Buku Tim

Penulis: Hariyadi, S.IP., MPP

Abstrak:
Artikel kedua ditulis oleh Hariyadi membahas agenda elektrifikasi di dua provinsi kepulauan. Untuk mempercepat pembangunan di kedua provinsi ini, pemenuhan pasokan listrik guna menunjang kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi menjadi agenda penting. Sampai sekarang kebutuhan pasokan listrik di Provinsi Kepri dipenuhi dengan sistem pembangkit (besar) dan sistem yang terisolasi (isolated system). Sebagian besar sistem isolated mengalami kekurangan pasokan dalam beberapa tahun terakhir, yang pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan jumlah daya, gangguan pembangkit, usia pembangkit, dan meningkatnya permintaan. Kondisi yang lebih memprihatinkan terkait pengadaan pasokan listrik ditemui di Provinsi Malut. Kondisi belum terpenuhinya kebutuhan pasokan listrik tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kedua provinsi itu. Permasalah menjadi lebih besar, manakala di kedua provinsi ini terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk yang signifikan, yang tentu saja memerlukan tambahan energi listrik.

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Penulis menyimpulkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri dan Malut berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional, angka kemiskinan juga lebih rendah dibandingkan angka nasional. Namun, tidak semua kabupaten/kota di kedua provinsi ini menikmati hasil pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan angka kemiskinan. Dalam aspek kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dicerminkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Kepri mencatat kenaikan yang positif dengan nilai di atas rata-rata IPM nasional, tetapi masih terdapat kabupaten/kota yang belum mampu untuk meningkatkan IPM-nya. Sementara itu, di Provinsi Malut walaupun terjadi tren kenaikan angka IPM, tetapi angkanya masih di bawah rata-rata nasional

Penulis: Yuni Sudarwati, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Di provinsi kepulauan dan dengan dukungan kelistrikan yang prima, berbagai sektor ekonomi dapat dikembangkan, terutama yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif serta keunggulan kompetitif wilayah khas kepulauan. Dalam buku ini hanya satu sektor yang didiskusikan, yaitu industri pariwisata oleh Yuni Sudarwati, dengan fokus pada upaya pemasaran obyek wisata di Provinsi Kepri

Penulis: Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Abstrak:
Anih Sri Suryani membahas salah satu program prioritas dari Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu Dana Desa, yang bisa disebut sebagai program nasional penopang TPB di Indonesia. Dalam “Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan,” Anih menjelaskan pemanfaatan Dana Desa untuk peningkatan kualitas pembangunan di pedesaan khususnya ditinjau dari peningkatan kualitas kesehatan lingkungan. Hal ini menjadi penting karena peningkatan kulitas hidup manusia, khususnya kesehatan adalah tujuan utama dari program Dana Desa disamping tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembanguanan infrastruktur, fasilitas umum, sarana prasarana kesehatan lingkungan dan lain sebagainya memang seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Secara bersamaan, tujuan ini selaras dengan tujuan tentang TPB, khususnya tujuan ke-3 (tentang kehidupan sehat dan sejahtera) dan ke-6 (tentang air bersih dan sanitasi).

Penulis: Teddy Prasetiawan, S.T., M.T.

Abstrak:
Teddy Prasetiawan memotret tentang problematika dan dinamika pengelolaan sampah di Indonesia. Dalam tulisannya “Identifikasi Masalah Pengoperasian TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah yang Dibangun pada Tahun 2016,” ia menjelaskan bahwa sampai saat ini perubahan pola pengelolaan sampah masih belum maksimal

Penulis: Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Mohammad Teja juga membahas tentang persampahan. Hanya saja, Teja lebih memfokuskan pada subyek manusianya. Dalam tulisanya “Budaya Pengelolaan Sampah pada Masyarakat: Perspektif Sosiologis,” Teja menyatakan bahwa persoalan sampah bukan semata persoalan teknis semata, tetapi ia adalah persoalan budaya dan pola perilaku masyarakat terhadap sampah itu sendiri. Oleh karena itu, kunci dari permasalahan sampah ini tidak lain adalah rekayasa perubahan perilaku baik melalui kampanye, penyediaan sarana dan prasarana dan penegakan hukum

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Dinar Wahyuni menyoroti isu permasalahan kesejahteraan di kalangan masyarakat nelayan. Sebagaimana sudah menjadi pengetahuan publik, masyarakat nelayan, khususnya kelompok nelayan tradisional atau nelayan kecil, banyak yang mengalami kesulitan untuk melakukan lompatan kesejahteraan ekonomi, dan oleh karena itulah, mereka menjadi sentral dari pembahasan tujuan pertama TPB. Mereka sering terjebak dalam lingkaran patron-klien yang menyebabkan sulit bergerak untuk mandiri dan mengembangkan usaha nelayan mereka. Dinar dalam “Pola Hubungan Kerja Nelayan Muncar dalam Pempertahankan Hidup” menggambarkan bagaimana para nelayan, dengan mengambil kasus nelayan Muncar di Selat Bali, terjebak dalam lingkaran sosial patron-klien.

Penulis: Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.

Abstrak:
A. Muchaddam Fahham menulis gabungan program yang dikelola oleh lembaga pemerintah dan masyarakat. Dalam tulisannya “Peran Oraganisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” Fahham menjelaskan bagaiamana pemerintah (BAZNAS/ Badan Amil Zakat Nasional) dan masyarakat (LAZ/Lembaga Amil Zakat) bisa bersinergi dan memainkan peran masing-masing dalam mewujudkan TPB. Fahham menjelaskan bahwa konsep hukum Zakat sebenarnya sudah sejalan dengan TPB dan oleh karena itu akan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mainstreaming TPB baik secara nasional dan lokal. Sebagai contoh, bahwa salah satu kategori yang pertama dari target penerima zakat adalah kaum fakir miskin.

Penulis: Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak.

Abstrak:
Tulisan ini membahas Pembangunan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi penggerak bagi pembangunan di segala bidang. Untuk itu pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada sektor-sektor yang mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang mampu mempercepat pertumbuhan dan berdampak luas pada perekonomian nasional adalah sektor industri. Salah satu industri yang berpotensi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia adalah industri tekstil.

Penulis: Suhartono, S.IP., M.P.P.

Abstrak:
Pemaparan di atas ingin menegaskan pentingnya inovasi bagi pertumbuhan industri TPT di tengah persaingan dan ketidakpastian global yang terus memengaruhi iklim usaha di Indonesia. Industri TPT menjadi andalan untuk mencapai tingkat kebutuhan sandang yang layak dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Industri TPT membutuhkan dukungan baik dalam mengelola proses produksi maupun pertumbuhan pasar yang memadai. Pengelolaan proses produksi membutuhkan inovasi tiada henti, karena life cycle yang pendek dari produk tekstil. Untuk bisa menghasilkan inovasi tersebut, pelaku usaha membutuhkan iklim yang mendukung ke arah penguatan industri TPT yang inovatif.

Penulis: Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini membahas Cotton self-sufficiency atau cotton self-reliance merupakan pilihan politis yang akan memengaruhi pengelolaan kapas nasional. Memproduksi sendiri kapas untuk memenuhi kebutuhan industri TPT adalah keniscayaan yang sebenarnya sangat berhubungan dengan upaya pemenuhan hak dasar manusia berupa sandang. Potensi sumber daya alam yang besar untuk pengembangan kapas belum tergarap dengan baik karena terjadi penurunan kapasitas produksi kapas yang signifikan. Pemerintah harus kembali membantu petani dan pelaku usaha dalam menyediakan dan mengakses sarana produksi yang dibutuhkan, seperti benih unggul, pupuk berimbang, paket teknologi budidaya, dan juga sistem pengairan

Penulis: Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini membahas peran lembaga keuangan sebagai salah satu intitusi pendorong pertumbuhan investasi dan industri juga sangat diperlukan. Lembaga keuangan dapat memberikan dukungan dalam hal pemberian kredit dengan skema yang menarik atau kemudahan dalam pengajuan kredit bagi pengusaha TPT. Namun demikian, untuk meningkatkan portofolio pembiayaan perbankan pada industri TPT, dibutuhkan juga peran pemerintah di antaranya memberikan jaminan kredit pemerintah dan insentif kredit.

Penulis: Rafika Sari, S.E., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini membahas Industri tekstil Indonesia harus mempersiapkan daya saing menghadapi persaingan internasional yang lebih ditekankan pada mutu produk dan efisiensi produksi. Upaya peningkatan mutu produk TPT dilakukan melalui sertifikasi produk TPT dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Oleh karena itu perlu didorong peningkatan dan pengembangan spesifikasi keterampilan dan kompetensi tenaga kerja pada industri tekstil, melalui institusi pendidikan, menggalakkan keikutsertaan industri mengikuti pameran (nasional dan internasional) untuk mengetahui mutu produk dan desain yang disukai pasar nasional dan internasional. Di samping itu dibutuhkan penguatan peran BUMN dalam perkembangan industri TPT, khususnya dalam penyediaan bahan baku bagi industri batik di seluruh wilayah Indonesia

Penulis: Dina Martiany, S.H., M.Si.

Abstrak:
tulisan pertama dari Dina Martiany berjudul “Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual terhadap Perempuan” memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dari perspektif feminisme. Menurut penulis, meskipun kekerasan seksual dapat terjadi pada perempuan dan laki-laki, namun perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk menjadi korban. Perempuan mengalami kekerasan seksual karena jenis kelaminnya, tubuhnya, dan stereotype yang dikonstruksikan di tengah masyarakat. Selain itu, kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terkait kesusilaan, sehingga perempuan korban merasa malu dan enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Terdapat kompleksitas dalam suatu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga untuk dapat memahami kompleksitas tersebut, terlebih dulu perlu dipahami beberapa hal krusial yang terkait dengan isu ini

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Rohani Budi Prihatin menyoroti isu kekerasan seksual dari perspektif sosiologis dengan merujuk pada praktik budaya yang melatarbelakanginya sampai dengan tawaran solusi regulasi sebagai salah satu upaya pencegahannya. Penulis menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (KSTP) umumnya terjadi akibat dari timpangnya relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dan juga dipengaruhi oleh faktor dan nilai budaya yang melingkupinya. Kekerasan seksual cenderung terjadi pada budaya yang mengagungkan superioritas laki-laki dan inferiornya perempuan. Dengan demikian, persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketimpangan semakin diperparah ketika pelaku memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa pengetahuan, ekonomi, status sosial, dan modal sosial.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Sali Susiana melalui tulisannya berjudul “Kekerasan Seksual dan Urgensi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual” membahas mengenai urgensi undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penulis mengawali pembahasan dalam tulisannya dengan menyampaikan terlebih dulu bahasan mengenai kekerasan seksual sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual dari perspektif feminisme, dan pengaturan mengenai isu tersebut dalam hukum Indonesia. Dalam bagian urgensi undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual juga diuraikan mengenai poin-poin penting yang harus ada dalam undang-undang tersebut.

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Mohammad Mulyadi menunjukkan bahwa semua pihak perlu dilibatkan untuk mengatasi isu kekerasan seksual. Dalam tulisan ini diuraikan mulai dari konsep partisipasi masyarakat, tipologi partisipasi, hingga bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Menjadi menarik ketika konsep partisipasi masyarakat ini kemudian dikaitkan dengan isu kekerasan seksual, karena partisipasi masyarakat dapat dimulai sejak tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap evaluasi terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan terhadap isu kekerasan seksual.

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat dalam implementasinya, tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat dalam implementasinya, tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat dalam implementasinya, tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilatarbelakangi oleh fakta bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) yang diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang layak, berkualitas, dan prima kepada masyarakat dalam implementasinya, tidak memperlihatkan hasil yang memuaskan hingga lebih dari 7 (tujuh) tahun pemberlakuannya.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Pengaturan terhadap pelindungan merek terkenal terdapat dalam Paris Convention dan UU No. 20 Tahun 2016. Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 6 bis Paris Convention tersebut sejalan dengan UU Merek sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c yakni terkait dengan penolakan permohonan apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Pelindungan hukum terhadap merek dalam UU No. 20 Tahun 2016 terdapat dalam Pasal 35 yang memberikan pelindungan terhadap merek yang terdaftar, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun lamanya. Pelindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan pelindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Selain itu, pelindungan hukum terhadap merek tidak bisa didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Berdasarkan hasil penelitian, Pemda di Provinsi Aceh maupun Provinsi Bali dinilai kurang tanggap atau sigap dalam memberikan pelindungan atas indikasi geografis. Hal ini terlihat dimana Pemda di daerah dinilai kurang giat terlibat dalam melakukan pelindungan atas indikasi geografis. Kurangnya keterlibatan Pemda secara tidak langsung menyebabkan rendahnya angka pendaftaran indikasi geografis. Upaya sosialisasi yang dilakukan Pemda setempat juga dinilai belum maksimal. Agar dapat membantu mensejahterakan masyarakat, maka Pemda perlu mengambil inisiatif dalam rangka mengembangkan potensi alam yang dimiliki daerahnya. Ada beberapa upaya yang perlu dibenahi oleh Pemda setempat: a) membuat kerangka hukum atau legal framework tentang pelindungan hukum atas indikasi geografis melalui perda; b) inventarisasi data mengenai potensi-potensi produk berindikasi geografis apa saja yang dimiliki; c) sosialisasi atau pelatihan yang dilakukan oleh Pemda beserta instansi terkait.

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
UU No. 20 Tahun 2016 memberikan pelindungan kepada pemegang hak merek berupa pelindungan preventif dan represif. Sesuai dengan prinsip TRIPs yang mengedepankan perlakuan non-diskriminasi, baik pelindungan preventif maupun represif diberikan oleh Undang-Undang kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Kondisi ini tidak menguntungkan UMKM yang kedudukan secara finansial dan manajemen lebih lemah dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, sehingga rawan dari tindakan pelanggaran merek oleh pihak lain. Selaras dengan pendapat John Rawls bahwa untuk menciptakan keadilan, perlakuan khusus harus diberikan terhadap pihak yang lemah untuk mengatasi situasi ketidaksamaan posisi, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembedaan tarif PNBP merek yang lebih rendah kepada usaha mikro dan kecil melalui PP No. 45 Tahun 2016. Pemberlakuan PP ini sebagai bentuk sikap pemerintah untuk melindungi UMKM. Pelindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran merek melalui mekanisme penyelesaian sengketa berupa permohonan banding kepada Komisi Banding, pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga, serta dibukanya kesempatan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 UU No. 20 Tahun 2016.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini membahas UU No. 20 Tahun 2016 tidak membedakan sanksi pidana bagi perseorangan dengan badan hukum. Dalam hal ini sanksi bagi perseorangan sama dengan untuk badan hukum, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sesuai dengan karakteristik yang melekat pada badan hukum, sanksi pidana yang dapat diancamkan kepada badan hukum seharusnya sanksi pidana pokok yang berupa pidana denda dan juga perlu diatur ancaman pidana tambahan yang berupa pengumuman putusan hakim dan/atau pencabutan izin usaha. Pidana denda yang diancamkan bagi korporasi harus jauh lebih tinggi daripada ancaman pidana denda bagi orang perseorangan.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penulis menguraikan bahwa penggunaan internet oleh masyarakat saat ini tidak dapat terbendung lagi. Jaringan internet sudah menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan. Kehadiran internet dan juga berbagai informasi yang dapat diakses dengan mudah melalui internet menjadi permasalahan tersendiri. Kehadiran internet menimbulkan keuntungan dan kerugian tersendiri. Berita bohong, berita yang bermuatan provokatif atau kebencian, dan situs penebar kebencian semakin marak di media sosial maupun berbagai situs. Kehadiran UU No. 19 Tahun 2016 merupakan bentuk penyempurnaan dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan substansi yang belum diatur dan ketentuan yang menimbulkan masalah dalam penerapannya.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam tulisan ini dikatakan bahwa salah satu permasalahan berkaitan dengan diberlakukannya UU ITE adalah peraturan tentang pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital yang berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat mengcover permasalahan pelanggaran yang terjadi di dunia maya, karena hukum positif (existing law) di bidang ini belum dapat menjangkau hal-hal tersebut. Dengan berlakunya beberapa UU dan diperkuat dengan UU ITE, alat bukti di persidangan diperluas dengan mengakomodasi alat bukti elektronik. Terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 huruf b UU ITE telah diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, oleh Setya Novanto, Anggota DPR RI

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini menganalisis politik hukum pembentukan Undang-Undang tentang PPKSK, khususnya berkaitan dengan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Penulis mengemukakan bahwa pembentukan UU tentang PPKSK diperuntukkan sebagai dasar hukum pencegahan dan penanganan krisis stabilitas keuangan dan kebijakan pemberlakuan UU tentang PPKSK dilatar belakangi oleh faktor-faktor internal, yaitu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai wujud tujuan pembangunan nasional; merupakan respon atas kebutuhan nasional (masyarakat); kebutuhan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif; dan menjawab tantangan globalisasi, dalam hal ini terjaminnya stabilitas sistem keuangan dan jaminan penanganan krisis yang memiliki kepastian hukum yang tercermin dari rumusan asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dilihat dari substansi pengaturannya, UU tentang PPKSK mencerminkan pembentukan hukum yang responsif, karena baik pemerintah maupun DPR berupaya untuk mencapai titik temu dalam pembahasan masalah-masalah krusial, sehingga dicapai kesepakatan memberlakukan rumusan pasal yang mengedepankan kepentingan nasional, yaitu tercapainya stabilitas sistem keuangan. UU ini membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Penulis mengemukakan bahwa salah satu maksud dari dibentuknya UU No. 13 Tahun 2016 adalah untuk memperkuat pelindungan hukum atas paten. Untuk mendapatkan pelindungan hukum, invensi harus didaftarkan dan diterima pendaftarannya oleh Menteri. Dengan adanya pelindungan hukum, patentee memperoleh manfaat untuk dapat menikmati nilai ekonomis dari patennya. Nilai ekonomis tersebut adalah menjadi pemilik paten yang merupakan benda immaterial. Sebagai benda immaterial, paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan diwakafkan. Namun pelaksanaan paten sebagai objek jaminan fidusia belum optimal. Nilai ekonomis lainnya adalah patentee memiliki hak eksklusif sehingga memperoleh keuntungan dan dapat melakukan monopoli produk yang dihasilkan dari paten-produk dan/atau paten proses. Namun untuk kepentingan rakyat, pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidak bersifat mutlak. Pada bagian akhir, Penulis mengemukakan agar paten benar-benar memberikan manfaat bagi patentee maka perlu segera dibentuk aturan teknis yang mengatur paten sebagai objek jaminan fidusia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak eksklusif juga harus dilakukan secara tegas.

Penulis: Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Abstrak:
tulisan ini mendiskusikan tentang pengaruh ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional. Dalam bab ini diungkapkan apa pengaruh utama ekonomi kreatif terhadap perekonomian, dan bagaimana dampaknya terhadap PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Dalam bab ini diungkapkan bahwa ekonomi kreatif memberikan pengaruh positif terhadap PDB nasional. Bahkan juga diproyeksikan secara linier akan terjadi tren peningkatan pada tahun-tahun mendatang seiring semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Penulis: Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Abstrak:
Tulisan ini membahas tentang pengembangan ekonomi kreatif dalam meningkatkan daya saing daerah. Dalam analisis daya saing tersebut, tidak saja diuraikan konsep dan definisi daya saing, tetapi juga dijelaskan potensi dan kendala ekonomi kreatif yang dihadapi maupun bagaimana upaya untuk mengembangkan ekonomi kreatif oleh pemerintah dan masyarakat.

Penulis: Drs. Juli Panglima Saragih. M.M.

Abstrak:
Tulisan ini menguraikan secara luas tentang upaya pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung kinerja industri. Dalam bab ini diungkapkan bahwa industri kreatif belum begitu memegang peranan penting dalam perekonomian karena penerimaan negara masih bergantung dari hasil ekspor minyak dan gas, hasil perkebunan dan pertanian, hasil laut, hasil tambang dan industri menengah pengolahan hasil perkebunan.

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Tulisan ini menekankan uraian dan pembahasannya terkait peran ekonomi kreatif yang diargumentasikan memiliki ciri, kegiatan, dan ukuran usaha seperti usaha mikro kecil dan menengah. Berangkat dari temuan penelitian di provinsi Jawa Barat, disimpulkan bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif seperti halnya dengan UMKM diperlukan strategi peningkatan pemanfaatan teknologi. Teknologi dimaksud antara lain terkait dengan pemanfaatan internet. Teknologi internet ini diperlukan selain untuk mencapai pasar yang lebih luas, juga sekaligus dapat menurunkan biaya transaksi. Dengan semakin rendahnya biaya transaksi, maka harga produk dapat lebih bersaing sehingga meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk ekonomi kreatif/UMKM. Selain teknologi, peran pemerintah daerah juga diyakini penting untuk meningkatkan pemasaran ekonomi kreatif. Peran Pemda dalam mengembangkan industri kreatif adalah mendorong kantor-kantor dinas terkait seperti Dinas Perindag yang bertindak sebagai leading sector.

Penulis: Rasbin, S.Tp., M.S.E.

Abstrak:
Tulisan ini membahas tentang alternatif pembiayaan untuk mengembangkan usaha di sektor ekonomi kreatif, selain skema pembiayaan HAKI, alternatif pembiayaan lainnya yang juga bisa diterapkan yakni skema pembiayaan modal ventura dan skema pembiayaan melalui hibah. Alternatif skema pembiayaan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu. Skema pembiayaan ini sejatinya merupakan skema yang ditujukan untuk mendukung pengembangan wirausaha baru dan produk-produk inovasi dengan profil risiko usaha yang tinggi dan kebutuhan pendanaan yang besar.

Penulis: DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
KTI pertama ditulis oleh Ujianto Singgih Prayitno, dengan judul “Penanggulangan Bencana dan Kebersamaan: Perspektif Partisipasi Masyarakat”. Penulis melihat masih seringnya masyarakat Indonesia menyalahkan alam ketika terjadi bencana. Kurang ada upaya untuk bercermin pada proses pengrusakan yang dilakukan masyarakat dan dilanggengkan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Kalaupun ada pengakuan bahwa faktor lingkungan hidup menjadi faktor penyebab dari terjadinya bencana tersebut, hal itu sebatas diskursus di tingkat eksekutif dan legislatif. Bahkan, terkesan malah sebagai bagian dari ‘berebut’ proyek antardepartemen pascabencana.

Penulis: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
KTI kedua yang ditulis oleh Sri Nurhayati Qodriyatun, mengangkat tema bagaimana menghadapi bencana ekologis dalam perspektif penanggulangan bencana dan mengangkat bencana karhutla sebagai salah satu kajian empirisnya. Tulisan sarat informasi ini diberi judul “Bencana Ekologis dalam Perspektif Penanggulangan Bencana".

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Rohani Budi Prihatin menjadikan pengalaman bencana longsor di Banjarnegara dan erupsi Gunung Sinabung sebagai fokus kajiannya. KTI berjudul “Menuju Masyarakat Indonesia Sadar Bencana” mengungkap bahwa dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, tak kurang dari 20 kebijakan penanggulangan bencana alam telah dibuat pemerintah. Kesemuanya memiliki substansi yang sama, yakni berupaya melindungi masyarakat dari dampak bencana. Namun, sejauh ini pemerintah belum terbukti secara nyata mampu menggerakkan masyarakat untuk lebih siap menghadapi bencana.

Penulis: Sali Susiana, S.Sos, M.Si.

Abstrak:
Penulis melihat pentingnya perspektif gender menjadi inti dari penanggulangan bencana mengingat sebagaimana halnya kelompok rentan lainnya seperti anak, penduduk lanjut usia, dan penyandang disabilitas, perempuan memiliki kebutuhan yang khusus dan berbeda dengan kelompok rentan lainnya, sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula.

Penulis: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Abstrak:
Yulia Indahri, mengeksplorasi berbagai alasan agar masyarakat perlu disiapkan dalam menghadapi bencana. Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menjadi contoh dalam tulisan berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana”

Penulis: DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Mohammad Mulyadi dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mengkaji konsep penanggulangan bencana di Indonesia di masa yang akan datang. Setelah mempelajari beragam permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia dengan berbagai kekurangannya, KTI berjudul “Telaah Konsep Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana” ini mempunyai arti penting dalam pengkajian lebih lanjut mengenai penanggulangan bencana.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini mengkaji mengenai Konstitusi Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) yang memberikan mandat hukum kepada negara untuk memberikan pelindungan terhadap hak atas pekerjaan. Hal ini berarti negara mempunyai tanggung jawab konstitusional dalam memberikan jaminan terpenuhinya keseimbangan hak atas pekerjaan antara TKI dengan TKA. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya tersebut, negara telah mempunyai political will sebagai hasil politik hukum ketenagakerjaan asing. Political will ini masih tersebar dalam beberapa peraturan perundangundangan. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab negara ini lebih ke arah pengaturan dengan menerapkan prinsip selective policy yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tanggung jawab negara, peran, dan kewenangan pemerintahan ini dilaksanakan dalam fungsi regulator, eksekutor, fasilitator, dan controller.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Tulisan ini membahas mengenai pelaksanaan aturan pengendalian terhadap TKA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Timur yang meliputi persyaratan, perizinan, dan pelaporan TKA. Berkaitan dengan persyaratan TKA, ketidakmampuan TKA berbahasa Indonesia telah menimbulkan miskomunikasi dan mempengaruhi budaya kerja. Selain itu permasalahan TKA yang melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh penduduk lokal juga terjadi. Menghadapi situasi ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki pendekatan yang berbeda. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung membiarkan dengan alasan investasi, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mengaturnya, meskipun aturan yang dibuat masih terlihat pro-investasi. Berkaitan perizinan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung membiarkan terjadi pelanggaran dan belum memberikan pelayanan terpadu terkait perizinan TKA. Sedangkan terkait masalah sumber daya manusia (SDM) dan ego sektoral, kedua provinsi memiliki permasalahan yang sama. Terakhir berkaitan dengan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Belitung memiliki teknik pelaporan yang selangkah lebih maju, yaitu dengan mewajibkan perusahaan melaporkan data TKA setiap bulannya secara rutin sehingga data TKA lebih valid

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Tulisan ini mengkaji tentang manfaat yang diharapkan diperoleh dari TKA yang bekerja di Indonesia yaitu adanya alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada TKI Pendamping. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja TKA untuk menunjuk TKI Pendamping yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian. Pemberi kerja juga diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi TKI Pendamping yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA. Namun pengaturan alih teknologi dan alih keahlian memiliki kelemahan. Pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian juga tidak optimal. Akibatnya replacement posisi dari TKA yang telah berakhir masa kerjanya kepada TKI Pendamping sulit dilakukan. Untuk itu perlu kiranya dilakukan pembangunan hukum alih teknologi dan alih keahlian; meningkatkan pengawasan; menindak tegas pelanggaran ketentuan alih teknologi dan alih keahlian; dan meningkatkan kualitas, etos kerja, dan budaya kerja TKI Pendamping.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Tulisan ini mengkaji tentang banyaknya temuan pelanggaran penggunaan TKA di Indonesia. Hal tersebut memunculkan kekhawatiran adanya dominasi TKA di pasar kerja Indonesia, apalagi MEA telah diberlakukan sejak 1 Januari 2016. Banyaknya pelanggaran tersebut disebabkan pengawasan ketenagakerjaan belum terlaksana secara efektif. Penyebabnya adalah minimnya jumlah pengawas ketenagakerjaan di Indonesia, tidak memadainya sarana prasarana dalam melakukan pengawasan, kurangnya kesadaran pemberi kerja TKA dalam mematuhi ketentuan, kurang adanya kerja sama antara pemangku kepentingan yang berwenang melakukan pengawasan, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan TKA.