posisi 34, masih di bawah negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Keberadaan kebijakan persaingan usaha adalah untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, dengan tujuan mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi sehingga mampu bersaing dengan para pesaingnya. Kebijakan persaingan diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan melalui efisiensi pasar yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana peran kebijakan persaingan usaha dalam menciptakan efisiensi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi AEC tahun 2015.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Semakin meningkatnya persaingan dalam hal perdagangan komoditas yang terjadi di antara negara-negara pada kawasan, maka timbullah respon dari masing-masing negara untuk melindungi negaranya. Salah satunya adalah dengan membuat berbagai regulasi di bidang perdagangan yang mampu melindungi pasar dalam negeri dan dapat bersaing dengan produk/komoditas dari negara lain. Sehingga sangatlah penting untuk membahas kebijakan atau langkah-langkah strategis yang telah dilakukan, permasalahan yang masih dihadapi, dampaknya terhadap moneter dan apa saja yang harus dipersiapkan pemerintah sebagai regulator dalam menghadapi persaingan dibidang perdagangan internasional khususnya dikawasan ASEAN.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa pelaksanaan ACFTA bagi Indonesia memberikan berbagai dampak bagi Indonesia baik positif maupun negatif. Dari dampak positif diketahui bahwa dengan adanya ACFTA, Indonesia berpeluang dan mempunyai kesempatan dalam meningkatkan ekspor serta produk dan industri Indonesia bisa bersaing dengan produk luar. Komoditas ekspor dari Indonesia berpeluang meningkat 2,1% terutama bersumber dari peningkatan ekspor ke China.2 Sementara dari sisi yang merugikan, dengan penduduk di Indonesia yang kebanyakan konsumtif ini menurunkan tingkat simpanan penduduk di negara berkembang tersebut sehingga meningkatkan kemiskinan. Impor dari ASEAN dan China berdampak pada menurunnya simpanan negara-negara ASEAN, penyebabnya adalah kemudahan akses terhadap barang sehingga mendorong perilaku konsumtif. Namun hal ini dapat dihindari dengan meningkatkan pendapatan perkapita melalui promosi ekspor dan investasi asing.

Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif - 2015

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan harus tetap memperoleh perlindungan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Beijing Rules. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana KHA terkait dengan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan. Ketentuan hukum nasional mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, yang dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah disesuaikan dengan KHA dan Beijing Rules, yang dilakukan melalui harmonisasi hukum. Ketentuan yang telah sesuai tersebut, antara lain mengenai perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, yang meliputi: penangkapan, pemeriksaan, upaya diversi dan penahanan.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Tulisan ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam proses peradilan perkara anak. Fokus tulisan adalah penanganan perkara anak di tahap penyidikan, yang merupakan pintu masuk dari penegakan hukum secara formal. Dalam praktek, penerapan Diversi di tahapan penyidikan belum dilaksanakan dengan efektif. Diversi dalam tahapan penyidikan perkara anak sulit ditegakkan bagi delik biasa. Kendala dalam penerapan Diversi pada tahapan penyidikan perkara anak adalah pemahaman akan konsep keadilan restoratif yang belum benar-benar dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyidikan perkara anak. Perlunya dilakukan sosialisasi lebih mendalam atas paham keadilan restoratif di masyarakat luas, sehingga perlindungan hak anak untuk tumbuh kembang sebagaimana mestinya dapat diberikan, walaupun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penulis mengkaji tentang 1) ketentuan mengenai pelaksanaan diversi dalam pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan; 2) peran hakim anak dalam melaksanakan diversi, dan 3) kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi. Dalam analisisnya diuraikan bahwa upaya diversi dalam tahapan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim anak sebagai fasilitator. Ada persyaratan khusus bagi hakim untuk ditetapkan sebagai hakim anak yang ditetapkan oleh UU. Dalam kenyataannya, jumlah hakim anak sangat terbatas dan belum ada ketentuan tata cara pelaksanaan diversi dalam UU. Hakim menghadapi kendala dalam melaksanakan UU SPPA, seperti masa pemeriksaan yang diberikan oleh UU terlalu singkat, kurangnya sarana prasarana, dan belum adanya persamaan persepsi antara pihak pendidik, aparat penegak hukum, dan media, mengingat masalah anak perlu penanganan khusus. Pemerintah perlu segera membuat peraturan pelaksanaan mengenai tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan diversi.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
LPKS berperan melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum melalui kegiatan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam melakukan kegiatan kesejahteraan sosial tersebut, LPKS mengalami sejumlah kendala terkait dengan pendekatan sosial yang dipergunakan. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana yang menyebabkan pengekangan secara fisik terhadap anak yang berada di LPKS. Belum lagi masalah mengenai siapa yang menjadi penanggung jawab apabila anak yang berkonflik dengan hukum tersebut melarikan diri. Selain itu, belum adanya Standar Operasional Baku (SOB)/ Standard of Procedure (SOP) penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memicu ketidakjelasan masalah anggaran dan tata cara penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh LPKS. Untuk mengatasi kendala tersebut, LPKS memberdayakan berbagai panti dan tenaga sosial yang ada, mengikutsertakan anak dalam program jaminan sosial nasional, dan berperan aktif dalam pembuatan peraturan pelaksana.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Peran PK Bapas dalam sistem peradilan pidana anak memegang peranan yang sangat penting. Posisi PK Bapas di dalam UU SPPA dikatakan sebagai mediator, di mana PK Bapas berperan sebagai ujung tombak dalam terwujudnya proses mediasi sebagai implementasi asas restorative justice yang diamanatkan UU SPPA. Meskipun PK Bapas mengalami banyak kendala atau hambatan di lapangan, namun PK Bapas tetap melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini terlihat pada saat proses penanganan perkara baik pada tahap diversi, tahap penyidikan maupun pada tahap pemeriksaan pengadilan. Peran yang dilakukan oleh PK Bapas dinilai sudah sesuai dengan konteks perlindungan hukum ABH yang didasarkan pada prinsip-prinsip KHA dan UU Perlindungan Anak, mengingat perlindungan hukum merupakan hak bagi semua orang termasuk anak, ketika menjadi pelaku tindak pidana.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan - 2015

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini melihat bahwa hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan sebagai para pihak yang bersepakat melakukan persetujuan merupakan hubungan hukum teraupetik yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian dan berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban para pihak yang harus laksanakan sesuai isi perjanjian. Dalam hubungan tersebut ada kesanggupan dari tenaga kesehatan untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian persetujuan melakukan tindakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiennya tunduk pada ketentuan hukum perjanjian, dalam hal ini ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan isi dari kontrak yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Hukum telah berfungsi dengan baik untuk mengatur rumah sakit dalam merekrut dan mempekerjakan tenaga kesehatan. Melalui pengaturan tersebut diharapkan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit benar-benar profesional sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Meskipun hukum telah berfungsi dengan baik untuk mewujudkan profesionalisme tenaga kesehatan, namun pada tataran praktik adakalanya terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ada 3 aspek tanggung jawab yang dapat diterapkan pada tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif dapat dimintakan kepada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran yang bersifat administratif. Tanggung jawab perdata dimintakan kepada tenaga kesehatan yang terbukti telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan sehingga menimbulkan kerugian yang tidak berakibat fatal (cacat atau kematian). Sedangkan tanggung jawab pidana dapat dimintakan kepada tenaga kesehatan karena telah melakukan kesalahan/kelalaian yang menimbulkan kerugian yang berakibat fatal.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam tulisan ini dibahas bahwa kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk adanya kesalahan maka selain melakukan perbuatan pidana juga terkait dengan adanya keadaan psikis (batin) dari orang yang melakukan perbuatan dan adanya hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai malapraktik apabila memenuhi rumusan tindak pidana yaitu: perbuatan tersebut tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kealpaan, atau kelalaian. Keadaan batin dari orang yang melakukan malapraktik medis akan terkait dengan masalah kemampuan bertanggungjawab. Sedangkan mengenai hubungan antara batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf; sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) diundangkan pada tanggal 28 Oktober 2009 menjadi dasar hukum rumah sakit untuk menjalankan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa substansi dari UU Rumah Sakit setelah dikaji belum bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat antara lain pemetaan jumlah rumah sakit dan tenaga kesehatan (SDM) dari pusat sampai ke daerah belum merata penyebarannya, pemerintah tidak sungguh-sungguh memperhatikan anggaran kesehatan bagi pelayanan kesehatan masyarakat terbukti dari penurunan anggaran kesehatan dari tahun ke tahun, belum terbentuknya dewan pengawas rumah sakit, masih banyak rumah sakit yang hanya mementingkan profit atau keuntungan dibandingkan dengan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil, serta belum jelasnya pengertian malapraktik atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit dimana antara malapraktik dan kelalaian memiliki pengertian dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo - 2015

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Kekuatan pariwisata Indonesia ini dipahami betul oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itulah, Presiden Joko Widodo meminta para duta besar Indonesia mengedepankan pentingnya diplomasi ekonomi. Para duta besar Indonesia harus mempunyai analisa yang mendalam untuk melihat potensi pariwisata di Indonesia yang sesuai dengan selera penduduk di negara penempatannya tersebut. Analisa potensi pariwisata ini diperlukan agar penetapan target jumlah wisatawan manca negara sebanyak 20 juta jiwa pada tahun 2019 dapat terwujud.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha memanfaatkan peran diplomasi ekonominya pada upaya memperluas pasar tradisional. Beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian dalam diplomasi ekonomi Indonesia diantaranya isu hambatan non-tariff dan promosi terpadu di luar negeri. Saat ini terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia sehingga pengusaha Indonesia perlu melirik pasar lain atau market non tradisional untuk meraih potensi dan peluang ekonomi yang ada. Selama ini ekspor dan perdagangan Indonesia bertujuan pasar tradisional seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Asia Timur. Sudah saatnya para pebisnis Indonesia merambah pasar non tradisional. Perwakilan Indonesia di luar negeri bertugas untuk terus aktif menyampaikan masukan terkait informasi pasar yang dapat dimasuki dan melakukan ekspansi menembus kawasan non tradisional semisal kawasan Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Amerika Latin. Pemerintah, dalam hal ini kementerian luar negeri, harus siap melakukan fasilitasi melalui perwakilan yang ada di luar negeri dan melakukan negosiasi dengan negara tertentu bila diperlukan. Perwakilan Indonesia di luar negeri adalah menindaklanjuti dan jembatani apa yang menjadi masukan dan concerns para pengusaha sehingga bisa sinergis dan lebih optimal.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Fokus tulisan ini adalah diplomasi ekonomi bidang infrastruktur karena upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas merupakan kebutuhan yang sangat urgen bagi Indinesia. Misalnya pembangunan pelabuhan laut dalam, bandar udara, dan jalan raya merupakan beberapa bidang yang dapat dikerjasamakan dengan pihak asing. Karena itu upaya menarik modal asing ke Indonesia harus terus dilakukan. Seiring dengan hal ini, komitmen pemerintah untuk menyederhanakan perijinan dan membuat pelayanan satu pintu (one stop services) harus terus dikembangkan untuk meningkatkan minat investor asing terhadap pembangunan infrastruktur. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan draft Bilateral Investment Treaty yang akan menjadi rezim perjanjian baru investasi Indonesia dengan negara lain.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 Selanjutnya →