Buku Tim

Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat - 2013

Penulis:

Abstrak:

Konflik Laut China Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan - 2013

Penulis: Rizki Roza, S.Ip., M.Si.

Abstrak:
Sengketa Laut China Selatan (LCS) kembali menjadi salah satu pusat perhatian masyarakat internasional. Potensi pecahnya konflik yang bermula dari insiden-insiden kecil semakin meningkat di LCS sejak beberapa tahun terakhir. Ketegangan-ketegangan berkaitan dengan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, dan kebebasan navigasi di LCS, serta persaingan pengaruh di kawasan, telah mendorong negara-negara yang bersengketa untuk mempertegas dan mempertahankan klaimnya. Negara-negara tersebut meningkatkan aktivitasnya di sekitar kawasan sengketa, mulai dari penamaan pulau-pulau dan fitur di LCS, melakukan survei kelautan dan aktivitas eksplorasi, melakukan penegakan hukum di laut, meningkatkan aktivitas pengawasan militer dan intelijen, sampai dengan pelarangan aktivitas militer asing di ZEE.

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Untuk pertama kalinya seorang Presiden AS mengunjungi wilayah Darwin, Northern Territory, Australia. Dalam kunjungan yang dilakukan Presiden Barack Obama pada 15 November 2011 itu, diumumkan keinginan AS meningkatkan keberadaan militernya di wilayah Asia-Pasifik. Bersama dengan PM Australia, Julia Gillard, Obama telah mengumumkan penempatan 2.500 personil marinir AS di pangkalan militer Australia di Darwin, dengan menggunakan barak Robertson.1 Pasukan marinir ini diharapkan akan bertindak cepat atas masalah-masalah kemanusiaan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, AS dapat meningkatkan kesiagaan untuk menggelar operasi tanggap darurat bencana alam di kawasan ini

Penulis: Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.

Abstrak:
Merujuk pada konsep Wawasan Nusantara dan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak bisa mengabaikan kepentingannya atas Laut China Selatan. Namun, pertanyaan yang sering diajukan secara langsung, apa kepentingan Indonesia di Laut China Selatan? Dari perkembangan yang berlangsung di lapangan selama ini, kepentingan Indonesia atas perairan Laut China Selatan terkait pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dijamin oleh PBB bagi para peratifikasi UNCLOS 1982.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Sengketa Laut China Selatan yang melibatkan enam pihak (China, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Taiwan) tidak bisa dibiarkan begitu saja, mengingat implikasi dari sengketa tersebut terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal ini bisa dipahami, karena perairan Laut China Selatan berada dalam sebuah kawasan strategis, di mana banyak negara di dunia menaruh kepentingan terhadap kawasan ini, yang juga memiliki posisi penting sebagai jalur perdagangan laut (Sea Lanes of Trade/SLOT) dan jalur komunikasi laut (Sea Lanes of Communication/SLOC) internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sementara, potensi konflik juga cukup tinggi terjadi di kawasan ini, mengingat negara-negara yang terlibat dalam sengketa, terutama China, semakin asertif dalam menegaskan klaim teritorialnya atas wilayah di Laut China Selatan tersebut.

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - 2013

Penulis:

Abstrak:

Pemberdayaan Masyarakat - 2013

Penulis:

Abstrak:

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi - 2013

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
.

Putusan Pengadilan Terkait Sengketa Tanah Di Indonesia - 2013

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
.

Analisis Kebutuhan Instrumen Kebijakan Pendukung MP3EI - 2012

Penulis:

Abstrak:

Dinamika Politik Pemekaran Daerah - 2012

Penulis:

Abstrak:

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PAPUA DAN ACEH - 2012

Penulis:

Abstrak:

Penegakan Hukum di Indonesia - 2012

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Meskipun telah mengatur kewajiban, namun peraturan perundang-undangan belum mengatur pelaksanaan CSR dengan baik. Peraturan perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, dan PP No. 47 Tahun 2012) memiliki beberapa kelemahan diantaranya hanya mengatur teknis pelaksanaan CSR. Peraturan perundang-undangan belum mengatur standar pelaksanaan CSR yang digunakan; kepastian minimal angka/biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan CSR; sistem pelaporan pelaksanaan CSR kepada masyarakat; pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi, dan juga belum mengatur proses verifikasi untuk memastikan perusahaan telah melaksanakan CSR dengan baik.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Peran Bapepam terkait kasus-kasus pelanggaran di bidang pasar modal kurang efektif karena dalam proses pemeriksaan dan penyidikan tidak bersinergi dengan kepolisian sebagai Korwas PPNS. Hal ini terlihat dari masih banyak kasus-kasus pasar modal yang sangat merugikan investor dalam jumlah besar belum tuntas penyelesaian kasusnya.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pengawas ketenagakerjaan mengalami beberapa hambatan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Hambatan utama berasal dari materi hukum karena banyaknya peraturan terkait ketenagakerjaan, ketidakjelasan peraturan dan pelanggaran asas pembentukan UU. Permasalahan materi hukum ini menyebabkan pengawas ketenagakerjaan menjadi kurang memiliki gairah dalam bekerja, kurang inovasi dan sulit membuat proyeksi masa depan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak efektif dan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dan pengawas ketenagakerjaan.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi tidak dapat ditafsirkan lebih luas termasuk menguji Perpu. Penafsiran kewenangan melebihi yang diberikan UUD Tahun 1945 akan merusak sendi negara sebagai suatu negara hukum. Kewenangan judicial review merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Dengan Mahkamah Konstitusi menguji melebihi kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi tidak mentaati pembatasan oleh hukum dasar atau konstitusi.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Sebagai wujud dari bentuk peranan hukum KPI, KPI memiliki kelemahan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi administratif. KPI tidak berhak menjatuhkan sanksi administratif khususnya pencabutan izin, Karena UU tidak memberikan kewenangan tersebut kepada KPI. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini belum memberikan kewenangan kepada KPI sebagai badan regulator dunia penyiaran untuk memberikan sanksi administratif yang jelas. Padahal sisi penyelenggaraan penyiaran, masih banyak program-program yang tidak sesuai dengan P3SPS, ini membuktikan bahwa masih lemahnya KPI sebagai badan regulator dan pengawas dunia penyiaran

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Keputusan Presiden yang memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika, Corby, dinilai oleh masyarakat tak sesuai dengan semangat pemberantasan narkotika. Keputusan tersebut merupakan suatu ironi dalam kebijakan pemberantasan narkotika yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah. Pemberian grasi terhadap Corby itu menuai kontroversi dan kritik keras dari berbagai pihak seperti akademisi hukum, politisi, tokoh masyarakat, kalangan pelajar, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang gencar memerangi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Bahkan, sebagian besar negara-negara dunia tidak pernah memberikan grasi dalam kasus narkoba, karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa dan semua negara menyatakan “perang” terhadap perdagangan narkoba.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Upaya Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: Keadilan Restoratif bagi anak dan Diversi. Dalam keadilan restoratif, anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang yakni salah satunya dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhirsetelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Sedangkan diversi merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat terlindungi

← Sebelumnya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selanjutnya →