Buku Tim

Pemberdayaan Masyarakat - 2013

Penulis:

Abstrak:

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi - 2013

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
.

Putusan Pengadilan Terkait Sengketa Tanah Di Indonesia - 2013

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
.

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
.

Dinamika Politik Pemekaran Daerah - 2012

Penulis:

Abstrak:

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PAPUA DAN ACEH - 2012

Penulis:

Abstrak:

Penegakan Hukum di Indonesia - 2012

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Meskipun telah mengatur kewajiban, namun peraturan perundang-undangan belum mengatur pelaksanaan CSR dengan baik. Peraturan perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, dan PP No. 47 Tahun 2012) memiliki beberapa kelemahan diantaranya hanya mengatur teknis pelaksanaan CSR. Peraturan perundang-undangan belum mengatur standar pelaksanaan CSR yang digunakan; kepastian minimal angka/biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan CSR; sistem pelaporan pelaksanaan CSR kepada masyarakat; pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi, dan juga belum mengatur proses verifikasi untuk memastikan perusahaan telah melaksanakan CSR dengan baik.

Penulis: Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Peran Bapepam terkait kasus-kasus pelanggaran di bidang pasar modal kurang efektif karena dalam proses pemeriksaan dan penyidikan tidak bersinergi dengan kepolisian sebagai Korwas PPNS. Hal ini terlihat dari masih banyak kasus-kasus pasar modal yang sangat merugikan investor dalam jumlah besar belum tuntas penyelesaian kasusnya.

Penulis: Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Pengawas ketenagakerjaan mengalami beberapa hambatan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Hambatan utama berasal dari materi hukum karena banyaknya peraturan terkait ketenagakerjaan, ketidakjelasan peraturan dan pelanggaran asas pembentukan UU. Permasalahan materi hukum ini menyebabkan pengawas ketenagakerjaan menjadi kurang memiliki gairah dalam bekerja, kurang inovasi dan sulit membuat proyeksi masa depan. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak efektif dan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada hukum dan pengawas ketenagakerjaan.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Kontitusi tidak dapat ditafsirkan lebih luas termasuk menguji Perpu. Penafsiran kewenangan melebihi yang diberikan UUD Tahun 1945 akan merusak sendi negara sebagai suatu negara hukum. Kewenangan judicial review merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Dengan Mahkamah Konstitusi menguji melebihi kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi tidak mentaati pembatasan oleh hukum dasar atau konstitusi.

Penulis: Denico Doly, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Sebagai wujud dari bentuk peranan hukum KPI, KPI memiliki kelemahan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi administratif. KPI tidak berhak menjatuhkan sanksi administratif khususnya pencabutan izin, Karena UU tidak memberikan kewenangan tersebut kepada KPI. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini belum memberikan kewenangan kepada KPI sebagai badan regulator dunia penyiaran untuk memberikan sanksi administratif yang jelas. Padahal sisi penyelenggaraan penyiaran, masih banyak program-program yang tidak sesuai dengan P3SPS, ini membuktikan bahwa masih lemahnya KPI sebagai badan regulator dan pengawas dunia penyiaran

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Keputusan Presiden yang memberikan grasi kepada terpidana kasus narkotika, Corby, dinilai oleh masyarakat tak sesuai dengan semangat pemberantasan narkotika. Keputusan tersebut merupakan suatu ironi dalam kebijakan pemberantasan narkotika yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah. Pemberian grasi terhadap Corby itu menuai kontroversi dan kritik keras dari berbagai pihak seperti akademisi hukum, politisi, tokoh masyarakat, kalangan pelajar, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang gencar memerangi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Bahkan, sebagian besar negara-negara dunia tidak pernah memberikan grasi dalam kasus narkoba, karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa dan semua negara menyatakan “perang” terhadap perdagangan narkoba.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Upaya Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: Keadilan Restoratif bagi anak dan Diversi. Dalam keadilan restoratif, anak yang berhadapan dengan hukum yang merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang yakni salah satunya dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhirsetelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Sedangkan diversi merupakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat terlindungi

Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Studi di Provinsi Bali - 2012

Penulis: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Abstrak:
Terhadap sinkronisasi yang dalam bentuk uji materiil Perda, dengan contoh Perda No. 16 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa rumusan yang sinkron tidak harus sama atau mengulang kembali bunyi norma yang ada di peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam konteks otonomi daerah,Perda diperbolehkan membuat pengaturan dengan menampung kondisi khusus, karakteristik atau ciri khas daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, Perda di satu daerah tidak harus sama dengan Perda di Daerah lain. Perda di Bali yang memperhatikan kawasan tempat suci, meskipun tidak diamanatkan oleh undang-undang, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Penulis: Dian Cahyaningrum, S.H.. M.H.

Abstrak:
Penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan oleh Pemda (termasuk Bali) harus disinkronkan dan diharmoniskan dengan penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Berdasar UU SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011, ada 5 program jaminan sosial nasional yaitu jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Program lainnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial nasional tersebut berskala nasional sehingga mencakup semua penduduk dan peserta tetap mendapatkan jaminan sosial meskipun pindah tempat tinggal ke provinsi lain. Dengan demikian, jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Pemda sebaiknya jaminan sosial lainnya yang belum ter-cover atau belum ada dalam jaminan sosial nasional, misalnya jaminan sosial di bidang pendidikan.

Penulis: Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Abstrak:
Pelaksanaan hukuman pidana adat tidak membawa implikasi dalam penanganan perkara pidana oleh pihak kepolisian karena sanksi adat bukan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Namun, berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana nasional, dalam draf RUU tentang KUHP Tahun 2012, terdapat pemikiran bahwa hukum adat, termasuk hukum adat Bali, diadopsi dalam RUU tentang KUHP.

Penulis: Novianti, S.H., M.H.

Abstrak:
Pelaksanaan pembuatan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dalam tata cara pembuatan perjanjian kerjasama internasional, Kedudukan Pemerintah Daerah meskipun dapat melaksanakan kerjasama internasional, tidak bisa dipandang sebagaimana layaknya subyek hukum internasional, Tetapi lebih merupakan perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah pusat. Dalam konteks hukum internasional, beban pertanggungjawaban perjanjian internasional berada pada Pemerintah Pusat.

Upaya Peningkatan Kerjasama Indonesia-AS Di Sektor Pertambangan - 2012

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli dan terdapat resiko yang tinggi pula. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga sangat diperlukan kerjasama dengan pihak asing (kontrak karya). Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dalam kontrak karya didasarkan pada Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar semua kontrak bidang pertambangan yang didasarkan pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tetap mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Penulis: Dr. Drs. Humphry Wangke, M.Si.

Abstrak:
Sudah lama masyarakat internasional semakin sadar tentang betapa pentingnya perlindungan lingkungan tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga bagi kelestarian lingkungan hidup. Konferensi Oslo pada tahun 1972, Protokol Montreal tahun 1987, dan Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Jaineiro tahun 1992 merupakan bukti nyata tentang hal itu. Dunia kemudian sepakat untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Setiap pemerintahan dan dunia bisnis harus memainkan peranan aktif dalam mewujudkannya. Yang masih ditunggu adalah langkah-langkah konkrit yang akan diambil oleh berbagai pihak di berbagai belahan bumi untuk mewujudkan isi berbagai deklarasi yang dicanangkan dalam berbagai fora tersebut.

Penulis: Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Abstrak:
Corporate Social Responsibility(CSR)merupakanbentukkesadaranperusahaan untukturutberkontribusidalammembangunmasyarakatdanjugauntukmenjaga lingkungannya. Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di mana dalam proses pengambilan keuntungan tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun dampak sosial lainnya

Penulis: Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Abstrak:
Salah satu kriteria kegiatan usaha Multinational Corporation (MNC) adalah investasi langsung. Dengan adanya investasi tersebut, MNC dapat dikatakan sebagai sumber investasi yang kemudian berkembang pula menjadi sumber teknologi baru dan juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Keberadaan (MNC) mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan berkembangnya lapangan pekerjaan, tidak terkecuali untuk Indonesia. Sebagai negara penerima manfaat dari kegiatan, khususnya bagi Indonesia, hadirnya MNC memberi pengaruh seperti pembentukan modal, perluasan kesempatan kerja, pengalihan teknologi dan ketrampilan, partisipasi dalam perekonomian nasional, bangkitnya semangat kerja yang lebih efisien dan mendorong usaha-usaha nasional untuk mempertinggi kewaspadaan yang terlihat dalam kemajuan yang dicapai oleh sub-sektor perbankan, asuransi, produksi, dan sebagainya.

Penulis: Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si.

Abstrak:
Kehadiran dua perusahaan tambang besar tersebut sudah tentu memiliki arti penting bagi kedua pihak (Pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat), setidaknya hal ini terlihat dari kesediaan Pemerintah Indonesia untuk menandatangani kontrak karya dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia, kendati belakangan ini muncul keinginan dari Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak karya. Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia kiranya juga menarik untuk dikaji dalam perspektif hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, karena bagaimanapun juga, kerja sama investasi pertambangan mineral ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan nasional masing-masing negara.

Fungsi Legislasi: Pembentukan dan Pelaksanaan Beberapa Undang-Undang Republik Indonesia - 2011

Penulis: Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.

Abstrak:
Dalam tulisannya, penulis membahas berkenaan dengan arti penting dari pembentukan sistem kamar di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Dari pembahasan yang dilakukannya disimpulkan bahwa urgensi dari pembentukan sistem kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia meliputi 3 (tiga) hal: Pertama, pembaharuan hukum berupa pembentukan sistem kamar diperlukan sebagai pengganti sistem majelis yang selama ini ternyata membawa dampak ketidakpuasan bagi masyarakat karena menghasilkan inkonsistensi dan kurangnya kualitas putusan. Kedua, pembentukan sistem kamar memiliki tujuan untuk mewujudkan profesionalitas hakim dan juga MA sebagai lembaga pengadilan tertinggi. Ketiga, hasil pencapaian (output) berupa putusan yang berkualitas dari pembaharuan sistem kamar barulah dapat secara maksimal dirasakan apabila telah memenuhi ketiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Pembentukan sistem kamar dalam arti peraturan (substansi) merupakan salah satu dari ketiga unsur tersebut.

Penulis: Marfuatul Latifah, S.H.I., Ll.M.

Abstrak:
Penulis menguraikan, bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia sebenarnya telah diwujudkan melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diatur melalui UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian pasca reformasi pada tahun 1998 terjadi perubahan bagi bangsa Indonesia antara lain amandemen terhadap UUD 1945. Ketika terjadi perubahan terhadap UUD 1945 maka pengaturan yang menjadi turunan dari UUD 1945 sudah seharusnya ikut mengalami perubahan. hal tersebut juga berlaku terhadap UU Ormas yang merupakan pengaturan terhadap perlindungan kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Setelah reformasi terjadi pengaturan yang terdapat dalam UU Ormas dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan untuk situasi yang kondusif bagi kebebasan berserikat dan berkumpul yang diwujudkan melalui Ormas. Setelah melakukan pembahasan dalam tulisan ini diketahui bahwa RUU Ormas membawa beberapa prinsip pengaturan baru, yaitu memperkuat jaminan hak berserikat dan berkumpul, mekanisme penyelesaian konflik internal sebuah organisasi, upaya menciptakan tertib hukum dalam bidang Ormas, dan adanya upaya memperkuat jaminan perlindungan kepentingan umum.

Penulis: Monika Suhayati, S.H., M.H.

Abstrak:
Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional untuk melakukan segala upaya untuk deteksi awal dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Pengaturan dan keberadaan berbagai badan intelijen di Indonesia belum menunjukan adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan fungsi intelijen. Akibatnya terjadi berbagai kasus dikarenakan kurangnya koordinasi antarbadan intelijen. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan penyelenggaraan intelijen negara, RUU Intelijen Negara urgen untuk mengatur mengenai lembaga atau badan yang memiliki fungsi koordinasi dan mekanisme dalam melakukan koordinasi.

Penulis: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Abstrak:
Penulis mengemukakan bahwa di era globalisasi, kebutuhan informasi yang cepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Penyiaran sebagai media komunikasi massa memegang peranan penting dalam segala aspek kehidupan. Peran yang sangat penting itulah secara tidak langsung membuat industri penyiaran berkembang dengan pesat dan membuat media massa tidak hanya sebagai sebuah institusi yang idealis, seperti alat sosial, politik dan budaya, namun juga telah merubahnya menjadi suatu institusi yang sangat mementingkan keuntungan ekonomi. Hal inilah yang perlu untuk dicegah karena secara tidak langsung menyebabkan adanya konsentrasi kepemilikan media. Oleh karena itu diperlukan adanya regulasi yang komprehensif, mengingat hal ini tidak sesuai dengan prinsip diversity of ownership, dimana seharusnya prinsip tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa kepemilikan media massa dalam industri penyiaran di Indonesia tidak terpusat oleh segelintir orang atau lembaga tertentu saja karena hal tersebut tidak hanya berdampak pada perkembangan kelangsungan sistem media massa di Indonesia melainkan juga berdampak pada isi siaran atau content yang disampaikan kepada masyarakat.

Penulis: Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Abstrak:
Penulis mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UU Gerakan Pramuka) merupakan payung hukum bagi gerakan pramuka. UU Gerakan Pramuka lahir sebagai respon dari Pemerintah dan DPR untuk merevitalisasi gerakan pramuka. Revitalisasi dilakukan karena kondisi gerakan pramuka yang memprihatinkan, salah satunya keberagaman organisasi kepanduan yang lahir dari partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Atas dasar itu dilakukan pengkajian terhadap kelembagaan gerakan pramuka, untuk mengetahui kelembagaan gerakan pramuka pasca-diundangkannya UU Gerakan Pramuka dan undang-undang itu diperlukan bagi kelembagaan gerakan pramuka. Kelembagaan gerakan pramuka berprinsip pada satu pramuka untuk satu Indonesia, dengan bentuk kelembagaan plural di bawah tunggal di atas yang berakar pada falsafah bangsa Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman organisasi kepanduan berada di tingkat gugus depan dan gugus komunitas, namun bergabung menjadi satu sebagai gerakan pramuka di tingkat kwartir nasional dan membawa nama Indonesia di tingkat regional maupun internasional. Bentuk kelembagaan ini berimplikasi pada organisasi kepanduan yang berbasis partai politik. Organisasi kepanduan tersebut harus keluar dari partai politik dan berdiri sendiri sebagai organisasi kepanduan karena gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela dan nonpolitis.

Pemberdayaan Masyarakat Mimika: Kasus Program Pengembangan PT. Freeport Indonesia - 2011

Penulis: Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.

Abstrak:
Kehadiran PTFI di kabupaten Mimika telah membawa dampak yang signifikan bagi Papua. Di satu sisi terjadi peningkatan PDRB Papua, namun di sisi lain masih banyak anak usia sekolah yang belum mampu berpartisipasi dalam pendidikan. Keberhasilan suatu perusahaan juga ditentukan oleh adanya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. PTFI mewujudkan tanggung jawab sosial dalam bentuk dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat sebesar 1% dari pendapatan kotor selama setahun. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). Komitmen perusahaan dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat diwujudkan dalam berbagai program. Program beasiswa diberikan kepada siswa tujuh suku di kabupaten Mimika agar dapat melanjutkan pendidikan baik di Mimika maupun di luar Mimika. Untuk mendukung program beasiswa, sebelumnya diselenggarakan program matrikulasi melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di Jawa, Papua dan Sulawesi Utara. Tujuannya agar siswa dapat menyesuaikan diri dan bersaing dengan siswa dari daerah lain di Indonesia. LPMAK juga menyediakan asrama untuk mendukung kelancaran belajar siswa yang dikirim ke luar Papua.

Penulis: Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Abstrak:
Sektor pendidikan seharusnya memegang peranan penting dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Mimika, dari sisi geografis, pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika banyak mengalami hambatan. Pencapaian MDGs kedua di Kabupaten Mimika banyak mengalami kendala, diantaranya persoalan pemerataan akses pendidikan yang selama ini belum terjangkau terkendala dari letak geografis Kabupaten Mimika yang terdiri dari dataran rendah dandataran tinggi yang sulit dijangkau oleh saran tranportasi reguler, persoalan guru terkait distribusi guru serta loyalitas guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masalah keakuratan data pendidikan dasar, kurangnya sarana transportasi untuk menjangkau daerah daerah pedalaman baik dataran tinggi maupun dataran rendah kurangnya sarana prasarana untuk penyediaan infrastruktur sekolah, peran serta masyarakat rendah, kemampuan manajemen sumber daya manusia yang masih memprihatinkan, pengaruh buruk minuman keras sampai pada tingkat anak usia sekolah

Penulis: Dr. Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA

Abstrak:
PTFI melalui LPMAK telah berupaya menumbuhkan keswadayaan dalam masyarakat Kabupaten Mimika melalui bantuan dibidang pendidikan, kesehatan, adat dan agama, dll. Meskipun upaya tersebut telah menunjukkan hasil, akan tetapi keswadayaan tersebut belum terinternalisasi dengan baik pada tiap-tiap anggota masyarakat Kabupaten Mimika. Keswadayaan masyarakat yang terjadi sejauh ini merupakan hasil sebuah pengawasan yang ketat. Belum terbentuk menjadi budaya di masyarakat. Untuk mengantisipasi penutupan tambang pada tahun 2041 maka Pemerintah Daerah harus mempersiapkan strategi khusus. Karena pasca penutupan tambang berbagai kemudahan yang didapat dari PTFI akan hilang. Maka waktu 30 tahun kedepan harus digunakan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan PTFI dan LPMAK untuk mempersiapkan masyarakat sebaik-baiknya agar menjadi masyarakat yang swadaya. Dalam upaya mengubah pola pikir masyarakat tentu membutuhkan waktu yang banyak, untuk itu LPMAK perlu mengevaluasi efektivitas metode pengajaran bagi masyarakat.

Penulis: Prof. DR. Ujianto Singgih P., M.Si.

Abstrak:
Mimika memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masyarakat aslinya merupakan penduduk termiskin di Indonesia, karena lebih dari 80 % penduduknya msih hidup dibawah garis kemiskinan. Berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaen Mimika dalam upaya pembangunanya antara lain adalah (a) topografinya yang bergunung dengan lembah yang dalam, luas dan sangat berat, berakibat pada kehidupan penduduk yang terpencar di daerah yang terpencil dengan komunikasi dan trasportasi yang sulit; (b) jumlah penduduk yang sangat sedikit, sekitar 189.413 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 110.116 jiwa dan perempuan 79.297 jiwa yang hidup di wilayah yang sangat luas, yang terus bertambah akibat urbanisasi; (c) pendidikan dengan mutu yang sangat rendah dengan banyaknya anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan, karena minimnya sarana pendidikan dan guru; (d) tingkat kesehatan yang rendah dan rentan terhadap berbagai penyakit seprti malaria, diare, kekurangan gizi, bahkan HIV/AIDS; (e) adat istiadat yang bersifat komunal dengan keterikatan terhadap tanah, karena tanah adalah milik suku, setiap anggota suku merasa memiiki hak atas tanah sukunya dan mengambil hasilnya; dan (f) birokrasi pemerintahan yang belum efektif dan effisien.

← Sebelumnya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Selanjutnya →