Buku Tim

Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan - 2016

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Tulisan ini menguraikan tentang kewenangan penyidikan oleh Polri, KKP, dan TNI AL yang dapat dilakukan secara bersamaan, namun objek penyidikannya berbeda karena dibatasi oleh perbedaan batasan wilayah laut

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Tulisan ini berangkat dari permasalahan kerugian negara yang begitu besar setiap tahunnya akibat maraknya tindak pidana perikanan, terutama akibat praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing ( IUU Fishing). Upaya penegakan hukum telah dilakukan, antara lain dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan pembentukan 10 Pengadilan Perikanan di seluruh Indonesia. Pembahasan dalam kajian ini diantaranya mengungkap bahwa secara umum implementasi kewenangan Pengadilan Perikanan belumlah optimal. Jarak tempuh yang jauh antara Pengadilan Perikanan yang ada dengan lokasi penangkapan pelaku tindak pidana perikanan berimplikasi pada disidangnya kasus-kasus perikanan di berbagai Pengadilan Negeri. Sidang kasus perikanan di Pengadilan Negeri memiliki kekurangan antara lain minimnya hakim karir yang telah bersertifikat hukum perikanan, serta tidak adanya hakim Ad Hoc perikanan yang ikut mengadili. Peningkatan hakim spesialis bidang perikanan baik dari sisi kualitas dan kuantitas mutlak diperlukan untuk menjaga kualitas putusan kasus-kasus perikanan.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai implementasi ketentuan UNCLOS 1982 terkait dengan tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing). Permasalahan tersebut diangkat mengingat kegiatan illegal fishing saat ini semakin meningkat, sehingga kerugian negara akibat penangkapan ikan secara ilegal tersebut sangatlah besar.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Tulisan ini membawa pembaca melihat gambaran suatu dilema dalam pemberantasan illegal fishing yang berdampak pada pasokan ikan bagi industri pengolahan ikan.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini menguraikan mengenai permasalahan potensi sumber daya perikanan Indonesia yang besar, namun sering dijadikan sasaran kapal perikanan yang berbendera asing (KIA) untuk menangkap ikan secara illegal. Tindakan pelanggaran tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan konservasi sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa negara dan pendapatan nelayan lokal, serta merugikan kepentingan nasional. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji mengenai pengaturan tindakan penenggelaman KIA dan pelaksanaannya.

PERKEMBANGAN INFLASI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH - 2016

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Penelitian yang dilakukan oleh Edmira Rivani menekankan bahwa Kebijakan stabilisasi harga saat ini untuk beberapa komoditas selain beras masih bersifat reaktif, ad hoc dan jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang bersifat transformatif dari hulu sampai hilir. Terkait kelembagaan regulator, terdapat beberapa alternatif bentuk kelembagaan regulator pangan yang dapat memperkuat stabilisasi harga pangan. Berdasarkan kajian terhadap beberapa aspek (antara lain kesesuaian dengan UU, kewenangan, koordinasi dan fokus pelaksanaan tugas), bentuk kelembagaan regulator pangan yang dipandang paling sesuai adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) baik yang bersifat mandiri atau melekat dengan Kementerian. Opsi yang terakhir memiliki kelebihan dalam hal koordinasi dan keikutsertaan dalam sidang kabinet. Untuk kelembagaan operator, UU Pangan pasal 127 dan 128 menegaskan penugasan pada Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) di bidang pangan. Perkembangan Inflasi dan Peran Pemerintah Daerah dengan cakupan dari tahap produksi sampai dengan distribusi. BUMN yang selama ini ditugaskan untuk melakukan fungsi stabilisasi harga pangan adalah BULOG dan hasil evaluasi atas kinerja BULOG dalam stabilisasi harga pangan (beras) sejauh ini menunjukkan kinerja yang baik. Dengan mempertimbangkan jaringan BULOG di seluruh Indonesia dan kapasitas fisik pergudangannya yang cukup memadai, maka jenis komoditas yang dapat dikelola oleh BULOG adalah sejenis biji-bijian (grains) dan gula pasir. Oleh karena itu, Pemerintah diusulkan untuk menugaskan BULOG melakukan stabilisasi harga beras, gula pasir dan kedelai. Dalam pelaksanaan tugasnya, jika anggaran pemerintah terbatas untuk membiayai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh BULOG, maka perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan fungsi komersial BULOG sehingga BULOG dapat memiliki stok dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilisasi. Upaya mendukung fungsi komersial BULOG tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberikan pengutamaan untuk melakukan impor komoditas beras, gula dan kedelai. Terkait dengan jenis komoditas yang perlu dijaga stabilitas harganya, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan stabilisasi harga pangan dengan melihat efektivitas pengendalian harga pada komoditas pangan strategis yang ada saat ini. Berdasarkan kajian, jenis komoditas prioritas utama yang perlu dijaga stabilitas harganya adalah beras, gula, kedelai, daging sapi, bawang merah, dan cabai merah. Penentuan jenis komoditas tersebut mempertimbangkan aspek ekonomi (bobot dalam pengeluaran rumah tangga, jumlah petani dan kemiskinan, dampak inflasi), aspek sosial politik, dan keterkaitan dengan program Pemerintah.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Penelitian yang dilakukan oleh Juli Panglima Saragih menemukan bahwa Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga mengingat karakteristik inflasi di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh gejolak di sisi pasokan (supply side shocks). Terjaganya inflasi daerah pada tingkat yang rendah dan stabil akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. Hal ini didasari kenyataan bahwa inflasi nasional merupakan agregasi dinamika pembentukan harga yang terjadi di daerah. Terciptanya inflasi yang rendah dan stabil di daerah pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan dapat lebih menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, berbagai permasalahan struktural yang masih terjadi seperti konektivitas yang rendah, struktur pasar yang terdistorsi, kesenjangan informasi harga dan produksi pangan menyebabkan pergerakan inflasi sangat rentan berfluktuasi. Efisiensi perekonomian daerah yang berbeda antara kawasan barat dan kawasan timur juga menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup besar.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Inflasi adalah indikator makroekonomi yang mengindikasikan tingkat stabilitas suatu negara. Begitu juga dengan inflasi daerah. Pergerakan inflasi di suatu daerah yang berfluktuasi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat stabilitas yang berfluktuasi. Pergerakan fluktuatif dari inflasi baik di Provinsi DI Yogyakarta maupun Papua Barat dipengaruhi oleh banyak faktor baik cosh push inflation, demand pull inflation, maupun ekspektasi harga. Seperti kurangnya stok, ekspektasi inflasi hari-hari besar (seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, Tahun Ajaran Baru, dan Hari Natal), perubahan harga BBM, dan sebagainya. Karena inflasi bergerak secara fluktuatif, pemerintah daerah (dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi DI Yogyakarta dan Papua Barat) mencoba melakukan kegiatan-kegiatan agar tingkat inflasinya menjadi stabil. Kegiatan-kegiatan pengendalian inflasi tersebut disesuaikan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi di daerah tersebut. Selain itu, pengendalian inflasi daerah juga dilakukan melalui penurunan belanja daerah terutama dari dana perimbangan. Karena, alokasi sumber daya untuk pengeluaran/belanja pemerintah daerah yang tidak efektif akan berkontribusi terhadap tingkat instabilitas makroekonomi daerah seperti inflasi.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Inflasi merupakan salah satu hal yang penting yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan perekonomian daerah. Salah satu Provinsi yang berhasil mengelola inflasinya dengan cukup baik adalah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. Pemerintah D.I. Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan inflasi. Inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta lebih dari 50% berasal dari komponen administered prices dan volatile food. Pengelolaan inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta bertumpu kepada pemanfaatan dan pemberdayaan TPID Provinsi yang menjadi tombak utama pengelolaan inflasi. Sedangkan hasil forecasting/peramalan inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilakukan dengan menggunakan metode ARIMA menghasilkan hasil yang sejalan dengan keadaan inflasi di DIY. Hasil peramalan akan inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta menunjukkan tren yang menurun. Dan diperkirakan inflasi Provinsi D.I. Yogyakarta pada akhir tahun 2016 berada pada level 4,27%. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa tren inflasi di Provinsi DIY akan menurun.

Perlindungan Terhadap Umat Beragama : Toleransi Dalam Masyarakat Majemuk - 2016

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
penulis, Ujianto Singgih Prayitno, mencoba melihat persoalan etnisitas dan agama sebagai persoalan kehidupan masyarakat, yang memiliki relasi-relasi atau hubungan-hubungan tertentu dalam struktur sosial. Hubungan etnisitas dan agama dengan struktur, sampai sekarang masih menjadi polemik, apakah etnisitas dan agama bagian dari struktur, entitas yang terpisah, atau bahkan etnisitas dan agama yang antara lain membentuk struktur sosial. Secara umum permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman etnik dan agama serta terjadinya penurunan pemahaman identitas nasional.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Dari judul tersebut dapat dipahami bahwa penulis mencoba melihat permasalahan perlindungan umat beragama yang terkadang menaikan keberadaan dan peran perempuan di dalamnya. Penulis membahas mulai dari posisi dan peran perempuan dalam konlik berbasis agama; diskriminasi yang dialami oleh perempuan penghayat kepercayaan; dan bagaimana konsep perlindungan umat beragama yang berperspektif gender

Penulis: Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Abstrak:
Judul “Psikologi Mayoritas: Dinamika Hubungan Kelompok Agama di Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur” membawa pembaca pada berbagai dinamika psikologis hubungan kelompok agama mayoritas dan minoritas di Indonesia. Diharapkan hasilnya dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan legislatif untuk mengembangkan intervensi terhadap permasalahan hubungan antarumat beragama; dan pengembangan teori psikologi kelompok dalam kaitannya dengan kelompok-kelompok beragama.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Melalui judul “Toleransi Umat Beragama di Kota Kupang (Best Practice Berakar pada Kearifan Lokal)” lebih melihat pada dinamika hubungan sosial masyarakat NTT, khususnya yang berada di Kota Kupang dan bagaimana kearifan lokal yang mengakar di NTT mampu menjaga praktik toleransi antarpenduduk yang berbeda agama, baik mayoritas maupun minoritas. Secara praktis, tulisan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan di provinsi NTT pada pertengahan April 2016 ini dapat dijadikan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang- Undang Kerukunan Umat Beragama yang diusulkan oleh Pemerintah.

Politik Hukum Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam - 2016

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Politik hukum pembaruan agraria di Indonesia dimulai dengan adanya politik hukum agraria nasional yang melahirkan UUPA sebagai suatu legal policy untuk melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan menghentikan dualisme hukum agraria karena masih berlakunya Agrarische Wet 1870 dan hukum adat, sehingga terjadi unifikasi hukum agraria nasional. Pembaruan agraria masih perlu dilakukan sebagaimana yang ditegaskan melalui Tap MPR No. IX/MPR/2001. Politik hukum pembaruan agraria ini dilatarbelakangi oleh UUPA sebagai landasan pokok dan pegangan operasional untuk menjalankan program agraria nasional, namun belum dilaksanakan sepenuhnya, sehingga menimbulkan permasalahan regulasi, kewenangan, dan konflik agraria. Tap MPR No. IX/MPR/2001 merupakan legal policy politik hukum pembaruan agraria yang berkedudukan sebagai landasan politik dan kebijakan untuk melakukan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam di negeri ini. Politik hukum pembaruan agraria ini dilakukan dengan melalui land reform, access reform, dan regulation reform. Terkait dengan urgensi pembaruan agraria saat ini, pembaruan agraria masih perlu dilakukan mengingat masih terjadi persoalan agraria/sumber daya alam baik dari aspek regulasi dan implementasinya, kewenangan, serta hubungan antar-subyek hukum. Pembaruan agraria sebagai upaya sistemik dan terencana dalam melakukan perubahan struktur agraria dilakukan dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi sektor-sektor agraria sehingga terjadi unifikasi dan kodifikasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang agraria.

Penulis: Dr. Inosentius Samsul

Abstrak:
Peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembatasan hak milik atas tanah non-pertanian terus menerus mengalami perkembangan. Bentuk peraturan perundang-undangan tidak hanya UU akan tetapi juga dalam bentuk PP, Permen dan Kepmen. Perkembangan tersebut mengarah kepada pembentukan hukum yang responsif yang memperhatikan nilai-nilai keadilan yang substantif dengan semakin diakuinya HAM masyarakat; proses penyusunan peraturan juga dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat; mengikuti perkembangan masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat akan tanah dan perumahan; dan diakuinya eksistensi pengadilan dalam mengambil keputusan. Dari berbagai produk perundang-undangan yang terkait dengan pembatasan kepemilikan atas tanah non-pertanian dapat diketahui bahwa pembatasan hak milik atas tanah non-pertanian tidak hanya menyangkut banyak bidang dan luas tanah yang dapat dikuasai akan tetapi juga menyangkut subjek hukum pemilik tanah; kewajiban untuk mengusahakan tanah; keharusan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat ekonomi lemah dan fungsi sosial dari tanah; serta masalah perizinan terkait tanah.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pelaksanaan pembaruan agraria di daerah, terutama di Provinsi Jawa Timur dan Yogyakarta masih mengalami kendala, terutama disebabkan oleh tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta sering perubah-ubahnya kebijakan pada regulasi pada tingkat pusat, sehingga menimbulkan keraguan dan ketidakpastian pada level daerah

Sinergi, Pembiayaan, Peran Masyarakat, dan Daya Saing Dalam Penguatan Konektivitas Nasional - 2016

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
bagian pertama ini mengungkap tentang sinergi pembangunan pusat dan daerah menuju konektivitas nasional. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep pembangunan dan konektivitas, kebijakan pembangunan konektivitas nasional dan sinergi pembangunan dengan segala hambatan dan tantangan

Penulis: Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Abstrak:
Bagian ini dibahas mengenai kebijakan pembiayaan pembangunan untuk penguatan konektivitas nasional. isu yang dibahas antara lain menyangkut kebijakan pembangunan dan pembiayaan infrastruktur, alternatif dan skema pembiayaan, serta potensi dan kendala yang dihadapi dalam pembiayan infrastruktur.

Penulis: Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.

Abstrak:
bagian ketiga ini membahas mengenai peran masyarakat dalam mendukung konektivitas nasional. dalam bagian ini dibahas tidak hanya saja peran masyarakat secara umum, namun juga diungkapkan catatan lapangan menyangkut peran masyakat dalam mendukung konektivitas khususnya di Provinsi Bangka Belitung

Penulis: Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Bagian keempat dibahas mengenai pemhasan dan diskusi menyangkut bagaimana pembangunan konektivitas nasional dapat meningkatkan daya saing perekonomian naisonal.

Corporate Social Responsibility: Konsep, Strategi, dan Implementasi - 2015

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Untuk memahaminya, dibutuhkan pembacaan literatur yang komprehensif. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri evolusi konsep tanggung jawab sosial perusahaan dari dekade ke dekade. Hasil penelusuran membuktikan bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan mengalami perubahan makna dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950an, tanggung jawab sosial perusahaan dimaknai sebagai tanggung jawab entitas bisnis kepada masyarakat. Singkatnya, entitas bisnis harus berbuat baik kepada masyarakat. tanggung jawab sosial perusahaan secara terus menerus kemudian mengalami pergeseran makna sehingga mencapai dekade 1990-an, di mana gagasan tanggung jawab sosial perusahaan hampir diterima secara universal dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan strategis yang penting bagi dunia bisnis.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Konseptualisasi tanggung jawab sosial perusahaan dapat ditinjau dari perspektif sosiologi, yang dipandang sebagai agen moral yang mengedepankan prinsip moral dan etis dalam mencapai hasil laba usahanya, tanpa merugikan kelompok masyarakat, terutama di wilayah operasinya. Perusahaan perlu bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai agen moral, tanggung jawab sosial perusahaan perlu dikembangkan oleh perusahaan sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sumber bagi bekerjanya sebuah sistem sosial yang akan memberikan pengaruh terhadap ketahanan perusahaan. Setidaknya, hal ini menunjukkan adanya integritas perusahaan yang secara tidak langsung akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang kuat. Kepercayaan itu akan memelihara norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk gotong royong atau jaringan kerja sama (networks), yang memfasilitasi kordinasi dan kerja sama dalam masyarakat yang bermutu dan menguntungkan.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development. Perusahaan yang mengedepankan konsep ini akan lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pada bagian ini dijelaskan, bahwa peran korporasi dalam memberikan dampak nyata terhadap masyarakat diwujudkan melalui implementasi kegiatan Corporate Social Responsibility dengan mengikutsertakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan selain sebagai investasi sosial perusahaan, tanggung jawab perusahaan mampu meminimalisir gesekan antara perusahaan dan masyarakat yang dapat muncul kapan saja. Kehadiran korporasi di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan mereka. Ini berarti tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi berupa sumbangan (charity) saja, tetapi harus memiliki dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari penelitian dan data sekunder berupa, buku, jurnal dan informasi dari media internet. Tanggung jawab perusahaan jika dilakukan dengan benar dan melibatkan pemerintah dan masyarakat akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir potensi-potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Artikel ini menguraikan bahwa Pemerintah berupaya untuk mendorong peran dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial melalui kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tulisan ini akan mengkaji sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PTFI dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar area pertambangan. Berdasarkan kajian penulis, PTFI telah melaksanakan CSR yang diwujudkan dalam bentuk dana kemitraan untuk mendukung tiga program pengembangan masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi khususnya bagi masyarakat Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan di sekitar areal PTFI. Program pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa yang mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan ekonomi masyarakat dataran tinggi, pengembangan perkebunan kakao, pengembangan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan, serta pengembangan peternakan; pembinaan UMKM; dan dana bergulir.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
Artikel ini menguraikan bahwa salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan yang digulirkan oleh PT Bank Mandiri Tbk, adalah “Wira Usaha Muda Mandiri Goes to Pesantren”. Program ini menarik untuk dikaji karena masih sedikit kajian tentang program tanggung jawab sosial perusahaan yang digulirkan untuk pesantren. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) alasan yang membuat PT Bank Mandiri Tbk., tertarik untuk mengembangkan wirausaha di pesantren; (2) bentuk kegiatan dan di mana saja kegiatan itu dilaksanakan; (3) pelaksanaan dari bagaimana program tersebut. Wirausaha Muda Mandiri Goes to Pesantren dilaksanakan dalam bentuk workshop kewirausahaan. Jumlah keseluruhan santri yang telah dilatih Wirausaha Muda Mandiri sejak tahun 2012-2015 sebanyak 7100 santri di 13 kota di seluruh Indonesia.

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
Dalam tulisan ini diuraikan bahwa perempuan diharapkan dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dan memaksimalkan manfaat ekonomi. Dengan membantu perempuan menambah pendapatan mereka, maka akan meningkatkan kesejahteraan seluruh keluarga. Selain itu, dilihat dari sisi efektivitas dan keberlanjutan, dari berbagai catatan pelaksanaan microfinance, perempuan dianggap lebih kooperatif dan berkomitmen dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu. Meskipun demikian, bagaimanapun positifnya dampak penerapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui microfinance terhadap pemberdayaan perempuan, hal ini bukanlah satusatunya strategi yang efektif dan dapat dilakukan. Permasalahan pemberdayaan perempuan dan penyelesaian ketidaksetaraan gender, membutuhkan intervensi yang lebih integral dan menyeluruh dalam setiap aspek pembangunan. Meskipun microfinance tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dan hambatan dalam pemberdayaan perempuan, namun apabila program didesain dan dilakukan dengan baik, maka akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu instrumen inovatif yang dapat membantu perusahaan untuk peka dan adaptif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Permasalahan lingkungan yang kerap menjadi perhatian adalah permasalahan persampahan. Berdasarkan kajian terhadap berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilakukan, tanggung jawab sosial perusahaan dapat turut berkontribusi dalam pengelolaan sampah mulai hulu dimana sampah tersebut dihasilkan di sumber sampah, sampah ke hilir dimana sampah dikelola di tempat pengelolaan akhir.

Penulis: Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
Program tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan memberikan manfaat secara optimal pada 3P, yaitu profit, people dan planet. Manfaat tersebut tidak akan dapat diperoleh jika pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan tidak dilakukan dengan cermat. Penelitian ini berusaha menggali faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berjalan dengan sukses. Hasil penelitian ini akan berguna untuk menentukan dasar filosofis serta materi muatan pada Undang-undang tentang CSR yang akan dibahas oleh DPR.

Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis - 2015

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Di antara berbagai negara yang telah menyatakan komitmen mereka untuk melakukan investasi dalam pengembangan infrastruktur laut Indonesia dalam agenda Poros Maritim Dunia-nya, tentu saja Pemerintah China menjadi yang paling menunjukkan sikap antusiasmenya. Pemerintah negeri itu telah menyatakan komitmennya berinvestasi sebesar 2 miliar dolar AS untuk proyek ‘tol laut’. Dalam kunjungan Presiden Jokowi ke China, 2 BUMN asal China telah menandatangani nota kesepahaman dengan BUMN Indonesia. Peluang investasi untuk mengembangkan pelabuhan Malahayati, Belawan, Jambi, Tanjung Perak dan Tanjung Mas telah ditawarkan ke China dan Jepang, namun hanya China yang meresponnya dengan serius. Minat China juga dilatarbelakangi oleh niat negeri itu memadukannya dengan megaproyek lainnya, yakni pengembangan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Namun, realisasi komitmen investasi China tetap tampak lambat. Karena, setelah berulangkali dikeluhkan oleh Pemerintah Indonesia, terutama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi komitmen investasi China belum bergerak cepat. Itulah sebabnya, sampai menjelang paruh kedua tahun 2015, investasi maritim baru mulai mengalir, itupun, oleh Ketua BKPM, Franky Sibarani, masih dilaporkan perlahan.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Salah satu hal yang menarik perhatian dan menjadi pertanyaan masyarakat internasional adalah terkait dengan pernyataan Jokowi bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudra Hindia. Menempatkan cita-cita dan lima pilar Poros Maritim Dunia sebagai fokus Indonesia di abad ke-21, Jokowi ingin mengarahkan Indonesia menjadi “kekuatan yang mengarungi dua samudra”. Pernyataan tersebut memberikan sinyal perluasan arah politik luar negeri Indonesia. Di bawah Pemerintahan Jokowi, tampaknya Indonesia hendak meningkatkan keterlibatannya di kawasan Samudra Hindia. Hal ini yang kemudian melahirkan pertanyaan mengenai sejauh mana Indonesia akan terlibat di kawasan Samudra Hindia karena selama ini politik luar negeri Indonesia selalu mengedepankan sentralitas ASEAN dan kawasan pasifik. Sekalipun kemampuan dan political will Pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan visi besar DPM masih menjadi pertanyaan masyarakat internasional, negara-negara di kawasan akan menempatkan visi tersebut sebagai salah satu pertimbangan mereka dalam menyusun kebijakan luar negeri masing-masing.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Sebagai negara yang berada dalam satu kawasan dengan China, di Asia Pasifik, Indonesia perlu melihat secara kritis kebijakan Negeri Tirai Bambu tersebut, baik yang berkaitan dengan persoalan hak maritim maupun Jalur Sutra Maritim. Indonesia, meskipun tidak menjadi bagian dari yang bersengketa dengan China di Laut China Selatan, tetap perlu mengambil peran konstrukif untuk menjaga suasana kondusif di kawasan yang dipersengketakan itu, dan merespons secara kritis dinamika keamanan kawasan. Indonesia, dengan visi Poros Maritim Dunia yang digagas Presiden Joko Widodo, juga perlu menyikapi secara kritis inisiatif Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 yang diprakarsai China.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Dalam hubungannya dengan perkembangan yang dinamis di kawasan dan implementasi agenda poros maritim dunia Presiden Jokowi, pentingnya konektifitas di negara kepulauan Indonesia dan kondisi atau stabilitas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi isu penting untuk diteliti dan dibahas. Dari ketiga ALKI yang ada (I, II, dan III), diperkirakan ALKI III adalah bagian yang membutuhkan perhatian khusus, karena letaknya jauh dari pusat gravitasi dan kontrol pemerintahan (Jakarta). Selain itu, alur perairannya juga sangat panjang dan berliku, melewati gugusan pulau besar dan kecil, dengan berbagai masalah dan potensi ancamannya yang besar.

Kebijakan Ekonomi Kontemporer - 2015

Penulis: Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti isu tentang pangan yang merupakan isu strategis bagi kehidupan sebuah bangsa, khususnya terkait dengan permintaan dan penawaran produk pangan. Permintaan pangan khususnya pangan pokok, dipengaruhi terutama oleh harga dan ketersediaan. Gejolak atau fluktuasi harga pangan pokok akan mempengaruhi kestabilan politik bangsa. Pangan pokok di Indonesia terdiri dari beras, gandum, jagung, ubi kayu, kedelai, daging, susu, dan gula. Karena fluktuasi yang sangat rentan terhadap stabilitas politik, maka pemerintah menetapkan kebijakan stabilisasi harga pangan.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti kebijakan terkait peningkatan kinerja sektor pertanian melalui peningkatan produksi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pupuk, merupakan salah satu faktor (sarana) produksi yang sangat menentukan kualitas dan kuantitas produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan pupuk di pasar baik dari segi kuantitas, kualitas, dan harga yang terjangkau menjadi salah satu syarat yang harus dijamin pemerintah. Terkait hal tersebut, pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan sarana produksi ini dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat dengan diimbangi harga yang terjangkau oleh kalangan pengguna pupuk, seperti petani dan pekebun. Hal inilah yang mendasari pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi pupuk bagi petani dalam kebijakan fiskal nasional (anggaran Negara).

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Dalam rangka menegakkan momentum target pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dan kemandirian energi, pemerintah telah meluncurkan program percepatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW (Program Listrik 35.000 MW) sampai tahun 2019. Sebagai sebuah program ambisius Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus merespons keragu-raguan masyarakat atas keberhasilannya, pemerintah berencana melakukan sejumlah langkah terobosan. Sebagai wadah pengelola yang mengawal implementasi program ini, pemerintah telah menyiapkan sebuah tim nasional Program Listrik 35.000 MW yang sifatnya multisektoral dan melibatkan berbagai unsur kementerian dan lembaga (K/L) di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Kemenko Kemaritiman.

Penulis: Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Abstrak:
Tulisan ini menyoroti masalah ekonomi kreatif yang merupakan sektor strategis di dalam pembangunan nasional. Ekonomi kreatif berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional, yaitu: berkontribusi sebesar 7% terhadap PDB Nasional, menyerap 11,8 juta tenaga kerja atau sebesar 10,72% dari total tenaga kerja nasional, menciptakan 5,4 juta usaha atau sekitar 9,68% dari total jumlah usaha nasional, serta berkontribusi terhadap devisa negara sebesar 119 Triliun atau sebesar 5,72% dari total ekspor nasional.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Tulisan ini membahas masalah penyertaan modal negara yang diberikan kepada dua buah BUMN, yaitu PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara X. Dari aspek kinerja keuangan, baik PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) maupun PT Perkebunan Nusantara X memiliki permasalahan. PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) pada Tahun 2014 mengalami kerugian mencapai Rp54,87 miliar, dan PT Perkebunan Nusantara X, walaupun memperoleh keuntungan Rp22,49 miliar pada Tahun 2014; namun angka ini jauh menurun dibandingkan keuntungan pada Tahun 2013 yang mencapai Rp129,33 miliar.

Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan - 2015

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Indonesia sebagai suatu kesatuan negara dan bangsa memiliki potensi dan kapasitas di sektor maritim dan kelautan. Potensi dan kapasitas tersebut terbentuk oleh kondisi geografis sebagai negara kepulauan yang bentangan wilayahnya ada daratan dan lautan. Apa dan bagaimana seharusnya visi pembangunan kemaritiman mampu menjadi solusi bagi daerah tertinggal menjadi pembahasan dari artikel ini. Tujuannya untuk menilai sejauhmana kebijakan pembangunan kemaritiman yang menjadi visi pembangunan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 memiliki hubungan atau menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dalam menuntaskan persoalan ketertinggalan yang dihadapi sejumlah daerah di Indonesia.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim dengan posisi strategis di antara dua benua yang menghubungkan negara ekonomi maju dan negara berkembang lainnya. Sektor transportasi laut berperan memberikan peluang sebagai jalur ekonomi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan konektivitas yang efektif untuk menghubungkan daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Tulisan ini akan mengemukakan: (a) kondisi pelabuhan laut di Indonesia dan upaya pengembangan pelabuhan yang direncanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, dan (b) upaya yang dilakukan untuk mengurangi inefisiensi kinerja BUMN di Indonesia, khususnya di bidang logistik.

Penulis: T. Ade Surya, S.T., M.M.

Abstrak:
Infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan, termasuk pembangunan di sektor maritim. Bentuk kesiapan infrastruktur untuk menunjang pembangunan sektor maritim salah satunya adalah dengan membangun dan membenahi fungsi pelabuhan di pusat-pusat ekonomi. Mengingat pentingnya peranan infrastruktur dalam pembangunan di sektor maritim khususnya infrastruktur pelabuhan, maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas kebijakan dan strategi yang tepat agar pembangunan dan penguatan infrastruktur maritim dapat segera terealisasi dan terlaksana dengan baik. Adapun fokus dalam tulisan ini akan membahas: (a) peran infrastruktur dalam pembangunan sektor maritim; (b) pelabuhan dan transportasi laut Indonesia; (c) upaya dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan dan penguatan infrastruktur maritim; dan (d); reorientasi kebijakan pembangunan dan penguatan infrastruktur maritim.

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Peranan sektor perikanan dalam pembangunan nasional terutama adalah mendorong pertumbuhan agroindustri melalui penyediaan bahan baku, meningkatkan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produk perikanan, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta menunjang pembangunan nasional. Mengingat pentingnya sektor perikanan terhadap perekonomian Indonesia, maka dalam hal ini akan dilakukan analisis empiris mengenai bagaimana peran kebijakan moneter terhadap pertumbuhan sektor perikanan. Dengan demikian dapat diketahui variabel-variabel makroekonomi apa saja yang paling memengaruhi pertumbuhan sektor perikanan. Diharapkan hasil ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah maupun otoritas moneter dalam menentukan kebijakan yang dapat mendukung sektor perikanan.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Globalisasi di negara berkembang mengalami reformasi dari orientasi ke dalam menjadi ke luar, termasuk liberalisasi perdagangan. Salah satu kebijakan perdagangan yang banyak diterapkan adalah pengurangan hambatan non tarif dan fasilitasi perdagangan. Konsep fasilitasi perdagangan bukan isu yang baru dan topik ini telah dipertimbangkan dalam kebijakan perdagangan sejak awal berakhirnya perang dunia II. Tujuan penulisan adalah untuk menganalisis (1) perkembangan ekspor hasil perikanan Indonesia di wilayah ASEAN dan (2) peran fasilitasi perdagangan terhadap ekspor hasil perikanan Indonesia di wilayah ASEAN.

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Peningkatan peringkat daya saing pariwisata ini tentu saja menguntungkan bagi Indonesia, karena Indonesia dinilai telah benar menjalankan industri pariwisata berstandar global. Sehingga diharapkan, wisatawan semakin nyaman, aman, dan berdampak pada pertumbuhan industri pariwisata yang berkelanjutan. Peringkat yang disampaikan WEF juga untuk memberikan data yang dipercaya oleh hampir masyarakat dunia. Semakin baik peringkatnya, maka standar fasilitas dan service-nya akan semakin baik. Sehingga diharapkan citra pariwisata Indonesia semakin baik. Hal ini diperlukan mengingat bahwa citra pariwisata yang baik akan mendorong wisatawan untuk datang.

Penulis: Izzaty, S.T., M.E.

Abstrak:
Kawasan pesisir pada dasarnya bukan saja merupakan kawasan peralihan ekosistem daratan dan laut, namun sekaligus titik temu antara aktifitas ekonomi masyarakat berbasis daratan dan laut. Diperkirakan 60 persen dari penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan diperkirakan 80 lokasi industri terletak di wilayah pesisir. Selain kaya akan sumber daya alam, wilayah pesisir juga rentan terhadap tekanan lingkungan dan bencana alam. Tingginya potensi dan sumber daya di daerah pesisir juga menyimpan ancaman, yang berasal dari proses-proses fisik yang terjadi di daratan dan lautan seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan bencana lainnya. Munculnya beragam permasalahan mendorong pengembangan berbagai metode atau program pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu. Implementasi pengelolaan pesisir secara terpadu di dunia bahkan telah lama dirintis yaitu pada tahun 1970-an. Konsep pengelolaan pesisir menekankan pada keterpaduan dan koordinasi serta partisipasi masyarakat.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Penegakan Hukum di Laut - 2015

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam di bidang laut yang masih belum dikelola dan dimanfaatkan oleh negara secara optimal. Sejumlah regulasi ditetapkan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di laut, yang bukan hanya di atas permukaannya saja, melainkan juga di bagian-bagian laut lainnya, yaitu bagian kedalaman dan dasar laut. Penulis menggambarkan peran pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan mereka di bidang kelautan dilakukan melalui Peraturan Daerah. Melalui perda ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil tindakan/kebijakan dan langkah riil untuk mengelola sumber daya laut. Pemerintah daerah membuat perencanaan spasial dan non-spasial, tetapi pemerintah daerah belum diberikan peran kelembagaan untuk mengurus zonasi sebagai bagian dari pengurusan dan rencana aksi sebagai rencana pengelolaan.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penulis mencoba melihat laut memiliki potensi sumber daya potensial atau obyek yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Penulis mencoba melihat tata kelola dan pengelolaan laut tersebut dari perspektif hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Sintesa dari penulis akhirnya menyimpulkan bahwa laut sebagai obyek merupakan titik sentral dalam tata kelola dan pengelolaan, dan akhir dari sintesa penulis berpijak bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diharapkan dapat menjawab secara hukum tertulis segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dan diharapkan aturan tertulis tersebut dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat, termasuk peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga adanya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum atas hal tersebut.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Sumber daya kelautan terdapat juga di wilayah pesisir hal ini mengingat Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagai salah satu negara yang mempunyai garis pesisir terpanjang di dunia. Penulis mengingatkan sebagai konsekuensi negara kepulauan dan negara pesisir, di wilayah pesisir terdapat sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya yang dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Penulis menyadari begitu besar kepentingan atas potensi sumber daya pesisir tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan dan penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan memberikan solusinya, yang tujuan dari solusi ini di satu sisi dapat meningkatkan tingkat hidup masyarakat di pesisir tersebut, dan di sisi lain adanya peran yang jelas dari negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membagi peran dan tugas secara nyata.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Penulis menggambarkan Negara Republik Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, pemanfaatannya tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penulis meyakini bahwa melalui sejumlah regulasi, baik dari tingkat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maupun sejumlah UU di bidang pemerintahan daerah sejak tahun 1999 sampai 2014 telah membagi kewenangan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Walaupun terdapat forum untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga, seperti di Mahkamah Konstitusi, penulis beranggapan bahwa mengingat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian dari ranah kekuasaan eksekutif, maka selayaknya penyelesaian sengketa tersebut perlu diprioritaskan dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Penulis memfokuskan diri pada paradigma penegakan hukum di laut oleh pemerintah daerah. Penulis menyadari bahwa di era otonomi daerah, pemerintah daerah dibagi dalam wilayah, yang berupa daratan dan lautan. Di dalam wilayah tersebut, seringkali terjadi pelanggaran hukum atas laut yang berada dalam wilayahnya. Mengingat pengaturan kewenangan di laut sering berubah, maka hal tersebut juga memberikan pengaruh terhadap aspek penegakan hukumnya. Hal inilah yang menurut penulis dianggap sebagai “biang keladi” yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum di laut. Ini dapat dilihat dari terjadinya perubahan otonomi pengelolaan laut oleh daerah. Dengan diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kelautan, penegakan hukum di laut sudah dapat dilaksanakan oleh PPNS daerah. Walaupun UU Kelautan telah mengatur tentang penegakan hukum di laut, penulis menyarankan adanya koordinasi dalam pengawasan di laut agar tidak terjadi pelanggaran hukum atas pemanfaatan dan tata kelola sumber daya alam di laut.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 Selanjutnya →