Buku Tim

Penulis:

Abstrak:

Penulis:

Abstrak:

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Proxy war di kawasan Timur Tengah pada umumnya telah terjadi dan terus berlangsung di negara-negara yang dilanda konflik internal (domestik). Para pemain atau aktor utama meliputi negara-negara yang berasal, baik dari luar, maupun dalam kawasan. Jika diamati, negara-negara yang terlibat terdiri dari kekuatan global yang pernah terlibat dan berseteru dalam Cold War (Perang Dingin), seperti AS dan Rusia (negara yang dominan dalam Uni Soviet dulu), dan kekuatan regional lama dan yang muncul kemudian, seperti Arab Saudi, Iran, Turki dan UEA. Selanjutnya, muncul pemain dan ‘kekuatan tanggung’, yang terdiri dari negara-negara Arab yang lebih kecil, namun sudah maju dan tidak ketinggalan ingin menunjukkan perannya, serta ingin dilihat dan diperhitungkan dunia internasional. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proxy war, akan semakin kompleks proxy way yang tercipta, karena konstelasi dan konfigurasi kian majemuk, sehingga, sebagai konsekuensinya, akan semakin sulit mencari penyelesaian konflik

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Terjadinya proxy war di Lebanon setidaknya disebabkan faktor posisi Lebanon yang dianggap strategis oleh kekuatan-kekuatan dari luar, sehingga mereka berkepentingan mengamankan Lebanon dari berbagai kemungkinan yang dapat mengancam kepentingan strategis mereka di kawasan. Amerika Serikat, melalui Israel, dan juga untuk kepentingan Israel sendiri, berkepentingan menjadikan Lebanon sebagai pijakan strategis untuk mengontrol keamanan kawasan. Sementara itu Iran, dengan kekuatan Hezbollah, berkepentingan menjadikan Lebanon sebagai salah satu basis pertahanan, baik itu untuk kepentingan militer maupun ideologi (Syiah). Saudi Arabia, sebagai kekuatan Sunni dan rival Iran di kawasan, sudah tentu juga berkepentingan menjaga pengaruhnya di Lebanon. Rivalitas di antara kekuatan-kekuatan besar itu, paling tidak yang paling mewarnai terjadinya proxy war di Lebanon saat ini.

Penulis: Mochamad Ilyas

Abstrak:
Konflik di Yaman sangat kompleks dan rumit karena banyak aktor-aktor, baik domestik maupun luar, yang berkontestasi. Kunci terciptanya perdamian dan stabilitas di Yaman sebenarnya sangat tergantung political will elite-elite politik Yaman. Sangat disayangkan saat ini Yaman menjadi panggung kepentingan AS, Arab Saudi, dan UEA. Diperlukan kesadaran kolektif elit-elit politik Yaman untuk mau duduk bersama dengan kepala dingin mencari solusi yang saling menguntungkan. Sebenarnya, elite-elite politik Yaman punya modal sejarah bagus untuk berkompromi, bahkan mereka pernah menyatukan dua negara.

Penulis:

Abstrak:

Penulis:

Abstrak:

Penulis: Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Abstrak:
Tulisan pertama dari Dewi Wuryandani, membahas peluang dan kendala pemanfaatan TD bagi pengembangan kewirausahaan dan UMKM. Wuryandani menjelaskan bahwa TD merupakan teknologi inovatif yang mampu menggeser teknologi mapan dan menciptakan industri baru. Untuk ke depan, dengan adanya tantangan ekonomi global yang semakin besar, mengharuskan para pengusaha memiliki kemampuan untuk memanfaatkan TD guna mengatasi tantangan tersebut dan mengubahnya menjadi kesempatan. Sejalan dengan hal tersebut, para pelaku UMKM diharapkan dapat berusaha secara berkelanjutan dan mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka lebar. Semakin banyak UMKM yang terlibat dalam ekonomi digital melalui pita lebar, bisnis elektronik, media sosial, teknologi awan, dan platform telepon seluler atau ponsel, maka diharapkan semakin banyak pula pelaku UMKM yang menjadi lebih inovatif dan lebih kompetitif. Dengan demikian, UMKM dapat tumbuh lebih cepat untuk meraih keuntungan yang lebih besar dan juga menciptakan berbagai lapangan kerja untuk menggerakkan ekonomi secara keseluruhan

Penulis: Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.

Abstrak:
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar TD dapat berjalan baik dan memberikan dampak signifikan terhadap transformasi bisnis. Pertama, yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha untuk sukses dalam transformasi bisnis adalah sikap adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Kedua transformasi bisnis adalah sikap kolaborasi, pelaku usaha disarankan untuk memilih jalan kolaborasi daripada berjuang melawan gelombang disrupsi. Ketiga, setiap pelaku usaha harus memiliki sikap untuk selalu berbagi dalam menghadapi era digital yang serba terbuka seperti saat ini. Berbagi bukan hanya soal materi, namun juga soal pengalaman dan pengetahuan. Uraian lengkap mengenai bentuk transformasi ekonomi dan bisnis dampak dari kehadiran teknologi disruptif disajikan dalam artikel kedua yang disiapkan oleh Niken Paramita

Penulis: Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., Mba

Abstrak:
Sahat Silalahi mendiskusikan kebijakan pendukung ekosistem digital dalam meningkatkan bisnis UMKM pada bagian ketiga buku ini. Pembentukan ekosistem digital mutlak diperlukan dalam rangka mempercepat proses adopsi teknologi, baik oleh masyarakat maupun pelaku UMKM. Pembentukan ekosistem digital membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah yang lebih bersifat top down melalui serangkaian instrumen kebijakan. Penyediaan fasilitas infrastruktur teknologi perlu diikuti dengan pemangkasan birokrasi yang cenderung tidak bersahabat dengan pembentukan ekosistem digital. Birokrasi hendaknya menjadi lebih sederhana dan ditugaskan untuk memberikan dukungan terhadap percepatan adopsi teknologi. Infrastruktur teknologi yang andal beserta tingkat adopsi yang tinggi dari pelaku UKM dan masyarakat akan mempercepat pengembangan bisnis dan ekonomi secara keseluruhan

Penulis: Hilma Meilani, S.T., MBA.

Abstrak:
Pemerintah mempunyai kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan UMKM digital. Pemerintah juga memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan menargetkan terciptanya 1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis sebesar USD 10 miliar dan dengan nilai e-commerce mencapai USD 130 miliar. Topik ini dibahas oleh Hilma Meilani dalam tulisan keempat dengan judul “Fasilitasi Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Digital dan Technopreneur”.

Penulis: Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Abstrak:
Pengembangan daya saing UMKM menjadi faktor yang penting dalam era teknologi digital. Melalui pemanfaatan TIK diharapkan UMKM dapat memperluas pangsa pasar dan bersaing secara sehat dengan usaha besar. Selain itu teknologi inovatif membantu UMKM dalam melakukan inovasi dan diferensiasi produk. Meilani berargumen bahwa upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM agar terjun di pasar digital tidak bisa hanya bergantung pada langkah pemerintah pusat, tetapi juga perlu dukungan pemerintah daerah, Dukungan daerah di antaranya berupa program untuk menumbuhkan UMKM dan technopreneur, menciptakan banyak kompetisi UMKM dan wirausahawan, dan memunculkan website-website baru yang memberi wadah kepada UMKM lokal di daerah

Penulis: Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Abstrak:
Harefa menyarankan UMKM di kota Denpasar perlu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing perusahaan, mengingat di era globalisasi ini arena persaingan menjadi sangat kompetitif dan bersifat global/mendunia. Dua tantangan terbesar yang dihadapi pelaku UMKM di era digital adalah kemampuan SDM memanfaatkan teknologi tersebut dan kemampuan memanfaatkan proses transaksi digital. Untuk tahap awal sudah seharusnya seluruh pihak dengan sungguh-sungguh mendorong para pelaku UMKM untuk go digital karena proses digitalisasi masih berjalan lambat di sektor ini. E-commerce dapat menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya serta memungkinkan UMKM melakukan pemasaran dengan tujuan pasar global

Penulis: Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.

Abstrak:
Secara umum, BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan lembaga komersial (commercial institution). Sebagai lembaga sosial maka BUMDes harus berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam menyediakan pelayanan sosial. Namun pada sisi lain, BUMDes juga harus menjadi pilar peningkatan pendapatan asli desa (PADes) dengan cara mencari keuntungan melalui aktifitas penjualan barang dan jasa. BUMDes tidak hanya berorientasi pada laba dan profit saja, namun harus digunakan sebaik-baiknya untuk gerakan sosial pada level desa untuk kesejahteraan masyarakat. BUMDes berperan sebagai gerakan sosial dalam arti BUMDes sebagai organisasi yang bertujuan untuk melakukan perubahan sosial pada masyarakat desa. Banyak kasus yang menunjukkan BUMDes berhasil mengangkat desa terpelosok dan miskin kini menjadi salah satu obyek wisata di Gunung Kidul. Begitu pula, kasus BUMDes di Desa Ponggok yang berhasil menyejahterakan masyarakatnya melalui unit usaha yang dikelola BUMDes. BUMDes yang bergerak dalam bidang pertanian juga sangat membantu petani dalam menjual produk pertanian sehingga tidak melalui tengkulak. Sarana produksi pertanian yang jual BUMDes juga memudahkan petani untuk bercocok tanam tanpa harus membeli sarana produksi ke kota. Usaha simpan-pinjam membantu masyarakat yang akan memulai usaha tanpa harus repot ke bank di kota. Desa-desa yang mengalami kekurangan air bersih berhasil mengubah kondisi itu dengan mendirikan BUMDes yang mengelola air bersih yang disalurkan ke warga dengan biaya yang terjangkau.

Penulis: Prof. DR. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.

Abstrak:
Partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan BUMDes di Tirta Mandiri Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah lebih menunjukkan hasil uji pengaruh yang lebih besar atau lebih signifikan. Hal ini karena di BUMDes Tirta Mandiri masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes cukup banyak dan dapat dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan BUMDes yang diikuti oleh warga masyarakat adalah kegiatan yang dapat mendatangkan tambahan pendapatan sehingga kegiatan tersebut baik untuk terus dilanjutkan

Penulis: Nur Sholikah Putri Suni, M.Epid.

Abstrak:
BUMDes memiliki manfaat yang cukup besar terutama di sektor kesehatan. BUMDes juga dapat menciptakan kesejahteraan di sektor kesehatan. Banyak masyarakat yang merasa terbantu semenjak adanya BUMDes. BUMDes juga memberikan alternatif solusi untuk memecahkan masalah kesehatan terutama terkait akses dan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, secara tidak langsung BUMDes dapat dijadikan terobosan untuk terciptanya Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan cita-cita global termasuk Indonesia. UHC merupakan konsep pelayanan kesehatan yang mencakup aspek aksesibilitas pelayanan kesehatan dari preventif, promotif, kuratif sampai rehabilitatif yang berkualitas dan komprehensif. Selain itu, UHC bertujuan untuk mengurangi masalah finansial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan negara. Dalam hal ini, implementasi UHC sudah dilakukan di Indonesia yaitu melalui JKN. Di Indonesia diperlukan inovasi dan langkah strategis supaya program dapat berjalan optimal dan cita-cita UHC dapat tercapai. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang tidak hanya bertahun-tahun melainkan dekade untuk mencapai UHC. Sebagian besar negara di Asia yang sudah mencapai UHC rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Mereka mempunyai strategi perencanaan jangka panjang yang digunakan sebagai referensi. BUMDes bekerja sama dengan BPJS untuk memberikan bantuan berupa iuran BPJS kesehatan kepada masyarakat desa yang belum terdaftar. Dengan adanya kerjasama tersebut maka dapat menguntungkan kedua belah pihak demi terciptanya jaminan kesehatan yang adil dan merata. Selain itu, BUMDes juga mengembangkan usahanya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di sektor kesehatan.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
KLHS merupakan instrumen hukum administratif yang dikonsep oleh pemerintah dengan tujuan pencegahan sebelum terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Karena pengaturan tata ruang atau KRP di suatu wilayah tanpa didasari pengkajian yang mendalam terkait kondisi lingkungan serta pertimbangan prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu “faktor kondusif” penyebab kejahatan lingkungan berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. KLHS merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyusunan atau evaluasi: Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan. Mengenai implementasi KLHS sebagai kewajiban bagi pemerintah daerah, pada penerapannya di Sumatera Utara di antaranya dipahami bahwa hal itu belum sepenuhnya terealisasi. Masih belum banyak daerah di Sumatera Utara yang melaksanakan kewajiban membuat KLHS saat menetapkan KRP dan tata ruang. Satu contoh yakni Sungai Deli sebagai salah satu sungai yang tercemar limbah, menandakan bahwa perlunya evaluasi terhadap RTRW wilayah tersebut yang dimulai dari penyusunan KLHS untuk kepentingan tersebut.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Implementasi Konvensi Basel terkait pengelolaan limbah B3, maka memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Republik Indonesia harus izin terlebih dahulu kepada Pemerintah Indonesia secara tertulis dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ketentuan nasional. Karnanya apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut oleh pihak lain dapat dianggap sebagai suatu kejahatan dan Indonesia dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan limbah B3 di antaranya Pasal 53, Pasal 69 UUPPPLH dan Pasal 12 ayat (4) PP No.101 Tahun 2014 sejalan dengan pengaturan konvensi Basel. Hasil penelitian di Jawa Barat dan Sumatera Utara telah mempunyai tempat pembuangan limbah, karnanya limbah tidak langsung dibuang ke sungai karena perusahaan memiliki alat pengolah limbah. Untuk memastikan limbah yang telah diolah aman untuk lingkungan, perusahaan memiliki peralatan yang mampu mengukur tingkat aman. Hal ini sejalan dengan konvensi basel yang menyatakan bahwa negara harus menjamin tempat pembuangan limbah sendiri dan berusaha tidak melakukan perpindahan/mengekspor limbah ke negara lain. Setiap negara harus berusaha menjamin ketersediaan fasilitas pembuangan sendiri yang berwawasan lingkungan, sehingga ekspor limbah dapat diminimalisir ( Pasal 4 ayat (2b dan 2d) ). Namun dalam pelaksanaannya masih menemui kendala di antaranya perusahaan umumnya lebih memilih untuk berinvestasi atau mengalokaikan anggaran untuk membeli mesin produksi dibandingkan mesin pengolah limbah karena lebih mendatangkan keuntungan.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Hukum lingkungan Indonesia, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan tanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab perusahaan tersebut mencakup pencegahan dan penanganan masalah lingkungan hidup yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha perusahaan. Instrumen yang digunakan untuk mencegah perusahaan melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah perizinan, selain juga dokumen lingkungan hidup yaitu Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan Upaya pemantauan lingkungan hidup.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Konsep peran serta masyarakat dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tercermin dalam konsepsi budaya hukum sebagai salah satu bagian dari instrumen sistem hukum. Friedman mengartikan budaya hukum sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. UU PPLH Tahun 2009 sebagai substansi hukum dari teori sistem hukum Friedman ditemukan sekitar 20,47% norma yang mengakomodir kepentingan masyarakat serta mengatur peran serta masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini diartikan bahwa UU PPLH Tahun 2009 sudah baik dalam hal pengaturan mekanisme pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari aspek peran serta masyarakat. Adapun Lothar Guendling menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan hidup adalah sebagai berikut (1) memberi informasi kepada pemerintah; (2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; (3) membantu perlindungan hukum; serta (4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan. Ketiga konsep peran serta masyarakat tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa norma dalam UU PPLH Tahun 2009 telah merespon kepentingan hukum masyarakat dan peran serta masyarakat. Namun terdapat kendala dalam implementasi norma-norma tersebut di lapangan Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan studi kasus di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat didapat beberapa kendala dalam penerapan norma kepentingan hukum masyarakat dan peran serta masyarakat yaitu belum transparan nya pihak pemerintah dalam memberikan informasi terkait permasalahan lingkungan hidup; belum terbukanya pemerintah kepada masyarakat terkait perizinan lingkungan hidup; masyarakat belum maksimal disosialisasi terkait pendidikan lingkungan hidup; serta pengetahuan lingkungan hidup masyarakat masih sangat kurang.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pada saat berlaku UU No. 23 Tahun 1997, lembaga penyelesaian sengketa terdapat disejumlah daerah termasuk Provinsi Sumatera Utara. Lembaga penyelesaian sengketa di Provinsi Sumatera Utara sangat berperan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Sedangkan di Jawa Barat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan di dominasi oleh pemuka masyarakat tidak ada peran dari lembaga penyelesaian sengketa. Pasca berlakunya UU No 32 Tahun 2009, peran lembaga ini tidak terdengar lagi bahkan di Sumatera Utara sudah tidak ada. Ketiadaan lembaga ini dikarenakan pertama, aturan lembaga dalam UU No 32 Tahun 2009 sangat minim. Penyebab kedua adalah dihapuskannya peran pemerintah dalam pembentukan lembaga. Penyebab terakhir adalah peraturan pelaksana dari UU No 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang lembaga juga belum diundangkan. Hingga saat ini PP No. 54 Tahun 2000 masih berlaku. Akan tetapi muatan PP ini sebagian besar sudah tidak relefan dengan aturan baru dalam UU No. 32 Tahun 2009.

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan erat dengan bagaimana melestarikan dan mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan serta memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya sangat penting untuk ditegakkan mengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang diekploitasi terus menerus akan mengakibatkan resiko habisnya sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan akan mengakibatkan pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pada akhirnya akan mengurangi kemampuan sumber daya alam untuk memperbaiki diri. Penegakan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat memperbaiki lingkungan yang tercemar, namun dengan sanksi pidana sebagai salah satu tujuannya diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari pelanggaran atas perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang diatur dalam undang-undang di bidang lingkungan. Peranan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan semakin penting. Bahkan dalam kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang berat, sifatnya sebagai “primum remedium” semakin nampak. Sekalipun demikian, efektivikasinya akan banyak tergantung pada kualitas mental dan intelektual para penegak hukumnya, terutama untuk memahami spirit dan substansi hukum pidana lingkungan yang cukup kompleks.

Penulis: Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.

Abstrak:
Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi negara poros maritim dunia. Letak geografis negara adalah salah satu unsur yang penting dari kekuatan negara di dunia internasional. Namun, posisi geostrategis Indonesia dalam jalur perdagangan dunia belum menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Salah satu penunjang penting kebijakan Indonesia poros maritim dunia adalah kemampuan diplomasi untuk membawa kepentingan nasional tersebut ke forum internasional agar dapat dipahami dan dipatuhi oleh negara dan pihak terkait lainnya. Hal tersebut diimplementasikan menjadi salah satu visi Kementerian Luar Negeri periode 2014 – 2019, yaitu memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional. Untuk itu Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan sejumlah langkah antara lain berupa pembentukan forum kerja sama dan terlibat aktif dalam berbagai forum bilateral, regional dan multilateral terkait kemaritiman. Hal secara aktif terus diupayakan melalui berbagai perundingan dan kerja sama internasional.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Pengembangan poros maritim dunia oleh Presiden Joko Widodo ditujukan untuk memanfaatkan persaingan yang terjadi diantara negara-negara besar yang berada d kawasan Indo-Pasifik. Posisi Indonesia yang berada di persimpangan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dilalui oleh 40 persen kapal yang mengangkut komoditas di kawasan Indo-Pasifik. Peluang ini yang dimanfaatkan Indonesia agar produk komoditas Indonesia juga dapat bersaing sehingga meningkatkan pendapatan negara dari sisi ekspor. Terbentuknya beberapa inisiatif kerja sama regional di kawasan Indo-Pasifik seperti OBOR yang dibentuk oleh Tiongkok maupun Koridor Pertumbuhan Asia-Afrika yang dibentuk oleh Jepang dan India memberi peluang pada Indonesia untuk mengambil manfaat untuk kepentingan perekonomian nasional di Indonesia

Penulis: Lisbet, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Dengan terdapatnya konektivitas, Indonesia dapat menyediakan jasa angkut dan pelabuhan bagi kapal-kapal ASEAN yang berskala internasional sehingga dapat melewati perairan Indonesia. Selain itu, konektivitas antarpulau, di dalam negeri pun memiliki keterhubungan dengan negara-negara ASEAN. Dengan terciptanya konektivitas antarpulau maka Indonesia memiliki berbagai komoditas yang dapat diperdagangkan di ASEAN dan memperoleh kemudahan dalam mengekspor produk-produknya ke negara-negara mitra dagangnya di ASEAN.

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Pembangunan konektivitas maritim di kawasan timur Indonesia akan membawa konsekuensi meningkatnya lalu lintas kapal-kapal niaga asing yang melewati perairan timur Indonesia dan sekitarnya. Peningkatan lalu lintas ini berpotensi menghadapi gangguan dari serangan-serangan bajak laut dan perampok bersenjata di laut. Serangan bajak laut di sekitar Laut Sulu sepanjang tahun 2016 dan 2017 telah menempatkan perairan ini sebagai jalur pelayaran yang paling berbahaya di dunia. Gangguan keamanan ini akan selalu ada dan akan tumbuh seiring dengan meningkatnya jumlah kapal yang melewati perairan tersebut, jika tidak terdapat upaya serius dari negara-negara yang terkait untuk memeranginya. Ancaman perompakan di sekitar KTI jika tidak dikelola dengan baik akan melumpuhkan perdagangan di kawasan itu, dan mengganggu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan konektivitas KTI dengan jalur pelayaran global.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Shanti Dwi Kartika berujar bahwa implementasi dari otonomi desa ini diwujudkan dalam bentuk perencanaan prioritas, program, dan kegiatan pembangunan desa yang melibatkan semua unsur di desa tersebut dengan memperhatikan potensi, karakteristik, dan kebutuhan desanya. Keberhasilan otonomi desa dipengaruhi oleh kemampuan leadership yang kreatif dan inovatif dari pemimpin desa, sehingga terwujud kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Otonomi desa ini merupakan peluang bagi kemajuan desa sebagai entitas dan garda depan negara, namun dalam pelaksanaan masih dijumpai hambatan, baik dari aspek regulasi, operasionalisasi, maupun sumber daya manusia

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Novianto M. Hantoro, mempunyai pandangan yang agak berbeda dengan pandangan Shanti Dwi Kartika. Shanti agak keluar dari mainstream, dan malah banyak bicara tentang politik dan administrasi pemerintahan; sedangkan Novianto tetap teguh bicara desa dari hukum pemerintahan, meskipun di ujung juga memahami makna dan tujuan keadilan bagi desa dalam UU Desa. Novianto secara lengkap membicarakan kesejarahan pengaturan desa, termasuk memetakan perdebatan soal kedudukan desa, serta pengaturan desa yang terus silih berganti. Pendapat penting Novianto adalah: Pemberian otonomi kepada desa ini dapat dikatakan sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 1945, karena berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 ayat (2) pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti meskipun konstitusi mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya, namun konstitusi hanya memberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi hanya sampai kepada pemerintah kabupaten/kota dan tidak menyebutkan desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Oleh karenanya apabila disandingkan aspek hukum tentang desa dengan desa yang diatur dalam UU Desa, maka terjadi ketidakcocokan karena: (a) terjadi benturan regulasi; (b) otonomi desa tidak dikenal dalam teori hukum dan desentralisasi, karena merupakan sesuatu yang hidup dalam dunia nyata; (c) otonomi desa bukan bagian dari desentralisasi tetapi residualitas dari desentralisasi dan subsidiaritas dengan kewenangan lokal; dan (d) UU Desa merupakan hasil kompromi politik

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Denico Doly di bagian III berbicara soal pendampingan desa, baik dari sisi regulasi mapun pelaksanaan. Denico Doly mencatat ada kontradiksi atau benturan antara Peraturan Pemerintah No. 47/2015 dengan Permendesa No. 3/2015 tentang pendampingan desa. PP lahir lebih dulu ketimbang Permendesa. Dalam Permendesa tidak dikenal pendamping lokal desa, PP berbicara tentang pendamping lokal desa, sementara dalam pelaksanannya terdapat pendamping lokal desa. Sampai hari ini Permendesa belum direvisi dan disesuaikan dengan PP. Perbedaan ini, kata Denico Doly, akan mengakibatkan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendamping desa. Disharmonisasi ini dapat mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum yang mengatur mengenai pendamping lokal desa tersebut. Kekosongan hukum yang terjadi juga akan mengakibatkan tidak dapat berjalan dengan efektifnya pendamping lokal desa. Pembenahan atas pengaturan pendamping lokal desa perlu dilakukan oleh Kementerian Desa agar tidak terjadi kekosongan hukum pengaturan pendamping lokal desa.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Monika Suhayati, berbicara soal BUMDesa dari sisi badan hukum. Badan hukum BUMDesa sejak 2010 selalu menjadi perdebatan, dan Kemendagri sebenarnya menghendaki bahwa UU Desa bisa memastikan begitu BUMDesa lahir dengan Peraturan Desa, maka dia hadir sebagai badan hukum yang mandiri, seperti halnya koperasi dan PT. Tetapi UU Desa, melalui debat yang panjang, tidak tuntas bicara soal ini. UU hanya mengatakan bahwa BUMDesa adalah usaha bercirikan desa yang berbeda dengan koperasi, PT maupun CV. Melalui penelitian lapangan Monika Suhayati menegaskan bahwa BUM Desa di Kabupaten Malang dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Berau merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa atau kampung dan bukan merupakan badan hukum karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan legalitas peraturan desa atau peraturan kampung sebagai dasar pembentukannya, BUM Desa atau BUMK tetap dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, seperti kerja sama dengan pihak bank. BUM Desa juga dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum. Legalitas pembentukan BUM Desa tersebut memadai apabila tidak terjadi permasalahan hukum dalam kerja sama dengan pihak lain, namun dalam hal terjadi permasalahan hukum, legalitas ini belum memadai dikarenakan tidak ada pemisahan harta dan desa sebagai pemilik BUM Desa bertanggung jawab secara penuh atas kerugian BUM Desa sehingga akibatnya merugikan desa itu sendiri. Dalam hal menguatkan status hukum BUM Desa atau BUMK menjadi badan usaha berbadan hukum, diperlukan revisi UU Desa dengan mengatur mekanisme penetapan status BUM Desa atau BUMK sebagai badan usaha berbadan hukum demi terpenuhinya syarat formil suatu badan hukum.