Buku Tim

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang (Buku I) - 2010

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Pada saat ini, bukan berarti kodifikasi sudah tidak diperlukan lagi. Beberapa subyek hukum diamanatkan oleh UUD 1945 untuk diatur dengan satu undang-undang khusus, diantaranya adalah election law sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Namun demikian, aturan mengenai pemilihan umum sampai dengan saat ini masih tersebar di beberapa undang-undang. Artinya, kodifikasi aturan Pemilu sebagaimana diamanatkan UUD 1945 belum dilaksanakan.

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Pasca Putusan MK Nomor Nomor 005/PUU-IV/2006, KY kehilangan kewenangan pengawasannya. Baru setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, KY kembali memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim, yaitu Hakim Agung dan dan hakim-hakim yang berada di bawah pengawasan MA, sedangkan hakim MK tetap tidak dapat diawasi oleh KY. Politik hukum pembentukan KY telah dilakukan dengan model strategi pembangunan responsif dan sebenarnya telah menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif pula.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Politik hukum perlindungan saksi dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak saksi dalam sistem peradilan pidana, yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Ironisnya, LPSK hingga saat ini masih dianggap belum efektif dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia berikut keluarganya. Di samping adanya masalah internal, kinerja LPSK dapat terhambat oleh masalah eksternal. Ketentuan UU yang belum lengkap dan bersifat diskriminatif dapat membatasi tugas LPSK. Sedangkan masalah eksternal yang menyulitkan pelaksanaan tugas LPSK adalah kesediaan saksi/korban yang masuk dalam program perlindungan membawa konsekuensi yang besar, yaitu kesediaan saksi/korban untuk memutus hubungannya dengan siapapun, termasuk keluarganya, dan ketersediaan biaya pelaksanaan perlindungan saksi/korban.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kajian ini telah memberikan pemaparan UU ITE, khususnya pengaturan mengenai penyadapan, sebagai hukum yang responsif dalam proses pembentukannya. Sebagai hukum yang bersifat responsif, UU ITE harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi dalam masyarakat berkaitan dengan perlu adanya pengaturan mengenai tata cara penyadapan. Terkait dengan hal ini, Penulis melihat Pasal 31 ayat (4) UU ITE sudah tidak lagi bersifat responsif sehingga perlu dilakukan amandemen terhadap ketentuan tersebut.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Politik hukum dari UU PDRE dapat dilihat dari keputusan DPR RI untuk membentuk UU PDRE yang mengatur mengenai upaya penghapusan tindakan diskriminasi ras dan etnis secara tegas. Maka dapat diketahui bahwa UU PDRE merupakan garis kebijakan resmi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan bagi warga negaranya terutama untuk kelompok ras dan etnis.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 telah memenuhi dua indikator karakteristik produk hukum responsif yang dicetuskan oleh Philippe Nonet dan juga Philip Selznick, yaitu: proses pembentukan yang partisipatif dan juga fungsi hukum aspiratif. Namun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tidak memenuhi indikator ketiga,dikarenakan undang-undang tersebut memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan penafsiran, dalam hal ini Pasal 65 ayat (3).

Penulis: Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Tulisan ini mengkaji perkembangan kebijakan kriminalisasi di bidang politik (undang-undang di bidang politik) yang memuat mengenai tindak pidana beserta sanksi pidananya. Mengenai undang-undang di bidang politik yang saat ini berlaku antara lain adalah UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang (Buku II) - 2010

Penulis: Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Abstrak:
Substansi UU KUP yang secara umum menunjukan sifat responsif dengan mengedepankan kesetaraan antara wajib pajak dan fiskus perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan pelaksanaan perpajakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, khususnya KPP yang memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap aparat pajak, menampung pengaduan dari wajib pajak terkait pelaksanaan tugas aparat pajak, serta memberi rekomendasi atau saran kepada Menteri Keuangan untuk perbaikan pelaksanaan tugas instansi Perpajakan, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam menjalankan tugasnya KPP dituntut bersifat independen.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diharapkan adanya perselisihanantara pekerja dengan pengusaha dapat diselesaikan dengan jalan yang cepat, tepat, murah dan adil. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diharapkan untuk dapat diselesaikan dengan cara diluar pengadilan, sehingga terciptanya suasana musyawarah mufatak sehingga perselisiahan dapat dilakukan dengan cara yang adil, sehingga dapat menjadikan hubungan yang harmonis antara pekerja dengan majikan.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Ketentuan jaminan dalam UURG telah memenuhi dua indikator dari karakteristik produk hukum responsif yaitu proses pembentukan yang partisipatif dan fungsi hukum yang aspiratif. Namun ada satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu UURG sangat membuka kesempatan pada pemerintah untuk melakukan penafsiran.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Penanaman modal berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendatangkan banyak manfaat. Untuk itu Indonesia terus berupaya meningkatkan penanaman modal, yaitu dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif diantaranya dengan membentuk UU Penanaman Modal yang baru yaitu UU No. 25 Tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 26 April 2007. UU ini dimaksudkan untuk menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968 yang sudah tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan perekonomian nasional.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Politik hukum perbankan syariah merupakan politik perundang-undangan di bidang ekonomi yang bersifat responsif. Proses politik hukumnya menghasilkan produk hukum responsif karena negara merespon aspirasi masyarakat mengenai pengaturan perbankan syariah yang terpisah dari UU Perbankan dalam sistem hukum nasional, yang dijalankan melalui mekanisme legislasi sebagai bentuk intervensi negara dalam regulasi, dengan melibatkan partisipasi dan aspirasi semua elemen masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah dan DPR sehingga melahirkan legal policy berupa UU Perbankan Syariah sebagai produk hukum responsif.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Politik Hukum dari pembentukan UUJN dapat terlihat dari proses pembahasan berlangsung dengan dinamika pemikiran, saling keterbukaan dalam mendiskusikan berbagai pemikiran yang berkembang, penuh kearifan dalam mencari penyelesaian setiap masalah krusial yang dihadapi, serta cermat dalam mengkaji dan menyempurnakan setiap substansi pengaturan dalam RUU Jabatan Notaris sehingga UUJN merupakan pembaruan di bidang kenotariatan secara komprehensif sebagai produk hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Setelah adanya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terjadi perubahan politk hukum kebijakan narkotika di Indonesia, melalui UU Narkotika yang baru ini telah dilakukan penambahan materi yang selama ini belum diatur di dalam UU yang lama (UU No.22 tahun 1997), baik menyangkut Narkotikanya itu sendiri, maupun mengenai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Politik Pemilukada 2010 - 2010

Penulis: Dr. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Secara umum, proses perencanaan anggaran dan pengelolaan anggaran masih belum menerapkan prinsip-prinsip anggaran yang baik. Hal ini terlihat dari proses perencanaan yang tidak memperhatikan prinsip transparansi karena lebih menekankan pada koordinasi melalui komunikasi informal antar pihak, baik yang dilakukan melalui SMS maupun telepon secara pribadi. Hal ini dilakukan dengan alasan karena waktu pembahasan anggaran yang sempit. Akibatnya ruang bagi keterbukaan proses pembahasan menjadi terhalang oleh komunikasi informal. Demikian pula halnya dalam pengelolaan anggaran, penekanan pada prinsip efisiensi anggaran pada beberapa kasus menunjukkan adanya keinginan untuk mengefisienkan anggaran, namun pada beberapa kasus memperlihatkan adanya ketidakefisienan. Sebagai contoh, anggaran sosialisasi yang tersebar di beberapa instansi atau anggaran keamanan yang ganda.

Penulis: Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Abstrak:
KPU Kota Dumai dapat dinilai cukup profesional dengan segala keterbatasannya. Namun profesionalisme yang ditunjukkan belum memenuhi standar sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang baik. Masih terdapat sifat ketergantungan KPU Kota Dumai terhadap Pemerintah Kota Dumai terutama Walikota dalam hal anggaran dan dukungan personil. Kondisi ini mengimbas terhadap sifat imparsialitas KPU Kota Dumai yang terkadang diprotes oleh pasangan calon lainnya yang merasa dirugikan dengan kebijakan atau keputusan KPU Kota Dumai. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan pemilukada tahun 2010, KPU Kota Dumai melaksanakannya secara profesional terbatas. Artinya KPU Kota Dumai menyelenggarakan pemilukada tahun 2010 dalam keadaan serba tidak berkecukupan baik dari sisi dukungan penganggaran maupun profesionalisme personilnya secara keseluruhan.

Penulis: Aryojati Ardipandanto, S.IP.

Abstrak:
Khusus pada Pemilukada Kabupaten Indragiri Hulu, faktor demokrasi yang cukup terganggu dalam konteks penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hulu adalah faktor good governance dalam pemerintahan. Kasus korupsi yang terjadi pada masa Tahun Anggaran 2009 oleh oknum aparat birokrasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyebabkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terlalu berhati-hati dalam mengeluarkan ”dana talangan” sebagai upaya membantu penyelenggara Pemilukada – dalam hal ini KPU Kabupaten Indragiri Hulu – untuk menyukseskan Pemilukada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010. Hal ini sangat menyulitkan upaya KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyelenggarakan Pemilukada.

Penulis: Drs. Prayudi, M.Si.

Abstrak:
Peran Panwas tidak terlepas dari posisi struktural kelembagaan tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan konstruksi Panwas yang tidak terlepas dari keterlibatan KPU daerah bagi pemilihan personel keanggotaan Panwas, sebelum kemudian keluar keputusan MK yang menempatkannya dalam domain Bawaslu dan Panwas, maka efektivitas peranan kelembagaan Panwas justru semakin kurang kondusif. Di samping posisi struktural panwas yang dapat kurang kondusif terhadap KPU, posisi incumbent dalam proses pencairan anggaran dan alokasi proyek kegiatan di tingkat publik, juga menjadi faktor menentukan lainnya

Penulis: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Abstrak:
Keberhasilan penyebarluasan informasi mengenai urgensi pelaksanaan pemilukada, setidaknya dapat dijadikan salah satu indikator bagi tumbuh dan berkembangnya iklim demokratisasi di suatu daerah yang secara khusus diwujudkan melalui pelaksanaan pemilukada. Untuk memperlancar proses demokratisasi yang sedang berjalan saat ini, tentu membutuhkan komunikasi politik sebagai instrumen untuk melakukan transaksi pesan yang sarat dengan aspirasi, harapan dan keinginan antara rakyat dengan para calon pemimpin yang akan mengendalikan roda pemerintahan ke depan.

Penulis: Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Para pasangan calon juga memanfaatkan media semaksimal mungkin guna menjelaskan program-program yang diusung dan demi membentuk opini publik yang positif guna mendapatkan suara para pemilih. Walau, sering juga ditemui munculnya ketidakberimbangan dalam menyampaikan berita yang dilakukan wartawan tim sukses salah satu pasangan calon. Karena media massa sangat mungkin dimiliki partai penguasa, partai oposisi, pengusaha, atau kelompok kepentingan tertentu sehingga menjadi corong pemiliknya. Pendekatan melalui elit stake holder di daerah, juga dilakukan meskipun tokoh masyarakat lebih bersikap tidak memaksakan konstituennya, untuk dipilih. Elit adatnya menjadi satu. Lembaga adat mengambil posisi netral, siapapun yang terpilih, sesudah pasangan calon ditetapkan, kalau ada dukungan hanya bersifat individual.

Penulis: Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.Ip., Mpa

Abstrak:
Good governance atau tata kepemerintahan yang baik, tidak terlepas dari pengaruh arus demokratisasi yang melanda dunia, yang berefek pada timbulnya kesadaran akan keterbatasan kelembagaan formal pemerintahan dalam menjamin pemenuhan tuntutan masyarakat yang kian kompleks dan kritis. Pada intinya perspektif ini �menekankan perubahan atas paradigma pembangunan yang semula lebih berpusat pada government (badan-badan yang menjalankan pemerintahan) beralih ke governance (proses interaksi kepemerintahan yang melibatkan unsur-unsur di luar struktur pemerintahan secara sinergis).

Penulis: Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya adalah pertarungan para pasangan kepala daerah mampu mempengaruhi dan merebut hati rakyat sebagai pemilih. Namun, akses terhadap media yang beragam membuat publik mampu menjadi “pemilih” informasi yang aktif daripada hanya menjadi “konsumen” pasif dari arahan politik yang diberikan oleh pihak lain. Lebih dari itu, kesempatan untuk mengenali para pasangan calon secara lebih dekat dan personal membuat perhatian orang lebih terarah pada citra personal dari para politisi, seperti kompetensi dan integeritasnya.

← Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya →