Buku Tim

Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan dan Energi : Kasus Panas Bumi dan Batu Bara - 2018

Penulis: Dr. Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Hariyadi menyatakan pengelolaan isu sosial sebagai bagian dari pemenuhan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan PLTP tidak hanya sekedar sebagai sebuah aktivitas pelengkap, tetapi juga sebagai salah satu komponen wajib dalam setiap pengembangan PLTP. Tiga hal berikut ini ditawarkan sebagai alternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk menanganinya, yaitu: Pertama , penguatan kemauan politik negara berupa pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan penegasan kebijakan dasar politik negara (structural setting) dalam pengembangan energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, pengelolaan isu sosial dapat diarahkan untuk mendorong terciptanya keadilan distributif dan keadilan prosedural sehingga dapat mendorong partisipasi, perlindungan kekayaan sosio-kultural, dan lingkungan. Ketiga, dalam konteks penegasan politik pembangunan berkelanjutan, seluruh pembangunan sektoral harus diarahkan untuk memperkuat kualitas kehidupan sosial sehingga pembangunan tersebut dapat bersifat adil dan inklusif.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban memenuhi pasar domestik oleh produsen batu bara dikeluarkan sejak tahun 2009 melalui Peraturan Menteri ESDM No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memastikan industri-industri domestik yang menggunakan batu bara dapat memperoleh kepastian bahan baku dan bahan bakar, baik jumlah dan harganya. Pada intinya, kebijakan tersebut menetapkan 25 persen dari total produksi batu bara harus dijual ke dalam negeri dengan kualitas batu bara tertentu. Sedangkan sisanya dapat dilakukan untuk memenuhi pasar ekspor. Selain batasan jumlah, harga batu bara dengan kualitas tertentu tersebut juga diberikan patokan harga maksimal USD70 per ton untuk kalori 6.322 kkal/kg atau mengikuti Harga Batubara Acuan (HBA) jika di bawah USD70 per ton. Kebijakan DMO batu bara merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dalam rangka mengelola sumber daya energi untuk memenuhi keberlangsungan pasokan batu bara sehingga pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut sebenarnya sebagai jalan tengah yang menjembatani antara eksistensi energi yang sejatinya ‘harus’ dikelola dan dikuasai oleh negara dengan tuntutan liberalisasi di banyak bidang.

Pengembangan Kewirausahaan Untuk Pemberdayaan UKM Daerah - 2018

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Penulis mengemukakan pentingnya kewirausahaan sosial dalam perekonomian dan kehidupan sosial ekonomi bangsa. Kewirausahaan sosial sebagai varian dari kewirausahaan secara umum menghasilkan manfaat bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa kemampuannya untuk turut serta menurunkan angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial. Kegiatan kewirausahaan sosial ini menjadi tren dalam dekade terakhir di antara para pelaku bisnis.

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Bagian awal tulisan ini membahas berbagai pengertian tentang wirausaha dan kewirausahaan dari para ahli dan praktisi, baik secara konsepsi ataupun pada tataran praktis.

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Bank Indonesia (BI) sebagai sebuah bank sentral tidak dapat secara langsung menyalurkan kredit untuk UKM, namun BI memiliki kewenangan dan mandat untuk mengatur agar bank umum mengalokasikan kredit atau pembiayaan bagi UKM. Untuk mendukung terhadap kredit atau pembiayaan, BI mewajibkan bank umum memberikan kredit atau pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling rendah 20 persen dari total kredit atau pembiayaan yang disalurkan bank tersebut. Selanjutnya BI mengatur sasaran tersebut dapat dicapai secara bertahap dari tahun 2013, dan pada tahun 2018 harus mencapai angka 20 persen

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pemasaran kewirausahaan pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seorang wirausaha dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menemu-kenali dan memanfaatkan peluang usaha. Sementara itu, pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menjual produknya dan mendapat keuntungan guna membiayai usahanya dan mengembangkan perusahaan secara berkelanjutan. Untuk itu, wirausahawan harus mengenali berbagai strategi pemasaran dan memilih salah satu yang tepat digunakan sesuai karakteristik produk dan kondisi lingkungan strategis di perusahaan dan pasar yang dihadapinya

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Sahat Aditua Silalahi menyajikan ulasan mengenai teori pentahapan pertumbuhan bisnis UKM dan mengujinya dengan perkembangan yang terjadi di lapangan. Pembahasan ini disajikan dalam bagian kelima dengan judul Model Tahap Pengembangan UKM dan Realitasnya: Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Seperti tercermin dalam judul tulisan, selain menyajikan data nasional, pendalaman kasus dilakukan dengan menganalisis data dari Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN MELALUI EKOWISATA - 2018

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Penulis pertama ingin menyampaikan bahwa dalam pengembangan ekowisata di kawasan konservasi, tanpa disadari telah berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan dari kawasan tersebut. Apalagi dengan adanya target cukup tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah atas kawasan konservasi yang juga merupakan daerah destinasi wisata, telah mengakibatkan beberapa kawasan konservasi terancam kelestariannya. Seperti yang terjadi di Taman Nasional (TN) Karimunjawa, yang saat ini dihadapkan pada masalah sampah plastik yang tidak terkelola, krisis air bersih, dan rusaknya terumbu karang di beberapa spot akibat aktivitas wisata.

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Tulisan ini menyampaikan bahwa perhitungan daya dukung sosial dalam pengembangan ekowisata itu perlu dilakukan. Konsep daya dukung sosial termasuk salah satu yang memang harus dipersiapkan dalam pengembangan ekowisata. Sayangnya konsep tersebut baru sebatas wacana yang dalam praktiknya sulit diimplementasikan karena beberapa hal, yaitu: (1) paradigma pariwisata yang tidak selaras; (2) masih belum memadainya kapasitas pelaksana di daerah; (3) lemahnya coaching dan pengawasan dari pemerintah pusat; dan (4) adanya faktor politik daerah.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Anih Sri Suryani mengungkapkan bahwa perubahan iklim berpengaruh terhadap kondisi pariwisata di kawasan pesisir. Untuk itu perlu ada upaya untuk mengembangkan ekowisata di kawasan pesisir yang dirasakan lebih aman bagi lingkungan

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Tulisan ini menjelaskan bahwa pariwisata telah menimbulkan dampak sosial dalam masyarakat. Dampak sosial tersebut dapat berupa dampak positif maupun negatif. Agar pariwisata yang dikembangkan berkelanjutan, maka pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya antisipasi

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini mengungkapkan bahwa pariwisata menjadi sektor yang strategis bagi perekonomian nasional, perlu memikirkan apakah pertumbuhan pariwisata tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional - 2018

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Lembaga Keuangan NonBank (LKNB) yang dikembangkan dengan baik berpotensi memenuhi sasaran pembangunan ekonomi. Dengan menyediakan jasa keuangan tambahan dan alternatif, LKNB memperbaiki akses keuangan umum di seluruh sistem. LKNB juga membantu mempermudah investasi dan pembiayaan jangka panjang, yang seringkali menjadi tantangan dalam tahap-tahap awal pembangunan sektor keuangan berorientasi bank.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Akses ke lembaga formal keuangan di Indonesia masih relatif rendah, padahal peran lembaga keuangan sangatlah penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai lembaga perantara. Terlebih di Indonesia dengan jumlah UMKM yang sangat banyak maka peran lembaga pembiayaan menjadi penting. Salah satu lembaga pembiayaan tersebut adalah PT. Sarana Bali Ventura. PT Sarana Bali Ventura telah melakukan pembiayaan kepada UMKM terutama untuk sektor perdagangan, IKM (bedakan antara IKM dan UMKM), jasa dan peternakan, perikanan dan pertanian untuk wilayah Provinsi Bali.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Perusahaan pembiayaan saat ini dihadapkan pada ketatnya persaingan di sektor keuangan, tidak hanya dengan industri perbankan tetapi juga pada level IKNB itu sendiri. Sampai saat ini perusahaan pembiayaan masih fokus pada sektor-sektor konsumen seperti pembiayaan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Dengan semakin berkembangnya perekonomian di masyarakat terutama kegiatan usaha UMKM yang masih relatif baru maka perusahaan pembiayaan dapat masuk karena secara persyaratan perusahaan pembiayaan relatif lebih mudah diakses oleh UMKM daripada akses ke lembaga perbankan.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Ekspor industri manufaktur merupakan salah satu komponen penting dari pertumbuhan ekonomi. Saat ini, kondisi ekspor industri manufaktur cukup mengkhawatirkan karena pertumbuhannya terus mengalami penurunan. Hal tersebut tak lepas dari masalah akses pembiayaan yang dialami oleh sektor industri manufaktur. Kredit sektor perbankan ke sektor industri manufaktur lebih rendah dibandingkan kredit ke sektor perdagangan. Ini disebabkan oleh beberapa persyaratan yang diajukan oleh sektor perbankan yang susah dipenuhi oleh pelaku-pelaku usaha di sektor industri manufaktur. Untuk mengisi celah tersebut, diperlukan adanya lembaga pembiayaan bagi sektor industri manufaktur yang mudah untuk diakses

Penulis: Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang cocok dalam mengembangkan sektor UMKM di Indonesia. Hal ini paling tidak karena alasan berikut. Pertama, PMV memiliki karakteristik usaha yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya. Dalam hal ini PMV ikut terlibat dalam membantu manajemen PPU untuk mengembangkan usahanya. Kedua, PMV mampu membiayai usaha yang feasible meskipun non-bankable sehingga PMV dapat menjadi mitra bagi UMKM yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan untuk berkembang bersama.

Peran Pemda, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penegakan dalam Penanggulangan Pembalakan Liar - 2018

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Penulis menguraikan kewenangan pemerintah daerah di bidang kehutanan, penyebab dan dampak terjadinya pembalakan liar serta peran pemerintah daerah terhadap upaya pencegahan pembalakan liar. Berdasarkan hasil penelitian, penguasaan hutan oleh negara pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk ikut mengatur dan mengurus segala sesuatunya yang berkaitan dengan hutan. Kewenangan pemerintah daerah tersebut di antaranya terkait inventarisasi hutan, penatagunaan kawasan hutan, dan sebagainya. Pembalakan liar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya, lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana pembalakan liar, dan tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada tulisan ini dikemukakan bahwa pemberlakuan UU No. 18 Tahun 2013 dianggap oleh sebagian masyarakat berpotensi mengancam masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang tinggal di sekitar hutan, khususnya masyarakat sekitar hutan yang mengakses hutan untuk penghidupannya sehari-hari. Pada tataran praktik, penanggulangan pembalakan liar menjadi problem yang dilematis. Pada satu sisi muncul kasus-kasus tindakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat sekitar hutan yang mengambil hasil hutan di sekitar tempat tinggalnya untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak jarang masyarakat sekitar hutan “dimanfaatkan” oleh oknum-oknum tertentu untuk memungut hasil hutan tanpa izin dengan tujuan komersial. Berpijak pada kasuskasus tersebut dan upaya penegakan hukumnya, maka sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan kepada masyarakat, perlu mendapat prioritas.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Tulisan ini menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pembalakan liar khususnya terkait dengan posisi korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana pembalakan liar di Indonesia dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pelaku pembalakan liar. Tindak pidana pembalakan liar saat ini sudah mengalami perluasan, dari tindak pidana perorangan menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Berbeda dengan hukum perdata yang hanya mengakui korporasi berstatus badan hukum. Korporasi dalam ranah hukum pidana juga memperluas pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak sebatas pada badan hukum tetapi sampai dengan kumpulan orang yang tidak berbadan hukum.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Penulis mengungkapkan bahwa upaya pemberantasan perusakan hutan melalui UU No. 18 Tahun 2013 telah dilaksanakan, namun penegakan hukum terhadap pembalakan liar belum berjalan secara efektif. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah penegak hukum. Pada tulisan ini dikaji tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembalakan liar oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Sedangkan dalam hal penegakan hukum di lapangan dilakukan oleh Polisi Hutan, bekerja sama dengan penyidik Polri. Keterbatasan personil, luasnya wilayah, serta sulitnya pembuktian, menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan pembalakan liar. Berkaitan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2013 untuk membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, menurut penulis masih menimbulkan pro kontra di antara penegak hukum.

Tata Kelola Pembangunan Desa - 2018

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
UU Desa mempunyai misi besar terhadap pembangunan desa dan bertujuan untuk mengangkat harkat martabat desa. Namun dalam implementasinya UU tersebut hanya direduksi menjadi dana desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, merupakan bentuk redistribusi negara kepada desa, untuk membiayai mandat kewenangan yaitu pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, hal yang perlu menjadi perhatian ialah terkait pembelanjaan anggaran dana desa. Dana desa diharapkan dapat berfokus pada tujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang empatik dan bertanggung jawab, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan taraf hidup masyarakat, meningkatkan daya dukung lingkungan, menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat serta menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan di desa.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pengembangan BUMDes baru bergaung ketika desa memasuki babak baru. Lahirnya UU No. 6 Tahun kewenangan, hak, dan kewajiban desa, termasuk di dalamnya mengatur tentang pendirian BUMDes sebagai bagian penting dari roda kehidupan desa. Pengaturan dalam UU Desa membuka jalan agar desa memasuki era self governing community sehingga desa secara otonom berwenang mengelola perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan keuangan desa secara mandiri. Salah satu yang diamanatkan UU Desa adalah pembentukan BUMDes. BUMDes dibangun atas inisiatif masyarakat berdasar prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan menjaga keberlanjutan dengan mekanisme keanggotaan dan gotong royong. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, UU Desa mengharapkan agar BUMDes mampu menstimulasi dan menggerakan roda perekonomian desa.2014 tentang Desa mengatur tentang

Penulis: Siti Chaerani Dewanti, S.Ars., M.Si.

Abstrak:
Penggunaan website desa bagi pemerintahan desa perlu dipahami bahwa website dapat dijadikan salah satu alat dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dalam pembangunan. Selain itu website desa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi sebagai perwujudan amanat Pasal 86 UU Desa. Berhasil atau tidaknya website desa memenuhi tujuan awal, dapat dilihat tidak hanya dari terbangunnya infrastruktur saja, tetapi juga harus dilihat apakah website tersebut tepat bermanfaat untuk masyarakat. Website desa akan menjadi sia-sia bila pada akhirnya tidak berkembang dan tidak dimanfaatkan oleh pemerintah berserta masyarakat desa. Ketersediaan informasi secara online diharapkan dapat menjadikan citra pemerintahan desa yang transparan dan berakuntabilitas. Hal tersebut dikarenakan melalui website desa dengan kemudahan akses dan berbagai fiturnya, dapat membagikan informasi pelayanan dan hasilhasil pembangunan secara luas kepada masyarakat. Selain itu website desa dapat memuat rencana kerja jangka pendek dan menengah, program kerja pemerintah desa, penganggaran, regulasi desa, dan lain sebagainya untuk disebarluaskan. Masyarakat desa dapat mengakses serta mengkritisinya, agar dapat menjadi masukan aspirasi maupun perbaikan bagi pemerintah desa. Dengan demikian website desa memiliki peran sebagai sarana komunikasi dari pemerintah desa kepada masyarakat ataupun sebaliknya. Kondisi ideal yang demikian harus selalu dijaga dan dikembangkan agar website dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalkan penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan dana desa. Sehingga pada akhirnya website desa dapat dimanfaatkan untuk transparansi dan akuntabilitas anggaran dana desa oleh pemerintah desa.

Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara - 2017

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Indonesia serta Negara-negara di Kawasan ASEAN menghadapi tantangan serius yang terkait dengan transnational crime, tidak hanya pada perlindungan pekerja migran dan perdagangan gelap narkoba, namun juga perdagangan orang. Pemberantasan perdagangan orang tidak bisa dilakukan hanya dengan memidanakan para pelaku, tetapi juga harus mencari akar masalah, sebab pelaku dan korban perdagangan orang termasuk cukup sulit untuk dibedakan. Salah satu masalah yang terdeteksi adalah para sindikat sering memanfaatkan petugas di perbatasan negara untuk menyelundupkan para korban perdagangan orang.1 Dalam hal kompleksitas daerah perbatasan. Untuk itu, alangkah lebih baiknya apabila dirumu

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Penyelundupan narkoba yang terus terjadi ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perdagangan dan peredaran narkoba itu sendiri yang telah dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisasi (transnational organized crime). Ditambah dengan pasar narkoba yang besar dan menguntungkan, menyebabkan sindikat internasional melakukan berbagai upaya untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Berbagai modus ditempuh oleh para penyelundup untuk memasukkan narkoba ke Indonesia melalui jaringan lintas negara. Penyelundupan narkoba semakin giat dilakukan oleh sindikat internasional melalui wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti wilayah Kepri yang berbatasan dengan Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba internasional, dengan jaringan lintas batasnya, tidak bisa diabaikan keberadaannya.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Lalu-lintas dan aktivitas manusia di kawasan Asia Tenggara dewasa ini semakin memperlihatkan kecenderungan peningkatan, terutama akibat kian deras dan cepatnya arus globalisasi dan tumbuhnya ekonomi di kawasan secara dinamis. Hal ini telah ditandai oleh kian beragamnya aktivitas para aktor nonnegara di kawasan Asia Tenggara, yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional yang ada. Illegal trafficking in persons dan illicit trade of narcotics and drugs, serta maraknya aksi-aksi terorisme adalah beberapa jenis, dari sekian banyak, aktivitas para aktor nonnegara yang paling sering terjadi dalam jumlah yang besar oleh negara-negara di kawasan ini. Sebagai konsekuensinya, kawasan Asia Tenggara dengan begitu banyak aktivitas para aktor nonnegaranya semakin berkembang secara dinamis dalam hal hubungan internasional para warganya

Dinamika Pelaksanaan Urusan di Bidang Persandian Pemerintah Daerah - 2017

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Tulisan pertama berjudul “Persandian Sebagai Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Integrasi Bangsa,” ditulis oleh Prayudi. Penulis menilai rangkaian kasus yang terjadi di daerah menempatkan otonomi daerah perlu keseimbangan antara dorongan demokratisasi dan kontrolnya bagi kepentingan integritas bangsa untuk melingkupi sub-sub lokal agar berkembang secara kondusif. Ketidakseimbangan antardua kepentingan ini, dapat menyebabkan pelaksanaan urusan persandian seolah-olah justru dapat menjebak kepentingan menjaga integrasi bangsa seolah-olah hanya sekadar menjadi tuntutan kerahasiaan negara.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Menurut penulis, persandian bagi pemda memiliki nilai strategis dalam dikaitkan dengan keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemda dapat terlindungi, tetapi tetap memperhatikan aspek keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Persandian juga harus berhadapan dengan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka. Namun demikian, pada penerapannya memang belum bisa dikatakan merata disetiap daerah. Masih ada daerah yang masuk dalam kategori kurang baik dalam menerapkan persandian di lingkungan pemdanya. Bahkan ada juga yang masuk kategori kritis serta kategori cukup dalam pengelolaan persandian di wilayahnya

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Penulis menilai kalau di masa lampau, sebagaimana dipraktikkan oleh rezim sentralistik Orde Baru, memang sangat mudah untuk melakukan koordinasi antarinstansi dan pimpinan daerah untuk membahas isu-isu tergolong sensitif bagi publik. Tetapi dengan desentralisasi dan otonomi daerah di saat sekarang yang kuat, maka daerah semakin dituntut untuk mengelola urusan persandian secara tepat agar persoalan yang dihadapi mampu ditangani hingga tuntas.

Dinamika Politik Pilkada Serentak - 2017

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Pada bagian kedua, fokus perhatian Prayudi yang menulisnya lebih pada menguatnya pragmatisme partai-partai politik di balik pencalonan pilkada, sehingga antara lain berdampak pada cukup maraknya fenomena kotak kosong. Penulis melihat bahwa fenomena kotak kosong yang harus dihadapi oleh satu-satunya pasangan calon antara lain munculnya karena menguatnya pragmatisme politik di kalangan parpol

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Aryojati Ardipandanto, memberi gambaran umum tentang berbagai persoalan dan tantangan pilkada serentak yang ditemukan oleh penulis di lapangan, kemudian diakhiri dengan sejumlah rekomendasi untuk perbaikannya ke depan.

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Ahmad Budiman memusatkan perhatiannya pada pola komunikasi politik yang berkembang dalam kampanye pilkada, termasuk efektifitas gaya berkomunikasi pasangan calon dalam berbagai bentuk kampanye pilkada.

Guru Indonesia dan Kualitas Pendidikan Nasional - 2017

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Mutu guru sangat tergantung pada sistem pendidikan tenaga kependidikan harus selalu mengembangkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih efektif dan produktif dalam memberikan pengalaman belajar. Peningkatan mutu kompetensi guru perlu sejalan dengan kebijakan dan relevansi kurikulum, proses pembelajaran, sistem pendukung, serta investasi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran. Guru ditantang untuk mengembangkan inovasi pembelajaran secara kompetitif yang sangat diperlukan, seperti pengembangan desain pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan strategi dan metode pembelajaran, pengembangan sistem evaluasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses pendidikan.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Profesi guru adalah profesi kunci dalam menyelenggarakan pendidikan karena profesi ini yang sangat strategis berhadapan dengan peserta didik serta secara langsung terjun untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di satuan pendidikan. Pentingnya profesi guru menjadikan profesi yang harus mendapatkan perhatian dalam upaya perbaikan pendidikan. Peran guru sebagai pendidik profesional dengan tugas dan tanggung jawab tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dalam mencapai tujuan pendidikan. Kiprahnya terus berkembang dalam memajukan pendidikan dari masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Secara luas guru berperan besar dalam membangun karakter bangsa, mencapai tujuan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, proses pembelajaran, manajemen berbasis sekolah, implementasi kurikulum, serta mengoptimalkan potensi sekolah. Secara sempit peran guru dalam pembelajaran antara lain sebagai sumber belajar, fasilitator, pengelola, demonstrator, pembimbing, motivator, dan evaluator pembelajaran.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Perlu dipahami bahwa undang-undang mengamanatkan satu organisasi profesinya, tapi membuka kesempatan dibentuknya berbagai organisasi guru. Beragam organisasi guru yang terbentuk ini perlu menyamakan pemahaman akan bentuk organisasi profesi guru seperti apa yang terbaik untuk guru. Apakah nanti akan melebur dengan PGRI, atau menjadi satu organisasi baru dengan bentuk keanggotaannya atau kepengurusan yang (misalnya) bersifat konfederasi. Organsiasi profesi ini nantinya akan juga mengatur hak dan kewenangan anggotanya. Organisasi profesi juga dapat mengatur berbagai hal selain yang diamanatkan UUGD, seperti peluang guru asing mengajar di sekolah di Indonesia, atau juga mengatur sekolah yang dapat bekerja sama dengan lembaga asing. Dengan satu organisasi profesi yang jelas, anggota memperkuat profesinya melalui organisasi

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Islamisme yang memengaruhi paham dan sikap keagamaan sebagian peserta didik di sekolah perlu menjadi perhatian guru pendidikan agama Islam. Guru PAI di SMA harus berperan sebagai pengajar, mentor, pembimbing dan pendidik bagi peserta didik untuk mengembangkan paham dan sikap keagamaan yang terbuka, toleran dan nasionalis. Sebagai pengajar, guru PAI harus mampu melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti semenarik mungkin. Dalam konteks demikian guru PAI harus menguasai beragam metode pembelajaran aktif, yang dikenal dengan active learning. Materi-materi ajar yang ada dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas X-XII harus dikuasi sehingga guru PAI dapat mengajarkannya dengan baik, tetapi memang harus cermat karena ada sebagian materi ajar yang perlu dicernah sebaik mungkin sebelum diajarkan misalnya materi tentang sebab-sebab kemunduran Islam dan ajaran tentang jihad dalam Alquran-Hadis. Materi-materi yang tertuang dalam kedua tema itu perlu dikaji lebih dalam sebab penulis buku ajar PAI dan Budi Pekerti untuk kelas X-XII tampak tendensius, karena hanya melihat sebab kemunduran Islam dari perspektif gerakan pembaruan Islam.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →