Buku Tim

Penegakan Hukum di Indonesia - 2012

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Meskipun telah mengatur kewajiban, namun peraturan perundang-undangan belum mengatur pelaksanaan CSR dengan baik. Peraturan perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, dan PP No. 47 Tahun 2012) memiliki beberapa kelemahan diantaranya hanya mengatur teknis pelaksanaan CSR. Peraturan perundang-undangan belum mengatur standar pelaksanaan CSR yang digunakan; kepastian minimal angka/biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan CSR; sistem pelaporan pelaksanaan CSR kepada masyarakat; pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi, dan juga belum mengatur proses verifikasi untuk memastikan perusahaan telah melaksanakan CSR dengan baik.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Peran Bapepam terkait kasus-kasus pelanggaran di bidang pasar modal kurang efektif karena dalam proses pemeriksaan dan penyidikan tidak bersinergi dengan kepolisian sebagai Korwas PPNS. Hal ini terlihat dari masih banyak kasus-kasus pasar modal yang sangat merugikan investor dalam jumlah besar belum tuntas penyelesaian kasusnya.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pengawas ketenagakerjaan mengalami beberapa hambatan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Hambatan utama berasal dari materi hukum karena banyaknya peraturan terkait ketenagakerjaan, ketidakjelasan peraturan dan pelanggaran asas pembentukan UU. Permasalahan materi hukum ini menyebabkan pengawas ketenagakerjaan menjadi kurang memiliki gairah dalam bekerja, kurang inovasi dan sulit membuat proyeksi masa depan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak efektif dan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dan pengawas ketenagakerjaan.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi tidak dapat ditafsirkan lebih luas termasuk menguji Perpu. Penafsiran kewenangan melebihi yang diberikan UUD Tahun 1945 akan merusak sendi negara sebagai suatu negara hukum. Kewenangan judicial review merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Dengan Mahkamah Konstitusi menguji melebihi kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi tidak mentaati pembatasan oleh hukum dasar atau konstitusi.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Sebagai wujud dari bentuk peranan hukum KPI, KPI memiliki kelemahan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi administratif. KPI tidak berhak menjatuhkan sanksi administratif khususnya pencabutan izin, Karena UU tidak memberikan kewenangan tersebut kepada KPI. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini belum memberikan kewenangan kepada KPI sebagai badan regulator dunia penyiaran untuk memberikan sanksi administratif yang jelas. Padahal sisi penyelenggaraan penyiaran, masih banyak program-program yang tidak sesuai dengan P3SPS, ini membuktikan bahwa masih lemahnya KPI sebagai badan regulator dan pengawas dunia penyiaran

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Keputusan Presiden yang memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika, Corby, dinilai oleh masyarakat tak sesuai dengan semangat pemberantasan narkotika. Keputusan tersebut merupakan suatu ironi dalam kebijakan pemberantasan narkotika yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah. Pemberian grasi terhadap Corby itu menuai kontroversi dan kritik keras dari berbagai pihak seperti akademisi hukum, politisi, tokoh masyarakat, kalangan pelajar, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang gencar memerangi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Bahkan, sebagian besar negara-negara dunia tidak pernah memberikan grasi dalam kasus narkoba, karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa dan semua negara menyatakan “perang” terhadap perdagangan narkoba.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Upaya Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: Keadilan Restoratif bagi anak dan Diversi. Dalam keadilan restoratif, anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang yakni salah satunya dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhirsetelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Sedangkan diversi merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat terlindungi

Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Studi di Provinsi Bali - 2012

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Terhadap sinkronisasi yang dalam bentuk uji materiil Perda, dengan contoh Perda No. 16 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa rumusan yang sinkron tidak harus sama atau mengulang kembali bunyi norma yang ada di peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam konteks otonomi daerah,Perda diperbolehkan membuat pengaturan dengan menampung kondisi khusus, karakteristik atau ciri khas daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, Perda di satu daerah tidak harus sama dengan Perda di Daerah lain. Perda di Bali yang memperhatikan kawasan tempat suci, meskipun tidak diamanatkan oleh undang-undang, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan oleh Pemda (termasuk Bali) harus disinkronkan dan diharmoniskan dengan penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Berdasar UU SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011, ada 5 program jaminan sosial nasional yaitu jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Program lainnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial nasional tersebut berskala nasional sehingga mencakup semua penduduk dan peserta tetap mendapatkan jaminan sosial meskipun pindah tempat tinggal ke provinsi lain. Dengan demikian, jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemda sebaiknya jaminan sosial lainnya yang belum ter-cover atau belum ada dalam jaminan sosial nasional, misalnya jaminan sosial di bidang pendidikan.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pelaksanaan hukuman pidana adat tidak membawa implikasi dalam penanganan perkara pidana oleh pihak kepolisian karena sanksi adat bukan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Namun, berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana nasional, dalam draf RUU tentang KUHP Tahun 2012, terdapat pemikiran bahwa hukum adat, termasuk hukum adat Bali, diadopsi dalam RUU tentang KUHP.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Pelaksanaan pembuatan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dalam tata cara pembuatan perjanjian kerjasama internasional, Kedudukan Pemerintah Daerah meskipun dapat melaksanakan kerjasama internasional, tidak bisa dipandang sebagaimana layaknya subyek hukum internasional, Tetapi lebih merupakan perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah pusat. Dalam konteks hukum internasional, beban pertanggungjawaban perjanjian internasional berada pada Pemerintah Pusat.

Upaya Peningkatan Kerjasama Indonesia-AS Di Sektor Pertambangan - 2012

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli dan terdapat resiko yang tinggi pula. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga sangat diperlukan kerjasama dengan pihak asing (kontrak karya). Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dalam kontrak karya didasarkan pada Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar semua kontrak bidang pertambangan yang didasarkan pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tetap mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Sudah lama masyarakat internasional semakin sadar tentang betapa pentingnya perlindungan lingkungan tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga bagi kelestarian lingkungan hidup. Konferensi Oslo pada tahun 1972, Protokol Montreal tahun 1987, dan Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Jaineiro tahun 1992 merupakan bukti nyata tentang hal itu. Dunia kemudian sepakat untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Setiap pemerintahan dan dunia bisnis harus memainkan peranan aktif dalam mewujudkannya. Yang masih ditunggu adalah langkah-langkah konkrit yang akan diambil oleh berbagai pihak di berbagai belahan bumi untuk mewujudkan isi berbagai deklarasi yang dicanangkan dalam berbagai fora tersebut.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Corporate Social Responsibility(CSR)merupakanbentukkesadaranperusahaan untukturutberkontribusidalammembangunmasyarakatdanjugauntukmenjaga lingkungannya. Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di mana dalam proses pengambilan keuntungan tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun dampak sosial lainnya

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Salah satu kriteria kegiatan usaha Multinational Corporation (MNC) adalah investasi langsung. Dengan adanya investasi tersebut, MNC dapat dikatakan sebagai sumber investasi yang kemudian berkembang pula menjadi sumber teknologi baru dan juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Keberadaan (MNC) mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan berkembangnya lapangan pekerjaan, tidak terkecuali untuk Indonesia. Sebagai negara penerima manfaat dari kegiatan, khususnya bagi Indonesia, hadirnya MNC memberi pengaruh seperti pembentukan modal, perluasan kesempatan kerja, pengalihan teknologi dan ketrampilan, partisipasi dalam perekonomian nasional, bangkitnya semangat kerja yang lebih efisien dan mendorong usaha-usaha nasional untuk mempertinggi kewaspadaan yang terlihat dalam kemajuan yang dicapai oleh sub-sektor perbankan, asuransi, produksi, dan sebagainya.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Kehadiran dua perusahaan tambang besar tersebut sudah tentu memiliki arti penting bagi kedua pihak (Pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat), setidaknya hal ini terlihat dari kesediaan Pemerintah Indonesia untuk menandatangani kontrak karya dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia, kendati belakangan ini muncul keinginan dari Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak karya. Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia kiranya juga menarik untuk dikaji dalam perspektif hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, karena bagaimanapun juga, kerja sama investasi pertambangan mineral ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan nasional masing-masing negara.

Fungsi Legislasi: Pembentukan dan Pelaksanaan Beberapa Undang-Undang Republik Indonesia - 2011

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Dalam tulisannya, penulis membahas berkenaan dengan arti penting dari pembentukan sistem kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Dari pembahasan yang dilakukannya disimpulkan bahwa urgensi dari pembentukan sistem kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia meliputi 3 (tiga) hal: Pertama, pembaharuan hukum berupa pembentukan sistem kamar diperlukan sebagai pengganti sistem majelis yang selama ini ternyata membawa dampak ketidakpuasan bagi masyarakat karena menghasilkan inkonsistensi dan kurangnya kualitas putusan. Kedua, pembentukan sistem kamar memiliki tujuan untuk mewujudkan profesionalitas hakim dan juga MA sebagai lembaga pengadilan tertinggi. Ketiga, hasil pencapaian (output) berupa putusan yang berkualitas dari pembaharuan sistem kamar barulah dapat secara maksimal dirasakan apabila telah memenuhi ketiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Pembentukan sistem kamar dalam arti peraturan (substansi) merupakan salah satu dari ketiga unsur tersebut.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Penulis menguraikan, bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia sebenarnya telah diwujudkan melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diatur melalui UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian pasca reformasi pada tahun 1998 terjadi perubahan bagi bangsa Indonesia antara lain amandemen terhadap UUD 1945. Ketika terjadi perubahan terhadap UUD 1945 maka pengaturan yang menjadi turunan dari UUD 1945 sudah seharusnya ikut mengalami perubahan. hal tersebut juga berlaku terhadap UU Ormas yang merupakan pengaturan terhadap perlindungan kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Setelah reformasi terjadi pengaturan yang terdapat dalam UU Ormas dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan untuk situasi yang kondusif bagi kebebasan berserikat dan berkumpul yang diwujudkan melalui Ormas. Setelah melakukan pembahasan dalam tulisan ini diketahui bahwa RUU Ormas membawa beberapa prinsip pengaturan baru, yaitu memperkuat jaminan hak berserikat dan berkumpul, mekanisme penyelesaian konflik internal sebuah organisasi, upaya menciptakan tertib hukum dalam bidang Ormas, dan adanya upaya memperkuat jaminan perlindungan kepentingan umum.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional untuk melakukan segala upaya untuk deteksi awal dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Pengaturan dan keberadaan berbagai badan intelijen di Indonesia belum menunjukan adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan fungsi intelijen. Akibatnya terjadi berbagai kasus dikarenakan kurangnya koordinasi antarbadan intelijen. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan penyelenggaraan intelijen negara, RUU Intelijen Negara urgen untuk mengatur mengenai lembaga atau badan yang memiliki fungsi koordinasi dan mekanisme dalam melakukan koordinasi.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Penulis mengemukakan bahwa di era globalisasi, kebutuhan informasi yang cepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Penyiaran sebagai media komunikasi massa memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan. Peran yang sangat penting itulah secara tidak langsung membuat industri penyiaran berkembang dengan pesat dan membuat media massa tidak hanya sebagai sebuah institusi yang idealis, seperti alat sosial, politik dan budaya, namun juga telah merubahnya menjadi suatu institusi yang sangat mementingkan keuntungan ekonomi. Hal inilah yang perlu untuk dicegah karena secara tidak langsung menyebabkan adanya konsentrasi kepemilikan media. Oleh karena itu diperlukan adanya regulasi yang komprehensif, mengingat hal ini tidak sesuai dengan prinsip diversity of ownership, dimana seharusnya prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa kepemilikan media massa dalam industri penyiaran di Indonesia tidak terpusat oleh segelintir orang atau lembaga tertentu saja karena hal tersebut tidak hanya berdampak pada perkembangan kelangsungan sistem media massa di Indonesia melainkan juga berdampak pada isi siaran atau content yang disampaikan kepada masyarakat.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penulis mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UU Gerakan Pramuka) merupakan payung hukum bagi gerakan pramuka. UU Gerakan Pramuka lahir sebagai respon dari Pemerintah dan DPR untuk merevitalisasi gerakan pramuka. Revitalisasi dilakukan karena kondisi gerakan pramuka yang memprihatinkan, salah satunya keberagaman organisasi kepanduan yang lahir dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Atas dasar itu dilakukan pengkajian terhadap kelembagaan gerakan pramuka, untuk mengetahui kelembagaan gerakan pramuka pasca-diundangkannya UU Gerakan Pramuka dan undang-undang itu diperlukan bagi kelembagaan gerakan pramuka. Kelembagaan gerakan pramuka berprinsip pada satu pramuka untuk satu Indonesia, dengan bentuk kelembagaan plural di bawah tunggal di atas yang berakar pada falsafah bangsa Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman organisasi kepanduan berada di tingkat gugus depan dan gugus komunitas, namun bergabung menjadi satu sebagai gerakan pramuka di tingkat kwartir nasional dan membawa nama Indonesia di tingkat regional maupun internasional. Bentuk kelembagaan ini berimplikasi pada organisasi kepanduan yang berbasis partai politik. Organisasi kepanduan tersebut harus keluar dari partai politik dan berdiri sendiri sebagai organisasi kepanduan karena gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela dan nonpolitis.

Pemberdayaan Masyarakat Mimika: Kasus Program Pengembangan PT. Freeport Indonesia - 2011

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kehadiran PTFI di kabupaten Mimika telah membawa dampak yang signifikan bagi Papua. Di satu sisi terjadi peningkatan PDRB Papua, namun di sisi lain masih banyak anak usia sekolah yang belum mampu berpartisipasi dalam pendidikan. Keberhasilan suatu perusahaan juga ditentukan oleh adanya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. PTFI mewujudkan tanggung jawab sosial dalam bentuk dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat sebesar 1% dari pendapatan kotor selama setahun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). Komitmen perusahaan dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat diwujudkan dalam berbagai program. Program beasiswa diberikan kepada siswa tujuh suku di kabupaten Mimika agar dapat melanjutkan pendidikan baik di Mimika maupun di luar Mimika. Untuk mendukung program beasiswa, sebelumnya diselenggarakan program matrikulasi melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di Jawa, Papua dan Sulawesi Utara. Tujuannya agar siswa dapat menyesuaikan diri dan bersaing dengan siswa dari daerah lain di Indonesia. LPMAK juga menyediakan asrama untuk mendukung kelancaran belajar siswa yang dikirim ke luar Papua.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Sektor pendidikan seharusnya memegang peranan penting dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Mimika, dari sisi geografis, pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika banyak mengalami hambatan. Pencapaian MDGs kedua di Kabupaten Mimika banyak mengalami kendala, diantaranya persoalan pemerataan akses pendidikan yang selama ini belum terjangkau terkendala dari letak geografis Kabupaten Mimika yang terdiri dari dataran rendah dandataran tinggi yang sulit dijangkau oleh saran tranportasi reguler, persoalan guru terkait distribusi guru serta loyalitas guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masalah keakuratan data pendidikan dasar, kurangnya sarana transportasi untuk menjangkau daerah daerah pedalaman baik dataran tinggi maupun dataran rendah kurangnya sarana prasarana untuk penyediaan infrastruktur sekolah, peran serta masyarakat rendah, kemampuan manajemen sumber daya manusia yang masih memprihatinkan, pengaruh buruk minuman keras sampai pada tingkat anak usia sekolah

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
PTFI melalui LPMAK telah berupaya menumbuhkan keswadayaan dalam masyarakat Kabupaten Mimika melalui bantuan dibidang pendidikan, kesehatan, adat dan agama, dll. Meskipun upaya tersebut telah menunjukkan hasil, akan tetapi keswadayaan tersebut belum terinternalisasi dengan baik pada tiap-tiap anggota masyarakat Kabupaten Mimika. Keswadayaan masyarakat yang terjadi sejauh ini merupakan hasil sebuah pengawasan yang ketat. Belum terbentuk menjadi budaya di masyarakat. Untuk mengantisipasi penutupan tambang pada tahun 2041 maka Pemerintah Daerah harus mempersiapkan strategi khusus. Karena pasca penutupan tambang berbagai kemudahan yang didapat dari PTFI akan hilang. Maka waktu 30 tahun kedepan harus digunakan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan PTFI dan LPMAK untuk mempersiapkan masyarakat sebaik-baiknya agar menjadi masyarakat yang swadaya. Dalam upaya mengubah pola pikir masyarakat tentu membutuhkan waktu yang banyak, untuk itu LPMAK perlu mengevaluasi efektivitas metode pengajaran bagi masyarakat.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Mimika memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masyarakat aslinya merupakan penduduk termiskin di Indonesia, karena lebih dari 80 % penduduknya msih hidup dibawah garis kemiskinan. Berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaen Mimika dalam upaya pembangunanya antara lain adalah (a) topografinya yang bergunung dengan lembah yang dalam, luas dan sangat berat, berakibat pada kehidupan penduduk yang terpencar di daerah yang terpencil dengan komunikasi dan trasportasi yang sulit; (b) jumlah penduduk yang sangat sedikit, sekitar 189.413 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 110.116 jiwa dan perempuan 79.297 jiwa yang hidup di wilayah yang sangat luas, yang terus bertambah akibat urbanisasi; (c) pendidikan dengan mutu yang sangat rendah dengan banyaknya anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan, karena minimnya sarana pendidikan dan guru; (d) tingkat kesehatan yang rendah dan rentan terhadap berbagai penyakit seprti malaria, diare, kekurangan gizi, bahkan HIV/AIDS; (e) adat istiadat yang bersifat komunal dengan keterikatan terhadap tanah, karena tanah adalah milik suku, setiap anggota suku merasa memiiki hak atas tanah sukunya dan mengambil hasilnya; dan (f) birokrasi pemerintahan yang belum efektif dan effisien.

Perdagangan dan Industri sebagai Kebijakan Strategis Daerah - 2011

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Topik ini tentunya merupakan isu tsrategis mengingat berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah ternyata tidak sepenuhnya berdampak posistif bagi daerah yang minim potensi SDA nya.Tujuan dari pembangunan ekonomi merupakan upaya negara agar berdampak terhadap tingkat kesejateraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selama kurun waktu yang cukup panjanag, pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani diantaranya masih terdapatnya disparitas atau ketimpangan antar daerah. Kebiajakan dan Strategi pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang pada era globalisasi telah bergerser pada sektor Industri dan perdagangan. Namun, perubahan struktur ekonomi ini hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerah-daerah di laur pulau Jawa. Ini berarti bahwa peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum optimal.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Isu ini merupakan telah mengemuka sejak awal tahun, mengingat tantangan era pasar bebas semakin nyata setelah tanggal 1 Januari 2010 perdagangan bebas (Free Trade Area) ASEAN-China atau AC-FTA dinyatakan mulai berlaku. Adanya kebijakan perdagangan bebas ini cenderung dapat mengancam eksistensi industri dan perdagangan dalam negeri. Hal ini ditandai dengan semakin membanjir produk China dengan harga yang semakin murah. Tentu saja harga yang semakin murah tersebut menjadikan produk China semakin digemari oleh konsumen dalam negeri.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Isu yang mengambil studi daerah Provinsi Bali, dengan potensi pariwisatanya, telah berkembang menajdi pusat perdagangan produk Indonesia kepada pembeli dari mancanegara. Selain itu, perkembangan pariwisata yang melibatkan industri pariwisata internasional dan banykanya kunjungan wisatawan mancanegara menyebabkan meningkatnya permintaan akan produk impor sesuai kebutuhan industri pariwisata dan wisatawannya. Posisi ini memberikan tempat yang startegis dari Bali dalan konteks perdagangan bebas. Perkembangan perdagangan yang pesat tersebut memebrikan tantangan tersendiri bagi peran pemerintah dalam mengelola daerahnya. Bali bukan wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas, tetapi arus perdagangan barang dan jasa memiliki kemiripan dengan kawasan FTZ. Dalam hal ini bagaimana pemerintah Bali mengelola wilayahnya dalam konteks perdagangan bebas menjadi studi yang menarik dalam memproyeksikan lebih jauh peran pemerintah dalam mengelola perdagangan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan dan merupakan isu yang sangat strategis bagi daerah , terutama provinsi kepri,sektor perdagangan, khususnya perdagangan luar negeri merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian saat ini. Sektor perdagangan berkaitan erat dengan aspek kebijakan/peraturan perundang-undangan, tidak hanya kebijakan pemerintah pusat tetapi juga kebijakan pemerintah daerah. Aspek lainnya adalah aspek kelembagaan dan aspek politik luar negeri. Aspek kebijakan dalam perdagangan luar negeri (ekspor-impor) sangat berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan luar negeri.

Ekonomi dan Kebijakan Publik Mengenai Prolegnas - 2010

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Undang-Undang tentang Hortikultura merupakan upaya nyata sebagai manifestasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini akan menyebabkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal perlu segera diganti, karena substansi dalam undang-undang ini tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan menengah. Kombinasi dari kebijakan harga dan desain dan ketepatan alokasi anggaran akan berpengaruh terhadap kebijakan hortikultura dalam jangka pendek. Faktor yang paling menentukan dari kebijakan jangka panjang adalah kebijakan harga, biaya investasi yang didanai dari anggaran pemerintah dan swasta, dan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan. Kebijakan pemerintah mengenai permodalan akan berhasil jika Pemerintah sudah membuat skema pembiayaan yang berbeda untuk setiap kondisi pelaku usaha. Lembaga keuangan dapat juga memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tentang sistem resi gudang, agar produk hortikultura dapat dijadikan jaminan. Dan hal lain yang juga penting mengenai mediator antara petani dan perbankan.

Penulis: Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Abstrak:
Tulisan ini didasarkan pada beberapa isu yang berkembang dimasyarakat mengenai kinerja jalan tol, penting kiranya untuk mendefinisikan kembali hakekat jalan tol. Saat ini beberapa jalan tol memiliki kondisi yang mendekati jalan umum (non tol). Jalan memiliki peranan penting sebagai pendukung kemajuan di bidang perekonomian, sosial, budaya, politik, perta-hanan dan keamanan serta lingkungan hidup disuatu wilayah. Jaringan jalan menghubungkan distribusi barang dan jasa antar wilayah. Jalan sebagai pra¬sarana transportasi Pemerintah memprioritaskan pertumbuhan transportasi dan jaringan jalan, sesuai dengan RPJP 2005 - 2025. Jaringan jalan sesuai yang diprogramkan pemerintah melalui RPJM 2009 – 2014, akan dibangun jalan tol sepanjang 500 km sementara jalan lintas sepanjang 8450 km. Sementara ini, keterbatasan sumber daya jalan Tol disebabkan oleh ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah pergerakan barang dan manusia dengan pertumbuhan kuantitas panjang jalan. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif pemerintah dalam penyediaan lahan, agar investor tertarik untuk berinvestasi di infrastruktur jalan tol dan mengubah pajak kendaraan bermotor menjadi pajak jalan.

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Tulisan ini membahas mengenai pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia yang tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks terkait sektor yang lebih luas seperti pertanahan, industri bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek lainnya yang terkait dengan dimensi kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi maupun politik dalam upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Pemenuhan kebutuhan perumahan dari sudut demand dan supply masih terbatas pembiayaannya pada bentuk-bentuk pasar formal bagi golongan menengah ke atas yang jumlahnya relatif kecil, sementara golongan menengah ke bawah masih terbatas sekali bentuk kredit dan bantuan subsidi yang tersedia. Perlu dianalisis mengenai potensi pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman untuk memenuhi backlog yang ada mengingat sektor perumahan dan permukiman menjadi sektor penting dalam perekonomian nasional terkait dengan efek multiflier yang dapat diciptakan, baik terhadap penciptaan lapangan kerja maupun terhadap pendapatan nasional yang ditimbulkan oleh setiap investasi di sektor perumahan.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Pemenuhan akan hak dasar atas perumahan masih belum sepenuhnya terpenuhi khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Ide membangun rumah susun berawal dari keinginan pemerintah untuk menata ruang pemukiman dan perkotaan yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun program pengembangan Rusun oleh pemerintah yang dikenal dengan Program Seribu Tower telah dicanangkan, namun banyak hambatan sosial dan ekonomi dalam realisasinya. Fokus tulisan ini adalah ingin mengetahui lebih mendalam hambatan dan upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan rumah susun. Pembangunan rumah susun program seribu tower dapat terwujud jika ada political will pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Disamping mempermudah masalah perizinan, pembiayaan juga mendorong instansi pusat dan daerah (Kementrian/Departemen/Pemda/Badan) untuk memanfaatkan tanah yang dikelolanya bagi pembangunan rusun karyawannya.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Di zaman globalisasi dewasa ini, jasa konstruksi mempunyai kedudukan yang strategis terkait hubungannya dengan perkembangan perekonomian nasional. Jasa konstruksi erat hubungannya dengan industri konstruksi, dimana sektor konstruksi merupakan salah satu sektor andalan yang menggerakkan perekonomian di masa pemulihan ekonomi, terutama karena sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, dan mampu menjadi stimulus khususnya pembangunan infrastruktur bagi pengembangan sektor-sektor lainnya. Di dalam UU no. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Masyarakat diberikan peran yang besar untuk melaksanakan pengembangan jasa konstruksi nasional melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, atau yang biasa dikenal dengan sebutan LPJK. Lembaga ini mengatur mengenai struktur usaha Jasa Konstruksi, iklim usaha jasa konstruksi, dan hal-hal lain yang terkait langsung dengan jasa konstruksi nasional. Namun, peran dari LPJK tampaknya harus ditinjau kembali, karena pemerintah juga masih mempunyai kepentingan di sektor jasa konstruksi terkait perkembangan perekonomian nasional secara menyeluruh. Untuk itu, penataan kelembagaan dan pengelolaan sektor jasa konstruksi harus terus diupayakan untuk menjamin sektor konstruksi Indonesia mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan dengan profesionalisme dan daya saing.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Dalam 10 tahun terakhir ini, praktek logistik dalam industri mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Kecenderungan global mendorong ekspansi pasar perdagangan internasional hampir terjadi pada semua wilayah terutama di Asia-Pasifik. Kompetisi global dalam pasar produk dan jasa mendorong keragaman produk untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang juga beragam, standar kualitas produk tinggi, penyerahan barang tepat waktu yang sangat tergantung ketersediaan dan kondisi infrastruktur publik yang disediakan pemerintah suatu negara. Akibatnya tuntutan efisiensi dalam kegiatan logistik semakin tinggi, termasuk tingkatan kualitas keamanan, keselamatan dan pelayanannya. Sistem logistik nasional saat ini masih belum efisien dan efektif. Kelemahan ini membuat Indonesia tidak bisa berkompetisi dalam perdagangan bebas dengan negara lain, sehingga Indonesia masih lemah dalam sejumlah faktor daya saing. Lemahnya daya saing Indonesia disebabkan oleh tingginya ongkos logistik, misalnya dalam hal biaya pergudangan dan pengangkutan. Pengangkutan yang diharapkan adalah yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Kebutuhan akan legalitas lembaga keuangan mikro, yang saat ini masih berupa RUU LKM diharapkan menjadi bagian dari implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Keuangan Mikro, serta wujud nyata dari keberpihakan Pemerintah yang pro masyarakat miskin, dan sebagai tindaklanjut dari Pencanangan Tahun Keuangan Mikro Indonesia 2005. Hal yang perlu diingat, apabila dana yang digunakan berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat, maka akan sangat ironis bila uang rakyat tersebut tidak digunakan secara optimal dan habis untuk sesuatu yang produktif. Lembaga keuangan mikro mempunyai peran besar dalam menumbuhkan calon-calon pengusaha ditingkat desa, meningkatkan produktifitas usaha kecil masyarakat pedesaan, serta menunjang program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu instrumen dalam pembiayaan perdagangan yang digunakan untuk mengurangi fluktuasi harga komoditas yang merugikan petani dan menjadi alternatif pembiayaan usaha. Untuk memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan SRG di Indonesia telah diundangkan UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Namun UU tersebut dinilai belum memberi kepastian hukum kepada petani maupun perbankan antara lain karena tidak tersedianya mekanisme jaminan atau asuransi yang relatif terjangkau bagi para pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan sehingga tidak dapat melaksa-nakan kewajiban mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang. Oleh karena itu diperlukan penambahan definisi dan ketentuan mengenai Lembaga Dana Jaminan Ganti Rugi. Pembentukan wadah tersebut untuk mewadahi jaminan atau asuransi yang relatif terjangkau bagi pelaku usaha apabila pengelola gudang mengalami pailit atau kelalaian dalam pengelolaan.

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Kejahatan pencucian uang telah menjadi fenomena global melalui infrasruktur financial internasional yang beroperasi 24 jam sehari. Mengingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan dalam praktik pencucian uang maka isu ini menjadi sangat penting. Secara politis pembangunan rezim anti pencucian uang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan politik dalam negeri maupun international. Indonesia sebagai bagian integral dari masyarakat international senantiasa berupaya melaksanakan tata pergaulan internasional agar dapat secara seimbang dan proposional duduk sejajar dan bersama negara-negara lain. Sehingga pembangunan rezim pencucian uang merupakan kebutuhan bersama seluruh negara untuk diterapkan dalam sistem hukum masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut maka Indonesia perlu segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam UU no.15/2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan UU no.25/2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah merubah sebagaimana tercermin dalam “revised 40+9 FATF recommendation” serta ketentuan anti money laundering regime yang berlaku secara internasional.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1995, struktur pasar modal di Indonesia tertinggi berada pada Menteri Keuangan yang menunjuk Bapepam-LK yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal dan bursa efek sebagai penyelenggara dan penyedia sistem atau sarana perdagangan efek. Sedangkan menurut bidang tugasnya, pelaku pasar modal bisa dikelompokkan menjadi pengawas, penyelenggara, pelaku utama, lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Sebagai lembaga pengawasan, Bapepam harus menjaga tegaknya nilai-nilai yang baik (good corporate governance) yang meliputi jaminan adanya keterbukaan (transparancies), kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability) serta pertanggungjawaban (responsibility). Untuk melaksanakan misinya tersebut, regulator pasar modal perlu dikembangkan kearah lembaga yang independen.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Perkembangan ekonomi dan moneter telah menambah fungsi uang, dari sebagai alat tukar menjadi komoditas yang diperdagangkan, hal ini memberikan andil yang cukup besar terhadap inflasi. Sistem perbankan konvensional yang memakai sistem bunga atau interest telah memberikan andil juga pada peningkatan inflasi. Beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi inflasi yaitu kembali pada sistem full bodied money atau mem-back up setiap uang yang beredar dengan persediaan logam mulia dalam hal ini emas dan perak. Selain itu setidaknya ada tujuh kebijakan moneter Islam yang dianggap dapat mengendalikan inflasi baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu: dinar dan dirham sebagai mata uang, hukum jual beli mata uang asing, hukum pertukaran mata uang, hukum bunga, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum pertukaran internasional, dan otoritas kebijakan moneter. Otoritas moneter yang berkuasa seharusnya mengendalikan kurs mata uang dan jumlah uang beredar dengan lebih baik, sistem nilai tukar mengambang hanya akan memperparah inflasi, terutama untuk Negara berkembang seperti Indonesia.

Kajian Kebijakan Publik Berbagai Sektor dalam Menghadapi Globalisasi Berdasarkan - 2010

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Minyak dan gas bumi—yang selanjutnya disebut Migas—merupakan sumber alam yang sangat vital dan sangat dibutuhkan oleh semua orang dan semua industri/sektor. Indonesia mempunyai sumber alam Migas yang relatif berlimpah. Penemuan minyak bumi yang pertama di Indonesia dimulai pada masa penjajahan pemerintahan Hindia Belanda (Dutch East Indies) yakni pada tahun 1883. Pemerintah Hindia Belanda menemukan minyak bumi di wilayah Indonesia yang pertama kali adalah di daerah Telaga Said/Telaga Tunggal, Kecamatan Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hasil produksi minyak bumi dari sumur minyak di Telaga Said/Telaga Tunggal Pangkalan Brandan tersebut berjumlah rata-rata 180 barrel per hari. Penemuan minyak bumi di Sumatera Utara ini kemudian menjadi cikal-bakal dan sejarah industri Migas di Indonesia. Penemuan tersebut juga berefek positif terhadap penemuan-penemuan Migas di daerah lain di Indonesia, seperti di Jawa Barat, Sumatera Tengah-Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan.

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Kondisi kehutanan Indonesia sejauh ini terus mengalami kerusakan. Salah satu faktor yang berperan mengancam keluasan dan kondisi kehutanan tersebut adalah penyusutan tutupan hutan (deforestasi) yang berdasarkan data Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan mencapai 1,17 juta hektar per tahun. Pada periode tahun 2009-2010, prediksi laju deforestasi hanya mengalami penurunan 0,04 juta hektar menjadi pada kisaran 1,13 juta hektar per tahun.1 Dari data laju tersebut, penebangan liar (illegal logging) menempati porsi terbesar yang mendorong terjadinya deforestasi secara nasional. Dalam periode waktu 2004-2009, penebangan kayu ilegal diperkirakan mencapai 23,323 juta meter kubik per tahun dan kerugian negara mencapai 27 triliun per tahun. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa kira-kira 36,4 juta meter kubik dirambah secara tidak sah

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pada awal Desember 2009 lalu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan sebanyak 55 Rancangan Undang-Undang diantaranya menjadi prioritas ditahun 2010. Namun dalam perkembangannya rancangan undang-undang yang masuk dalam prioritas Prolegnas 2010 menjadi 70 rancangan undang-undang. Dari 70 RUU yang menjadi prioritas Prolegnas 2010, 36 RUU di antaranya berasal dari inisiatif DPR dan 34 RUU lainnya dari pemerintah.1 Salah satu RUU yang masuk dalam prolegnas 2010 adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pentingnya pengaturan BUMN agar dapat merumuskan arah, sasaran, dan kebijakan dalam mengelola dan mengawasi BUMN. Substansi regulasi dimaksudkan memenuhi visi pengembangan BUMN dengan menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan BUMN yang berlandaskan prinsip efisiensi dan produktivitas, dalam menata dan mempertegas peranan pemerintah serta posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham. Selain itu mempertegas hubungan BUMN sebagai operator dengan lembaga pemerintah sebagai regulator, menghindari BUMN dari eksploitasi dan meletakkan prinsip good corporate governance.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga pemenuhannya menjadi sisi hak asasi manusia dan menjadi kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan rakyatnya dalam memenuhi hak asasinya tersebut. Pangan menjadi sisi hak asasi manusia, karena pangan merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberlanjutan hidup manusia. Kelangkaan pangan atau ketidak terjangkuan akan pangan dapat menyebabkan manusia menderita kelaparan, penyakit, bahkan juga kematian. Olehkarenanya ketika negara hadir sebagai entitas tempat manusia berhimpun, bertempat tinggal, lahir dan berkembang, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin warga negaranya memperoleh pangan secara berkelanjutan, bahkan negara memberikan jaminan bahwa pangan menjadi tanggungjawab negara untuk menyediakannya.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Di tengah krisis keuangan yang melanda dunia baru-baru ini, Indonesia berhasil menjaga stabilitas perekonomian khususnya pada sisi keuangan. Keberhasilan ini tentunya berkat ketepatan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Namun demikian, seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan, mengharuskan Indonesia tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang senantiasa dapat terjadi. Sektor keuangan merupakan sektor yang paling sensitif terhadap pengaruh eksternal baik dalam maupun luar negeri. Dilain pihak, perkembangan penyedia jasa keuangan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dalam pengelolaannya. Untuk menjaga agar perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan ini tidak berdampak negatif terhadap perekonomian maka peranan pengawasan sangat menentukan.

Pemanasan Global dan Perubahan Iklim - 2010

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Kondisi kehutanan Indonesia sejauh ini terus mengalami kerusakan. Salah satu faktor yang mengancam luas dan kondisi kehutanan tersebut adalah penyusutan tutupan hutan (deforestasi) akibat pembalakan liar (illegal logging), perambahan dan berbagai jenis perusakan hutan lainnya. Direktoral Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan mencatat bahwa deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta hektar per tahun. Pada periode tahun 2009-2010, prediksi laju deforestasi hanya mengalami penurunan 0,04 juta hektar menjadi pada kisaran 1,13 juta hektar per tahun. Dari data laju tersebut, penebangan liar memberikan kontribusi yang signifikan bagi terjadinya deforestasi secara nasional. Dalam periode waktu 2004-2009, diperkirakan penebangan kayu secara ilegal mencapai 23,323 juta meter kubik per tahun dan kerugian negara mencapai 27 trilyun per tahun. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa kira-kira 36,4 juta meter kubik dirambah secara tidak sah.

Penulis: Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Perubahan iklim merupakan tantangan global terbesar abad 21 karena untuk mengatasi dampak yang ditimbulkannya memerlukan kerjasama internasional. Perubahan iklim menjadi perhatian internasional setelah muncul data-data ilmiah yang menunjukan efek pemanasan global mengakibatkan ketidakse-imbangan terhadap ekosistem di seluruh permukaan dunia. Laporan yang dikeluarkan oleh IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) menyebutkan bahwa rata-rata suhu permukaan bumi meningkat 0,6 derajat Celcius selama abad ke-20. Kenaikan suhu ini mempunyai kecenderungan untuk meningkat terus menjadi antara 1,4 sampai dengan 5,8 derajat Celcius pada tahun 2100. Terjadinya pemanasan global tidak terlepas dari proses industrialisasi sejak 150 tahun lalu. Data yang dikeluarkan oleh Working Group I IPCC menunjukkan bahwa konsentrasi karbon dioksida di atmosfir meningkat tajam dari 280 ppm jaman pra-industri menjadi 379 ppm pada tahun 2005. Peningkatan tertinggi terjadi pada 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 1995-2005 yang rata-rata meningkat 1,9 ppm per tahun.

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Pemanasan global dan perubahan iklim dianggap amat penting sehingga menjadi salah satu topik utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil pada bulan Juni 1992. Dalam satu dekade terakhir ini, perubahan iklim telah menjadi salah satu isu internasional karena dampak yang ditimbulkannya telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan manusia. Tidak hanya berkaitan dengan sektor lingkungan hidup saja, tetapi juga pada sektor kesehatan. Berbagai kasus kemanusiaan yang terkait dengan berbagai macam penyakit telah muncul dan semakin meningkat seiring dengan potensi temperatur suhu panas bumi yang terus meningkat. Sementara, pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap pemanasan global serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan isu lingkungan, menyebabkan perubahan iklim menjadi perhatian berbagai kalangan internasional, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), hingga pada tahun 2008 telah tercatat bahwa ada 30 jenis penyakit baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan iklim.

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Perubahan iklim merupakan ancaman besar terhadap seluruh negara di dunia. Namun demikian, yang paling merasakan ancaman tersebut adalah negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan rendahnya pendapatan dan kerentanan dalam membuat proses adaptasi maupun mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, negara-negara berkembang memerlukan adanya suatu tindakan bersama dari masyarakat Internasional untuk mendorong munculnya tanggapan yang efektif dan efisien guna mengatasinya. Tindakan tersebut kemudian disepakati pada tahun 1992 di Rio de Jainero, Brazil yakni dengan terselenggaranya United Nations Conference on Environment and Development atau yang lebih dikenal dengan sebutan KTT Bumi (Earth Summit). Sidang ini menghasilkan Deklarasi Rio, Agenda 21, Forest Principles, Kerangka Kerja Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), dan keanekaragaman hayati (biodiversity). UNFCCC sendiri mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 1994 dan secara hukum bersifat mengikat (legally binding)

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Perubahan iklim merupakan ancaman multidimensional terbesar yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan terjadinya krisis pangan. Oliver De Schutter, utusan khusus PBB di bidang pangan, menyebut kondisi ini sebagai “silent Tsunami”. Anomali cuaca berpengaruh signifikan terhadap produksi pertanian karena menjadi penyebab kegagalan panen. Sementara populasi penduduk dunia terus meningkat, ketidakmampuan petani menyesuaikan diri dengan perubahan iklim akan menye-babkan kerentanan pangan dan kelaparan bagi seluruh umat manusia. Tidak seimbangnya supply and demand ini menyebabkan harga pangan terus meningkat dan berpotensi menciptakan wabah kelaparan dunia. Upaya meningkatkan investasi di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan, menjadi upaya global yang banyak dibicarakan di berbagai forum dunia. Dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk secara global, diperkirakan kebutuhan pangan akan meningkat hingga 50 persen di tahun 2030, dan akan terus meningkat hingga 100% di tahun 2050. Ancaman wabah kelaparan membayangi dunia di masa depan. Kekhawatiran ini tercermin dalam tema hari pangan sedunia yang diperingati 16 Oktober 2010 dengan tema ‘United Against Hunger”.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Secara mengejutkan, dari tempat persembunyiannya, Usamah bin Ladin, pemimpin Alqaidah, kelompok perlawanan bersenjata anti-AS dan rejim demokrasi Barat yang dicap sebagai organisasi teroris, memasukkan isu lingkungan hidup, yakni, pemanasan global, sebagai isu bersama untuk dihadapi.3 Terkait dengan itu, Usamah menuduh AS dan negara-negara industri maju lainnya sebagai pihak yang harus paling disalahkan dalam terjadinya perubahan iklim. Sebagai konsekuensinya, ia menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah bencana akibat pemanasan global adalah dengan menghambat ekonomi AS dengan menyerukan kepada dunia untuk memboikot barang-barang buatan AS dan menghentikan penggunaan mata uang dolar AS.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Sebagaimana diketahui bahwa perubahan iklim (climate change) merupakan masalah internasional yang karenanya membutuhkan kerja sama internasional untuk mengatasinya. Untuk menggalang kerja sama internasional, banyak forum yang bisa dimanfaatkan Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral. Salah satu bentuk kerja sama internasional yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah melalui pengembangan kerja sama dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara tetang-ga yang berbatasan langsung, seperti halnya kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam di Pulau Borneo (Kalimantan) melalui inisiatif Heart of Borneo (HoB).

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Jauh sebelum isu pemanasan global dan perubahan iklim mulai menjadi perbincangan dunia, Indonesia sudah begitu rentan terhadap begitu banyak ancaman yang berkaitan dengan iklim, seperti banjir, kemarau panjang, angin kencang, longsor, dan kebakaran hutan. Saat ini dengan adanya pemanasan global, semua itu bertambah sering dan bertambah parah. Data dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menunjukkan dalam sepuluh tahun kejadian El Nino, yang merupakan salah satu pengaruh utama iklim di Indonesia4 paling parah terjadi setelah tahun 1970-an, ketika pemanasan global mulai berlangsung makin cepat. Apakah berbagai perubahan yang Indonesia alami itu akibat El Nino ataukah sebagai efek meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer, atau paduan keduanya, namun yang jelas perubahan iklim sudah terjadi di Indonesia. Dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat nelayan dan petani yang kehidupannya sangat tergantung pada kondisi alam

Pembangunan Sosial: Wacana, Implementasi dan Pengalaman Empirik - 2010

Penulis: DR. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si.

Abstrak:
Permasalahan kemiskinan terus aktual di Indonesia, bahkan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemiskinan bagai benang kusut yang tak terurai dari waktu ke waktu, bahkan dari pemerintahan ke pemerintahan. Namun hal ini bukan berarti suatu pembenaran untuk membiarkan kemiskinan terus berlangsung di negeri ini. Justru setiap periode pemerintahan ditantang untuk mengatasinya, atau setidaknya mengurangi kusutnya benang kemiskinan yang menggurita selama ini. Kini, pada masa pemerintahan Presiden SBY-Budiono, masalah kemiskinan juga masih menjadi permasalahan panjang yang tak ada ujung. Permasalahan kemiskinan tersebut dapat dilihat dari berbagai dimensi, yang terkadang membuat bingung, dari mana harus mencari solusi. Bertahun-tahun kemiskinan dibahas para pakar, bertahun-tahun pemerintah membuat dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, namun tetap saja kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Pembangunan sosial dan upaya peningkatan kualitas hidup manusia, akan memberikan dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Keduanya harus terlibat dalam setiap proses pembangunan, sehingga dapat tercipta suatu kesetaraan gender. Sejak awal perencanaan pembangunan, analisa harus dilakukan berdasarkan data terpilih. Selama ini, perempuan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan, masih belum dapat memperoleh akses, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat yang setara dengan laki-laki. Pada proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan, keterlibatan perempuan masih sangat rendah. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan yang disebabkan oleh relasi gender yang masih timpang, tercermin dalam berbagai bidang yang diukur me-lalui Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM).

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Setiap detik sekitar empat anak lahir di dunia ini, hanya saja tempat dimana mereka lahir bagaikan undian, kita tidak pernah akan tahu dimana mereka lahir, siapa orang tua mereka, di negara mana mereka akan dibesarkan, apakah mereka beruntung mendapatkan orang tua yang dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhannya secara finansial dan psikisnya, bahkan di negara mana ia akan lahir, apakan negara kaya, maju, miskin berkembang, demokrasi dan otoriter. Ketersediaan sarana kesehatan, tunjangan kesejahteraan dari pemerintah, pendidikan terjangkau akan diterima oleh anak yang lahir di negara-negara maju, tetapi ada juga yang tidak seberuntung itu, anak yang lahir dalam kondisi kelaparan, kurang gizi, kepala keluarga berpenghasilan rendah, konflik sosial sering terjadi akan menemani anak tumbuh sampai ia dewasa. Persoalan ini menjadi bertambah sulit disaat pemerintah dan parlemennya tidak menempatkan persoalan anak menjadi prioritas utama sebagai indikator penting kemajuan bangsa ke depan.

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Indonesia memiliki karakteristik geografis dan geologis yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, yakni sebagai negara kepulauan yang memiliki ±17.500 pulau kecil, memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km, daerah pantai yang luas dan besarnya populasi penduduk yang tinggal di daerah pesisir, memiliki hutan yang luas namun sekaligus menghadapi ancaman kerusakan hutan, rentan terhadap bencana alam dan kejadian cuaca ekstrim, memiliki tingkat polusi yang tinggi di daerah urban, memiliki ekosistem yang rapuh (fragile) seperti area pegunungan dan lahan gambut, kegiatan ekonomi yang masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil dan produk hutan, serta memiliki kesulitan untuk alih bahan bakar ke bahan bakar alternatif. Perubahan iklim juga telah mengubah pola presipitasi dan evaporasi sehingga berpotensi menimbulkan banjir di beberapa lokasi dan kekeringan di lokasi yang lain. Hal ini sangat mengancam berbagai bidang mata pencaharian di tanah air, terutama pertanian dan perikanan.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Kematian tokoh-tokoh utama terorisme di Indonesia seperti Azahari, Noordin M. Top, dan Dulmatin, tidak secara otomatis diikuti oleh kematian terorisme itu sendiri. Hal ini terlihat pada terjadinya penembakan dan penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88 di beberapa wilayah seperti Cawang (Jakarta), Cikampek (Kerawang), Sukoharjo (Jawa Tengah), pada tanggal 12-13 Mei 2010. Sebelumnya pada bulan Maret 2010, Densus 88 juga berhasil menangkap puluhan orang yang telah melakukan pelatihan aksi teror di Aceh. Fenomena terorisme di Indonesia perlu penangan secara serius, jika tidak, di masa depan, fenomena ini masih akan menjadi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah dalam upaya menciptakan kehidupan yang damai bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan (2009) menuliskan bahwa menurut data Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, di Indonesia prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi mencapai sebesar 11,6 % dari populasi orang dewasa. Dengan jumlah populasi orang dewasa Indonesia lebih kurang 150.000.000, maka ada sekitar 1.740.000 orang dewasa di Indonesia yang saat ini mengalami gangguan mental emosional. Dalam editorial Media Indonesia edisi 24 Agustus 2008 Departemen Kesehatan RI mengakui bahwa sekitar 2,5 juta orang di negeri ini telah menjadi pasien rumah sakit jiwa. Sedangkan World Health Organization menyatakan bahwa 26 juta dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. Fakta tersebut mengatakan bahwa setiap 1 dari 4 orang di Indonesia mengalami gangguan kejiwaan, atau dengan kata lain 1 dari 4 orang di sekeliling kita mungkin mengalami gangguan kejiwaan. Itu merupakan fakta yang sangat mencemaskan.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Sampah merupakan masalah besar perkotaan, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Berbagai permasalahan yang terkait dengan sampah antara lain: semakin sulitnya memperoleh lahan baru untuk dijadikan tempat pembuangan sampah, meningkatnya polusi yang berasal dari sampah dan dari proses pengolahan dan pembuangan sampah, penipisan sumber-sumber alam akibat pembuangan, serta dibutuhkannya biaya yang besar dalam pengelolaan sampah. Masalah sampah perkotaan tidak terbatas pada kota-kota itu sendiri, tetapi juga berpengaruh sangat besar terhadap daerah sekelilingnya, ketika timbul tuntutan akan keperluan wilayah yang lebih luas untuk mengatasi luapan sampah. Pencarian solusi membawa kepada keberhasilan menetapkan sebuah masyarakat yang berorientasi pada sistem daur ulang, yang memungkinkan cara-cara yang tepat membatasi meningkatnya produksi sampah.

Penulis: Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Persoalan yang dihadapi oleh generasi muda Indonesia saat ini telah jauh berbeda dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya karena tantangannya sangat kompleks. Kemudahan akses informasi dan pengaruh globalisasi telah menyebabkan banyaknya generasi muda mengalami internasionalisasi nilai-nilai sosial dan budaya. Akibatnya, solidaritas sosial dan semangat kebangsaan yang berkaitan dengan kepentingan dan nilai-nilai nasional, sering berada pada prioritas yang rendah. Banyak pemuda menjadi tidak peduli dengan masalah yang terjadi di sekitarnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralis dari berbagai segi. Dari segi keagamaan terdapat enam agama yang resmi diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu serta aliran-aliran kepercayaan yang tersebar di seluruh wilayah. Masing-masing membawa ajaran dan tradisi agamanya. Di luar itu muncul pula aliran-aliran yang sebagian berkembang dari agama. Sebut saja ajaran Lia Aminuddin pemimpin kelompok Eden, Ahmadiyah, Ahmad Mushadieq dengan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang merupakan aliran yang lahir dari agama Islam. Bahkan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur berkembang aliran-aliran kepercayaan yang dipengaruhi tradisi Jawa Hindu. Namun sampai sekarang aliran-aliran kepercayaan ini belum mendapat pengakuan sebagai sebuah agama yang berdiri sendiri. Pendefinisian agama resmi dan tidak resmi sudah berlangsung sejak jaman orde baru. Saat itu pemerintah orde baru menegaskan larangan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Kelompok yang menjadi korban dari kebijakan itu adalah penganut aliran kepercayaan.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Banyak orang yang menjadi guru hanya karena tidak ada pekerjaan lain yang dimiliki. Sangat miris ketika menjadi guru hanya karena tidak ada pekerjaan lain yang diperoleh kemudian pilihan terakhirnya adalah menjadi guru. Hal tersebut terjadi karena menganggap bahwa setiap orang dapat menjadi guru meskipun mereka tidak dibekali ilmu keguruan, asal paham mengenai materi saja sudah cukup. Guru dianggap sebagai pekerjaan yang mudah, hanya datang, mengajar, kemudian selesai, hal ini lah yang menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun. Seorang guru harus memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik yang kemampuannya tidak hanya bisa dimiliki hanya dengan mengetahui materi yang akan diajarkan tetapi juga terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki sehingga guru menjadi profesional. Ketika keprofesionalan guru dipertanyakan dan banyak guru yang tidak memiliki kompetensi yang seharusnya menjadi bekal, maka yang terjadi adalah keterpurukan kualitas pendidikan indonesia, runtuhnya nilai-nilai norma peradaban positif bangsa, serta hancurnya nilai-nilai sosial masyarakat ke depan.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Perkotaan di Indonesia saat ini telah bertumbuh sangat pesat dan telah melampaui daya dukungnya, terutama kota-kota besar di Pulau Jawa, yang disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi. Urbanisasi membawa implikasi terhadap ketidakseimbangan antara kebutuhan pelayanan kota dengan kemampuan penyediaan prasarana dan sarana kota, yang menimbulkan masalah-masalah perkotaan dengan kompleksitas yang tinggi. Kesenjangan antar golongan penduduk, ketidakberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan perannya telah menimbulkan disharmoni sosial, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan meningkatnya patologi sosial, seperti gelandangan, narkoba dan kriminalitas.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Hubungan antara RS selaku produsen jasa pelayanan kesehatan dengan pasien selaku konsumen sangat berbeda dibandingkan dengan hubungan antara produsen dengan konsumen diluar bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan jalinan hubungan antara pasien sebagai konsumen dengan RS sebagai produsen pelayanan kesehatan memiliki beberapa ciri yang khas dari pelayanan kesehatan yang sangat spesifik yang tidak dimiliki oleh bidang lain. Dengan demikian, tidak jarang terjadi penyalahgunaan hak pasien oleh pihak RS.

Penulis: Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.

Abstrak:
Di Indonesia, kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menikmati standar atau derajat yang paling tinggi dalam kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya →